VI. RANCANGAN PROGRAM
PINJAMAN DANA BERGULIR
Dalam proses perancangan program, melalui bantuan metode LFA, tahapan identifikasi permasalahan inerupakan langkah pertama yang harus dilakukan. Proses identifikasi permasalahan dilakukan terutama untuk lebih memfokuskan permasalahan yang dihadapi pelaku usaha UKM dan permasalahan yang dihadapi oleh Dinas KOPERINDAG sebagai instansi. Selanjutnya melakukan analisis tujuan untuk menyelaraskan permasalahan dengan cara merubah keadaan negatif menjadi keadaan positif yang layak menjadi tujuan. Penentuan analisis tujuan tidak identik dengan analisis masalah yang ada, dibutuhkan pengalaman dan pengetahuan mengenai masalah dana bergulir untuk menentukan rumusan tujuan yang cukup operasional. Rumusan tujuan memiliki rangkaian hubungan tindakan-hasil yang logis antara tingkat-tingkat analisis masalah. Analisis alternatif pendekatan juga dilakukan sebagai dasar penyusunan strategi pengembangan pinjaman dana bergulir yang potensial. Sebagai contoh, tingginya tunggakan peminjam perlu dicarikan altematif pendekatan sehingga peminjam mau mengembalikan pinjaman dan dana yang macet dapat terkumpul kembali untuk digulirkan kepada UI
rencana-rencana yang telah ditetapkan. Pengendalian mencakup pemantauan dan pengambilan tindakan kolektif. 6.1. Analisis Masalah
Kerangka berpikir dari kajian ini adalah upaya pemberdayaan masyarakat merupakan ciri yang melekat dalam kegiatan Pinjaman Dana Bergulir. Dana stimulan yang diberikan Pemerintah Kabupaten Sukabumi diharapkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh unit UKM sehingga dapat meningkatkan usaha dan pendapatannya. Hasil kajian SMERU (2003), dilcetahui bahwa keberhasilan UMKM untuk beltahan di tengah krisis merupakan potensi peluang usaha UMKM. Untuk itu, program perkuatan permodalan merupakan salah satu upaya mendukung potensi peluang usaha UKM tersebut. Untuk kasus dana bergulir di Kabupaten Sukabumi, dari hasil identifikasi di lapangan, maka perlu dilakukan perbaikan sistem dan mekanisme pelaksanaannya. Peraturan pelaksana yang telah ada selama ini perlu disesuaikan kembali dengan kebutuhan penerima kredit itu sendiri. Pada awalnya, program dana bergulir bersifat stimulant atau bantuan sosial, hampir tidak berbeda dengan program-program pengaman sosial lainnya seperti Program Bantuan Langsung Tunai (BLT), Program Beras untuk Penduduk Miskin (Raskin), dan sebagainya. Program bantuan sosial tersebut merupakan lcegiatan yang memberiltan dana atau barang begitu saja kepada masyarakat, selanjutnya, tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya. Hal itulah yang terjadi pada kegiatan pinjaman dana bergulir, dimana baik penerima kredit maupun Pelaksana Kegiatan, tidak melakukan upaya menggulirkan dana tersebut secara optimal. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara mendalam dengan penerima kredit dan pejabat Dinas KOPERINDAG Kabupaten Sukabumi tahun 2005, diketahui bahwa dana bergulir yang dialokasikan dari APBD Kabupaten Sukabumi merupakan bantuan sosial yang tidak membutuhkan agunan, tidak menuntut kewajiban untuk mengembalikan tepat waktu, dan tidak ada sanksi apapun yang dijatuhkan oleh Pengelola Kegiatan kepada penunggak kredit. Pada tahun 2006, alokasi dana kegiatan pinjaman dana bergulir menjadi lebih sedikit yang berdampak pula jumlah penerima kredit yang menjadi lebih sedikit. Namun prosentasi tunggakan , . kredit menjadi lebih kecil, yaitu hanya ada 16%, artinya ada perubahan perilaku dan pola piker penerima kredit dan Pengelola Kegiatan, dari penunggak tahun 2005 sebesar 45% menjadi 16% pada tahun 2006. Bahkan pada tahun 2007, tunggakan kredit dana bergulir 0% atau tidak ada tunggakan sama sekali.
Sebagaimana standar operasional prosedur yang dituangkan dalaln Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi, UKM dan Kelompok maka pelaksanaan kegiatan ini memiliki mekanisine pelaksanaan yang harusnya dipenuhi oleh para pihak yang terlibat di dalamnya. Merujuk aturan pelaksanaan dalam Petunjuk Teknis Perkuatan Permodalan Bagi Koperasi, UKM dan Kelompok tersebut, inaka ada beberapa.Pasa1 tidak dijalankan sebagaimana yang telah ditetapkan. Hasil survei di lapangan, dalam penyelenggaraan Pinjaman Dana Bergulir selama tahun pelaksanaan 2005-2007, menunjukkan beberapa keleinahan dalam proses pelaksanaan kegiatan. Kelemahankelemahan tersebut antara lain terjadi pada proses penycisunan proposal usaha, seleksi kelayakan usaha, perjanjian sanksi kredit dan agunan, bimbingan dan pembinaan, serta pengawasan yang dilakukan Tim Pelaksana kegiatan. Adapun permasalahan yang dihadapi dalam kegiatan pinjaman dana bergulir adalah sebagai berikut : 6.1.1. Permasalahan Pelaku Usaha Kecil dan Menengah
Kelemahan struktural yang dialami perusahaan kecil berupa kurangnya permodalan dan kelemahan kultural yang mengakibatkan kurangnya akses informasi perlu dibenahi dengan membuat suatu kebijakan dan pedoman kegiatan yang baik. Pedoman tersebut dibuat untuk menghilangkan berbagai kelemahan dan kendala yang dirasakan UKM dalam mengembangkan usahanya. Kelemahan dan kendala tersebut merupakan titik tolak pembenahan sistem pelaksanaan kegiatan Pinjaman Dana Bergulir bagi UKM di Kabupaten Sukabumi. Langkah pertama yang dilakukan adalah mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi UKM penerima kredit, yaitu permasalahan yang dihadapi UKM dalam mengembangkan dan mengelola pinjaman dana bergulir tersebut. Hasil identifikasi permasalahan tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut : 1. Pengembalian pinjaman
a. Dana pinjaman yang diberikan kepada unit usaha UKM sebagian besar tidak dimanfaatkan untuk meningkatkan usaha. Dana tersebut digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, seperti biaya makan, biaya kesehatan dan biaya pendidikan.
