ANALISIS HUKUM MENGENAI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (STUDI PUTUSAN No. 311 K/PID.SUS/2014)
JURNAL Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Oleh: ROBBY IRSAN DAMANIK 120200263
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2016
ANALISIS HUKUM MENGENAI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (STUDI PUTUSAN NO.311 K/PID.SUS/2014)
JURNAL Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Oleh: ROBBY IRSAN DAMANIK NIM: 120200263
DEPARTEMEN HUKUM PIDANA Disetujui oleh: Ketua Departemen Hukum Pidana
Dr. M. Hamdan, S.H.,M.H. NIP:195703261986011001
Editor
Prof. Dr. Ediwarman, S.H., M.Hum NIP:195405251981031003 FAKUTAS HUKUM UNIVERSITAS SUMATERA UTARA MEDAN 2016
ANALISIS HUKUM MENGENAI PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA OLEH ANAK DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI (STUDI PUTUSAN No. 311 K/PID.SUS/2014) Robby Irsan Damanik1 Prof. Dr. Ediwarman, S.H., M.Hum2 Dr. Mahmud Mulyadi, S.H., M.Hum3 ABSTRAKSI Masalah penyalahgunaan narkoba telah menjadi masalah nasional maupun masalah internasional yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai masalah penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, emosi maupun sikap dalam masyarakat. Lebih memprihatinkan lagi bahwa narkoba bahkan telah mengancam masa depan anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum mengenai penyalahgunaan narkotika oleh anak, mengetahui faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh anak, mengetahui kebijakan hukum pidana dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak. Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian hukum normatif yaitu menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, buku-buku hukum, jurnal-jurnal hukum, karya tulis yang dimuat di media massa yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak dan berupa pendapat para sarjana dengan melakukan penelitian berdasarkan asas-asas hukum serta menganalisa putusan Nomor 311 K/PID.SUS/2014 mengenai kasus yang dilakukan oleh pelaku yang masih dibawah umur.. Kesimpulan pokok yang dapat diambil dari penulisan skripsi ini adalah bahwa faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja yaitu : Faktor yang berasal dari diri remaja itu sendiri.Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkotika pada remaja yang dilakukan dengan sarana penal dan non penal. Perlu peningkatan aktivitas pengawasan oleh orangtua, para guru dan lembaga-lembaga lainnya yang berkaitan dengan pendidikan anak-anak, remaja dan dewasa. Kata Kunci
1
: Narkotika, Anak, Kriminologi
Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Dosen Pembimbing I, Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 3 Dosen Pembimbing II, Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara 2
A. PENDAHULUAN Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang.4 Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika membagi narkotika menjadi tiga golongan, sesuai dengan pasal 6 ayat 1: Huruf a Ketentuan ini yang dimaksud dengan ”Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Huruf b Ketentuan ini yang dimaksud dengan ”Narkotika Golongan II” adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Huruf c Ketentuan ini yang dimaksud dengan ”Narkotika Golongan III” adalah Narkotika berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan
4
Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika pasal 1 ayat 1
pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.5 Masalah penyalahgunaan narkoba telah menjadi masalah nasional maupun masalah internasional yang tidak pernah henti-hentinya dibicarakan. Hampir setiap hari terdapat berita mengenai masalah penyalahgunaan narkoba. Penyalahgunaan narkoba dapat menimbulkan kerusakan fisik, mental, emosi maupun sikap dalam masyarakat. 6 Lebih memprihatinkan lagi bahwa narkoba bahkan telah mengancam masa depan anak. Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Diperlukan upaya pembinaan dan perlindungan terhadap anak agar anak terhindar dari penyalahgunaan narkoba. 7 Penyalahgunaan narkoba yang dilakukan anak merupakan suatu penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum. Menurut Pasal 1 angka (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, bahwa “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”
5
Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika Reh Bunga BR PA. 2002. Skripsi: Perspektif Krimiologi Tentang Penyalahgunaan Narkotika di Kotamadya Binjai, Fakultas Hukum USU, Medan, hlm 1 7 http://galihpakuan.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=39 Penyebaran Narkoba di Kalangan Anak-anak dan Remaja, diakses tanggal 17 oktober 2013. 6
Upaya perlindungan anak dilakukan demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia dan sejahtera.
