BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Australia merupakan Negara yang memiliki letak georafis berdekatan dengan Negara-negara di Pasifik Selatan dan Asia Tenggara, sehingga letak geografis Australia berada di lingkungan Negara-negara yang berbeda secara
sosial,
kultural, ras, etnis dan adat kebudayaan dengan Australia. Faktor tersebut merupakan alasan bagi Australia disebut sebagai misplaced continent atau frightened country. Latar belakang Australia sebagai misplaced continent terlihat dari pelaksanaan sistem pemerintahan Australia yang mengarah ke Eropa. Namun secara geografis letak Australia berada pada lingkaran masyarakat yang berbeda, seperti Pasifik Selatan.1 Dalam kenyataan seperti ini, posisi politik Australia berada di antara akar budaya Inggris dan hubungannya dengan Negara-negara Asia Pasifik karena kedekatan geografis. Posisi politik Australia pun mulai tampak saat Perang Dunia (PD) II, ketika terdesaknya kekuatan pertahanan Inggris di Asia oleh tentara Jepang pada PD II. Serangan Jepang tersebut merubah pandangan politik Australia. Australia beranggapan bahwa Inggris sebagai negara kuat yang dapat menyelamatkan 1
Misplaced continent atau frightened country adalah istilah bagi Australia karena karakteristik fisik penduduk Australia yang tidak memiliki kesamaan dengan karakteristik Negara-negara tetangga dalam letak geografis yang berdekatan. Istilah tersebut menjelaskan bahwa Australia seakan akan benua yang salah tempat, selain karakteristik fisik Australia memiliki kedekatan dengan Negara-negara yang letak geografisnya jauh, seperti Eropa. Dalam Arah Politik Australia Masa Kini, hal 93. Melalui http://file.upi.edu/Direktori/FPIPS/JUR._PEND._SEJARAH/197101011999031WAWAN_DARM AWAN/arah_politik_australia.pdf diakses pada tanggal 12 Desember 2012 pukul 12.50 WIB.
1
Australia, ternyata tidak dapat menghadapi Perang Pasifik yang sedang di hadapi Australia. Lemahnya pertahanan Inggris di Asia yaitu dengan jatuhnya Malaya dan benteng pertahanan Inggris di Singapura serta pengeboman atas Darwin oleh tentara Jepang. Keadaan tersebut menghadapkan Australia pada kenyataan bahwa Australia
tidak
mendapat
jaminan
keselamatan
dari
Inggris
sehingga
menimbulkan perasaan khawatir terhadap kelangsungan keamanan Australia.2 Kondisi PD II mempengaruhi Australia merubah orientasi politik luar negerinya bahwa Inggris tidak sepenuhnya dapat melindungi Australia, maka melalui PD II Australia menganggap Amerika Serikat lebih dapat diandalkan untuk menjadi mitranya dalam menghadapi situasi dan kondisi di wilayah Pasifik setelah AS berhasil menyelamatkan Darwin dari serangan Jepang. Kesuksesan AS dalam menyelamatkan Darwin menjadi pengaruh bagi Australia untuk mulai dekat dengan Amerika. Perubahan kebijakan luar negeri Australia tersebut dikarenakan kurangnya kontribusi Inggris pasca PD II, sehingga mengalihkan keberpihakan Australia kepada Amerika. Perubahan wajah politik dunia setelah berakhirnya PD II sangat berpengaruh terhadap politik luar negeri Australia karena Australia berhubungan dekat dengan AS dalam menciptakan pertahanan di Pasifik. Langkah penciptaan pertahanan Austraia tidak terhenti pada kerjasama dengan AS, sebab masalah pertahanan Australia tidak hanya diselesaikan dengan pertempuran. Salah satu permasaahan Australia adalah letak geografis yang berada di Pasifik, mengharuskan Australia menyadari bahwa lingkungan sekitarnya berbeda secara fisik maupun budaya. Faktor tersebut menyebabkan
2
Ibid, Arah Politik Australia.