b. Tanggungjawab nntuk mengembalikan pinjaman sebesar jumlah yang telah ditetapkan dalanl perjanjian terhadap dana pinjaman bergulir yang telah diberikan oleh Dinas KOPERINDAG kepada unit usaha, tidak ada. Hal itu disebabkan oleh lemahnya pengawasan yang dilakukan Pelaksana Kegiatan dan kurangnya pemahaman penerima kredit mengenai program dana bergulir. Apabila penerima
kredit mengala~uimasalah dalam usaha dan akhirnya tidak mampu membayar angsuran, maka tidak adanya teguran atau sanksi terhadap kredit macet tersebut akan melahirkan upaya memperkuat ekonomi masyarakat tersebut menjadi sia-sia. Adanya pembayaran angsuran yang macet akan menghambat perguliran dana kepada unit usaha UKM lainnya yang belu~nmendapat bantuan pemerintah. 2. Pengembangan usaha Setelah menerima bantuan permodalan, tidak berarti masalah kelemahan struktural UKM telah selesai. Penerima program menyatakan bahwa diterimanya bantuan dana dirasakan sebagai peluang untuk memperkuat modal nsaha, namun UKM penerima menyatakan masih perlu ditunjang oleh peningkatan kapasitas kemampuan dan keterampilan para UKM dalam mengembangkan usahanya. a. Bidang Manajemen Pengelolaan usaha UKM bersifat sederhana, tidak menerapkan prinsip-prinsip manajemen modern. Kelemahan utama di bidang manajemen adalah pengelolaan keuangan dan akuntansi. Tidak ada pemisahan antara keuangan keluarga dan keuangan perusahaan sehingga seringkali modal usaha digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. UKM mengelola usaha tanpa memiliki pembukuan dan perencanaan keuangan serta membuat laporan keuangan. Selain itu, UKM tidak memiliki kemampuan mengelola organisasi dan karyawan sehingga tidak ada pengorganisasian pekerjaan dan pembagian kerja karyawan yang jelas. Kelemahan di bidang manajemen mengakibatkan rendahnya produktivitas karyawan sehingga sulit bagi UKM untuk memenuhi target peningkatan usaha yang telah diinginkan dari program pemberian perkuatan permodalan. b. Bidang Produksi Rendahnya kuantitas produksi dan kualitas produk yang dihasilkan UKM mengakibatkan rendahnya harga produk dan rendahnya tingkat penjualan produk. Bahkan barang atau produk yang telah dipesan, tidak jadi dibeli karena rendahnya kualitas produk yang dihasilkan. Produktivitas yang rendah disebabkan rendahnya kualitas tenaga kerja yang dimiliki serta fluktuasi harga bahan baku yang sering menghambat kelancaran produksi. Pennasalahan ini bisa diatasi dengan menyediakan permodalan yang kuat untuk membeli bahan baku dan tenaga kerja yang terampil sehingga UKM mampu menghasilkan produk memenuhi kebutuhan pasar yang tersedia.
c. Bidang Pemasaran Setelah mendapat bantuan permodalan, UI
Selama 3 (tiga) tahun pelaksanaan kegiatan Pinjaman Dana Bergulir berjalan sejak 2005 hingga 2007 diketahui berbagai pennasalahan yang terjadi terkait dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud. Untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi, penyusunan proposal, seleksi kelayakan usaha telah dilaksanakan oleh Dinas KOPERINDAG, dibantu oleh aparat Desa dan Kecamatan. Pelaksanaan kegiatan pencairan dan pelayanan kredit dibantu oleh BPR-BPR Sukabumi di masing-masing ibukota kecamatan. Untuk pengawasan pemanfaatan dan penggunaan kredit, dilakukan secara swakelola oleh Tim Pelaksana dari Dinas KOPERINDAG Kabupaten Sukabumi. Namun masih banyak kendala dan hambatan yang menghadang kelancaran tugas pengawasan Pengelola kegiatan. Julnlah UKM penerima kredit pada tahun 2005 sebanyak 188 unit usaha UKM meliputi 9 kecamatan, atau tahun 2006 sebanyak 114 unit usaha UKM yang terletak di 5 kecamatan, atau tahun 2007 terdapat 16 unit usaha UKM yang terletak di 9 kecamatan,
i
i
memerlukan kerja keras dan kekompakan tim yang luar biasa agar mampu meraih keberhasilan sebagaimana tujuan dan sasaran program yang dicanangkan. Tim Peiaksana yang terbatas hanya pegawai dari Dinas KOPERINDAG dengan jumlah pegawai yang sedikit, harus melayani penerima kredit yang cukup banyak dan memiliki . . tempat tinggal di lokasi atau wilayah kecamatan yang sangat luas hingga ke daerah terpencil.
