IMPLIKASI HUKUM TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH TENTANG PENETAPAN PEMUNGUTAN RERTRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DI KOTA BANDAR LAMPUNG
Devi Santoso, Upik Hamidah, S.H., M.H., Eka Deviani, S.H., M.H Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung Jl. Soemantri Brojonegoro No.1 Gedung Meneng Bandar Lampung 35145 email :
[email protected]
ABSTRAK Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, Retribusi Pelayanan Persampahan adalah pembayaran atas penyediaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Retribusi Pelayanan Persampahan yang dalam pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 112 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan terjadi beberapa perubahan. Berdasarkan hal ini, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dalam bentuk skripsi dengan permasalahan: a) Apakah dasar kebijakan Pemerintah Daerah dalam penetapan pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan di Kota Bandar Lampung? b) Bagaimanakah implikasi hukum kebijakan pemerintah daerah tentang penetapan pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan di Kota Bandar Lampung? Jenis penelitian ini adalah yuridis normatif dan yuridis empiris, data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder yang digunakan melalui studi kepustakaan dan studi lapangan. Data yang diolah melalui proses identifikasi, editing, klasifikasi data, penyusunan data dan penarikan kesimpulan kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukan bahwa terjadi beberapa perubahan dalam pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan di Kota Bandar Lampung antara lain pengenaan tarif yang lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum dan terjadi perubahan sistem pemungutan retribusinya. Sesuai dengan kesimpulan di atas, peneliti menyarankan: a. Sebaiknya Pemerintah Kota Bandar Lampung lebih meningkatkan kembali fasilitas pelayanan persampahan agar pelayanan pada masyarakat maupun badan usaha yang menggunakan jasa pelayanan persampahan merasa puas. b. Sebaiknya Pemerintah Kota Bandar Lampung terus mengadakan sosialisasi
pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan dengan menggunakan pendekatan persuasif kepada masyarakat dan badan usaha di Kota Bandar Lampung. Kata Kunci : kebijakan, pemungutan retribusi, dan pelayanan persampahan.
ABSTRACT It is needed because proposes to give service and increase the local revenue. Based on local regulations of Bandar Lampung No. 5 year 2011 about Public Service Levy, waste service levy is payment of waste service which is organized by regional government. Waste service levy which is in the application is regulated by Regulation Mayor Bandar Lampung No. 112 year2011 about application procedure of waste service levy in Cleanliness and Landscaping Departement changes. According to those things, researcher in interested to do the research with background of problems are : a) What is the basic reason of regional government authority in determining waste service levy in Bandar Lampung? b) How is the law implication of regional government authority about waste service levy in Bandar Lampung? This kind of research is juridical normative and empirical, the data that is used is primary and secondary data toward library and field studies. Data is processed through identification, editing, classification, arrangement and conclusion then is analyzed by qualitative descriptive. The result shows that there are some changes in determination of waste service levy in Bandar Lampung such us higher tariffs and the system itself. According to the summary above, the researcher suggests : a) Bandar Lampung government is supposed to increase waste service facility so that the service to society or company that uses waste service is satisfied. b) Bandar Lampung government is supposed to organize the socialization of waste service levy by using persuasive approachment to society and companies in Bandaar Lampung. Keywords:authority, levy, and waste service.
