SISTEM PENGENDALIN MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK

Download 4 Ags 2016 ... Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian manajemen sektor publik terhadap kerusakan hutan lin...

0 downloads 435 Views 288KB Size
SISTEM PENGENDALIN MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK TERHADAP KERUSAKAN HUTAN LINDUNG SUNGAI PULAI ( Studi Kasus Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Riau ) NASKAH PUBLIKASI

Oleh: HAZMAN JAMHUR POTI DIAN PRIMA SAFITRI

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI TANJUNGPINANG 2016

SURAT PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini adalah Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa yang disebut dibawah ini :

Nama

: HAZMAN

NIM

: 110563201060

Jurusan Prodi

: Ilmu Administrasi Negara

Alamat

:Jl.sederejo Km.5 atas

Nomor Telp

: 081365551956

Email

: [email protected]

Judul Naskah

: SISTEM PENGENDALIN MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK TERHADAP KERUSAKAN HUTAN LINDUNG SUNGAI PULAI ( Studi Kasus Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Riau )

Menyatakan bahwa judul tersebut sudah selesai dengan aturan tata tulis naskah ilmiah dan untuk dapat diterbitkan.

Tanjungpinang, 4 Agustus 2016 Yang menyatakan

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

H. Jamhur Poti,M.Si NIDN. 1010016404

Dian Prima Safitri,M.Pa NIDN. 1001068503

1

SISTEM PENGENDALIN MANAJEMEN SEKTOR PUBLIK TERHADAP KERUSAKAN HUTAN LINDUNG SUNGAI PULAI ( Studi Kasus Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Riau ) HAZMAN H.JAMHUR POTI DIAN PRIMA SAFITRI

Program studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pengendalian manajemen sektor publik terhadap kerusakan hutan lindung sungai Pulai ( Studi kasus Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Riau). Metode penelitian yang dilakukan ini bersifat deskriptif kualitatif, karena tujuannya adalah untuk mendeskripsikan dan menggambarkan apaadanya suatu variabel, gejala, keadaan atau fenomena sosial tertentu. Penelitian ini dilakukan pada Dinas Pertanian, Kehutanan Dan Pertenakan Provinsi Kepulauan Riau. dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Sampel dalam penelitian kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai nara sumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. Penentuan Informan pada penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling dimana pemilihan informan dipilih secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Dengan demikian maka informan dalam penelitian ini adalah Kasi Rehabilitasi Hutan dan Perhutanan Sosial Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Riau. Hasil penelitian, peneliti menyimpulkan bahwa sistem pengendalian manajemen sektor publik terhadap kerusakan hutan lindung sungai Pulai belum terlaksana dengan baik. Beberapa kendala atau penghambat yang menyebabkan sistem pengendalian manajemen sektor publik terhadap kerusakan hutan lindung sungai pulai belum terlaksana dengan baik dikarenakan kurangnya ketersediaan staf yang bekerja baik dilapangan maupun di kantor, penyebab lainnya adalah kekurangan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam menjalankan dan memudahkan Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan Provinsi Kepulauan Riau khususnya dibidang Kehutanan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Kendala dan penghambat diatas disebabkan karena kurangnya anggaran untuk menyediakan staf, sarana dan prasarana yang dibutuhkan, sehingga belum terlaksana dengan baik. Kata Kunci : Sistem pengendalian manajemen sektor publik.

2

ABSTRACT

This study aims to determine how the public sector management control system to damage protected forest sungai Pulai ( case studies departemen of agriculture forestry and animal husbandry Province of Kepulauan Riau ). The research method is descriptive qualitative done because the aim is to describe and illustrace what a variable, symptoms, circom, stances or certaian social phenomena, this research done on agriculture forestry and animal husbandry Province of Kepulauan Riau. In qualitative research are not using population, because qualitative research dparts from particular cases that exist in certain sosial situations and the study results would not be enacted for the population, but would be transferred else where in social situations has in common with the social situation in the case study. Sample in qualitative research is not named respondents, but as speakers or participants, informants, friends and teachers in research. Determination of the informants in this study conducted with a purposive sampling technique in which informants were purposively selected based on criteria that have been specified and defined by objective research. Thus the informants in this study, in this section head of rehabilitation and social forestry, departement of agriculture, forestry and animal husbandry in Kepulauan Riau Province. Results of the study, researchchers concluded that the public sector control system to damage protected forest sungai Pulai has not don’t well. Some obstacle or barrier causes the control system on public sector management to damage protected forest sungai Pulai. Has not don’t well due to the lack of availability of staff, who work either in the field, or at the office, another coluses in the lack of facilities and infrastructure needed to carry out and pacilitate the departement of agriculture, forestry service and farm kepulauan riau province particularly in forestry sector in carrying out its duties and functions. Constaints and obstacles are caused due to lock of budget for the provision of star, facilities and infrastructure, which is needed so that has not don’t well.

keyword: public sector management control sistem.

3

A. PENDAHULUAN

perlindungan

Indonesia merupakan salah satu Negara

terhadap

hutan

tersebut

(pasal 5 UU No.41/1999).

kepulauan yang terbesar di dunia. Predikat

Adapun

jenis

hutan

berdasarkan

ini jelas menjadi kebanggaan dan kekuatan

statusnya tersebut, dibagi menjadi dua

tersendiri

yaitu :

bagi

Indonesia.

Negara

Indonesia secara umum terbagi atas 5

1. Hutan Negara yaitu hutan yang

pulau besar, diantaranya yaitu pulau

tidak dibebani hak-hak atas tanah.

Sumatera, pulau Jawa, pulau Irian, pulau

Kualifikasi hutan Negara terdiri

Sulawesi dan pulau Kalimantan. Bila

atas : Hutan Adat dan hutan Desa.

dilihat dari segi sumber daya alam,

2. Hutan Hak yaitu hutan yang berada

Indonesia memiliki potensi sumber daya

pada tanah yang telah di bebani hak

alam yang sangat besar, dan salah satunya

atas tanah. Yang disebut dengan

adalah hutan.

hak atas tanah antara lain ; hak

Definisi hutan menurut pemerintah Indonesia,

secara

khusus

milik, hak guna usaha

tercantum

Jenis hutan berdasarkan penggolongan

fungsinya

didalam Undang-Undang (UU) Nomor 41

merupakan

hutan

yang

Tahun 1999 tentang Kehutanan yang

didasarkan pada penggunaannya (pasal 6

menyebutkan bahwa hutan adalah suatu

dan 7 UU No.41/1999). Adapun jenis

kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan

hutan berdasarkan fungsinya tersebut,

berisi sumber daya alam hayati yang

dibagi menjadi lima yaitu :

didominasi pepohonan dalam persekutuan

1. Hutan Konservasi yaitu kawasan

alam lingkungannya, yang satu dengan

hutan dengan ciri khas tertentu yang

lainnya tidak dapat dipisahkan.

mempunyai

Jenis dalam

hutan UU

berdasarkan

Nomor

Kehutanan,

41/1999

pemerintah

statusnya

fungsi

pengawetan

tentang

tumbuhan

Indonesia

pokok

keanekaragaman dan

satwa

serta

ekosistemnya.

membagi hutan menjadi 4 jenis, yaitu :

2. Hutan Lindung yaitu kawasan hutan

1.

Statusnya.

yang mempunyai fungsi sebagai

2.

Fungsinya.

perlindungan

3.

Tujuan khusus.

kehidupan untuk mengatur tata air,

4.

Pengaturan iklim mikro, estetika dan

mencegah banjir, mengendalikan

resapan air.

erosi, mencegah intrusi air laut, dan

Dan adapun penjelasan dan klasifikasi

sistem

penyangga

memelihara kesuburan tanah.

atas jenis-jenis hutan tersebut diatas yaitu :

3. Hutan

Jenis hutan berdasarkan statusnya adalah

hutan

merupakan suatu pembagian hutan yang

pokok memproduksi hasil hutan.

didasarkan pada status (kedudukan) antara

4. Hutan Suaka Alam yaitu kawasan

orang, badan hukum, atau institusi yang

hutan dengan ciri khas tertentu,

melakukan pengelolaan, pemanfaatan, dan

baik didarat maupun di perairan,

4

Produksi yang

yaitu

mempunyai

kawasan fungsi

yang mempunyai fungsi pokok sebagai

kawasan

keanekaragaman

Berdasarkan data resmi yang pertama

pengawetan

tumbuhan

kali

dipublikasikan

oleh

Departemen

dan

Kehutanan RI pada tahun 1950, bahwa

satwa serta ekosistemnya yang juga

luas hutan Indonesia adalah 162,0 juta

berfungsi sebagai wilayah sistem

hektar. Namun, seiring berjalannya waktu,

penyangga kehidupan.

jumlah

ukuran

luas

hutan

Indonesia

5. Taman Wisata alam yaitu kawasan

tersebut tidak dapat bertahan lama. Dari

pelestarian alam yang terutama

tahun ke tahun jumlah ukuran luas hutan

dimanfaatkan untuk pariwisata dan

Indonesia

rekreasi alam.

