UPAYA PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN

Upaya Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (Rth) Bengkulu Selatan

Di Kabupaten

UPAYA PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) DI KABUPATEN BENGKULU SELATAN Drs.Edward Pakpahan ,M.Si

(Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Darma Agung Medan)

ABSTRAK Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam kajian pustaka ini adalah (1) Untuk menjelaskan apakah dengan keikutsertaan masyarakat dapat meningkatkan system yang baik dalam pengelolaan RTH. (2) Untuk menjelaskan sebatas mana peran serta masyarakat dalam pengelolaan RTH. (3) Untuk menjelaskan apakah dengan meningkatkan peran serta masyarakat dapat memecahkan permasalahan dalam pengelolaan RTH. Perumusan Masalahnya Apakah dengan keikutsertaan masyarakat dapat meningkatkan sistem pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Hasil kajian pustaka ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pemerintah, Departemen Pendidikan Nasional dan Badan Pembangunan Masyarakat Perkotaan. Dengan demikian diharapkan melalui pendidikan lingkungan, falsafah lingkungan makin tertanam sehingga dapat menanamkan nilai dan sikap serta mengembangkan keterampilan terhadap partisipasi masyarakat dalam pengelolaan RTH. Pemahaman nilai, sikap dan keterampilan dapat dijadikan modal untuk lebih memahami hubungan manusia dengan lingkungan alam, lingkungan sosial dan dari peningkatan peran serta dan kemampuan yang telah dimiliki dapat dimanfaatkan bagi kepentingan pembangunan khususnya pengelolaan RTH. Peran serta masyarakat merupakan unsur utama perencanaan dalam pengelolaan ruang terbuka hijau serta menjaga kualitasnya. Aspek pengelolaan ruang terbuka hijau kota berdasarkan persepsi masyarakat menyangkut hal yang berbau birokrasi artinya selama ini aspek perencanaan ruang terbuka hijau kurang di sosialisasikan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat. Ketidak jelasan peran serta masyarakat terlihat masih belum jelas sehingga terjadi perbedaan yang mencolok antara yang pernah dan tidak pernah terhadap faktor eksternal dalam hal ini masyarakat dalam pengelolaan ruang terbuka hijau kota. Untuk menarik supaya masyarakat bersikap konsisten antara apa yang dia pikirkan dengan yang dilakukan perlu ditingkatkan melalui pembelajaran tentang lingkungan sejak dini, sehingga dia tidak hanya tahu tetapi mempunyai sikap yang baik, bahkan terampil dalam mengelola RTH. Dalam kurikulum Geografi/IPS Geografi sejak SD sampai Perguruan Tinggi Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar dan Indikatornya banyak memuat hal-hal yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan termasuk RTH, Sehingga peran sertanya terhadap pengelolaan RTH meningkat. Selain itu untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam mengelola RTH dengan memberikan dorongan yang bisa dilakukan oleh tokoh masyarakat/pemerintah untuk mengelola RTH tersebut. juga membuat RTRW yang jelas termasuk RTH, serta menerapkan aturan hukum yang tegas berkaitan dengan pengelolaan RTH. PENDAHULUAN Kota

sebagai

tempat

karena mempunyai daya tarik tersendiri berkumpulnya

penduduk cepat mengalami perkembangan Jurnal Governance Opinion

bagi penduduk pedesaan. Perkembangan kota ini akan lebih cepat bila didukung oleh potensi alamiah dari kota itu, kota yang 1


Di Kabupaten

berada di jalur pelayaran yang ramai

prasarana. Lahan-lahan pertanian yang

didukung potensi daerah hinterland yang

subur,

baik akan berkembang dengan cepat.

dialihfungsikan

Kecepatan

perkembangan

memerlukan

penyediaan

ruang

terbuka

hijau

menjadi

banyak

pertokoan,

kota

akan

permukiman, tempat rekreasi, industri dan

fasilitas

yang

lain-lain, sehingga lingkungan terganggu.

cukup banyak, dan ini tentu tidak bisa

Oleh

dengan cepat dipenuhi. Lama-kelamaan di

ekosistem

kota tersebut akan timbul berbagai masalah

menunjukkan

kerena adanya ketidakseimbangan antara

berupa:

kebutuhan penduduk dengan daya dukung

perkotaan, banjir/genangan, meningkatnya

lingkungan. Untuk mengatasi hal tersebut

kebisingan,

dalam

perlu

tanah, pencemaran air berupa air minum

memperhatikan daya dukung lingkungan

yang berbau, air minum yang mengandung

sehingga pembangunan yang dilakukan

logam

dapat berkesinambungan.

sebagainya. Salah satu cara yang dapat

pembangunan

perkotaan

Kota merupakan ruang paling krusial dalam “perebutan” kepentingan. Para pengusaha berfikiran bahwa di seluruh penjuru kota harus

disediakan

pasar,

mall

dan

perkantoran yang mendukung kegiatan perekonomian

mereka,

supaya

dapat

menampung tenaga kerja yang berkembang secara pesat. Sedang pecinta lingkungan menginginkan sebuah kota yang “hijau” dan

nyaman

keberlanjutan

sehingga ekologis

mendukung secara

alami,

termasuk mendukung kesehatan warganya (Sumarmi, 2006). Pembangunan kota sering lebih banyak dicerminkan oleh adanya

karena

terganggunya

perkotaan, reaksinya

meningkatnya penurunan

berat,

dilakukan

maka

alam

yang

negatif

suhu

masalah-masalah

udara

permukaan

pencemaran

dalam

kestabilan

udara

rangka yang

di air

dan

mengatasi

timbul

akibat

pembangunan kota adalah dengan adanya keberadaan Ruang Terbuka Hijau (RTH). Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (open spaces) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik, introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan,

dan

keindahan

wilayah

perkotaan tersebut (Sumarmi, 2006).

perkembangan fisik kota berupa sarana dan Jurnal Governance Opinion

2


Keberadaan

RTH

diharapkan

Di Kabupaten

mampu

artinya selama ini aspek pengelolaan ruang

memberikan citra kota yang asri, nyaman,

terbuka hijau kurang di sosialisasikan oleh

ekonomis dan berkelanjutan. Di sisi lain

pemerintah daerah kepada masyarakat.

laju pertumbuhan ruang terbangun di

Dengan

perkotaan

tinggi.

cenderung menerapkan proses perencanaan

Sehingga mendorong alih fungsi RTH

top down atau dari pusat dibanding bottom

menjadi

up

cenderung

semakin

laha-lahan

permukiman,

demikian

yang

pemerintah

mengakomodasi

lebih

keiinginan

perdagangan, jasa, dan industri. Kebijakan

masyarakat.

alokasi RTH sebesar 30% (20% RTH

prosentasi peran serta masyarakat yang

publik dan 10% RTH privat) dari total luas

pernah menerima sosialisasi perencanaan

kota, seperti yang disyaratkan Undang-

dari pemerintah hanya mencapai 20 persen,

Undang Penataan Ruang (UUPR) Nomer

hanya sebagian kecil masyarakat yang

26 Tahun 2007 merupakan sesuatu yang

pernah

harus diperjuangkan oleh pemerintah kota.

hearing) sebesar 28 persen. Ketidak jelasan

Tantangan Rencana Tata Ruang Wilayah

peran serta masyarakat terlihat masih belum

Kota (RTRWK) dalam tempo 3 tahun sejak

jelas sehingga terjadi perbedaan yang

diberlakukan

sekarang

mencolok antara yang pernah dan tidak

sudah terlampaui, tetapi banyak kota yang

pernah terhadap faktor eksternal dalam hal

belum dapat memenuhi tuntutan UUPR

ini masyarakat dalam pengelolaan ruang

tersebut. Oleh sebab itu perlu peningkatan

terbuka hijau kota. Apabila di bandingkan

peran serta para pemangku kepentingan dan

dengan

seluruh

untuk

dilakukan oleh Breuste (2004) dalam

tersebut

Hakim, Dkk, 2008 maka perencanaan akan

UUPR

elemen

meningkatkan

tersebut

masyarakat

luasan

RTH

(Sumarmi, 2006).

utama perencanaan ruang terbuka hijau menjaga

kualitasnya.

Aspek

pengelolaan ruang terbuka hijau kota berdasarkan

dimintai

penelitian

pendapatnya

sebelumnya

(public

yang

menjadi efisien bila melibatkan masyarakat

Peran serta masyarakat merupakan unsur serta

Hal ini dapat dilihat dari

persepsi

masyarakat

menyangkut hal yang berbau birokrasi Jurnal Governance Opinion

secara bersama-sama. Branch (1970) dalam Hakim, Dkk, 2008 menekankan bahwa pengelolaan harus dievaluasi terus menerus dan fleksibel dalam pengelolaan ruang terbuka hijau kota. Pada area tertentu memang terdapat kewenangan pemerintah untuk merencanakan ruang terbuka hijau 3


tetapi pada area lebih luas keterlibatan

makin

masyarakat merupakan hal yang mutlak

menanamkan

agar perencanaan tersebut sesuai dengan

pengembangan keterampilan terhadap peran

kebutuhan masyarakat dan menghadapi

serta masyarakat dalam pengelolaan RTH.

kompleksitas

Pemahaman nilai, sikap dan keterampilan

pertumbuhan

kota.

tertanam

Di Kabupaten

sehingga

nilai

sikap

dapat

apakah dengan keikutsertaan masyarakat

memahami

dapat meningkatkan sistem pengelolaan

lingkungan alam, lingkungan social dan

Ruang Terbuka Hijau (RTH).

dari

1.

Untuk menjelaskan apakah dengan keikutsertaan

masyarakat

meningkatkan

sistem

dapat

pengelolaan

RTH. 2.

Untuk peran

menjelaskan serta

sebatasmana

masyarakat

dalam

pengelolaan RTH.

meningkatkan peran serta masyarakat memecahkan

permasalahan

dalam pengelolaan RTH.

bagi

pemerintah,

Departemen Pendidikan Nasional, Badan Pembangunan Dengan

Masyarakat

demikian

Perkotaan.

diharapkan

melalui

pendidikan lingkungan, falsafah lingkungan Jurnal Governance Opinion

peningkatan

manusia

peran

lebih dengan

serta

dan

kemampuan yang telah dimiliki dapat dimanfaatkan

bagi

kepentingan

pembangunan khususnya pengelolaan RTH. Pengertian

Ruang

Terbuka

Hijau

(RTH) Ruang terbuka hijau adalah ruang terbuka yang

pemanfaatannya

lebih

bersifat

pengisian hijauan tanaman atau tumbuhtanaman. Ruang Terbuka Hijau dinyatakan sebagai ruang-ruang dalam kota atau wilayah yang lebih luas, baik dalam bentuk taman kota, taman kampus, taman rumah, jalur hijau, hutan kota dan bantaran sungai (

Hasil kajian pustaka ini diharapkan dapat memberikan manfaat

hubungan

untuk

tumbuhan secara alamiah atau budidaya

3. Untuk menjelaskan apakah dengan dapat

modal

serta

Perumusan masalah yang dajukan adalah

Adapun tujuan yang ingin dicapai adalah :

dijadikan

dan

dapat

Depdagri No. 14 Tahun 1988). Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (open spaces) suatu wilayah perkotaan yang diisi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi 4


Di Kabupaten

(endemik, introduksi) guna mendukung

kenyamanan kota melalui keberadaan

manfaat langsung dan/atau tidak langsung

taman-taman kota dan jalur hijau jalan

yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan,

dan

keindahan

wilayah

perkotaan tersebut (Sumarmi, 2006).

perkotaan terdiri dari ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non-hijau, ruang terbuka hijau (RTH) perkotaan adalah bagian dari perkotaan

terbuka yang

diisi

suatu oleh

wilayah tumbuhan,

tanaman dan vegetasi guna mendukung fungsi

ekologis,

sosial

budaya

dan

arsitektural yang dapat memberi manfaat ekonomi

dan

kesejahteraan

bagi

masyarakatnya, seperti antara lain: a. Fungsi

Ekologis,

Ekonomi,

RTH

sebagai

pengembangan sarana wisata hijau perkotaan yang dapat mendatangkan wisatawan.

Secara umum ruang terbuka publik di

ruang-ruang

d. Fungsi

Kondisi RTH di kota saat ini semakin menurun luasannya, terutama RTH yang ditangani oleh Pemerintah kota, banyaknya bangunan

yang

bangunan,

baik

melanggar itu

di

sempadan perumahan,

perkampungan yang berada di sempadan sungai dan sempadan jalur kereta api. Kondisi udara kota saat ini semakin tahun semakin meningkat, pencemaran udara untuk unsur-unsur tertentu sudah melebihi ambang batas lingkungan. Kebijakan untuk

RTH

dapat

pembangunan

air

tanah,

pendekatan. Pendekatan pertama, RTH

mencegah banjir, mengurangi polusi

kota dibangun pada lokasi-lokasi tertentu

udara dan pengatur iklim mikro.

saja. Penentuan luasnya berdasarkan: (1)

meningkatkan

kualitas

b. Fungsi Sosial Budaya, keberadaan RTH dapat memberikan fungsi sebagai ruang interaksi sosial, sarana rekreasi dan sebagai tetenger (landmark) kota. c. Fungsi

Arsitektural,

meningkatkan

nilai

Jurnal Governance Opinion

RTH

keindahan

dapat dan

RTH

kota

ada

dua

persentase, yaitu luasan RTH ditentukan dengan memperhitungkan dari luasan kota; (2) perhitungan per kapita, yaitu luasan RTH kota ditentukan berdasarkan jumlah penduduknya; (3) isu utama yang muncul. Pendekatan kedua, semua areal yang ada di suatu kota pada dasarnya adalah areal untuk RTH kota. Pada pendekatan ini semua 5


komponen yang ada di

penghubung RTH kota (urban park

kota seperti

connector).

permukiman, perkantoran, dan industri dipandang sebagai suatu enklave (bagian) RTH kota. Jerman, Hongkong, Singapura,

c.

kedua.

Bahkan

tidak

Mengakuisisi RTH Privat (private land

Korea dan Jepang menganut pendekatan yang

Di Kabupaten

acquistion)

–

halaman/pekarangan

hanya

sekolah,

mengambil kebijakan pendekatan kedua

hijau

rumah,

dll

dan

kantor,

ditetapkan/dihitung

tetapi juga menambahkan kebijakan untuk

menghitung

sebagai

RTH

Privat (target 10%). Pemilik lahan

membuat “hutan beton” yaitu membangun

dapat diberikan kompensasi insentif

RTH kota di atas gedung, sedangkan di

atas

Indonesia menggunakan kebijakan yang

sumbangannya

berupa

pertama.

pengurangan

kepada

kota

pajak

PBB,

pembayaran listrik, telpon, SIM, STNK, dll.

Jenis-Jenis Ruang Terbuka Hijau (RTH) a.

Pembangunan RTH (taman interaktif, taman kota, pemakaman, hutan kota,

b.

d.

Mendorong masyarakat terlibat dalam pembangunan taman kota (Adopt A Park).

lapangan olah raga) baru. Pemerintah

Sosialisasi peraturan tentang RTH

dapat membeli/membebaskan lahan

sudah dilakukan oleh Pemda bersama

terutama di permukiman padat untuk

Dinas

dibangun menjadi taman..

sosialisasi ini meliputi Lurah, Ketua

Bekerja

sama

sempadan

menghijaukan

sungai

dan

situ/waduk/danau (dinas pekerjaan umum dan Jasa Tirta), sempadan rel kereta api (PT KAI), Sutet (PLN),

Pertamanan.

Sasaran

dari

LPMK, Ketua Tim Penggerak PKK, Perwakilan RW, tokoh masyarakat, Pertokoan, Dengan harapan semua aturan-aturan yang berkaitan RTH bisa dipahami oleh warga.

Kolong jalan layang (Jasa Marga)

Untuk lebih meningkatkan pelaksanaan

yang dikembangkan sebagai taman

RTH pemerintah bersama dengan pihak terkait membuat suatu program antara lain :


6


lomba

penataan

Kelurahan melihat

yang

sejauh

Di Kabupaten

lingkungan

antar

Saat ini yang sudah dilakukan pengadaan

dimaksudkan

untuk

bibit tanaman dalam pembuatan hutan kota

mana

ketertiban/respon

masyarakat terhadap lingkungan. Taman lingkungan tidak harus dalam satu kawasan taman, namun dapat berupa dekorasi taman yang tertata di sepanjang jalan kampung

dan di tempat-tempat lainnya. Menurut penelitian di laboratorium, jenis pohon yang bisa mengurangi polusi udara sekitar 47– 69%. Mereka adalah pohon

dengan menggunakan tanaman dalam pot.

felicium

Selain

(Filicium

decipiens),

mahoni

(Swietenia mahagoni), kenari (Canarium

tanaman

melalui

commune),

Sejuta

Pohon”

kihujan/trembesi, kersen, salam (Syzygium

merupakan gerakan yang direncanakan oleh

polyanthum). Sementara itu, jenis tanaman

Pemerintah dalam rangka menghijaukan

perdu yang baik untuk mengurangi polusi

perkotaan. Gerakan ini masih sedikit sekali

udara

pelaksanaannya.

variegiatum),

penyebaran

program

“Gerakan

Oleh

sebab

itu

beringin,

adalah

puring

werkisiana,

angsana,

(Codiaeum nusa

indah

(Mussaenda sp), soka (Ixora javanica), dan

pelaksanaannya perlu dioptimalkan. Untuk memasyarakatkan RTH yang ada

kembang sepatu (Hibiscus rosa-sinensis).

perlu memberikan bimbingan, penyuluhan,

Beberapa persyaratan pengelolaan RTH

pemberian informasi, dan percontohan

pemukiman

kepada seluruh masyarakat baik melalui penyuluhan langsung kepada masyarakat percontohan

secara

langsung

maupun

pemberian informasi melalui media cetak, elektronik dan selebaran-selebaran yang lain. Pemberian informasi, penyuluhan dan percontohan bisa juga dilakukan oleh aparat-aparat RT, RW, dan Kelurahan saat melakukan kegiatan kerja bakti. Pemerintah dan pihak swasta

bisa bersama-sama

mendukung kegiatan pengelolaan RTH. Jurnal Governance Opinion

a. Luas Taman Berdasarkan arahan penataan RTH untuk rumah besar dan sedang, daerah hijau bangunan (DHB) sebesar 40%, untuk tipe kecil dan sangat sederhana sebesar 30 % untuk perkampungan sebesar 10-20%. Luas taman, pada rumah tipe besar dan sedang harusnya 40% dari lahannya berupa lahan hijau, dan rumah kecil dan sangat sederhana paling sedikit 20% atau 10% lahannya 7


Di Kabupaten

harus merupakan lahan terbuka hijau, tetapi

pohon sedangkan tipe kecil dan sangat

kenyataan di lapangan ada beberapa rumah

sederhana minimal harus ada 1 pohon.

yang tidak mempunyai RTH sama sekali di rumahnya

e. Struktur Tanaman.

b. Jarak Pondasi Bangunan Terluar

Struktur tanaman yang ada di pekarangan

dengan Jalan

jalur hijau depan rumah (berm) dan taman

Jarak pondasi bangunan terluar dari Jalan

semak,

berdasarkan aturan untuk rumah tipe besar

tanaman dalam pot.

lingkungan meliputi tanaman pohon, perdu,

adalah 7,5 meter, untuk rumah tipe sedang 4 meter, untuk rumah tipe kecil 3 meter, dan untuk rumah tipe sangat sederhana 2 meter. Jarak sempadan bangunan seperti ini untuk

pekarangan

peruntukannya

sebagai

di

perkotaan

RTH.

Tetapi

kenyataan di lapangan aturan sempadan bangunan ini tidak diterapkan dengan baik, di beberapa rumah jarak pondasi dengan jalan 0 (nol) meter.

tanaman

penutup/rumput

dan

Pengertian Peran Serta Masyarakat Suatu

proses

yang

melibatkan

masyarakat umum, dikenal sebagai peran serta masyarakat. Yaitu proses komunikasi dua arah yang berlangsung terus-menerus untuk meningkatkan pengertian masyarakat secara penuh atas suatu proses kegiatan, dimana masalah-masalah dan kebutuhan lingkungan sedang dianalisa oleh badan

c. Jumlah Pohon

yang berwenang (Canter, 1977 dalam

Pada rumah tipe besar minimal 3 pohon,

Canter

rumah sedang harus memiliki minimal 2

forward

pohon sedangkan tipe kecil dan sangat

pemerintah kepada masyarakat tentang

sederhana minimal harus ada 1 pohon.

suatu kebijakan) dan feedback information

d. Struktur Tanaman Pada rumah tipe besar minimal 3 pohon, rumah sedang harus memiliki minimal 2 Jurnal Governance Opinion

Horoepoetri,

2009).

Secara

mendefinisikan information

sederhana

sebagai

(komunikasi

feeddari

(komunikasi dari masyarakat ke pemerintah atas kebijakan itu). Dari sudut terminologi peran serta msyarakat dapat diartikan sebagai suatu 8


cara

melakukan

interaksi

antara

dua

Di Kabupaten

keputusan tersebut. Sedang dalam konteks

kelompok; Kelompok yang selama ini tidak

peran

diikutsertakan dalam proses pengambilan

kemitraan, pejabat pembuat keputusan dan

keputusan (non-elite) dan kelompok yang

anggota-anggota

selama

pengambilan

mitra yang relatif sejajar kedudukannya.

keputusan (elite). Bahsan yang lebih khusus

Mereka bersama-sama membahas masalah,

lagi, peran serta masyarakat sesungguhnya

mencari

merupakan suatu cara untuk membahas

danmembahas keputusan.

ini

melakukan

incentive material yang mereka butuhkan (Goulet, 1989 dalam Horoepoetri, 2009). Dengan

perkataan

masyarakat sebagai

lain,

merupakan “paspor”

peran insentif

serta moral

mereka

untuk

mempengaruhi lingkup-makro yang lebih tinggi, tempat dibuatnya suatu keputusankeputusan

yang

sangat

menetukan

kesejahteraan mereka.

2009 membedakan peran serta masyarakat proses

pengambilan

keputusan

berdasarkan sifatnya, yaitu yang bersifat konsultatif dan bersifat kemitraan. Dalam peran

serta

masyarakat

masyarakat

alternatif

Ternyata

yang

bersifat

merupakan

pemecahan

masih

masalah

banyakyang

memandang peran serta masyarakat sematamata

sebagai

penyampaian

informasi

(public information), penyuluhan, bahkan sekedar alat public relation agar proyek tersebut dapat berjalan tanpa hambatan. Karenanya, peran serta masyarakat tidak saja

digunakan

sebagai

sarana

untuk

mencapai tujuan, tetapi juga digunakan

Cormick, 1979 dalam Horoepoetri, dalam

serta

masyarakat

dengan

pola

hubungan konsultatif antara pihak pejabat pengambil keputusan dengan kelompok masyarakat yang berkepentingan, anggotaanggota masyarakatnya mempunyai hak untuk didengar pendapatnya dan untuk

sebagai tujuan (participation is an end itself). Disamping dikemukakan

Canter

persepsi

yang

(1977),

Cormick

(1979), Goulet (1989) dan Wingert (1979) dalam Horoepoetri, 2009 merinci peran serta masyarakat sebagai berukut : 1. Peran Serta Msyarakat sebagai suatu Kebijakan

diberi tahu, dimana keputusan terakhir tetap

Penganut paham ini berpendapat bahwa

berada

peran serta masyarakat merupakan suatu

di

tangan


pejabat

pembuat

9


kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk

masyarakat,

dilaksanakan. Paham ini dilandasi oleh

preferensi dari masyarakat tersebut adalah

suatu pemahaman bahwa masyarakat yang

masukan yang bernilai guna mewujudkan

potensial dikorbankan atau terkorbankan

keputusan yang responsif.

oleh suatu proyek pembangunan memiliki hak untuk dikonsultasikan (right to be

Strategi

pandangan

dan

4. Peran Serta Masyarakat sebagai Alat Penyelesaian Sengketa

consulted). 2. Peran Serta Masyarakat sebagai

sehingga

Di Kabupaten

Dalam konteks ini peran serta masyarakat didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi

atau

meredakan

konflik

Penganut paham ini mendalilkan bahwa

melalui usaha pencapaian konsensus dari

peran serta masyarakat merupakan strategi

pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang

untuk mendapatkan dukungan masyarakt

melandasi persepsi ini adalah bertukar

(ppublic support). Pendapat ini didasarkan

pikiran dan pandangan dapat menigkatkan

kepada suatu paham bahwa bila masyarakat

pengertian dan toleransi serta mengurangi

merasa

rasa

memiliki

akses

terhadap

pengambilan keputusan dan kepedulian masyarakat kepada pada tiap tingkatan pengambilan keputusan didokumentasikan dengan baik, maka keputusan tersebut akan memiliki kredibilitas.

ketidakpercayaan

Komunikasi

dan

kerancuan (biasess). 5.

Peran

Sera

Masyarakat

sebagai

Terapi Menurut

3. Peran Serta Masyarakat sebagai Alat

(misstrust)

persepsi

ini,

peran

serta

masyarakat dilakukan sebagai upaya untuk “mengobati” masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidak

Peran serta masyarakat didayagunakan

berdayaan (sense of powerlessness), tidak

sebagai alat untuk mendapatkan masukan

percaya diri dan perasaan bahwa diri

berupa

mereka bukan komponen penting dalam

informasi

pengambilan

dalam

keputusan.

proses

Persepsi

ini

masyaraka.

dilandasi oleh suatu pemikiran bahwa pemerintah

dirancang


untuk

melayani 10


6.

Tingkatan

dalam

Peran

Serta

Masyarakat

dengan betuk peran serta yang mempunyai kekuatan

Dari sudut kemampuan masyarakat untuk mempengaruhi proses pengambilan

Di Kabupaten

nyata

(real

power)

yang

diperlukan untuk mempngaruhi hasil akhir dari suatu proses.

keputusan, terdapat tingkatannya sendiri-

Tabel 1.1 Delapan Tangga Peran Serta

sendiri. Arnstein (1969) dalam Horoepoetri,

Masyarakat

2009

menformulasikan

peran

serta

masyarakat sebagai bentuk dari kekuatan rakyat (citizen partisipation is citizen power).

Dimana

terjadi

pembagian

kekuatan (power) yang memungkinkan masyarakat yang tidak berpunya (the havenot citizens) yang sekarang dikucilkan dari proses politik dan ekonomi untuk terlibat kelak. Singkat kata, peran serta masyarakat – menurut Arnstein – adalah bagaimana masyarakat dapat terlibat dalam perubahan sosial

yang

memungkinkan

mendapatkan kelompok

bagian yang

mereka

keuntungan

berpengaruh.

dari Lewat

typologinya yang dikenal dengan Delapan Tangga Peran Serta Masyarakat (Eight Rungs

on

the

Ladder

of

Citizen

Participation), Arnstein menjabarkan peran serta masyarakat yang didasarkan pada kekuatan masyarakat untuk menentukan suatu

produk

akhir.

Arnstein

juga

menekankanbahwa terdapat perbedaan yang sangat mendasar antara bentuk peran serta yang bersifat upacara semu (empty ritual) Jurnal Governance Opinion

Dua

tangga

sebagai

terbawah

“non

peran

dikategorikan serta”,

dengan

menempatkan bentuk-bentuk peran serta yang

dinamakan

(1)

terapi

dan

(2)

manipulasi. Sasaran dari kedua bentuk ini adalah untuk “mendidik” dan “mengobati” masyarakt

yang berperan serta.Tangga

ketiga, keempat dan kelima dikategorikan sebagai tingkat “Tokenisme” yaitu suatu tingkat peran serta dimana masyarakat didengar dan diperkenankan berpendapat, tetapi

mereka

tidak

boleh

memiliki

kemampuan untuk mendapatkan jaminan bahwa

pandangan

mereka

akan

dipertimbangkan oleh pemegang keputusan. Menurut Arnstein, jika peran serta hanya dibatasi pada tingkatan ini, maka kecil kemungkinannya ada upaya perubahan dalam masyarakat menuju keadaan yang lebih

baik.

“Tokenisme”

Termasuk adalah

(3)

dalam

tingkat

penyampaian

informasi (informing); (4) konsultasi; dan (5) peredaman kemarahan (placation). 11


Di Kabupaten

Selanjutnya Arnstein mengkategorikan tiga

meningkatkan

pengambilan

tangga teratas kedalam tingkat “kekuasaan

keputusan lingkungan (Canter, 1977 dalam

masyarakat” (citizen power). Masyarakat

Horoepoetri,

dalam tingkatan ini memiliki pengaruh

melibatkan

dalam

keputusan

terkena dampak kegiatan dan kelompok

kemitraan

kepentingan

proses

dengan

pengambilan

menjalankan

(6)

kualitas 2009).