2
Australia menata kehidupan politik luar negeri dengan mempertimbangkan good neighbourhood 3dengan Negara-negara sekitarnya. Niat Australia menciptakan good neighbourhood tersebut terbukti karena departemen pertahanan Australia mengatakan bahwa kebijakan strategi Australia meliputi kamanan bagi Asia Pasifik, termasuk di dalamnya kepedulian terhadap Negara-negara Pasifik Selatan.4 Memiliki dua kekuatan besar, yaitu Inggris sebagi Negara induk dan Amerika sebagai sekutu dianggap kurang cukup oleh Australia untuk melaksanankan politik luar negeri pada masa depan. Upaya Australia untuk menciptakan goodneighbourhood dilakukan melalui strategi politik luar negeri Australia dengan memberikan kepeduliannya kepada Negara tetangga yaitu Pasifik Selatan, dengan ikut melaksanakan peyelesaian konflik di Pasifik Selatan seperti konflik di Solomon, salah satu Negara anggota di kawasan Pasifik. Solomon merupakan salah satu anggota Negara Pasifik Selatan yang juga merupakan tetangga dekat Australia. Intervensi Australia kepada Solomon adalah penanganan kasus etnik penyebab instabilitas politik di Solomon. Kasus yang dialami Solomon adalah isu penting bagi Australia yang masuk dalam perumusan kebijakan luar negerinya karena merupakan Negara yang mempengaruhi stabilitas regional Pasifik.5 Instabilitas politik Solomon meliputi konflik etnik antara Guadalkanal dan Malaita yang menyebabkan kerusuhan di Solomon seperti pembunuhan,
3
Good neighbourhood merupakan kebijakan Australia dalam membangun hubungan baik dengan Negara-negara tetangga yang letaknya berdekatan secara geografis, salah satunya adalah Negaranegara di Pasifik Selatan. 4 http://australia.gov.au/directories/australia/defence diakses pada tanggal 19 Oktober 2013 pukul 15.40 WIB. 5 Ibid.
3
penyerangan terhadap pemerintah melalui kelompok-keompok bersenjata, rendahnya pelayanan publik, dan korupsi yang meraja lela. Kekacauan tersebut tidak dapat ditangani oleh pemerintah karena pemerintah Solomon sehingga Solomon dapat dikatakan sebagai Negara yang memiliki ciri-ciri akan menjadi Negara gagal.6 Intervensi Australia dilaksanakan pada tahun 2003 dengan mengirimkan personil militer Australia yang ditempatkan di Solomon dan bantuan dana untuk menangani masalah kekacauan ekonomi Solomon. Kasus tersebut berawal dari dua daerah yang terlibat kekacauan besar di Solomon yaitu Malaita dan Guadalkanal yang menyebabkan Solomon mengalami kelumpuhan pada sistem pemerintahannya. Malaita merupakan salah satu pulau di Solomon yang memiliki tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi, namun dalam kasus tersebut diperparah dengan tidak meratanya pembangunan infrastruktur di Malaita. Pembangunan infrastruktur terfokus pada ibu kota Solomon Honaira di Guadalkanal. Akibatnya pada tahun 1970 gerakan besar-besaran transmigrasi penduduk Malaita ke Guadalkanal mempengaruhi aspek sosial di Guadalkanal. Pengaruh trasmigrasi tersebut menyebabkan timbulnya lapangan kerja yang menyempit akhirnya mulai banyak penganguran di Guadalkanal akibat transmigrasi dari Malaita. Ketegangan pun mulai timbul ketika warga asli Guadalkanal mengajukan protes kepada pemerintah karena tidak membatasi arus
6
Robert J. Art, Robert Jervis, International Politics, Enduring Concepts and Contemporary Issues, Eighth edition, AS: Pearson Longman, 2007. Hal. 453. Serta dalam http://www.aspi.org.au/pdf/SI_AJIA.pdf diakses pada tanggal 19 Oktober 2013 pukul 09.40 WIB
4
transmigrasi, menerapkan sistem pemerintah federal dan mengajukan ganti rugi akibat penjualan tanah asli warga Guadalkanal kepada trasmigran. Protes kepada pemerintah tersebut, dilakukan dengan kampanye pada masa pemerintahan perdana menteri Bartholomeu Ulafa’alu tahun 1998. Kampanye tersebut digerakan oleh kelompok yang bernama Guadalcanal Revolutionary Army (GRA) atau Isatabu Freedom Fighter dengan nama lain Isatabu Freedom Movement (IFM).
