SISTEM PENGENDALIN MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK TERHADAP KERUSAKAN HUTAN LINDUNG SUNGAI PULAI ( Studi Kasus Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Riau ) NASKAH PUBLIKASI
Oleh: HAZMAN JAMHUR POTI DIAN PRIMA SAFITRI
PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2016
SURAT PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING
Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa yang disebut dibawah ini :
Nama
: HAZMAN
NIM
: 110563201060
Jurusan Prodi
: Ilmu Administrasi Negara
Alamat
:Jl.sederejo Km.5 atas
Nomor Telp
: 081365551956
Email
:
[email protected]
Judul Naskah
: SISTEM PENGENDALIN MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK TERHADAP KERUSAKAN HUTAN LINDUNG SUNGAI PULAI ( Studi Kasus Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Riau )
Menyatakan bahwa judul tersebut sudah selesai dengan aturan tata tulis naskah ilmiah dan untuk dapat diterbitkan.
Tanjungpinang, 4 Agustus 2016 Yang menyatakan
Dosen Pembimbing I
Dosen Pembimbing II
H. Jamhur Poti,M.Si NIDN. 1010016404
Dian Prima Safitri,M.Pa NIDN. 1001068503
1
SISTEM PENGENDALIN MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK TERHADAP KERUSAKAN HUTAN LINDUNG SUNGAI PULAI ( Studi Kasus Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Riau ) HAZMAN H.JAMHUR POTI DIAN PRIMA SAFITRI
Program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian manajemen sektor publik terhadap kerusakan hutan lindung sungai Pulai ( Studi kasus Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Riau). Metode penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif kualitatif, karena tujuannya adalah untuk mendeskripsikan dan menggambarkan apaadanya suatu variabel, gejala, keadaan atau fenomena sosial tertentu. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pertanian, Kehutanan Dan Pertenakan Provinsi Kepulauan Riau. dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai nara sumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. Penentuan Informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling dimana pemilihan informan dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Dengan demikian maka informan dalam penelitian ini adalah Kasi Rehabilitasi Hutan dan Perhutanan Sosial Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Riau. Hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa sistem pengendalian manajemen sektor publik terhadap kerusakan hutan lindung sungai Pulai belum terlaksana dengan baik. Beberapa kendala atau penghambat yang menyebabkan sistem pengendalian manajemen sektor publik terhadap kerusakan hutan lindung sungai pulai belum terlaksana dengan baik dikarenakan kurangnya ketersediaan staf yang bekerja baik dilapangan maupun di kantor, penyebab lainnya adalah kekurangan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam menjalankan dan memudahkan Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Riau khususnya dibidang Kehutanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kendala dan penghambat diatas disebabkan karena kurangnya anggaran untuk menyediakan staf, sarana dan prasarana yang dibutuhkan, sehingga belum terlaksana dengan baik. Kata Kunci : Sistem pengendalian manajemen sektor publik.
2
ABSTRACT
This study aims to determine how the public sector management control system to damage protected forest sungai Pulai ( case studies departemen of agriculture forestry and animal husbandry Province of Kepulauan Riau ). The research method is descriptive qualitative done because the aim is to describe and illustrace what a variable, symptoms, circom, stances or certaian social phenomena, this research done on agriculture forestry and animal husbandry Province of Kepulauan Riau. In qualitative research are not using population, because qualitative research dparts from particular cases that exist in certain sosial situations and the study results would not be enacted for the population, but would be transferred else where in social situations has in common with the social situation in the case study. Sample in qualitative research is not named respondents, but as speakers or participants, informants, friends and teachers in research. Determination of the informants in this study conducted with a purposive sampling technique in which informants were purposively selected based on criteria that have been specified and defined by objective research. Thus the informants in this study, in this section head of rehabilitation and social forestry, departement of agriculture, forestry and animal husbandry in Kepulauan Riau Province. Results of the study, researchchers concluded that the public sector control system to damage protected forest sungai Pulai has not don’t well. Some obstacle or barrier causes the control system on public sector management to damage protected forest sungai Pulai. Has not don’t well due to the lack of availability of staff, who work either in the field, or at the office, another coluses in the lack of facilities and infrastructure needed to carry out and pacilitate the departement of agriculture, forestry service and farm kepulauan riau province particularly in forestry sector in carrying out its duties and functions. Constaints and obstacles are caused due to lock of budget for the provision of star, facilities and infrastructure, which is needed so that has not don’t well.
keyword: public sector management control sistem.
3
A. PENDAHULUAN
perlindungan
Indonesia merupakan salah satu Negara
terhadap
hutan
tersebut
(pasal 5 UU No.41/1999).
kepulauan yang terbesar di dunia. Predikat
Adapun
jenis
hutan
berdasarkan
ini jelas menjadi kebanggaan dan kekuatan
statusnya tersebut, dibagi menjadi dua
tersendiri
yaitu :
bagi
Indonesia.
Negara
Indonesia secara umum terbagi atas 5
1. Hutan Negara yaitu hutan yang
pulau besar, diantaranya yaitu pulau
tidak dibebani hak-hak atas tanah.
Sumatera, pulau Jawa, pulau Irian, pulau
Kualifikasi hutan Negara terdiri
Sulawesi dan pulau Kalimantan. Bila
atas : Hutan Adat dan hutan Desa.
dilihat dari segi sumber daya alam,
2. Hutan Hak yaitu hutan yang berada
Indonesia memiliki potensi sumber daya
pada tanah yang telah di bebani hak
alam yang sangat besar, dan salah satunya
atas tanah. Yang disebut dengan
adalah hutan.
hak atas tanah antara lain ; hak
Definisi hutan menurut pemerintah Indonesia,
secara
khusus
milik, hak guna usaha
tercantum
Jenis hutan berdasarkan penggolongan
fungsinya
didalam Undang-Undang (UU) Nomor 41
merupakan
hutan
yang
Tahun 1999 tentang Kehutanan yang
didasarkan pada penggunaannya (pasal 6
menyebutkan bahwa hutan adalah suatu
dan 7 UU No.41/1999). Adapun jenis
kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan
hutan berdasarkan fungsinya tersebut,
berisi sumber daya alam hayati yang
dibagi menjadi lima yaitu :
didominasi pepohonan dalam persekutuan
1. Hutan Konservasi yaitu kawasan
alam lingkungannya, yang satu dengan
hutan dengan ciri khas tertentu yang
lainnya tidak dapat dipisahkan.
mempunyai
Jenis dalam
hutan UU
berdasarkan
Nomor
Kehutanan,
41/1999
pemerintah
statusnya
fungsi
pengawetan
tentang
tumbuhan
Indonesia
pokok
keanekaragaman dan
satwa
serta
ekosistemnya.
membagi hutan menjadi 4 jenis, yaitu :
2. Hutan Lindung yaitu kawasan hutan
1.
Statusnya.
yang mempunyai fungsi sebagai
2.
Fungsinya.
perlindungan
3.
Tujuan khusus.
kehidupan untuk mengatur tata air,
4.
Pengaturan iklim mikro, estetika dan
mencegah banjir, mengendalikan
resapan air.
erosi, mencegah intrusi air laut, dan
Dan adapun penjelasan dan klasifikasi
sistem
penyangga
memelihara kesuburan tanah.
atas jenis-jenis hutan tersebut diatas yaitu :
3. Hutan
Jenis hutan berdasarkan statusnya adalah
hutan
merupakan suatu pembagian hutan yang
pokok memproduksi hasil hutan.
didasarkan pada status (kedudukan) antara
4. Hutan Suaka Alam yaitu kawasan
orang, badan hukum, atau institusi yang
hutan dengan ciri khas tertentu,
melakukan pengelolaan, pemanfaatan, dan
baik didarat maupun di perairan,
4
Produksi yang
yaitu
mempunyai
kawasan fungsi
yang mempunyai fungsi pokok sebagai
kawasan
keanekaragaman
Berdasarkan data resmi yang pertama
pengawetan
tumbuhan
kali
dipublikasikan
oleh
Departemen
dan
Kehutanan RI pada tahun 1950, bahwa
satwa serta ekosistemnya yang juga
luas hutan Indonesia adalah 162,0 juta
berfungsi sebagai wilayah sistem
hektar. Namun, seiring berjalannya waktu,
penyangga kehidupan.
jumlah
ukuran
luas
hutan
Indonesia
5. Taman Wisata alam yaitu kawasan
tersebut tidak dapat bertahan lama. Dari
pelestarian alam yang terutama
tahun ke tahun jumlah ukuran luas hutan
dimanfaatkan untuk pariwisata dan
Indonesia
rekreasi alam.