I. Semakin
sampah di daerah. Oleh karena itu, perlu
PENDAHULUAN meningkatnya
pertumbuhan
adanya kebijakan dan penetapan mengenai
ekonomi maka kebutuhan akan barang
pemungutan
konsumsi
Persampahan. Hal ini dirasakan perlu
meningkat
menyebabkan
pula
meningkatnya
sehingga volume
dilakukan
Retribusi
karena
Pelayanan
bertujuan
untuk
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah
sistematika, dan pemikiran tertentu, yang
dalam rangka meningkatkan penerimaan
bertujuan untuk mempelajari suatu atau
Pendapatan
beberapa gejala hukum tertentu, dengan
Asli
Daerah
dari
sektor
menganalisisnya.1Jenis
retribusi sampah. Dengan diberlakukannya
jalan
Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung
yang digunakan dalam penelitian
Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi
menggunakan dua macam pendekatan,
Jasa Umum yang menggantikan Peraturan
yaitu pendekatan
Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 9
pendekatan yuridis empiris. Data yang
Tahun 2000 tentang Retribusi Penyedotan
digunakan berupa data primer dan data
Kakus dan Persampahan terjadi perubahan
sekunder yang digunakan melalui studi
terutama pada tarif Retribusi Pelayanan
kepustakaan dan studi lapangan. Data yang
Persampahan
sistem
diolah melalui proses identifikasi, editing,
pemungutannya. Perubahan ini belum
klasifikasi data, penyusunan data dan
diketahui dan oleh sebagian masyarakat
penarikan kesimpulan kemudian dianalisis
Kota Bandar Lampung.
secara deskriptif kualitatif.
dan
pada
Berdasarkan hal ini, peneliti tertarik untuk membuat
jurnal
permasalahan, kebijakan
penelitian
yaitu
Pemerintah
penetapan
dengan
III.
penelitian ini
yuridis normatif dan
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
apakah
dasar
Daerah
dalam
Daerah Dalam Penetapan Pemungutan
Retribusi
Retribusi Pelayanan Persampahan di
pemungutan
Pelayanan Persampahan di Kota Bandar
3. 1 Dasar Kebijakan
Pemerintah
Kota Bandar Lampung
Lampung? b) bagaimanakah implikasi hukum
kebijakan
pemerintah
daerah
Retribusi Pelayanan Persampahan sebagai
tentang penetapan pemungutan Retribusi
salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah
Pelayanan Persampahan di Kota Bandar
(PAD) Kota Bandar Lampung yang juga
Lampung?
mempunyai
andil
dalam
Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). II.
METODE PENELITIAN
Penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode,
1
Abdulkadir Muhammad. 2004. Hukum Dan Penelitian Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. Hlm. 32
Lembaga yang diserahi untuk mengelola Retribusi Pelayanan Persampahan adalah
Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota
Penetapan
Retribusi
Dinas
Bandar Lampung.
Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung pada tanggal 12
Semakin
meningkatnya
pertumbuhan
April 2013 yang mengatakan bahwa
ekonomi maka kebutuhan akan barang
dasar hukum yang digunakan oleh
konsumsi
Pemerintah Kota Bandar Lampung
meningkat
pula,
sehingga
meningkatnya volume sampah di daerah.
dalam
Oleh karena itu, perlu adanya kebijakan dan
Penetapan Pemungutan Retribusi
penetapan mengenai pemungutan Retribusi
Pelayanan Persampahan di Kota
Persampahan. Hal ini dirasakan perlu
Bandar Lampung, yaitu sebagai
dilakukan
berikut:
karena
meningkatkan
bertujuan
pelayanan
untuk
persampahan
mengeluarkan
a. Undang-Undang
Kebijakan
Nomor
28
kepada masyarakat dan meningkatkan
Tahun 2009 tentang Pajak dan
Pendapatan Asli Daerah dalam rangka
Retribusi Daerah;
meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah
dari
sektor
Pelayanan
Persampahan.
b. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum; dan
Bapak A. Sulaiman Selaku Kasi Penetapan Retribusi
Dinas
Kebersihan
dan
c. Peraturan Walikota Nomor 112 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pertamanan Kota Bandar Lampung pada
Pemungutan
tanggal 12 April 2013 mengatakan bahwa
Pelayanan
dasar kebijakan pemerintah daerah dalam
Persampahan/Kebersihan pada
penetapan
Dinas
pemungutan
Retribusi
Pelayanan Persampahan di Kota Bandar
Retribusi
Kebersihan
dan
Pertamanan.