7
Kampanye IFM tersebut mengalami perubahan dengan
melakukan tindakan kekerasan dan pelanggaran tindakan kemanusiaan, dan aksi teror kepada pemerintahan. Dalam tindakan teror tersebut mempengaruhi industrialisasi Solomon. Sumber industri tambang emas Ridge dan perkebunan mengalami gangguan ekonomi. Ulafa’alu mencoba menangani maslah tersebut dengan perundingan dengan IFM, namun gagal. Kondisi Solomon menunjukan kompleksitas permasalahan kepemerintahan yang menyebabkan instabilitas politik, ketidak beraturan keamanan hukum, tatanan masyarakat, ketidak stabilan ekonomi, serta melemahnya legitimasi pemerintah dan institusi Negara akibat konflik etnis tersebut. Konflik etnis yang belum mereda tersebut menyebabkan pelayanan umum tidak berjalan lancar, banyaknya pengangguran, serta meluasnya peredaran senjata api. Kemampuan pemerintah yang lemah dalam menangani permasalahan tersebut diperparah dengan gangguan teror yang terjadi di Guadalkanal oleh pemimpin etnis yaitu Harold Keke.
7
Australian Foreing Policy and The RAMSI Intervention in Solomon Island, diakses melalui : http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/UN/UNPAN022611.pdf hal. 285 diakses pada tanggal 17 Desember 2012 pukul 9.32 WIB.
5
Merasakan konflik etnik tersebut telah merugikan Negara, perdana menteri Ulafa’alu dianggap tidak mampu memberikan solusi keamanan, lahirlah kelompok pemberontak lain yang didukung oleh elemen polisi, yaitu Malaita Eagle Force (AMF) dan memaksa pengunduran diri Ulafa’alu. 8Pada masa pergantian kepemimpinan tahun 2001, perdana menteri baru Sir Allan Kamakeza, melakukan perundingan dengan Pasifik Island Forum (PIF) untuk meminta permohonan intervensi Australia ke Solomon. Pada tahun 2003 Regional Assistance Mission to Solomon Island (RAMSI) di kerahkan kepada Solomon dengan Australia sebagai pemimpin misi bantuan tersebut.9 Melalui survei yang dilakukan Badan Statistik Nasional Solomon yang dilaksanakan pada Juni 2013 menunjukan bahwa hasil dari RAMSI yang mengantarkan militer dan bantuan dana ternyata mampu mengembalikan keamanan
dan
kesejahteraan
warga
Solomon.10
Intervensi
Australia
mengembalikan sistem pemerintahan dari keadaan instabilitas menjadi kondisi stabil. 1.2 Rumusan Masalah Melalui uraian orientasi politik luar negeri Australia di Pasifik Selatan dan penjelasan intervensi Australia terhadap konflik yang terjadi di Solomon,
8
Ibid hal. 286. Australian Concil for International Development diakses melalui : http://def.acfid.asn.au/acfid/what-we-do/docs_what-we-do/docs_countries-regions/docs_solomonislands/docs_ramsi/mcmullan-and-peebles_lessons-from-ramsi_apr06.pdf hal. 4 diakses pada tanggal 18 Desember 2012 pukul 11.22 WIB. RAMSI adalah organisasi Kawasan Pasifik yang digalang oleh anggota Negara-negara Pasifik beserta Australia dan New Zealand. Australia menjadi ketua dalam misi tersebut untuk menghentikan konflik dan aksi terror di Solomon. 10 Provisions of The Technical Personnel in The Solomon Island : What We Can Lear From the RAMSI Experience, diakses melalui : http://www.ramsi.org/solomon-islands/peoples-survey.html diakses pada tangga 19 Oktober 2013 pukul 13.15 WIB 9
6
menjelaskan bahwa terdapat peran Australia di Kawasan Pasifik. Selanjutnya, penelitian ini berupaya menjawab rumusan masalah, yaitu mengapa Australia melakukan intervensi penanganan instabiitas politik di Solomon? 1.3 Tujuan Penelitian Penelitian ini menjelaskan orientasi politik luar Australia di Kawasan Pasifik. Politik luar negeri yang mencakup kebijakan di kawasan Pasifik Selatan, serta menjelaskan peran Australia di Kawasan Pasifik melalui tujuan Kebijakan luar negeri Australia. 1.4 Penelitian Terdahulu Terdapat empat penelitian terdahulu yang digunakan untuk menganalisis penelitian ini. Penelitian terdahulu yang digunakan adalah penelitian yang memiliki keterkaitan bahasan dengan penelitian ini, yaitu yang mengkaji perilaku Australia di dalam kawasan melalui politik internasional. Selain menggunakan penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan tema, digunakan pula penelitian yang menggunakan pendekatan dan pola yang sama untuk mengkaji penelitian ini. Studi terdahulu pertama yang digunakan berasal dari jurnal milik Aleksius Jemadu yang berjudul Kebijakan Politik dan Keamanan Australia di Kawasan Asia Pasifik.11 Penelitian tersebut menjelasakan bahwa perkembangan kebijakan politik dan keamanan Australia pasca perang dingin, khususnya setelah peristiwa 11 September dan serangan bom Bali pada tahun 2002. Perilaku politik internasional Asutralia di Kawasan Asia Pasifik dipengaruhi oleh sosial budaya yang berakar pada masyarakat Eropa, namun secara geografi dan ekonomi tidak 11
Aleksius Jemadu, Jurnal Imu Sosia dan Ilmu Politik, Volume 10, no. : 2, Kebijakan Politik dan Keamanan Australia di Kawasan Asia Pasifik, Bandung : 2006. Hal 143-163.