Departemen Kehutanan RI pada tahun
Jenis
hutan
berdasarkan
tujuan
1950
yang
tersebut
dipublikasikan
terus
berkurang
oleh
dan
khususnya merupakan penggolongan hutan
mengalami penyusutan dan kerusakan
yang diperuntukkan untuk kepentingan
dimana keadaan ini sering juga disebut
umum
dengan
(diatur
No.41/1999).
dalam Adapun
pasal jenis
8
UU hutan
dan
deforestasi.(
http://id.wikipedia.org/wiki/Hutan.
berdasarkan tujuan khusus yaitu : 1. penelitian
istilah
Di
akses 3, juni, 2015 )
pengembangan,
UU No 41/1999 tentang Kehutanan,
pendidikan dan latihan.
pada pasal 50 menyebutkan beberapa hal
2. religi dan budaya.
yang berkaitan dengan pelarangan yang
Jenis hutan berdasarkan kepentingan
terjadi pada pengelolaan sumber daya
iklim mikro, estetika, dan resapan air Jenis
hutan antara lain : menebang tanpa izin,
hutan
iklim
menebang dekat sumber air (waduk),
mikro, estetika, dan resapan air merupakan
menebang tidak sesuai izin, menebang
suatu kawasan yang ditetapkan sebagai
dikawasan lindung dan taman nasional,
hutan kota (diatur dalam pasal 9 UU
membunuh
No.41/1999). Di dalam hutan Indonesia,
dilindungi,
hidup berbagai jenis tumbuhan dan hewan
memproses kayu illegal, menyuap petugas
yang juga merupakan bagian dari spesies
kehutanan, gagal bayar dana reboisasi.
tumbuhan dan hewan yang ada didunia.
Namun
Adapun diantaranya yaitu : 38.000 jenis
implementasinya ketiga perangkat hukum
tumbuhan (10% dari jumlah jenis flora di
ini sepertinya tidak dijalankan secara
dunia), 515 jenis mamalia (12% dari
intensif oleh para pelaku kebijakan dan
jumlah jenis mamalia di dunia), 511 jenis
terkesan
reptilia (7,3% dari jumlah jenis reptil di
perusakan hutan ataupun illegal logging
dunia), 1531 jenis burung (17% dari
karena, secara
jumlah total jenis burung di dunia), 270
tersebut tidak mampu membuktikan pelaku
jenis amphibi, 2827 jenis avertebrata atau
utamanya. Justru yang sering dijerat
hewan tak bertulang belakang.
hukum adalah buruh penebang dan pemilik
berdasarkan
kepentingan
5
satwa
dan
pohon
menyelundupkan
sangat
lemah
disayangkan,
dalam
yang kayu,
dalam
memberantas
hukum undang-undang
jasa angkutan yang dibayar oleh pelaku
kayu secara besar-besaran. Setiap tahun
utama atau aktor intelektualnya.
hutan
Manajemen hutan di Indonesia juga
Indonesia
ditebang
melebihi
kapasitas pasokan kayu pertahun, yaitu
telah lama dijangkiti oleh korupsi. Aparat
rata-rata
pemerintahan yang dibayar rendah dan
kubik/tahun.(
diiringi dengan lazimnya usahawan tanpa
diakses pada tanggal 11, agustus, 2015)
reputasi baik dan politisi licik. Cerita
Untuk memperoleh manfaat yang optimal
terjadinya
dari hutan dan kawasan hutan bagi
penyusutan
dan
terus
sekitar
96,19
http://
juta
meter
www.walhi.or.id.
berkurangnya hutan Indonesia memang
kesejahteraan
bukan lagi hal yang baru. Bahkan, hal
prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan
tersebut
dapat
telah
banyak
menimbulkan
masyarakat,
dimanfaatkan
maka
dengan
pada
tetap
bencana ekologi, seperti misalnya banjir,
memperhatikan sifat, kerakteristik dan
tanah longsor, perubahan iklim yang tak
kerentanannya
menentu, kebakaran dan kekeringan. Hal
mengubah fungsi pokoknya.
ini
jelas
merupakan
dampak
dari
Sebenarnya
serta
tidak
masih
dibenarkan
banyak
lagi
penyusutan dan terus berkurang hutan
penyebab terjadinya kerusakan terhadap
Indonesia tersebut, yang mengakibatkan
hutan, apapun bentuknya, kompleksnya
hutan Indonesia tidak dapat menjalankan
penyebab terjadinya kerusakan terhadap
fungsi dan manfaat nya secara maksimal.
hutan seperti yang telah diuraikan diatas,
Adapun terjadinya penebangan hutan
sebenarnya
tidak
akan
terjadi
bila
Indonesia secara besar-besaran dan tak
manajemen perlindungan hutan yang telah
terkendali ini adalah merupakan implikasi
dirancang
dari
dengan baik. Karena, setidaknya telah ada
semakin
tingginya
kebutuhan
oleh pemerintah diterapkan
masyarakat Indonesia yang bersumber dari
tiga
hutan tersebut, seperti misalnya kebutuhan
yang
terhadap persediaan kayu, baik itu kayu
melindungi sektor kehutanan di Indonesia
untuk kebutuhan pembangunan rumah,
tersebut. Seperti misalnya UU No. 5/1990
untuk memenuhi kebutuhan industri dan
Tentang Konservasi Sumber Daya Alam,
sebagainya.
khususnya terdapat pada pasal 19, 21, 22,
permintaan
Dampak terhadap
dari
tingginya
kebutuhan
instrumen
perundangan-undangan
mengakomodir,
mengatur
dan
kayu
dan 33, Lalu UU No 23/1997 tentang
tersebut, maka terciptalah kesenjangan
Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat
antara persediaan dan permintaan terhadap
pada pasal 15 dan pasal 18, dan UU No
kayu
41/1999 tentang Kehutanan.
dipasaran.
(http://
www.walhi.or.id.diakses pada tanggal 3, juni,
20015).
Keadaan
ini
Provinsi Kepulauan Riau juga memiliki
akhirnya
potensi kehutanan, dengan komoditas yang
mendorong masyarakat Indonesia, baik
dapat dikembangkan antara lain yaitu
secara individu maupun kelompok ataupun
kayu, rotan, dan kulit kayu yang dapat
lembaga melakukan eksploitasi terhadap
diolah menjadi plywood, block-board,
hasil hutan dan melakukan penebangan
veneer, lumber-core, kayu gergajian dan
6
poliyester. Tetapi keberadaan hutan di
hutan
Provinsi Kepulauan Riau semakin hari
peningkatan tersebut tidak terlalu berarti
semakin
untuk
berkurang,
terutama
hutan
meningkat
menjadi
menutupi
9,15%,
kerusakan
hutan.
lindung. yang mana keberadaannya wajib
Penyebab dari lenyapnya sebagian hutan
di jaga
maupun
lindung sungai pulai disebabkan karena
masyarakat mengingat pentingnya nilai
kawasan tersebut telah berubah fungsi
kawasan hutan lindung.
menjadi lahan perkebunan kelapa Sawit,
oleh aparat
terkait
Salah satu hutan lindung yang berada
perladangan dan sebagian dijadikan tempat
di Provinsi Kepulauan Riau yang telah
tinggal oleh masyarakat.
mengalami kerusakan yang cukup besar adalah
hutan
Menurut
lindung
SK
Sungai
penunjukan
No.71/Kpts/UM/1978
Dari hasil pendataan yang dilakukan
Pulai.
pada tahun 2006, dapat diketahui bahwa di
Mentan
dalam kawasan Hutan Lindung Sungai
1
Pulai wilayah Kota Tanjungpinang telah
Desember 1979 dan SK penetapan Menhut
dihuni oleh 57 Kepala Keluarga yang
No.
28
mempunyai kecenderungan bertambah dari
Desember 1987, HL Sungai Pulai memiliki
hari ke hari. Selain itu, terdapat 41 buah
luas 751.80 ha .Menurut SK Kepala Dinas
rumah permanen, 43 buah rumah semi
Pertanian,
Peternakan
permanen/pondok, sebuah masjid, sebuah
Riau
pesantren dan satu komplek pemakaman
No.525/DPKP/HUT/VIII/41.352 Tanggal
muslim. Dari sekitar 313 hektar kawasan
7 Agustus 2006, HL Sungai Pulai memiliki
Hutan Lindung Sungai Pulai yang berada
luas 636 ha.(Dinas Pertanian, Kehutanan
di
dan Peternakan Provinsi Kepulauan Riau).