Karena

masyarakat

yang

(interest

dengan potensial

groups),

para

(partnership) dengan memiliki kemampuan

pengambil keputusan dapat menangkap

tawar-menawar bersama-sama pengusaha

pandangan, kebutuhan dan pengharapan

atau pada tingkatan yang lebih tinggi (7)

dari masyarakat dan kelompok tersebut dan

pemdelegasian

menuangkannya

kekuasaan

(delegated

ke

dalam

konsep.

power) dan (8) pengawasan masyarakat

Pandangan dan reaksi masyarakat itu,

(citizen control). Pad tingkat ketujuh dan

sebaliknya

kedelapan, masyarakat (non elite) memiliki

keputusan untuk menentukan prioritas,

mayoritas suara dalam proses pengambilan

kepentingan dan arah yang positif dari

keputusan

sangat

berbagai faktor. Sejak proses peran serta

penuh

masyarakat haruslah terbuka untuk umum,

kebijaksanaan

peran serta masyarakat akan mempengaruhi

tertentu. Delapan tangga peran serta dari

kredibilitas (accountability) badan yang

Arnstein

bersangkutan.

mungkin mengelola

keputusan memiliki suatu ini

bahkan

kewenangan obyek

memberikan

pemahaman

akan

menolong

pengambil

Dengan

cara

kepada kita, bahwa terdapat potensi yang

mendokumentasikan perbuatan keputusan

sangat

badan

besar

untuk

memanipulasi

negara

ini,

sehingga

mampu

programperan serta masyarakat menjadi

menyediakan sarana yang memuaskan jika

suatu cara yang mengelabui (devious

masyarakat dan bahkan pengadilan merasa

method)

perlu

dan

mengurangi

kemampuan

melakukan

pemeriksaan

atas

masyarakat untuk mempengaruhi proses

pertimbangan yang telah diambil ketika

pengambilan keputusan. Tujuan dari peran

membuat keputusan tersebut. Yang pada

serta masyarakat sejak tahap perencanaan

akhirnya akan dapat memaksa adanya

adalah untuk menghasilkan masukan dan

tanggung jawab dari badan negara tersebut

persepsi yang berguna dari warga negara

atas kegiatan yang dilakukannya. Perlunya

dan

peran

masyarakat

(public

yang

interest)


berkepentingan dalam

rangka

serta

diungkapkan

msyarakat oleh

telah

pula

Prof.Koesnadi 12


Di Kabupaten

Hardjasoemantri (1990) bahwa selain itu

suatu proses peran serta masyarakat yang

memberikan

berharga

efektif memerlukan informasi yang sedini

kepada para pengambil keputusan, peran

dan seteliti mungkin, sebelum keputusan

serta

mereduksi

terakhir diambil. Sehingga, masih ada

kemungkinan kesediaan masyarakat untuk

kesempatan untuk memeprtimbangkan dan

menerima keputusan. Selanjutnya, peran

mengusulkan altenatif-alternatif pilihan; (4)

serta

Informasi

informasi

masyarakat

masyarakat

yang

akan

akan

membantu

yang

lengkap

dan

perlindungan hukum. Bila suatu keputusan

menyeluruh(comprehensive

akhir

memperhatikan

walau isi dari suatu informasi akan berbeda

keberatan-keberatan yang diajukan, maka

tergantumg keperluan bentuk kegiatan yang

akan memperkecil kemungkinan pengajuan

direncanakan, tetapi pada intinya informasi

perkara ke pengadilan. Karena masih ada

itu haruslah menjabarkan rencana kegitana

alternatif pemecahan yang dapat diambil

secara rinci termasuk alternatif-alternatif

sebelum sampai pada keputusan akhir.

lain yang dapat diambil (5) Informasi yang

diambil

dengan

Terhadap hal di atas, Hardjasoemantri melihat perlu dipenuhinya syarat-syarat berikut agar peran serta masyarakat menjadi efektif dan berdaya guna (1) Pemastian penerimaan informasi dengan mewajibkan pemrakarsa

kegiatan

mengumumkan

rencana kegiatannya. (2) Informasi Lintasbatas (transfortier information); mengingat masalah lingkungan tidak mengenal batas wilayah yang dibuat manusia, maka ada

dapat

dipahami

information);

information);

(comprehensive

seringkali

pengambilan

keputusan di bidang lingkungan meliputi masalah yang rumit, kompleks dan bersifat teknis ilmiah, sehingga haruslah diusahakan informasi tersebut mudah dipahami oleh masyarakat awam. Metode yang sering digunakan

adalah

kewajiban

untuk

membuat uraian singkat atas kegiatan yang dilakukan.

kemungkinan kerusakan lingkungan di satu

Syarat lain yang dapat ditambahkan selain

daerah akan pula mempengaruhi propinsi

yang

atau negara tetangga. Sehingga pertukaran

keharusan adanya kepastian dan upaya

informasi dan pengawasan yang melibatkan

terus-menerus untuk memasok informasi

daerah-daerah terkait menjadi penting; (3)

agar

Informasi tepat waktu (timely information);

menghasilkan informasi yang berguna bagi


telah

diuraikan

penerima

diatas,

informasi

adalah

dapat

13


Di Kabupaten

pemberi informasi. Mas Achmad Santosa

seseorang bahwa ia merupakan bagian dari

(1990)

masyarakat.

dalam

merangkum

thesisnya kegunaan

telah peran

pula serta

masyarakat, sebagai berikut :

(4)

(1) Menuju masyarakat yang lebih

Ketika seseorang langsung terlibat dalam

bertanggung jawab

proses pengambilan keputusan yang akan

kegiatan publik, akan memaksa orang yang bersangkutan untuk membuka cakrawala dan

mempertimbangkan

kepentingan publik (Mill 1990). Sehingga orang

tersebut

tidak

semata-mata

memikirkan kepentingannya sendiri, tetapi akan lebih memiliki sifat bertanggung jawab

dengan

dukungan

dan

penerimaan dari rencana pemerintah;

Kesempatan untuk berperan serta dalam

pikirannya

Menimbulkan

mempertimbangkan

mempengaruhi

kehidupannya,

mereka

cenderung akan mempunyai kepercayaan dan menerima hasil akhir dari keputusan itu. Jadi, program peran serta masyarakat menambah legitimasi dan kredibilitas dari proses perencanaan kebijakan publik. Serta menambah kepercayaan publik atas proses politik yang dijalankan para pengambil keputusan.

kepentingan bersama.

(5) Menciptakan kesadaran politik

(2) Meningkatkan proses belajar

John Stuart Mill (1963) berpendapat bahwa

Pengalaman

berperan

serta

secara

psikologis akan memberikan seseorang kepercayaan yang lebih baik untuk berperan serta lebih jauh.

peran serta pada tingkat lokal, dimana pendidikan nyata dari peran serta terjadi, seseorang akan “belajar demokrasi”. Ia mencatat bahwa orang tidaklah belajar membaca atau menulis dengan kata-kata semata, tetapi dengan melakukannya. Jadi,

(3) Mengeliminir perasaan terasing

hanya

dengan

terus

berpraktek

Dengan turut aktifnya berperan serta dalam

pemerintahan dalam skala kecil akan

suatu kegiatan, seseorang tidak akan merasa

membuat masyarakat belajar bagaimana

terasing. Karena dengan berperan serta

mempraktekkannya dalam lingkup yang

akan

lebih besar lagi.

meningkatkan


perasaan

dalam

14


(6) Keputusan dari hasil peran serta

Upaya

mencerminkan kebutuhan dan keinginan

Masyarakat Dalam Pengelolaan RTH

masyarakat

Meningkatkan

Di Kabupaten

Upaya-upaya

yang

Peran

dapat

Serta

dilaksanakan

Menurut Verba dan Nie (1972) bahw

untuk meningkatkan partisipasi masyarakat

amelalui peran serta masyarakat distribusi

dalam pengelolaan RTH, antara lain :

yang

lebih

adil

atas

keuntungan

pembangunan akan didapat, karena rentang

1. Optimalisasi RTH melalui. Ilmu dan teknologi

kepentingan yang luas tercakup dalam

memadai,

serta

penyediaan tenaga ahli:

proses pengambilan keputusan. (7) Menjadi sumber dari informasi yang

yang

a.

Penyusunan

kebutuhan

luas

berguna

minimal/ideal RTH sesuai tipologi kota.

Masyarakat sekitar, dalam keadaan tertentu

b.

akan menjadi “pakar” yang baik karena belajar

dari

pengalaman

atau

karena

pengetahuan yang didapatnya dari kegiatan sehari-hari. Keunikan dari peran serta adalah

masyarakat

dapat

mewakili

pengetahuan lokal yang berharga yang belum tentu dimiliki oleh pakar lainnya, sehingga pengetahuan itu haruslah termuat dalam proses pembuatan keputusan.

Penyusunan indikator dan tolak ukur

keberhasilan RTH suatu kota. c.

Rekomendasi penggunaan jenis-jenis

tanaman dan vegetasi endemik serta jenisjenis

unggulan

wilayah

dan

daerah untuk

untuk

penciri

meningkatkan

keanekaragaman hayati secara nasional. Penggunaa

jenis-jenis

tanaman

ini

sebaiknya memperhatikat bentuk tajuk, perakaran

dan

juga

memperhatikan

sistem

kemapuan tanaman dalam menyerap bahan

demokrasi

pencemar.

Program peran serta msyarakat membuka

1. Peningkatan kelembagaan pengelola

(8)

Merupakan

kemungkinan

komitmen

meningkatnya

akses

masyarakat ke dalam proses pembuatan keputusan (Devitt, 1974). Jurnal Governance Opinion

RTH melalui Peraturan penyusunan perundangan dukungan dari pembuat kebijakan 15


a.

Revisi dan penyusunan payung hukum

c.

bersifat

menjabarkan

peraturan

di

d. Perlombaan antar kota, antar wilayah, antar subwilayah untuk mening-katkan

atasnya dan tidak boleh bertentangan

apresiasi, partisipasi, dan responsibility

dengan peraturan di atasnya. b. Penyusunan

Pedoman

terhadap ketersediaan tanaman dan Umum

:

terhadap kualitas lingkungan kota yang

Pembangunan RTH, Pengelolaan RTH. c. Penyusunan mekanisme insentif dan

sehat dan indah. e.

disinsentif.

Peningkatan luas RTH privat. Perumahan dengan kondisi RTH yang

d. Pemberdayaan dan peningkatan peran

cukup luas dan terjaga maka nilai

serta masyarakat.

ekonomis akan tinggi, karena nilai kenyamanannya baik (Sumarmi, 2006).

1. Peningkatan peran stake holders dan dukungan masyarakat a. Pencanangan

Penegasan model kerjasama antar stake holders.

dan perundangan (UU, PP,Permen). Peraturan-peraturan yang lebih bawah

Di Kabupaten

Gerakan

c. Instruksi Menteri : Bangun,

1.

Inmendagri

No.

14/1988

tentang

Pelihara, dan Kelola RTH (contoh

Penataan Ruang Terbuka Hijau di

Gerakan Sejuta Pohon, Satu pohon satu

Wilayah Perkotaan.

jiwa, Rumah dan Pohonku, Sekolah Hijau,

Koridor

Hijau

dan

Sehat,

dll).RTH mendukung fungsi ekologis, sosial budaya dan arsitektural yang dapat memberi manfaat ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. b. Penyuluhan dan pendidikan melalui berbagai media

2. Inmen PU No. 31/IN/N/1991 tentang Penghijauan dan Penanaman Pohon di

Sepanjang

Jalan

di

Seluruh

Indonesia. Peran Serta Masyarakat Kampus Kampus sebagai bagian dari wilayah kota merupakan area untuk perkembangan RTH kota. Dan di dalam kampus setiap harinya


16


Di Kabupaten

merupakan tempat berkumpul semua sivitas

yaitu sekolah yang memiliki komitmen dan

akademika yang memerlukan O2 untuk

secara

memenuhi kebutuhan kesehatannya. Ada

program-program

berbagai macam cara kebijakan kampus

menginternalisasikan nilai-nilai lingkungan

untuk menyediakan RTH, ada yang berupa

ke

pengembangan

(Anonimous, 2005).

taman

kampus,

hutan

kampus, jalur hijau jalan dalam kampus, lapangan olah raga yang ditanami rumput, area

parkir

hijau

terbuka,

dan

lain

sebagainya Salah satu system yang dapat diterapkan adalah sistem zoning yang telah dibuat

direncanakan.

Sistem

tersebut

dikembangkan dengan masa bangunan paling tidak menggunakan 5 lantai dengan tujuan agar area hijau dapat dipertahankan, bahkan bisa ditingkatkan dengan memindah area parkir yang sekarang ke area parkir bertingkat yang terpusat di bagian tepi kampus. Sehingga bekas area parkir bisa dimanfaatkan untuk RTH mungkin tidak dalam bentuk taman, tetapi lebih dalam bentuk hutan kampus.

sistematis

dalam

Program

mengembangkan untuk

seluruh

sekolah

aktifitas

hijau

sekolah

dikembangkan

melalui lima kegiatan utama yaitu: (1) pengembangan lingkungan, kawasan

kurikulum

berwawasan

(2)

peningkatan

sekolah

dan

kualitas

lingkungan

sekitarnya, (3) pengembangan pendidikan berbasis komunitas, (4) pengembangan sistem pendukung yang ramah lingkungan dan (5) pengembangan manajemen sekolah berwawasan lingkungan. Wujud dari sekolah/kampus hijau, bahwa sekolah/kampus memiliki kurikulum yang berwawasan lingkungan. Sekolah/kampus mempunyai rancang bangun, penggunaan bahan dan pemeliharaan prasarana dan

Partisipasi Dosen dan Guru

sarana berdasarkan pada prinsip-prinsip

Sekolah hijau merupakan sekolah yang

memiliki manajemen yang berwawasan

memiliki

dalam

lingkungan, didukung oleh komunitas di

pendidikan lingkungan hidup, artinya dalam

luar sekolah dan memiliki perilaku peduli

segala

lingkungan.

kebijakan

positif

aspek

mempertimbangkan

ramah

kegiatannya aspek

lingkungan.

Sekolah/kampus

lingkungan

(Susilo, 2001). Selain itu sekolah hijau Jurnal Governance Opinion

17


Di Kabupaten

Berkaitan

unsur-unsur

dengan

pengembangan

kurikulum yang berwawasan lingkungan Geografi/IPS

Geografi

menerapkan

kurikulum hijau ini mulai dari tingkat TK sampai perguruan tinggi. Sehingga seorang guru/dosen

Geografi

harus

mampu

menerapkan kurikulum hijau tersebut dalam pembelajarannya. Di bawah ini beberapa cuplikan

indikator

untuk

mencapai

Kompetensi Dasar dalam pembelajaran

2. Mendeskripsikan lingkungan. 3. Mendeskripsikan

arti

penting

lingkungan bagi kehidupan. 4. Mendeskripsikan

bentuk-bentuk

kerusakan lingkungan hidup. 5. Mendeskripsikan

contoh

usaha

pelestarian lingkungan hidup.

Geografi/IPS Geografi: 6. Mendeskripsikan a. Di Tingkat SD 1.

kependudukan

Menjelaskan lingkungan rumah sehat

dan perilaku dalam menjaga kebersihan rumah. 2.

dan

dampaknya

terhadap pembangunan. 7. Mendeskripsikan

upaya

penanggulangan dalam pembangunan

Memelihara lingkungan alam dan

buatan di sekitar rumah. 3.

permasalahan

berwawasan lingkungan. 8. Mendeskripsikan peranan Amdal dalam

Menunjukkan jenis dan persebaran

sumber daya alam serta pemanfaatannya

pengelolaan

lingkungan

dan

perencanaan proyek pembangunan.

untuk kegiatan ekonomi di lingkungan

Dengan

setempat.

tersebut hendaknya tidak hanya pada

hijau

dengan permasalahan lingkungan tetapi

1. Mendeskripsikan

permasalahan dan

penanggulangannya Pembangunan berkelanjutan. Jurnal Governance Opinion

kurikulum

pencaian tuuan kognitip yang berkaitan

b. Di Tingkat SMP

lingkungan

menerapkan

upaya dalam

diharapkan sampai pada pembentukan sikap atau

karakter

yang

mampu

mencitai

lingkungan. Hal tersebut bisa dicapai dengan berbagai model pembelajaran yang 18


mengacu

pada

pemecahan

Di Kabupaten

berbagai

positif terhadap RTH tidak menentukan

permasalahan lingkungan (Sumarmi, 2006).

tingginya seseorang dalam mengelola RTH di lingkungannya. Hal ini sesuai dengan

SIMPULAN

teori

Peran Serta masyarakat dalam pengelolaan RTH dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi pengetahuan, persepsi, dan sikap) dan faktor eksternal (sosial, ekonomi, budaya, luas tanah, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW),

Peran

pemerintah

dalam

mendorong pelaksanaan RTH, Penegakan hukum yang berkaitan dengan Penataan ruang dan RTH).

disonansi

kognitif

(cognitive

dissonance) (Festinger dalam Sears, 1985). Dalam teori disonansi kognitif situasi perilaku tidak sesuai dengan sikap. Seorang individu

melakukan

tindakan

tetapi

tindakannya tidak sesuai dengan yang dia pikirkan

sehingga

seseorang

yang

mempunyai sikap positif terhadap RTH tetapi belum tentu mereka berpartisipasi secara baik dalam mengelola RTH di lingkungannya tersebut. Untuk menarik supaya orang bersikap konsisten antara apa

Untuk menjaga RTH sebagai paru-paru

yang dia pikirkan dengan yang dilakukan

kota memerlukan parti sipasi masyarakat.

perlu ditingkatkan melalui pembelajaran

Konsistensi perilaku/peran serta masyarakat

tentang lingkungan sejak dini, sehingga dia

dalam pengelolaan RTH dipengaruhi oleh

tidak hanya tahu tetapi mempunyai sikap

sikap.

yang

Berkaitan

dengan

hal

tersebut

baik,

bahkan

mengelola

konsistensi, Postulat variasi independent,

Geografi/IPS Geografi sejak SD sampai PT

Postulat konsistensi tergantung. Secara

Standar Kompetensi, Kompetensi Dasar

umum para ahli menganggap bahwa sikap

dan Indikatornya banyak memuat hal-hal

menentukan perilaku/peran serta. Berkaitan

yang

dengan pengelolaan RTH seseorang yang

lingkungan

mempunyai

akan

partisipasinya terhadap pengelolaan RTH

mengelola RTH di lingkungannya secara

meningkat. Selain itu untuk meningkatkan

baik, tetapi kemungkinan lain bahwa

peran serta masyarakat dalam mengelola

kondisinya itu terbalik, yaitu sikap yang

RTH dengan memberikan doronga yang

positif

dia

bisa Jurnal Governance Opinion

berkaitan

Dalam

dalam

ditemukan tiga postulat yaitu: Postulat

sikap

RTH.

terampil

dengan

termasuk

dilakukan

RTH,

oleh

kurikulum

pelestarian Sehingga

tokoh 19


masyarakat/pemerintah untuk mengelola RTH tersebut. juga membuat RTRW yang jelas termasuk RTH, serta menerapkan aturan hukum yang tegas berkaitan dengan pengelolaan RTH. DAFTAR PUSTAKA Depdagri. 1988. Instruksi Menteri Dalam Negeri No.14 Tahun 1988 tentang Penataan RTH di Wilayah Perkotaan. Hakim

Rustam, dkk, 2008. Persepsi Masyarakat Terhadap Aspek Perencanaan RTH Kota Jakarta. FALTL Universitas Trisakti. Jakarta.

Horoepoetri Arimbi dan Mas Achmad Dantoso, 2009. Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan. Jakarta. Rineka Cipta. Irwan.1994.Pengelolaa RTH di pemukiaman Pondok Indah dan Bintaro. Bogor.Disertasi tidak di publikasikan .IPB. Jull Daneil, 1996. Mengukur Sikap Sosial. Bumi aksara, Jakarta. Nirwono Joga, Sabtu, 02 Januari 2010 08:12 Ruang Terbuka Hijau Berfungsi Sebagai Spon. Redaksi Biruvoice Nuansa Biru Arsitektur Lanskap. Pendong, Dintje Fientje. 1998. Studi Keanekaragaman Tanaman Pekarangan Serta Hubungannya Dengan Pengetahuan, Sikap dan Jurnal Governance Opinion

Di Kabupaten

Keadaan Sosial Ekonoi Penduduk di Kota Malang. Malang: Tesis tidak diterbitkan PPS Universitas Negeri Malang. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan Rahardjo,S dkk. 2000. Berbagai Faktor yang Berpengaruh Terhadap Perluasan Wilayah Tutupan pada Daerah Permukiman di Depok. Makalah seminar dan lokakarya . Yogyakarta. UGM. Singarimbun. 1995. Metode Penelitian Survai. Jakarta. LP3ES. Sumarmi, 2006. Upaya peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan RTH. Naska Pidato Pengukuhan Guru Besar UM. Malang. Tim Departemen ARL Faperta IPB. 2005. Ruang Terbuka Hijau (Rth) Wilayah Perkotaan. Lab. Perencanaan Lanskap Departemen Arsitektur Lanskap Fakultas Pertanian – IPB Tuwoso, dkk. 1999. Tingkat Polusi Udara Pada Jalan-jalan Protokol di Kota Malang. Malang: Lembaga Penelitian Universitas Negeri Malang. Undang-unadang Nomer 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang Utaya, Sugeng dkk. 1995. Pemetaan Pulau Bahang di Kotamadya Malang. 20



Di Kabupaten

21

Persepsi Masyarakat Terhadap Kinerja Kpud Dalam Pelaksanaan Pilkada Langsung 2008

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KINERJA KPUD DALAM PELAKSANAAN PILKADA LANGSUNG 2008 (Studi pada masyarakat Desa Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai ) Drs.Sutarto, M.Si

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Darma Agung Medan)

ABSTRAK Pilkada Langsung merupakan sebuah loncatan besar dalam perkembangan demokrasi di negara kita, dimana rakyat dapat dengan langsung memberikan suaranya untuk memilih seseorang yang bakal menjadi pemimpin mereka kelak. Tahun 2008 yang lalu beberapa wilayah di Tanah Air melaksanakan perhelatan besar ini. Salah satunya adalah Kabupaten Serdang Bedagai yang baru terbentuk hasil pemekaran akibat imbas dari penerapan otonomi daerah. Hasil akhir dari pemilihan yang berjalan dengan jujur dan adil dan memberikan kepuasan tersendiri bagi masyarakat merupakan prestasi yang baik bagi KPUD. Lembaga Independen ini harus mampu untuk menciptakan citra yang baik dimata masyarakat sehingga masyarakat juga memberikan persepsi yang baik terhadap kinerja mereka selama proses penyelenggaraan Pilkada Langsung 2008 yang telah berlalu. tersebut melalui Pilkada. Namun setelah

PENDAHULUAN

Pilkada Langsung diselenggarakan harapan

Latar Belakang Masalah

dan keinginan masyarakat tidak dapat

Pemilihan Kepala Daerah atau

diwujudkan secara nyata. Bahkan Pilkada

yang sering kita singkat dengan Pilkada

Langsung menunjukkan sebuah gambaran

memberikan

yang hanya menjadikan masyarakat sebagai

secercah

harapan

bagi

perkembangan demokrasi di Tanah Air.

sarana

Sekitar setahun yang lalu atau pertengahan

Masyarakat

Tahun 2008, beberapa wilayah di Indonesia

kesempatan untuk menghadirkan seorang

merealisasikan harapan tersebut dengan

calon yang mereka kenal dan mereka

turut aktif mengambil bagian dalam proses

anggap mampu untuk menjadikan seorang

Pemilihan Kepala Daerah secara langsung.

pemimpin

Masyarakat selama ini mengidam-idamkan

kesempatan tersebut. Kesempatan yang ada

sosok pemimpin atau Kepala Daerah yang

hanya dimilki oleh partai-partai politik yang

berkualitas,

jawab,

menghadirkan seorang calon yang mereka

aspiratif serta peka terhadap kepentingan

anggap loyal terhadap partainya tetapi tidak

mereka

terhadap

penuh

dapat

tanggung

mewujudkan


keinginan

untuk

memperoleh

yang

kekuasaan.

seharusnya

justru

masyarakat

tidak

memilki

mandapatkan

selaku

pemegang 21


kedaulatan tertinggi. Akibatnya setelah

memilih

menduduki

penyelenggaraan

jabatan

tertentu

dalam

kepala

daerahnya Pilkada

melalui Langsung.

pemerintahan, hanya kepentingan partainya

Masyarakat bebas dan bertanggungjawab

saja

dan

untuk siapa yang akan menjadi pemimpin

diutamakan, sehing apa yang diamantkan

mereka sesuai dengan kriteria yang mereka

masyarakat kepada mereka tidak dapat

tetapkan. Tinggi rendahnya kualitas dari

diwujudkan.

Kepala Daerah sepenuhnya diserahkan

yang

akan

diperjuangkan

Bagi segelintir kelompok dalam masyarakat, Pilkada Langsung sering juga

kepada masyarakat didaerah tanpa ada campur tangan pemerintah pusat.

dianggap sebagai kesempatan untuk bagi-

Jika sosialisai tidak diberikan

bagi uang. Masyarakat cukup tahu bahwa

seara jelas dan berkesinambungan, dapat

diperlukan biaya yang sangat besar untuk

menimbulkan masalah dalam pelaksanaan

memenangkan kompetisi dalam Pilkada

Pilkada Langsung itu sendiri. Seperti yang

Langsung. Sehingga istilah "money politic"

terjadi pada Kabupaten Serdang Bedagai

sudah tidak asing lagi bagi mereka. Seolah-

yang dapat dikatakan sebagai Kabupaten

olah ada sebuah kerjasama yang saling

yang masih baru. Diantara 17 Kecamatan

menguntungkan

yang

yang termasuk dalam wilayah Serdang

menginginkan kekuasaan tersebut dengan

Bedagai, ada sebuah Kecamatan yang tidak

masyarakat

ingin mengikuti Pilkada Langsung. Hal ini

antara

yang

calon

membutuhkan

uang

sebagai penopang hidup mereka.

disebabkan karena masyarakat setempat

Namun UU No.32/2004 Tentang Pemerintahan Daerah tentang

yang membahas

pemerintahan

termasuk

dalam

wilayah

Kabupaten

dan

Serdang Bedagai. Namun setelah mendapat

mengandung semangat pelaksanaan Pilkada

penjelasan lebih lanjut, akhirnya daerah ini

Langsung pada hakekatnya tidak hanya

bersedia

bertujuan

Langsung.

untuk

demokratisasi merupakan otonomi Semua

daerah

merasa bahwa masyarakat mereka tidak

mengoptimalkan

didaerah, perwujudan

daerah wilayah

yang dalam

mengikuti

Pilkada

melainkan

KPUD yang memiliki kewajiban

prinsip

untuk melaksanakan setiap tahapan-tahapan

seluas-luasnya.

administratif dalam proses penyelenggaraan

dari

tingkatannya

masing-masing diberi kesempatan untuk


untuk

Pilkada

Langsung

sudah

sepantasnya

memberikan keterangan yang memadai 22


bagi

masyarakat.

Mulai

tahapan

2. Untuk mengetahui bagaimana proses

pendaftaran pemilih hingga pada saat

berlangsungnya Pilkada Langsung di

pelantikan

Kabupaten Serdang Bedagai.

bagi

dari

pasangan

yang

memenangkan Pilkada Langsung. Sehingga persepsi yang diberikan melalui penilaian yang dilakukan oleh masyarakat terhadap KPUD tidak hanya berdasarkan kesenangan hati saja tetapi juga berdasarkan rasionalitas dan fakta yang ada. Oleh karena itu, penulis merasa

3. Untuk mengetahui hal-hal apa saja yang menjadi kendala bagi KPUD dalam

kinerja KPUD dalam pelaksanaan Pilkada Langsung

yang

telah

diselenggarakan,

sehingga judul dari penelitian ini adalah persepsi

masyarakat

KPUD

dalam

terhadap

pelaksanaan

kinerja Pilkada

Langsung 2008, (Studi pada masyarakat Desa Lidah Tanah Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai).

tugas

dan

tanggung jawab selama proses Pilkada Langsung. Manfaat Penelitian

tertarik untuk melakukan penelitian tentang bagaimana persepsi masyarakat terhadap

melaksanakan

Bagi

penulis,

penelitian

ini

diharapkan agar menambahkan wawasan dan pengetahuan serta kemampuan berpikir dalam melihat dan menganalisa gejalagejala yang muncul dalam masyarakat. Dan juga dapat menjadi masukan bagi penulis akan

pengetahuan

tentang

persepsi

masyarakat terhadap kinerja KPUD dalam pelaksanaan Pilkada Langsung didaerah. 1. Secara

teoritis,

penelitian

ini

diharapkan berguna bagi perbaikan dan

Tujuan Penelitian Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah :

pengembangan kearah yang lebih baik dari proses Pilkada Langsung itu sendiri.

1. Untuk mengetahui bagaimana persepsi

2. Secara praktis, diharapkan berguna bagi

atau pandangan masyarakat terhadap

masyarakat Desa Lidah Tanah agar

kinerja dari KPUD dalam pelaksanaan

lebih memahami dan mengerti makna

Pilkada

dari keberadaan KPUD dalam Pilkada

Langsung

Serdang Bedagai.


di

Kabupaten

Langsung.

23


dipakai

Pilkada Langsung Pilkada

merupakan

dalam

Pemilu

2004,

Yakni

rekrutmen

Langsung, Umum, Bebas dan Rahasia serta

publik, yaitu penyeleksian rakyat terhadap

Jujur dan Adil. Rumusan mengenai azas-

tokoh-tokoh yang mencalonkan diri sebagai

azas Pilkada Langsung tertuang dalam

Kepala

Gunernur/Wakil

Pasal 56 ayat (1) UU No.32/2004 dan

Gubernur maupun Bupati/Wakil Bupati

ditegaskan kembali pada Pasal 4 ayat(3) PP

atau Wali Kota/Wakil Wali Kota. Dalam

No.6/2005.

kehidupan

Selengkapnya bunyi pasal 56 ayat (1)

Daerah,

baik

politik

didaerah,

Pilkada

merupakan salah satu kegiatan, yang

berbunyi :

nilainya equivalensi tersebut ditunjukkan

“Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

dengan kedudukan yang sejajar antara

dipilih dalam satu pasangan calon yang

Kepala Daerah dan DPRD. Hubungan

dilaksankan secara demokratis berdasarkan

kemitraan

asa Langsung, Umum, Bebas Rahasia, Jujur

dijalankan

melaksankan

dengan

fungsi

cara

masing-masing

dan Adil. “

sehingga terbentuk mekanisme check and balance.

Oleh

sesungguhnya

karena merupakan

itu,

Pilkada

bagian

dari

sistem politik didaerah. Karena merupakan

untuk

memunculkan

konflik

sangatlah

besar. Agar dapat dilakukan pencegahan maka perlu diberlakukan larangan dan

Pilkada

Langsung

pemberian dan pemberian sanksi atas

implementasi

demokrasi

pelanggaran larangan tersebut.

partisipatoris, maka nilai-nilai demokratis menjadi

Dalam Pilkada Langsung potensi

parameter

keberhasilan

Pemungutan Suara Indikator terpenting dalam pemilihan

pelaksanaan proses kegiatan. Nilai-nilai

berkualitas

tersebut

pemungutan suara oleh rakyat sebab benar-

diwujudkan

melalui

azas-azas

adalah

dilaksanakannya

Pilkada Langsung.

benar mencerminkan implementasi azas-

Sebagai implikasinya pelaksanaan tahapan-

azas Pilkada Langsung. Yakni Langsung,

tahapankegiatan diatas harus menegakkan

Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan adil.

dan menjunjung tinggi nilai objektivitas,

Pemungutan

keterbukaan, keadilan dan kejujuran.

pencurahan dan pertimbangan warga untuk

Azas Yang dipakai dalam Pilkada Langsung sana persis dengan azas yang


suara

adalah

proses

memilih calon berdasarkan informasi dan data yang diperoleh pada masa kampanye. 24


Sistem

pemungutan

suara

dalam

Pilkada Langsung yang dirumuskan dalam UU

No.32/

Tahun

memungkinkan

2004

penegakkan

hak

sangat pilih

universal dan penegakkan prinsip one person, one vote, one value (Satu Orang, Satu

Pilihan,

pemungutan secara

teknis

Satu

suara

Nilai).

Pilkada

penegakkan

Dalam

Langsung, hak

pilih

universal dilakukan dengan berbagai cara antar lain : 1. Pemungutan suara dilakukan pada hari libur atau hari yang diliburkan 2. Lokasi TPS ditempat yang mudah dijangkau, termasuk oleh penyandang cacat, serta menjamin setiap pemilih dapat memberikan suaranya secara langsung, bebas dan rahasia. 3. KPPS

memberikan

penjelasan

mengenai tata cara pemungutan suara 4. Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos salah satu pasangan calon

pekerja lepas pantai dan tempat-tempat lain. Penghitungan Suara Penghitungan

pemilihan. Jumlah besar sengketa Pemilu atau

Pilkada

yang menjalani rawat inap dirumah sakit atau sejenisnya, yang sedang mengalami hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal diperahu atau


berkaitan

dengan

hasil

penghitungan suara. Kegiatan penghitungan suara membutuhkan ketelitian, ketetapan, kecepatan dan kehati-hatian ekstra agar hasil suara valid (benar) dan reliabel(dapat dipercaya). Agar hasil penghitungan suara valid dan reliabel, beberapa pra kondisi harus

terpenuhi.