7
terlepas dari Asia Pasifik. Faktor tersebut menjelaskan bahwa Australia berupaya mencari kombinasi yang sinergis antara ketergantungan keamnanan pada AS dengan engagement ekonomi ke Kawasan Asia Pasifik yang dapat berkontribusi pada keamanan jalur ekonomi Australia. Melanjutkan penelitian Aleksius yang mengatakan bahwa Australia memiliki upaya dalam membangun keamanan melailui kerja sama dengan AS dan membangun hubungan baik dengan Asia Pasifik. Posisi penulis dalam penelitian tersebut adalah sebagai penerus penelitian Aleksius yang memfokuskan pada kebijakan keamanan di Kawasan Pasifik Selatan. Terdapat perbedaan dengan fokus bahasan oleh Aleksius, penulis ingin melanjutkan dengan memfokuskan penelitian pada Kebijakan Australia di Pasifik Selatan dengan bahasan intervensi Austraia dalam penanganan instabilitas politik di Solomon. Studi terdahulu selanjutnya menggunakan jurnal milik Elsiana Wainwright yang berjudul Responding to State Faiure- The Case of Austraia and Solomon Islands.12 Wainwright menjelaskan bahwa kebijkan Australia dalam merespons kasus Negara gagal sebagai langkah awal dalam kebijakan di Pasifik Selatan. Respons tersebut dimaksudkan untuk mencegah munculnya Negara-negara gagal lain di Pasifik Selatan setelah Solomon beraih menjadi Negara gagal. Pengaruh negatif tersebut adalah instabilitas karena tindakan-tindakan anarkis dan tindakan teror. Respons Australia terhadap penanganan Negara gagal tersebut merupakan agenda keamanan internasional. Melanjutkan penelitian Wainwright yang mengatakan bahwa respons Australia terhadap kasus Negara gagal adalah bagian 12
Elsina Wainwright, Austraian Journal of International Affairs, Voume 57, no. 3, Responding to State Failure-The Case of Austraia and Solomons Isands, Australia : Carfax Publising, 2003.