Tanjungpinang, diperoleh data awal bahwa
424/Kpts
Tanggal
II/1987
Kehutanan
Provinsi
Tanggal
dan
Kepulauan
Kawasan hutan lindung sungai Pulai
wilayah
dokumen
administratif
penguasaan
lahan
Kota
oleh
termasuk di dalam dua (2) wilayah
masyarakat berupa sertifikat seluas 14,48
administrasi,
Kota
persen, alas hak 0,99 persen, surat tebas
Tanjungpinang dan wilayah administrasi
13,58 persen, SKGR 2,83 persen, bukti
Kabupaten Bintan.
Dimana 313 hektar
pajak 2,80 persen, bukti surat jual beli 2,27
berada di wilayah administratif kota
persen, surat pernyataan menguasai tanah
Tanjungpinang dan 438,80 hektar berada
21,27 persen, bersedia diukur namun tidak
diwilayah kabupaten Bintan. (PDAM).
melampirkan
yaitu
administrasi
bukti
penguasaan
18,41
Dari beberapa kajian yang dilakukan
persen dan lahan yang penguasanya tidak
BLHK Provonsi Kepulauan Riau terhadap
bersedia didata dan diukur seluas 23,37
daerah aliran sungai (DAS) waduk Sei
persen.
Pulai, diketahui bahwa luas hutannya telah
Fungsi utama Hutan Lindung Sungai
berkurang secara drastis antara tahun 1990
Pulai,
sampai tahun 2003, yaitu dari 65,97%
kelansungan waduk Sungai Pulai, sebagai
menjadi 4,65% dari seluruh DAS Sei
sumber air minum bagi wilayah Kota
Pulai, meskipun pada tahun 2007 luas
Tanjung Pinang. Hutan lindung sungai
7
adalah
sebagai
penyangga
pulai begitu penting bagi mayarakat kepri
masalah yang terjadi diatas. Pihak yang
khususnya kota Tanjungpinang, karena
paling berwenang untuk melaksanakan
Hutan Lindung Sungai Pulai merupakan
tugas
sumber
Perkebunan
dan
(Bendungan S. Pulai) yang dikelola oleh
Kepulauan
Riau,
perusahaan daerah air minum. Akibat dari
Pertanian,
hilangnya
Propinsi
air
lindung
Kota
Tanjung
kawasan Sungai
Pinang
penyangga hutan Pulai menimbulkan
ini
adalah
Dinas
Pertanian,
peternakan yang
Kehutanan Kepulaun
Provinsi
mana
Dinas
dan
Peternakan
Riau
merupakan
Instansi yang diberikan wewenang dan
dampak menurunnya debit air pada waduk
tugas
sungai. Kondisi tinggi muka air (TMA)
memelihara serta mencegah terjadinya
Waduk Sungai Pulai saat ini cukup kritis.
kerusakan dikawasan hutan lindung sungai
Terhitung sejak 29 Agustus 2015, dan
Pulai.
berdasarkan skala alat ukur ketinggian air
untuk
menjaga,
melindungi,
Agar mendapatkan hasil yang baik,
Waduk Sungai Pulai mencapai minus
maka
diperlukan
sistem
hingga 53 Cm. Hal ini juga disebabkan
manajemen sektor publik yang baik pula
oleh beberapa faktor, diantaranya peluang
untuk menjalankan tugas dan fungsi
hujan yang masih rendah dan hujan yang
melestarikan dan menjaga hutan lindung
terjadi merupakan hujan dengan skala
sungai pulai dari kerusakan. Pengendalian
lokal di wilayah tertentu serta rusaknya
manajemen sektor publik di perlukan
hutan yang berada di hulu Waduk Sungai
untuk membuat keputusan apa saja yang
Pulai dan tali air (aliran air) yang bermuara
akan
ke Waduk Sungai Pulai.
Pertanian,Kehutanan
diambil
pengendalian
oleh dan
Dinas Peternakan
Untuk mengantisipasi kekurangan debit
Propinsi Kepulauan Riau dan langkah-
air tersebut, PDAM Tirta Kepri telah dan
langkah yang akan dilakukan dalam rangka
akan melakukan beberapa kegiatan dalam
mencapai tujuan yang di inginkan oleh
upaya mengoptimalkan operasional Waduk
Dinas
Sungai Pulai yakni melakukan pengerukan
Peternakan Propinsi Kepulauan Riau.
Waduk Sungai Pulai, Serta melakukan
Pertanian,
Kehutanan
dan
Jika dilihat dari permasalahan diatas
koneksi jaringan pipa distribusi utama dari
maka
pipa Gesek ke pipa PCM di Bintan Center.
banyaknya kawasan hutan lindung sungai
Merencanakan suplei air baku dari instalasi
pulai yang telah rusak diakibatkan karena
pengolahan air (IPA) Sungai Gesek dan
kurangnya
(IPA) Kolong Enam Kijang ke (IPA)
manajemen
Sungai Pulai. PDAM Tirta Kepri juga
kerusakan hutan lindung sungai pulai,
mencari sumber – sumber alternatif air
keputusan
baku lainnya.
diambil oleh Dinas Pertanian, Kehutanan
Untuk
menjaga
kelestarian
dapat
disimpulkan
sistem sektor
dan
bahwa,
pengendalian publik
terhadap
langkah-langkah
yang
hutan
dan Peternakan Propinsi Kepulauan Riau
lindung sungai pulai di perlukan berbagai
sangat minim, akibatnya hutan lindung
pihak
sungai pulai yang awalnya berfungsi
yang terkait untuk
menangani
8
sebagai daerah serapan air dan waduk air
Dan
bersih sekarang telah berubah fungsinya
Riau)”.
menjadi
kawasan
perkebunan
dan
Pertenakan
Adapun
pemukiman masyarakat. Permasalahan ini
Provinsi
Kepulauan
tujuan dalam penelitian ini
adalah:
diharapkan kedepannya mendapat solusi
Untuk mengetahui bagaimana sistem
yang baik agar tidak terjadi kerusakan
pengendalian manajemen sektor publik
yang semakin besar dikawasan hutan
terhadap kerusakan hutan lindung sungai
lindung sungai pulai.
Pulai ( studi kasus Dinas Pertanian,
Mengingat pentingnya kawasan hutan
Kehutanan
lindung sungai pulai ini, maka di perlukan
adalah:
dan mencegah terjadinya kerusakan. Ada yang
Provinsi
Adapun kegunaan dalam penelitian ini
dalam menjaga, memelihara, melindungi
komponen
Peternakan
Kepulauan Riau).
tindakan dan langkah-langkah yang baik
beberapa
dan
1. Secara teoritis
harus
Hasil penelitian ini digunakan
diperhatikan di dalam sistem pengendalian
untuk menerapkan teori-teori yang
manajemen,
di
diantaranya
adalah
dapat
oleh
penulis
selama
ketersediaan staf pelaksana, maupun aturan
perkuliahan atau di luar perkuliahan
dan prosedur dalam menjalankan tugas dan
dengan menghubungkannya dengan
fungsinya. Dalam penggerakan staf dapat
kenyataan praktek di lapangan.
dilakukan dengan penyampaian uraian
2.
Secara praktis
tugas maupun pelaksanaan bagi staf serta
Hasil penelitian ini nantinya
melakukan upaya pengawasan terhadap
diharapkan
tugas dan fungsinya.
masukan
Bertitik tolak dengan alasan di atas maka
penulis
sangat
tertarik
dapat
memberikan
bagi Dinas Pertanian,
Kehutanan Dan Pertenakan Provinsi
untuk
Kepulauan Riau khususnya bidang
mengangkat judul : “Sistem Pengendalian
kehutanan,
Manajemen
mengurangi kerusakan hutan sungai
Sektor
Publik
Terhadap
Kerusakan Hutan Lindung Sungai Pulai
sehingga
dapat
pulai.
(Studi Kasus Dinas Pertanian, Kehutanan Dan
Pertenakan
Provinsi
Kepulauan
B. KONSEP TEORI 1. Pengertian Manajemen
Riau)”.