Pra

kondisi

tersebut

merupakan elemen-elemen dalam suatu sistem yang terkendali. Elemen-elemen tersebut mencakup : 1. Prosedur

dan

tata

cara

penghitungan meliputi : -

Sebelum penghitungan suara di TPS terlebih dahulu dihitung jumlah

5. Penggantian surat suara apabila terjadi 6. Disediakan TPS khusus bagi pemilih

merupakan

tahapan kegiatan paling riskan dalam suatu

dalam surat suara kekeliruan dalam memberikan suara

suara

pemilih

yang

menggunakan hak pilih nya. -

Penghitungan suara dilakukan dari tingkat bawah berlanjut sampai tingkat teratas

2. Penetapan

alokasi

waktu

penghitung Pembatasan atau penetapan alokasi waktu

merupakan

bagian

dari 25


mekanisme

kontrol

dalam

penghitungan suara.

vlue,

3. Pelaksanaan yang adil dan jujur Persyaratan

Prinsip one person, one Vote, one

penting

sangat

penting

dalam

penghitungan suara. Setiap satu

bagi

suara begitu berarti dan sangat

pelaksanaan penghitungan suara

menentukan. Oleh sebab itu, proses

adalah sikap adil dan jujur. Berarti

penghitungan

tindakan dan bersikap sama dalam

tehadap seluruh suara dan tidak

perhitungan suara terhadap semua

berdasarkan sampel

calon. Penghitungan suara yang jujur

dimaksud

melakukan

agar

tidak

manipulasi,

baik

pengurangan maupun penambahan suara Akses masyarakat harus dibuka dalam

proses

penghitungan suara 6. Kesaksian juga merupakan bagian dari kontrol dalam penghitungan mengurangi penghitungan

saksi

kesalahan dan

untuk dalam

mencegah

terjadinya manipulasi suara. Kriteria keabsahan suara harus tegas,

jelas

dan

tidak

menimbulkan banyak penafsiran. Sehingga penghitungan suara akan terkontrol 8. Penghitungan menyeluruh


Kepala

Daerah/Wakil Kepala Daerah terpilih, pengesahan dan Pelantikan. Output memenangkan

dari

proses

Pilkada

kompetisi,

yaitu

pada

tahapan penetapan calon terpilih. Penetapan pasangan

calon

terpilih

dilakukan

calon terpilih ditetapkan dalam rapat pleno yang diadakan oleh KPUD yang khusus menganggendakan

penetapan

pasangan

calon terpilih. Hasil penetapan tersebut kemudian disampaikan kepada DPRD. Kemudian, pasangan

7. Kriteria Keabsahan suara dibuat

Calon

berdasarkan perolehan suara. Pasangan

5. Mekanisme kesaksian.

suara. Keberadaan

Pasangan

dilakukan

Langsung adalah terpilihya pasangan calon

4. Akses publik yang terbuka lebar-lebar

Penetapan

suara

calon

sebelum terpilih,

pelantikan DPRD

mengusulkan pengesahan kepada Presiden (untuk Gubernur/Wakil Gubernur) atau kepada Menteri Dalam Negeri atas Nama Presiden(untuk

Bupati/Wakil

Bupati).

Proses Pilkada Langsung diakihir dengan pelantikan pasangan calon terpilih dalam rapat paripurna DPRD Gubernur/Wakil 26


Gubernur dilantik oleh Menteri Dalam

artinya ada kriteria khusus terhadap sampel

Negeri

yang akan diambil.

Atas

nama

Presiden

dan

Bupati/Wakil Bupati dan Wali kota/ Wakil Walikota dilantik oleh Gubernur atas nama Presiden.

masyarakat

di

dilakukan

Desa

Lidah

penelitian

ini

penulis

dengan 2 cara, yaitu :

Lokasi Penelitian ini

Dalam

menggunakan teknik pengumpulan data

METODOLOGI PENELITIAN Penelitian

Tekhnik Pengumpulan Data

pada Tanah,

Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai.

1. Pengumpulan

data

primer,

pengumpulan

data

yang

adalah

dilakukan

secara langsung pada lokasi penelitian. Data primer tersebut dilakukan denngan instrumen penelitian sebagai berikut : a. Metode Observasi.

Populasi Populasi adalah keseluruhan obyek

Melakukan pengamatan terhadap

penelitian yang terdiri dari data yang

fenomena-fenomena yang berkaitan

memilki

dengan

karakteristik

tertentu

dalam

penelitian. (Masri Singarimbun, 1995 : 73). Dari pengertian diatas, maka yang menjadi populasi dalam penelitian ini

fokus

penelitian

serta

mencatatnya dalam catatan peneliti (field-note) b. Metode Angket (kuesioner).

adalah jumlah keseluruhan dari penduduk

Pemberian daftar pertanyaan secara

yang

tertutup kepada responden yang

menjadi

peserta

pemilih

dalam

pelaksanaan Pilkada Langsung Tahun 2008

dilengkapi

yang lalu yang ada pada Desa Lidah Tanah

alternatif jawaban.

Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai yang berjumlah 2100 orang.

Dengan demikian yang menjadi penelitian ini adalah dari jumlah populasi (2100 orang) yaitu 450 orang. Dalam

penelitian

ini

penulis

mengambil sampel pad purposive yang


beberapa

c. Metode Wawancara Pedoman digunakan

Sampel

dengan

wawancara adalah

yang

bentuk

seni

struktur. Dalam hal ini, peniliti mewancari

responden

dengan

sejumlah pertanyaan yang telah disusun,

kemudian

pertanyaan

tersebut satu persatu diperdalam

27


untuk

mencari

informasi

lebih

ilmiah, tulisan, karangan ilmiah

lanjut.

yang berkaitan dengan penelitian.

2. Pengumpulan data sekunder, adalah pengumpulan

data

yang

b. Studi Dokumentasi.

dilakukan

Teknik

ini

dengan

melakukan

melalui studi pustaka, terdiri dari :

menelaah catatan tertulis, arsip

a. Penelitian Keperpustakaan

yang menyangkut masalah yang

Pengumpulan diperoleh

data-data

melalui

yang

diteliti pada lokasi penelitian.

buku-buku

PENYAJIAN DAN ANALISA DATA Penyajian Data Berikut ini adalah tabulasi dari data-data yang diperoleh dilapangan. Tabel 1. Distribusi Responden berdasarkan jenis kelamin No

Kategori

Frekuensi

Persentase

1

Perempuan

331

47%

2

Laki-laki

119

53%

450

100%

Total Sumber : hasil keusioner penelitian 2008 Berdasarkan distribusi responden diatas

laki-laki

dengan

perempuan.

Untuk

dapat kita lihat bahwa penduduk di Desa

perempuan sebanyak 35% atau 119 orang

Lidah Tanah yang menjadi pemilih dalam

dan laki-laki sebanyak 65% atau 331 orang.

Pilkada Langsung hampir seimbang antara Tabel 2. Distribusi Responden berdasarkan umur. No

Kategori

Frekuensi

Persentase

1

20-35 Tahun

138

28%

2

36-50 Tahun

215

52%

≥ 50 Tahun

97

20%

Total

450

100%

3

sumber : hasil kuesioner penelitian 2008


28


Secara umum dapat disimpulkan bahwa

besar diantara ketiga kategori umur yaitu

penduduk yang berumur 35-50 tahun yang

sebanyak 53%. Sedangkan untuk penduduk

antusias mengikuti Pilkada Langsung. Hal

yang berusia lanjut (diatas 50 tahun) hanya

ini dapat dilihat dari persentase yang paling

sebesar 20%.

Tabel 3. Distribusi Responden berdasarkan Tingkat Pendidikan No

Kategori

Frekuensi

Persentase

1

Tidak Sekolah

19

2%

2

SD

83

9%

3

SMP

198

47%

4

SMA

124

36%

5

Sarjana

26

6%

450

100 %

Total Sumber : hasil kuesioner penelitian 2008 Berdasarkan distribusi responden yang ada

masing dalam persentase sebesar 45%.

diperoleh keterangan mengenai tingkat

Sedangkan untuk tingkat SD sebanyak 83

pendidikan responden. Adapun responden

atau 9% dan untuk tingkat SMP serta SMA

yang masuk dalam kategori tidak sekolah

masing-masing 47 dan 36%.

dan serjana hampir seimbang. MasingTabel 4. Distribusi Responden berdasarkan jenis pekerjaan No

Kategori

Frekuensi

persentase 50%

1

Bertani

225

2

Guru

47

3

PNS

24

4

Wiraswasta

98

5

Lain-lain

56

Total

450

10% 6% 20% 14% 100%

Sumber : hasil kuesioner penelitian 2008


29


Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa

termasuk didalamnya pengangguran

sebagian besar dari penduduk didesa Lidah

ataupun kombinasi dari kategori jenis

Tanah bekerja sebagai petani 50%.

pekerjaan yang lain yang ada pada desa

Sedangkan untuk kategori lain-lain

tersebut.

Tabel 5. Distribusi responden berdasarkan pemahaman tentang Pilkada Langsung No

Kategori

Frekuensi

persentase

1

Sangat Mengerti

100

30%

2

Mengerti

312

60%

3

Kurang Mengerti

38

10%

450

100%

Total sumber : hasil kuesioner penelitian 2008 Dari tabel distribusi diatas dapat diketahui

Pilkada Langsung sebesar 60% sedangkan

bahwa penduduk yang memilki pemahaman

selebihnya yaitu sebanyak 10% menyatakan

yang jelas mengenai makna dari Pilkada

memahami makna dari pelaksanaan Pilkada

Langsung hanya sebesar 30% sedangkan

Langsung.

yang kurang memahami pelaksanaan Tabel 6. Distribusi responden berdasarkan sumber informasi tentang pelaksanaan Pilkada Langsung No

Kategori

Frekuensi

persentase

1

Petugas KPUD

40

10%

2

Perangkat Desa

178

38%

3

Orang Lain/tetangga

232

52%

450

100%

Total sumber : hasil kuesioner penelitian 2008 Berdasarkan

tabel

diatas

distribusi

Pilkada Langsung dari perangkat desa

responden diatas diketahui bahwa pada

seperti Kades atau Sekdes dan juga dari

umumnya penduduk Desa Lidah Tanah

tetangga mereka.

memperoleh informasi tentang pelaksanaan


30


Tabel 7. Distribusi responden berdasarkan manfaat dari pelaksanaan Pilkada secara Langsung No

Kategori

Frekuensi

persentase

1

Sangat Bermanfaat

167

37%

2

Bermanfaat

218

49%

3

Kurang Bermanfaat

65

14%

450

100%

Total sumber : hasil kuesioner penelitian 2008 Berdasarkan

tabel

distribusi

diatas

Pilkada secara langsung. Hal ini dapat

diketahui rata-rata penduduk Lidah Tanah merasakan

manfaat

dari

dilihat dari persentase diatas.

pelaksanaan

Tabel 8. Distribusi responden berdasarkan kelancaran proses berlangsungnya Pilkada secara Langsung No

Kategori

Frekuensi

persentase

1

Sangat Lancar

57

12%

2

Lancar

325

72%

3

Kurang Lancar

68

16%

450

100%

Total sumber : hasil kuesioner penelitian 2008 Sebagian besar penduduk Lidah Tanah

berjalan dengan lancar, terlihat dari jumlah

berpendapat bahwa Pilkada Langsung

persentase.

Tabel 9. Distribusi responden berdasarkan pemahaman mengenai tugas dan fungsi KPUD No

Kategori

Frekuensi

persentase

1

Sangat Mengerti

26

15 %

2

Mengerti

167

34 %

3

Kurang Mengerti

257

51 %

450

100%

Total sumber : hasil kuesioner penelitian 2008 Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa penduduk masih belum


31


sepenuhnya mengerti akan tugas dan fungsi

KPUD walau pengertian mereka terbatas.

KPUD. Sebagian mengerti akan tugas Tabel 10. Distribusi responden berdasarkan pengadaan sosialisasi mengenai Pilkada Langsung dari petugas KPUD No

Kategori

Frekuensi

persentase

1

Sering

0

0%

2

Pernah

132

26 %

3

Tidak Pernah

318

74 %

450

100%

Total sumber : hasil kuesioner penelitian 2008 Bahwa rata-rata penduduk Desa Lidah

mengenai Pilkada Langsung dari petugas

Tanah tidak pernah mendapat sosialisasi

KPUD. Dan sedikit mendapat sosialisasi

Tabel 11. Distribusi responden berdasarkan penyediaan logistik saat Pilkada secara Langsung berjalan. No

Kategori

Frekuensi

persentase

1

Sering

0

0%

2

Pernah

132

26 %

3

Tidak Pernah

318

74 %

450

100%

Total sumber : hasil kuesioner penelitian 2008 Berdasarkan tabel distribusi responden

berlangsung

diatas

kedatangannya di TPS.

bahwa

penyediaan

penduduk

logistik

berpendapat

selama

telah

memadai

walaupun

Pilkada

Tabel 12. Distribusi responden berdasarkan kesesuaian penyelenggaraan kampanye terhadap peraturan yang ada. No

Kategori

Frekuensi

persentase

1

Sangat sesuai

48

13 %

2

Sesuai

226

51 %

3

Tidak sesuai

176

36 %

Total

450

100%



32


Penduduk berpendapat bahwa kampanye

kurang sesuai juga ada hal-hal yang boleh

telah berjalan sesuai dengan aturan yang

dilakukan selama masa kamapnye.

Tabel 13. Distribusi responden berdasarkan keberadaan KPUD selama Pilkada Langsung diselenggarakan No

Kategori

Frekuensi

persentase

1

Sangat dibutuhkan

116

18 %

2

Dibutuhkan

221

66 %

3

Kurang dibutuhkan

113

16 %

450

100%

Total sumber : hasil kuesioner penelitian 2008 [

Berdasarkan tabel distribusi responden

yang merasa keberadaan KPUD sangat

diatas,

66%

dibutuhkan selama masa penyelenggaraan

berpendapat keberadaan KPUD dibutuhkan

Pilkada Langsung adalah sebesar 18%,

selama

mereka merasa Pilkada Langsung tidak

dapat

diketahui

masa

bahwa

penyelenggaraan

Pilkada

Langsung, sedangkan 16% menyatakan

akan terjadi tanpa keberadaan KPUD

kurang dibutuhkan. Kemudian penduduk Tabel 14. Distribusi responden berdasarkan kinerja KPUD dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selama Pilkada berlangsung No

Kategori

Frekuensi

persentase

1

Sangat Baik

50

10 %

2

Baik

315

76 %

3

Kurang Baik

85

24 %

Total

450

100%

sumber : hasil kuesioner penelitian 2008 Berdasarkan tabel distribusi diatas dapat

Kurang baik hanya hanya sedikit dari

kita

telah

kinerja yang baik dan lebih sedikit persen

memberikan kinerja yang baik selama masa

yang menyatakan kinerja KPUD sangat

penyelenggaraan

baik.

ketahui

bahwa

KPUD

Pilkada

Langsung.

Tabel 15. Distribusi responden berdasarkan kepuasan atas hasil dari penyelenggaraan Pilkada berlangsung


33


No

Kategori

Frekuensi

persentase

1

Sangat Memuaskan

128

26 %

2

Memuaskan

250

58 %

3

Kurang Memuaskan

72

16 %

450

100%

Total sumber : hasil kuesioner penelitian 2008 Berdasarkan tabel distribusi diatas dapat

yang ditunjukkan tabel tersebut. Yaitu

diketahui bahwa sebagian besar penduduk

sangat memuaskan sebesar 128% dan

Desa Lidah Tanah merasa puas dengan apa

memuaskan sebesar 250%. Sedangkan yang

yang dihasilkan oleh Pilkada Langsung.

merasa kurang memuaskan akan hasil akhir

Terlihat dari besarnya jumlah persentase

dari Pilkada Langsung sebanyak 72%.

Tabel 16. Distribusi responden berdasarkan sumber mendapatkan hasil akhir dari pelaksanaan Pilkada Langsung No

Kategori

Frekuensi

persentase

1

Papan pengumuman kantor Kades

15

5%

2

Informasi langsung dilapangan saat

400

85 %

35

10 %

450

100%

penghitungan suara 3

Orang lain (isu-isu yang beredar dimasyarakat) Total


Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui

suara dilapangan. Terlihat dengan angka

bahwa mayoritas penduduk desa Lidah

persen nya diatas.

Tanah mengetahui hasil akhir dari pelaksanaan Pilkada Langsung dari informasi langsung pada saat penghitungan

Analisa Data Berdasarkan

hasil

pengumpulan

data melalui pengamatan serta kuesioner yang dilakukan pada penduduk Desa Lidah


34


Tanah dapat dinyatakan bahwa dari 4500

penduduk Desa Lidah Tanah sebagian besar

orang yang menjadi peserta pemilih pada

memilki pekerjaan sebagai petani. Hal ini

Pilkada Langsung 2008 yang lalu, lebih dari

disesuaikan dengan lokasi desa yang cukup

setengah

perempuan.

berjauhan dari wilayah perkotaan serta

Walaupun jumlah pemilih laki-laki tidak

fasilitas irigasi yang telah disediakan oleh

terlalu

pemerintah daerah setempat.

adalah jauh

dikarenakan penduduk

kaum

perbedaannya. jumlah

Desa

dari

Lidah

Hal

ini

keseluruhan lebih

Pilkada Langsung, dari 450 orang peserta

didominasi oleh perempuan. Namun jika

pemilih yang dijadikan responden, lebih

dicermati lebih jauh ini menunjukkan

dari setengahnya menyatakan mengerti

bahwa kesadaran untuk turut ambil bagian

tentang

dalam pesta demokrasi telah tumbuh merata

pengertian yang mereka berikan tidak

dalam hati semua orang, baik itu laki-laki

begitu mendalam, tetapi mereka mengerti

maupun

kita

bahwa mereka sekarang setiap orang berhak

menganggap kaum laki-laki peduli terhadap

langsung memilih siapa yang akan menjadi

hal-hal yang berhubungan dengan dunia

pemimpin mereka nantinya. Setiap orang

politik, data yang membuktikan perempuan

dapat langsung melihat, memberi penilaian

masa kini juga menaruh kepedulian yang

dan menentukan siapa yang akan menjadi

tinggi

terjadi

kehidupan

melalui

sejahtera.

perempuan.

terhadap

dilingkungan

Tanah

Dalam hal tentang pemahaman

Selama

apa

mereka.

yang Dan

ini

Pilkada

Langsung.

masyarakat Penduduk

menjadi desa

menyadari

Walaupun

ini

bahwa

lebih belum

kuesioner yang dibagikan juga diketahui

sepenuhnya

Pilkada

bahwa rata-rata menjadi peserta pemilih

Langsung adalah sebuah perubahan besar

adalah mereka yang berusia diantara 20-50

dalam

tahun.

seseorang

pemberian

kesempatan

bagi

untuk

menentukan

dan

Dari segi tingkat pendidikan, Desa

menyatakan apa yang menjadi pendapat dan

Lidah Tanah dapat dikatakan cukup maju.

keinginan hati nurani setiap manusia.

Hal ini terlihat dari jumlah persentase yang

Sedangkan yang menyatakan yang kurang

menunjukkan keadaan tidak sekolah lebih

mengerti makna dari Pilkada Langsung.

sedikit.

Mereka menyatakan ikut dalam pemilihan

juga

Hasil pengamatan yang ada dan

hanya karena disebabkan karena ajakan

kuesioner,

teman atau tetangga dilingkungan mereka

menunjukkan


bahwa

35


tinggal dan menjadi

lebih parahnya lagi yang

pilihan

mereka

juga

atas

hal baru bagi penduduk desa setempat tidak dapat memenuhi hal tersebut.

rekomendasi teman. Secara jelas mereka

Dari data yang ada, juga diketahui

menyatakan mereka tidak tahu menahu

bahwa pemilih yang mendapatkan manfaat

perihal Pilkada Langsung yang ada dan

dari Pilkada Langsung bagi masyarakat

tidak peduli dengan apa yang terjadi dan

yang cukup banyak. Mereka menyatakan

siapa yang menjadi calon pemimpin mereka

bahwa mereka merasakan manfaat yang

nantinya. Bagi mereka siapa pun yang

cukup besar dari Pilkada Langsung bagi

terpilih tidak akan memberikan dampak

masyarakat. Penduduk merasa puas karena

positif

bagi

dapat memilih apa yang menjadi pilihan

keberlangsungan hidup mereka. Untuk

hati nurani mereka serta dapat dengan jelas

penduduk yang sangat memahami dapat

melihat

dilihat bahwa rata-rata dari mereka memilki

keinginan mereka. Sedangkan yang kurang

pekerjaan yang berkaitan dengan PNS dan

bermanfaat hal ini disebabkan karena

juga memilki latar belakang pendidikan

mereka

yang cukup tinggi.

mereka dengan percuma dan dana yang

yang

cukup

besar

kriteria

merasa

yang

sesuai

dengan

menghabiskan

waktu

Berdasarkan data yang diperoleh,

dihabiskan cukup banyak, sementara tidak

penduduk Desa Lidah Tanah yang menjadi

ada jaminan bahwa siapa pun yang terpilih

peserta

yang

akan dapat meningkatkan kesejahteraan

tentang

kehidupan desa tempat tinggal mereka.

pelaksanaan Pilkada Langsung dari petugas

Responden yang merasakan manfaat yang

KPUD atau PPS. Sebagiain besar para

kurang dari pelaksanaan Pilkada Langsung

pemilih mendapatkan informasi tentang

menyatakan,

pelaksanaan

digunakan dalam pemilihan Kepala Daerah

pemilih

mendapatkan

hanya

sedikit

informasi

Pilkada

Langsung

dari

lebih

dana

pembangunan

yang

perangkat desa seperti Kepala Desa Lidah

digunakan

Tanah atau Sekdes dan juga berasal dari

mereka seperti sarana transportasi dan biaya

tetangga atau orang-orang dilingkungan

pendidikan yang murah.

tempat tinggal mereka. Petugas KPUD

untuk

baik

desa

Dari segi kelancaran berjalannya

yang sudah selayak nya menjadi informasi

proses

Pilkada

Langsung,

lebih

dari

tentang Pilkada Langsung yang merupakan

setengah jumlah responden yang ada menyatakan lancar. Pada hari pemilihan


36


berlangsung

peserta

pemilih

dapat

tertulis

mengenai

hal

tersebut,

sudah

mendatangi TPS sesuai dengan pembagian

sepantasnya KPUD mengadakan sosialisasi

yang ada untuk menyalurkan suaranya dan

langsung kepada penduduk tentang Pilkada

suasana terlihat aman dan dari 8 TPS yang

Langsung,

ada didesa ini semuanya berjalan dengan

merupakan sebuah fenomena baru dalam

lancar dan sesuai dengan peraturan yang

kehidupan

ada.

penduduk yang tinggal diwilayah pedesaan Dalam kaitannya dengan lembaga

karena

Pilkada

demokrasi

Langsung

bangsa

dan

hal tersebut sangat jarang diperbincangkan.

KPUD yang ada pada Kabupaten yang baru

Sehingga

pemahaman

mereka

tentang

ini, setengah dari responden yang ada

Pilkada Langsung menjadi sangat terbatas.

menyatakan kurang mengerti akan tugas

Berdasarkan data dan informasi

dan fungsi dari lembaga pemilihan resmi

yang diperoleh dilapangan, penyediaan

ini. Mereka hanya tahu bahwa KPUD

logistik seperti kotak suara, tinta serta

adalah

kertas suara, dari responeden menyatakan

sebuah

panitia

dalam

penyelenggaraan Pilkada Langsung. Seperti

sudah

layak nya “panitia dalam pesta“. Penduduk

logistik pemilihan tersebut agak terlambat

tidak tahu dengan jelas bahwa KPUD

disetiap

tersebut adalah sebuah lembaga independen

responden memberi pernyataan adanya

yang diberi kewenangan khusus untuk

kekurangan tinta dibeberapa TPS yang ada.

menyelenggarakan pemilihan di daerah.

Sehingga bagi mereka penyediaan logistik

KPUD juga langsung berada dibawah KPU

selama Pilkada Langsung kurang memadai.

pusat karena KPUD adalah lembaga yang

Berdasarkan data yang diperoleh,

dibentuk KPU pusat. Kemudian KPUD

selama masa penyelenggaraan kampanye

juga bertanggung jawab resmi kepada

responden

DPRD

dengan

setempat

atas

apa

yang

dikerjakannya.

memadai TPS

walaupun didesa

menyatakan

ketentuan

ini.

kedatangan Sedangkan

berjalan

waktu

yang

sesuai telah

ditetapkan dan proses kampanye itu sendiri

Untuk sosialisasi mengenai Pilkada

berjalan dengan lancar. Tetapi responden

Langsung dari petugas KPUD, responden

memberi

menyatakan tidak pernah mendapatkannya

penyelenggaraan kampanye tidak sesuai

sebelum

penyelenaggaraan

dengan

Langsung.

Meskipun


tidak

Pilkada peraturan

pernyataan aturan.

Masih

bahwa ditemukan

pernyataan atau sikap saling menjelekkan 37


antara

kelompok

yang

dan

pengumuman hasil akhir dari pemilihan.

diketahui adanya kampanye tertutup seperti

Keseluruhan proses tersebut mereka liat

pada saat pertemuan ibu-ibu PKK atau

berjalan dengan baik.

kelompok arisan dalam masyarakat. Money

Data

Politic atau politik uang juga ditemukan

menunjukkan

dilapangan berdasarkan dari keterangan

memberikan kinerja yang baik dalam

responden. Namun terlepas dari semua itu,

melaksanakan

keseluruhan

bertanggungjawabnya

proses

bersaing

penyelenggaraan

dari

kuesioner

juga

KPUD

telah

bahwa

tugas

dan

selama

kampanye berjalan dengan lancar dan tidak

penyelenggara

ada peristiwa yang cukup berarti yang

Penduduk melihat bahwa kinerja KPUD

menyebabkan kekacauan dalam kampanye.

telah maksimal dalam menyelenggarakan

Meskipun penduduk Desa Lidah

Pilkada

masa

Langsung.

Pilkada Langsung. Sehingga penduduk

Tanah tidak terlalu memahami tugas dan

merasa

fungsi dari KPUD, mereka tetap merasa

penyelenggaraan

bahwa

dibutuhkan

Meskipun yang menyatakan kurang puas

selama penyelenggaraan Pilkada Langsung.

akan hasil akhir dari pelaksanaan Pilkada

Hal ini terlihat dari data yang diperoleh

Langsung dan jika diperhatikan lebih jauh

menyatakan KPUD dibutuhkan selama

mereka yang merasa kurang puas akan hasil

masa penyelenggaraan Pilkada Langsung.

penyelenggaraan Pilkada Langsung adalah

Mereka merasa bahwa Pilkada Langsung

mereka yang mengalami kekalahan, dimana

Tidak akan terselenggara dengan baik tanpa

pasangan yang mereka pilih tidak menang

kehadiran KPUD. Seperti yang dikatakan

dalam perhitungan suara. Mereka merasa

sebelumnya bagi penduduk. KPUD adalah

tidak puas karena pasangan calon Kepala

panitia dalam Pilkada Langsung. Dan tanpa

Daerah

panitia yang jelas sebuah acara tidak akan

mendapatkan suaranya mayoritas pada

dapat terselenggara dengan baik. Meskipun

pemilihan tersebut. Namun perlu diketahui

tidak mengetahui dengan jelas pembagian

walaupun pada Desa Lidah Tanah calon

tugas dalam “Kepanitiaan“ tersebut, mereka

pasangan yang menang tidak sesuai dengan

melihat adanya keteraturan proses selama

calon pasangan yang menang pada akhir

penyelenggaraan Pilkada Langsung mulai

pemilihan tetapi hal ini menyebabkan

dari pendaftaran pemilih sampai kepada

masyarakat setempat memberi penilaian

keberadaan

KPUD


puas

yang

akan

hasil

Pilkada

mereka

akhir

dari

Langsung.

pilih

tidak

38


buruk dan persepsi yang kurang baik

PENUTUP

terhadap kinerja dari KPUD. Mereka tetap

Kesimpulan

menyatakan

telah

Berdasarkan penjelasan dan uraian pada

dilakukan oleh KPUD untuk mereka adalah

bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan

hal yang sudah baik. Tanpa memperdulikan

bahwa :

bahwa pasangan yang merreka pilih kalah

1. Pilkada Langsung merupakan sebuah

bagi mereka KPUD telah memberikan

fenomena baru yang dapat diterima

arena

oleh masyarakat, meskipun masyarakat

bahwa

yang

apa

baik

yang

untuk

melakukan

pemilihan.

belum

Antusias

penduduk

untuk

sepenuhnya

mengerti

menyadari apa yang menjadi makna

mengetahui hasil akhir dari pelaksanaan

dan

Pilkada Langsung juga sangat besar. Hal ini

Pilkada Langsung itu sendiri.

ditunjukkan dengan keingintahuan mereka

dan

hekekat

dari

penyelenggaraan

2. Tidak hanya sosialisasi yang jelas

akan hasil penghitungan suara. Sebagian

tentang

menyatakan mendapatkan hasil akhir dari

Pilkada secara langsung yang tata cara

pelaksanaan

pemilihannya

Pilkada

Langsung

dari

tujuan

diselenggarakannya berbeda

dengan

informasi langsung dilapangan pada saat

pemilihan yang pernah mereka lakukan

penghitungan suara. Mereka dengan sabar

sebelumnya bagi masyarakat khusunya

menunggu dan meliht hasil penghitungan

yang

suara yang dilakukan disetiap TPS yang

mengakibatkan

ada. Ini menunjukkan bahwa penduduk

mampu menyatakan dengan jelas apa

sangat berharap kepada calon yang mereka

yang menjadi alasan mereka mengikuti

pilih dan ingin mengetahui siapa yang

Pilkada Langsung.

tinggal

diwilayah

pedesaan

masyarakat

tidak

terpilih yang bakal menjadi pemimpin

3. Semangat dan antusias untuk turut

mereka dimasa-masa mendatang. Pilkada

ambil bagian dalam pemilihan Kepala

Langsung mengingatkan kita untuk selalu

Daerah dan Wakil Kepala Daerah

aktif

secara

dan

optimis

dalam

menentukan

langsung

ternyata

tidak

kemajuan diwilayah tempat tinggal kita

didominasi oleh kaum laki-laki yang

masing-masing.

selama

ini

dianggap

lebih

peduli

terhadap hal-hal yang berhubungan dengan demokrasi tetapi perempuan


39


masa kini justru lebih ingin tahu dan

KPUD

telah

mampu

peduli akan berbagai persitiwa yang

kinerja

yang

cukup

menyangkut

terselenggaranya

masa

depan

mereka

memberikan baik

Pilkada

bagi

Langsung

termasuk didalamnya ikut serta menjadi

yang lalu. Karena hasil akhir yang baik

peserta

serta

pemilih

dalam

Pilkada

Langsung.

memuaskan

bagi

masyarakat

menjadi pertanda bahwa lembaga yang

4. Latar belakang pendidikan seseorang

menjadi

penyelenggara

Pilkada

sangat berpengaruh dalam memberikan

Langsung yang lalu telah memenuhi

persepsinya

tugas dan tanggungjawabnya dengan

tentang

hal-hal

yang

berkembang dalam lingkungan meraka termasuk

didalamnya

respon

yang

benar. Saran

mereka berikan dalam berbagai hal

Bagi penulis, membahas tentang

yang terkait dengan penyelenggaraan

persepsi masyarakat terhadap kinerja dari

proses Pilkada Langsung

KPUD selama penyelenggaraan Pilkada

5. Masyarakat khususnya yang tinggal

Langsung yang lalu dan setelah melakukan

diwilayah pedesaan belum sepenuhnya

penelitian

menyadari keberadaan adanya sebuah

dilapangan menyebabkan muncul berbagai

lembaga

resmi

kewenangan

dan

mengambil

data-data

yang

memiliki

saran yang dapat berguna bagi perbaikan

penuh

untuk

dan perkembangan KPUD sebagai lembaga

menyelenggarakan

pemilihan

yang

disebut

Mereka

hanya

KPUD.

penyelenggaraan menyarankan

pemilihan. agar

KPUD

Penulis dalam

mengetahui adanya sebuah panitia yang

menjalankan tugas dan fungsinya sudah

menjadi

penyelenggara

Pilkada

semestinya mengedepankan kepentingan

Langsung

diwilayah

yang

masyarakat. Keberadaan mereka khususnya

mereka

mereka kenal sebagai PPS

diwilayah pedesan harus terlebih dahulu

6. Meskipun masyarakat tidak sepenuhnya

disadari oleh masyarakat sehingga mereka

menyadari adanya keberadaan KPUD,

dapat dengan mudah untuk mengenalkan

tetapi

bahwa

hal-hal yang baru berkembanng dalam

secara

demokratisasi dinegara kita. Termasuk

langsung ini, memberikan kepuasan

didalamnya Pilkada Langsung yang sangat

mereka

pemilihan

menyatakan

Kepala

Daerah

tersendiri bagi mereka dan itu artinya


40


penting bagi masa depan wilayah yang

fungsi dan tugas dari KPUD sebagai

melaksanakannya.

penyelenggara Pilkada Langsung yang

Sudah

seyogyanya

ada

aturan

tertulis yang menyatakan bahwa KPUD wajib

mengadakan

sosialisasi

menentukan

kesejahteraan

kehidupan

mereka.

tentang

Pilkada Langsung jauh—jauh hari sebelum

DAFTAR PUSTAKA

Pilkada

Amirudin dan A. Zaini Bisri, 2005, Pilkada Langsung Problema dan Prospek, Pustaka Pelajar, Semarang

Langsung

diselenggarakan.