B. PERUMUSAN MASALAH Adapun yang menjadi pokok permasalahan sehubungan dengan judul skripsi ini adalah : 1.
Bagaimana pengaturan hukum mengenai narkotika dan anak ?
2.
Bagaimana faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh anak ?
3.
Bagaimana kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Pencegahan Terhadap
Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak ?
C. METODE PENELITIAN 1.
Spesifikasi Penelitian Spesifikasi penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah
Penelitian Yuridis Normatif. Penelitian yuridis normatif membahas doktrindoktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum.8 Jika peneliti menggunakan penelitian hukum normatif atau Doktriner yang juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Penelitian yuridis normatif mencakup 9: a. Penelitian terhadap asas-asas hukum b. Penelitian terhadap sistematika hukum. c. Penelitian terhadap sinkronisasi hukum. 8
Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Halaman 24 Ediwarman, Monograf Metodologi Penelitian Hukum : Panduan Penulisan Skripsi, Tesis dan Disertasi, PT. Sofmedia, Medan, 2015. Halaman 97 9
d. Penelitian terhadap sejarah hukum. e. Penelitian terhadap perbandingan hukum. Metode penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai dengan analisa terhadap pasal–pasal dan peraturan perundang – undangan yang mengatur permasalahan dalam skripsi. Bersifat normatif maksudnya adalah penelitian hukum yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan normatif tentang hubungan antara satu peraturan dengan peraturan lain dan penerapan dalam pratiknya. 2.
Metode Pendekatan Metode pendekatan adalah metode yang akan diterapkan dalam penelitian
hukum yang akan dilakukan oleh peneliti. Dapat memakai metode pendekatan Normatif (Legal Research) antara lain pendekatan pendekatan Undang-undang (Statute Approach), metode pendekatan kasus (Case Approach), pendekatan Historis (Historical Approach), pendekatan komparatif (Comparative Approach), pendekatan konseptual (Conseptual Approach) atau mempergunakan metode Empiris (Yuridis sosiologis) dan dapat juga menggunakan gabungan antara kedua metode pendekatan tersebut.10 Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan normatif. Jika metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian adalah metode pendekatan normatif, yang secara deduktif, dimulai analisis terhadap pasal-pasal yang mengatur hal-hal yang menjadi
10
Ibid, Halaman 99
permasalahan di atas, metode pendekatan ini digunakan dengan mengingat permasalahan yang diteliti berdasarkan pada peraturan-peraturan perundangundangan yaitu hubungan peraturan satu dengan peraturan lain serta kaitannya dengan penerapannya dalam praktek. 11 Dalam penelitian hukum normatif maka yang diteliti pada awalnya data sekunder untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan terhadap prakteknya. 12 3.
Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel Lokasi Penelitian penulis dalam melakukan penelitian ini adalah di
Perpustakaan Fakultas Hukum USU, Perpustakaan USU, dan Perpustakaan Kota Medan. 4.
Alat Pengumpul Data Pada umumnya para peneliti mempergunakan alat pengumpul data
berupa13: a. Studi kepustakaan/studi dokumen (Documentary Study) b. Wawancara (Interview) c. Daftar pertanyaan (Kuesioner angket) d. Pengamatan (Observasi) Alat pengumpul data yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan studi dokumen atau bahan pustaka yang disusun secara ilmiah (metodologi) guna memperoleh data-data yang diperlukan dalam penyusunan sesuai dengan yang telah direncanakan semula yaitu menjawab permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya. 11
Ibid, Halaman 99-100 Zainuddin Ali, opcit. Halaman 19 13 Ediwarman, opcit, Halaman.113 12
Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data sekunder adalah data yang dapat dicari dan diperoleh dari kepustakaan dengan menggunakan instrumen-instrumen studi dokumen.14 Pada penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan data dasar yang dalam (ilmu) penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, sehingga meliputi surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, sampai pada dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah. 5.
Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data Metode pengumpulan data dalam Penulisan skripsi ini menggunakan
Library Research (penelitian kepustakaan), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan, yakni buku-buku, pendapat sarjana, artikel, surat kabar/koran, internet dan media massa yang berhubungan dengan masalah yang dibahas. 6.