Lampung, yaitu sebagai berikut: 1. Adanya
pembaharuan
undang-
Peraturan Daerah Kota Bandar
undang pajak dan retribusi daerah
Lampung Nomor 05 Tahun 2011
dengan
tentang Retribusi Jasa Umum yang
dikeluarkan
dan
disahkannya Undang-Undang No.
merupakan
28 Tahun 2009 tentang Pajak dan
pemungutan Retribusi Pelayanan
Retribusi Daerah.
Persampahan
Berdasarkan
hasil
dasar
di
Kota
hukum
Bandar
wawancara
Lampung sebagai pengganti dari
dengan A. Sulaiman Selaku Kasi
Peraturan Daerah Kota Bandar
Lampung Nomor 9 Tahun 2000
(sebelas milyar dua ratus enam
tentang
Penyedotan
puluh juta tiga ratus lima ribu
Persampahan.
rupiah). Dengan target penerimaan
Retribusi
Kakus
dan
Pergantian ini dilakukan seiring
yang
dengan
dan
Pelayanan Persampahan merupakan
diberlakukannya Undang-Undang
retribusi yang memegang peranan
Nomor 28 Tahun 2009 tentang
penting terhadap penerimaan atau
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
Pendapatan Asli Daerah dari sektor
terjadi
retribusi.
disahkan
pembaharuan
dalam
pengaturan dan penetapan retribusi yang dipungut daerah.
sangat
besar,
Retribusi
3. Meningkatkannya jumlah volume sampah di Kota Bandar Lampung.
2. Untuk meningkatkan Pendapatan
Jumlah sampah yang semakin tahun
Asli Daerah Kota Bandar Lampung.
terus
Bapak A. Sulaiman Selaku Kasi
tidak di Kota Bandar Lampung
Penetapan
disebabkan
Retribusi
Dinas
meningkatnya
volumenya
beberapa
hal,
Kebersihan dan Pertamanan Kota
diantaranya adalah pertambahan
Bandar Lampung pada tanggal 12
jumlah
April 2013 mengatakan bahwa hasil
ekonomi, meningkatnya urbanisasi
pemungutan Retribusi Pelayanan
dan makin berkurangnya tempat
Persampahan
pembuangan
di
Kota
Bandar
Lampung merupakan penyumbang utama terhadap penerimaan dari sektor
retribusi
Pendapatan
Asli
terhadap Daerah
Kota
penduduk,
pertumbuhan
dan
pengelolaan
retribusi
pelayanan
sampah. 4. Tarif
persampahan yang tidak sesuai. Sebelum
diterapkan
Peraturan
Bandar Lampung, di samping dari
Daerah Kota Bandar Lampung
penerimaan
lainnya
Nomor 05 Tahun 2011 tentang
misalnya retribusi pelayanan parkir.
Retribusi Jasa Umum tarif Retribusi
Seperti
Pelayanan
retribusi
telah
sebelumnya,
disebutkan
sudah
Kota
tidak sesuai dengan pelayanan yang
menetapkan
diberikan. Hal ini juga didukung
target penerimaan dari pemungutan
dengan menunjang pembaharuan
Retribusi Pelayanan Persampahan
peralatan dan perlengkapan yang
untuk tahun anggaran 2013 adalah
digunakan
sebesar
memberikan
Bandar
Pemerintah
Persampahan
Lampung
Rp
11.260.305.000,00
pemerintah
untuk
pelayanan
seperti
mobil
sampah,
Penetapan Pemungutan Retribusi
penyediaan Tempat Pembuangan
Pelayanan Persampahan di Kota
Akhir, penyedian alat kebersihan,
Bandar
Lampung
serta untuk membayar gaji petugas
untuk
memberikan
kebersihan.
persampahan yang baik kepada
5. Sistem
pengangkut
pemungutan
pelayanan
persampahan
pelayanan
retribusi
masyarakat Kota Bandar Lampung.