Walaupun masyarakat dapat mengetahui melalui media cetak ataupun elektronik tetapi akan lebih jelas dan puas jika dapat langsung

menerima

pengarahan

dan

penjelasan tentang Pilkada Langsung dan tata cara pemilihan serta informasi lain yang terkait dengan hal tersebut. Karena masyarakat

yang

pedesaan arahan

masih dan

tinggal sangat

diwilayah

membutuhkan

bimbingan

untuk

dapat

memberikan suara mereka dan agar mereka tidak salah dalam memberikan pilihan. Masyarakat

juga

berhak

memberikan

penilaian atas apa yang mereka lihat dan alami, sehingga dibutuhkan pola pikir yang jelas dalam memberikan penilaian dan pendapat. Hal tersebut dapat terpenuhi apabila masyarakat telah mendapatkan informasi yang cukup terkait dengan proses Pilkada Langsung. Sehingga masyarakat sebagai

subjek

merasakan

dari

secara

diselenggarakannya langsung

dan

demokrasi

jelas

manfaat

Pilkada

mengetahui


dapat dari secara

Arikunto, Suharsimi, 1995, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis, Jakarta, Effendy, Onong Uchjana, 1992, Ilmu Teori Dan Filsafat Komunikasi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung Hadari, Nawawi, 1990, Metode Penelitian Sosial, Gajah Mada Press, Yogyakarta M. Arif Nasution dkk, 2008, Metode Penyusunan Proposal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Unit Pengembangan Riset Fisip UDA Medan Prihatmoko, J Joko, 2005, Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Pustaka Pelajar, Yogyakarta Rukminto, Adi, Isbandi, 1997, Psikologi Pekerjaan Sosial dan Ilmu Kesejahteraan Sosial, PT Rajawali Grafindo Persada, Jakarta Ruky,

Achmad S, 2001, System Manajemen Kinerja : Panduan Praktis Untuk Merancang dan Meraih Kinerja Prima, PT Gramedia Pustaka Umum, Jakarta

keberadaan, 41


Sarlito, Wirawan, 1992, Psikologi Lingkungan, PT Gramedia Sarana Indonesia, Jakarta Shadily, Hassan, 1987, Ensklopedia Umum Cetakan VII, Kanisius, Yogyakarta Siagian, P Sondang, 1989, Teori Motivasi dan Aplikasinya, Bina Aksara, Jakarta Singarimbun, Masri, 1995, Metodologi Penelitian Survey, LP3ES, Jakarta Soekanto, Soerjono, 2002, Sosiologi Suatu Pengantar, Rajawali Pers, Jakarta Thoha, Miftah, 1988, Prilaku Organisasi, CV Rajawali, Jakarta Thubany, Syamsul Hadi, 2005, Pilkada Bima 2005, Kemitraan, Yogyakarta Undang-undang No.32 Tahun Tentang Pemerintah Daerah


2004

42

Pengaruh Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Di Kota Medan

PENGARUH PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERHADAP PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT DI KOTA MEDAN Drs.Parlindungan Marpaung,M.Si


Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Di Kota Medan Tahun 2010. Penelitian ini menggunakan metode survey eksplanatory. Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara yang didukung dengan observasi. Responden sebanyak 5 (lima) orang yaitu anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan. Analisa data dilakukan dengan menggunakan table tunggal. Sedangkan uji hipotesa dilakukan dengan penghitungan tingkat partisipasi politik masyarakat dengan cara membagikan jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dibagi dengan jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) dikali dengan 100 persen. Untuk mengetahui tingkat keeratan hubungan antara variable X dengan variable Y digunakan Tabel Nilai Koefisien Korelasi dari Guilford. Hasil penelitian adalah : (1) Tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah pada putaran I sebesar 35,66 % dan pada putaran II sebesar 38,26 %. Mengacu table tingkat keeratan hubungan variable X dengan variable Y, maka dapat disimpulkan bahwa Pengaruh Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terhadap Partisipasi Poiitik Masyarakat Tahun 2010 adalah rendah. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis yang diajukan “Ada Pengaruh Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Di Kota Medan Tahun 2010” dapat diterima. Kata Kunci : Pemilihan Umum Kepala Daerah, dan Partisipasi Politik Pendahuluan

pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil


Kepala Daerah, yaitu :

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Medan, dalam hal ini disebut Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan, cukup menarik dikaji karena memiliki beberapa hal yang menarik.

Pertama,

Pemilihan

Umum

1. Pasangan DR. H. Syahrial R. Anas, MH dan Drs. H. Yahya Sumardi. 2. Pasangan Sigit Pramono Asri, SE dan Ir. Hj. Nurlisa Ginting, MSc. 3. Pasangan Indra Sakti Harahap ST, MSi dan Dr. Delyuzar, SP.PA (K).

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

4. Pasangan H. Bahdin Nur Tanjung, SE.

Kota Medan terdiri dari dua putaran.

MM dan Drs. H. Kasim Siyo, MSi.

Putaran pertama diikuti oleh sepuluh Jurnal Governance Opinion

43


5. Pasangan Drs. H. Joko Susilo dan Amir Mirza Hutagalung, SE.

Pemerintah Daerah, Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu

6. Pasangan Drs. Rahudman Harahap,

pasangan secara langsung oleh rakyat di

MM dan Drs. H. Dzulmi Eldin, MSi.

daerah yang bersangkutan. Dengan kata

7. Pasangan Prof. H.M. Arif Nasution,

lain, Kepala Daerah dan Wakil Kepala

MA dan H. Supratikno W.S.

Daerah dipilih secara langsung oleh rakyat

8. Pasangan Ir. H. Maulana Pohan, MM dan H. Ahmad Arif, SE, MM.

yang

dilaksanakan

secara

demokratis

berdasarkan asas langsung, umum, bebas,

9. Pasangan H. Ajib Shah dan Dr. Ir. Binsar Situmorang, MSi.

rahasia, jujur dan adil melalui pemungutan suara.

10. Pasangan Dr. Sofyan Tan dan Ir. Nelly Armayanti, MSP.

Jadi, dengan ditetapkannya UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

Putaran kedua, berdasarkan hasil

Pemerintah Daerah, maka Kepala Daerah

penghitungan suara yang dilakukan oleh

dan Wakil Kepala Daerah mempunyai

Komisi Pemilihan Umum Kota Medan,

peranan yang sangat strategis dalam rangka

maka dapat diketahui bahwa pasangan

pengembangan

Calon Walikota Medan dan Wakil Walikota

keadilan,

Medan yang memperoleh suara terbanyak

masyarakat, memelihara hubungan yang

adalah: 1) pasangan Drs. H. Rahudman

serasi antara Pemerintah dan Daerah serta

Harahap, MM dan Drs. H. Dzulmi Eldin,

antar Daerah untuk menjaga keutuhan

MSi; 2) pasangan Dr. Sofyan Tan dan Ir.

Negara

Nelly Armayanti, MSP.

(Penjelasan Atas Peraturan Pemerintah

Kedua, Pemilihan Umum Walikota

kehidupan

pemerataan,

Kesatuan

demokratis, kesejahteraan

Republik

Indonesia

Republik Indonesia Nomo 6 Tahun 2005

Medan dan Wakil Walikota Medan ternyata

tentang

menimbulkan

Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala

masalah

dalam

hal

pendaftaran pemilih, terutama masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan masalah pendistribusian

surat

undangan

untuk

memilih (Kartu Pemilih).

Pemilihan,

Pengesahan,

Daerah dan Wakil Kepala Daerah). Sebenarnya, dengan berlakunya UU No. 32 Tahun 2004, supremasi Dewan Perwakilan

Rakyat

Daerah

(DPRD)

Berdasarkan Pasal 24 ayat 5 Undang-

dikebiri. Karena, DPRD tidak lagi memiliki

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang

tugas dan wewenang untuk memilih kepala


44


daerah/wakil kepala daerah. Tetapi dipilih

menentukan siapa yang patut menduduki

oleh rakyat secara langsung (Marpaung,

jabatan

2005:4). Dengan kata lain, keluarnya UU

Kepala Daerah, dengan cara memberikan

No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan

suara pada pelaksanaan pemilihan Kepala

Daerah, memberikan warna baru bagi

Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Dengan

kehidupan politik dan pemerintahan lokal.

kata lain, pemilihan Kepala Daerah dan

Terjadi perubahan model dalam pemilihan

Wakil

kepala daerah dan kepala daerah, yang

legitimasi bagi rakyat untuk menentukan

sering disebut dengan istilah “Pilkada

siapa

Langsung” (Marpaung, 2005:14).

Medan/Wakil Wali Kota Medan, melalui

sebagai

Kepala yang

Kepala

Daerah menjadi

Daerah/Wakil

memberikan Wali

Kota

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil

pemungutan suara. Dengan kata lain, disini

Kepala Daerah yang selanjutnya disebut

rakyat sebagai penentu siapa yang akan

pemilihan

pelaksanaan

duduk dalam jabatan kepala daerah/wakil

kedaulatan rakyat di wilayah provinsi

kepala daerah, bukan lagi DPRD. Hal ini

dan/atau

kebupaten/kota

mencerminkan kedaulatan berada di tangan

Pancasila

dan

adalah

sarana

berdasarkan

Undang-Undang

Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945

rakyat (Marpaung, 2005:4). Sehubungan dengan itu, maka dapat

untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil

dikatakan

Kepala Daerah (Pasal 1 ayat 1 Peraturan

Pemilihan Kepala

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6

Kepala Daerah tidak dapat dipisahkan dari

Tahun

masalah partisipasi politik. Kaitan yang erat

2005

Pengesahan,

tentang

Pemilihan,

Pengangkatan,

bahwa

mengkaji

masalah

Daerah dan Wakil

dan

antara Pemilihan Daerah dan Wakil Kepala

Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil

Daerah dan partisipasi politik, adalah

Kepala Daerah).

merupakan dua realitas aktivitas kehidupan

Mengacu pada pasal 1 ayat 1 PP No

politik yang tidak bisa dipisahkan satu

6 Tahun 2005 di atas, maka Pemilihan

dengan yang lainnya. Dengan kata lain,


Pemilihan Kepala

Daerah dan Wakil

Kota Medan adalah sarana pelaksanaan

Kepala

tidak

kedaulatan rakyat di wilayah Kota Medan.

berlangsung tanpa adanya partisipasi politik

Kedaulatan rakyat yang dimaksudkan disini

dari masyarakat (pemilih). Sebaliknya,

adalah rakyat memiliki kekuasaan untuk

salah satu bentuk dari partisipasi politik


Daerah

akan

dapat

45


masyarakat dalam

adalah

pelaksanaan

memberikan Pemilihan

suara Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

lain: 1) merencanakan penyelenggaraan pemilihan;

2)

pelaksanaan

Menurut Michael Rush & Phillip

tahapan

menetapkan

pemilihan

yang

diatur

tata

sesuai dalam

cara

dengan peraturan

Althoff (1983:22), partisipasi politik ialah

perundang-undangan.

keterlibatan

pada

pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan

dalam

Wakil Kepala Daerah di Kota Medan,

sistem politik. Dengan kata lain, partisipasi

ternyata Komisi Pemilihan Umum (KPU)

politik sebenarnya merupakan aktivitas

Medan masih belum optimal, karena masih

masyarakat

dijumpai beberapa kelemahan antara lain:

individu

bermacam-macam

politik.

tingkatan

dalam

Kegiatan

sampai di

kehidupan/kegiatan politik

ini

Namun,

dalam

dapat

1) masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT); 2)

diaktualisasikan dalam berbagai bentuk

masalah pendistribusian Kartu Pemilih dan

antara lain melalui Pemilihan Umum,

Surat Pemberitahuan Pemilih (Model C.6

dalam hal ini Pemilihan Kepala Daerah dan

KWK). Sehingga banyak masyarakat tidak

Wakil Kepala Daerah. Oleh karena itu,

tahu apakah namanya tercantum di DPT

masyarakat yang terlibat dalam kegiatan

atau tidak. Mereka tidak tahu dimana harus

politik ini mengindikasikan bahwa mereka

memilih

turut serta secara langsung maupun tidak

Pemungutan Suara (TPS) yang jauh dari

langsung dalam menentukan siapa yang

domisili rumah. Dengan kata lain, akurasi

bakal duduk menjadi Kepala Daerah dan

data pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah

Wakil Kepala Daerah, dalam hal ini

dan Wakil Kepala Daerah masih diragukan

Walikota

keakuratannya. Hal ini sudah barang tentu

Medan dan Wakil Walikota

Medan.

akan

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah

di

Kota

Medan

diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Medan. Komisi Pemilihan Umum

(KPU)

Medan

sebagai

(mencoblos),

berpengaruh

partisipasi

politik

Pemilihan Kepala

letak

Tempat

terhadap

tingkat

masyarakat

dalam

Daerah dan Wakil

Kepala Daerah. Bertitik-tolak dari uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan

penyelenggara Pemilihan Kepala Daerah

penelitian

dan Wakil Kepala Daerah di Kota Medan

“Pengaruh Pemilihan Kepala Daerah

mempunyai tugas dan wewenang, antara

Dan Wakil Kepala Daerah Terhadap


dengan

memilih

judul:

46


Partisipasi Politik Masyarakat Di Kota

kontribusi

bagi

Medan Tahun 2010”.

Umum

Pembatasan Masalah

penyelenggara

Komisi

(KPU)

Pemilihan

Medan

sebagai

Pemilihan

Kepala

Untuk menghindari kesimpang-siuran

Daerah dan Wakil Kepala Daerah

pemahaman dalam penelitian ini, maka

dalam rangka upaya meningkatkan

perlu dibatasi masalahnya, yaitu: “Apakah

partisipasi politik masyarakat dengan

ada

cara pemutakhiran data pemilih dalam

pengaruh

Kepala

Pelaksanaan

Daerah

dan

Pemilihan

Wakil

Kepala

Daftar Pemilih Tetap (DPT).

Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat di

Pengertian Pemilihan Umum Kepala

Kota Medan”.

Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Sebelum membahas pemilihan umum

Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah

Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah,

dan pembatasan masalah di atas, maka

ada

permasalahannya

mengenai pemilihan umum. Pemilihan

dirumuskan

sebagai

baiknya

terlebih

dahulu

berikut: “Bagaimana Pengaruh Pemilihan

umum

Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah

umum, rahasia, jujur, dan adil setiap lima

Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat Di

tahun sekali (Pasal 22 E UUD 1945).

Kota Medan Tahun 2010 ?”.

dilaksanakan

secara

dibahas langsung,

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kota Medan

Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini adalah

diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan

“Untuk mengetahui bagaimana pengaruh

Umum Daerah (KPUD) Medan. Pemilihan

Pemilihan Kepala

Daerah dan Wakil

umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Kepala Daerah terhadap partisipasi politik

Daerah dilaksanakan secara demokratis

masyarakat di Kota Medan Tahun 2010 ?”

berdasarkan asas langsung, umum, bebas,

Manfaat Penelitian

rahasia, jujur, dan adil.

a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat

memperluas

wawasan

dan

Hasil

pemilihan

umum

yang

diselenggarakan dalam suasana keterbukaan

pengetahuan tentang teori partisipasi

dengan

politik.

berserikat dianggap mencerminkan dengan

b. Secara diharapkan

praktis, dapat


penelitian

ini

memberikan

kebebasan

berpendapat

dan

akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat (Miriam Budiardjo, 2008:461). 47


Damsar

Pengertian Partisipasi Politik

(2010:180)

membuat

batasan

Secara etimologis, konsep partisipasi

partisipasi politik sebagai “kegiatan warga

dapat ditelusuri akar katanya dari Bahasa

Negara yang bertindak sebagai pribadi-

Inggris, yaitu kata “part” yang berarti

pribadi, yang dimaksud untuk memengaruhi

bagian. Jika kata “part” dikembangkan

pembuatan keputusan oleh pemerintah.

menjadi kata kerja, maka kata ini menjadi

Partisipasi bisa bersifat individu atau

“to participate”, yang bermakna turut ambil

kolektif, terorganisasi atau spontan, mantap

bagian (Damsar, 2010:179).

atau sporadic, secara damai atau dengan

Dalam bukunya, Political Sosiology: A

Critical

Introduction,

Keith

Fauls

kekerasan, legal atau illegal, efektif atau tidak efektif”.

(1999:133) sebagaimana dikutip Damsar

Dalam buku Sosiologi Politik, Rush

(2010:180) memberikan batasan partisipasi

dan Althoff (2003:180) memberi batasan

politik sebagai “keterlibatan secara aktif

partisipasi politik sebagai “keterlibatan

(the active engagement) dari individu-

dalam aktivitas politik pada suatu system

individu atau kelompok kedalam proses

politik”.

pemerintahan. Keterlibatan ini mencakup

Miriam Budiardjo (1982:1), sebagai

keterlibatan dalam proses pengambilan

definisi umum dapat dikatakan bahwa

keputusan maupun berlaku oposisi terhadap

partisipasi politik adalah kegiatan seseorang

pemerintah”.

atau sekelompok untuk ikut serta secara

Herbert

McClosky,

sebagaimana

aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan

dikutip Damsar (2010:180) memberikan

jalan memilih pimpinan negara dan, secara

batasan

langsung

partisipasi

politik

sebagai

atau

“kegiatan-kegiatan sukarela dari warga

mempengaruhi

masyarakat

(public policy).

melalui

mana

mereka

tidak

langsung,

kebijakan

pemerintah

mengambil bagian dalam proses pemilihan

Partisipasi politik ialah kegiatan yang

penguasa dan secara langsung atau tidak

dilakukan oleh para warga Negara preman

langsung,

(private

dalam

proses

pembentukan

kebijakan umum”. Dalam Political

buku

citizen),

mempengaruhi No

Participation

Easy in

Choice:

Developing

Countries, Huntington dan Nelson dalam Jurnal Governance Opinion

dengan

pengambilan

tujuan keputusan

pemerintah (Huntington & Joan Nelson, 1990:4). Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik 48


Bermacam-macam partisipasi politik

Bentuk-bentuk

dan

frekuensi

yang terjadi di berbagai Negara dan

partisipasi politik dapat dipakai sebagai

berbagai

politik

ukuran untuk menilai stabilitas system

konvensional adalah bentuk partisipasi

politik, integritas kehidupan politik dan

politik yang normal dalam demokrasi

kepuasan

modern. Bentuk non-konvensional seperti

Negara. Perhatikan table berikut tentang

petisi,

bentuk-bentuk partisipasi politik.

waktu.

kekerasan

Kegiatan

dan

revolusioner

atau

ketidak-puasan

warga

(Rahman, 2007:287). Tabel 1. Bentuk-Bentuk Partisipasi Politik Konvensional

Non-Konvensional

Pemberian suara (voting)

Pengajuan petisi

Diskusi politik

Berdemonstrasi

Kegiatan kampanye

Konfrontasi

Membentuk dan bergabung

Mogok

dalam kelompok kepentingan

Tindak kekerasan politik harta benda

Komunikasi individual dengan pejabat

(perusakan, pemboman, pembakaran)

Politik dan administratif

Tindakan kekerasan politik terhadap manusia (penculikan, pembunuhan) Perang gerilya dan revolusi

Sumber: Sistem Politik Indonesia (Rahman, 2007:288) Tipologi Partisipasi Politik

kebijakan umum, memilih pemimpin

Secara umum tipologi partisipasi politik

pemerintah dan lain-lain.

sebagai kegiatan dibedakan menjadi: 1. Partisipasi aktif, yaitu partisipasi yang

2. Partisipasi pasif, yaitu partisipasi yang berorientasi hanya pada out put, dalam

berorientasi pada proses input dan out

arti

put. Artinya setiap warga Negara secara

pemerintah,

aktif

melaksanakan saja setiap keputusan

mengajukan

usul

mengenai

kebijakan publik mengajukan alternatif kebijakan publik yang berlainan dengan kebijakan

pemerintah,

mengajukan

kritik dan perbaikan untuk meluruskan Jurnal Governance Opinion

hanya

mentaati

peraturan

menerima

dan

pemerintah. 3. Golongan

Putih

(Golput)

atau

kelompok apatis, karena menganggap system

politik

yang

ada

telah 49


menyimpang dari apa yang dicita-

pasif, artinya hanya berorientasi pada

citakan (Rahman, 2007:288).

out put politik. Kedua faktor ini bukan faktor yang berdiri sendiri

Model Partisipasi Politik Kesadaran politik warga Negara

(variable independent) artinya tinggi

menjadi factor determinan dalam partisipasi

rendahnya

politik masyarakat, artinya berbagai hal

dipengaruhi faktor lain seperti status

yang

dan

sosial dan ekonomi, afiliasi politik

kesadaran akan hak dan kewajiban yang

orang tua, pengalaman berorganisasi.

berkaitan dengan lingkungan masyarakat

Oleh karena itu hubungan dari faktor-

dan kegiatan politik menjadi ukuran dan

faktor itu dapat digambarkan sebagai

kadar seseorang terlibat dalam proses

berikut: status sosial dan ekonomi,

partisipasi politik (Rahman, 2007:289).

afiliasi

Berdasarkan fenomena ini maka W. Page

berorganisasi

sebagaimana dikutip Rahman (2007:289),

pengaruh/independent.

memberikan model partisipasi menjadi

politik

empat tipe.

pemerintah

1.

berhubungan

Apabila

pengetahuan

seseorang

memiliki

politik,

dan

pengalaman

merupakan

variable Kesadaran

kepercayaan sebagai

antara/intervening

itu

pada variable

variables

dan

partisipasi politik merupakan variable

kepada

terpengaruh (dependen).

pemerintah

Sebaliknya kepercayaan

tinggi

maka

kesadaran sangat

kecil

Rancangan Penelitian

dan

Jenis

maka

explanatory

penelitian yang

adalah

survey

bertujuan

untuk

partisipasi politik menjadi pasif dan

mengetahui pengaruh pemilihan umum

apatis.


Kesadaran kepercayaan

politik

tinggi

terhadap

tetapi

pemerintah

lemah maka perilaku yang muncul adalah militant radikal. 3.

faktor

kesadaran politik dan kepercayaan partisipasi politik cenderung aktif.

2.

kedua

Kesadaran

politik

Kota Medan. Tempat dan Waktu Penelitian Penelitian ini dilakukan di Kantor

tetapi

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota

kepercayaan pada pemerintah tinggi

Medan. Alasan pemilihan tempat ini karena

maka partisipasinya menjadi sangat

penelitian


rendah

terhadap partisipasi politik masyarakat di

tentang

partisipasi

politik 50


masyarakat belum pernah dilakukan dan

Umum (KPU) Kota Medan dijadikan

juga Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota

sampel dalam penelitian ini.

Medan telah berupaya untuk meningkatkan

Metode Pengumpulan Data

partisipasi

Metode pengumpulan data yang digunakan

politik

masyarakat

dalam

pemilihan umum Walikota dan Wakil

dalam penelitian ini adalah:

Walikota Medan dengan cara melakukan

a. Penelitian Lapangan (Field Research),

pemutakhiran data pemilih pada Daftar

yaitu penelitian langsung ke lapangan

Pemilih Tetap (DPT).

(objek

Penelitian ini berlangsung selama 3

penelitian)

dalam

mengumpulkan

data

(tiga) bulan yang dimulai dari bulan

pengamatan

(observasi)

September 2010 sampai dengan bulan

wawancara.

Nopember 2010.

b. Penelitian

dengan

Populasi adalah jumlah keseluruhan

(Library

dalam rangka mengumpulkan data yang relevan

dengan

benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan,

dengan

cara

gejala-gejala, nilai test atau peristiwa-

dokumen maupun literatur.

sumber

dan

Kepustakaan

objek penelitian terdiri dari manusia,

sebagai

cara

Research), yaitu penelitian kepustakaan

Populasi dan Sampel

peristiwa

rangka

data

yang

memiliki karakteristik tertentu dalam dalam suatu penelitian (Nawawi, 2001:141).

tujuan

penelitian

menelaah

berbagai

Teknik Analisa Data Teknik

analisa

data

merupakan

proses penyederhanaan data ke dalam

Pupulasi dalam penelitian ini adalah

bentuk yang lebih mudah dibaca dan

seluruh anggota Komisi Pemilihan Umum

dipresentasikan (Singarimbun, 1995:23).

(KPU) Kota Medan, yang terdiri dari 5

Data yang diperoleh berdasarkan hasil

(lima) orang.

penelitian akan dianalisa dalam 2 (dua)

Sampel adalah sebagian dari populasi yang menjadi sumber data sebenarnya

tahap, yaitu: 1. Analisa Tabel Tunggal

dalam suatu objek penelitian. Mengingat

Merupakan

suatu

analisa

yang

populasi yang hanya berjumlah 5 (lima)

dilakukan dengan membagi-bagikan

orang dan dapat dijangkau oleh peneliti,

variable penelitian kedalam kategori-

maka seluruh anggota Komisi Pemilihan

kategori yang dilakukan atas dasar frekuensi. Tabel tunggal merupakan


51


langkah awal dalam menganalisa data

Daerah

yang terdiri dari kolom yaitu jumlah

Medan.

frekuensi dan persentase untuk setiap

2. Setelah

kategori (Singarimbun, 1995:266).

Tahun

2010

di

persentase

Kota tingkat

partisipasi diketahui besarannya,

2. Uji Hipotesis

kemudian untuk mengetahui kuat

Uji hipotesis dalam penelitian ini

lemahnya

dilakukan dengan cara:

keeratan hubungan antara variable

1. Terlebih dahulu dihitung persentase

X dan variable Y, secara sederhana

tingkat

partisipasi

masyarakat

dalam

politik

tingkat

atau

derajat

dapat diterangkan berdasarkan table

pemilihan

nilai

Kepala Daerah dan Wakil Kepala

koefisien

korelasi

dari

Guilford berikut:

Tabel 3. Tingkat Keeratan Hubungan Variabel X dan Variabel Y Nilai Korelasi

Keterangan

0,00 - < 0,20

Hubungan lemah

≥ 0,20 - < 0,40

Hubungan rendah

≥ 0,40 - < 0,70

Hubungan sedang/cukup

≥ 0,70 - < 0,90

Hubungan kuat/tinggi

≥ 0,90 ≤ 1,00

Hubungan sangat kuat/tinggi

Sumber: Ali Muhidin, Sambas & Maman Abdurahman (2007:128) Hasil Penelitian

Wakil Kepala Daerah Kota Medan pada

1. Putaran I

tahun 2010, jumlah pemilih yang

Berdasarkan hasil penelitian

terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

diperoleh informasi bahwa pelaksanaan

(DPT)

sebanyak

1.961.155

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan

dengan perincian sebagai berikut:

orang,

Tabel 4. Jumlah Pemilih Dalam Daftar Pemilih Tetap No

Jenis Kelamin

Jumlah

Persentase

1

Laki-laki

973.254

49.63

2

Perempuan

987.901

50,37

1.961.155

100.00

Total

Sumber: KPU Kota Medan 2010 (Data telah diolah). Jurnal Governance Opinion

52


Dari

dapat

surat suara. Komisi Pemilihan Umum

diketahui bahwa jumlah pemilih dalam

(KPU) Kota Medan menetapkan jumlah

Daftar Pemilih Tetap (DPT) terdiri dari

surat suara yang akan didistribusikan ke

pemilih laki-laki sebanyak 973.254 orang

Panitia Pemungutan Suara (PPS). Surat

(49,63

perempuan

suara beserta perlengkapan pelaksanaan

sebanyak 987.901 orang (50,37 %). Dengan

pemilihan harus sudah diterima Panitia

kata lain, jumlah pemilih yang terdaftar

Pemungutan Suara (PPS) paling lambat 2

dalam Daftar pemilih Tetap (DPT) lebih

(dua) hari sebelum pemungutan suara

banyak pemilih perempuan dibandingkan

dilaksanakan.