Departemen Kehutanan RI pada tahun

Jenis

hutan

berdasarkan

tujuan

1950

yang

tersebut

dipublikasikan

terus

berkurang

oleh

dan

khususnya merupakan penggolongan hutan

mengalami penyusutan dan kerusakan

yang diperuntukkan untuk kepentingan

dimana keadaan ini sering juga disebut

umum

dengan

(diatur

No.41/1999).

dalam Adapun

pasal jenis

8

UU hutan

dan

deforestasi.(

http://id.wikipedia.org/wiki/Hutan.

berdasarkan tujuan khusus yaitu : 1. penelitian

istilah

Di

akses 3, juni, 2015 )

pengembangan,

UU No 41/1999 tentang Kehutanan,

pendidikan dan latihan.

pada pasal 50 menyebutkan beberapa hal

2. religi dan budaya.

yang berkaitan dengan pelarangan yang

Jenis hutan berdasarkan kepentingan

terjadi pada pengelolaan sumber daya

iklim mikro, estetika, dan resapan air Jenis

hutan antara lain : menebang tanpa izin,

hutan

iklim

menebang dekat sumber air (waduk),

mikro, estetika, dan resapan air merupakan

menebang tidak sesuai izin, menebang

suatu kawasan yang ditetapkan sebagai

dikawasan lindung dan taman nasional,

hutan kota (diatur dalam pasal 9 UU

membunuh

No.41/1999). Di dalam hutan Indonesia,

dilindungi,

hidup berbagai jenis tumbuhan dan hewan

memproses kayu illegal, menyuap petugas

yang juga merupakan bagian dari spesies

kehutanan, gagal bayar dana reboisasi.

tumbuhan dan hewan yang ada didunia.

Namun

Adapun diantaranya yaitu : 38.000 jenis

implementasinya ketiga perangkat hukum

tumbuhan (10% dari jumlah jenis flora di

ini sepertinya tidak dijalankan secara

dunia), 515 jenis mamalia (12% dari

intensif oleh para pelaku kebijakan dan

jumlah jenis mamalia di dunia), 511 jenis

terkesan

reptilia (7,3% dari jumlah jenis reptil di

perusakan hutan ataupun illegal logging

dunia), 1531 jenis burung (17% dari

karena, secara

jumlah total jenis burung di dunia), 270

tersebut tidak mampu membuktikan pelaku

jenis amphibi, 2827 jenis avertebrata atau

utamanya. Justru yang sering dijerat

hewan tak bertulang belakang.

hukum adalah buruh penebang dan pemilik

berdasarkan

kepentingan

5

satwa

dan

pohon

menyelundupkan

sangat

lemah

disayangkan,

dalam

yang kayu,

dalam

memberantas

hukum undang-undang

jasa angkutan yang dibayar oleh pelaku

kayu secara besar-besaran. Setiap tahun

utama atau aktor intelektualnya.

hutan

Manajemen hutan di Indonesia juga

Indonesia

ditebang

melebihi

kapasitas pasokan kayu pertahun, yaitu

telah lama dijangkiti oleh korupsi. Aparat

rata-rata

pemerintahan yang dibayar rendah dan

kubik/tahun.(

diiringi dengan lazimnya usahawan tanpa

diakses pada tanggal 11, agustus, 2015)

reputasi baik dan politisi licik. Cerita

Untuk memperoleh manfaat yang optimal

terjadinya

dari hutan dan kawasan hutan bagi

penyusutan

dan

terus

sekitar

96,19

http://

juta

meter

www.walhi.or.id.

berkurangnya hutan Indonesia memang

kesejahteraan

bukan lagi hal yang baru. Bahkan, hal

prinsipnya semua hutan dan kawasan hutan

tersebut

dapat

telah

banyak

menimbulkan

masyarakat,

dimanfaatkan

maka

dengan

pada

tetap

bencana ekologi, seperti misalnya banjir,

memperhatikan sifat, kerakteristik dan

tanah longsor, perubahan iklim yang tak

kerentanannya

menentu, kebakaran dan kekeringan. Hal

mengubah fungsi pokoknya.

ini

jelas

merupakan

dampak

dari

Sebenarnya

serta

tidak

masih

dibenarkan

banyak

lagi

penyusutan dan terus berkurang hutan

penyebab terjadinya kerusakan terhadap

Indonesia tersebut, yang mengakibatkan

hutan, apapun bentuknya, kompleksnya

hutan Indonesia tidak dapat menjalankan

penyebab terjadinya kerusakan terhadap

fungsi dan manfaat nya secara maksimal.

hutan seperti yang telah diuraikan diatas,

Adapun terjadinya penebangan hutan

sebenarnya

tidak

akan

terjadi

bila

Indonesia secara besar-besaran dan tak

manajemen perlindungan hutan yang telah

terkendali ini adalah merupakan implikasi

dirancang

dari

dengan baik. Karena, setidaknya telah ada

semakin

tingginya

kebutuhan

oleh pemerintah diterapkan

masyarakat Indonesia yang bersumber dari

tiga

hutan tersebut, seperti misalnya kebutuhan

yang

terhadap persediaan kayu, baik itu kayu

melindungi sektor kehutanan di Indonesia

untuk kebutuhan pembangunan rumah,

tersebut. Seperti misalnya UU No. 5/1990

untuk memenuhi kebutuhan industri dan

Tentang Konservasi Sumber Daya Alam,

sebagainya.

khususnya terdapat pada pasal 19, 21, 22,

permintaan

Dampak terhadap

dari

tingginya

kebutuhan

instrumen

perundangan-undangan

mengakomodir,

mengatur

dan

kayu

dan 33, Lalu UU No 23/1997 tentang

tersebut, maka terciptalah kesenjangan

Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdapat

antara persediaan dan permintaan terhadap

pada pasal 15 dan pasal 18, dan UU No

kayu

41/1999 tentang Kehutanan.

dipasaran.

(http://

www.walhi.or.id.diakses pada tanggal 3, juni,

20015).

Keadaan

ini

Provinsi Kepulauan Riau juga memiliki

akhirnya

potensi kehutanan, dengan komoditas yang

mendorong masyarakat Indonesia, baik

dapat dikembangkan antara lain yaitu

secara individu maupun kelompok ataupun

kayu, rotan, dan kulit kayu yang dapat

lembaga melakukan eksploitasi terhadap

diolah menjadi plywood, block-board,

hasil hutan dan melakukan penebangan

veneer, lumber-core, kayu gergajian dan

6

poliyester. Tetapi keberadaan hutan di

hutan

Provinsi Kepulauan Riau semakin hari

peningkatan tersebut tidak terlalu berarti

semakin

untuk

berkurang,

terutama

hutan

meningkat

menjadi

menutupi

9,15%,

kerusakan

hutan.

lindung. yang mana keberadaannya wajib

Penyebab dari lenyapnya sebagian hutan

di jaga

maupun

lindung sungai pulai disebabkan karena

masyarakat mengingat pentingnya nilai

kawasan tersebut telah berubah fungsi

kawasan hutan lindung.

menjadi lahan perkebunan kelapa Sawit,

oleh aparat

terkait

Salah satu hutan lindung yang berada

perladangan dan sebagian dijadikan tempat

di Provinsi Kepulauan Riau yang telah

tinggal oleh masyarakat.

mengalami kerusakan yang cukup besar adalah

hutan

Menurut

lindung

SK

Sungai

penunjukan

No.71/Kpts/UM/1978

Dari hasil pendataan yang dilakukan

Pulai.

pada tahun 2006, dapat diketahui bahwa di

Mentan

dalam kawasan Hutan Lindung Sungai

1

Pulai wilayah Kota Tanjungpinang telah

Desember 1979 dan SK penetapan Menhut

dihuni oleh 57 Kepala Keluarga yang

No.