Analisis Data Analisis data dalam penelitian hukum mempergunakan metode pendekatan
kualitatif bukan kuantitatif, karena tanpa menggunakan rumusan statistik, sedangkan penggunaan angka-angka hanya sebatas angka persentase sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai masalah yang diteliti. 15 Data sekunder yang diperoleh kemudian dianalisis. Data yang dianalisis secara kualitatif akan dikemukakan dalam bentuk uraian secara sistematis pula dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data, selanjutnya semua data 14
Tampil Anshari Siregar, Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005, Halaman 75 15 Ediwarman, opcit, hal 99-100
diseleksi dan diolah kemudian dinyatakan secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan dasar hukumnya, juga dapat memberikan solusi terhadap permasalahan dalam skripsi ini. D. HASIL PENELITIAN 1.
Pengaturan Hukum Mengenai Narkotika dan Anak a. Pengaturan Hukum Mengenai Narkotika Lahirnya undang-undang tentang narkotika yang baru ini didahului
dengan keluarnya Undang-Undang No.7 Tahun 1997 tentang Pengesahan Konvensi Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988. Kemudian karena tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi, dan teknologi canggih, sehingga UU No.22 tahun 1997 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi, maka Undang-Undang tersebut diganti dengan UU No.35 Tahun 2009 yang diundangkan pada tanggal 12 Oktober 2009 dalam Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 143 dan Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5062. b. Pengaturan Hukum Mengenai Anak Upaya perlindungan hukum anak pada prinsipnya sudah lama diupayakan oleh pemerintah, hal ini terbukti dari berbagai peraturan perundangundangan yang diundangkan oleh pemerintah. Berbagai peraturan perundangundangan tersebut antara lain adalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP yang mengatur perlindungan hukum terhadap setiap orang yang terlibat dalam tindak pidana termasuk juga bagi anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun
1997 jo UU No. 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak yang memuat ketentuan hukum pidana formil dan ketentuan hukum pidana materiil terhadap anak, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 59 sampai Pasal 66 dan secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.16 Ketika menetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang diundangkan dalam Lembaran Negara RI tahun 2002 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4235 dan diundangkan tanggal 22 Oktober 2003 pemerintah menyandarkan sejumlah asumsi mengapa disusun Undang-Undang ini.
17
Alasan diundangkannya Undang-Undang ini
diantaranya adalah sebagai berikut: a.
Bahwa negara Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
b.
Bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
c.
Bahwa anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis yang mempunyai ciri dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan;
16
Lilik Mulyadi. 2004. Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi. Djambatan. Jakarta 17 Muladi (editor). 2005. Hak Asasi Manusia- Hakekat, Konsep & Implikasinya Dalam Perspektitf Hukum & Masyarakat. Refika Aditama. Bandung. hlm 232-233
d.
Bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial dan berahlak mulia, perlu dilakukan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi.18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
pemerintah telah mengatur tentang ketentuan pidana, yaitu yang terdapat dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 90. Apabila diperinci maka ketentuan pidana dalam undang-undang ini ditinjau dari segi perumusan sanksi pidana (strafsoort) menggunakan jenis-jenis perumusan kumulatif dan kumulatif alternatif, sedangkan dari segi lamanya sanksi pidana maksimum (strafmaat) menggunakan sistem pidana maksimum dan sistem batas minimum / maksimum lamanya ancaman pidana.19 Penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam, yang terpenting adalah pemberian bimbingan dan pengayoman yang sekaligus kepada masyarakat dan kepada sipelaku tindak pidana agar menjadi insaf dan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik. Sebagai pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, kemajuan budaya dan perkembangan pembangunan bukan hanya orang dewasa yang terjebak dalam pelanggaran norma, terutama norma hukum. Anak-anak terjebak dalam pola konsumerisme dan asosial yang
18 19
Bagian Menimbang Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lilik Mulyadi, Op. cit hlm 77
makin lama dapat menjerumus kearah tindakan pidana, seperti narkoba, pemerasan, pencurian, penganiayaan, pemerkosaan dan sebagainya. Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tidak ada mengatur hukuman terhadap anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba. Apabila terjadi kasus yang melibatkan anak dalam penyalahgunaan narkoba maka anak tersebut merupakan anak nakal dan ketentuan hukum yang dipergunakan adalah undangundang pengadilan anak. Undang-Undang tersebut tidak hanya mengatur ketentuan pidana formil namun juga mengatur ketentuan pidana materiil terhadap anak yang terlibat dalam masalah hukum, khususnya dalam hukum pidana. 2.