%),

Tabel

dan

4

di

pemilih

atas,

dengan pemilih laki-laki. Pada

kelompok

Sedangkan tata cara dan teknis masyarakat

pendistribusian surat suara sampai di

tertentu, tradisi dijunjung tinggi, misalnya

Kelompok Penyelenggara Pemngutan Suara

kaum laki-laki yang hanya dibolehkan aktif

(KPPS)

di ranah publik, sedangkan perempuan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota

diharapkan

Medan dengan memperhatikan kecepatan

lebih

mendominasi

ranah

ditetapkan

dengan

domestik, sehingga akan memengaruhi pola

dan ketepatan waktu serta

partisipasi

penyampaian surat suara.

politik

mereka

(Damsar,

2010:196).

keamanan

Untuk mengetahui jumlah surat suara yang digunakan pada pemungutan

Pemungutan Suara Pemungutan

Keputusan

suara

dilakukan

suara, dapat dilihat pada table berikut.

dengan memberikan suara melalui surat suara yang berisi nomor, foto, dan nama pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam hal ini calon Walikota dan Wakil Walikota Medan. Berdasarkan

hasil

wawancara

dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan Evi Novida Ginting diperoleh informasi bahwa: pemberian suara untuk pemilihan dilakukan dengan mencoblos salah satu pasangan calon dalam Jurnal Governance Opinion

53


Tabel 5. Data Surat Suara No.

Data Surat Suara

Jumlah

1

Jumlah seluruh surat suara

2.011.506

2

Surat suara yang digunakan

700.802

3

Sisa surat suara

1.310.704

Sumber: KPU Kota Medan Tahun 2010 (Data telah diolah). Merujuk Tabel 5 di atas, bahwa

umum Walikota Dan Wakil Walikota

jumlah seluruh surat suara adalah sebanyak

Medan Tahun 2010, diperoleh informasi

2.011.506. Dan surat suara yang digunakan

bahwa dalam pemungutan suara yang

pada pemungutan suara adalah sebanyak

dilakukan di 21 Kecamatan se-Kota Medan,

700.802 atau sebesar 34,84 %. Sedangkan

jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap

sisa surat suara (surat suara yang tidak

(DPT)

digunakan) adalah sebanyak 1.310.704

sebanyak 699.309 orang, dan jumlah

surat suara atau sebesar 65,16 %. Hal ini

pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)

menunjukkan bahwa lebih banyak surat

yang

suara yang tidak digunakan dibandingkan

sebanyak 1.261.846 orang. Untuk lebih

dengan surat suara yang digunakan.

jelasnya dapat dilihat pada table berikut.

yang

tidak

menggunakan

menggunakan

hak

hak

pilih

pilih

Penghitungan Suara Berdasarkan

rekapitulasi

hasil

penghitungan perolehan suara pemilihan No 1 2 3

Tabel 6. Data Pemilih Dan Penggunaan Hak Pilih Data Pemilih Dan Penggunaan Hak Jumlah Pilih Jumlah Pemilih Dalam Daftar 1.961.155 Pemilih Jumlah pemilih dalam DPT yang 699.309 menggunakan hak pilih Jumlah pemilih dalam DPT yang 1.261.846 tidak menggunakan hak pilih Sumber: KPU Kota Medan Tahun 2010 (Data telah diolah). Dari

Tabel

6

di

atas,

dapat

(DPT) ternyata hanya 699.309 orang (35,66

diketahui bahwa dari 1.961.155 pemilih

%)

yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

Dengan kata lain, lebih banyak pemilih


yang menggunakan

hak pilihnya.

54



Daftar

(DPT)

menggunakan hak pilihnya ternyata laki-

yang

tidak

menggunakan

hak

Pemilih sebanyak

Tetap 330.703

(DPT) orang,

yang

pilihnya yaitu sebanyak 1.261.846 orang

laki

dan

(64,34 %).

perempuan sebanyak 368.606 orang. Hal ini

Dari 1.261.846 orang pemilih yang

menunjukkan bahwa lebih banyak pemilih

terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)

perempuan dibandingkan dengan pemilih

tersebut, 642.296 orang adalah laki-laki dan

laki-laki.

619..550 orang adalah perempuan. Hal ini

Kemudian,

untuk

mengetahui

menunjukkan bahwa lebih banyak laki-laki

perolehan suara pasangan calon Walikota

yang tidak menggunakan hak pilihnya

dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010,

dibandingkan

dapat dilihat pada table berikut.

dengan

perempuan.

Sedangkan pemilih yang terdaftar dalam Tabel 7. Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 No. Nama Pasangan Calon Jumlah Persentase 1 Dr. H. Sjahrial R. Anas, MH 18.661 2,75 Dan Drs. H. Yahya Sumardi 2 Sigit Pramono Asri, SE 97.295 14,33 Dan Ir. Hj.Nurlisa Ginting, MSc 3 Indra Sakti Harahap, ST, MSi 8.738 1,29 Dan Dr. Delyuzar, Sp.PA (K) 4 H. Bahdin Nur Tanjung, SE, MM 35.586 5,24 Dan Drs. Kasim Siyo, MSi 5 Drs. H. Joko Susilo 28.726 4,23 Dan Amir Mirza Hutagalung, SE 6 Drs. Rahudman Harahap, MM 150.671 22,20 Dan Drs. Dzulmi Eldin S, MSi 7 Prof.DR.H.M.Arif Nasution, MA 28.982 4,27 Dan H. Supratikno W.S 8 Ir. H. Maulana Pohan, MM 76.351 11,25 Dan Jurnal Governance Opinion

55


9 10

H. Ahmad Arif, MM H. Ajib Shah 93.118 Dan DR.Ir. Binsar Situmorang, MSi Dr. Sofyan Tan 140.676 Dan Nelly Armayanti, SP, MSP Total 678.804 Sumber: KPU Kota Medan 2010 (Data telah diolah). Dari Tabel 7 di atas, bahwa

demikian,

kedua

13,72 20,72 100,00 pasangan

calon

perolehan suara terbanyak pertama adalah

Walikota dan Wakil Walikota Medan

pasangan calon Drs. Rahudman Harahap,

tersebut maju ke putaran ke II (dua).

MM dan Drs. Dzulmi Eldin, MSi yaitu

Putaran II

sebanyak 150.671 suara (22,20 %), dan

Kemudian,

untuk

mengetahui

perolehan suara terbanyak kedua adalah

perolehan suara pasangan calon Walikota

pasangan Dr. Sofyan Tan dan Nelly

dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010

Armayanti, SP, MSP yaitu sebanyak

putaran II (dua), dapat dilihat pada table

140.676

berikut.

suara

(20,72

%).

Dengan

Tabel 8. Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010 Putaran II (Dua) No Nama Pasangan Calon 1

Jumlah

Persentase

485446

65,88

251435

34,12

736881

100,00

Drs. Rahudman Harahap, MM Dan Drs. H. Dzulmi Eldin S, MSi

2

dr. Sofyan Tan Dan Nelly Armayanti, SP, MSP Jumlah Sumber: KPU Kota Medan 2010


56


Dari

Tabel

8

di

atas,

dapat

diketahui bahwa perolehan suara pasangan

tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan (Budiardjo, 2008:369).

calon Walikota dan Wakil Walikota Medan

Terkait tingkat partisipasi rendah,

Tahun 2010 Putaran II (dua) yang paling

Pandapotan Tamba (anggota KPU Kota

banyak

Drs.

Medan) mengatakan “tingkat partisipasi

Rahudman Harahap, MM dan Drs. H.

rendah tidak bisa membatalkan keabsahan

Dzulmi Eldin S, MSi yaitu sebanyak

hasil pemilihan umum kepala daerah dan

485.446 suara (65,88 %).

wakil kepala daerah Kota Medan”.

adalah

Bila

pasangan

ditelaah

calon

berdasarkan

data

Pembahasan

pemilih dan penggunaan hak pilih, dapat

Berdasarkan hasil penelitian di atas,

diketahui bahwa jumlah pemilih dalam

maka

Daftar

partisipasi

Pemilih

Tetap

(DPT)

adalah

dapat

diketahui politik

bahwa

tingkat

masyarakat

pada

sebanyak 1.961.155 pemilih, dan jumlah

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

pemilih yang menggunakan hak pilihnya

Medan Tahun 2010, pada Putaran I

adalah sebanyak 750.351 pemilih (38,26

(pertama) ternyata dari 1.961.155 pemilih

%), maka jumlah pemilih yang tidak


menggunakan hak pilihnya adalah sebanyak

(DPT) ternyata hanya 699.309 orang (35,66

1.210.804 orang (61,74 %). Hal ini

%)


Dengan kata lain, lebih banyak pemilih



(DPT) tidak menggunakan hak pilihnya.

(DPT)

Dengan kata lain, mayoritas jumlah pemilih

pilihnya yaitu sebanyak 1.261.846 orang


(64,34 %).

(DPT)

tidak

berpartisipasi

yang menggunakan

yang

tidak

hak pilihnya.

menggunakan

hak

dalam

Sedangkan pada Putaran II (dua)

penyelenggaraan pemilihan Walikota dan

dapat diketahui bahwa jumlah pemilih

Wakil Walikota Medan Tahun 2010.

dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah

Secara teori, tingkat partisipasi politik dianggap

yang

rendah

kurang

baik,

pada

umumnya

karena

sebanyak 1.961.155 pemilih, dan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya

dapat

adalah sebanyak 750.351 pemilih (38,26

ditafsirkan bahwa banyak warga negara

%), maka jumlah pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya adalah sebanyak


57


1.210.804 orang (61,74 %). Hal ini

Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil


Kepala Daerah Tahun 2010 adalah rendah,


yakni pada Putaran I hanya sebesar 35,66 %

(DPT) tidak menggunakan hak pilihnya.

dan Putaran II sebesar 38,26 %, maka dapat

Dengan kata lain, mayoritas

(61,74 %)

ditarik kesimpulan bahwa hipotesa yang

jumlah pemilih yang terdaftar dalam Daftar

diajukan ”Ada pengaruh pemilihan Kepala

Pemilih Tetap (DPT) tidak berpartisipasi

Daerah dan Wakil Kepala Daerah terhadap

dalam penyelenggaraan pemilihan Walikota

partisipasi politik masyarakat di Kota

dan Wakil Walikota Medan Tahun 2010.

Medan” dapat diterima.

Bertitik-tolak

dari

angka-angka

Saran

tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa tingkat

partisipasi

kepada

Komisi

pada

Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan harus

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

mempertanggungjawabkan secara terbuka

Medan

rendah.

dan jujur : dalam menetapkan Daftar

Mengacu kepada pendapat W. Page, apabila

Pemilih Tetap (DPT), mendistribusikan

partisipasi politik rendah berarti kesadaran

kartu pemilih, agar partisipasi politik

politik masyarakat rendah pula.

masyarakat dalam Pemilihan Umum Kepala

Tahun

masyarakat

Disarankan

2010

adalah

Menurut Miriam Budiardjo, tingkat

Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat

partisipasi yang rendah pada umumnya

meningkat di masa akan datang (Tahun

dianggap

2015).

kurang

baik,

karena

dapat

ditafsirkan bahwa banyak warga negara

DAFTAR PUSTAKA

tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. Dengan kata lain, apabila seseorang memiliki kesadaran politik yang tinggi maka

partisipasi

politiknya

cenderung

tinggi pula. Kesimpulan Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, partisipasi

dapat politik


diketahui masyarakat

bahwa

Budiardjo, Miriam. 1982. Partisipasi Dan Partai Politik. Jakarta. PT. Gramedia. _______.2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta. PT. Gramedia. Damsar. 2010. Pangantar Sosiologi Politik. Jakarta. Kencana Prenada Media Group.

pada 58


Mardalis. 2009. Metode Penelitian: Suatu Pendekatan Proposal. Jakarta. Bumi Aksara. Pudjiastuti, Sri Rahayu. 2007. Metode Penelitian Pendidikan. Jakarta. STKIP Press. Rahman, A. 2007. Sistem Indonesia. Yogyakarta. Ilmu.

Politik Graha

Samuel P. Huntington & Joan Nelson. 1990. Partisipasi Politik Di Negara Berkembang. Jakarta. Rineka Cipta. Peraturan Perundang-undangan : UUD 1945 Dan Amandemennya. UU

No. 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah.

tentang

UU

No. 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum.

PP No. 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah. Jurnal/Media Massa : Marpaung, Parlindungan. 2005. Pilkada Langsung 2005 Harus Lebih Berkualitas. Harian Portibi DNP. 17 Pebruari 2005. Medan. _________. 2005. Realita Demokrasi Politik Lokal. Jurnal Inovasi, Media Litbang Provinsi Sumatera Utara Volume 2 Nomor 4, Nopember 2005. Jurnal Governance Opinion

59

Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Pengawasan Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2005 Tentang Pajak Reklame Di Kabupaten Serdang Bedagai

PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENGAWASAN PERATURAN DAERAH NOMOR 09 TAHUN 2005 TENTANG PAJAK REKLAME DI KABUPATEN SERDANG BEDAGAI Simson Ginting, SSos.,MPA


Abstrak Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat, penerimaan dan pengelolaan pajak daerah merupakan yang menjadi unsur penting, sehingga harus dikelola secara baik dan benar, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pembangunan derah tersebut. Pengelolaan pajak daerah tidak mungkin dilaksanakan dengan baik apabila aparat petugas dilapangan tidak memiliki data lengkap mengenai barang/usaha yang dikenakan pajak dan yang tidak dikenakan pajak. Oleh karena itu, pengelolaan pajak daerah sangat penting untuk disempurnakan. Pengelolaan ini meliputi data inventarisasi, penagihan dan pelaporan. Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai melalui Satuan Polisi Pamong Praja belum sepenuhnya melakukan pengawasan terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Pajak Reklame di Kabupaten Serdang Bedagai. Hal itu ditandai masih ditemukannya reklame yang belum terdaftar dan yang pembayaran pajaknya tidak sesuai dengan aturan yang ada. Sekalipun Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Pajak Reklame tersebut sudah jelas mengaturkan segala sesuatu tentang Pajak Reklame, namun masih ada faktor-faktor yang menghambat dalam Implementasinya antara lain kurangnya kesadaran aparat Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan yang diaturkan dan masih adanya pihak-pihak yang mau mencari keuntungan sendiri penetapan dan penertiban pajak tersebut. Kata Kunci : Peranan Satuan Polisi Pamong Praja, Pengawasan Peraturan Daerah Nomor 09, Pajak Reklame

pertumbuhan

PENDAHULUAN Dalam

rangka

mendukung

diperlukan

perekonomian penyediaan

Daerah,

sumber-sumber

perkembangan Otonomi Daerah yang nyata,

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang

dinamis, serasi dan bertanggung jawab,

hasilnya diharapkan semakin meningkat

pembiayaan pemerintah dan pembangunan

pula.

daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli

Daerah

(PAD),

khususnya

Dalam

penyelenggaraan

yang

pemerintahan dan pelayanan masyarakat,

berasal dari pajak daerah. Sejalan dengan

penerimaan dan pengelolaan pajak daerah

semakin

pelaksanaan

merupakan yang menjadi unsur penting,

pembangunan dan pemberian pelayanan

sehingga harus dikelola secara baik dan

meningkatnya

kepada masyarakat serta usaha peningkatan


60


benar,

yang

pada

akhirnya

dapat

meningkatkan pembangunan derah tersebut. Pengelolaan pajak daerah tidak

ditunjang pula dengan data fisik yaitu papan

reklame

memenuhi

yang

terpasang

yang

teknis

dan

persyaratan

mungkin dilaksanakan dengan baik apabila

selanjutnya penyediaan data kepemilikan

aparat petugas dilapangan tidak memiliki

papan reklame tersebut.

data lengkap mengenai barang/usaha yang

Satuan Polisi Pamong Praja sangat

dikenakan pajak dan yang tidak dikenakan

diharapkan

pajak. Oleh karena itu, pengelolaan pajak

kerjasamanya

daerah

menertibkan keberadaan papan reklame di

sangat

penting

disempurnakan. Pengelolaan data

inventarisasi,

untuk

ini meliputi

penagihan

dan

pelaporan.

untuk

dalam

sehingga

dan

mengawasi

tidak

merugikan

pemerintah daerah dalam hal penerimaan pajak, khususnya pajak reklame. Sesuai

Inventarisasi bagian

daerah

bantuannya

yang

pengelolaan

merupakan sangat

2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja

diperlukan untuk mengadakan evaluasi atas

dikatakan bahwa Satuan Polisi Pamong

jumlah wajib pajak yang ada di daerah.

Praja meminta bantuan, atau bekerjasama

Wajib pajak adalah orang pribadi atau

didasarkan atas

badan yang menurut Peraturan Perundang-

saling

Undangan Perpajakan Daerah diwajibkan

menghormati

untuk melakukan pembayaran pajak yang

kepentingan

terhutang

hierarki dan kode etik birokrasi dengan

termasuk

tersebut

dengan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun

pemungutan

atau

pemotongan pajak tertentu.

hubungan

membantu, dengan

berkembang

pesat,

menyelenggarakan

reklame

untuk sehingga

Praja

adalah

penegakan

pelaksanaan

Peraturan

dijadikan sebagai objek Pajak Reklame

Metode Penelitian

serta

Populasi

menata

dan

menertibkan penyelenggaraan reklame agar indah,

rapi

mengutamakan

satu tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong

Keputusan Kepala Daerah

kelihatan

saling

umum dan memperhatikan

merupakan potensi yang memadai untuk mengatur,

dan

instansi lain (dalam pasal 28 ayat 3). Salah

Usaha jasa periklanan saat ini

untuk

fungsional,

Nawawi

Daerah

dan

(1999:141),

teratur.

bahwa populasi adalah keseluruhan objek

Pengelolaan administrasi perpajakan daerah

penelitian yang dapat terdiri dari manusia,


dan

Menurut

kebijakan

61


benda-benda, hewan, tumbuh-tumbuhan,

Satuan

gejala—gejala, nilai test atau peristiwa-

Bedagai

peristiwa

yang

termasuk kepala satuan) orang yang terdiri

memiliki karakteristik tertentu di dalam

dari 5 bagian dengan rincian sebagaimana

suatu penelitian.

berikut ini :

sebagai

sumber

data

Polisi yang

Pamong

Praja

berjumlah

Serdang

116

(tidak

Dalam penelitian ini yang dijadikan populasi adalah pegawai

atau anggota

Table 1 Jumlah Populasi No Bagian Jumlah Populasi 1 Tata Usaha 6 2 Pengamanan & Ketertiban 84 3 Pengembangan Kapasitas 10 4 Operasional & Penertiban 13 5 Fungsional 3 Jumlah 116 Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Serdang Bedagai tahun 2010 

dan sebagainya yang ada didalam populasi

Sampel (1999:144),

(Bungin, 2001:104). Berdasarkan data

sampel secara sederhana diartikan sebagai

yang ada, maka untuk menghitung

bagian dari populasi yang menjadi sumber

jumlah sampel digunakan rumus Taro

data

Yamane dengan presisi 10% dan tingkat

Menurut

yang

Nawawi

sebenarnya

dalam

suatu

penelitian. Dengan kata lain bahwa sampel adalah sebagian populasi untuk mewakili populasi. Sampel

adalah

kelompok

yang

kepercayaan 90% (Bungin, 2005:105):

n

N Nd 2  1

Keterangan:

n =Jumlah sampel

terseleksi dari populasi besar dan sampel itu

N =jumlah populasi

hendaknya mewakili populasinya (Bulaeng,

d = presisi ditetapkan 90%,

2004:131). Untuk mencapai generalisasi

a=0,1) 1 = konstanta

yang baik, maka disamping tats cars penarikan kesimpulan diperhatikan, jugs bobot

sampel

harus

dipertanggungjawabkan, dengan demikian maka sampel adalah wakil semua unit strata


Jadi sampel yang digunakan dapat dilihat sebagai berikut: 116 62


n = ---------------

= 53,7

Pengertian Implementasi Kebijakan

dibulatkan jadi 54

Kebijakan Publik yang telah di

116 (0,1)² + 1

syahkan tidak akan bermafaat apabila tidak di

implementasi.

Hal ini

disebabkan

Jadi sampel yang digunakan sebanyak 54

karena implementsai kebijakan berusaha

orang

untuk mewujudkan kebijakan publik yang

URAIAN TEORITIS

masih bersifat abstrak kedalam realita

Pengertian Kebijakan Publik

nyata.

Kebijakan Publik (Public Policy)

Menurut

Charles

dengan

Publik

(Public

bukan hukum atau peraturan semata. Lebih

"Pengantar

dari itu, kebijakan publik adalah segala hal

Policy)" (1991 ; 446) dalam N. Budiman

yang mengatur

semua

yaitu implementasi adalah sebuah proses

lapisan masyarakat dalam suatu negara.

untuk mendapatkan sumber daya tambahan

Maknanya, suatu kebijakan publik bukan

sehingga dapat diukur apa-apa yang telah

untuk membatasi peran dan aktivitas

di kerjakan.

masyarakat

dan

mengikat

tetapi

untuk

Proses Implementasi baru dapat di

dan

mulai apabila tujuan-tujuan dan sasaran-

tujuan-

sasaran yang telah bersifat umum telah di

tujuan bernegara secara efektif dan efisien

perinci, program aksi telah di rancang dan

(Leslie A. 1997).

sejumlah dana telah di alokasikan oleh

menyelaraskan masyarakat

lebih

Kebijakan

Jones

peran

dalam

negara

pencapaian

Sementara itu, Carl I. Friedrick

mewujudkan kebijakan-kebijakan tersebut.

(1983) mendefinisikan kebijakan publik

Faktor –faktor yang Mempengaruhi

sebagai

Implementasi

serangkaian

tindakan

yang

diusulkan oleh seorang, kelompok atau pemerintah

dalam

suatu

lingkungan

Abdullah menjelaskan

(1998

;

67),

faktor-faktor

ia yang

tertentu dengan ancaman dan peluang yang

mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan

ada, dimana kebijakan yang diusulkan

implementasi suatu kebijakan. Sedangkan

tersebut ditujukan untuk memanfaatkan

menurut Geprge C. Edward III dalam

potensi sekaligus mengatasi hambatan yan

Implementing Public Policy

ada

bahwa

dalam

rangka

mencapai

tertentu.


tujuan

ada

empat

(1980,111),

faktor

yang

mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan 63


implementasi suatu kebijakan, yaitu faktor standar dan tujuan, birokrasi, komunikasi

3 Komunikasi

dan disposisi :

Setiap

kebijakan

publik

harus

mempunyai standart dan tujuan yang jelas

1. Standar dan tujuan Sumber daya kebijakan tidak kalah

agar

kebijakan

publik

tadi

bisa

dengan

efektif.

di

pentingnya dengan standar dan tujuan,

implementasikan

sumber daya kebijakan harus juga tersedia

karenanya standar dan tujuan tadi harus di

dalam

memperlancar

komunikasikan kepada para pelaksana tadi.

administrasi implcmentasi suatu kebijakan.

Komunikasi dalam kerangka penyampaian

Karena

dan

informasi kepada para pelaksana kebijakan

konsistennya kententuan-ketentuan atau

tentang apa yang menjadi standar dan

ukuran-ukuran

bagaimanapun

tujuan kebijakan tadi harus konsiten dan

menyampaikan

seragam dari berbagai infomasi dalam

rangka

untuk

bagaimanapun

akuratnya

.jelas

scrta dalam

ketentuanketentuan ataupun aturan-aturan

organisasi

tersebut. Jika para pelaksana kebijakan

misalnya, komunikasi sering merupakan

yang

untuk

proses yang sulit dan komplek, proses

menjadikan

pentrasferan berita kebawah di dalam

melakukan

organisasi, atau dari satu organisasi dan kc

maka

kominkator

bertanggung

melaksanakan

kebijakan

sumber-sumber pekerjaan

jawab

untuk

secara

efektif,

ini

publik.

lain

Pemerintah

Oleh

sering

daerah

mengalami

implementasi kebijakan tersebut juga tidak

gangguan baik yang di sengaja maupun

akan bisa efektif:

tidak. Dengan demikian menurut penjelasan

2. Struktur Birokrasi

ini, prospck implementasi yang efektif

Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan

kebijakan

dan tujuan secara akurat serta konsisten.

sudah mencukupi dan para implementor

Maka komunikasi kebijakan mencakup 3

mengetahui

dimensi, yaitu :

apa

suatu

sangat di tentukan oleh kejelesan standar

dan

bagaimana

cara

melakukannya, serta mereka mempunyai

4. Disposisi

keinginan

Di

untuk

melakukannya,

artikan

sebaiai

kecendrungan,

implementasi bisa jadi masih belum efektif,

keinginan atau kesepakan para pelaksaan

karena ketidakefisienan struktur birokrasi

untuk

yang ada.

Implementasi kebijakan jika ingin berhasil


melaksanakan

kebijakan.

64


secara efektif dan efesien para pelaksana

suatu negara terhadap kedaulatan

tidak hanya harus mengetahui apa yang

negara lain.

harus

di

lakukan

dan

mempunyai

2. Bersifat non self-executing yang

kemampuan untuk melakukan kebijakan

berarti

bahwa

itu, tetapi mereka juga harus mempunyai

publik

perlu

keamanan untuk melaksanakan kebijakan

dilaksanakan oleh berbagai pihak

kemudian sikap mereka itu akan di

supaua tujuan pembuatan kebijakan

pengaruhi oleh pandangannya terhadap

tercapai.

suatu kebijakan dan cara melihat pengaruh kebijakan

itu

terhadap

kepentingan

kepentingan-kepentingan

kebijakan

diwujudkan

dan

a. Selanjutnya menurut Brian W.

kepentingan-

organisasinya

suatu

Hogwood dan Lewis A. Gunn

dan

(dalam

pribadinya.

Slichin

Abdul

Wahab,

1991:36) mengemukakan sejumlah

Terdapat 3 elemen respon yang dapat

tahap implementasi

mempengaruhi

Jadi implementasi kebijakan akan

kemamuannya

kemempuan untuk

dan

melaksanakan

selalu

berkaitan

dengan

kebijakan,

penetapan

waktu

Tahap-tahap Implementasi Kebijakan

sedangkan

menurut

Untuk

dan

perencanaan pengawasan,

Mazmanian

dan

mengefektifkan

Sabatier dalam Solichin Abdul Wahab

implementasi kebijakan yang ditetapkan,

(1991) mempelajari masalah implementasi

maka

kebijakan berarti berusaha unuk memahami

diperlukan

adanya

tahap-tahap

implementasi kebijakan.

apa yang senyatanya terjadi sesuadah suatu

M. Irfan Islamy (1997: 102-106)

program diberlakukan atau dirumuskan.

membagi tahap implementasi dalam dua bentuk, yaitu

Arti dan Fungsi Pengawasan

1. Bersifat self-executing, yang berarti

Para

ahli

manajemen

dan

bahwa dengan dirumuskannya dan

administrasi sependapat bahwa pengawasan

disahkannya suatu kebijakan maka

merupakan salah satu fungsi

kebijakan

manajemen.

tersebut

terimplementasikan sendirinya,

misalnya

akan dengan pengakuan

Berarti

dalam

organik setiap

organisasi, dari yang kecil sampai yang besar, terlaksananya

pengawasan yang

sesungguhnya bukan saja tidak terelakkan


65


akan

tetapi

mutlak

diperlukan

dan

dilakukan.

Menurut

Soewarno

(2001:99),

bahwa ada beberapa prinsip pengawasan

Pengawasan adalah suatu upaya yang sistematik untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk merancang sistem umpan

balik

informasi,

untuk

seperti diterangkan di bawah ini: 1. Pengawasan berorientasi kepada tujuan organisasi 2. Pengawasan harus objektif, jujur

membandingkan kinerja aktual dengan

dan

standar

umum dari kepentingan pribadi

yang

telah

ditentukan,

untuk

menetapkan apakah telah terjadi suatu penyimpangan mengambil

tersebut,

tindakan

serta

perbaikan

untuk yang

diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya perusahaan atau pemerintahan telah digunakan seefektif dan seefisien

mendahulukan

3. Pengawasan

harus

kepentingan berorientasi

terhadap kebenaran peraturan yang berlaku,

atas

prosedur

yang

ditetapkan. 4. Pengawasan harus menjamin daya dan hasil guna pekerjaan

mungkin guna mencapai tujuan perusahaan

5. Pengawasan harus didasarkan atas

atau pemerintahan. Dari beberapa pendapat

standard yang objektif teliti dan

tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan

tepat

bahwa pengawasan merupakan hal penting dalam menjalankan suatu perencanaan. Dengan

adanya

perencanaan

yang

pengawasan diharapkan

maka oleh

6. Pengawasan harus bersifat terus menerus 7. Hasil

pengawasan

harus

dapat

memberikan umpan balik terhadap

manajemen dapat terpenuhi dan berjalan

perbaikan

dengan baik.

dalam pelaksanaan kebijakan di

Prinsip dan Asas Pengawasan

waktu yang akan datang.

Seperti sudah dijelaskan di atas bahwa

fungsi

pengawasan

dan

penyempurnaan

Ciri-ciri Pengawasan

memegang

Agar fungsi pengawasan dalam

peranan penting dalam mencapai tujuan

pemanfaatannya dapat mendatangkan hasil

organisasi dan agar fungsi pengawasan

seperti yang diinginkan, maka pemimpin

tersebut terselenggara menurut semestinya

organisasi harus mengetahui cirri-ciri suatu

perlu diperhatikan prinsip-prinsip dalam

proses pengawasan dan sekaligus berusaha

pengawasan.


66


menemukan sebanyak mungkin cirri-ciri itu

7. Pengawasan

dalam pelaksanaannya antara lain: dalam

pelaksanaan harus

arti

pengawasan

menemukan

fakta-fakta

bagaimana

menemukan

tugas-tugas

jika ada ketidak beresan, akan

bahwa

fungsi

tentang

dijalankan

tetapi menemukan apa yang tidak betul. 8. Pengawasan

harus

bersifat

membimbing, agar supaya para

dalam

pelaksana

organisasi.

meningkatkan

kemampuannya untuk melakukan

2. Pengawasan harus bersifat prefentif

tugas-tugas

yang berarti proses pengawasan itu dijalankan

dimkasudkan

untuk menentukan siapa yang salah

1. Pengawasan harus bersifat “fact finding”

tidak

untuk

timbulnya

mencegah

yang

ditentukan

baginya.(Siagian, 2002:93). Proses Pengawasan

penyimpangan-

Di dalam proses pengawasan pada

penyimpangan dan penyelewengan

prinsipnya

terdapat

prosedur

tertentu.

dari rencana yang telah ditentukan.

Dalam hal ini yang dimaksud dengan

3. Pengawasan diartikan pada masa

prosedur adalah suatu rangkaian metode

sekarang, yang berarti pengawasan

yang telah menjadi pola tetap dalam

hanya dapat ditujukan terhadap

melakukan

kegaitan-kegiatan yang kini sedang

merupakan suatu kebulatan.

dilaksanakan.