28

mempunyai kecenderungan bertambah dari

Desember 1987, HL Sungai Pulai memiliki

hari ke hari. Selain itu, terdapat 41 buah

luas 751.80 ha .Menurut SK Kepala Dinas

rumah permanen, 43 buah rumah semi

Pertanian,

Peternakan

permanen/pondok, sebuah masjid, sebuah

Riau

pesantren dan satu komplek pemakaman

No.525/DPKP/HUT/VIII/41.352 Tanggal

muslim. Dari sekitar 313 hektar kawasan

7 Agustus 2006, HL Sungai Pulai memiliki

Hutan Lindung Sungai Pulai yang berada

luas 636 ha.(Dinas Pertanian, Kehutanan

di

dan Peternakan Provinsi Kepulauan Riau).

Tanjungpinang, diperoleh data awal bahwa

424/Kpts

Tanggal

II/1987

Kehutanan

Provinsi

Tanggal

dan

Kepulauan

Kawasan hutan lindung sungai Pulai

wilayah

dokumen

administratif

penguasaan

lahan

Kota

oleh

termasuk di dalam dua (2) wilayah

masyarakat berupa sertifikat seluas 14,48

administrasi,

Kota

persen, alas hak 0,99 persen, surat tebas

Tanjungpinang dan wilayah administrasi

13,58 persen, SKGR 2,83 persen, bukti

Kabupaten Bintan.

Dimana 313 hektar

pajak 2,80 persen, bukti surat jual beli 2,27

berada di wilayah administratif kota

persen, surat pernyataan menguasai tanah

Tanjungpinang dan 438,80 hektar berada

21,27 persen, bersedia diukur namun tidak

diwilayah kabupaten Bintan. (PDAM).

melampirkan

yaitu

administrasi

bukti

penguasaan

18,41

Dari beberapa kajian yang dilakukan

persen dan lahan yang penguasanya tidak

BLHK Provonsi Kepulauan Riau terhadap

bersedia didata dan diukur seluas 23,37

daerah aliran sungai (DAS) waduk Sei

persen.

Pulai, diketahui bahwa luas hutannya telah

Fungsi utama Hutan Lindung Sungai

berkurang secara drastis antara tahun 1990

Pulai,

sampai tahun 2003, yaitu dari 65,97%

kelansungan waduk Sungai Pulai, sebagai

menjadi 4,65% dari seluruh DAS Sei

sumber air minum bagi wilayah Kota

Pulai, meskipun pada tahun 2007 luas

Tanjung Pinang. Hutan lindung sungai

7

adalah

sebagai

penyangga

pulai begitu penting bagi mayarakat kepri

masalah yang terjadi diatas. Pihak yang

khususnya kota Tanjungpinang, karena

paling berwenang untuk melaksanakan

Hutan Lindung Sungai Pulai merupakan

tugas

sumber

Perkebunan

dan

(Bendungan S. Pulai) yang dikelola oleh

Kepulauan

Riau,

perusahaan daerah air minum. Akibat dari

Pertanian,

hilangnya

Propinsi

air

lindung

Kota

Tanjung

kawasan Sungai

Pinang

penyangga hutan Pulai menimbulkan

ini

adalah

Dinas

Pertanian,

peternakan yang

Kehutanan Kepulaun

Provinsi

mana

Dinas

dan

Peternakan

Riau

merupakan

Instansi yang diberikan wewenang dan

dampak menurunnya debit air pada waduk

tugas

sungai. Kondisi tinggi muka air (TMA)

memelihara serta mencegah terjadinya

Waduk Sungai Pulai saat ini cukup kritis.

kerusakan dikawasan hutan lindung sungai

Terhitung sejak 29 Agustus 2015, dan

Pulai.

berdasarkan skala alat ukur ketinggian air

untuk

menjaga,

melindungi,

Agar mendapatkan hasil yang baik,

Waduk Sungai Pulai mencapai minus

maka

diperlukan

sistem

hingga 53 Cm. Hal ini juga disebabkan

manajemen sektor publik yang baik pula

oleh beberapa faktor, diantaranya peluang

untuk menjalankan tugas dan fungsi

hujan yang masih rendah dan hujan yang

melestarikan dan menjaga hutan lindung

terjadi merupakan hujan dengan skala

sungai pulai dari kerusakan. Pengendalian

lokal di wilayah tertentu serta rusaknya

manajemen sektor publik di perlukan

hutan yang berada di hulu Waduk Sungai

untuk membuat keputusan apa saja yang

Pulai dan tali air (aliran air) yang bermuara

akan

ke Waduk Sungai Pulai.

Pertanian,Kehutanan

diambil

pengendalian

oleh dan

Dinas Peternakan

Untuk mengantisipasi kekurangan debit

Propinsi Kepulauan Riau dan langkah-

air tersebut, PDAM Tirta Kepri telah dan

langkah yang akan dilakukan dalam rangka

akan melakukan beberapa kegiatan dalam

mencapai tujuan yang di inginkan oleh

upaya mengoptimalkan operasional Waduk

Dinas

Sungai Pulai yakni melakukan pengerukan

Peternakan Propinsi Kepulauan Riau.

Waduk Sungai Pulai, Serta melakukan

Pertanian,

Kehutanan

dan

Jika dilihat dari permasalahan diatas

koneksi jaringan pipa distribusi utama dari

maka

pipa Gesek ke pipa PCM di Bintan Center.

banyaknya kawasan hutan lindung sungai

Merencanakan suplei air baku dari instalasi

pulai yang telah rusak diakibatkan karena

pengolahan air (IPA) Sungai Gesek dan

kurangnya

(IPA) Kolong Enam Kijang ke (IPA)

manajemen

Sungai Pulai. PDAM Tirta Kepri juga

kerusakan hutan lindung sungai pulai,

mencari sumber – sumber alternatif air

keputusan

baku lainnya.

diambil oleh Dinas Pertanian, Kehutanan

Untuk

menjaga

kelestarian

dapat

disimpulkan

sistem sektor

dan

bahwa,

pengendalian publik

terhadap

langkah-langkah

yang

hutan

dan Peternakan Propinsi Kepulauan Riau

lindung sungai pulai di perlukan berbagai

sangat minim, akibatnya hutan lindung

pihak

sungai pulai yang awalnya berfungsi

yang terkait untuk

menangani

8

sebagai daerah serapan air dan waduk air

Dan

bersih sekarang telah berubah fungsinya

Riau)”.

menjadi

kawasan

perkebunan

dan

Pertenakan

Adapun

pemukiman masyarakat. Permasalahan ini

Provinsi

Kepulauan

tujuan dalam penelitian ini

adalah:

diharapkan kedepannya mendapat solusi

Untuk mengetahui bagaimana sistem

yang baik agar tidak terjadi kerusakan

pengendalian manajemen sektor publik

yang semakin besar dikawasan hutan

terhadap kerusakan hutan lindung sungai

lindung sungai pulai.

Pulai ( studi kasus Dinas Pertanian,

Mengingat pentingnya kawasan hutan

Kehutanan

lindung sungai pulai ini, maka di perlukan

adalah:

dan mencegah terjadinya kerusakan. Ada yang

Provinsi

Adapun kegunaan dalam penelitian ini

dalam menjaga, memelihara, melindungi

komponen

Peternakan

Kepulauan Riau).

tindakan dan langkah-langkah yang baik

beberapa

dan

1. Secara teoritis

harus

Hasil penelitian ini digunakan

diperhatikan di dalam sistem pengendalian

untuk menerapkan teori-teori yang

manajemen,

di

diantaranya

adalah

dapat

oleh

penulis

selama

ketersediaan staf pelaksana, maupun aturan

perkuliahan atau di luar perkuliahan

dan prosedur dalam menjalankan tugas dan

dengan menghubungkannya dengan

fungsinya. Dalam penggerakan staf dapat

kenyataan praktek di lapangan.

dilakukan dengan penyampaian uraian

2.

Secara praktis

tugas maupun pelaksanaan bagi staf serta

Hasil penelitian ini nantinya

melakukan upaya pengawasan terhadap

diharapkan

tugas dan fungsinya.

masukan

Bertitik tolak dengan alasan di atas maka

penulis

sangat

tertarik

dapat

memberikan

bagi Dinas Pertanian,

Kehutanan Dan Pertenakan Provinsi

untuk

Kepulauan Riau khususnya bidang

mengangkat judul : “Sistem Pengendalian

kehutanan,

Manajemen

mengurangi kerusakan hutan sungai

Sektor

Publik

Terhadap

Kerusakan Hutan Lindung Sungai Pulai

sehingga

dapat

pulai.

(Studi Kasus Dinas Pertanian, Kehutanan Dan

Pertenakan

Provinsi

Kepulauan

B. KONSEP TEORI 1. Pengertian Manajemen

Riau)”.