I
Program
pendampingan
dan
pembinaan
serta
pengawasan
merupakan
pennasalahan sangat menonjol dari Tim Pelaksana kegiatan Pinjaman Dana Bergulir.
I
Merujuk Juknis Perkuatan Permodalan KUKM dan Kelompok Kabupaten Sukabumi,
Bank Pelaksan (BPR Sukabumi) memiliki tugas menjadi konsultan teknis bagi UKM penerima kredit. Masalah lembaga pembina, tenaga pendamping program dan pengawasan merupakan kelemahan dari pengelola. Setiap tahun anggaran, Dinas KOPERINDAG melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi sebagai bagian dari tugas pembinaan dan pengawasan, namun hasilnya kurang maksimal dirasakan oleh UKM. Selain kualitas pendampingan dan pembinaan kurang, untuk frekuensi kunjungan ke tempat lokasi usaha pun kurang. Apabila mendapat masalah, UKM penerima kredit hanya bisa bertanya atau berkonsultasi dengan aparat Desa setempat. Dibandingkan dengan sistem pendampingan dan pembinaan yang dilakukan petugas Grameen Bank, maka sistem pendampingan dan pembinaan Pengelola Kegiatan Pinjaman Dana Bergulir, kurang maksimal. Pengelola kegiatan tidak menyediakan sarana atau forum komunikasi bagi UKM penerima kredit saat mereka menghadapi masalah, baik di bidang manajemen, pemasaran dan produksi. Tingginya tunggakan pengembalian angsuran juga tidak mendapat perhatian khusus dari Pengelola. Tidak ada upaya teguran atau memberi sanksi dari Pengelola kepada UKM yang menghentikan pembayaran angsuran. Tidak ada pula upaya pembinaan kepada UKM yang sedang mengalami masalah tersebut. Tingginya tunggakan, sesungguhnya merupakan indikasi adanya masalah yang dihadapi UKM penerima. Mereka tidak berhasil memanfaatkan dana bergulir untuk meningkatkan pendapatan dan meningkatkan usahanya. Untuk tahun 2005, rata-rata 45% penerima kredit masih menunggak pembayaran angsuran pinjaman hingga Oktober 2008. Kegiatan pendampingan dan pembinaan pinjaman dana bergulir seharusnya dapat dilakukan oleh Bank Pelaksana, namun ha1 tersebut tidak dilakukan. Lemahnya upaya pendampingan dan pembinaan serta pengawasan mengakibatkan program yang direncanakan Pemerintah tidak terlaksana dengan baik.
~etdibatasan petugas dan
kualitas tenaga pendamping tersebut masih belum bisa dipenuhi oleh Tim Pelaksana @inas KOPERINDAG dan BPR Sukabumi) yang ada. Berdasarkan hasil pengamatan di lapangan, beberapa permasalahan yang dihadapi Pengelola, dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Lembaga Pendamping dan Pembina
Program pendampingan dan pembinaan belum berjalan secara baik, terutama pada pelaksanaan tahun anggaran 2005, (dalam ha1 frekuensi dan kualitasnya). Hal ini terkait langsung dengan kegiatan monitoring dan evaluasi yang juga dilaksanakan secara swakelola namun belum menunjukkan proses pelaksanaan yang baik. Bank
Pelaksana (BPR Sukabumi) belum bekerja dengan optimal menjadi konsultan teknis bagi UKM penerima manfaat. 2. Seleksi Kelayakan Usaha
Pelaksanaan seleksi yang kurang baik membentuk persepsi calon penerima program yang tidak tepat tentang program yang akan digulirkan. Oleh karena itu sosialisasi pada awal pelaksanaan program menjadi sangat penting untuk dilakukan sebaik mungkin kepada seluruh calon peserta penerima program agar terbentuk pemahanam yang baik dan benar tentang program dimaksud. 3. Perjanjian
Tindakan untuk menekan tingkat tunggakan pinjaman melalui berbagai tipaya manajemen, termasuk aktivitas sosialisasi kepada para penerima kredit dan calon pemanfaat dana. Tidak adanya bentuk econoinic penalty dan social penalty bagi para penunggak pinjaman, patut diterapkan untuk mengatasi masalah tersebut. 4. Pengawasan Fungsi pengawasan tidak dilakukan dengan baik, mulai dari penggunaan dana kredit yang harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk pengembangan usaha, hingga tingginya tunggakan pengembalian angsuran. Sebenarnya Pelaksana Kegiatan rnelakukan monitoring dan evaluasi kegiatan, namun hasil temuan tentang adanya
penyimpangan/pelanggaran
Juknis, tidak dilanjuti dengan pemberian
sanksi
pengembalian pinjaman ditambah bunga pinjaman yang harus dilunasi sekaligus. Tidak ada upaya preventif maupun korektif sebagai tindak lanjut dari fungsi pengawasan yang seharusnya dilakukan pengelola kegiatan.