Faktor Penyebab Terjadinya Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Menurut penuturan Hakim Achmad Semma, SH yang bertugas sebagai
hakim anak di Pengadilan Negeri Medan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan seseorang anak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba adalah bersifat kasuistis, yaitu antara satu kasus dengan kasus yang lainnya berbeda karena perbedaan latar belakang sianak tersebut. Namun dari kebanyakan kasus yang terjadi yang pernah ditangani bahwa penyebab anak terlibat dalam narkoba karena ingin coba-coba yang mana anak tersebut sebelumnya sudah merokok. 20 M. Taufik Makarao dkk dalam bukunya menyatakan pada umumnya secara keseluruhan faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan penyalahgunaan narkoba dapat dibedakan atas faktor internal dan faktor eksternal.
20
Wawancara yang dilakukan dengan Bapak Achmad Semma, SH yang bertugas sebagai Hakim Anak di Pengadilan Negeri Medan.
Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri sendiri, sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar dirinya. 21 Bahasan mengenai faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh anak diuraikan sebagai berikut: 1.
Faktor Internal Faktor internal yaitu faktor-faktor yang berasal dari seseorang sendiri dan
dapat mempengaruhi terhadap apa yang kemudian akan dilakakukannya dalam penyalahgunaan narkoba. Faktor individu ini yang menjadi bagian faktor internal. Faktor individu terdiri dari aspek kepribadian, dan kecemasan / depresi. Hal ini termasuk dalam aspek kepribadian antara lain kepribadian yang ingin tahu, mudah kecewa, sifat tidak sabar dan rendah diri. Adapun yang termasuk dalam kecemasan / depresi adalah karena tidak mampu menyelesaikan kesulitan hidup sehingga melarikan diri dalam penggunaan narkoba.22 2.
Faktor Eksternal Selain faktor internal adapula faktor eksternal yang dapat mempengaruhi
prilaku remaja dalam tindak penyalah gunaan narkoba. Faktor eksternal yaitu halhal yang mendorong timbulnya kenakalan remaja dalam tindak penyalahgunaan narkoba yang bersumber dari luar diri pribadi remaja yang bersangkutan yaitu lingkungan sekitar, keluarga atau keadaan masyarakat.
21
M. Taufik Makarao, Suhasril dan H.M Zakky A.S.2005. Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 53-56 22 Badan Narkotika Nasional. Buku Bacaan Bagi Pelajar SMA- Kampanye Anti Narkoba, hlm 16
Penjelasan faktor eksternal terbagi dari beberapa unsur yaitu : a.
Faktor Lingkungan Faktor lingkungan memiliki pengaruh yang besar terhadap jatuhnya
seseorang ke dalam penyalahgunaan narkotika, terutama faktor keluarga, dimana keluarga merupakan wadah pembentukan karakter dan kepribadian, pertumbuhan dan perkembangan hidup seseorang tidak terlepas dari apa yang disediakan dan diberikan keluarganya. Faktor lingkungan sekitar juga merupakan sarana pembentuk kepribadian seseorang. b. Faktor Keluarga Keluarga merupakan wadah utama dalam pendidikan. Kebiasaan orang tua sehari-hari sangat berpengaruh terhadap pembentukan mental anak. Anak yang hidup pada keluarga
yang damai maka mereka akan berperilaku yang
positif, sedangkan anak yang hidup pada keluarga yang kurang baik maka hal itu dapat menyebabkan kenakalan. c.
Lingkungan Sosio Budaya Ligkungan tempat anak berpijak adalah masyarakat. Tidah jauh juga
dengan lingkungan keluarga, apabila anak hidup dalam masyarakat yang baik maka perilaku anak akan menjadi baik begitu juga sebaliknya, anak yang hidup di lingkungan masyarakat yang kurang baik juga akan berpengaruh buruk pada pribadi anak. Oleh sebab itu sangat diperlukannya pengawasan dari orang tua kepada anak-anaknya yang mulai mengalami perubahan beranjak kearah remaja.
Mengingat faktor eksternal juga tidak kalah berpengaruh terhadap psikologi maupun tingkahlaku anak.