Pembahasan

Sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya,

maka

dapat

perkembangan

dirumuskan

dan

pemahaman

teori-teori

manajemen

permasalahan dalam penelitian ini kedalam

sangat diperlukan guna memberikan

perumusan

landasan

“Bagaimana Manajemen

masalah

sebagai

Sistem Sektor

berikut:

pengembangan

Pengendalian

Publik

dalam

pemahaman

teori

manajemen

selanjutnya, setiap pandangan dalam

Terhadap

Kerusakan Hutan Lindung Sungai Pulai

teori

(Studi Kasus Dinas Pertanian, Kehutanan

manajer

9

manajemen untuk

akan

membantu

membuat

keputusan-

keputusan yang lebih efektif berbagai

masalah

organisasi

pada

berbeda

yang

terus

perencanaan,

dalam

pengorganisasian,

pelaksanaan dan pengawasan.

mengalami

Selanjutnya Daft (2002:8), menegaskan

perubahan.

bahwa

terdapat

Menurut George R. Terry (2008:39 )

manajemen yaitu:

menyatakan bahwa, manajemen adalah

a. Perencanaan

pencapaian tujuan organisasi yang sudah

fungsi

ditentukan

berhubungan

sebelumnya

dan

4

(empat)

fungsi

(planning),

adalah

manajemen dengan

yang penentuan

mempergunakan bantuaan orang lain.

tujuan

Sedangkan

kutip

organisasi dan penetapan tugas-

Wijayanti (2008:2) memberi definisi

tugas dan alokasi sumberdaya untuk

manajemen sebagai suatu profesi yang

mencapai tujuan tersebut.

schein

yang

di

dituntut untuk bekerja secara profesional,

yang ingin diraih

b. Pengorganisasian

oleh

(organizing),

karakteristiknya adalah para profesional

adalah fungsi manajemen yang

membuat keputusan berdasarkan prinsip-

berkaitan dengan penetapan dan

prinsip

pengelompokan

umum,

mendapatkan

para

status

profesional

mereka

karena

dalam

tugas-tugas

departemen

mereka mencapai standar prestasi kerja

pengalokasian

tertentu dan para profesional harus

keberbagai departemen.

ditentukan kode etik yang kuat.

ke dan

sumberdaya

c. Kepemimpinan (leading), adalah

Terry (2005:1) menegaskan bahwa

fungsi manajemen yang melibatkan

Manajemen yaitu suatu proses atau

penggunaan

kerangka

memotivasi anggota untuk meraih

kerja,

bimbingan

atau

yang

melibatkan

pengarahan

suatu

organisasional

untuk

sasaran organisasi.

kelompok orang-orang kearah tujuantujuan

pengaruh

d. Pengendalian (controlling), yaitu

atau

maksud-

fungsi

Hal

tersebut

berhubungan dengan pemantauan

meliputi pengetahuan tentang apa yang

aktivitas-aktivitas anggota, menjaga

harus

organisasi agar tetap berjalan ke

maksud

yang

nyata.

dilakukan,

menetapkan

cara

manajemen

bagaimana melakukannya, memahami

arah

bagaimana melakukannya fan mengukur

sasarannya, dan membuat koreksi

efektivitas dari usaha-usaha yang telah

jika di perlukan.

dilakukan.

pencapaian

yang

sasaran-

Pendapat tersebut menunjukan bahwa,

Dari definisi yang tersebut diatas, maka

fungsi

manajemen

terdiri

dari

dapat disimpulkan bahwa manajemen

perencanaan yang berhubungan dengan

merupakan

penentuan tujuan yang ingin diraih dan

uasaha

yang

dilakukan

bersama-sama untuk menentukan dan

penetapan

mencapai

organisasi

sumber daya untuk mencapai tujuan,

fungsi-fungsi

pengorganisasin yang berkaitan dengan

dengan

tujuan-tujuan pelaksanaan

10

tugas-tugas

serta

alokasi

penetapan dan pengelompokan tugas-

tugas-tugas

tugas, kepemimpinan anggota untuk

mengawasi aktivitas-aktivitas agar sesuai

meraih

dengan rencana rencana.

sasaran

organisasi

serta

pemantauan aktivitas-aktivitas anggota. Terry

(2009:10)

fungsi-fungsi

menyatakan

bahwa

fundamental

dari

yang

diberikan

dan

2. Pengertian Pengendalian manajemen Sebelum mendiskusikan lebih jauh mengenai

pengendalian

manajemen

manajemen yang merupakan bagian dari

sektor publik, terlebih dahulu perlu kita

pada proses manajemen dan bagi alat

pahami pengertian sistem pengendalian

seorang manajer melaksanakan pekerjaan

manajemen

manajemen, adalah :

pengendalian

a. Planning atau perencanaan, berarti

secara

tradisional

umum.

Sistem

manajemen

dipandang

secara

sebagai

suatu

tindakan mendeterminasi sasaran-

proses untuk membuat keputusan dalam

sasaran dan arah tindakannya yang

rangka mencapai tujuan organisasi.

akan diikuti.

Robert Anthony (Mahmudi, 2007:56)

b. Organizing atau pengorganisasian adalah

tindakan

mendefinisikan

sistem

pengendalian

mendistribusi

manajemen

sebagai

proses

untuk

pekerjaan antar kelompok yang ada

memastikan

bahwa

sumber

daya

dan

diperoleh dan digunakan secara efisien

menetapkan

serta

merinci

hubungan-hubungan

yang

dan efektif

diperlukan.

mencapai

organisasi.

c. Actuating berarti

untuk

atau

menggerakkan,

menggerakkan

merangsang

tujuan

Pengendalian

manajemenmelibatkan

atau

pengambilan

proses

keputusan,

membuat

anggota-anggota

tindakan untuk melaksanakan keputusan,

kelompok untuk melaksakan tugas-

dan membuat penilaian kinerja serta

tugas dengan kemauan baik dan

umpan balik yang akan mebantudalam

antusias.

pembuatan keputusan dan tindakan di

d. Controlling atau mengawasi, berarti

masa yang akan datang.

mengawasi ktivitas agar sesuai

Zahirul

dengan rencana-rencana. Dari

pendapat

bahwa,

fungsi

tersebut

Hoque

2007:56) diketahui

manajemen

(dalam

Mahmudi,

mendefinisikan

sistem

pengendalian maajemen sebagai suatu

yaitu

alat untuk memperoleh data dalam

perencanaan tindakan mendeterminasi

membantu

sasaran-sasaran dan arah tindakan yang

mengkoordinasikan proses pembuatan

diikuti,pengorganisasian

perencanaan

yaitu

membantu

dan

mendistribusi pekerjaan antar kelompok

pengendalian

yang ada dan menetapkan serta merinci

Berdasarkan definisi tersebut, perumusan

hubungan yang diperlukan, menggerakan

sistem

berarti memberi rangsang para anggota-

memahami

anggota kelompok untuk melaksanakan

ketergantungan

11

dalam

keputusan

pengendalian adanya

organisasi.

manajemenperlu hubungan

antara

saling

berbagai

komponen

dan

aspek

pengendalian

pengendalian yang efektif. Perencanaan

manajemen.

yang baik, Kegiatan pengendalian dapat

Pengendalian manajemen mengarah pada

pengendalian

menyeluruh

kegiatan

demi

diklasifikasikan dalam dua jenis yaitu,

secara

pengendalian manajemen (management

mendapatkan

control) dan pengendalian operasional

keyakinan bahwa strategi perusahaan telah dijalankan efisien.

secara

Sedangkan

efektif

(operational control).

dan

Dalam

pengendalian

kaitannya

dengan

fungsi

manajemen, pengendalian manajemen

operasional hanya menyangkut tugas-

merupakan

tugas tertentu telah dilaksanakan secara

manajemen, Dikatakan demikian, karena

efektif dan efektif.

dalam

Perencanaan yang

penerapan

semua

pelaksanaan

fungsi

pengendalian

baik, tujuan yang dinyatakan dengan

manajemen

jelas, struktur organisasi, dan motivasi

perencanaan

tidak

mengantarkan

pengorganisasian kegiatan, koordinasi

kesuksesan organisasi tanpa didukung

kegiatan, pengendalian kegiatan dan

oleh

pembinaan pelaksana kegiatan, Konsep

akan

bisa

adanya

sistem

pengendalian

manajeme yang memadai. Sementara

kegiatan

operasional

perusahaan,

sistem pengendalian manajemen juga

menurut

(2007:56)

meliputi

Mahmudi

mendefinisikan

diartikan

sistem

sebagai

keseluruhan.

manajemen secara

Sistem

pengendalian manajemen sebagai sistem

manajemen

yang digunakan untuk merencanakan

menyeluruh ke semua aspek kegiatan

berbagai

rangka

perusahaan. Dalam proses pengendalian

pencapaian visi organisasi melalui misi

manajemen terdapat beberapa bagian

yang

untuk

kegiatan yaitu penyusunan program,

mengimplementasikan serta memantau

penyusunan anggaran, pelaksanaan dan

pelaksanaan rencana kegiatan tersebut.

pengukuran kegiatan, serta pelaporan dan

Dari berbagai definisi tersebut, sistem

analisis

pengendalian manajemen mengandung

struktur perusahaan terdapat beberapa

empat pilar utama,

hal yaitu: struktur organisasi, aliran

kegiatan

telah

dalam

dipilih

dan

adalah

pengendalian

kegiatan.