6.2. Analisis Tujuan Program Perkuatan Permodalan bagi Koperasi, UKM dan Kelompok yang dilakukan di Kabupaten Sukabumi tidak berjalan mengikuti prosedur dan mekanisme sebagaimana yang telah diatur dan ditetapkan dalam Juknis Perkuatan Permodalan KUKM dan Kelompok. Adanya kondisi yang menyimpang tersebut, seperti tingginya tunggakan dan tidak adanya pendampingan dan pembinaan yang intensif dan sebagainya, maka program ini belum mencapai tujuan dan sasaran kegiatan. Permasalahan, kendala dan hambatan yang dihadapi yang bersifat kondisi negatif perlu dirubah ke dalam kondisi yang positif. Masalah-masalah yang dihadapi dalam pengelolaan kegiatan pinjaman dana bergulir yang paling menonjol adalah : 1) Masalah pengembalian pinjaman yang rendah;
2) Masalah kualitas sumberdaya untuk pengembangan usaha masih rendah; 3)
Kemampuan pengelolaan keyiatan dan keterjangkauan pelayanan masih rendah; 4) Le~nahnyapengawasan. Masalah di atas memiliki kondisi negatif yang selanjutnya dirubah menjadi kondisi positif dan menjadi tujuan pengelolaan dana bergulir. Kegiatan yang akan dilaksanakan di masa depan adalah sebagai berikut :
I)
Mengarahkan unit usaha untuk rajin mencicil dan lnengembalikan pinjaman kredit macet. Hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah dana bergulir dapat digulirkan kembali kepada UKM yang belu~nmenerima;
2) Peningkatan pengetahuan manajeman usaha dan personalia serta keuangan,
peningkatan pendapatan UKM dan peningkatan kemampuan produksi serta pengembangan produk. Hasil yang diharapkan adalah UKM menjadi wirausaha yang professional, UKM menjadi agent of change ekonomi daerah, produksi meningkat dan berkualitas, pendapatan UKM meningkat;
3) Pengembangan potensi/hngsi peran dinas atau lembaga terkait, pengembangan jangkauan perbankan, membuat analisis usaha calon peserta. Hasil yang diharapkan Fasilitasi pengembangan UKM, menyediakan layanan perbankan hingga tingkat desa, pertimbangan tentang usaha dan prospek ekonominya;
4) Mengurangi kasus kredit macet sehingga dana dapat digulirkan kembali. Hasil yang diharapkan kegiatan ini adalah dana bergulir dapat digulirkan kembali kepada UKM yang belum menerima. 6.3. Analisis Pihak Terkait
Instansi pemerintah Dinas KOPERINDAG menjadi leading sector dalam kegiatan pengelolaan pinjaman dana bergulir di Kabupaten Sukabumi. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan mitra kerja yang menjadi satu tim yang solid bekerjasama membangun sistem perencanaan pelaksanaan program yang terpadu. Kesemua pihak tersebut memiliki peran dalam mengembangkan dukungan permodalan bagi koperasi dan UKM di Kabupaten Sukabumi. Mereka memiliki pembagian tugas dan tanggungjawab masing-masing yang perlu dicermati sedemikian rupa sehingga tidak terjadi tumpang tindih program dan kegiatan termasuk pembiayaan. Hal ini mengingat kegiatan dana bergulir tidak hanya dilakukan oleh dana APBD pada Satuan Kerja Dinas KOPERINDAG saja. Masih ada program-program dana bergulir lainnya, baik sebagai dana perbantuan atau dekonsentrasi APBN (termasuk BLN)
mailpun program-program dana bergulir dengan sumber dana dari lembaga-lembaga BUMN, Swasta, perbankan maupun Lembaga-lembaga donor. Peran BAPPEDA Kabupaten untuk mengkoordinasikan dan menyatukan peran-peran tersebut dalam perencanaan kerja daerah yang terpadu. Merujuk hasil kajian Julnal Pengkajian Koperasi dan UKM (2006), diketahui bahwa komponen dalam struktur organisasi kelembagaan program dana bergulir adalah (a) Lembaga sumberdana perguliran, (b) Pelaksana dan penanggungjawab kegiatan dana bergulir, (c) Bank pelaksana, (d) Fasilitatorlpendamping penerima bantuan, (e) Lembaga ekonomi masyarakat sebagai lembaga intermediasi yang menerima dan menyalurkan dana bergulir, dan ((f) Kelompok kerja (Pokja) tingkat Provinsi dan tingkat KabupatenIKota yang berfungsi menetapkan peserta perguliran, mengawasi dan menilai kesehatan kegiatan perguliran dana bantuan dan hal-ha1 teknis lainnya. Tidak semua komponen struktur organisasi kelembagaan di atas, terdapat dalam pelaksanaan kegiatan pinjaman dana bergulir bagi Koperasi, UKM dan Kelompok di Kabupaten Sukabumi. Dinas KOPERINDAG melakukan banyak fungsi, yaitu sebagai lembaga
sumberdana
perguliran,
pelaksana
dan
penanggungjawab
kegiatan,
fasilitatorlpendamping penerima bantuan. Peran BPR Sukabumi sebagai Bank Pelaksana, sekaligus memiliki fungsi sebagai lembaga pendampinglPembina dan lembaga intermediasi yang menerima dan menyalurkan dana bergulir. Demikian pula fungsi Kelompok Kerja (Pokja) yang menetapkan peserta, mengawasi dan menilai kesehatan usaha, hanya dibentuk pada tahun 2005, tahun pertama pelaksanaan kegiatan, sedangkan tahun 2006 dan 2007, tidak ada Pokja tingkat Kabupaten Sukabumi yang dibentuk. Analisis pihak-pihak terkait di atas, maka struktur organisasi lembaga untuk kegiatan pinjaman dana bergulir tersebut didisain agar lnampu menangani dan menghadapi masalah sebagai berikut :
(1) Efektivitas aspek-aspek pemantauan, evaluasi dan pelaporan dalam aplikasi program bantuan dana bergulir, terutama sejak saat dana itu dialokasikanldicairkan kepada penerima manfaat program; (2) Efektivitas pengendalian dan pengambilan tindakan oleh Pembina (pemerintah) dalam menerapkan sanksi akibat penyimpangan yang terjadi, karena belum tersedia disain korektif untuk memperbaiki kinerja dari pengelola dana bergulir yang kurang berhasil;
(3) Efektivitas fungsi pendampingan bagi Koperasi, UKM dan Kelompok peneriina
manfaat bantuan dana bergulir. Dalam ha1 ini, termasuk aspek pengendalian, pengawasan dan evaluasi operasional pada proses perguliran. (4) Kelernbagaan
pengelola
yaug bersifat
proyek
(project
based), umumnya
menimbulkan masalah tambahan bagi pelestarian program (progran~sziistainabili~y), sehingga dampaknya seringkali membuat tambahan kesulitan khususnya kalau dikaitkan dengan upaya menjaga konsistensi aplikasi disain kebijakan dan arah bantuan perkuatannya. (5) Lernahnya pengaturan administrasi dalam pengembalian dana bergulir yang seringkali menumbuhkan kesulitan dalam proses.