yang
Dengan adanya kenaikkan tarif
kurang optimal. Sistem
dilaksanakan
Retribusi Pelayanan Persampahan,
pemungutan
retribusi
pemerintah akan terus melakukan
pelayanan persampahan yang diatur
peningkatan
Peraturan Daerah Kota Bandar
kepada masyarakat Kota Bandar
Lampung Nomor 9 Tahun 2000
Lampung.
tentang
Retribusi
kualitas
pelayanan
Penyedotan
Kakus dan Persampahan, perlu
3.
dilakukan
Pemerintah Daerah Tentang Penetapan
perbaikkan
dan
2
Implikasi
Hukum
Kebijakan
penyempurnaan salah satunya guna
Pemungutan
untuk menghindari kebocoran atau
Persampahan di Kota Bandar Lampung
penyelewengan penerimaan dari
Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah
retribusi ini. Oleh karena itu,
Kota Bandar Lampung Nomor 05 Tahun
berdasarkan Peraturan Daerah Kota
2011 tentang Retribusi
Bandar Lampung Nomor 05 Tahun
khususnya mengenai Retribusi Pelayanan
2011 tentang Retribusi Jasa Umum,
Persampahan yang dalam pelaksanaannya
Pemerintah Kota Bandar Lampung
diatur dalam Peraturan Walikota Nomor
terus
112 Tahun 2011 tentang Tata Cara
berusaha
perbaikkan sistem
dan
melakukan penyempurnaan
pemungutan
retribusi
pelayanan persampahan.
Pelaksanaan
Retribusi
Pelayanan
Jasa Umum,
Pemungutan
Retribusi
Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada Dinas Kebersihan dan Pertamanan terjadi
6. Meningkatkan kualitas pelayanan
beberapa
perubahan.
Perubahan
yang
persampahan kepada masyarakat.
terutama adalah pengenaan tarif yang lebih
Bapak A. Sulaiman Selaku Kasi
tinggi
Penetapan
ditetapkannya
Retribusi
Dinas
dibandingkan
dengan
Peraturan
sebelum
Daerah
Kota
Kebersihan dan Pertamanan Kota
Bandar Lampung Nomor 05 Tahun 2011
Bandar Lampung pada tanggal 12
tentang Retribusi Jasa Umum dan Peraturan
April 2013, pelaksanaan Kebijakan
Walikota Bandar Lampung Nomor 112
Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan
d. Berbintang dua: Rp 1 juta/bulan
Pemungutan
e. Berbintang Satu: Rp 750 ribu/bulan
Retribusi
Pelayanan
Persampahan/Kebersihan sebagai aturan
f. Cottage : Rp 1 juta/bulan
pelaksananya.
g. Melati : Rp 750 ribu/bulan h. Losmen/penginapan:
Tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 112
Rp
500
ribu/bulan 2. Rumah dan Toko (Ruko)
Tahun 2011 naik sebesar 100% (seratus
a. Satu lantai: Rp 75 ribu/bulan
persen) dari tarif sebelumnya sebagaimana
b. Dua Lantai: Rp 100 ribu/bulan
diatur dalam Peraturan Daerah Kota Bandar
c. Tiga Lantai: 125 ribu/bulan
Lampung Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi
Penyedotan
Kakus
dan
Persampahan. Kenaikkan tarif Retribusi Pelayanan
Persampahan
di
Bandar
3. Restoran/Rumah Makan/Katering a. Restoran: a) Besar (luas area lebih dari 500 m2): Rp 750 ribu/bulan
Lampung yang dilakukan oleh pemerintah
b) Sedang (luas area 150 m2s.d
Kota Bandar Lampung bertujuan untuk
500 m2): Rp 350 ribu/bulan
mengatasi kondisi sampah, memperbaiki
c) Kecil (luas area kurang dari 150
kualitas pelayanan dan mengoptimalkan penerimaan
daerah
dari
Retribusi
Pelayanan Persampahan.