Menurut

4. Pengawasan hanyalah sekedar alat untuk

meningkatkan

pengawasan

itu

efisiensi,

tidak

dapat

dipandang sebagai tujuan administrasi dan manajemen maka pelaksanaannya

harus

mempermudah pencapaian tujuan pelaksanaan

harus efisien


pekerjaan

Winardi

yang

(2001:143),

terdapat 4 (empat) tindakan pokok yang bersifat

fundamental

bagi

pengawasan

magerial. Adapun langkah-langkah pokok tersebut adalah :

5. Karena pengawasan sebagai alat

6. Proses

suatu

pengawasan

1. Penentuan ukuran atau pedoman baku 2. Penilaian atau pengukuran terhadap pekerjaan yang sudah dikerjakan 3. Perbandingan

antara

pelaksanaan

pekerjaan dengan ukuran atau pedoman baku yang telah ditetapkan untuk

67


mengetahui

penyimpangan-

penyimpangan yang terjadi

pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang

4. Perbaikan datau pembetulan terhadap

dapat dipaksakan berdasarkan Peraturan

penyimpangan yang terjadi sehingga

Perundang-Undangan yang berlaku yang

pekerjaan sesuai dengan apa yang

digunakan untuk membiayai pemerintahan

direncanakan.

daerah

dan

pembangunan

daerah.

Jika telah diketahui adanya perbedaan,

Pemasukan dari pajak adalah merupakan

sebabnya, letak sumbernya maka langkah

pemasukan yang paling besar untuk kas

terakhir

daerah dan diantara pajak yang menjadi

adalah

melakukan

tindakan

perbaikan. Ada yang mudah dilakukan

pemasukan daerah adalah pajak reklame.

perbaikannya atau diperbaiki dalam jangka

a. Jenis-Jenis Pajak Reklame

waktu

Jenis-jenis

rencana yang telah ditentukan.

reklame

menurut

Peraturan

Menghadapi hal seperti ini perbaikan itu

Daerah Nomor 09 Tahun 2005 adalah:

dilakukan dalam periode berikutnya dengan

1. Reklame papan/bilboard, shop sign,

menyusun rencana atau standart yang baru,

shop panel, baliho, neon box adalah

disamping memperbaiki factor lain yang

reklame yang terbuat dari papan kayu,

menyebabkan

callib rate, vinyle termasuk seng atau

timbulnya

penyimpangan

tersebut.

bahan lain yang sejenis dipasang atau

Pajak Reklame

digantungkan

Kabupaten Serdang Bedagai baru beberapa tahun dimekarkan dari Kabupaten Induk

Deli

Serdang.

Akan

tetapi

atau

dipasang

pada

bangunan, halaman bangunan 2. Reklame videtron / megatron/large electronic display adalah reklame yang

pemerintah kabupaten Serdang Bedagai

menggunakan

terus berupaya untuk menggali sumber-

berupa program reklame atau iklan

sumber kekayaan daerah yang ada untuk

bersinar dengan gambar dan atau

menjadi

daerah

tulisan berwarna yang dapat berubah-

sehingga dapat dilanjutkan pembangunan

ubah terpogram difungsikan dengan

untuk kemakmuran rakyat. Sumber –

tenaga listrik

pemasukan

bagi

kas

sumber pemasukan kas daerah tersebut seperti pajak daerah. Pajak daerah adalah

layar

monitor

besar

3. Reklame kain/baliho adalah reklame yang

menggunakan

bahan

kain

iuran waib yang dilakukan oleh orang


68


termasuk kertas plastik, karet, atau

9. Reklame film/slide adalah reklame

bahan lain yang sejenis dengan itu 4. Reklame

melekat,

diselenggarakan

dengan

cara

adalah

mengggunakan klise berupa kaca atau

reklame yang berbentuk lembaran lepas

film, atau bahan-bahan yang sejenis

diselenggarakan

cara

sebagai alat untuk diproyeksikan dan

dapat

atau dipancarkan pada layar atau benda

disebarkan,

sticker

yang

dengan

diberikan

atau

diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang atau digantungkan pada suatu

lain di dalam ruangan 10. Reklame peragaan adalah reklame yang

benda

diselenggarakan

5. Reklame selebaran adalah reklame yang

berbentuk

lembaran

diselenggarakan disewakan,

diberikan

memperagakan

kertas

dengan

cara

atau

dapat

dilekatkan,

dipasang,

digantungkan pada benda lain 6. Reklame

berjalan

cara

suatu barang dengan

atau tanpa diserti suara. ANALISIS DATA Penyajian Data Berdasarkan Kuisioner

diminta dengan ketentuan tidak untu ditempelkan,

dengan

Dalam penulis

mengumpulkan

menyebarkan

data,

kuesioner.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh

termasuk

pad

relame

yang

responden, diperoleh data-data yang dapat

ditempatkan atau ditempelkan pada

disajikan, yaitu data identitas responden

kendaraan

dan data variabel penelitian mengenai

kendaraan

dengan

adalah yang

diselenggarakan

mempergunakan

kendaraan

atau dengan cara dibawa oleh orang 7. Reklame udara adalah reklame yang diselenggarkan

di

udara

dengan

menggunaan gas laser, pesawat udara atau alat lain yang sejenis 8. Reklame apung adalah reklame yang diselenggarakan di atas air dengan

melalui

penyebaran

kuesioner

kepada

jumlah yang diperoleh dari masing-masing pertanyaan, setelah diolah dari data mentah, dimana

pertanyaan-pertanyaan

disusun

mencerminkan kedua variabel. 1.

Karakteristik Responden Berdasarkan

hasil

penelitian

diketahui identitas responden sebagai berikut :

mempergunakan alat tertentu yang sejenis


69


No 1. 2.

Tabel 3 Jenis Kelamin Jenis Kelamin Frekuensi Laki-laki 45 Perempuan 9 Total 54

Persentase 83 17 100,00

Sumber : Hasil Angket tahun 2010 Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa jumlah responden terbesar adalah

orang atau 83%, sedangkan jenis kelamin perempuan sebanyak 9 orang atau 17%.

pada jenis kelamin laki-laki sebanyak 45

Tabel 4 Pendidikan No 1. 2. 3.

Pendidikan Frekuensi S1 16 Diploma 11 SMU 27 Total 54 Sumber : Hasil Angket tahun 2010 Dari

tabel

diatas

Persentase 30 20 50 100,00

bahwa

50%, kemudian pada tingkat Sarjana ada

responden terbanyak berada pada jenjang

sebanyak 16 orang atau 30%, tingkat

pendidikan SMU sebanyak 27 orang atau

Diploma sebanyak 11 orang atau 20%.

Tabel 5 Jabatan No 1. 2.

Jabatan

Dari

Frekuensi Kasi 8 Anggota 46 Total 54 Sumber : Hasil Angket tahun 2010 tabel

diatas

bahwa

responden terbanyak berada pada jabatan

Persentase 15 85 100,00

a. Data Variabel Bebas (Peranan Satuan Polisi Pamong Praja)

anggota sebanyak 46 orang atau 85%, kasi

Untuk Polisi

mengetahui Pamong

Praja

peranan

sebanyak 8 orang atau 15%.

Satuan

dalam

Variabel Penelitian

pengawasan Perda yang ada di kabupaten Serdang Bedagai khususnya Perda tentang


70


pajak reklame, maka yang perlu kita lihat

dalam melakuka tugas sesuai dengan yang

adalah bagaimana kerjasama antara mereka

sudah digariskan.

Tabel 6 Salah satu tugas dan peranan Satuan Polisi Pamong Praja adalah melakukan pendataan reklame yang ada diwilayah Serdang Bedagai No Jawaban Skor Frekuensi Persentase 1. Sangat setuju 5 23 43 2. Setuju 4 31 57 3. Kurang setuju 3 4 Tidak setuju 2 5 Sangat tidak setuju 1 Total 54 100,00 Sumber : Hasil Angket tahun 2010 Berdasarkan hasil tabel diatas

diwilayah Serdang Bedagai. Hal itu terlihat

dapat diketahui semua responden menjawab

dari jawaban responden yang menjawab

setuju bahwa salah satu tugas dan peranan

sangat setuju sebanyak 23 orang atau 43%,

Satuan

san yang menjawab setuju sebanyak 31

Polisi

Pamong

Praja

adalah

melakukan pendataan reklame yang ada

No 1. 2. 3. 4 5

orang atau 57%.

Tabel 7 System pendataan reklame sudah dilakukan dengan baik Jawaban Skor Frekuensi Persentase Sangat setuju 5 15 28 Setuju 4 33 61 Kurang setuju 3 6 11 Tidak setuju 2 Sangat tidak setuju 1 Total 54 100,00 Sumber : Hasil Angket tahun 2010 Berdasarkan hasil tabel diatas dapat orang atau 61% dan yang menjawab kurang

diketahui

hampir

responden

setuju sebanyak 6 orang atau 11%. Artinya

menjawab setuju bahwa system pendataan

hampir semua reklame yang ada atau

reklame

sudah

terpasang di wilayah Serdang Bedagai

dilakukan dengan baik walaupun masih ada

sudah terdata dengan baik, kalaupun ada

juga yang kurang setuju. Hal itu terlihat

yang tidak terdata itu karena terlewatkan


dan tidak ada laporan dari subjek pajak


reklame, jadi bukan karena disengaja.

di

semua

Serdang

Bedagai

san yang menjawab setuju sebanyak 33


71


Tabel 8 Pengaturan reklame disesuaikan dengan tata ruang dan peraturan daerah yang ada diwilayah Serdang Bedagai No Jawaban Skor Frekuensi Persentase 1. Sangat setuju 5 19 35 2. Setuju 4 32 59 3. Kurang setuju 3 3 6 4 Tidak setuju 2 5 Sangat tidak setuju 1 Total 54 100,00 Sumber : Hasil Angket tahun 2010 Berdasarkan hasil tabel diatas dapat

setuju sebanyak 19 orang atau 35%, yang

diketahui

hampir

semua

responden

menjawab setuju sebanyak 32 orang atau

menjawab

setuju

bahwa

pengaturan

59% dan yang menjawab kurang setuju

reklame disesuaikan dengan tata ruang dan

sebanyak 3 orang atau 6%. Artinya bahwa

peraturan daerah yang ada diwilayah

pemasangan reklame diatur sedemikian

Serdang Bedagai. Hal itu terlihat dari

rupa sehingga sehingga tidak semrawut

jawaban responden yang menjawab sangat

tetapi sesuai dengan tata wilayah.

No 1. 2. 3. 4 5

Tabel 9 Pembongkaran / penurunan reklame dilakukan sesuai dengan waktu dan penetapan pajak reklame Jawaban Skor Frekuensi Persentase Sangat setuju 5 11 20 Setuju 4 32 60 Kurang setuju 3 11 20 Tidak setuju 2 Sangat tidak setuju 1 Total 54 100,00 Sumber : Hasil Angket tahun 2010 Berdasarkan hasil tabel diatas dapat menjawab setuju sebanyak 32 orang atau

diketahui

bahwa

/

60% dan yang menjawab kurang setuju

penurunan reklame dilakukan oleh Satuan

sebanyak 11 orang atau 20%. Dari jawaban

Polisi Pamong Praja sesuai dengan waktu

responden tersebut kita lihat bahwa ada

dan

yang

sebahagian yang kurang setuju dengan

bersangkutan. Hal itu terlihat dari jawaban

pernyataan itu karena ada juga reklame

responden yang menjawab sangat setuju

yang terpasang lama di suatu tempat tidak

sebanyak 11 orang atau 20%, yang

ditertibkan oleh Satuan Polisi Pamong Praja

penetapan

pembongkaran

pajak


reklame

72


padahal sudah habis waktunya tidak tahu

No 1. 2. 3. 4 5

alasannya.

Tabel 10 Pelaporan reklame dilakukan sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan Jawaban Skor Frekuensi Persentase Sangat setuju 5 21 39 Setuju 4 33 61 Kurang setuju 3 Tidak setuju 2 Sangat tidak setuju 1 Total 54 100,00 Sumber : Hasil Angket tahun 2010 Berdasarkan hasil tabel diatas dapat

responden yang menjawab sangat setuju

diketahui bahwa pelaporan pajak reklame

sebanyak 21 orang atau

dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja


sesuai dengan prosedur yang ada/ sudah

61%.

ditetapkan oleh daerah melalui Peraturan

ditindak lanjuti terutama bagi wajib pajak

Daerah. Hal itu terlihat dari jawaban

yang tidak membayar pajaknya.

Pelaporan

tesebut

39%, yang untuk

dapat

b. Data Variabel Terikat (Pengawasan Perda No. 09 tahun 2005) Tabel 11 Data nama, objek dan subjek pajak reklame kabupaten Serdang Bedagai lengkap dan tercatat dengan baik No Jawaban Skor Frekuensi Persentase 1. Sangat setuju 5 21 39 2. Setuju 4 33 61 3. Kurang setuju 3 4 Tidak setuju 2 5 Sangat tidak setuju 1 Total 54 100,00 Sumber : Hasil Angket tahun 2010 Berdasarkan hasil tabel diatas dapat atau 39%, yang menjawab setuju sebanyak diketahui bahwa data nama, objek dan

33 orang atau 61%. Dengan pendataan yang

subjek pajak reklame kabupaten Serdang

dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja

Bedagai lengkap dan tercatat dengan baik

terhadap semua reklame yang ada, maka

oleh Satuan Polisi Pamong Praja. Hal itu

semua reklame tecatat dengan lengkap

terlihat dari jawaban responden yang

sehingga

perhitungan

pajaknya

dapat

menjawab sangat setuju sebanyak 21 orang


73


dilakukan untuk menghitung pemasukan

No 1. 2. 3. 4 5

kas daerah dari pajak reklame.

Tabel 12 Semua reklame yang ada di kabupaten Serdang Bedagai memilki ijin yang sah Jawaban Skor Frekuensi Persentase Sangat setuju 5 15 28 Setuju 4 33 61 Kurang setuju 3 6 11 Tidak setuju 2 Sangat tidak setuju 1 Total 54 100,00 Sumber : Hasil Angket tahun 2010 Berdasarkan hasil tabel diatas dapat

33 orang atau 61% dan yang menjawab

diketahui bahwa hampir semua responden

kurang setuju sebanyak 6 orang atu 11%.

menjawab reklame yang ada di kabupaten

Jawaban yang kurang setuju mengartikan

Serdang Bedagai memilki ijin yang sah. Hal

bahwa masih adanya sebahagian kecil

itu terlihat dari jawaban responden yang

reklame liar yang terpasang atau diedarkan

menjawab sangat setuju sebanyak 15 orang

di Serdang Bedagai yang setelah diketahui

atau 28%, yang menjawab setuju sebanyak

petugas langsung diturunkan / dibongkar.

Tabel 13 Tarif perhitungan pajak reklame sesuai dengan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah No Jawaban Skor Frekuensi Persentase 1. Sangat setuju 5 15 28 2. Setuju 4 31 57 3. Kurang setuju 3 8 15 4 Tidak setuju 2 5 Sangat tidak setuju 1 Total 54 100,00 Sumber : Hasil Angket tahun 2010 Berdasarkan hasil tabel diatas dapat

sebanyak 31 orang atau 57% dan yang

diketahui bahwa tarif perhitungan pajak

menjawab kurang setuju sebanyak 8 orang

reklame sesuai dengan yang ditetapkan oleh

atu 15%. Jawaban yang kurang setuju

Kepala Daerah melalui Peraturan Daerah.

mengartikan

Hal itu terlihat dari jawaban responden

sebahagian kecil perhitungan tarif reklame

yang menjawab sangat setuju sebanyak 15

tidak sesuai dengan yang sudah ditetapkan

orang atau 28%, yang menjawab setuju

karena ada main mata antara petugas


bahwa

masih

adanya

74


pengawas reklame dengan subjek pajak

untuk diawasi sehingga tidak merugikan

(yang punya reklame). Inilah yang perlu

Negara/daerah.

Tabel 14 Masa pajak dan penetapan pajak reklame sesuai dengan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah No Jawaban Skor Frekuensi Persentase 1. Sangat setuju 5 23 43 2. Setuju 4 31 57 3. Kurang setuju 3 4 Tidak setuju 2 5 Sangat tidak setuju 1 Total 54 100,00 Sumber : Hasil Angket tahun 2010 Berdasarkan hasil tabel diatas dapat dari jawaban responden yang menjawab diketahui bahwa semua responden setuju


menjawab masa pajak dan penetapan pajak

yang menjawab setuju sebanyak 31 orang

reklame sesuai dengan yang ditetapkan

atau 57%.

melalui Peraturan Daerah. Hal itu terlihat

No 1. 2. 3. 4 5

Tabel 15 Tata cara pembayaran dan penagihan pajak reklame sudah dilakukan sesuai dengan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Jawaban Skor Frekuensi Persentase Sangat setuju 5 23 43 Setuju 4 31 57 Kurang setuju 3 Tidak setuju 2 Sangat tidak setuju 1 Total 54 100,00 Sumber : Hasil Angket tahun 2010 Berdasarkan hasil tabel diatas dapat Peraturan Daerah. Hal itu terlihat dari

diketahui bahwa semua responden setuju


menjawab

dan

setuju sebanyak 23 orang atau 43%, yang

penagihan pajak reklame sudah dilakukan


sesuai dengan yang ditetapkan melalui

57%.

No

tata

cara

pembayaran

Tabel 15 Tata cara pembayaran dan penagihan pajak reklame sudah dilakukan sesuai dengan yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Jawaban Skor Frekuensi Persentase


75


1. 2. 3. 4 5

Sangat setuju 5 Setuju 4 Kurang setuju 3 Tidak setuju 2 Sangat tidak setuju 1 Total Sumber : Hasil Angket tahun 2010

20 31 3 54

37 57 6 100,00

Berdasarkan hasil tabel diatas dapat

57% dan ada yang menjawab kurang setuju


sebanyak 3 orang atau 6%. Jawaban yang

setuju menjawab tata cara pembayaran dan

kurang

penagihan pajak reklame sudah dilakukan

kadang-kadang oknum yang main mata

sesuai dengan yang ditetapkan melalui

dengan subjek pajak yang melakukan

Peraturan Daerah. Hal itu terlihat dari

pembayaran


mengambil keuntungan bagi dirinya sendiri.

setuju

tesebut

diluar

akibat

prosedur

adanya

untuk

setuju sebanyak 23 orang atau 43%, yang menjawab setuju sebanyak 31 orang atau Tabel 16 Penetapan sanksi pajak reklame bagi subjek pajak sudah dilakukan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah No Jawaban Skor Frekuensi Persentase 1. Sangat setuju 5 16 30 2. Setuju 4 29 54 3. Kurang setuju 3 9 16 4 Tidak setuju 2 5 Sangat tidak setuju 1 Total 54 100,00 Sumber : Hasil Angket tahun 2010 Berdasarkan hasil tabel diatas dapat

atau 54% dan ada yang menjawab kurang


setuju sebanyak 9 orang atau 16%. Jawaban

setuju menjawab penetapan sanksi pajak

yang kurang setuju tesebut akibat adanya

reklame bagi subjek pajak sudah dilakukan

sebahagian oknum petugas Satuan Polisi

sesuai dengan prosedur yang ditetapkan

Pamong Praja yang membuat laporan yang

melalui Peraturan Daerah. Hal itu terlihat

berbeda tentang kewajiban wjib pajak


sehingga ada wajib pajak yang tertutupi


kelemahannya dengan memberikan uang

yang menjawab setuju sebanyak 29 orang

pelican kepada petugas.


76


PENUTUP

penyalah gunaan kewenangan oleh oknum-

Kesimpulan

oknum yang tidak bertanggung jawab,

Pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai

sehingga pemasukan kas daerah dari pajak

melalui Satuan Polisi Pamong Praja belum

reklame dapat dicapai sesuai dengan yang

sepenuhnya

pengawasan

sudah ditargetkan. Dalam hal kejelasan

terhadap Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun

administrasi dan transparansi penetapan dan

2005 Tentang Pajak Reklame di Kabupaten

pembayaran pajak daerah dimana masih ada

Serdang Bedagai. Hal itu ditandai masih

celah yang dimanfaatkan oleh orang-orang

ditemukannya

tertentu

melakukan

reklame

yang

belum

untuk

maka

tidak sesuai dengan aturan yang ada.

transparansi pengawasan terhadap semua

Sekalipun Peraturan Daerah Nomor 9

pemasukan daerah khususnya dari pajak,

Tahun

misalnya

Tentang

Pajak

Reklame

dibuat

melakukan

semacam

sendiri,

terdaftar dan yang pembayaran pajaknya

2005

perlu

kepentingannya

komite

sosialisasi

tersebut sudah jelas mengaturkan segala

berkesinambungan,

sesuatu tentang Pajak Reklame, namun

bagi

masih ada faktor-faktor yang menghambat

punishment bagi yang lalai sehingga setiap

dalam

lain

aparat yang mengurusi hal tersebut dapat

kurangnya kesadaran aparat Satuan Polisi

lebih serius dan hati-hati terhadap tugasnya.

Implementasinya

antara

yang

memberikan

yang

bekerja

dengn

reward

baik

dan

Pamong Praja dalam melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan yang diaturkan

DAFTAR PUSTAKA

dan masih adanya pihak-pihak yang mau

Abdullah, M. Wahab, 1993, Perkembangan dan Penerapan Studi Implementasi, Unhas Press, Bandung

mencari keuntungan sendiri penetapan dan penertiban pajak tersebut. Saran Terkait dengan implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2005 Tentang

Aderson, 2004, Implementation Of Public Policy, Wasington, Congressional Quarterly Press

Pajak Reklame di Kabupaten Serdang

Arifin, 1991, Evaluasi Kebijakan, Rineka Cipta, Jakarta

Bedagai, hendaknya pemerintah sebagai

Arikunto,

penanggung

jawab

akan

pengawasan

pemasukan kas daerah melakukan hal-hal

Suharsini, 2002, Prosedur Penelitian:Suatu Pendekatan Praktek, Rineka Cipta, Jakarta

yang dianggap perlu agar tidak terjadi lagi


77


Budiman, N, 1991, Pengantar Kebijakan Publik, Rineka Cipta, Jakarta Bulaeng, 2004, Metode Penelitian, Remaja Rosdakarya, Bandung Bungin, 2001, Metode Penelitian Sosial, LP3M, Jakarta Handayaningrat, Soewano,2001, Pengantar Ilmu Administrasi dan Manajemen, Gunung Agung, Jakarta Inu, Kencana, 2006, Kebijakan Publi, Gunung Agung, Jakarta Islamy, M, Irfan, 1997, Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijakan Negara, Bumi Aksara, Jakarta Mayer, 1994 : Metode Penelitian Survey, Gunung Agung, Jakarta. Nawawi, Hadari, 1999 : Metode Penelitian Survey, Liberty, Yogyakarta. Sabatier , A, 1993, Kebijakan Publik, Rawali Press, Jakarta


Singarimbun, Masri dan Sofian Effendi, 1991, Metode Penelitian Survai, Penerbit PT Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta Surachmad, Winarno, 1985, Dasar-Dasar dan Teknik Research Pengantar Metodologi, Tarsito, Bandung Thoha, Miftah, 2003, Perilaku Organisasi, VC Rajawali Press, Jakarta Wibowo Edi, 2004. Hukum dan Kebijakan Publik, Yayasan Pembaruan Administrasi Publik Indonesia, Yogyakarta Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2005 Tentang Pajak Reklame Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja Undang-Undang Tentang Daerah

No. 32 tahun 2004 Sistem Pemerintahan

http://www.massofa.wordpress.com/kajian ilmu kebijakan dan pengertian kebijakan

78



2

Peranan Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai

PERANAN KEPEMIMPINAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI Drs.Rata Halomoan Pardede


ABSTRAK Salah satu faktor yang mempengaruhi tercapainya peningkatan kinerja pegawai adalah peranan kepemimpinan. Kepemimpinan merupakan aktivitas untuk mempengaruhi orang-orang supaya diarahkan mencapai tujuan organisasi. Disisi lain tuntutan akan kinerja yang harus ditunjukkan dalam pelaksanaan tugas secara konstan oleh setiap anggota organisasi secara instens menuntut peran yang optimal dari sosok pemimpin melalui pengejawantahan konsep kepemimpinan itu sendiri. Penelitian ini merupakan penelitian deskripti yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana peranan kepemimpinan seorang Camat dalam meningkatkan kinerja Pegawai, untuk mengetahui kinerja para pegawai serta untuk mengetahui masalah-masalah yang terjadi dalam peningkatan kinerja pegawai di Kantor Camat Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai. Adapun tekhnik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan Tekhnik Total Sampling, arena semua populasi dalam penelitian digunakan sebagai sampel dengan melibatkan semua unsur-unsur yang ada di Kantor Camat Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, meliputi Camat, Sekcam dan Pegawai yang aktif pada Instansi pemerintah tersebut. Selanjutnya data yang diperoleh ditempat penelitian diolah kemudian dianalisa secara deskriptif agar jawaban terhadap permasalahan yang telah diajukan dalam penelitian ini dapat dipecahkan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan Camat Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai secara umum mampu meningkatkan kinerja pegawainya. Hal ini berdasarkan data-data yang diperoleh menunjukkan bahwa pegawai mengatakan bahwa pimpinan menempatkan pegawainya sesuai dengan posisi dan jabatannya serta pekerjaan tersebut diberikan sesuai dengan kemampuan pegawainya. Disamping itu, pemimpin juga memberikan petunjuk, keterangan lengkap kepada bawahannya dalam melakukan suatu pekerjaan, sehingga pekerjaan itu hasilnya memuaskan dan dapat diselesaikan dengan waktu. Kata Kunci : Peranan Kepemimpinan Dalam Meningkatkan Kinerja Pegawa PENDAHULUAN

terpenting dalam organisasi, tanpa adanya

Latar Belakang

manusia, organisasi tidak akan dapat hidup,

Sebagaimana kita ketahui pada

tumbuh dan berkembang. Kedua, dirasakan

masa sekarang ini masalah sumber daya

perlu pemberdayaan sumber daya manusia

manusia

bagi

yang menjadikan kehidupan organisasi

organisasi pemerintah maupun swasta. Hal

harus dikelola manusia-manusia profesional

ini

faktor.

yang cakap menjalankan tugas, fungsi dan

Pertama, manusia merupakan sebagai unsur

wewenangnya agar mampu mengantisipasi

menjadi

disebabkan

titik oleh


perhatian beberapa

79


perkembangan zaman yang begitu pesat.

Berdasarkan uraian latar belakang

Oleh karena itu, masalah sumber daya

diatas dan melihat betapa pentingnya

manusia mau tidak mau harus mendapat

peranan seorang Camat sebagai pemimpin

perhatian. Organisasi hanya akan berhasil

dalam meningkatkan kinerja pegawai, hal

mencapai tujuan dan berbagai sasaran yang

inilah yang mendorong penulis melakukan

telah ditetapkan apabila semua komponen

penelitian tentang peranan kepemimpinan

organisasi

dalam meningkatkan kinerja pegawai, maka

terutama

Pegawai

berupaya

menampilkan kinerja yang optimal (Siagian

penulis

2002:52).

“Peranan

Kinerja dapat diartikan sebagai sesuatu

yang

dicapai,

prestasi

yang

diperlihatkan dan kemampuan kerja atau dengan kata lain kinerja merupakan suatu pencapaian yang baik dalam bekerja berupa prestasi yang diperlihatkan suatu organisasi atau individu yang kemudian memberi cerminan bahwa organisasi tersebut adalah organisasi yang sehat. Salah satu unsur untuk mengukur berhasil

atau

tidaknya

kinerja

suatu

organisasi adalah dengan penilaian kerja. Penilaian kerja adalah merupakan suatu proses

dimana

memperoleh

organisasi

informasi

yang

berupaya seakurat

mungkin tentang kinerja para pegawainya. Penilaian kerja harus dilakukan dengan baik akan sangat bermanfaat bagi organisasi secara keseluruhan, terutama bagi para atasan langsung dan bagi para karyawan yang bersangkutan (Siagian. 2002 : 168). Jurnal Governance Opinion

mengambil

judul

penelitian

Kepemimpinan

Dalam

Meningkatkan Kinerja Pegawai“ Pengertian Peranan Kepemimpinan Pengertian Kepemimpinan Dari sisi bahasa Kepemimpinan adalah Leadership yang berasal dari kata Leader. Kata Leader muncul pada Tahun 300-an, sedangkan Kata Leadership muncul kemudian

sekitar

Tahun

1700-an.

Kepemimpinan berasal dari kata pemimpin yang berarti seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan disatu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orangorang lain yang bersama-sama melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demi pencapaian suatu maksud atau tujuan (Kartono, 1993 :76). [

Perkembangan Teori Kepemimpinan 1. Untuk

mempengaruhi

kepemimpinan,

dapat

teori-teori dilihat

dari

literatur yang pada umunya membahas 80


hal-hal

yang

sama.

Dari

literatur

aksesnya pemimpin harus melakukan

diketahui ada teori yang menyatakan

kontak

bahwa pemimpin itu dilahirkan, bukan

Hubungan antar pribadi ini mau tidak

dibuat.

mau harus dijalankan seorang pemimpin

Adapula

yang

menyatakan

bahwa pemimpin itu terjadi karena

tertentu

Faktor

ia melakukan pertukaran dengan yang

Kepemimpinan

dipimpin. Teori lain mengemukakan pemimpin

luar.

yang

mempengaruhi

Kepemimpinan

adalah

suatu

karena

fenomena yang timbul disebabkan adanya

situasinya memungkinkan ia ada. Dan

orang-orang, posisi dalam suatu organisasi

teori

melihat

dan situasi yang spesifik hal-hal inilah yang

perilaku

disebut

yang

kepemimpinan

timbul

pihak

terhadap bawahannya.

adanya kelompok-kelompok orang, dan

bahwa

dengan

terakhir itu

lewat

organisasi.

a.

Menurut Thoha (2003 : 12), menyebutkan adapun peranan dari kepemimpinan adalah : Hubungan

Antar

Pribadi

(Interpersonal Role). Ada

dua

gambaran

umum

yang

dihubungkan dengan peranan ini, yakni : hal-hal yang bertalian dengan status dan otoritas

manajer,

berhubungan

dan

dengan

hal-hal

yang

pengembangan

hubungan antar pribadi. Aktivitas-

faktor-faktor

yang

mempengaruhi kepemimpinan :

Peranan Kepemimpinan

Peranan

dengan

aktivitas

yang

sering

digunakan dalam peranan ini antara lain : Kegiatan-kegiatan seremonial (upacara) sehubungan dengan jabatan yang melekat pada pimpinan karena pemimpin yang mempunyai jabatan yang tinggi, maka Jurnal Governance Opinion

Faktor Orang Faktor

orang dapat

mempengaruhi

kepemimpinan

karena

konsepsi

kepemimpinan

karena

konsepsi

kepemimpinan sering kali memusatkan perhatian kepada pimpinan atau ciri-ciri pribadinya dahulu beranggapan bahwa raja lah yang memiliki hak mutlak penguasa.