3.
Kebijakan Hukum Pidana Dalam Upaya Pencegahan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak
1.
Kebijakan Penal atau Penal Policy Upaya penanggulangan Kejahatan dengan menggunakan sanksi (hukum)
pidana merupakan cara yang paling tua, setua peradaban manusia itu sendiri.23 Penal
policy atau kebijakan hukum pidana pada intinya, bagaimana hukum pidana dapat dirumuskan dengan baik dan memberikan pedoman kepada pembuat undangundang (kebijakan legislatif), kebijakan aplikasi (kebijakan yudikatif) dan pelaksana hukum pidana (kebijakan eksekutif). Kebijakan legislatif merupakan tahap yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya, karena etika peraturan perundang-undangan pidana dibuat maka sudah ditentukan arah yang hendak dituju atau dengan kata lain, perbuatan perbuatan apa yang dipandang perlu untuk dijadikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Apabila dicermati terdapat beberapa pasal di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 yang berhubungan dengan anak baik sebagai pelaku maupun dianggap sebagai korban. Pasal-pasal tersebut bila dikaji lebih dalam lagi melalui perspektif politik kriminal maka dapat ditemui bahwa pasal-pasal tersebut mengandung upaya penanggulangan kejahatan baik secara penal maupun non penal.
23
Muladi dan BardaNawawi Arief.op.cit.halaman.149
Upaya penanggulangan kejahatan melalui jalur penal adalah penanganan melalui jalur hukum pidana. Secara kasar dapatlah dikatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitikberatkan pada sifat “repressive” (penindasan / pemberantasan / penumpasan) sesudah terjadi kejahatan.24 Tidak ada Undang-Undang khusus yang mengatur tentang tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh anak, ataupun pasal yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anak di bawah umur, khususnya terkait Undang-Undang Narkotika ini. Ketentuan di dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 ini, lebih menekankan anak sebagai korban tindak pidana narkotika bukan sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Hal ini dapat terlihat dalam pasal 55, 128, dan 133 UU No. 35 Tahun 2009. Pasal di atas juga merupakan pasal yang mencantumkan anak sebagai korban tindak pidana penyalahgunaan narkotika, namun tidak menempatkan anak sebagai pelaku namun sebagai korban. Unsur menyurh, memberi atau menjanjikan sesuatu, memberikan kesempatan, menganjurkan, memberikan kemudahan, memaksa dengan acaman, memaksa dengan kekerasan, melakukan tipu muslihat, atau membujuk anak yang belum cukup umur. Menyuruh bermakna memerintah (supaya melakukan sesuatu), memberi berarti menyerahkan (membagikan, menyampakan) sesuatu, menjanjikan sesuatu berarti menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu kepada orang lain. Memberikan kemudahan
24
Barda Nawawi Arief,Op.Cit.,hal.40.
dapat berupa sarana, fasilitas maupun kesempatan, sehingga dalam kemudahan yang diberikan perbuatan menjadi terlaksana, memaksa dengan ancaman dan memaksa dengan kekerasan menyangkut pemaksaan ancaman fisik maupun psikis, melakukan tipu muslihat. 25 Sanksi yang mungkin timbul untuk tindak pidana di atas terdapat dalam pasal 103, dan 127 UU No. 35 Tahun 2009 Pasal-pasal di atas tidak ada yang mengaitkan anak sebagai pelaku namun sebagai korban di dalam tindak pidana narkotika. Karena usia anak masih dianggap belum matang dalam berfikir dan bertanggung jawab untuk melakukan suatu tindakan, ini terlihat di dalam Pasal 55 yang menekankan kepada orang tua si pecandulah tanggung jawab harus melapor tesebut, walaupun anak di bawah umur tersebutlah yang menjadi pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika yang sesungguhnya. Apabila dengan sengaja tidak melaporkannya maka sanksi yang dikenakan juga kepada orang tua si pecandu narkotika. Pasal 133 lebih menekankan anak sebagai korban. 2. Kebijakan Non Penal Atau Non Penal Policy Penangggulangan kejahatan tidak dapat diselesaikan hanya dengan penerapan hukum pidana saja, karena hukum pidana memiliki keterbatasan. Menurut pandangan dari sudut politik kriminal secara makro, non-penal policy merupakan kebijakan penanggulangan tindak pidana yang paling strategis .hal itu dikarenakan non- penal policy lebih bersifat tindakan pencegahan sebelum terjadinya suatu tindak pidana . Sasaran utama non-penal policy adalah menangani
25
Ibid.,hlm.317-318.