m2): Rp 100 ribu/bulan b. Katering : Rp 350 ribu/bulan 4. Pedagang Kaki Lima a. Gerobak Beroda Dua: Rp 1.000/hari
Tarif Retribusi Pelayanan Persampahan yang ditetapkan sebagaimana diatur dalam Peraturan
Walikota
Bandar
Lampung
Nomor 112 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Pemungutan
Retribusi
b. Beroda
Lebih
dari
Dua:
2.000/hari c. Jualan
di
Halaman
dengan
Hamparan: Rp 1.000/hari 5. Fasilitas Umum untuk Poin B Pendidikan
Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada
a. Universitas Daerah: Rp 500 ribu
Dinas
b. Universitas/PT/ST/Akademi
Kebersihan
dan
Pertamanan
diantaranya sebagai berikut:
Rp
Swasta : Rp 500 ribu
1. Hotel
c. Sekolah/Bimbel
Setingkat
a. Berbintang Lima: Rp 3 juta/bulan
SLTA/SMU/SD/SMP/TK/Play
b. Berbintang
Group dan sejenisnya: Rp 250 ribu
empat:
Rp
2,5
juta/bulan c. Berbintang tiga: Rp 1,5 juta/bulan
d. Tempat
Pelatihan/Kursus
Keterampilan Rp 100 ribu
6. Rumah Tangga
obyek Retribusi Pelayanan Persampahan
a. Rumah Mewah (120 m2 ke atas): Rp 25 ribu/bulan
yang merasa keberatan dengan besaran tarif retribusi tersebut, Pemerintah Kota Bandar
b. Rumah Menengah (54 m2 ke atas): Rp 15 ribu/bulan
Lampung mengajukan
c. Rumah Sederhana (36 m2 ke atas): Rp 10 ribu/bulan
memberikan
hak
untuk
keberatan
kepada
Dinas
Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung.
d. Rumah Susun per pintu dan RSS (21 m2 ke atas): Rp 5.000/bulan 7. Asrama/Dormitori/Kos-kosan
Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam rangka
a. Besar (jumlah kamar lebih dari 16 pintu): Rp 200 ribu/bulan
memenuhi
pemungutan
target
Retribusi
penerimaan Pelayanan
Persampahan yang telah ditetapkan untuk
b. Sedang (jumlah kamar 6 s/d 25 pintu): Rp 100 ribu/bulan
tahun anggaran 2013 melakukan beberapa upaya seperti penambahan jumlah tenaga
c. Kecil (jumlah kamar 1 s/d 5 pintu): Rp 50 ribu/bulan
kebersihan. Selain itu, pemerintah Kota Bandar
Lampung
pengawasan
juga
terhadap
melakukan pemungutan
Retribusi Pelayanan Persampahan dengan Beberapa poin dalam Peraturan Walikota
melibatkan aparatur pemerintahan dari
Nomor 112 Tahun 2011 tentang Tata Cara
tingkat pemerintah kota sampai dengan
Pelaksanaan
tingkat kelurahan yang mencakup RT atau
Pemungutan
Retribusi
Pelayanan Persampahan/Kebersihan pada
RW.