Dengan

demikian

kepemimpinan berarti adalah suatu sifat yang diwariskan. b. Faktor Posisi Posisi akan melahirkan peran. Dengan memilki potensi tertentu maka akan ada peranan yanng mengikutinya. Apabila kita mengikuti perkataan peranan yang mengikutinya. Apabila kita mengetahui 81


perkataan

peranan

bermaksud

mengatakan

diharapkan

dan

maka

kita

Staf kecamatan yang ada pada instansi

apa

yang

tersebut. Menurut Sugiyono (2005 : 91)

dilakukan

oleh

sampel adalah bagian dari jumlah dan

seseorang tertentu.

karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti

METODE PENELITIAN

tidak mungkin mempelajari semua yang ada

Lokasi Penelitian Adapun

lokasi

penelitian

ini

dilakukan pada Kantor Camat Sei Rampah Kabupaten

Serdang

Bedagai

yang

beralamat pada Jl. Negara Km.58 Firdaus Sei Rampah adalah

wilayah

generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari

dan

kemudian

ditarik

kesimpulannya (Sugiyono 2005 : 90). Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu seperti karakteristik orang. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai Kantor Camat Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai yang meliputi

Camat

populasi,

misalnya

karena

keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sample yang diambil dari populasi tersebut. PENYAJIAN DAN ANALISA DATA PENYAJIAN DATA

Populasi dan Sampel Populasi

pada

sebagai

pimpinan

Pada bab ini, penulis menyajikan data-data yang diperoleh selama penelitian pada Kantor Camat Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai. Penyajian data meliputi identitas

data

responden

responden,

terhadap

jawaban

pertanyaan

yang

diajukan berdasarkan daftar pertanyaan pada kuesioner diuraikan dalam tabel distribusi frekwensi seperti berikut ini. Identitas Responden Berikut keterangan kelamin

ini

adalah

responden responden,

golongan/ruang pendidikan

serta

data

hasil

mengenai

jenis

umur

responden,

responden, lama/masa

tingkat bekerja

responden yang disajikan dalam bentuk tabel distribusi frekwensi

kecamatan, Sekretaris Camat dan seluruh Jurnal Governance Opinion

82


No

Distribusi Responden berdasarkan jenis kelamin Kategori Frekwensi Persentase (%)

1

Pria

13

65

2

Wanita

7

35

20

100

Jumlah Sumber : Kuesioner, Juli 2007 Dari data pada tabel diatas menunjukkan

pria adalah 13 orang atau sebanyak (65%),

bahwa pegawai pria lebih banyak dari

sedangkan jumlah responden yang berjenis

pegawai wanita. Adapun jumlah responden

kelamin wanita adalah 7 orang (35%).

Distribusi Responden berdasarkan umur Kategori Frekwensi Persentase (%)

No 1

17-22 Tahun

1

5

2

23-28 Tahun

5

25

3

29-34 Tahun

8

40

4

35-40 tahun

1

5

5

≥ 40 Tahun

5

25

Jumlah

20

100

Sumber : Kuesioner, Juli 2007 Dari hasil penelitian yang dilakukan selama

pelayanan

berada di kantor Camat Sei Rampah,

masyarakat memuaskan.

tentang

umur

para

diberikan

terhadap

dapat

Persentase jumlah pegawai bila

diketahui bahwa mayoritas pegawai yang

dikelompokkan berdasarkan kategori umur

bekerja adalah pegawai yang masih umur

didominasi oleh responden yang berumur

nya produktif, sehingga pekerjaan yang

antara 29 - 34 Tahun berjumlah 8 Orang

mereka lakukan tetap berjalan lancar dan

(40%), dst.


responden

yang

83


No

Distribusi jawaban Responden berdasarkan golongan/ruang Kategori Frekwensi Persentase (%)

1

Golongan IV

1

5

2

Golongan III

12

60

3

Golongan II

4

20

4

Golongan I

-

5

Non Golongan

3

15

20

100

Jumlah Sumber : Kuesioner, Juli 2007 Berdasarkan

tabel

diatas,

bahwa

20

responden

dari

ditunjukkan mayoritas

golongan III yang berjumlah 12 Orang atau (60%).

responden adalah Pegawai Negeri Sipil No

Distribusi jawaban Responden berdasarkan Pendidikan Kategori Frekwensi Persentase (%)

1

SD

0

0

2

SMP

1

5

3

SMA

4

20

4

Sarjana Muda

2

10

5

Sarjana

13

65

20

100

Jumlah Sumber : Kuesioner, Juli 2007

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui

berpendidikan

bahwa pegawai yang berpendidikan Sarjana

pegawai yang berpendidikan SMP 1 orang

berjumlah 13 orang (65%), pegawai yang

(5%).


SMA

4

orang

(20%),

84


No

Distribusi jawaban Responden berdasarkan Pendidikan Kategori Frekwensi Persentase (%)

1

Kurang dari 5

14

2

Lebih dari 5

6

3

Lebih dari 10

0

4

Lebih dari 20

0

Jumlah

20

100

Sumber : Kuesioner, Juli 2007 Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui

: petunjuk dan keterangan yang jelas dalam

bahwa mayoritas pegawai yang bekerja

pemberian

dikantor Camat Sei Rampah Kabupaten

pekerjaan yang lengkap, pekerjaan yang

Serdang Bedagai memilki masa kerja dari 5

diberikan

tahun.

adanya kesesuaian antara pekerjaan dan

Distribusi Jawaban Responden atas

waktu, hasil pekerjaan sesuai dengan yang

Pertanyaan yang diajukan

diharapkan

tugas, sesuai

adanya dengan

serta

uraian/tugas kemampuan,

kesesuaian

antara

Berikut ini disajikan hasil tabulasi

pekerjaan dengan posisi atau jabatan

jawaban responden mengenai pertanyaan

pegawai.Adapun hasil tabulasi ini disajikan

yang diperoleh melalui kuesioner peneliti.

dalam bentuk tabel distribusi frekwensi ini :

Tabulasi tersebut mencakup pertanyaan tentang peranan penentuan kerja yang terbagi dalam beberapa item pertanyaan itu Distribusi jawaban responden mengenai pengikutsertaan bawahan Dalam pengambilan keputusan No

Kategori

Frekwensi

Persentase (%)

1

Ya

0

0

2

Kadang-kadang

2

10


85


3

Tidak Jumlah

18

90

20

100

Sumber : Kuesioner, Juli 2007 Berdasarkan keterangan responden yang

pengambilan keputusan. Hal ini disebabkan

telah penulis himpun selama berada di

karena

kantor Camat Sei Rampah Kabupaten Sei

ditentukan oleh tingkat pemerintahan yang

Rampah melalui diperoleh hasil sebanyak

lebih tinggi dari pemerintahan kecamatan.

18 orang (90%) responden berpendapat

Kantor Kecamatan Sei Rampah hanya

bahwa kalau pimpinan tidak mengikut

menjalankan

sertakan

ditetapkan dan tugas yang telah ditetapkan

para

bawahannya

dalam

keputusan

biasanya

peraturan

yang

mengambil keputusan, dan 2 orang (10%)

oleh

terkadang

Bedagai melalui surat Keputusan.

diikutsertakan

dalam

pemerintah

mutlak

Kabupaten

telah Serdang

Distribusi responden mengenai apakah pimpinan menerima Masukan yang diberikan oleh bawahan No

Kategori

Frekwensi

Persentase (%)

1

Ya

13

65

2

Kadang-kadang

7

35

3

Tidak

18

90

20

100

Jumlah Sumber : Kuesioner, Juli 2007 Berdasarkan tabulasi jawaban responden

agar lebih efisien dan sesuai dengan yang

diperoleh keterangan bahwa sebanyak 13

diharapkan. Sedangkan sisanya 7 orang

orang (65%) berpendapat bahwa pimpinan

(13%)

sering mendengar masukan dari bawahan,

terkadang menerima masukan dari bawahan

biasanya masukan yang didengar atau

karena menurut mereka tugas-tugas yang

diterima oleh pimpinan adalah mengenai

diberikan oleh pimpinan kepada mereka

berpendapat

kalau

pimpinan

bagaimana cara menyelesaikan pekerjaan Jurnal Governance Opinion

86


sudah

cukup

jelas

dan

efisien

cara

pengerjaannya.

Distribusi jawaban responden apakah pimpinan memberikan motivasi Kepada bawahannya dalam melakukan tugas atau pekerjaan No

Kategori

Frekwensi

Persentase (%)

1

Ya

13

65

2

Kadang-kadang

7

35

3

Tidak

0

90

20

100

Jumlah Sumber : Kuesioner, Juli 2007 Sesuai dengan hasil tabulasi jawaban

namun motivasi tersebut hanya berupa

responden

motivasi yang biasa saja yaitu hanya berupa

diketahui

memberikan

bahwa

motivasi

pimpinan

kepada

para

penekanan kepada para pegawai agar segera

bawahannya dalam melakukan pekerjaan,

melakukan pekerjaan dengan baik.

Distribusi jawaban responden mengenai apakah pimpinan Mempertanggung jawabkan segala keputusan yang telah diambil No

Kategori

Frekwensi

Persentase (%)

1

Ya

20

100

2

Kurang

0

0

3

Tidak

0

0

20

100

Jumlah Sumber : Kuesioner, Juli 2007 Dari hasil wawancara yang dilakukan

Camat Sei Rampah Kabupaten Serdang

terhadap beberapa orang pegawai, mereka

Bedagai,

berpendapat, sebagai Pimpinan Kantor

mempertanggung jawabkan kinerja dari


Camat

harus

mampu

87


kantor tersebut. Seorang Camat harus

berhubungan dengan keputusan yang telah

mampu

diambil oleh Camat merupakan hal yang

mengawasi

segala

kinerja

pegawainya agar bekerja dengan maksimal

harus

dalam

kepada

penuh oleh Camat merupakan hal yang

masyarakat, karena pertanggung jawaban

harus dipertanggungjawaban secara penuh

Camat sangat tergantung kepada kinerja

oleh

memberikan

pelayan

dipertanggung

Camat

jawabkan

selaku

secara

pimpinan.

para pegawainya. Segala resiko yang Distribusi responden mengenai apakah pimpinan mampu Mengatasi masalah yang timbul dalam pekerjaan No

Kategori

Frekwensi

Persentase (%)

1

Ya

20

100

2

Kadang-kadang

0

0

3

Tidak

0

0

20

100


hasil

jawaban

Sesuai dengan hasil wawancara

responden dapat diketahui bahwa sebanyak

yang dilakukan kepada beberapa orang

20 orang (100%) berpendapat bahwa Camat

pegawai,

harus mempertanggung jawabkan segala

penelitian yang diberikan Camat terhadap

keputusan yang telah diambilnya. Dalam

sikap dan kinerja pegawai cukup objektif,

hal ini Camat mempertanggung jawabkan

hal ini disebabkan karena sampai saat ini

segala pekerjaan dan kebijakan yang telah

dibawah pimpinan Camat Sei Rampah

diambil oleh pemerintah tingkat Kecamatan

Kabupaten Serdang Bedagai mereka belum

kepada Bupati sebagai Kepala Daerah

pernah

ditingkat

pengisian penilaian pegawai (DP3) yang

Kabupaten

tabulasi

melalui

Asisten

mereka

mengeluh

berpendapat

mengenai

bahwa

daftar

Bidang Pemerintahan.

dilakukan oleh Camat. Pegawai menilai

Penilaian Kinerja Pegawai

sebagaiseseorang yang memilki wewenang dalam pengisian daftar penilaian pegawai


88


atau Pejabat Penilai, Camat melakukan

memberikan penilaian yang kurang adil

pengamatan sendiri dan hasil pengamatan

bagi

tersebut sudah cukup objektif bagi mereka.

memilki kedekatan dengan Camat.

Daftar

Penilaian

pegawai

tersebut

sebagian Dari

pegawai hasil

yang

penelitian

kurang yang

kemudian diserahkan kepada pemerintah

dilakukan melalui penyebaran kuesioner

Kabupaten untuk kemudian digunakan

kepada pegawai mengenai apakah Camat

sebagai bahan pertimbangan bagi kenaikan

memberikan

pangkat atau golongan dan juga promosi

terhadap sikap dan kinerja pegawai, hal ini

jabatan.

dapat diuraikan sebagai berikut :

penilaian

yang

objektif

Tetapi ada juga yang berpendapat bahwa daftar penilaian peagawai tersebut kurang objektif, mereka malihat Camat Distribusi responden mengenai apakah pimpinan memberikan Penilaian yang objektif terhadap sikap dan kinerja pegawai No

Kategori

Frekwensi

Persentase (%)

1

Ya

15

75

2

Kadang-kadang

5

25

3

Tidak

0

0

20

100


hasil

penelitian

yang

orang (25%), berpendapat bahwa pemimpin

dilakukan di Kantor Camat Sei Rampah

kurang

melalui

penilaian

penyebaran

kuesioner,

dapat

objektif terhadap

dalam sikap

memberikan dan

kinerja

diperoleh bahwa sebanyak 15 orang (75%)

bawahannya, hal ini disebabkan karena

berpendapat bahwa pemimpin bijaksana

adanya pengaruh dari beberapa faktor,

dan objektif dalam memberikan penilaian

misalnya : kedekatan pimpinan dengan

kepada bawahannya mengenai sikap dan

seorang bawahan.

kinerja para pegawainya, sedangkan 5

Evaluasi Pekerjaan


89


Sesuai dengan hasil wawancara

dan dicari bagaimana cara pemecahannya

yang dilakukan terhadap pegawai bahwa

dalam melakukan pekerjaan tersebut untuk

pimpinan

mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.

harus

mengkoordinasikan

mampu

bwahannya

agar

Dari

hasil

penelitian

yang

pekerjaan-pekerjaan yang diberikan kepada

dilakukan melalui penyebaran kuesioner

mereka dapat diselesaikan dengan baik,

kepada pegawai tentang evaluasi yang yang

serta di evaluasi untuk dapat dilihat

dilakukan Camat terhadap pekerjaan yang

kelemahan

telah dilakukan dapat diuraikan sebagai

dan

kekurangannya,

yang

nantinya dapat dijadikan bahan masukan

berikut :

Distribusi responden mengenai apakah pimpinan mengevaluasi Pekerjaan yang telah dilakukan No

Kategori

Frekwensi

Persentase (%)

1

Ya

18

90

2

Kadang-kadang

2

10

3

Tidak

0

0

20

100

Jumlah

Sumber : Kuesioner, Juli 2007 Berdasarkan

hasil

penelitian

yang

sangat penting karena hasil pekerjaan

dilakukan selama berada di Kantor Camat

tersebut harus dibuat laporannya dan

Kabupaten

Serdang

melalui

dipertanggung jawabkan kepada Bupati

penyebaran

kuesioner

dilakukan,

sebagai Kepala Daerah melalui Asisten

Bedagai yang

diperoleh hasil sebanyak 18 orang (90%) berpendapat

bahwa

pimpinan

selalu

melakukan

evaluasi

terhadap

kinerja

bawahannya. Hal ini dilakukan apabila pekerjaan tersebut sudah sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Evaluasi terhadap tugas-tugas yang telah dilakukan Jurnal Governance Opinion

Bidang Pemerintahan. Kemampuan

Dalam

Menyelesaikan

Tugas Sesuai Dengan Waktu Yang Ditetapkan Dari jawaban responden diperoleh keterangan menuntut

bahwa setiap

pimpinan pegawainya

mereka yang 90


mendapat tugas harus mampu mengerjakan

ditetapkan.

dan

telah

bahwa pimpinan mereka selalu mendorong

dibebankan kepadanya dengan baik sesuai

dan menuntut para pegawainya harus

dengan tanggung jawabnya dan sesuai

mampu untuk menyelesaikan pekerjaan

dengan jangka waktu yang ditetapkan serta

yang dibebankan kepadanya.

menyelesaikan

mengacu

pada

tugas

peraturan

yang

yang

Para

pegawai

berpendapat

telah

Distribusi responden mengenai apakah pimpinan memberikan dorongan dan menuntut para pegawainya untuk mampu menyelesaikan tugas yang telah dibebankan kepadanya sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan No

Kategori

Frekwensi

Persentase (%)

1

Ya

20

100

2

Kadang-kadang

0

0

3

Tidak sama sekali

0

0

20

100

Jumlah

Sumber : Kuesioner, Juli 2007 Berdasarkan tabel diatas dapat pegawainya untuk mampu mengerjakan diketahui bahwa keseluruhan responden

tugas dan fungsi yang menjadi tanggung

yaitu 20 orang (100%) menyatakan bahwa

jawabnya dan menyelesaikan sesuai dengan

pimpinan

jangka waktu yang telah ditetapkan.

mereka

menuntut

para

Distribusi responden mengenai usaha instansi tempat bekerja selalu Mengusahakan peningkatan kemampuan dan keterampilan dalam bekerja No Kategori Frekwensi Persentase (%) 1

Ya

12

60

2

Kadang-kadang

8

40

3

Tidak

0

0

20

100

Jumlah

Sumber : Kuesioner, Juli 2007


91


Dari jawaban beberapa responden diperoleh

mereka berusaha merekomendasikan para

keterangan bahwa sebanyak 12 orang

pegawainya untuk mengikuti Pendidikan

responden

bahwa

dan Pelatihan (Diklat). Disamping hal itu,

instansi tempat mereka bekerja selalu

pimpinan mereka juga merekomendasikan

mengusahakan peningkatan kemampuan

bawahannya agar mendapat beasiswa untuk

dan keterampilan dalam bekerja. Dalam hal

mengikuti perkuliahan diperguruan tinggi

ini mereka berpendapat bahwa pimpinan

baik swasta maupun negeri.

(60%)

berpendapat

Distribusi responden mengenai komunikasi dengan masyarakat dalam hal pertanyaan No

Kategori

Frekwensi

Persentase (%)

1

Ya

20

100

2

Kadang-kadang

0

0

3

Tidak

0

0

20

100

Jumlah

Sumber : Kuesioner, Juli 2007 Berdasarkan

hasil

penelitian

yang

responden yaitu berjumlah 20 orang (100%)

dilakukan selama berada di kantor Camat

memberikan

Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai,

memberikan

dapat diketahui bahwa seluruh pegawai

menciptakan komunikasi yang baik dengan

kantor

masyarakat.

Camat

tersebut

yang

menjadi

pendapat

bahwa

pelayanan

dalam mereka

Distribusi pendapat responden mengenai pemberian pelayanan Terbaik kepada masyarakat No

Kategori

Frekwensi

Persentase (%)

1

Ya

20

100

2

Kadang-kadang

0

0


92


3

Tidak Jumlah

Berdasarkan

hasil

0

0

20

100

Sumber : Kuesioner, Juli 2007 penelitian yang Serdang Bedagai baik dengan melakukan

dilakukan selama berada di kantor Camat

studi pustaka, pemberian kuesioner kepada

Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai

responden,

dapat diketahui bahwa seluruh pegawai

wawancara kepada pegawai, maka aklan

Kantor Camat Sei Rampah tersebut yang

dilakukan analisa setiap data dan fakta yang

menjadi responden yaitu berjumlah 20

dapat melalui interpretasi dan penguraian

orang (100%) memberikan pendapat bahwa

masalah-masalah yang terjadi.

dalam memberikan pelayanan, mereka memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

yang menggunakan metode deskriptif yaitu setiap data dan fakta-fakta yang dilteliti dideskripsikan sebagaimana

adanya

atau dan

diiringi dengan penafsiran dan analisa yang rasional. Hal tersebut penting dilakukan agar

dapat

diperoleh

permasalahan

yang

kejelasan

telah

atas

dirumuskan

sebelumnya dan selanjutnya dapat ditarik kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan. Melalui

Kepemimpinan

Dalam

Meningkatkan Kinerja Pegawai pemerintah

Penelitian ini merupakan penelitian

digambarkan

melakukan

Kantor Camat merupakan instansi

ANALISA DATA

dilapangan

Peranan

kemudian

penyajian

data

yang

diperoleh selama melakukan penelitian dikantor Camat Sei Rampah Kabupaten Jurnal Governance Opinion

yang

berada

dibawah

pemerintah Kabupaten atau dengan kata lain bahwa kantor Camat

merupakan

perpanjang tangan pemerintah Kabupaten. Dalam

kegiatan

sebagian

besar

berhubungan dengan pemerintah pelayanan terhadap

masyarakat

terutama

dalam

pemberian pelayanan penerbitan Kartu Tanda

Penduduk,

Kartu

Keluarga,

penerbitan Pengeluaran Surat Kematian, dan lain-lain. Banyak dari masyarakat yang membutuhkan pelayanan dikantor Camat Sei Rampah Kabupaten Serdang Bedagai, masyarakat membutuhkan pelayanan prima, cepat, akurat adn berdaya guna. Kegiatan pelayanan pada Kantor Camat Sei Rampah pada

dasarnya

harus

menjadikan 93


masyarakat

sebagai

masyarakat

merupakan

prioritas

karena

public

service,

pegawai adalah peranan kepemimpinan. kepemimpinan

merupakan

aktivitas

untuk itu dibutuhkan sikap profesionalisme

untuk

mempengaruhi

dan motivasi yang baik dari setiap pegawai

supaya

diarahkan mencapai tujuan

dalam memberikan pelayanan agar mampu

organisasi.

pelayanan

terbaik kepada masyarakat.

2. Berdasarkan

orang-orang

penyajian

data

yang

Kepemimpinan yang baik dari seorang

diperoleh selama melakukan penelitian

pimpinan dapat dinilai apabila seorang

dikantor Camat Sei Rampah Kabupaten

pemimpin tersebut mampu mamberikan dan

Serdang

Bedagai

mendorong

analisis

yaitu

para

pegawainya

untuk

diperoleh bahwa

suatu peranan

bertindak dan bersikap baik serta memilki

kepemimpinan Camat Sei Rampah

motivasi yang tinggi dalam memberikan

Kabupaten Serdang Bedagai secara

pelayanan kepada masyarakat, sehingga

umum telah mampu meningkatkan

nantinya

memberikan

kinerja pegawai. Hal ini berdasarkan

keluhan-keluhan seperti banyak terjadi

data-data yang diperoleh diketahui

masa-masa

bahwa

mereka

tidak

sekarang

ini,

dimana

pimpinan

menempatkan

masyarakat sering mengeluh atas pelayanan

pegawainya sesuai dengan posisi dan

yang kurang baik oleh beberapa instansi

jabatannya serta pekerjaan-pekerjaan

pemerintah.

tersebut

.

diberikan

sesuai

dengan

kemampuan pegawainya. Disamping

KESIMPULAN DAN SASARAN

itu,

pimpinan

juga

memberikan

Kesimpulan

petunjuk, keterangan lengkap kepada

Berdasarkan hasil penelitian yang

bawahannya dalam melakukan suatu

dilakkukan pada Kantor Camat Sei rampah

pekerjaan, sehingga pekerjaan tersebut

Kabupaten Serdang Bedagai, seperti telah

hasilnya

dikemukakan pada uraian dan analisa dalam

diselesaikan dengan tepat waktu serta

bab

pegawai juga menilai Camat sebagai

terdahulu,

maka

dapat

ditarik

memuaskan

sosok

1. Salah satu faktor yang mempengaruhi

bawahannya dan memberikan penilaian

peningkatan


tegas

dapat

kesimpulan sebagai berikut : tercapainya

yanhg

dan

terhadap

kinerja 94


yang

objektif

terhadap

kinerja

bawahannya. 3. Pegawai

meminta kepada bawahannya hasil pekerjaan yang telah dilakukan, apakah

juga

beranggapan

bahwa

pekerjaan tersebut diselesaikan dengan

Camat sebagai pimpinan telah mampu

sesuai standar yang telah ditentukan

menjalankan perannya sebagai seorang

serta melihat kekurangan-kekurangan

pemimpin,

dari

diantaranya

bertanggung

hasil

pekerjaan

jawab terhadap keputusan yang telah

sehingga

diambilnya

kesalahan-kesalahan

baik

kedalam

maupun

kelak

bawhannya,

kemudian

hari

tersebut

tidak

keluar organisasi. Selain itu, pegawai

terulang lagi atau dengan kata lain ada

juga

peningkatan hasil kerja kearah yang

menilai

Camat

menjalin

komunikasi yang baik terhadap para

lebih baik dari hari-hari sebelumnya.

berdasarkan

5. Dalam setiap organisasi pasti terdapat

pernyataan pegawai dimana Camat

masalah. Hal ini juga terjadi dikantor

meminta masukan dari bawahannya

Camat Sei Rampah Kabupaten Serdang

yang

untuk

Bedagai namun sekalipun ada masalah

permasalahan

dalam melaksanakan suatu pekerjaan,

bawahannya.

Hal

sifatnya

menyelesaikan

ini

kontruktif suatu

yang dihadapai, menerima masukan-

Camat

masukan untuk menciptakan sistem

sebagian besar masalah tersebut yaitu

kerja yang lebih efektif dan efisien serta

dengan cara mendiskusikan masalah

penciptaan kondisi lingkungan kerja

tersebut dengan para pegawainya yang

yang nyaman. Disamping hal tersebut,

dianggapnya berkompeten serta mampu

Camat juga menjalin komunikasi yang

memberikan

baik dengan masyarakat sebagai publik

untuk pemecahan masalah tersebut.

service, dan menanggapi dengan serius

Selain itu, Camat juga melakukan

setiap

konsultasi dengan pejabat pemerintah

permasalahan-permasalahan

yang terjadi dan menanggapi keinginan masyarakat untuk kemajuan Kecamatan tersebut. 4. Dalam

hal

bawahannya,

pengevaluasi Camat


pekerjaan

sewaktu-waktu

dinilai

mampu

sara-saran

mengatasi

yang

tepat

diatasnya. Saran Adapun saran-saran yang dapat diberikan penulis adalah sebagai berikut :

95


1. Camat sebaiknya melakukan penilaian

Sei

Rampah

Kabupaten

Serdang

yang objektif lagi terhadap kinerja

Bedagai dapat lebih memfungsikan

bawahannya

lebih

tugasnya sebagai perpanjang tangan

bersemangat melakukan pekerjaannya

pemerintah daerah dalam memberikan

dan mampu menjadi pegawai yang

pelayanan kepada masyarakat sebagai

efisien, efketif, produktif, bersih dan

publik service.

agar

pegawai

berwibawa serta inovatif melaksanakan tugas

dan

dilandasi

kewajibannya dengan

dengan

semangat

dan

pengabdian kepada masyarakat, bangsa dan negara. 2. Keberadaan Camat yang jarang berada dikantor karena banyaknya pekerjaan tugas diluar mengakibatkan kurangnya pengawasan pegawai

terhadap

kinerja

para

dan pemberian pelayanan

terhadap masyarakat menjadi kendala, sebaiknya

Camat

meluangkan

waktunya lebih banyak untuk tetap berada dikantor dan melaksanakan kewajibannya memberikan pelayanan prima, cepat, mudah dan tepat waktu kepada masyarakat terutama dalam hal pengurusan surat-surat yang dibutuhkan masyarakat, selain itu Camat juga dapat mengawasi pekerjaan yang dilakukan bawahannya setiap hari. 3. Dengan

berlakunya

Undang-undang

Nomor 32 Tahun 2004, diharapkan kepada seluruh pegawai Kantor Camat Jurnal Governance Opinion

DAFTAR PUSTAKA Ali, Farid, 1997, Metode Penelitian Sosial dalam bidang ilmu administrasi dan pemerintahan, Rajawali Press, Jakarta Arikunto, Suharsami. DR, 1996, Prosedur Penelitian, PT. Rineka Cipta, Jakarta Furtwengler, Dale, 2000, Penilaian Kinerja, Penerbit Andi, Yogyakarta. Handoko, Martinus & Supriyono, 2004, Kepemimpinan dan Kinerja Organisasi, Penerbit Amara Books, Yogyakarta. Handoko, T. Hani, 2001, Manajemen Personalia, Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2002, Balai Pustaka, Jakarta Kartono Kartini. DR, 1994, Pemimpin dan Kepemimpinan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta. Mangkunegara, 2005, Evaluasi Kinerja SDM, PT Refika Aditama, Bandung. 96


Manullang M, 1995, Sistem dan Prosedur Kerja, Ghalia Indonesia, Jakarta Nawawi, Hadari, 1990, Metode Penelitian Sosial, Gajah Mada University Press, Yogyakarta Nawawi, Hadari, 1995, Kepemimpinan Yang Efektif, UGM Press, Yogyakarta.

Soekonto, Soejono, 1990, Penelitian Survey, Yogyakarta

Metode LP3ES

Soeprihanto Jhon, 1996, Penilaian Kinerja dan Pengembangan Karyawan, BPFE, Yogyakarta Sugiyono, 2005, Metode Penelitian Administrasi, Alfabeta, Bandung

Rivai Veithzal, 2004, Kepemimpinan dan Prilaku Organisasi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta

Sutarto, 1998, Dasar-dasar Kepemimpinan Administrasi, UGM Press, Yogyakarta

Saefullah, Kurniawan, dkk, 2006, Fajar Interpratama Offset, Prenada Media, Jakarta

Thoha, Miftah, 2003, Kepemimpinan dan Manajemen Suatu Pendekatan Prilaku, Sinar Baru, Bandung

Siagian,

Widjaja

Sondang P, 2002, Kiat Meningkatkan Produktif Kerja, PT. Rineka Cipta Utama, Jakarta


A.W.Drs, 1991, Administrasi Kepegawaian, CV. Rajawali, Jakarta

97

Pengaruh Motivasi Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Kabupaten Muara Enim

PENGARUH MOTIVASI TERHADAP KEPUASAN KERJA PEGAWAI BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL KABUPATEN MUARA ENIM Drs.Madin Silalahi, MM


ABSTRACT This research is conducted to obtain some illustrations about the analysis influence of variables Motivation on the work satisfaction of staff Relationship Agency at Local Government of Muara Enim. Method used in the research is survey. The number of sample are 43 staffs Relationship Agency at Local Government od Muara Enim. Data collecting is conducted by filling out some questionnaires. In this research there are two groups of variable, those are independent variable which are motivation factors with indicators are; the gartified work area (X1), necessity (X2), education level (X3) and personal wish and hope (X4). The dependent variable which are work satisfaction (Y). To measure the relation between variables multiple regression linear used as the examination supporting tool. According to the result of regression analysis find that; simultaneously variables of motivation factors have significance effects on work satisfaction of staff Relationship Agency at Local Government of Muara Enim. Partially variable of individual characteristic; necessity (X2) have bigger effects on job description than another variabel. Keywords : Work Satisfaction, Motivation, Human Resource. PENDAHULUAN

pendidikan,

jabatan


pengalaman,

jenis

Manusia

merupakan

motor

dan

golongan,

kelamin,

perkawinan, tingkat pengeluaran,

serta

penggerak sumber daya yang ada dalam

tingkat

rangka aktifitas dan rutinitas dari sebuah

individu tersebut, Hasibuan (2000 : 147)

organisasi atau perusahaan. Sebagaimana

Otonomi Daerah tahun 2001,

diketahui

sebuah

perusahaan, berbagai tergolong mana

organisasi

didalamnya macam

individu

dari berbagai status

terdiri status

tersebut


usia

status

dari masing - masing

atau

kemudian menyongsong era globalisasi

dari

ekonomi yang meliputi AFTA (Asean

yang

Free

yang

diberlakukan tahun 2003, APEC (Asean

berupa

Facific

Trade

Area)

Economi

yang

Community)

sudah tahun 98


1010

dan

WTO

(World

Trade

pimpinan

tidak

dapat

melakukan

Organization) tahun 2020 (Kompas, 4

pekerjaan sendiri. Keberhasilan organisasi

September 2020) menuntut perubahan,

amat ditentukan oleh hasil kerja yang

perbaikan serta peningkatan di berbagai

dilakukan orang lain (bawahan). Untuk

bidang antara lain peningkatan mutu

melaksanakan

sumber

manajer ia harus membagi-bagi tugas dan

daya

manusia

untuk

dapat

bersaing dan mandiri. Adalah

suatu

pekerjaan

tugas

tersebut

sebagai

seorang

kepada

seluruh

kenyataan

kehidupan

bahwa

pimpinan

sesuai

memainkan peranan yang amat penting,

harus

mampu

menciptakan

suasana

bahkan

yang kondusif,

memberikan

cukup

organsisasional dapat

menentukan,

dikatakan

dalam

amat

hierarkhi.