6.4. Matrik
Perencanaan
Proyek,
Rencana
Pelalcsanaan
dan
Rencana
Pengendalian Untuk mengatasi berbagai persoalan ekonomi yang terjadi pada tahun 2005 hingga 2007, Pemerintah Kabupaten Sukabumi menetapkan kebijakan ekonomi yang diarahkan pada peningkatan investasi padat modal dan padat karya guna mendorong pertumbuhan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Semua itu diharapkan dapat menghasilkan mztltiplier efect terhadap penurunan jumlah keluarga miskin dan peningkatan IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di Kabupaten Sukabumi. Salah
satu
kebijakan
ekonomi
yang
berupaya
menumbuhkembangkan
perekonomian daerah yang bertumpu pada sektor unggulan (basis) dan perekonomian rakyat ditempuh strategi dan program perkuatan permodalan. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari upaya kebijakan Pemerintah Kabupaten Sukabumi untuk menata dan mengembangkan kelompok-kelompok usaha masyarakat dan koperasi. Dari hasil kajian diketahui adanya kelemahan dalam pelaksanaan kegiatan pinjaman dana bergulir bagi Koperasi, UKM dan Kelompok di Kabupaten Sukabumi. Proses penyaluran dan penerimaan bantuan perkuatan permodalan menunjukkan hasil akhir yang kurang optimal. Hal ini diindikasikan pada tingginya tunggakan pengembalian pada tahun pelaksanaan 2005. Berdasarkan hasil kajian maka disusun strategi pengembangan pinjaman dana bergulir agar aktivitas yang dilakukan fokus pada pencapaian tujuan dan sasaran program pinjaman dana bergulir bagi UKM. Prioritas strategi dalam pengembangan pinjaman dana bergulir bagi UKM adalah :
1. Strategi Pengembalian Pinjaman 2. Strategi Peningkatan Usaha 3. Strategi Peningkatan Kinerja Pengelola Kegiatan
4. Strategi Peningkatan Pengawasan
Program Pengembalian Pinjaman merupakan kegiatan awal yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, dalam ha1 ini dipimpin oleh Dinas KOPERINDAG. Hal ini agar dana tersebut dapat diketnbalikan sesuai perjanjian yang telah ditetapkan. Program yang akan dilaksanakan bertujuan untuk mendukung strategi pengembalian pinjaman terhadap kredit macet yang belum dilunasi oleh UKM adalah Program Peningkatan Pengembalian Pinjaman. Kegiatan-kegiatan
yang
akan
dilakukan
dalam
program
peningkatan
pengembalian pinjaman adalah agar UKM penerima dana bergulir melakukan pembayaran cicilan atau melunasi sekaligus kreditnya. Untuk itu kegiatan-kegiatan yang dilakukan adalah : 1) Memberi peringatan kepada unit usaha yang bermasalah; 2) Melakukan tindakan hukum sesuai perjanjian. Setelah dana bergulir diterima kembali, maka program perkuatan permodalan dapat digulirkan kembali untuk membantu unit usaha UKM lainnya yang belum mendapat bantuan permodalan. Pemerintah Kabupaten Sukabnmi telah menyediakan pinjaman dana bergulir sejak tahun 2005 hingga 2007, namun rendahnya tingkat pengembalian pada tahun 2005 menyebabkan dana bergulir tidak bisa optimal dimanfaatkan atau digulirkan kembali pada UKM lain yang belum menerima. Selanjutnya, strategi peningkatan dan pengembangan UKM akan dilakukan untuk mendorong pelaku usaha memiliki kemampuan dan keterampilan dalam meningkatkan usahanya. Program yang akan dilakukan tersebut adalah Program Peningkatan dan Pengembangan Usaha yang bertujuan membina dan memantau UKM secara kontinyu dengan melibatkan instansi pemerintah terkait, asosiasi pengusaha dan organisasiorganisasi masyarakat. Program ini bertujuan membina UKM agar mampu menjadi pilarpilar ekonomi daerah, maka dibutuhkan program pembinaan yang mampu memberikan pendidikan dan pelatihan di bidang manajemen dan keuangan, pemasaran hasil produksi dan pembinaan produksi. Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan adalah : 1. Melakukan pembinaan produksi. Pembinaan produksi dilakukan agar produksi dapat meningkat dan diarahkan agar supaya hasil produksi lebih bagus, baik kualitas produk maupun dalam bentuk kemasan yang lebih menarik bagi pasar lebih luas.
2. Peningkatan sarana dan prasarana produksi.
Penyediaan sarana dan prasarana produksi dilakukan agar UKM menggunakan teknologi produksi tepat guna yang murah namun mampu melakukan produksi dalam jumlah besar. Pemerintah perlu melakukan intervensi dengan memberikan bantuan teknologi tepat guna untuk menjawab kebutuhan UKM yang sebelumnya masih banyak menggunakan alat produksi yang sederhana dan tradisional.