Pembahasan
Sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya,
maka
dapat
perkembangan
dirumuskan
dan
pemahaman
teori-teori
manajemen
permasalahan dalam penelitian ini kedalam
sangat diperlukan guna memberikan
perumusan
landasan
“Bagaimana Manajemen
masalah
sebagai
Sistem Sektor
berikut:
pengembangan
Pengendalian
Publik
dalam
pemahaman
teori
manajemen
selanjutnya, setiap pandangan dalam
Terhadap
Kerusakan Hutan Lindung Sungai Pulai
teori
(Studi Kasus Dinas Pertanian, Kehutanan
manajer
9
manajemen untuk
akan
membantu
membuat
keputusan-
keputusan yang lebih efektif berbagai
masalah
organisasi
pada
berbeda
yang
terus
perencanaan,
dalam
pengorganisasian,
pelaksanaan dan pengawasan.
mengalami
Selanjutnya Daft (2002:8), menegaskan
perubahan.
bahwa
terdapat
Menurut George R. Terry (2008:39 )
manajemen yaitu:
menyatakan bahwa, manajemen adalah
a. Perencanaan
pencapaian tujuan organisasi yang sudah
fungsi
ditentukan
berhubungan
sebelumnya
dan
4
(empat)
fungsi
(planning),
adalah
manajemen dengan
yang penentuan
mempergunakan bantuaan orang lain.
tujuan
Sedangkan
kutip
organisasi dan penetapan tugas-
Wijayanti (2008:2) memberi definisi
tugas dan alokasi sumberdaya untuk
manajemen sebagai suatu profesi yang
mencapai tujuan tersebut.
schein
yang
di
dituntut untuk bekerja secara profesional,
yang ingin diraih
b. Pengorganisasian
oleh
(organizing),
karakteristiknya adalah para profesional
adalah fungsi manajemen yang
membuat keputusan berdasarkan prinsip-
berkaitan dengan penetapan dan
prinsip
pengelompokan
umum,
mendapatkan
para
status
profesional
mereka
karena
dalam
tugas-tugas
departemen
mereka mencapai standar prestasi kerja
pengalokasian
tertentu dan para profesional harus
keberbagai departemen.
ditentukan kode etik yang kuat.
ke dan
sumberdaya
c. Kepemimpinan (leading), adalah
Terry (2005:1) menegaskan bahwa
fungsi manajemen yang melibatkan
Manajemen yaitu suatu proses atau
penggunaan
kerangka
memotivasi anggota untuk meraih
kerja,
bimbingan
atau
yang
melibatkan
pengarahan
suatu
organisasional
untuk
sasaran organisasi.
kelompok orang-orang kearah tujuantujuan
pengaruh
d. Pengendalian (controlling), yaitu
atau
maksud-
fungsi
Hal
tersebut
berhubungan dengan pemantauan
meliputi pengetahuan tentang apa yang
aktivitas-aktivitas anggota, menjaga
harus
organisasi agar tetap berjalan ke
maksud
yang
nyata.
dilakukan,
menetapkan
cara
manajemen
bagaimana melakukannya, memahami
arah
bagaimana melakukannya fan mengukur
sasarannya, dan membuat koreksi
efektivitas dari usaha-usaha yang telah
jika di perlukan.
dilakukan.
pencapaian
yang
sasaran-
Pendapat tersebut menunjukan bahwa,
Dari definisi yang tersebut diatas, maka
fungsi
manajemen
terdiri
dari
dapat disimpulkan bahwa manajemen
perencanaan yang berhubungan dengan
merupakan
penentuan tujuan yang ingin diraih dan
uasaha
yang
dilakukan
bersama-sama untuk menentukan dan
penetapan
mencapai
organisasi
sumber daya untuk mencapai tujuan,
fungsi-fungsi
pengorganisasin yang berkaitan dengan
dengan
tujuan-tujuan pelaksanaan
10
tugas-tugas
serta
alokasi
penetapan dan pengelompokan tugas-
tugas-tugas
tugas, kepemimpinan anggota untuk
mengawasi aktivitas-aktivitas agar sesuai
meraih
dengan rencana rencana.
sasaran
organisasi
serta
pemantauan aktivitas-aktivitas anggota. Terry
(2009:10)
fungsi-fungsi
menyatakan
bahwa
fundamental
dari
yang
diberikan
dan
2. Pengertian Pengendalian manajemen Sebelum mendiskusikan lebih jauh mengenai
pengendalian
manajemen
manajemen yang merupakan bagian dari
sektor publik, terlebih dahulu perlu kita
pada proses manajemen dan bagi alat
pahami pengertian sistem pengendalian
seorang manajer melaksanakan pekerjaan
manajemen
manajemen, adalah :
pengendalian
a. Planning atau perencanaan, berarti
secara
tradisional
umum.
Sistem
manajemen
dipandang
secara
sebagai
suatu
tindakan mendeterminasi sasaran-
proses untuk membuat keputusan dalam
sasaran dan arah tindakannya yang
rangka mencapai tujuan organisasi.
akan diikuti.
Robert Anthony (Mahmudi, 2007:56)
b. Organizing atau pengorganisasian adalah
tindakan
mendefinisikan
sistem
pengendalian
mendistribusi
manajemen
sebagai
proses
untuk
pekerjaan antar kelompok yang ada
memastikan
bahwa
sumber
daya
dan
diperoleh dan digunakan secara efisien
menetapkan
serta
merinci
hubungan-hubungan
yang
dan efektif
diperlukan.
mencapai
organisasi.
c. Actuating berarti
untuk
atau
menggerakkan,
menggerakkan
merangsang
tujuan
Pengendalian
manajemenmelibatkan
atau
pengambilan
proses
keputusan,
membuat
anggota-anggota
tindakan untuk melaksanakan keputusan,
kelompok untuk melaksakan tugas-
dan membuat penilaian kinerja serta
tugas dengan kemauan baik dan
umpan balik yang akan mebantudalam
antusias.
pembuatan keputusan dan tindakan di
d. Controlling atau mengawasi, berarti
masa yang akan datang.
mengawasi ktivitas agar sesuai
Zahirul
dengan rencana-rencana. Dari
pendapat
bahwa,
fungsi
tersebut
Hoque
2007:56) diketahui
manajemen
(dalam
Mahmudi,
mendefinisikan
sistem
pengendalian maajemen sebagai suatu
yaitu
alat untuk memperoleh data dalam
perencanaan tindakan mendeterminasi
membantu
sasaran-sasaran dan arah tindakan yang
mengkoordinasikan proses pembuatan
diikuti,pengorganisasian
perencanaan
yaitu
membantu
dan
mendistribusi pekerjaan antar kelompok
pengendalian
yang ada dan menetapkan serta merinci
Berdasarkan definisi tersebut, perumusan
hubungan yang diperlukan, menggerakan
sistem
berarti memberi rangsang para anggota-
memahami
anggota kelompok untuk melaksanakan
ketergantungan
11
dalam
keputusan
pengendalian adanya
organisasi.
manajemenperlu hubungan
antara
saling
berbagai
komponen
dan
aspek
pengendalian
pengendalian yang efektif. Perencanaan
manajemen.
yang baik, Kegiatan pengendalian dapat
Pengendalian manajemen mengarah pada
pengendalian
menyeluruh
kegiatan
demi
diklasifikasikan dalam dua jenis yaitu,
secara
pengendalian manajemen (management
mendapatkan
control) dan pengendalian operasional
keyakinan bahwa strategi perusahaan telah dijalankan efisien.
secara
Sedangkan
efektif
(operational control).
dan
Dalam
pengendalian
kaitannya
dengan
fungsi
manajemen, pengendalian manajemen
operasional hanya menyangkut tugas-
merupakan
tugas tertentu telah dilaksanakan secara
manajemen, Dikatakan demikian, karena
efektif dan efektif.
dalam
Perencanaan yang
penerapan
semua
pelaksanaan
fungsi
pengendalian
baik, tujuan yang dinyatakan dengan
manajemen
jelas, struktur organisasi, dan motivasi
perencanaan
tidak
mengantarkan
pengorganisasian kegiatan, koordinasi
kesuksesan organisasi tanpa didukung
kegiatan, pengendalian kegiatan dan
oleh
pembinaan pelaksana kegiatan, Konsep
akan
bisa
adanya
sistem
pengendalian
manajeme yang memadai. Sementara
kegiatan
operasional
perusahaan,
sistem pengendalian manajemen juga
menurut
(2007:56)
meliputi
Mahmudi
mendefinisikan
diartikan
sistem
sebagai
keseluruhan.
manajemen secara
Sistem
pengendalian manajemen sebagai sistem
manajemen
yang digunakan untuk merencanakan
menyeluruh ke semua aspek kegiatan
berbagai
rangka
perusahaan. Dalam proses pengendalian
pencapaian visi organisasi melalui misi
manajemen terdapat beberapa bagian
yang
untuk
kegiatan yaitu penyusunan program,
mengimplementasikan serta memantau
penyusunan anggaran, pelaksanaan dan
pelaksanaan rencana kegiatan tersebut.
pengukuran kegiatan, serta pelaporan dan
Dari berbagai definisi tersebut, sistem
analisis
pengendalian manajemen mengandung
struktur perusahaan terdapat beberapa
empat pilar utama,
hal yaitu: struktur organisasi, aliran
kegiatan
telah
dalam
dipilih
dan
adalah
pengendalian
kegiatan.