Sedangkan

yang

dalam

a. Misi dan visi organisasi

informasi,

b. Sistem perencanaan kegiatan

dan pelimpahan wewenang, serta tolok

c. Sistem implementasi

ukur prestasi dan motivasi.

d. Pemantauan (monitoring) Konsep

pengendalian

pusat

sistem

pertanggungjawaban

Sistem pengendalian manajemen terdiri manjemen

dari Struktur pengendalian manajemen

merupakan bahan diskusi panjang diantar

dan proses pengendalian manaj emen.

para ahli teori organisasi, namun ada

Struktur

kesamaan pandangan diantara mereka

dinyatakan dalam bentuk unit organisasi

dan termasuk pandangan praktisi bahwa

dan sifat informasi yang ada diantara

manajemen yang baik membuntuhkan

unit-unit

12

pengendalian

ini.

Secara

manajemen

umum

sistem

pengendalian manajemen akan berpusat pada

bermacam-macam

jenis

Penelitian ini dilakukan pada Dinas

pusat

Pertanian,

Kehutanan

Dan

Pertenakan

pertanggungjawaban. Sedangkan proses

Provinsi Kepulauan Riau. Alasan peneliti

pengendalian

mengambil

manajemen

hubungan

komunikasi

interaksi

antara

meliputi

informal

manajer

dan

Pertanian,

dengan

objek

penelitian

Kehutanan

Dan

di

Dinas

Pertenakan

Provinsi Kepulauan Riau ini adalah.

karyawan.

a. Karena Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan Provinsi Kepulauan

C. METODE PENELITIAN

Riau merupakan SKPD yang di beri

Penelitian yang dilakukan ini bersifat

kewenangan dalam menjaga dan

deskriptif kualitatif, karena tujuannya adalah

melindungi hutan lindung sungai

untuk mendeskripsikan dan menggambarkan

pulai dari kerusakan.

apaadanya suatu variabel, gejala, keadaan

b. Sepanjang sepengetahuan peneliti

atau fenomena sosial tertentu. Menurut

belum pernah ada peneliti yang

Nurul Zuriah (2007:47) menyatakan bahwa

mengangkat permasalahan sistem

penelitian deskriptif adalah penelitian yang

pengendalian

diarahkan untuk memberikangejala-gejala,

publik terhadap kerusakan hutan

fakta-fakta, atau kejadian-kejadian secara

lindung Sungai Pulai.

sistematis dan akurat, mengenai sifat-sifat populasi

atau

daerah

tertentu.

manajemen

sektor

Menurut Sugiyono (2013:216) dalam

Dalam

penelitian kualitatif tidak menggunakan

penelitian ini cendrung tidak perlu mencari

populasi,

atau menerangkan saling hubungan dan

berangkat dari kasus tertentu yang ada pada

menguji hipotesis.

situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya

Menurut

kualitatif

tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi

(2004:4)

ditransferkan ke tempat lain pada situasi

metode kualitatif sebagai prosedur penelitian

sosial yang memiliki kesamaan dengan

yang menghasilkan data deskriptif berupa

situasi sosial pada kasus yang dipelajari.

kata-kata tertulis atau lisan dai orang-orang

Sampel dalam penelitian kualitatif bukan

dan perilaku yang dapat diamati.

dinamakan responden, tetapi sebagai nara

Dari

dikutip

semua

dan

penelitian

Taylor

sebagimana

Bodgan

karena

moleong

bahwa

sumber, atau partisipan, informan, teman

penelitian kualitatif adalah penelitian yang

dan guru dalam penelitian. Sampel dalam

bermaksud

fenomena

penelitian kualitatif, juga bukan disebut

tentang apa yang dialami oleh objek

sampel statistik, tetapi sampel teoritis,

penelitian secara deskriptif dalam bentuk

karena tujuan penelitian kualitatif adalah

kata-kata dan bahasa. Sehingga dalam

untuk menghasilkan teori.

penelitian

penjelasan

untuk

memahami

tentang

Penentuan Informan pada penelitian ini

sektor

dilakukan dengan teknik purposive sampling

publik terhadap kerusakan hutan lindung

dimana pemilihan informan dipilih secara

sungai pulai.

sengaja berdasarkan kriteria yang telah

sistem

ini

diatas

mendeskripsikan

pengendalian

manajemen

13

ditentukan

dan

ditetapkan

berdasarkan

dengan

tujuan penelitian. Dengan demikian maka

penelitian

yang

dilaksanakan.

informan dalam penelitian ini adalah Kasi

Metode atau cara menunjukan suatu

Rehabilitas Hutan dan Perhutanan Sosial

kata yang abstrak dan tidak diwujudkan

Dinas

dalam benda, tetapi hanya dapat dilihatkan

Peternakan,

Kehutanan

dan

Peternakan Propinsi Kepulauan Riau. Untuk

memperoleh

data

penggunaannya yang

a. Wawancara (Interview)

menggunakan teknik sebagai berikut:

Menurut

Data Primer

Esterberg

dalam

Sugiyono (2013:231) wawancara

Menurut Sugiyono (2010:137)

merupakan pertemuan dua orang

yang menyatakan bahwa Sumber

untuk bertukar informasi dan ide

primer adalah sumber data yang

melalui tanya jawab, sehingga dapat

langsung memberikan data kepada

dikontruksikan makna dalam suatu

pengumpul

topik tertentu. Wawancara yang

diperoleh

data.

Data

yang

langsung dari

subjek

dilakukan

secara

langsung

penelitian yang mengenakan alat

ditujukan kepada Kasi Rehabilitasi

ukur

Hutan dan Perhutanan Sosial Dinas

atau

langsung

pengambilan

pada

subjek

data sebagai

Pertanian,

Kehutanan

Peternakan

studi lapangan. Biasanya berupa

Riau, serta pegawai dan karyawan

pengumpulan data yang diperoleh

lapangan,

melalui penelitian dengan turun

alat

kelokasi penelitian untuk mencari

Pedoman Wawancara.

yang

berkaitan

dengan

Propinsi

dan

sumber informasi yang dicari yaitu

fakta

dengan

yang

Kepulauan

menggunakan

digunakan

adalah

b. Observasi

masalah yang diteliti. b.

observasi,

wawancara, dokuntasi dan lainnya.

diperlukan maka dalam penelitian ini penulis

a.

melalui

Sutrisno

Data Skunder

Hadi

Sugiyono

Menurut Sugiyono (2010:137)

dalam (2013:145)

mengemukakan bahwa, observasi

data sekunder adalah sumber data

merupakan

suatu

proses

yang

yang tidak langsung memberikan

kompleks,

suatu

proses

yang

data

tersusun

kepada

pengumpul

data,

dari

berbagai

proses

misalnya lewat orang lain atau

biologis dan psikhologis. Dua di

lewat

antara

dokume.

Data

sekunder

yang

antara lain disajikan dalam bentuk

proses-proses

data-data,

ingatan.

diagram,

tabel-tabel, atau

diagram-

mengenai

topik

Observasi

atau

terpenting

adalah

pengamatan

pengamatan

dan

langsung

penelitian. Data ini merupakan data

merupakan salah satu teknik pengumpulan

yang berhubungan secara langsung

data dimana peneliti terjun langsung sebagai partisipan atau non partisipan. Dengan

14

teknik observasi peneliti dapat memperoleh

Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan

gambaran langsung dan mengetahui keadaan

Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Riau.

yang sesungguhnya terjadi dilapangan.

Adapun

c. Dokumentasi

Pertanian,

Menurut Sugiyono (2013:240) dokumentasi peristiwa

merupakan

yang

sudah

atau

monumental

Kehutanan

dan

1.

Kepala Dinas

berlalu.

2.

Sekretariat, membawahkan: a.

Sub Bagian Perencanaan Dan Evaluasi

seorang.

b.

Sub Bagian Keuangan

Dokumen yang berbentuk tulisan

c.