3. Pelatihan ~nanajerialdan keuangan. Pelatihan manajerial dan keuangan rneningkatkan kemampuan pelaku usaha dalam mengelola personalia dan keuangan usaha. Pelaku usaha perlu mempelajari bagaimana menempatkan tenaga kerja sesuai kebutuhan perusahaan dan kemampuan keuangan perusahaan. 4. Melakukan pemasaran produk.
Pelatihan pemasaran produk perlu dilakukan untuk meningkatkan pengetabuan dan wawasan pelaku usaha dalam memperluas jangkauan pemasaran produk. Pelatihan pemasaran melalui media internet dapat dilakukan sebagai salah satu cara pemasaran produk lebih has, sesuai dengan perkembangan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Pemerintah Kabupaten Sukabumi perlu melibatkan asosiasi pengusaha agar pendidikan dan pelatihan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan pasar yang ada. Untuk mengejar keterbatasan dan ketertinggalan kemampuan pelaku usaha, perlu dipacu lebih keras dengan melibatkan pengusaha-pengusaha besar yang memiliki kepedulian terhadap UKM. Keberpihakan semua pihak kepada UKM akan memacu upaya peningkatan dan pengembangan usaha UKM, lebih cepat. Program selanjutnya yang altan dilakukan adalah peningkatan kinerja pengelola kegiatan, dalam ha1 ini, Dinas KOPERINDAG berperan sebagai leading sector dari kegiatan pinjaman dana bergulir, didukung oleh keterlibatan pihak-pihak lain. Kegiatankegiatan yang akan dilakukan adalah : 1. Membentuk Kelompok Kerja (Pokja) Pinjaman Dana Bergulir Tingkat Provinsi dan
Kabupaten Tim koordinasi lintas instansi dan organisasi bertugas menetapkan peserta penerima dana bergulir, termasuk membuat kriteria persyaratan mendapat dana bergulir dan melakukan seleksi kelayakan usaha. Pokja diharapkan melakukan analisis kebutuhan masyarakat terlebih dahulu agar dapat memilih kelompok sasaran yang tepat. Selain itu, Pokja dapat menyelaraskan plafon kredit yang disalurkan dengan parameter
kinerja seperti skala usaha pemanfaat kredit. Pemherian dana bergulir yang menganut unsur pemerataan dihilangkan agar pemberian dana sesuai dengan kebutuhan peningkatan dan pengembangan usaha UKM. 2. Membentuk Badan Layanan Utnuln (BLU) Penjaminan Kredit.
BLU adalah Badan atau instansi di lingkungan pemerintah yang dihentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang danlatau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Hal ini sesuai dengan pemberlakuan
Peraturan
Menteri
Keuangan
Republik
Indonesia
Nomor
99/PMK.05/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Bergulir pada Kementerian NegaralLembaga Menteri keuangan Republik Indonesia, tanggal 7 Juli 2008.
3. Membentuk Lembaga Pendamping dan Pembina. Adanya lembaga pendamping dan Pembina oleh Iconsultan pendamping yang professional merupakan keniscayaan untuk kesuksesan program dana bergulir. Untuk tenaga pendampingan dan pembinaan dapat dilakukan oleh organisasi-organisasi masyarakat, dan melibatkan pihak swasta dan kalangan perguruan tinggi sebagai mitra pemerintah dan mitra masyarakat agar UKM menjadi mandiri. Substansi proses pendampingan adalah menyiapkan penerima kredit dapat meningkatkan kemampuan manajemen, pengembangan SDM pelaku usaha. Fungsi pendampingan difokuskan pada peningkatan kapabilitas UKM dalam memanfaatkan sumber modal asal perbankan, agar mampu meningkatkan daya saingnya (misalnya melakukan promosi, penetrasi pasar, pemanfaatan teknologi dan sebagainya). Program peningkatan pengawasan diperlukan agar supaya dapat memonitor penggunaan dana bergulir yang diterima pelaku usaha dan untuk mengurangi kecenderungan kredit macet yang dilakukan pelaku usaha. Hasil yang diharapkan dari kegiatan pengawasan adalah dana bergulir dapat dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang teiah ditetapkan. Hal ini membutuhkan keterlibatan berbagai instansi terkait dan organisasi masyarakat secara berkala. Untuk mengawasi bagaimana pelaku usaha memanfaatkan dana bergulir sebaik-baiknya, hingga masa pengemhalian pinjaman sesuai waktu yang telah dijanjikan. Untuk itu, diperlukan kegiatan-kegiatan pengawasan sebagai berikut :
1. Monitoring dan Evaluasi Manajemen organisasi mengatur kegiatan monitoring dan evaluasi yang melibatkan pihak-pihak terkait sesuai proporsi tugas dan fungsinya masing-masing. Pada setiap
tahap pelaksanaan ditetapkan pengawasnya sehingga tidak ada celah bagi terjadinya penyilnpangan atau pelanggaran lnekanisme dana bergulir. Setiap ada terjadi penyimpangadpelanggaran maka perlu ditindaklanjuti dengan pelnberian peringatan, pemberian econonzic penalty dan socialpenalty, dan bahkan tindakan hukum.