Sedangkan
yang
dalam
a. Misi dan visi organisasi
informasi,
b. Sistem perencanaan kegiatan
dan pelimpahan wewenang, serta tolok
c. Sistem implementasi
ukur prestasi dan motivasi.
d. Pemantauan (monitoring) Konsep
pengendalian
pusat
sistem
pertanggungjawaban
Sistem pengendalian manajemen terdiri manjemen
dari Struktur pengendalian manajemen
merupakan bahan diskusi panjang diantar
dan proses pengendalian manaj emen.
para ahli teori organisasi, namun ada
Struktur
kesamaan pandangan diantara mereka
dinyatakan dalam bentuk unit organisasi
dan termasuk pandangan praktisi bahwa
dan sifat informasi yang ada diantara
manajemen yang baik membuntuhkan
unit-unit
12
pengendalian
ini.
Secara
manajemen
umum
sistem
pengendalian manajemen akan berpusat pada
bermacam-macam
jenis
Penelitian ini dilakukan pada Dinas
pusat
Pertanian,
Kehutanan
Dan
Pertenakan
pertanggungjawaban. Sedangkan proses
Provinsi Kepulauan Riau. Alasan peneliti
pengendalian
mengambil
manajemen
hubungan
komunikasi
interaksi
antara
meliputi
informal
manajer
dan
Pertanian,
dengan
objek
penelitian
Kehutanan
Dan
di
Dinas
Pertenakan
Provinsi Kepulauan Riau ini adalah.
karyawan.
a. Karena Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan Provinsi Kepulauan
C. METODE PENELITIAN
Riau merupakan SKPD yang di beri
Penelitian yang dilakukan ini bersifat
kewenangan dalam menjaga dan
deskriptif kualitatif, karena tujuannya adalah
melindungi hutan lindung sungai
untuk mendeskripsikan dan menggambarkan
pulai dari kerusakan.
apaadanya suatu variabel, gejala, keadaan
b. Sepanjang sepengetahuan peneliti
atau fenomena sosial tertentu. Menurut
belum pernah ada peneliti yang
Nurul Zuriah (2007:47) menyatakan bahwa
mengangkat permasalahan sistem
penelitian deskriptif adalah penelitian yang
pengendalian
diarahkan untuk memberikangejala-gejala,
publik terhadap kerusakan hutan
fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara
lindung Sungai Pulai.
sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi
atau
daerah
tertentu.
manajemen
sektor
Menurut Sugiyono (2013:216) dalam
Dalam
penelitian kualitatif tidak menggunakan
penelitian ini cendrung tidak perlu mencari
populasi,
atau menerangkan saling hubungan dan
berangkat dari kasus tertentu yang ada pada
menguji hipotesis.
situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya
Menurut
kualitatif
tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi
(2004:4)
ditransferkan ke tempat lain pada situasi
metode kualitatif sebagai prosedur penelitian
sosial yang memiliki kesamaan dengan
yang menghasilkan data deskriptif berupa
situasi sosial pada kasus yang dipelajari.
kata-kata tertulis atau lisan dai orang-orang
Sampel dalam penelitian kualitatif bukan
dan perilaku yang dapat diamati.
dinamakan responden, tetapi sebagai nara
Dari
dikutip
semua
dan
penelitian
Taylor
sebagimana
Bodgan
karena
moleong
bahwa
sumber, atau partisipan, informan, teman
penelitian kualitatif adalah penelitian yang
dan guru dalam penelitian. Sampel dalam
bermaksud
fenomena
penelitian kualitatif, juga bukan disebut
tentang apa yang dialami oleh objek
sampel statistik, tetapi sampel teoritis,
penelitian secara deskriptif dalam bentuk
karena tujuan penelitian kualitatif adalah
kata-kata dan bahasa. Sehingga dalam
untuk menghasilkan teori.
penelitian
penjelasan
untuk
memahami
tentang
Penentuan Informan pada penelitian ini
sektor
dilakukan dengan teknik purposive sampling
publik terhadap kerusakan hutan lindung
dimana pemilihan informan dipilih secara
sungai pulai.
sengaja berdasarkan kriteria yang telah
sistem
ini
diatas
mendeskripsikan
pengendalian
manajemen
13
ditentukan
dan
ditetapkan
berdasarkan
dengan
tujuan penelitian. Dengan demikian maka
penelitian
yang
dilaksanakan.
informan dalam penelitian ini adalah Kasi
Metode atau cara menunjukan suatu
Rehabilitas Hutan dan Perhutanan Sosial
kata yang abstrak dan tidak diwujudkan
Dinas
dalam benda, tetapi hanya dapat dilihatkan
Peternakan,
Kehutanan
dan
Peternakan Propinsi Kepulauan Riau. Untuk
memperoleh
data
penggunaannya yang
a. Wawancara (Interview)
menggunakan teknik sebagai berikut:
Menurut
Data Primer
Esterberg
dalam
Sugiyono (2013:231) wawancara
Menurut Sugiyono (2010:137)
merupakan pertemuan dua orang
yang menyatakan bahwa Sumber
untuk bertukar informasi dan ide
primer adalah sumber data yang
melalui tanya jawab, sehingga dapat
langsung memberikan data kepada
dikontruksikan makna dalam suatu
pengumpul
topik tertentu. Wawancara yang
diperoleh
data.
Data
yang
langsung dari
subjek
dilakukan
secara
langsung
penelitian yang mengenakan alat
ditujukan kepada Kasi Rehabilitasi
ukur
Hutan dan Perhutanan Sosial Dinas
atau
langsung
pengambilan
pada
subjek
data sebagai
Pertanian,
Kehutanan
Peternakan
studi lapangan. Biasanya berupa
Riau, serta pegawai dan karyawan
pengumpulan data yang diperoleh
lapangan,
melalui penelitian dengan turun
alat
kelokasi penelitian untuk mencari
Pedoman Wawancara.
yang
berkaitan
dengan
Propinsi
dan
sumber informasi yang dicari yaitu
fakta
dengan
yang
Kepulauan
menggunakan
digunakan
adalah
b. Observasi
masalah yang diteliti. b.
observasi,
wawancara, dokuntasi dan lainnya.
diperlukan maka dalam penelitian ini penulis
a.
melalui
Sutrisno
Data Skunder
Hadi
Sugiyono
Menurut Sugiyono (2010:137)
dalam (2013:145)
mengemukakan bahwa, observasi
data sekunder adalah sumber data
merupakan
suatu
proses
yang
yang tidak langsung memberikan
kompleks,
suatu
proses
yang
data
tersusun
kepada
pengumpul
data,
dari
berbagai
proses
misalnya lewat orang lain atau
biologis dan psikhologis. Dua di
lewat
antara
dokume.
Data
sekunder
yang
antara lain disajikan dalam bentuk
proses-proses
data-data,
ingatan.
diagram,
tabel-tabel, atau
diagram-
mengenai
topik
Observasi
atau
terpenting
adalah
pengamatan
pengamatan
dan
langsung
penelitian. Data ini merupakan data
merupakan salah satu teknik pengumpulan
yang berhubungan secara langsung
data dimana peneliti terjun langsung sebagai partisipan atau non partisipan. Dengan
14
teknik observasi peneliti dapat memperoleh
Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan
gambaran langsung dan mengetahui keadaan
Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Riau.
yang sesungguhnya terjadi dilapangan.
Adapun
c. Dokumentasi
Pertanian,
Menurut Sugiyono (2013:240) dokumentasi peristiwa
merupakan
yang
sudah
atau
monumental
Kehutanan
dan
1.
Kepala Dinas
berlalu.
2.
Sekretariat, membawahkan: a.
Sub Bagian Perencanaan Dan Evaluasi
seorang.
b.
Sub Bagian Keuangan
Dokumen yang berbentuk tulisan
c.