8
dari agenda. Melalui penjelasan tersebut penulis melanjutkan dengan meneliti tujuan dilaksanakannya kebijakan intervensi Austraia di Solomon. Terdapat pula studi terdahlu yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jurnal oleh Tara Kabutaulaka yang berjudul Australia Foreign Poicy and The RAMSI Intervention in Solomon Isands.13 Kabutaulaka menjelaskan keputusan pemerintah Australia untuk memimpin PIF dalam intervensi kawasan melalui RAMSI sebagai pemimpin bantuan intervensi ke Solomon. Kebijakan tersebut merupakan upaya menciptakan keamanan regional dari respon peristiwa 11 September 2001. Kebijakan intevensi tersebut tidak hanya
meneyelesaikan
konflik di Solomon, tetapi juga pengaruh kebijakan Anglo-Amerika. Pengaruh tersebut dapat dilihat dari kerjasama Australia bersama AS dan Inggris dalam memerangi terorisme internasional. Analisis Kabutaulaka terhadap kebijakan luar negeri Australia dalam intervensi ke Solomon membantu penelititi mengetahui bahwa Australia memiliki komitmen dalam memerangi bentuk-bentuk tindakan teror dalam menciptakan keamanan global. Sehingga isu keamanan global adalah isu penting bagi Australia. Studi terdahulu selanjutnya adalah penelitian dari Daniel Lambarch yang berjudul Security, Development, and The Australian Security Discourse about Failed State.14 Lambarch menganalisis kebijakan luar negeri Australia dengan menggunakan teori Mark Duffield yang menjelaskan bahwa Negara berkonflik memiliki potensi negatif dalam pertumbuhan ekonomi dan keamanan bagi Negara 13
Tarcisius Tara Kabutaulaka, The Contemporary Pacific, Australian Foreign Policy and The RAMSI Intervention in Solomon Islands, Volume 17, no. 2, Hawai Press , 2005. hal. 283-308. 14 Daniel Lambarch, Australian Journal of Political Science, Vol. 41, no. 3, Security, Development, and The Australian Security Discourse about Failed State, Cologne : Routledge Taylor & Francis Group, 2003.
9
lain. Lambarch menggunakan tiga Negara tetangga Australia yang mengalami konflik dan menimbulkan isu sebagai Negara gagal dalam menganalisis keamanan Australia. Hasil dari penelitian Lambarch tersebut mengatakan bahwa status atau keadaan Negara gagal mempengaruhi keamanan dan pertumbuhan ekonomi kawasan. Dua penelitian yaitu penelitian dari Tarcius Tara Kabutaulaka dan Daniel Lambarch memberikan kontribusi dalam menjelaskan fenomena intervensi Australia ke Pasifik Selatan, terutama intervensi Australia di Solomon merupakan upaya mengendalikan pengaruh negatif, seperti pertumbuhan ekonomi yang lambat dan pencegahan terorisme sebagai agenda internasional, sekaligus sebagai upaya menjaga keamanan nasional Australia. Keempat penelitian tersebut dapat dilihat dalam tabel penelitian berikut: Tabel 1.4.1 Posisi Penelitian
NO 1.
2.
JUDUL DAN NAMA PENELITIAN Skripsi : Kebijakan Politik dan Keamanan Australia di Kawasan Asia Pasifik Oleh: Aleksius Jemadu
JENIS PENELITIAN Deskriptif Konsep keamanan dan Regional.
HASIL
Australia berupaya melakukan kebijakan keamanan melalui kerjasama dengan AS dan berusaha membangun hubungan baik dengan Negara-negara Asia Pasik. Keinginan Australia tersebut diupayakan berjalan sinergis demi menciptakan akses baik bagi kepentingan politik internasional Australia. Skripsi : Responding to Deskriptif Australia melakukan respons State Failure- The Case of Pendekatan : terhadap penanganan kasus Australia and Solomon Foreign Policy Negara gagal Solomon, karena Islands. Theory. isu Negara gagal merupakan Oleh : Elsiana Wainwright agenda keamanan internasional.
10
3.
4.
5.
Skripsi : Australian Foreign Policy and The RAMSI Intervention in Solomon Island. Oleh : Tarcisius Tara Kabutulaka Skripsi : Security, Development, and The Australian Security Discourse about Failed State. Oleh : Daniel Lambach
Deskriptif Pendekatan : Foreign Policy. Konsep : Intervension.
Skripsi: Intervensi Australia Terhadap Instabilitas Politik di Solomon Tahun 20002013. Oleh: Devi Arva Rahayu
Eksplanatif Korelasionis Teori: Kebijakan Luar Negeri dan Keamanan Nasional.
Eksplanatif Pendekatan Regional Security.
:
Kebijakan respons terhadap Solomon merupakan langkah awal dalam mencegah Negara gagal lainnya. Intervensi Australia di Solomon melalui RAMSI tidak dapat dilihat dari kasus yang terjadi di Solomon saja, namun terdapat alasan keamanan global terutama dalam memerangi terorisme internasional. Negara berkonflik atau berstatus sebagai Negara gagal merupakan ancaman keamanan bagi Negara lain di kawasan (Australia). Karena Negara gagal mengalami instabilitas politik yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi internasional dan keamanan di kawasan. Instabilitas politik Solomon perlu ditangani untuk menciptakan keamanan kawasan, karena Australia dalam menjaga keamanan nasionalnya sekarang dan masa datang memerlukan lingkungan yang aman. Karena alasan tersebut Australia berkomiten menjaga stabilitas kawasan.