2. Pengawasan peran Lembaga pendalnping dan Pembina. Lembaga pendamping dan Pembina perlu diawasi apakah sudah menjalankan peran sebagailnana tugas dan fungsi yang telah ditetapkan. Pengawasan terhadap peran lembaga pendamping dan Pembina dilakukan oleh Dinas KOPERINDAG sebagai sector utalna yang memiliki tanggungjawab penuh dalam kegiatan dana bergulir. Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBD
APBD
t Rencana ProyeWRencana Kerja : 1.Pembentukan Pokja Dana Bergulir Tingkat Kabupaten 2.Pembentukan Tim Pemantauan dan Pengendnlian Icegiatan 3.Pembinaan Manajemen, Pemasaran dan Teknis Produksi pada sentra industri
Monev Rencana ProyeklRencana Kerja : I. Rapat Kerja 2. Rapat Koordinasi
Matrik Perencanaan Program 1. Peningkatan Pengembalian Pinjaman 2. Peningkatan Kapasitas UKM 3. Peningkatan Kualitas dan Produktivitas UKM
Pemmusan Strategi : 1. Strategi Pengembalian Pinjaman 2. Strategi Peningkatan Usaha 3. Strategi Peningkatan Kinerja Pengelola Kegiatan
Analisis Lembaga Terkait : 1. Dinas KOPERINDAG 2. BAPPEDA 3. Perguruan Tinggi 4. Organisasi Masyarakat
Tujuan : Mengembangkan dukungan permodalan usaha bagi Koperasi, UKM dan kelompok yang potensial untuk mengembangkan usahanya guna mendorong peningkatan oendaoatan dan oenveraoan tenaea keria. .
.
4
Masalah : Rendahnya tingkat pengembalian pinjaman dana bergulir akibatnya mengurangi manfaat program terhadap unit usaha UKM vanz belum mendaoat bantuan modal Gambar 5. Visualisasi Proses Identifikasi Menggunakan LFA
Merujuk hasil kajian Jumal Pengkajian Koperasi dan UKM (2006) diketahui adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelola dalam perguliran dana bantuan dengan dapat menggunakan model ekonometrik yang berbentuk hubungan kausal antara variabel dependen dan independen. Variabel dependen menunjukkan kinerja (a) Ketepatan waktu penyaluran dana (b) Ketepatan jumlah penyaluran dana (c) Ketepatan sebaran penyaluran dana, dan (d) Kesesuaian mekanisme penyaluran dana. Sedangkan variable independennya adalah (I) Proses seleksi penerimaan bantuan, (2) Kemanfaatan proses seleksi, (3) Efektivitas proses pencairan dana, (4) Efektivitas proses pendampingan, (5) Efektivitas penyaluran oleh Bank Pelaksana, (6) Efektivitas tenaga pendamping, dan (7) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi. Hasil kajian tersebut menunjukkan jika efek program diharaplcan lebih baik di masa mendatang, maka harus melakukan seleksi yang baik. Kegiatan sosialisasi pada awal pelaksanaan program menjadi sangat penting dilakukan sebaik' mungkin kepada seluruh calon peserta penerima program. Hal tersebut harus dilakukan agar terbentuk pemahaman yang baik dan benar tentang program dimaksud. Selain itu, jika efek program diharapkan lebih baik di masa mendatang, maka penyaluran dan penerimaan dana perguliran bagi Koperasi, UKM dan Kelompok harus dirancang dan dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang telah dituangkan dalam Juklak dan Juknis. Strategi pengembangan pinjaman dana bergulir bagi Usaha Kecil dan Menengah yang dilaksanakan Dinas KOPERINDAG merupakan turunan dari kebijakan perkuatan permodalan. Strategi sangat ditentukan oleh sekelompok aktivitas yang berbeda dalam rangka menghasilkan kombinasi nilai yang unik (Porter, 2007). Implementasi dalam pengembangan strategi dilakukan melalui berbagai aktivitas program dan kegiatan yang diorganisasikan untuk mencapai tujuan. Proses penyusunan program dilakukan berdasarkan analisis data yang diperoleh di lapangan melalui infonnasi dari UKM dan Pengelola Kegiatan yaitu Dinas KOPERINDAG dan dinas terkait. Berdasarkan analisis terhadap permasalahan dana bergulir dan kendala pengelolaan dana bergulir, maka disusun program berdasarkan skala prioritas yang perlu dilaksanakan. Tabel 43 dan Tabel 44 menyajikan matrik perencanaan proyek, rencana pelaksanaan berupa kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dan rencana pengendalian berupa kegiatan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pinjaman dana bergulir.
Tabel 43. Analisis Masalah, Penyebab Masalah dan Upaya Pemecahannya
NO.
MASALAH
PENYEBAB MASALAH
- Dana
WAYA PEMECAHAN
bergulir tidak dimanfaatkan untuk meningkatkan usaha. - Jumlah kredit menganut ilnsur pelnerataan - Tanggungjawab dan kesadaran ~nasyarakatuntuk mengembalikan pinjaman, kurang. - Masyarakat menganggap dana bergulir bersifat hibah. - Penyaluran tidak didasarkan kelayakan usaha - Dana disalurkan/dipinjamkan, tapi tidak ditagih dan digulirkan kembali. - Penggunaan dana tidak tertib, transparan dan akuntabel. - Bunga pinjaman tinggi
- Waktu pengembalian tidak fleksibel
Pengembangan dan peningkatan usaha rendah
- Manajemen
Kontrol pembayaran dana bergulir, kurang
- Pengawasan dana bergulir masih kurang. - Perlu peningkatan kapabilitas dan keterampilan UKM
- Tidak
Melakukan pembinaan pemanfaatan untuk ~neningkatkanusaha Besaran dana sesuai kelayakan usaha Me~nberi peringatan terhadap pelaltu kredit macet. Melakukan sosialisasi sebaik mungkin.