Dinas
Berdasarkan
Kebersihan
dan
Pertamanan
hasil
wawancara
dengan
menyebutkan tarif Retribusi Pelayanan
Bapak A. Sulaiman Selaku Kasi Penetapan
Persampahan untuk rumah toko (ruko) satu
Retribusi
lantai sebesar Rp75 ribu/bulan, dua lantai
Pertamanan Kota Bandar Lampung pada
Rp 100 ribu/bulan, dan tiga lantai Rp 125
tanggal 12 April 2013 mengatakan bahwa
ribu/bulan. Sebelumnya, tarif Retribusi
dalam mendukung program pengawasan,
Pelayanan
ruko
pemerintah kota bandar lampung yang
berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandar
diwakilkan oleh sekretaris daerah bersama
Lampung Nomor 9 Tahun 2000 tentang
dengan Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Retribusi
dan
rutin mengadakan rapat evaluasi terhadap
Persampahan hanya Rp 30 ribu/bulan untuk
proses pemungutan Retribusi Pelayanan
semua kondisi ruko. Meskipun demikian,
Persampahan
Persampahan
Penyedotan
untuk
Kakus
Dinas
dan
Kebersihan
pencapaian
dan
target
penerimaan. Dalam rapat evaluasi ini
Pelayanan Persampahan yang telah
dibahas juga sistem pemungutan dan
disediakan oleh pemerintah kota;
pembuatan stategi untuk mengoptimalkan
2. Belum semua subyek retribusi yang
pemungutan
Retribusi
Pelayanan
menerima
dengan
adanya
Persampahan. Selain itu, dibahas pula
kenaikkan tarif Retribusi Pelayanan
mengenai keluhan-keluhan dari masyarakat
Persampahan yang ditentukan oleh
atau badan usaha yang menggunakan jasa
pemerintah Kota Bandar Lampung.
Retribusi Pelayanan Persampahan untuk dicarikan solusinya.
Selanjutnya Bapak A. Sulaiman Selaku Kasi Penetapan Retribusi Dinas Kebersihan
Selain itu, untuk menjaga kebersihan di
dan Pertamanan Kota Bandar Lampung
wilayah Kota Bandar Lampung terutama di
pada tanggal 12 April 2013 mengatakan
jalan-jalan protokol, Pemerintah Kota
bahwa yang dilakukan oleh Pemerintah
Bandar Lampung telah membentuk Satuan
Kota Bandar Lampung dalam mengatasi
Tugas Kebersihan (Satgas Kebersihan) di
hambatan dalam Pemungutan Retribusi
bawah Dinas Kebersihan dan Pertamanan
Pelayanan Persampahan, yaitu melalui:
Kota Bandar Lampung. Satgas Kebersihan
1. Sosialisasi pada obyek dan subyek
ini bertugas melakukan patroli kebersihan
yang menggunakan jasa Retribusi
yang bertujuan membersihkan sampah-
Pelayanan Persampahan;
sampah yang ada di jalan-jalan protokol
2. Memberikan
yang dilakukan pada pagi dan malam hari.
peringatan
lisan
maupun secara tertulis.
Kemudian Bapak A. Sulaiman Selaku Kasi
Dengan
Penetapan Retribusi Dinas Kebersihan dan
Pelayanan
Persampahan
Pertamanan Kota Bandar Lampung pada
Pemerintah
Kota
tanggal 12 April 2013 mengatakan bahwa
menetapkan
target
faktor-faktor yang menjadi penghambat
pemungutan
pelaksanaan
Persampahan untuk tahun anggaran 2013
Pemungutan
Retribusi
banyaknya
subyek
Bandar
atas,
Lampung dari
Pelayanan
Pelayanan Persampahan di Kota Bandar
adalah
Lampung, yaitu sebagai berikut:
(sebelas milyar dua ratus enam puluh juta
1. Masih banyak masyarakat Kota Bandar
Lampung
menggunakan
yang
jasa
belum
Retribusi
Rp
di
penerimaan
Retribusi
sebesar
Retribusi
11.260.305.000,00
tiga ratus lima ribu rupiah). Dengan target penerimaan yang sangat besar, Retribusi Pelayanan
Persampahan
merupakan
retribusi yang memegang peranan penting
terhadap penerimaan atau Pendapatan Asli
Lampung; tarif retribusi pelayanan
Daerah dari sektor retribusi.
persampahan yang tidak sesuai; sistem pemungutan
retribusi
pelayanan
Pencapaian penerimaan dari pemungutan
persampahan yang kurang optimal; dan
Retribusi Pelayanan Persampahan sampai
meningkatkan
dengan bulan Maret 2013 yaitu sebesar Rp
persampahan kepada masyarakat.