11
1.5 Landasan Teori dan Konsep 1.5.1 Kebijakan Luar Negeri Teori merupakan susunan dari berbagai konsep yang saling berhubungan dalam membentuk suatu pernyataan tertentu. Melalui pernyataan tersebut dapat menjelaskan fenomena yang dikaji secara ilmiah.15 Dengan penjelasan lain, bahwa teori sebagai tempat menjelaskan fenomena yang akan dipelajari. Studi hubungan internasional merupakan studi yang mengkaji fenomena internasional yang meliputi berbagai isu yang menghubungkan interaksi antar Negara di dunia. Interaksi yang terjadi antar Negara tersebut memiliki tujuan yang ingin dicapai oleh setiap Negara berdasarkan kepentingan nasional yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Hubungan internasional dilaksanakan karena setiap Negara memiliki kepentingan nasional dalam mewujudkan kesejahteraan warga negaranya. Untuk mewujudkan kepentingan tersebut, masing-masing Negara mewujudkannya dalam kebijakan luar negeri. Terkait dengan Kebijakan Luar Negeri, Holsti menjelaskan dalam bukunya yang berjudul International Politics, A framework for Analysis, sebagai berikut: “What is foreign policy? How do we make sense of all the phenomena that transcened national borders-sending a diplomatic note, attending a summit meeting, enunciating a doctrine, making an alliance or formulating long-range but vague, objective such ass “peace with freedom” or a “new ideas or world order”. They are all aspects of foreign policy: ideas for actions designed by policy makers to solve a problem or promote some change in the policies, attitude, or actions of another state or state , in nonstate actors (e.g., terrorist groups)”.16 Holsti pun menjelaskan, 15
Mochtar Mas’oed, Teori dan Metodologi Hubungan Internasional, Yogyakarta : Pustaka Antar Universitas Studi Sosial UGM, 1998, hal. 61. 16 Holsti, K.J, International Politics, A Framework for Analysis, Seventh Editions, London: Prentice Hall, 1995, hal : 83.
12
“A major line of foreign policy is seldom chosen for a single reason or purpose. Governments operate in highly complex external and domestic environments. These contexts offer both opportunities and constraints, and policy makers have to respond to them constantly by making choices, all time trying to protect or advance their nations interests.”17 Berdasarkan dua penjabaran di atas, Holsti menjelaskan bahwa, kebijakan luar negeri adalah komitmen yang dilaksanakan dengan menggunakan tingkat kompleksitas yang mempertimbangkan unsur-unsur internal dan eksternal dari suatu Negara. Kebijakan luar negeri terlaksanan karena adanya peluang bagi Negara untuk melindungi tujuan nasionalnya dan pembuat keputusan yang berupaya melakukan pencitraan serta analisis kepentingan nasional mereka pada waktu mendatang. Menurut Holsti, kebijakan luar negeri memiliki lingkup yang meliputi keseluruhan tindakan serta aktifitas Negara terhadap lingkungan eksternalnya. Tindakan tersebut merupakan upaya memperoleh keuntungan dari lingkungan tersebut (eksternal dan internal), serta merespons akan berbagai kondisi internal yang menopang tindakan tersebut.