Sub Bagian Umum Dan

misalnya catatan harian, sejarah

Kepegawaian

kehidupan (life histories), biografi, peraturan,

kebijakan.

3.

Dokumen

Bidang Pertanian, membawahkan: a.

Seksi

Pengembangan

yang berbentuk gambar misalnya

Produksi

foto, gambar hidup, sketsa dan lain-

Pangan.

lain. Dokumen yang berbentuk

b.

Seksi

Tanaman

Pengembangan

karya misalnya karya seni, yang

Produksi

dapat berupa gambar, patung, film

Hortikultura.

dan lain-lain. D. Sejarah

c.

Singkat

Dinas

dan

Peternakan

Kehutanan

Dinas

Pertanian,

4.

Provinsi

Peternakan

merupakan

unsur

Seksi Sarana, Prasarana

Bidang Perkebunan, membawahi: a.

Kehutanan

dan

Seksi Pengembangan Dan perlindungan Perkebunan.

pelaksana

b.

Seksi

Perkembangan

Pemerintah Provinsi di bidang Pertanian,

Produksi

Kehutanan dan Peternakan sesuai dengan

Rakyat.

kewenangan Peraturan

Pemerintah

Provinsi

serta

Perundang-undangan

Tanaman

Dan Pemasaran Pertanian.

Pertanian,

Kepulauan Riau

c.

yang

Pemasaran

Perkebunan.

Peternakan dipimpin oleh seorang Kepala

5.

Dinas yang berada di bawah Gubernur dan

Bidang Kehutanan, membawahi: a.

Seksi

Pemanfaatan

bertanggung jawab kepada Gubernur melalui

Pengembangan

Sekretaris Daerah.

Kehutanan.

Dinas Peternakan

Pertanian, Provinsi

berdasarkan

Kehutanan Kepulauan Peraturan

Perkebunan

Seksi Sarana, Prasarana dan

berlaku. Dinas Pertanian, Kehutanan dan

dibentuk

Dinas

Peternakan

catatan

karya-karya

dari

organisasi

Provinsi Kepulauan Riau terdiri atas:

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar,

susunan

dan

b.

Riau

Seksi

Pengelolaan

dan

dan

Perlindungan Hutan.

Daerah

c.

Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun

Seksi Rehabilitasi Hutan dan Perhutanan Sosial.

2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja

6.

15

Bidang Pertanian, membawahi:

pelaksanaan tugas tidak

a.

7.

Seksi Produksi Pertenakan. b. Seksi Kesehatan Hewan dan Kesmavet. c. Seksi Perizinan, Pengolahan dan Pemasaran Kelompok Jabatan Fungsional

melenceng

oleh organisasi. Perumusan visi dan misi sesuai dengan ruang lingkup organisasi, yang mana perumusan ini merupakan langkah awal

Untuk melihat sistem pengendalian sektor

publik

untuk menyusun rencana,

terhadap

tujuan

kerusakan hutan lindung sungai pulai ( Studi

dilihat

mencapai

Begitu

akan mengacu kepada pendapat Mahmudi dapat

bagaimana tujuan

tersebut.

Peternakan Provinsi Kepulauan Riau), maka

yang

dan

untuk

kasus di Dinas Pertanian, Kehutanan dan

(2007:56),

tujuan

utama yang ingin dicapai

E. PEMBAHASAN

manajemen

dari

dilakukan

dengan

juga oleh

yang Dinas

Pertanian, Kehutanan dan

dimensi yaitu:

Peternakan

1. Visi dan Misi.

Kepulauan Riau khususnya

Visi dan Misi merupakan

dibidang kehutanan, juga

suatu konsep perencanaan yang disertai

dengan

sesuai

tindakan

yang

apa

yang

dengan

direncanakan

untuk

melakukan perumusan visi dan misi sesuai dengan ruang lingkup tugas Dinas

mencapai

Pertanian, Kehutanan dan

manajemen yang baik di Dinas Pertanian, Pertenakan

Kehutanan Provinsi

Peternakan

Dan

dibidang Kehutanan. b. Penjelasan visi dan misi.

lindung Sungai Pulai. Visi dan misi

Visi

tersebut meliputi perumusan dan

Pertenakan

Provinsi

maksud

Kepulauan

pandangan

dan

tujuannya.

Setelah perumusan visi dan misi di buat, selanjutnya

ini sebagai berikut:

visi dan misi tersebut harus

a. Perumusan visi dan misi. dan

di beri penjelasan untuk

misi

apa dan bagai mana visi

merupakan elemen penting

dan misi ini bisa berjalan

yang aharus ada didalam

dengan baik. Penjelasan

organisasi. Visi dan misi digunakan

misi

organisasi untuk mencapai

Dan

Riau. Indikator dari visi dan misi

Visi

dan

merupakan

penjelasan visi dan misi Dinas Kehutanan

Provinsi

Kepulauan Riau khususnya

Kepulauan

Riau terhadap kerusakan hutan

Pertanian,

Provinsi

agar

visi

dalam

dan

organisasi

16

misi

suatu

diperlukan

untuk menjelaskan tujuan

kerja terhadap bidang kehutanan

dan

dalam

bagaimana

untuk

mencapai tujuan tersebut. Begitu

menjaga,

memelihara

melindungi,

serta

mencegah

juga

kerusakan hutan lindung di Provinsi

Penjelasan visi dan misi

Kepulauan Riau khususnya hutan

Dinas

lindung

Pertanian,

sungai

pulai.

Bentuk

Kehutanan Dan Pertenakan

perencanaan yang dimaksud seperti

Provinsi Kepulauan Riau

maksud kegiatan, tujuan kegiatan,

sesuai dengan tugas dan

bentuk kegiatan, jadwal kegiatan

fungsi sudah dilaksanakan.

jadwal pelaksanaan kegiatan dan

Kegiatan ini dilaksanakan

lain-lain.

untuk menjelaskan kepada

Tujuan

penyusunan

staf atau pihak yang di beri

perencanaan program dan kegiatan

kewenangan

tersebut untuk memudahkan Dinas

untuk

menjalankan

tugas

dan

pertanian,

kehutanan

fungsinya dalam bidang

peternakan

kehutanan.

Riau khususnya dibidang kehutanan

2. Sistem Perencanaan Kegiatan.

Provinsi

dan

Kepulauan

dalam melaksanakan tugas dan

Sistem perencanaan kegiatan

dengan

baik.

merupakan suatu proses penetapan

Perencanaan ini juga

dijadikan

tujuan dan memutuskan bagaimana

sebagai acuan untuk menentukan

pengendalian

tujuan dan cara mencapai tujuan

manajemen

fungsinya

sektor

publik terhadap kerusakan hutan lindung

sungai

Pulai

di

tersebut.

Dinas

b. Penyusunan rencana anggaran.

Pertanian, Kehutanan Dan Pertenakan Provinsi

Kepulauan

dalam

merupakan suatu rencana yang

membuat tujuan dan rencana yang

disusun secara sistematis dalam

baik

hutan

bentuk angka dan dinyatakan

tersebut

dalam unit moneter yang meliputi

meliputi penyusunan kegiatan dan

seluruh kegiatan. Anggaran juga

penyusunan anggaran.

digunakan

sebagai

a. Penyusunan rencana kegiatan

pengendalian

yang

terhadap

lindung.

Riau

Penyusunan rencana anggaran

kerusakan

Perencanaan

dibidang kehutanan.

manajemen

Penyusunan rencana kegiatan dibidang

kehutanan

untuk

alat mengarah

menentukan

bagian organisasi yang kuat dan

merupakan

lemah,

hal

ini

akan

dapat

upaya yang dilakukan oleh dinas

mengarahkan manajemen untuk

pertanian,

menentukan

kehutanan

dan

tindakan

koreksi

peternakan Provinsi kepulauan Riau

yang harus diambil. Begitu juga

untuk membuat suatu perencanaan

penyusunan

17

rencana

anggaran

yang

dilakukan

Pertanian,

oleh

Dinas

rencana dan kebijaksanaan yang

Kehutanan

dan

telah dirumuskan dan ditetapkan

Peternakan Provinsi Kepulauan

dengan

Riau

kebutuhan

untuk

membuat

suatu

melengkapi

segala

alat-alat

yang

perencanaan anggaran atau biaya

diperlukan, siapa yang akan

terhadap program dan kegiatan

melaksanakan, dimana tempat

khususnya

pelaksanaannya

dibidang

kehutanan

dalam menjalankan tugas dan

waktu

fungsi yang telah ditetapkan.

reboisasi,

Penyususnan anggaran

bertujuan

untuk

rencana

kegiatan

merumuskan dan

rencana

untuk

dan

dimulainya.

kapan Kegiatan

perlindungan,

pengawasan

dan

sebagainya,

merupakan usaha dan kegiatan yang

menjalankan

dilakukan

Pertanian,

oleh

Dinas

Kehutanan

dan

pengendalian terhadap berbagai

Peternakan Provinsi Kepulauan

kegiatan yang

Riau

akan

dilakukan

khususnya

dibidang

oleh Dinas Pertanian, Kehutanan

kehutanan untuk menjaga dan

dan

melestarikan

Peternakan

Kepulauan

Provinsi

Riau

hutan

khususnya

ancaman

dibidang

kehutanan.

kepunahan.