Sub Bagian Umum Dan
misalnya catatan harian, sejarah
Kepegawaian
kehidupan (life histories), biografi, peraturan,
kebijakan.
3.
Dokumen
Bidang Pertanian, membawahkan: a.
Seksi
Pengembangan
yang berbentuk gambar misalnya
Produksi
foto, gambar hidup, sketsa dan lain-
Pangan.
lain. Dokumen yang berbentuk
b.
Seksi
Tanaman
Pengembangan
karya misalnya karya seni, yang
Produksi
dapat berupa gambar, patung, film
Hortikultura.
dan lain-lain. D. Sejarah
c.
Singkat
Dinas
dan
Peternakan
Kehutanan
Dinas
Pertanian,
4.
Provinsi
Peternakan
merupakan
unsur
Seksi Sarana, Prasarana
Bidang Perkebunan, membawahi: a.
Kehutanan
dan
Seksi Pengembangan Dan perlindungan Perkebunan.
pelaksana
b.
Seksi
Perkembangan
Pemerintah Provinsi di bidang Pertanian,
Produksi
Kehutanan dan Peternakan sesuai dengan
Rakyat.
kewenangan Peraturan
Pemerintah
Provinsi
serta
Perundang-undangan
Tanaman
Dan Pemasaran Pertanian.
Pertanian,
Kepulauan Riau
c.
yang
Pemasaran
Perkebunan.
Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala
5.
Dinas yang berada di bawah Gubernur dan
Bidang Kehutanan, membawahi: a.
Seksi
Pemanfaatan
bertanggung jawab kepada Gubernur melalui
Pengembangan
Sekretaris Daerah.
Kehutanan.
Dinas Peternakan
Pertanian, Provinsi
berdasarkan
Kehutanan Kepulauan Peraturan
Perkebunan
Seksi Sarana, Prasarana dan
berlaku. Dinas Pertanian, Kehutanan dan
dibentuk
Dinas
Peternakan
catatan
karya-karya
dari
organisasi
Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas:
Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar,
susunan
dan
b.
Riau
Seksi
Pengelolaan
dan
dan
Perlindungan Hutan.
Daerah
c.
Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun
Seksi Rehabilitasi Hutan dan Perhutanan Sosial.
2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja
6.
15
Bidang Pertanian, membawahi:
pelaksanaan tugas tidak
a.
7.
Seksi Produksi Pertenakan. b. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet. c. Seksi Perizinan, Pengolahan dan Pemasaran Kelompok Jabatan Fungsional
melenceng
oleh organisasi. Perumusan visi dan misi sesuai dengan ruang lingkup organisasi, yang mana perumusan ini merupakan langkah awal
Untuk melihat sistem pengendalian sektor
publik
untuk menyusun rencana,
terhadap
tujuan
kerusakan hutan lindung sungai pulai ( Studi
dilihat
mencapai
Begitu
akan mengacu kepada pendapat Mahmudi dapat
bagaimana tujuan
tersebut.
Peternakan Provinsi Kepulauan Riau), maka
yang
dan
untuk
kasus di Dinas Pertanian, Kehutanan dan
(2007:56),
tujuan
utama yang ingin dicapai
E. PEMBAHASAN
manajemen
dari
dilakukan
dengan
juga oleh
yang Dinas
Pertanian, Kehutanan dan
dimensi yaitu:
Peternakan
1. Visi dan Misi.
Kepulauan Riau khususnya
Visi dan Misi merupakan
dibidang kehutanan, juga
suatu konsep perencanaan yang disertai
dengan
sesuai
tindakan
yang
apa
yang
dengan
direncanakan
untuk
melakukan perumusan visi dan misi sesuai dengan ruang lingkup tugas Dinas
mencapai
Pertanian, Kehutanan dan
manajemen yang baik di Dinas Pertanian, Pertenakan
Kehutanan Provinsi
Peternakan
Dan
dibidang Kehutanan. b. Penjelasan visi dan misi.
lindung Sungai Pulai. Visi dan misi
Visi
tersebut meliputi perumusan dan
Pertenakan
Provinsi
maksud
Kepulauan
pandangan
dan
tujuannya.
Setelah perumusan visi dan misi di buat, selanjutnya
ini sebagai berikut:
visi dan misi tersebut harus
a. Perumusan visi dan misi. dan
di beri penjelasan untuk
misi
apa dan bagai mana visi
merupakan elemen penting
dan misi ini bisa berjalan
yang aharus ada didalam
dengan baik. Penjelasan
organisasi. Visi dan misi digunakan
misi
organisasi untuk mencapai
Dan
Riau. Indikator dari visi dan misi
Visi
dan
merupakan
penjelasan visi dan misi Dinas Kehutanan
Provinsi
Kepulauan Riau khususnya
Kepulauan
Riau terhadap kerusakan hutan
Pertanian,
Provinsi
agar
visi
dalam
dan
organisasi
16
misi
suatu
diperlukan
untuk menjelaskan tujuan
kerja terhadap bidang kehutanan
dan
dalam
bagaimana
untuk
mencapai tujuan tersebut. Begitu
menjaga,
memelihara
melindungi,
serta
mencegah
juga
kerusakan hutan lindung di Provinsi
Penjelasan visi dan misi
Kepulauan Riau khususnya hutan
Dinas
lindung
Pertanian,
sungai
pulai.
Bentuk
Kehutanan Dan Pertenakan
perencanaan yang dimaksud seperti
Provinsi Kepulauan Riau
maksud kegiatan, tujuan kegiatan,
sesuai dengan tugas dan
bentuk kegiatan, jadwal kegiatan
fungsi sudah dilaksanakan.
jadwal pelaksanaan kegiatan dan
Kegiatan ini dilaksanakan
lain-lain.
untuk menjelaskan kepada
Tujuan
penyusunan
staf atau pihak yang di beri
perencanaan program dan kegiatan
kewenangan
tersebut untuk memudahkan Dinas
untuk
menjalankan
tugas
dan
pertanian,
kehutanan
fungsinya dalam bidang
peternakan
kehutanan.
Riau khususnya dibidang kehutanan
2. Sistem Perencanaan Kegiatan.
Provinsi
dan
Kepulauan
dalam melaksanakan tugas dan
Sistem perencanaan kegiatan
dengan
baik.
merupakan suatu proses penetapan
Perencanaan ini juga
dijadikan
tujuan dan memutuskan bagaimana
sebagai acuan untuk menentukan
pengendalian
tujuan dan cara mencapai tujuan
manajemen
fungsinya
sektor
publik terhadap kerusakan hutan lindung
sungai
Pulai
di
tersebut.
Dinas
b. Penyusunan rencana anggaran.
Pertanian, Kehutanan Dan Pertenakan Provinsi
Kepulauan
dalam
merupakan suatu rencana yang
membuat tujuan dan rencana yang
disusun secara sistematis dalam
baik
hutan
bentuk angka dan dinyatakan
tersebut
dalam unit moneter yang meliputi
meliputi penyusunan kegiatan dan
seluruh kegiatan. Anggaran juga
penyusunan anggaran.
digunakan
sebagai
a. Penyusunan rencana kegiatan
pengendalian
yang
terhadap
lindung.
Riau
Penyusunan rencana anggaran
kerusakan
Perencanaan
dibidang kehutanan.
manajemen
Penyusunan rencana kegiatan dibidang
kehutanan
untuk
alat mengarah
menentukan
bagian organisasi yang kuat dan
merupakan
lemah,
hal
ini
akan
dapat
upaya yang dilakukan oleh dinas
mengarahkan manajemen untuk
pertanian,
menentukan
kehutanan
dan
tindakan
koreksi
peternakan Provinsi kepulauan Riau
yang harus diambil. Begitu juga
untuk membuat suatu perencanaan
penyusunan
17
rencana
anggaran
yang
dilakukan
Pertanian,
oleh
Dinas
rencana dan kebijaksanaan yang
Kehutanan
dan
telah dirumuskan dan ditetapkan
Peternakan Provinsi Kepulauan
dengan
Riau
kebutuhan
untuk
membuat
suatu
melengkapi
segala
alat-alat
yang
perencanaan anggaran atau biaya
diperlukan, siapa yang akan
terhadap program dan kegiatan
melaksanakan, dimana tempat
khususnya
pelaksanaannya
dibidang
kehutanan
dalam menjalankan tugas dan
waktu
fungsi yang telah ditetapkan.
reboisasi,
Penyususnan anggaran
bertujuan
untuk
rencana
kegiatan
merumuskan dan
rencana
untuk
dan
dimulainya.
kapan Kegiatan
perlindungan,
pengawasan
dan
sebagainya,
merupakan usaha dan kegiatan yang
menjalankan
dilakukan
Pertanian,
oleh
Dinas
Kehutanan
dan
pengendalian terhadap berbagai
Peternakan Provinsi Kepulauan
kegiatan yang
Riau
akan
dilakukan
khususnya
dibidang
oleh Dinas Pertanian, Kehutanan
kehutanan untuk menjaga dan
dan
melestarikan
Peternakan
Kepulauan
Provinsi
Riau
hutan
khususnya
ancaman
dibidang
kehutanan.
kepunahan.