18
Sehingga kebijakan luar negeri tersebut
dilaksanakan karena dipengaruhi oleh kepentingan nasional Negara pemilik kebijakan luar negeri. Holsti mendefinisikan bahwa,pengaruh ( influence) digunakan sebagai alat-alat untuk menjaga perilaku aktor. Pengaruh tersebut dilihat dari aspek kekuatan (power) merupakan perangkat untuk mencapai tujuan dalam pemerintahan. Negara tersebut akan mencari pengaruh untuk kepentingan negaranya yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan nasional, 17
Ibid, hal : 252. K.J. Holsti, Politik Internasional: Suatu Kerangka Analisis, Bandung : Cipta, 1992. Hal 21, dalam Politik Luar Negeri, oleh Yanyan Mochamad Yani, Drs., MAIR., Ph. D. diakses melalui http://pustaka.unpad.ac.id/wp-content/uploads/2010/06/politik_luar_negeri.pdf pada tanggal 12 September 2014, pukul 15.27. 18
13
diantaranya prestice, keutuhan wilayah, semangat nasional, kekayaan alam, keamanan, dan persekutuan. 19 Terkait dengan kebijakan luar negeri, Holsti menjelaskan bahwa kebijakan luar negeri memiliki empat komponen yang meliputi orientasi kebijakan, peran nasional, tujuan nasional, dan tindakan nasional. Dalam komponen tersebut Holsti menjelaskan bahwa orientasi kebijakanyang dimaksudkan Holsti adalah sikap dan komitmen umum suatu Negara terhadap lingkungan eksternal dan strategidasar Negara. Melalui orientasi tersebut karenaadanya sistem internasional dan kebijakan luar negeri yang dikaitka dengan domestik, dan adanya perspektif terhadap ancaman. Holsti menganggap juga bahwa lokasi geografisdan keadaan topografi Negara dikaitkan dengan orientasi. Menurut Holsti, yang berusaha membangun suatu koalisi atau aliansi militer dikarenakan adanya ancaman,hal tersebut merupakan pertimbangan penting dalam orientasi.20 Holsti menjelaskan dalam kebijakan luar negeri terdapat komponen peran nasional yang merupakan pembela kawasan tertentu yang membantu penyelesaian konflik internasional. Peran nasional memiliki beberapa tipe sebagau berikut:
21
pemimpin regional, pelindung regional, bebasaktif, pendukung kebebasan, agen anti inperialis, pembela keyakinan, mediator intergrator, kolaborator sub sistem regional, pembangun, sekutu setia, bebas, meneladani, Pembangun dalam negeri,dan selain tipeyang disebutkan, termasuk dalam tipe penyeimbang. Ketentuan tipe didasarkan atau diperoleh dari keaktifan suatu Negara dalam keterlibatan penyelesaian masalah internasional. 19
Ibid hal 201 , Holsti, K.J, International Politics, A Framework for Analysis. K.J. Holsti, Politik Internasional : Kerangka Analisa, Pedoman Ilmu Jaya, 1987. Hal. 135- 136 21 Ibid, hal 165- 169, Holsti : Politik Internasional. 20
14
Holsti menjelaskan juga bahwa dalam keterkaitan dengan kebijakan luar negeri terdapat tujuan dan tindakan nasional dalam pelaksanaan kebijakan luar negeri. Menurut Holsti, tujuan dan tingkah laku politik berhubungan dengan nilai yang menjadi target Negara dalam jangka waktu tertentu. Hal-hal yang dilaksanakan olehpemerintahan terhadap pemerintah lainnya dalam rangka orientasi tertentu, negaradapat memerankan beberapa peran nasional dalam mencapai tujuan. Sehingga kebijakan luar negeri memiliki sekumpulan komitmen yang mengacu pada strategi kepentingan,tujuan, serata sarana untuk mencapainya.22 Maka bila dijabarkan, menurut Holsti kebijakan luar negeri memiliki substansi pembentuk kebijakan luar negeri yang meliputi tiga pengaruh terciptanya kebijakan luar negeri, yaitu : 23 1. Faktor
Eksternal,
meliputi
sistem
politik
dan
ekonomi
ekonomi
internasional, tujuan dan kebijakan Negara lain, masalah-masalah global atau regional yang ditimbulkan oleh aktifitas perorangan. 2. Faktor Internal, meliputi berbagai kebutuhan sosio- ekonomi, keamanan, karakter geografis, atributnasional, opini publik, partai politik. 3. Faktor Lain ( persepsi dan Perilaku), meliputi citra, nilai, doktrin, dan ideologi. Tiga substansi kebijakan luar negeri tersebutdapat digambarkan seperti berikut:
22 23
Ibid, hal. 88 & 133.Holsti : Politik Internasional. Ibid.