kualitas
pelayanan
820.761.000,00 (delapan ratus dua puluh
2. Implikasi hukum kebijakan pemerintah
juta tujuh ratus enam puluh satu ribu
daerah tentang penetapan pemungutan
rupiah) atau apabila dipersentasekan baru
Retribusi Pelayanan Persampahan di
mencapai 7,7% dari total target penerimaan
Kota Bandar Lampung sebagaimana
seluruhnya.
diatur
Untuk
meningkatkan
dalam
Peraturan
Walikota
pencapaian target penerimaan Retribusi
Bandar Lampung No. 112 Tahun 2011
Pelayanan Persampahan, Pemerintah Kota
tentang
Bandar
Pemungutan
Lampung
Peraturan
telah
Walikota
menetapkan
Bandar
Lampung
Tata
Cara
Pelaksanaan
Retribusi
Pelayanan
Persampahan/Kebersihan
adalah
Nomor 112 Tahun 2011 tentang Tata Cara
pengenaan tarif retribusi pelayanan
Pelaksanaan
persampahan
Pemungutan
Retribusi
Pelayanan Persampahan/Kebersihan.
yang
lebih
tinggi
dibandingkan dengan sebelum dan terjadi perubahan sistem pemungutan
IV.
retribusinya.
PENUTUP
4. 1 Kesimpulan Berdasarkan hasil pembahasan pada bab
4. 2 Saran
sebelumnya, dapat ditarik simpulan sebagai
Sebaiknya
berikut:
Lampung lebih meningkatkan kembali
1. Pelayanan Persampahan di Kota Bandar
fasilitas
Pemerintah
pelayanan
Kota
Bandar
persampahan
agar
Lampung, yaitu adanya pembaharuan
pelayanan pada masyarakat maupun badan
undang-undang pajak dan retribusi
usaha yang menggunakan jasa pelayanan
daerah
dan
persampahan merasa puas. Sebaiknya
disahkannya Undang-Undang No. 28
Pemerintah Kota Bandar Lampung terus
Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi
mengadakan
Daerah;
meningkatkan
Retribusi Pelayanan Persampahan dengan
Pendapatan Asli Daerah Kota Bandar
menggunakan pendekatan persuasif kepada
Lampung; meningkatkannya jumlah
masyarakat dan badan usaha di Kota
volume
Bandar Lampung.
dengan
dikeluarkan
untuk
sampah
di
Kota
Bandar
sosialisasi
pemungutan
DAFTAR PUSTAKA
Peraturan Perundang-Undangan
Buku-buku
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
Burton, Richard, B. Ilyas, Wirawan. 2001. Perpajakan Indonesia. PT Salemba
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
Emban Patria. Jakarta.
tentang Pajak dan Retribusi Daerah
Soedjono Dirjo Siswanto. 1999. Pengantar
Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung
Ilmu Hukum. Raja Grafindo Persada.
Nomor 05 Tahun 2011 tentang Retribusi
Jakarta.
Jasa Umum
Suandy, Erly. 2000. Perpajakan Indonesia. Salemba Empat. Jakarta.
Peraturan
Walikota
Siahaan, mariot. 2005. Pajak Daerah dan Daerah.
Lampung
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi
Retribusi
Bandar
Rajawali
pers.
dan
Tata
Kerja
Dinas
Kebersihan dan Pertamanan Kota Bandar Lampung
Jakarta Peraturan Universitas Lampung. 2011. Pedoman
Walikota
Bandar
Nomor 112 Tahun 2011 tentang Tata
Penulisan Karya Ilmiah Universitas
Cara Pemungutan
Lampung.
Persampahan/Kebersihan
Universitas
Lampung
Press. Lampung
Wirawan B. Ilyas dan Richard Burton, 2004, Hukum Pajak, Penerbit Salemba Empat, Jakarta.
Yani, Ahmad. 2004. Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Lampung
Retribusi
Pelayanan
Pada
Kebersihan dan Pertamanan
Dinas