Penganggaran juga

merupakan

Pelaksanaan kegiatan seperti

komitmen penting terkait dengan

reboisasi merupakan kegiatan

harapan

penting yang harus dilakukan

dan

tujuan

yang

diinginkan.

tindakan

dan

Dinas Pertanian, kehutanan dan

3. Sistem Implementasi. Sistem

kehancuran

dari

peternakan Provinsi Kepulauan

implementasi

untuk

yaitu

Riau dalam memelihara dan

mengusahakan

mengembalikan

hutan

yang

bagaimana manajemen yang baik

sudah rusak. Sedangkan untuk

dan

mencapai

perlindungan dan pengawasan

sasaran dengan perencanaan yang

diperlukan untuk menjaga hutan

sudah dibuat oleh Dinas Pertanian,

yang

Kehutanan Dan Pertenakan Provinsi

kerusakan.

berusaha

Kepulauan

untuk

Riau.

Implementasi

belum

mengalami

Kegiatan perlindungan dan

tersebut meliputi pelaksanaan dan

pengawasan

yang

pemberian tugas.

oleh pihak Dinas Pertanian,

a. Melaksanakan kegiatan reboisasi,

Kehutanan

dan

dilakukan

Peternakan

perlindungan, pengawasan.

Provinsi

Pelaksanaan kegiatan sebagai

khususnya dibidang kehutanan

usaha-usaha

menemui

untuk

yang

dilakukan

melaksanakan

semua

seperti

18

Kepulauan

Riau

kendala-kendala, untuk

melakukan

pengawasan, bidang kehutanan

sengaja merambah hutan agar

kekurangan personil atau staf

tidak

yang bertugas untuk menawasi

Memberi

hutan. Kendala lainnya adalah

masukan

banyaknya

untuk menanam rasa kecintaan

oknum

pihak,

melakukanyya pengetahuan kepada

anggota dan aparat terkait yang

dan

melakukan

lingkungan

pelanggaran

di

lagi. dan

masyarakat

kepeduliannya

terhadap

khususnya

hutan

kawasan hutan lindung sungai

yang mana harus di jaga dan

pulai, seperti membuka lahan

dilestarikan.

perkebunan, melindungi warga

4. Pemantauan(monitoring).

yang bermukim di kawasan

Implementasi

rencana

hutan lindung, sehingga ketika

memerlukan

terjadi

pemantauan merupakan upaya yang

penertiban

tersebut,

di

akan

lokasi

mengalami

dilakukan

pemantauan,

Dinas

Pertanian,

gangguan dan ancaman dari

Kehutanan Dan Pertenakan Provinsi

oknum aparat atau pihak-pihak

Kepulauan Riau untuk mengetahui

b. Mengadakan

sosialisasi

dan

apakah pelaksanaan manajemen yang

bimbingan.

sudah dibuat sudah berjalan sesuai

Kegiatan

sosialisasi

merupakan hal

dengan

yang sangat

perencanaan

Pemantauan

sebelumnya.

tersebut

meliputi

pnting untuk diadakan.kegiatan

pemantauan langsung dan pemantaun

sosialisali

tidak langsung.

juga

memberikan

keterampilan dan pengetahuan

a Pengawasan langsung.

yang di butuhkan seseorang untuk

mempelajari

Pemantauan

cara-cara

manajemen

adalah

dalam upaya

hidup, norma, dan nilai sosial

sistematis

yang

dalam

menetapkan standar kinerja

dapat

dan berbagai tujuan yang

terdapat

kelompoknya

agar

berkembang.

dalam

direncanakan,

Begitu juga kegiatan yang

sistem

mendesain

informasi

umpan

dilakukan oleh Dinas Pertanian ,

balik,

Kehutanan

antara kinerja yang dicapai

khususnya

dan

Peternakan

dibidang

kehutan

membandingkan

dengan standar yang telah

merupakan salah satu langkah

ditetapkan

untuk mewujudkan tujuan yang

menentukan apakah terdapat

akan di capai. Kgiatan ini juga

penyimpangan dan tingkat

dilakukan untuk mengendalikan

signifikansi

masyarakat atau oknum yang

penyimpangan tersebut, dan

dengan

mengambil

sengaja

atau

tidak

19

sebelumnya,

dari

tidakan

setiap

yang

diperlukan

untuk

melalui laporan yang disampaikan

memastikan bahwa seluruh

dan diberikan oleh staf atau personil

sumber

perusahaan

yang langsung bertugas dilapangan.

digunakan secara efektif dan

Pengawasan tidak langsung ini

efisien

bertujuan untuk mengolah data atau

daya

dalam

pencapaian

tujuan. Pengawasan

informasi

langsung

merupakan

yang

ada

mengenai

masalah yang terjadi dilapangan.

pengawasan yang dilakukan secara langsung oleh staf atau personil yang ada di lokasi.

F. PENUTUP

Begitu juga pengawasan yang di lakukan

Sebagai

penutup

dalam

penulisan

oleh Dinas Pertanian , Kehutanan dan

skripsi ini, maka dirumuskan beberapa

Peternakan

Provinsi

ksimpulan

khususnya

bidang

Kepulauan kehutanan

Riau

dari

penelitian

yang

telah

dalam

dilakukan, disamping itu dikemukan juga

menjalankan kwajiban dan tugasnya untuk

saran-saran yang menurut peneliti dapat

melindungi

berguna dalam melihat bagaimana sistem

hutan

lindung

untuk

melaksanakan pengawasan tersebut. Akibat

pengendalian

dari kendala anggaran, semua tugas dan

terhadap kerusakan hutan linndung Sungai

fungsinya tidak bisa berjalan secara efektif

Pulai ( studi kasusu di Dinas Perkebunan,

dan efisien.

Kehutanan

Dinas Pertanian, Kehutanan dan Peternakan

Kepulauan Riau).

Propinsi Kepulauan Riau memiliki kendala

1.

manjemen

dan

sekror

Peternakan

publik

Provinsi

Kesimpulan

dalam melaksanakan pengawasan langsung

Berdasarkan hasil analisis terhadap

dilapangan. Banyaknya pemukiman warga

indikator

yang ada di kawasan hutan lindung sungai

berkenaan dengan judul Sistem

pulai menjadi kendala dalam penertiban dan

Pengendalian Manajemen Sektor

pengosongan lokasi. Setiap kali dilakukan

Publik Terhadap Kerusakan Hutan

penertiban pasti ada pihak-pihak yang

Lindung Sungai Pulai ( Studi

menghalang

kasus Dinas Pertanian, Kehutanan

kegiatan

tersebut,

seperti

yang

oknum berwajib yang memiliki kenalan atau

dan

saudara

Kepulauan Riau),

di

lokasi

tersebut,

sehinga

Peternakan

penertiban di berentikan guna menghindari

disimpulkan

keributan kepada pihak berwajib yang tidak

berikut:

bertangung jawab.

Penjelasan

b. Pengawasan tidak langsung.

dilakukan

Pertanian, Peternakan

Provinsi maka

hal-hal

visi

dan

dapat sebagai

misi

ini

dilakukan berdasarkan bidangnya

Pengawasan tidak langsung juga

ditampilkan

masing-masing,

khususnya

Oleh

Dinas

dibidang kehutanan dijelaskan visi

Kehutanan

dan

dan misi berdasarkan tugas dan

Provinsi

Kepulauan

fungsinya

Riau khususnya bidang kehutanan,

dibidang

kehutanan

dalam rangka untuk mencapai

20

tujuan yang dinginkan berdasarkan

kendala

tersebut

visi dan misi yang sudah di

saranana

dan

rumuskan

jumlah staf atau personil yang bertugas

sebelumnya.