Seorang

pimpinan

perhatian,

memberikan

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

terhadap

prestasi

Memang benar bahwa pimpinan, baik

komunikasi yang baik dengan seluruh

secara

pegawai. Untuk menciptakan

kondisi

demikian,

adanya

individual

usaha pencapaian

pagawai yang ada dalam unit kerjanya

maupun

sebagai

kelompok, tidak mungkin dapat bekerja sendirian.

Pimpinan

membutuhkan

sekelompok

orang lain,

yang dengan

penghargaan

kerja,

diperlukan

usaha-usaha

menjalin

untuk

meningkatkan

kualitas

dan

istilah populer dikenal sebagai bawahan,

kepuasan kerja bagi setiap pegawai. Ini

yang

dimungkinkan

digerakkan

sedemikian

rupa

bila

sehingga para bawahan itu memberikan

peningkatan

pengabdian dan sumbangsihnya

secara optimal. Sebab bagaimanapun juga

kepada

organisasi, terutama dalam cara bekerja

tujuan

yang

satunya

efisien,

efektif, ekonomis dan

produktif. Dari kenyataan tersebut di atas, maka pemberian motivasi dikatakan penting, karena pimpinan atau manajer itu tidak sama dengan karyawan, karena seorang


motivasi

terwujudnya kerja

organisasi/perusahaan, adalah

untuk

pegawai salah

meningkatkan

kesejahteraan dan kepuasan kerja pegawai. Untuk menciptakan diperlukan usaha

kondisi demikian, adanya usaha-

untuk meningkatkan kualitas dan kepuasan kerja bagi

setiap pegawai. Ini dimungkinkan bila 99


terwujudnya peningkatan motivasi kerja

1. Kepala

pegawai

secara

bagaimanapun

optimal.

Sebab

2. Sekretaris

juga

tujuan

3.

organisasi/perusahaan, adalah

salah

untuk

satunya

meningkatkan

kesejahteraan dan kepuasan kerja pegawai. Berdasarkan Keputusan

Bidang Informasi Keluarga dan

Analisa Program (IKAP) 4.

Bidang

Pengendalian

Berancana dan Kesehatan Reproduksi (KB/KR).

Menteri Perpu/Kepala

5.

BKKBN

Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga

Nomor :

Bidang

Pengendalian

151/HK.010/B.5/2001, tanggal 17 Juli

(KS/PK).

2001,

6. Bidang Supervisi

Kerja

Keluarga

tentang

Organisasi

dan

Badan Koordinasi

Tata

Keluarga

Keluarga

7. Kelompok Jabatan Fungsional, PPLKB

Kabupaten/Kota,

dan PKB. (Pengendalian Program

maka untuk BKKBN Kabupaten Muara

Lapangan Keluarga Berencana ) dan

Enim terdiri dari :

(Penyuluh Keluarga Berencana).

Berencana

Nasional

Tabel 1.1. : Berdasarkan Pangkat dan Golongan No 1 2 3 4 5

Pangkat Pembina Penata Pengatur Juru PHL Jumlah Sumber : Data primer diolah

Golongan IV III II I -

Jumlah 1 60 9 70

Tabel 1.2. :Berdasarkan Eseloneering No 1 2 3 4 5

Eseloneering

Pejabat Eselon I Pejabat Eselon II Pejabatan Eselon III Pejabatan IV Jabatan Fungsional


Jumlah 1 5 27 10 100


6

Staf Jumlah Sumber : Data primer diolah Dalam

usaha

organisasi

27 70

pencapaian

yang

telah

tujuan ditetapkan

sebelumnya tugas pimpinanlah

Bagaimana

Lingkungan

kerja

untuk

yang menyenangkan, Tingkat pendidikan,

sumber-sumber

Keinginan dan harapan serta Kebutuhan

yang ada didalam organisasi, terutama

(Faktor-faktor motivasi yang dominan)

sumber

mempengaruhi kepuasan kerja.

memberdayakan semua daya

motivasi.

manusianya

Namun

melalui

yang

permasalahan pada Badan

menjadi Koordinasi

Tujuan Penelitian 1.

Keluarga Berencana Nasional saat ini, yaitu wewenang pimpinan yang begitu dominan

terhadap

masalahsumber daya keuangan

masalah-

manusia,

serta

Untuk mengetahui pengaruh motivasi terhadap kepuasan kerja.

2.

Untuk

mengetahui

lingkungan

kerja

serta

tugas/pekerjaan didasari atas rasa pilih

kepuasan kerja.

hanya terhadap pegawai/orang-

Tingkat

pendidikan, Keinginan dan harapan

lainnya. Pimpinan dalam membagi-bagi kasih,

yang

menyenangkan,

pengembangan

bahwa

Kebutuhan,

mempengaruhi

Lokasi Penelitian

orang tertentu, bukan berdasarkan tugas

Penelitian ini dilakukan pada

pokok dan fungsi yang ada. Hal ini akan

Kantor

menimbulkan

tidak

Berencana Nasional Kabupaten Muara

bersemangat, ragu-ragu dan takut salah,

Enim, dan tentang waktu penelitian ini

kecewa,

telah dilakukan pada setiap hari kerja.

masa

sikap

apatis,

bodoh,

menjadikan kegiatan

putus

asa,

yang ada tidak

Badan

Koordinasi

Keluarga

TINJAUAN PUSTAKA

berjalan sebagaimana mestinya. Hal ini

Landasan Teori

menyebabkan tidak ada kepuasan kerja.

Teori Motivasi

Perumusan Masalah

Motivasi berasal dari kata latin movere


101


yang

berarti

dorongan

menggerakkan. motivasi

atau

Secara

dapat

diberi

Motivasi

semakin

penting

karena

konkrit

manajer/pimpinan membagikan pekerjaan

batasan

kepada

bawahannya

untuk

dikerjakan

sebagai “ Proses pemberian motif

dengan baik dan terintegrasi kepada tujuan

(penggerak)

yang diinginkan.

bekerja

kepada

para

bawahan sedemikian rupa sehingga mereka

mau bekerja dengan ikhlas

demi tercapainya tujuan organisasi secara efisien“ (Sarwoto, “

Motivasi

adalah

pemberian

kegairahan bekerja kepada pegawai. Dengan

pemberian

dimaksudkan

motivasi

pemberian

perangsang kepada

daya

pegawai

dengan

segala

Pengelompokkan/klasifikasi

daya

dan

yaitu : (Hasibuan, 2001 : 152). a.

(Motivating)

dapat

didefinisikan : Keseluruhan proses

apanya motivasi. b.

c.

dan

adalah

motivasi hal

karena

Kebutuhan

yang

menyebabkan,

menyalurkan dan mendukung

perilaku

manusia, supaya mau bekerja giat dan antusias mencapai hasil yang optimal.


teori

Hierarkhi

Maslow,

atas

dasar

sebagai berikut : (Hasibuan, 2001 :

“ motivasi

Teori Pengukuhan (Reinforcement

Gambaran

156).

(Siagian, Pentingnya

pada

cara dimana perilaku dipelajari.

organisasi

ekonomis

memusatkan

Theory) yang menitikberatkan pada

mereka mau bekerja dengan ikhlas efisien

yang

bagaimananya motivasi.

bawahan sedemikian rupa sehingga

dengan

Teori Motivasi Proses (Motivation Theory)

pemberian motif bekerja kepada para

demi tercapainya tujuan

Teori Kepuasan Proses (Process Theory) yang memfokuskan pada

upayanya “ (Manullang, 1982 : Penggerakkan

teori-

teori motivasi ada tiga kelompok

yang

bersangkutan agar pegawai tersebut bekerja

Pendekatan-pendekatan Teori Motivasi

a.

Manusia adalah mahluk sosial yang berkeinginan.

Ia

menginginkan

lebih

selalu banyak.

Keinginan ini terus-menerus dan 102


hanya

akan

berhenti

bila

akhir

hayatnya tiba. b. Suatu

c.

faktor yang dapat mempengaruhi kondisi

kebutuhan

dipuaskan

pengembangan. Menurut teori ini ada 2

tidak

yang

telah

menjadi

alat

pekerjaan seseorang, yaitu : -

Faktor-faktor yang akan mencegah

motivator bagi pelakunya, hanya

ketidakpuasan (faktor higine), yang

kebutuhan yang belum terpenuhi

terdiri

yang akan menjadi motivator.

kebijakan

Kebutuhan

kelompok kerja.

manusia

dalam

suatu

yakni

dimulai

kebutuhan

tersusun

jenjang/hierarkhi, dari

yang

-

dari

gaji, kondisi kerja,

perusahaan, penyeliaan

Faktor-faktor

yang

memberikan

kepuasan (motivator factor) yang

tingkat terendah

terdiri

dari

kemajuan,

physiological, safety and security,

perkembangan,

affiliation or acceptance, esteem or

penghargaan, prestasi, pekerjaan itu

status dan terakhir self actualization.

sendiri. Menurut

tanggung

Herzberg,

jawab,

mencegah

atau

mengurangi

teori ini kemudian dikembangkan oleh

dalam

keadaan pekerjaan tidak sama

Frederick

terkenal

dengan memberikan kepuasan positif.

dengan “Teori Motivasi Kerja Dua

Keduanya itu segi-segi motivasi kerja

Faktor” yang membicarakan 2 (dua)

yang berbeda secara kualitatif. Motivasi

golongan utama

kebutuhan

bisa diberikan jika digunakan motivator

kekurangan

dan

Selain teori kebutuhan Maslow, Herzberg

yang

menutup kebutuhan

ketidakpuasan

yang berfungsi.

Tabel 2.2. : Model Motivasi Kerja Dua Faktor Herzberg Faktor Higine


Motivator

103


Gaji

Kemajuan

Kondisi kerja Kebijakan

Perkembangan

perusahaan Penyeliaan

Tanggung

Kelompok kerja

Penghargaan

jawab

Prestasi Sumber : Perilaku Organisasi, Udai, 1984. Pekerjaan itu sendiri. Ada

1.

tiga

hal

yang

harus

yang oleh para anggota

diperhatikan dalam memotivasi

dipandang

bawahan menurut Herzberg :

mempengaruhi perilakunya dan yang

hal

yang

turut

Hal-hal yang mendorong pegawai

menjadi faktor motivasi yang perlu

adalah pekerjaan yang menantang

dipuaskan dan oleh karenanya perlu

yang

selalu

mencakup;

berprestasi, kemajuan,

perasaan

bertanggung dapat

jawab,

menikmati

mendapat

ERG

dari

merupakan

pengakuan atas semuanya.

Maslow

peraturan

kerja,

Clayton

setiap

Alderfer,

kelanjutan yang

juga

dari

teori

dimaksud

untuk

memperbaiki

adalah terutama faktor yang bersifat embel-embel saja pada

perhatian

pimpinan dalam organisaTeori motivasi

pekerjaan itu sendiri dan adanya 2. Hal-hal yang mengecewakan pegawai

3.

sebagai

organisasi

beberapa

kelemahannya.

Teori

ini

pekerjaan,

membagi tingkat kebutuhan manusia ke

penerangan,

dalam 3 tingkatan yaitu (Gauzaly, 2000 :

istirahat, sebutan jabatan, hak, gaji,

250).

tunjangan dan lain-lain.

1.

Pegawai akan kecewa bila peluang

tergolong dalam kebutuhan ini adalah

bagi

sama dengan tingkatan 1 dan 2 dari

mereka

untuk

berprestasi

Keberadaan

teori

mereka

organisasi, kebutuhan-kebutuhan yang

mencari

kesalahan-kesalahan.

Dalam

yang

terbatas atau dibatasi, kemungkinan cenderung akan

Maslow.

(Existence),

perspektif

dikategorikan kedalam kelompok ini

(Siagian 1983 : 63), ada sembilan jenis

adalah

kebutuhan yang sifatnya non material

kerja, keselamatan kerja, keamanan,


:

gaji,

insentif,

kondisi

104


jabatan.

teori

Tidak ada hubungan (Relitedness),

2.

adalah

meliputi

kebutuhan-

kebutuhan pada tingkatan

lain

adalah

teori

motivasi

kebutuhan

yang dikemukakan

David

Clelland

Mc

(1978

oleh :

97))

dengan Teori

2, 3 dan 4 dari teori Maslow,

peluang yang tersedia. Energi akan

hubungan

dimanfaatkan

dengan

atasan,

hubungan dengan kolega, hubungan dengan

bawahan,

hubungan

dengan teman, hubungan dengan

oleh

pegawai

karena

didorong oleh : ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN Karakteristik Responden

orang luar organisasi. Pertumbuhan (Growth), adalah

3.

Dari

70

kuesioner

yang

meliputi kebutuhan-kebutuhan pada

diberikan

tingkat 4 dan 5 dari teori Maslow,

kesemuanya telah diisi dengan lengkap

bekerja

sehingga data tersebut dapat diolah.

keras,

kreatif,

inovatif,

kompeten,

bekerja

pengembangan

pribadi.

kepada

Selanjutnya

data

responden,

diproses

dengan

menggunakan Software Statistics for

Alderfer

berpendapat

pemenuhan

atas

tersebut

dapat

ketiga

bahwa

Products

kebutuhan

Realease

dilakukan

secara

simultan, artinya bahwa hubungan dari

and 11.5.

yang dapat

Services

Solution

Adapun karakteristik

digambarkan

dari

hasil

penyebaran kuesioner tersebut adalah:

teori ERG ini tidak bersifat hierarkhi. Selain dari teori-teori tersebut diatas,

Jenis Kelamin Responden

Tabel 4.1 : Persentase jenis kelamin responden No 1. 2.

Jenis Kelamin Perempuan Laki-laki Jumlah Sumber: Data primer diolah


Frekuensi 21 49 70

Persentase 30 % 70 % 100 %

105


Berdasarkan tabel 4.1 terlihat

responden, sebagian besar responden

bahwa dari 70 responden, 21 responden

(78,58%) merupakan responden yang

(30 %) adalah reponden perempuan dan

berusia antara 40 tahun sampai dengan

49 orang (70 %) adalah responden laki-

59 tahun. Sedangkan responden yang

laki.

berusia antara 20-39 tahun terdapat 15 responden (21,42

4.1.2

%).Tabel

Tingkat Usia

bahwa Apabila dilihat dari tingkat usia responden

terlihat

bahwa

dari

70

4.2 dibawah menunjukkan sebagian

responden

adalah

responden yang masuk kategori kurang produktif dan usia tua.

Tabel 4.2 : Tingkat usia responden No 1. 2. 3. 4.

Tingkat Pendapatan 20 – 29 tahun 30 – 39 tahun 40 – 49 tahun 50 – 59 tahun Jumlah Sumber : Data primer diolah 4.1.3

Frekuensi 2 13 36 19 70

Persentase 2,85 18,57 51,16 27,89 100.00

Tingkat Pendapatan Responden Tabel 4.3 : Tingkat pendapatan responden

No 1. 2. 3. 4.

Tingkat Pendapatan 500.000 500.001 – 750.000 750.001 – 1.000.000 > 1.000.000 Jumlah Sumber : Data primer diolah


Frekuensi 0 0 2 68 70

Persentase 0,00 0,00 2,86 97,14 100.00

106


Hasil

penelitian

menunjukkan

Masa Kerja Responden

bahwa sebanyak 2 responden (2,86)

Dilihat

dari

masa

kerja

memiliki penghasilan di bawah Rp.

responden, 5 responden (7,14%) telah

1.000.000,- dan sisanya 68 responden

bekerja antara 6 sampai dengan 10

(97,14%) berpenghasilan di atas Rp.

tahun, sedangkan 65 responden (92,86

1.000.000,-.

%) telah bekerja rata-rata di atas 10 tahun Tabel 4.4 : Masa Kerja responden

No 1. 2. 3.

Masa Kerja

Frekuensi 0 5 65 70

5 tahun 6 s.d 10 tahun > 10 tahun Jumlah Sumber : Data primer diolah

Persentase 0,00 6,97 92,86 100,00

Status Kepegawaian Responden [

Apabila

dilihat

dari

status

(44,29%) menduduki jabatan struktural.

kepegawaiannya 39 responden (55,71%)

Untuk jelasnya ada pada tabel

merupakan tenaga staf dan 31 responden

4.5 di bawah ini.

Tabel 4.5 : Status kepegawaian responden No 1. 2.

Status kepegawaian PNS biasa (staf) PNS menduduki jabatan struktural Jumlah Sumber : Data primer diolah Status Eseloneering Jabatan Responden

Frekuensi 39 31 70 Adapun menduduki


Persentase 55,71 44,29 100,00 responden

jabatan

struktural

yang 1 107


responden (2,85) Eselon II 9 responden

responden (55,73%) non Eselon. Tabel

(11,42%)

4.6 berikut menggambarkan hal tersebut.

Eselon

II

13

responden

(30.00%) Eselon IV, sedangkan 52 Tabel 4.6 : Status eseloneering jabatan responden No 1. 2. 3. 4.

Eseloneering Jabatan Eselon II Eselon III Eselon IV Non Eselon Jumlah Sumber : Data primer diolah

sederajat

Tingkat Pendidikan Responden Berdasarkan

hasil

Frekuensi 1 5 13 51 70

penelitian,

Persentase 1,42 7,14 18,57 72,85 100.00

4

responden

berpendidikan

Akademik,

responden

(24,28%)

(5,71%) dan

17

berpendidikan

tingkat pendidikan terakhir responden

Perguruan Tinggi. Untuk jelasnya ada

yaitu 2 responden (2,85%) adalah SLTP

pada tabel 4.7 berikut :

sederajat, 47 responden (67,14%) SMU Tabel 4.7 : Tingkat pendidikan responden No 1. 2. 3. 4.

Tingkat Pendidikan SLTP sederajat SMU sederajat Akademi Perguruan Tinggi Jumlah Sumber : Data primer diolah Frekuensi dan Deskripsi Variabel Bebas

Frekuensi 2 47 4 17 70 bebas

didifinisikan

Persentase 2,85 67,14 5,71 24,28 100.00 oleh

4

elemen

penyusun dimensi variabel faktor-faktor Gambaran

tentang


variabel

motivasi yang terdiri dari lingkungan 108


kerja (X1), tingkat pendidikan (X2),

faktor-faktor motivasi yang terdiri dari

keinginan dan

harapan pribadi (X3),

lingkungan

kerja

(X1),

dan kebutuhan (X4). Dimensi variabel

pendidikan

(X2),

keinginan

ini akan dibandingkan pada masing-

harapan pribadi (X3), dan kebutuhan

masing variabel bebas.

(X4).

elemen

4.8

penyusun

variabel

dan

ini

akan

diuraikan berdasarkan masing- masing

Rekapitulasi Frekuensi Tabel

Dimensi

tingkat

menunjukkan dimensi

4

variabel bebas. Berdasarkan pengolahan

variabel

data diperoleh hasil sebagai berikut :

Tabel 4.8 : Rekapitulasi Tabel Frekuensi Sangat No

Variabel Pengukur

1

Lingkungan Kerja (X1)

2

Ketersediaan fasilitas dan alat bantu kerja Lingkungan kerja sangat mendukung Keamanan tampat kerja terjamin Gaji diterima cukup Selain gaji ada bonus dan lain-lain Hak-hak lain yang diterima Atasan sangat membantu Atasan selalu memberi pengarahan Pendelegasian tugas Hadiah atas prestasi Jenjang karir Karir atas prestasi Menyenangi pekerjaan Jabatan merupakan tanggung jawab Status jabatan sesuai keahlian Bekerja sendiri & dgn kelompok Kebiasaan bekerja Beban kerja Tingkat Pendidikan (X2)

3

4

Keinginan dibantu rekan lain Mampu bersaing Pekerjaan sesuai pendidikan Keinginan & Harapan Pribadi (X3) Bekerja bergairah jika keinginan

di

tanggapi Harapan agar pimpinan memperhatikan pimpinan/kantor kesejahteraan pegawai dan fasilitas kerja Pemenuhan kebutuhan Kebutuhan (X4) Pekerjaan menyenangkan dan

sesuai

dengan Kondisi tempat kerja sangat baik Saling membantu dan mendukung dalam keinginan Budaya kerja pegawai bekerja


Kuran

Tidak

Tidak

Setuju

Setuju

g

Setuju

Setuju

Sangat Setuju

12,9% 0% 8,6% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

24,3% 41,4% 31,4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

20,0% 17,1% 15,7% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

42,9% 41,4% 44,3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0,0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

0% 0% 0%

109

Pengaruh Motivasi Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional Kabupaten Muara Enim Hargai waktu & pedoman kerja Pegawai berprestasi

0% 0%

Sumber : Data primer diolah

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

Hasil Uji Parsial (Uji t) Tabel: Hasil Uji Parsial (t) X1

X2

X3

(Lingkungan

(Tingkat

(Keinginan &

X4

Pendidikan) -2,672 0,095

Harapan Pribadi) 2,259 0,027

(Kebutuhan) 2,825 0,006

kerja) thit 3,102 P 0,003 Sumber : Data primer diolah

Berdasarkan tabel di atas,

(X3) menunjukkan nilai p = 0,027 <

untuk pengaruh parsial dari masing-

0,05. Hal ini berarti secara parsial

masing

variabel

variabel

variabel

terikat

bebas dapat

terhadap dijelaskan

keinginan

pribadi

memiliki

dan

harapan

pengaruh

yang

sebagai berikut :

signifikan terhadap kepuasan kerja

1.

pegawai.

Secara parsial variabel lingkungan kerja (X1) menunjukkan nilai p =

Secara parsial variabel kebutuhan

0,003< 0,05. Hal ini berarti secara

(X4) menunjukkan nilai p = 0,006 <

parsial variabel lingkungan kerja

0,05. Hal ini berarti secara parsial

memiliki pengaruh yang signifikan

variabel

terhadap kepuasan kerja pegawai.

pengaruh yang signifikan terhadap

Secara parsial variabel pendidikan

kepuasan kerja pegawai.

(X2) menunjukkan nilai p = 0,095 > 0,05. Hal ini berarti

3.

4.

secara

kebutuhan

memiliki

5. Berdasarkan hasil analisis uji parsial di

atas

terlihat

bahwa

dari

parsial variabel pendidikan tidak

keseluruhan varaibel bebas faktor-

memiliki pengaruh yang signifikan

faktor


lingkungan



motivasi yang terdiri dari kerja,

tingkat

pendidikan, keinginan dan harapan 110


pribadi, dan lingkungan harapan

kebutuhan. Variabel kerja,

keinginan

pribadi,

dan

dan

kebutuhan

tersebut, maka semakin tinggi tingkat kepuasan yang dirasakan, dan sebaliknya (As’ad, 95 : 1998).

yang memiliki pengaruh bermakna terhadap pegawai.

variabel

kepuasan kerja

Pengaruh

terhadap variabel pegawai.

bermakna

kepuasan kerja

Pengaruh

yang

paling

Hasil

analisis

menunjukkan

bahwa variabel-variabel bebas faktorfaktor

motivasi

yang terdiri

dari

lingkungan kerja, tingkat pendidikan, keinginan dan harapan pribadi, dan

dominan terdapat pada lingkungan

kebutuhan

kerja dimana nilai p=0,003 < 0,05.

mempunyai pengaruh yang signifikan

Hal ini membuktikan hipotesis kedua

pada

dari

Faktor

hubungan variabel bebas dan variabel

kebutuhan memiliki pengaruh yang

terikat adalah cukup kuat yaitu R=0,507

dominan terhadap kepuasan kerja

atau sebesar 50,7% dan variabel bebas

pegawai

mampu menjelaskan variabel terikatnya

penelitian

ini

BKKBN

Muara

Enim

terbukti

bermakna

“

Kabupaten

“ Ternyata tidak dan

hipotesis

ditolak. 4.8.

secara

p=0,000

bersama-sama

(p<0,05),

keeratan

kepuasan kerja yaitu Adj R2

=0,477

atau sebesar 47,7%. Keadaan seperti ini menunjukan bahwa faktor-faktor motivasi mempunyai pengaruh sebesar 47,7 %

Pembahasan

terhadap

kepuasan

kerja

pegawai

Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Kepuasan kerja merupakan hal

Rawas, sedangkan sisanya yaitu 52,3%

yang bersifat individual. Setiap individu

pengaruhnya ditentukan oleh

akan memiliki tingkat kepuasan yang

faktor

berbeda-beda sesuai dengan sistem nilai

belum disentuh dalam penelitian ini

yang berlaku pada dirinya. Hal ini

seperti

disebabkan karena adanya perbedaan

penempatan

pada

perusahaan, umur, kondisi kemampuan

diri

masing-masing

individu.

lain

di

luar

kerja,

variabel

struktur

Semakin banyak aspek dalam pekerjaan

dan pendidikan

yang sesuai dengan keinginan individu

(Mangkunegara; 2000 : 128).


faktoryang

organisasi

111


Nilai

F

secara

keseluruhan

variabel

bebas

faktor–faktor

sebesar 16,717 dapat dipastikan bahwa F

motivasi memiliki pengaruh yang

hitung lebih besar dari nilai F tabel dan

signifikan terhadap variabel terikat

hal ini bisa dilihat dari angka tingkat

kepuasan kerja pegawai. Hal ini

kemaknaannya P=0,000 (p<0,05). Ini

menunjukkan bahwa semakin tinggi

menunjukkan bahwa seluruh variabel-

faktor-faktor

variabel bebas yang diteliti (faktor-faktor

diberikan maka akan semakin tinggi

motivasi) memang

pula kepuasan kerja pegawai.

benar

mampu

menjelaskan

variabel-variabel

terikatnya

secara bermakna.

2.

Lingkungan pribadi, dan

variabel kelingkungan kerja memiliki

karakteristik

pengaruh paling dominan

responden.

kerja

terhadap

pegawai.

Hal

ini

yang

kerja,

tingkat

pendidikan, keinginan dan harapan

Berdasarkan uji parsial didapat bahwa

kepuasan

motivasi

3.

yang

dimiliki

oleh


disebabkan karena faktor-faktor yang

memiliki pengaruh paling dominan

terdapat dalam variabel tersebut telah


sesuai dengan keinginan dari pegawai.

Sedangkan

Sedangkan variabel tingkat pendidikan

kerja

tidak berpengaruh terhadap

memiliki pengaruh tidak bermakna

kepuasan

kerja pegawai. Pengaruh yang tidak bermakna ini disebabkan karena pihak manajemen BKKBN Kabupaten Muara Enim tingkat

kurang

begitu

pendidikan

penyesuaiannya

memperhatikan pegawai

dengan

dalam

spesifikasi

dan

lingkungan

tingkat

pendidikan

terhadap kepuasan pegawai. Saran-saran 1.

Hendaknya faktor-faktor motivasi; kebutuhan,

keinginan

dan

harapan pribadi yang mempunyai pengaruh kepuasan

pekerjaan.

variabel

signifikan kerja

terhadap

pegawai

lebih

KESIMPULAN DAN SARAN

diperhatikan

agar

dapat

Kesimpulan

memberikan

pengaruh

yang

optimal dalam meningkatkan mutu 1.

Secara

bersama–sama


seluruh

dan kualitas kerja pegawai. 112


2.

Untuk

meningkatkan

kepuasan

kerja pegawai terhadap pekerjaan dan

tugas

pembagian dengan

perlu memperhatikan kerja

yang

kemampuan

berdasarkan

jenjang

sesuai pegawai

pendidikan

yang dimiliki oleh pegawai. Selain itu juga dapat dilakukan dengan cara

memberikan

kepada

kesempatan

pegawai

mengikuti

untuk

pendidikan

dan

keterampilan khusus. 3.

Walaupun lingkungan kerja yang

[

As’ad, Moh, 1998. Psikologi Industri. Edisi kelima, liberty, Yogyakarta. Furqon. 1997, Statistik Terapan Untuk Penelitian, Alpabeta, Bandung Gouzaly, Saydam, Drs.200, Manajemen Sumber Daya Manusia , Gunung Agung, Jakarta. Hasibuan, Melayu SP, 2001. Manajemen Sumber Daya Manusia, Edisi Revisi Bumi Aksara Hasibuan, Melayu SP. 1984, Manajemen Dasar, Pengertian dan masalah, Bumi Aksara, Jakarta

lebih diperhatikan lagi. Hal ini

Herzberg, Frederick. 1967, Work and The Nature of Man. The World Publishing Company – Cleveland And New York.

dapat

Keith,

memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap kepuasan kerja hendaknya dilakukan

dengan

cara

merenovasi desain interior ruangan kerja,

penambahan

ruangan,

penyediaan sarana dan prasarana penunjang aktifitas kerja di kantor, terutama fasilitas penunjang (mobil dan

motor

dinas, perlengkapan

lapangan, dan lain-lain) serta terus berusaha

menciptakan

hubungan

yang baik antara pegawai dengan atasan, dan sesama pegawai agar dapat

menciptakan lingkungan

kerja yang kondusif. DAFTAR PUSTAKA


Davis, Jhon W. Newstrom, 1995. Perilaku Dalam Organisasi, Edisi Ketujuh, Erlangga, Jakarta.

Mangkunegara, AP. (2000). Manajemen Sumber Daya Manusia. Cetakan Pertama, Rosda, Bandung. Manullang, M. 1982, Dasar-dasar Manajemen, Ghalia Indonesia, Jakarta Pareek, Stephens. 1984, Perilaku Organisasi, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta. Robbins, Stephans. 1994. Organization Theory, Structure, Design and Application, Alih Bahasa Yusuf Udara, Arean, Jakarta. 113


Robbins, Stephans. 1996, Organization Bahaviour, Seventh Edition, A Simon & Schuster Company, Englewood Cliffs, New Jersey 07632. Sarwoto Drs. 1979, Dasar-dasar Organisasi Management, Ghalia Indonesia, Jakarta. Siagian,

Sondang.

1983.


Organisasi,

Kepemimpinan dan Adminsitrasi, PT. Gunung Agung, Jakatra

Perilaku

Singgih, Santoso. 2000. Mengolah Data Statistik Secara Profesional, Gramedia, Jakatra. Stamps, P.L. et al. 1978, Measurement of Work Satisfaction Among Health Proffesional, Medical Care, Vol. April No.4 p. 337 – 352.

114

UPAYA PENINGKATAN PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN

Recommend Documents