Penganggaran juga
merupakan
Pelaksanaan kegiatan seperti
komitmen penting terkait dengan
reboisasi merupakan kegiatan
harapan
penting yang harus dilakukan
dan
tujuan
yang
diinginkan.
tindakan
dan
Dinas Pertanian, kehutanan dan
3. Sistem Implementasi. Sistem
kehancuran
dari
peternakan Provinsi Kepulauan
implementasi
untuk
yaitu
Riau dalam memelihara dan
mengusahakan
mengembalikan
hutan
yang
bagaimana manajemen yang baik
sudah rusak. Sedangkan untuk
dan
mencapai
perlindungan dan pengawasan
sasaran dengan perencanaan yang
diperlukan untuk menjaga hutan
sudah dibuat oleh Dinas Pertanian,
yang
Kehutanan Dan Pertenakan Provinsi
kerusakan.
berusaha
Kepulauan
untuk
Riau.
Implementasi
belum
mengalami
Kegiatan perlindungan dan
tersebut meliputi pelaksanaan dan
pengawasan
yang
pemberian tugas.
oleh pihak Dinas Pertanian,
a. Melaksanakan kegiatan reboisasi,
Kehutanan
dan
dilakukan
Peternakan
perlindungan, pengawasan.
Provinsi
Pelaksanaan kegiatan sebagai
khususnya dibidang kehutanan
usaha-usaha
menemui
untuk
yang
dilakukan
melaksanakan
semua
seperti
18
Kepulauan
Riau
kendala-kendala, untuk
melakukan
pengawasan, bidang kehutanan
sengaja merambah hutan agar
kekurangan personil atau staf
tidak
yang bertugas untuk menawasi
Memberi
hutan. Kendala lainnya adalah
masukan
banyaknya
untuk menanam rasa kecintaan
oknum
pihak,
melakukanyya pengetahuan kepada
anggota dan aparat terkait yang
dan
melakukan
lingkungan
pelanggaran
di
lagi. dan
masyarakat
kepeduliannya
terhadap
khususnya
hutan
kawasan hutan lindung sungai
yang mana harus di jaga dan
pulai, seperti membuka lahan
dilestarikan.
perkebunan, melindungi warga
4. Pemantauan(monitoring).
yang bermukim di kawasan
Implementasi
rencana
hutan lindung, sehingga ketika
memerlukan
terjadi
pemantauan merupakan upaya yang
penertiban
tersebut,
di
akan
lokasi
mengalami
dilakukan
pemantauan,
Dinas
Pertanian,
gangguan dan ancaman dari
Kehutanan Dan Pertenakan Provinsi
oknum aparat atau pihak-pihak
Kepulauan Riau untuk mengetahui
b. Mengadakan
sosialisasi
dan
apakah pelaksanaan manajemen yang
bimbingan.
sudah dibuat sudah berjalan sesuai
Kegiatan
sosialisasi
merupakan hal
dengan
yang sangat
perencanaan
Pemantauan
sebelumnya.
tersebut
meliputi
pnting untuk diadakan.kegiatan
pemantauan langsung dan pemantaun
sosialisali
tidak langsung.
juga
memberikan
keterampilan dan pengetahuan
a Pengawasan langsung.
yang di butuhkan seseorang untuk
mempelajari
Pemantauan
cara-cara
manajemen
adalah
dalam upaya
hidup, norma, dan nilai sosial
sistematis
yang
dalam
menetapkan standar kinerja
dapat
dan berbagai tujuan yang
terdapat
kelompoknya
agar
berkembang.
dalam
direncanakan,
Begitu juga kegiatan yang
sistem
mendesain
informasi
umpan
dilakukan oleh Dinas Pertanian ,
balik,
Kehutanan
antara kinerja yang dicapai
khususnya
dan
Peternakan
dibidang
kehutan
membandingkan
dengan standar yang telah
merupakan salah satu langkah
ditetapkan
untuk mewujudkan tujuan yang
menentukan apakah terdapat
akan di capai. Kgiatan ini juga
penyimpangan dan tingkat
dilakukan untuk mengendalikan
signifikansi
masyarakat atau oknum yang
penyimpangan tersebut, dan
dengan
mengambil
sengaja
atau
tidak
19
sebelumnya,
dari
tidakan
setiap
yang
diperlukan
untuk
melalui laporan yang disampaikan
memastikan bahwa seluruh
dan diberikan oleh staf atau personil
sumber
perusahaan
yang langsung bertugas dilapangan.
digunakan secara efektif dan
Pengawasan tidak langsung ini
efisien
bertujuan untuk mengolah data atau
daya
dalam
pencapaian
tujuan. Pengawasan
informasi
langsung
merupakan
yang
ada
mengenai
masalah yang terjadi dilapangan.
pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh staf atau personil yang ada di lokasi.
F. PENUTUP
Begitu juga pengawasan yang di lakukan
Sebagai
penutup
dalam
penulisan
oleh Dinas Pertanian , Kehutanan dan
skripsi ini, maka dirumuskan beberapa
Peternakan
Provinsi
ksimpulan
khususnya
bidang
Kepulauan kehutanan
Riau
dari
penelitian
yang
telah
dalam
dilakukan, disamping itu dikemukan juga
menjalankan kwajiban dan tugasnya untuk
saran-saran yang menurut peneliti dapat
melindungi
berguna dalam melihat bagaimana sistem
hutan
lindung
untuk
melaksanakan pengawasan tersebut. Akibat
pengendalian
dari kendala anggaran, semua tugas dan
terhadap kerusakan hutan linndung Sungai
fungsinya tidak bisa berjalan secara efektif
Pulai ( studi kasusu di Dinas Perkebunan,
dan efisien.
Kehutanan
Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan
Kepulauan Riau).
Propinsi Kepulauan Riau memiliki kendala
1.
manjemen
dan
sekror
Peternakan
publik
Provinsi
Kesimpulan
dalam melaksanakan pengawasan langsung
Berdasarkan hasil analisis terhadap
dilapangan. Banyaknya pemukiman warga
indikator
yang ada di kawasan hutan lindung sungai
berkenaan dengan judul Sistem
pulai menjadi kendala dalam penertiban dan
Pengendalian Manajemen Sektor
pengosongan lokasi. Setiap kali dilakukan
Publik Terhadap Kerusakan Hutan
penertiban pasti ada pihak-pihak yang
Lindung Sungai Pulai ( Studi
menghalang
kasus Dinas Pertanian, Kehutanan
kegiatan
tersebut,
seperti
yang
oknum berwajib yang memiliki kenalan atau
dan
saudara
Kepulauan Riau),
di
lokasi
tersebut,
sehinga
Peternakan
penertiban di berentikan guna menghindari
disimpulkan
keributan kepada pihak berwajib yang tidak
berikut:
bertangung jawab.
Penjelasan
b. Pengawasan tidak langsung.
dilakukan
Pertanian, Peternakan
Provinsi maka
hal-hal
visi
dan
dapat sebagai
misi
ini
dilakukan berdasarkan bidangnya
Pengawasan tidak langsung juga
ditampilkan
masing-masing,
khususnya
Oleh
Dinas
dibidang kehutanan dijelaskan visi
Kehutanan
dan
dan misi berdasarkan tugas dan
Provinsi
Kepulauan
fungsinya
Riau khususnya bidang kehutanan,
dibidang
kehutanan
dalam rangka untuk mencapai
20
tujuan yang dinginkan berdasarkan
kendala
tersebut
visi dan misi yang sudah di
saranana
dan
rumuskan
jumlah staf atau personil yang bertugas
sebelumnya.