Perencanaan

kegiatan

Pertanian,

Dinas

Kehutanan

yaitu

kurangnya

prasaran,

kurangnya

dilapangan.

dan

2. Saran

Peternakan Provinsi Kepulauan

Adapun saran-saran yang dapat

Riau

disampaikan oleh peneliti dari hasil

salah

satunya

memelihara,

menjaga,

melindungi

mengamankan

hutan

serta

penelitian

lindung

ini

pengendalian

mengenai

sistem

manajemen

sektor

sungai pulai. Selanjutnya adalah

publik terhadap kerusakan hutan

penyusunan

anggaran.

lindung sungai Pulai ( studi kasus

Penyususnan rencana anggaran ini

Dinas Pertanian, Kehutanan dan

sangat penting untuk melancarkan

Peternakan

kegiatan yang dilakukan.

Riau), yaitu:

rencana

Pelaksanaan

kegiatan

yang

dilakukan,

seperti

reboisasi,

perlindungan

pengawasan

dan

Provinsi

Kepulauan

a. Kepada pihak Dinas Pertanian,

melakukan

Kehutanan

dan

pencegahan

dan

Peternakan

Provinsi

Kepulauan

khususnya

bidang

Riau

kehutanan

terhadap kerusakan hutan lindung

agar menjalankan tugas dan

sungai pulai. Kegiatan selanjutnya

fungsinya sebagai mana yang

yaitu mengadakan sosialisasi dan

telah diberi wewenang untuk

bimbingan

masyarakat

menjaga hutan lindung sungai

yang berada di sungai pulai.

pulai dari kerusakan. Seperti

Semua kegiatan tersebut sudah

melakukan

dijalankan,

kegiatan

kawasan hutan lindung sungai.

tersebut belum terlaksana dengan

Melakukan penertiban terhadap

baik karena kekurangan personil

masyarakat

atau staf dan kurangnya sarana

aktivitas

dan

lahan dan perkebunan.

kepada

tetapi

prasarana

untuk

melaksanakannya.

patroli

yang

seperti

b. Perencanaan

rutin

di

melakukan pembakaran

kegiatan

yang

Pemantauan dilakukan melalui dua

sudah disusun sedemikian rupa

cara yaitu pemantauan langsung dan

diharapkan bisa dilaksanakan

pemantauan

langsung.

dan diterapkan dengan baik.

Pemantauan langsung ini dilakukan

Baik itu perencanaan mengenai

untuk melihat langsung bagaimana

kegiatan

seperti

melakukan

situasi yang sedang terjadi di lapangan.

reboisasi

dan

sosialisasi.

Tetapi pemantauan ini belum berjalan

Menyediakan staf, sarana dan

lancar dan maksimal karena banyaknya

prasarana. Hal ini diharapkan

kendala

agar dapat mempermudah Dinas

yang

tidak

dihadapi.

Kendala-

21

Pertanian,

Kehutanan

dan

Pulai. Hal ini ditujukan untuk

Peternakan Provinsi Kepulauan

lebih

mempermudah

Riau dalam menjalankan tugas

mengoptimalkan

dan fungsinya, salah satunya

baik.

dan

hasil

yang

untuk menjaga kawasan hutan lindung

sungai

pulai

dari

DAFTAR PUSTAKA

kerusakan.

BUKU-BUKU:

c. Selanjutnya, diharapkan kepada

Anton

Athoillah.

2010.

Dinas Pertanian, Kehutanan dan

manajemen.

peternakan Provinsi Kepulauan

pustaka setia.

Riau

khususnya

dibidang

penganggaran

yang

cv

Bungin Burhan.2011. Metode Penelitian Kualitatif.

yang

pers

dan

.

Yogyakarta .Kanisius.

baik, seperti menerangkan apa diperlukan

Bandung

Arifin Arief. 2001. Hutan dan Kehutanan,

kehutanan supaya melakukan rencana

Dasar-dasar

yang

Jakarta.

Rajawali

diinginkan guna memudahkan Daft, Richard L. 2002. Manajemen, Edisi

dan melancarkan pekerjaan. d. Diharapkan Pertanian,

kepada

kelima, jilid 1, Jakarta: Erlangga

Dinas

Kehutanan

dan

Handayadiningrat,

Soewarno.

2007.

Peternakan Provinsi Kepulauan

Pengantar

Riau untuk lebih mengutamakan

negara. Jakarta: Haji Masagung.

pengawasan

secara

langsung

Kemeterian

ilmu

kehutanan.

administrasi

2014.

Statistik

dari pada pengawasan tidak

Kawasan Hutan 2013. Jakarta:

langsung, yaitu dengan melihat

Kementerian Kehutanan

langsung

atau

Kemeterian kehutanan. 2014.

kelapangan dalam memelihara,

Statistik kementerian kehutanan

menjaga,

2013.

kelokasi

melindungi

dan

mencegah terjadinya kerusakan

Mahmudi. 2007. Manajemen Kinerja Sektor

sungai Pulai.

Publik. Yogyakarta. UPP STIM

e. Kedepannya

dalam

YKPN

melaksanakan tugas dilapangan diharapkan

Malayu S.P Hasibuan. 2000. Manajemen

melibatkan

sumber daya manusia. Bandung

masyarakat setempat maupun luas

memelihara, melindungi

Kementerian

Kehutanan

terhadap kawasan hutan lindung

masyarakat

Jakarta:

dan

: Bumi Aksara

dalam

Mardalis. 2009. Metode penelitian suatu

menjaga,

pendekatan proposal. Jakarta.

mencegah

PT Bumi Aksara

terjadinya kerusakan terhadap kawasan hutan lindung sungai

22

Namawi Hadari. 2008. Manajemen sumber daya

manusia.

Debie Handayani. 2013. Manajamen Dana

Yogyakarta.

Bantuan Hibah Pemerintah Kota

Gadjah Mada universiti press.

Tanjungpinang ( studi kasus

Nurdjana, Korupsi dan Illegal Logging

Pada Badan Kesatuan Bangsa

Dalam Sistem Desentralisasi,

Politik

Yogyakarta : 2005, hal 36

Pemberdayaan Masyarakat Kota

Purba, christian P.P, dkk. 2014. Potret keadaan hutan indonesia periode

PERUNDANG-UNDANGAN

2009-2013.

Undang-undang No.

Bogor:

2013.

Forest

Metode

Penelitian

kerusakan hutan lindung.

Bandung.

Peraturan daerah No 4 /2011 tentang

Alfabeta 2013.

18 Tahun 2013

Tentang Pencegahan dan pemberantasan

Administratif.

Sugiyono.

Organisasi Metode

penelitian

dan

Tata

Provinsi Kepulauan Riau

D. Bandung: Alfabeta.

UU

Suharjito Didik. 2014. Pengantar Metodelogi

UU

Riau.

:

Dwigh.

2005.

No

23/1997

tentang

Pengelolaan

Provinsi Kepulauan Riau

Manajemen. Alumni

Konservasi

UU No 25 / 2002 tentang Pembentukan

Terry, GR. 2009. Terjemahan Winardi.

Bandung

5/1990). Tentang

Lingkungan Hidup

Jakarta.Kementrian Kehutanan.

Asas

No.

UU No 19/ 2004 tentang Kehutanan

Tim Terpadu. 2012, Perubahan Kawasan

Asas-

Sekretariat

Sumber Daya Alam

Penelitian. Bogor. IPB Press

Kepulauan

Kerja

Daerah, Sekretariat DPRD dan Dinas Daerah

kuantitatif, kualitatif, dan R &

Hutan

dan

Tanjungpinang tahun 2012)

Watch Indonesia Sugiyono.

Perlindungan

UU No.41/1999). Tentang jenis hutan

waldo,

berdasarkan statusnya

Public

UU No 41/1999 tentang Kehutanan.

Administration. Jakarta: Bumi

Keppres no 32/1990 tentang Pengelolaan

Aksara.

Kawasan Lindung

Zuriah, nurul. 2006. Metodologi Penelitian

WEBSITE

Sosial dan Pendidikan. Jakarta:

http://basnangsaid.wordpress.com/2008/04/1

PT Bumi Aksara

6/pelestarian-lingkungan-hidup/(diakses, 7,

SKRIPSI

juli, 2015)

Rika Pratiwi Wulandari .2014. Manajemen

http://id.wikipedia.org/wiki/Hutan. ( diakses

Pengelolaan Sampah ditempat

3, juni, 2015 )

Pemprosesan

12http:// www.walhi.or.id ( diakses pada

Akhir

Sampah

(TPA) Ganet Pada Kantor Dinas

tanggal 11 agustus 2015 )

Tata

Kebersihan,

([email protected].

Pemakaman

februari, 2016).

Kota

Pertamanan

dan

kota Tanjungpinang.

23

Diakses

2,