Melakukan seleksi kelayakan usaha Membentuk lernbaga layanan dan pengawasan dana bergulir. Membuat laporan keuangan tertib, transparan dan akuntabel Menurunkan bunga pinjaman atau pola perbankan syariah (bagi hasil) - Kurun waktu pengembalian pinjaman bersifat fleksibel - Memberi teguran - Memberikan sanksi
- Melakukan
pelatihan teknis dan keterampilan SDM - Melakukan penibinaan nianajenien
ada pemisahan antara keuangan keluarga dan keuangan perusahaan - Tidak memiliki kemampuan ~nengelola - Melakukan pelatihan tata laksana administrasi - Melakukan pelatihan pengelolaan personil organisasi dan karyawan - Tidak ada pengorganisasian pekerjaan dan - Melakukan pelatihan motivasi dan etos kerja - Melakukan pernbinaan pemasaran pembagian kerja karyawan yang jelas. - Produktivitas karyawan rendah
Tabel 43 ... (Lanjutan) I
I
- Pemasaran
- Jarigkauan pemasaran terbatas - Tata cara pemasaran terbatas - Sulit memasuki pasar sudah
- Memfasilitasi akses pemasaran - Menata jaringan pemasaran UKM dikuasai atau - Meningkatkan kualitas produk dan tingkat
didominasi oleh pengusaha besar.
- Produksi
Harga produk rendah dan volume penjualan, rendah - Kualitas tenaga kerja rendah - Fluktuasi harga bahan baku -
Pengelola Kegiatan tidak tnelakukan tugas dan fungsinya
-
dan kualitas produk rendah
3.
I 1
- Lembaga Pendamping
-
-
Melakukan pembinaan produksi. Meningkatkan ltualitas produk dan keterampilan teknis SDM Memfasilitasi industri besar untuk bekerjasama dan membina UKM - Melakukan pembinaan teknis produksi - Melakukan pelatihan peningkatan kualitas
Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan monitoring dan evaluasi tidak dilaksanakan secara periodik. Kurang koordinasi dengan instansi terltait.
- Menunjuk tenaga pendamping atau konsultan
Tidak melakukan tugas dan fungsinya.
- Menunjuk tenaga ahli atau konsultan yang
-
dan Pembina
- Lembaga
perantara
- Seleksi Kelayakan Usaha
-
Tidak melakukan tugas dan fungsinya. Tugas pekerjaan terlalu banyak.
- Tidak semua penerima kredit diseleksi. - Kondisi lokasi usaha sulit dijangkau
-
Pengawasan
dari perbankan Membentuk Kelompok Kerja Tingkat Provinsi dan Kabupaten. professional
penyaluran
4.
produltsi
-
- Pengelolaan dana bergulir lebih profesional Petugas harus menyeleksi calon peserta - Peserta harus mengetahui wilayaldlokasi. -
Fungsi pengawasan tidak dilakukan dengan baik - Fungsi pengawasan dilakukan lebih intensif - Tidak adanya econon~ic penalty dan social - Pemberian econon~icpenalty dan social penalty bagi para penunggak pinjaman penalty bagi para penunggak pinjaman. - Laporan monitoring dan evaluasi tidak dilanjuti - Tindak lanjut laporan monitoring dan evaluasi dengan pemberian sanksi kredit.
Tabel 44. Rancangan Program Lembaga Piniaman Dana Bergulir Dalam Mengembangkan UKM
KEGIATAN
- Peningkatan pinjaman
-
2. Peningkatan dan
pengembangan usaha
pengembalian pinjaman Peninjauan perjanjian
Pembinaan - Manajemen - Pemasaran - Produksi
HASIL YANG PENANGDIHAntiPKAN GUNGJAWAB
-Melakukan kontrol petnbayaran angsuran secara periodik. -Melakukan tindakan hukum sesuai perjanjian -Memberi insentif petugas kredit
- Mengarahkan
-Melakukan pelatihan manajemen dan keuangan -Melakukan pemasaran produksi -Pembinaan produksi tepat guna -Penyediaan sarana dan prasarana produksi (teknologi tepat guna)
KET.
Dana bergulir dapat digulirkan kembali kepada UKM yang belum menerima
Dinas BerkelanKOPERINDAG jutan
- Peningkatan
- UKM menjadi
Dinas terkait
pengetahuan manajeman usaha dan personalia serta keuangan - Peningkatan pendapatan UKM - Peningkatan kemampuan produksi - Pengembangan produk
wirausaha Yang profesional - UKM menjadi agent of change ekonomi daerah - Produksi meningkat dan berkualitas - Pendapatan UKM meningkat
unit usaha untuk rajiu mencicil - Mengembalikan pinjaman kredit macet
Berkelanjutan
Tabel 44 ... t anj jut an)
NO.
PRIORITAS STRATEGI
PROGRAM
KEGIATAN
TUJUAN
3. Peningkatan - Peningkatan - Membentuk Pokja - Pengembangan kinerja Pengelola kinerja Dinas Tk. Prov dan Kab potensilfungsi Kegiatan KOPERINDAG - Membentuk Badan peran dinas - Dinas - Peningkatan Layanan Umum Dana atau lembaga KOPERINDAG peran lembaga Bergulir terkait, - BPR Sukabumi intermediasi - Membentuk Lembaga - Pengembangan - Lembaga penyaluran Pendamping atau jangkauan Pendamping dan dana bergulir konsultan perbankan Pembina - Penguatan - Membuat kelembagaan analisis usaha dana bergulir calon peserta
4 Peningkatan pengawasan
Peningkatan pengawasan kredit
-Monitoring dan evaluasi secara berkala dan langsung ke lapangan - Pengawasan peran Lembaga Pendamping dan Pembina
Mengurangi kasus kredit macet sehingga dana dapat digulirkan kembali
HASIL YANG PENANGDIHARAPKAN GUNGJAWAB
- Fasilitasi
- Dinas terkait,
KET.
Berkelanpengembangan Perbankan dan jutan UKM KADIN - Menyediakan - BPR layanan Sukabumi perbankan - Tenaga Profesional hingga tingkat desa - Pertimbangan tentang usaha dan prospek ekonominya [