dan menghapuskan faktor-faktor kondusif yang menyebabkan terjadinya suatu tindak pidana. Dalam upaya ini diperlukan adanya kerja sama yang baik dari aparat pemerintah, penegak hukum, dan juga masyarakat dalam mencegah terjadinya kejahatan, dalam hal ini kejahatan Pencurian dengan Kekerasan. Pendekatan non-penal yaitu pendekatan pencegahan kejahatan tanpa menggunakan sarana pemidanaan yaitu dapat dilakukan dengan berbagai pencegahan dibidang ekonomi, pendidikan, desain lingkungan ataupun strategistrategi lain yang dapat membatasi ruang gerak pelaku kejahatan . Kebijakan melalui jalur non penal dalam upaya penanggulangan tindak pidana
narkotika
dengan
lebih
menitikberatkan
(pencegahan/penangkalan/pengendalian)
sebelum
pada kejahatan
sifat
“preventive”
terjadi.
Maka
syarat-syarat utama dalam melakukan tindakan pencegahan terhadap tindak pidana narkotika ini adalah dalam hal menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yang antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung yang dapat menimbulkan atau menumbuh suburkan kajahatan.
Upaya untuk mengalihkan penanganan anak dari jalur yustisial menuju jalur non-yustisial (diversi) dianggap penting. Di dalam kasus tindak pidana narkotika ini, khususnya bagi pelaku tingkat pemula, diversi merupakan langkah kebijakan non-penal penanganan anak pelaku kejahatan, karena penanganan dialihkan di luar jalur system peradilan anak, melalui cara-cara pembinaan jangka pendek atau cara-cara lain bersifat keperdataan atau administrative. Diversi berangkat dari asumsi bahwa proses penanganan anak lewat sistem peradilan lebih besar kemungkinan negatifnya, daripada positifnya bagi perkembangan anak.
Selain itu ternyata upaya untuk menghindarkan anak dari sistem peradilan ternyata tidak hanya melalui upaya diversi saja namun terdapat pula upaya diskresi.26 Selain dari penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan melalui langkah non-yudisial, dalam undang-undang narkotika juga diberikan upaya non-penal lainnya yaitu pelaksanaan rehabilitasi yang diberikan kepada pecandu narkotika. Pasal 1 angka 16-17 menyatakan bahwa rehabilitasi terbagi atas 2 yaitu Rehabilitasi Medis yang adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika dan Rehabilitasi Sosial yang adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dala kehidupan masyarakat.
3a.
Analisis Putusan No 311 K/ Pid.Sus/2014 Terdakwa Sefriadi Bin Manadi pada hari Selasa tanggal 25 September
2012 sekira pukul 23.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatuwaktu lain dalam bulan September 2012 bertempat di sebuah rumah kost yangterletak di Jalan Soekarno Hatta, Gang Rambutan, Kecamatan Metro Barat, Kota Metro atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasukdalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Metro, tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut ; 26
Ibid.,hlm.63.