Perencanaan
kegiatan
Pertanian,
Dinas
Kehutanan
yaitu
kurangnya
prasaran,
kurangnya
dilapangan.
dan
2. Saran
Peternakan Provinsi Kepulauan
Adapun saran-saran yang dapat
Riau
disampaikan oleh peneliti dari hasil
salah
satunya
memelihara,
menjaga,
melindungi
mengamankan
hutan
serta
penelitian
lindung
ini
pengendalian
mengenai
sistem
manajemen
sektor
sungai pulai. Selanjutnya adalah
publik terhadap kerusakan hutan
penyusunan
anggaran.
lindung sungai Pulai ( studi kasus
Penyususnan rencana anggaran ini
Dinas Pertanian, Kehutanan dan
sangat penting untuk melancarkan
Peternakan
kegiatan yang dilakukan.
Riau), yaitu:
rencana
Pelaksanaan
kegiatan
yang
dilakukan,
seperti
reboisasi,
perlindungan
pengawasan
dan
Provinsi
Kepulauan
a. Kepada pihak Dinas Pertanian,
melakukan
Kehutanan
dan
pencegahan
dan
Peternakan
Provinsi
Kepulauan
khususnya
bidang
Riau
kehutanan
terhadap kerusakan hutan lindung
agar menjalankan tugas dan
sungai pulai. Kegiatan selanjutnya
fungsinya sebagai mana yang
yaitu mengadakan sosialisasi dan
telah diberi wewenang untuk
bimbingan
masyarakat
menjaga hutan lindung sungai
yang berada di sungai pulai.
pulai dari kerusakan. Seperti
Semua kegiatan tersebut sudah
melakukan
dijalankan,
kegiatan
kawasan hutan lindung sungai.
tersebut belum terlaksana dengan
Melakukan penertiban terhadap
baik karena kekurangan personil
masyarakat
atau staf dan kurangnya sarana
aktivitas
dan
lahan dan perkebunan.
kepada
tetapi
prasarana
untuk
melaksanakannya.
patroli
yang
seperti
b. Perencanaan
rutin
di
melakukan pembakaran
kegiatan
yang
Pemantauan dilakukan melalui dua
sudah disusun sedemikian rupa
cara yaitu pemantauan langsung dan
diharapkan bisa dilaksanakan
pemantauan
langsung.
dan diterapkan dengan baik.
Pemantauan langsung ini dilakukan
Baik itu perencanaan mengenai
untuk melihat langsung bagaimana
kegiatan
seperti
melakukan
situasi yang sedang terjadi di lapangan.
reboisasi
dan
sosialisasi.
Tetapi pemantauan ini belum berjalan
Menyediakan staf, sarana dan
lancar dan maksimal karena banyaknya
prasarana. Hal ini diharapkan
kendala
agar dapat mempermudah Dinas
yang
tidak
dihadapi.
Kendala-
21
Pertanian,
Kehutanan
dan
Pulai. Hal ini ditujukan untuk
Peternakan Provinsi Kepulauan
lebih
mempermudah
Riau dalam menjalankan tugas
mengoptimalkan
dan fungsinya, salah satunya
baik.
dan
hasil
yang
untuk menjaga kawasan hutan lindung
sungai
pulai
dari
DAFTAR PUSTAKA
kerusakan.
BUKU-BUKU:
c. Selanjutnya, diharapkan kepada
Anton
Athoillah.
2010.
Dinas Pertanian, Kehutanan dan
manajemen.
peternakan Provinsi Kepulauan
pustaka setia.
Riau
khususnya
dibidang
penganggaran
yang
cv
Bungin Burhan.2011. Metode Penelitian Kualitatif.
yang
pers
dan
.
Yogyakarta .Kanisius.
baik, seperti menerangkan apa diperlukan
Bandung
Arifin Arief. 2001. Hutan dan Kehutanan,
kehutanan supaya melakukan rencana
Dasar-dasar
yang
Jakarta.
Rajawali
diinginkan guna memudahkan Daft, Richard L. 2002. Manajemen, Edisi
dan melancarkan pekerjaan. d. Diharapkan Pertanian,
kepada
kelima, jilid 1, Jakarta: Erlangga
Dinas
Kehutanan
dan
Handayadiningrat,
Soewarno.
2007.
Peternakan Provinsi Kepulauan
Pengantar
Riau untuk lebih mengutamakan
negara. Jakarta: Haji Masagung.
pengawasan
secara
langsung
Kemeterian
ilmu
kehutanan.
administrasi
2014.
Statistik
dari pada pengawasan tidak
Kawasan Hutan 2013. Jakarta:
langsung, yaitu dengan melihat
Kementerian Kehutanan
langsung
atau
Kemeterian kehutanan. 2014.
kelapangan dalam memelihara,
Statistik kementerian kehutanan
menjaga,
2013.
kelokasi
melindungi
dan
mencegah terjadinya kerusakan
Mahmudi. 2007. Manajemen Kinerja Sektor
sungai Pulai.
Publik. Yogyakarta. UPP STIM
e. Kedepannya
dalam
YKPN
melaksanakan tugas dilapangan diharapkan
Malayu S.P Hasibuan. 2000. Manajemen
melibatkan
sumber daya manusia. Bandung
masyarakat setempat maupun luas
memelihara, melindungi
Kementerian
Kehutanan
terhadap kawasan hutan lindung
masyarakat
Jakarta:
dan
: Bumi Aksara
dalam
Mardalis. 2009. Metode penelitian suatu
menjaga,
pendekatan proposal. Jakarta.
mencegah
PT Bumi Aksara
terjadinya kerusakan terhadap kawasan hutan lindung sungai
22
Namawi Hadari. 2008. Manajemen sumber daya
manusia.
Debie Handayani. 2013. Manajamen Dana
Yogyakarta.
Bantuan Hibah Pemerintah Kota
Gadjah Mada universiti press.
Tanjungpinang ( studi kasus
Nurdjana, Korupsi dan Illegal Logging
Pada Badan Kesatuan Bangsa
Dalam Sistem Desentralisasi,
Politik
Yogyakarta : 2005, hal 36
Pemberdayaan Masyarakat Kota
Purba, christian P.P, dkk. 2014. Potret keadaan hutan indonesia periode
PERUNDANG-UNDANGAN
2009-2013.
Undang-undang No.
Bogor:
2013.
Forest
Metode
Penelitian
kerusakan hutan lindung.
Bandung.
Peraturan daerah No 4 /2011 tentang
Alfabeta 2013.
18 Tahun 2013
Tentang Pencegahan dan pemberantasan
Administratif.
Sugiyono.
Organisasi Metode
penelitian
dan
Tata
Provinsi Kepulauan Riau
D. Bandung: Alfabeta.
UU
Suharjito Didik. 2014. Pengantar Metodelogi
UU
Riau.
:
Dwigh.
2005.
No
23/1997
tentang
Pengelolaan
Provinsi Kepulauan Riau
Manajemen. Alumni
Konservasi
UU No 25 / 2002 tentang Pembentukan
Terry, GR. 2009. Terjemahan Winardi.
Bandung
5/1990). Tentang
Lingkungan Hidup
Jakarta.Kementrian Kehutanan.
Asas
No.
UU No 19/ 2004 tentang Kehutanan
Tim Terpadu. 2012, Perubahan Kawasan
Asas-
Sekretariat
Sumber Daya Alam
Penelitian. Bogor. IPB Press
Kepulauan
Kerja
Daerah, Sekretariat DPRD dan Dinas Daerah
kuantitatif, kualitatif, dan R &
Hutan
dan
Tanjungpinang tahun 2012)
Watch Indonesia Sugiyono.
Perlindungan
UU No.41/1999). Tentang jenis hutan
waldo,
berdasarkan statusnya
Public
UU No 41/1999 tentang Kehutanan.
Administration. Jakarta: Bumi
Keppres no 32/1990 tentang Pengelolaan
Aksara.
Kawasan Lindung
Zuriah, nurul. 2006. Metodologi Penelitian
WEBSITE
Sosial dan Pendidikan. Jakarta:
http://basnangsaid.wordpress.com/2008/04/1
PT Bumi Aksara
6/pelestarian-lingkungan-hidup/(diakses, 7,
SKRIPSI
juli, 2015)
Rika Pratiwi Wulandari .2014. Manajemen
http://id.wikipedia.org/wiki/Hutan. ( diakses
Pengelolaan Sampah ditempat
3, juni, 2015 )
Pemprosesan
12http:// www.walhi.or.id ( diakses pada
Akhir
Sampah
(TPA) Ganet Pada Kantor Dinas
tanggal 11 agustus 2015 )
Tata
Kebersihan,
(
[email protected].
Pemakaman
februari, 2016).
Kota
Pertamanan
dan
kota Tanjungpinang.
23
Diakses
2,