-
Tuntutan Hukum
Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro tanggal 26 November 2012 sebagai berikut : 1) Menyatakan Terdakwa Sefriadi Bin Manadi telah bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah guna Narkotika Golongan I (Ganja) bagi diri sendiri”. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika seperti dalam dakwaan Kedua kami; 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan. 3) Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kecil kertas koran yang berisikan Narkotika jenis ganja1,35 gram. Digunakan dalam perkara Dian Chandra Ardani bin Syaripudin. 4) Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah). -
Putusan
Membaca
putusan
Pengadilan
Negeri
Metro
Nomor
:
136/Pid.A/2012/PN.M. tanggal 04 Desember 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut : 1) Menyatakan Terdakwa Sefriadi Bin Manadi telah terbukti secara sah dan
meyakinkan
bersalah
melakukan
tindak
pidana
:
“Menyalahgunakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri”. 2) Menjatuhkan hukuman berupa tindakan : Terdakwa dikembalikan kepada orang tua di bawah Pengawasan Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro. 3) Memerintahkan agar Terdakwa segera dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara Anak segera setelah putusan ini diucapkan. 4) Memerintahkan kepada Pejabat Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Metro untuk membimbing dan mengawasi Terdakwa hingga berusia 18 (delapan belas) tahun. 5) Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus kecil kertas koran yang berisikan Narkotika jenis ganja 1,35 gr (satu koma tiga puluh lima gram); Digunakan dalam perkara Dian Chandra Ardani Bin Syaripudin. 6) Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah). Membaca
putusan
Pengadilan
Tinggi
Tanjung
Karang
Nomor:19/PID/2013/PT.TK tanggal 13 Februari 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut: 1) Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada KejaksaanNegeri Metro tersebut. 2) Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Metro, tanggal 4 Desember 2012, Nomor: 136/Pid.A/2012/PN.M. yang dimohonkan banding
tersebut, dengan perbaikan amar seperlunya, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut : a) Menyatakan Terdakwa SEPRIADI Bin MANADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENYALAHGUNAKAN
NARKOTIKA
GOLONGAN
I
BAGI DIRI SENDIRI. b) Menjatuhkan Tindakan berupa mengembalikan Terdakwa kepada orang tua kandungnya, yaitu Manadi (ayah) dan Sumiyana (ibu), beralamat di Wangun Jaya, RT/RW : 001/006, Kelurahan Fajar Bulan, Kecamatan Way Tenong, Lampung Barat. c) Memerintahkan kepada Pejabat Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS Kelas II Metro untuk melakukan pembimbingan dan pengawasan kepada Terdakwa hingga yang bersangkutan berusia 18 (delapan belas) tahun. d) Menetapkan agar Barang Bukti berupa 1 (satu) bungkus kecil kertas koran berisikan narkotika jenis ganja, seberat 1,35 gram, dipergunakan dalam perkara Dian Chandra Ardani Bin Syaripudin. e) Membebankan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebanyak Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). Mengingat
akan
akta
tentang
permohonan
kasasi
Nomor:
01/Akta.Pid./2013/PN.M. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Metro
yang menerangkan, bahwa pada tanggal 05 Maret 2013 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut. Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 14 Maret 2013 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 15 Maret 2013. Membaca surat-surat yang bersangkutan: Menimbang,
bahwa
putusan
Pengadilan
Tinggi
tersebut
telah
diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Metro pada tanggal 27 Februari 2013 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Maret 2013 serta Memori Kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Karang pada tanggal 15 Maret 2013 dengan demikian permohonan Kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima. 2) Analisis Kasus Setelah
penulis
membaca
dan
menganalisa
berkas
perkara
136/Pid.A/2012/PN.M, maka penulis mengambil analisa sebagai berikut : Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang ada dan uraian Jaksa Penuntut Umum dapat disimpulkan bahwa terdakwa Sefriadi Bin Manadi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Penyalahgunaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri”.
Dengan memperhatikan kedudukan posisi perkara dan keterangan saksi serta
bukti-bukti
maka
hukuman
yang
diberikan
oleh
hakim
adalah
mengembalikan Terdakwa kepada orang tua kandungnya, yaitu Manadi (ayah) dan Sumiyana (ibu), beralamat di Wangun Jaya, RT/RW : 001/006, Kelurahan Fajar Bulan, Kecamatan Way Tenong, Lampung Barat, memerintahkan kepada Pejabat Pembimbing Kemasyarakatan pada BAPAS Kelas II Metro untuk melakukan pembimbingan dan pengawasan kepada Terdakwa hingga yang bersangkutan berusia 18 (delapan belas) tahun serta membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) sudah tepat.
E. PENUTUP Kesimpulan 1.
Pengaturan hukum mengenai narkotika dan anak: -
Undang-Undang Narkotika tidak mengatur secara khusus tentang sanksi bagi anak syang terlibat penyalahgunaan narkotika melainkan mengatur sanksi bagi anak sebagai korban dalam suatu tindak pidana narkotika yaitu tindak pidana narkotika yang berkaitan dengan pemanfaatan anak (Pasal 133 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009), dalam merumuskan berlakunya sanksi dalam Undang-Undang Narkotika penegak hukum juga harus memberlakukan UndangUndang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai ketentuan khusus yang diterapkan terhadap anak, maka disinilah berlakunya asas lex specialis derogate legi generalis
-
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak karena peraturan tentang anak yang berhadapan dengan hukum telah diatur secara khusus agar anak tidak diperlakukan sama selayaknya orang yang sudah dewasa.
-
Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pasal 69 menyebutkan bahwa anak yang melakukan tindak pidana hanya dapat dijatuhi pidana 1/2 dari masa hukuman orang dewasa, atau dikenai tindakan, dan bagi anak yang belum berusia 14 (empat belas) tahun hanya dapat dikenai tindakan.
2. Faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika oleh anak: -
Ada beberapa faktor yang dominan penyebab penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja yaitu : Faktor yang berasal dari diri remaja itu sendiri, karena remaja ingin mengetahui apa yang belum pernah ia lakukan, perasaan ingin tahu, ingin tampil beda, melarikan diri dari kenyataan dan rasa kesetia kawanan. Dengan didasari proses coba-coba karena ingin tahu dan iseng kemudian menjadi pemakai tetap dan lalu menjadi pemakai yang ketergantungan.
-
Kebijakan hukum pidana dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anak:
a.
Dalam upaya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkotika, ada 2 kebijakan hukum pidana yang dapat digunakan yaitu kebijakan penal atau penal policy yaitu upaya penanggulangan Kejahatan dengan menggunakan sanksi (hukum) pidana, dan kebijakan non-penal atau non penal policy yaitu pencegahan
kejahatan tanpa menggunakan sarana pemidanaan yaitu dapat dilakukan dengan berbagai pencegahan dibidang ekonomi, pendidikan, desain lingkungan ataupun strategi-strategi lain yang dapat membatasi ruang gerak pelaku kejahatan. b.
Penangggulangan kejahatan tidak dapat diselesaikan hanya dengan penerapan hukum pidana, karena hukum pidana memiliki keterbatasan. Terdapat dua sisi keterbatasan hukum pidana dalam penanggulangan Kejahatan, yaitu: i.
Dari sisi terjadinya kejahatan. Kejahatan sebagai suatu masalah yang berdimensi sosial dan kemanusiaan disebabkan faktor yang kompleks dan berada diluar jangkauan hukum pidana. Jadi, hukum pidana tidak akan mampu melihat secara mendalam akar persoalan kejahatan jika tidak dibantu oleh disiplin ilmu lain. Oleh karena itu , hukum pidana harus terpadu dengan pendekatan sosial..
Saran
Berdasarkan uraian tersebut diatas penulis memberikan saran atau rekomendasi agar Undang-Undang yang sudah ada untuk direvisi kembali dan lebih memperjelas tentang anak yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika karena di dalam Undang-Undang Narkotika saat ini tidak ada dijelaskan lebih rinci bagaimana pengaturan tentang anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.
DAFTAR PUSTAKA
A.
Buku
Badan Narkotika Nasional. Buku Bacaan Bagi Pelajar SMA-Kampanye Anti Narkoba. Bunga, Reh BR PA. Skripsi: Perspektif Krimiologi Tentang Penyalahgunaan Narkotika di Kotamadya Binjai. Fak. Hukum USU, Medan, 2002. Ediwarman, Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi, Genta Publishing, Yogyakarta, 2014. Lilik Mulyadi, S.H.,M.H., Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia, Bandung, PT.Alumni, 2014 Makarao, M. Taufik, Suhasril dan H.M Zakky A.S. Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005. Muladi (editor). Hak Asasi Manusia- Hakekat, Konsep & Implikasinya Dalam Perspektitf Hukum & Masyarakat. Refika Aditama, Bandung, 2005. Mulyadi, Lilik. Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Victimologi. Djambatan. Jakarta, 2004. Nawawi Arief, Barda. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru. Jakarta : Kencana, 2008 Tampil Anshari Siregar, Metodologi Penelitian Hukum Penulisan Skripsi, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2005, Halaman 75
Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, Halaman 24
B.
Perundang-undangan
Undang-undang No. 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Undang-undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika. Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak. Undang-undang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak C.
Website
http://galihpakuan.depsos.go.id/modules.php?name=News&file=article&sid=39 Penyebaran Narkoba di Kalangan Anak-anak dan Remaja, diakses tanggal 17 oktober 2013.