15
Gambar 1.5.1 Substansi Kebijakan Luar Negeri
External (sistem politik& ekonomi internasional, kebijakan Negara lain, masalah global /regional yang ditimbulkan oleh aktifitas perorangan.) Domestik (kebutuhan sosio- ekonomi, keamanan, karakter geografis, atribut nasional, opini publik, partai politik)
Perspective (citra, nilai, doktrin, dan ideologi)
Foreign Policy Substansi tersebut bila digunakan untuk menganalisis kebijakan luar negeri Australia dalam penanganan instabilitas politik di Solomon dipengaruhi oleh faktor geografi Australia yang berada di lingkungan Negara-negara yang memiliki perbedaan fisik dan budaya. Sehingga menimbulkan niat bagi Australia membangun good neighbourhood yang terlihat dari kesediaan Australia membantu Solomon. serta partai politik di Australia yang memiliki perspektif dalam memandang kasus di Solomon perlu ditangani karena masing-masing partai tidak lepas dari kepentingan Negara yaitu menciptakan stabilitas regional. Faktor eksternal dapat terihat dari adanya pengaruh AS dan Inggris bagi Australia dalam menciptakan keamanan kawasan. serta Faktor perilaku politik Australia yang memiliki ideologi bahwa bentuk teroris merupakan pengaruh buruk bagi
16
keamanan nasional maupun kawasan. Sedangkan faktor pembuat keputusan dapat dilihat dari adanya kepentingan yang ingin dicapai oleh pembuat keputusan. 1.5.2 Keamanan Nasional Realis menempatkan keamanan sebagai derivasi dari power.24 Kondisi keamanan dapat diperoleh suatu Negara jika sebah Negara tersebut melakukan untuk menggunakan seluruh power yang dimiliki untuk mencapai posisi dalam hubungan dengan aktor lain, serta sekaligus dapat mengatasi sumber-sumber instabilitas yang dikhawatirkan dapat mengganggu keamanan nasionalnya. Barry Buzan merupakan seorang pemikir yang mengasumsikan bahwa keamanan adalah turunan dari power. Buzan membagi kondisi keamanan menjadi dasar konsep, yaitu kondisi keamanan yang berdiri sendiri dan kondisi keamanan yang memiliki kaitan dengan sistem internasional.25 Jika kondisi keamanan suatu Negara berdiri sendiri, maka keamanan tersebut didefinisikan kebebasan dari ancaman. Sedangkan jika kondisi keamanan tersebut terkait dengan sistem keamanan internasional, maka konsep keamanan tersebut dihubungakan dengan tujuan mempertahankan identitas kemandirian dan integrasi fungsional mereka. Sehingga
keamanan
memiliki
konsekuensi
seperti
keamanan
bersifat
relasional,dalam arti bersifat dinamis mengikuti pola interaksi antar Negara dalam sistem internasional. Dalam menciptakan keamanan nasional, Negara melakukan
24
Ibid, hal : 57. Lihat Coulombis dan Wolfe dalam Pengantar Hubungan Internasional, Bandung, Abardin, 1990, hal : 86-89 25
17
kebijakan luar negeri dengan memperhatikan beberapa dimensi, yaitu militer, politik, sosial, ekonomi, lingkungan.26 Keamanan memiliki beberapa karakteristik, yaitu: Pertama, keamanan memiliki beragam dimensi, seperti kepemilikan militer dan ekonomi negera. Kedua, keamanan bersifat relatif, dalam artian setiap Negara merasa tidak aman dengan ancaman yang terjadi di Negara lain, sehingga setiap Negara berupaya meningkatkan power. Ketiga, keamanan berkaitan dengan power, power tersebut terdapat dalam keadaan ketika Negara berinteraksi dengan aktor, sehingga keamanan bersifat relasional karena keamanan merupakan suatu fungsi yang terjadi ketika ada interaksi antara dua subjek atau lebih. Keempat, keamanan secara inheren memiliki nilai, tujuan, dan kepentingan Negara yang hendak dicapai. Kepentingan nasional tersebut dapat diaplikaskan melalui kebijakan keamanan yang diarahkan oleh kepemiikan power untuk menciptakan kepentingan nasional. Sehingga, upaya yang dilakukan oleh Negara menggunakan kemampuan yang dimilikinya dalam menciptakan keamanan nasional terwujud untuk kebijakan keamanan nasionalnya. Kebijakan keamanan Negara meliputi kepentingan nasional dan sumber-sumber ancaman dari Negara lain yang dapat mengganggu usaha pencapaian kepentingan nasional tersebut. Pengertian
keamanan
menurut
Buzan
tersebut
digunakan
untuk
menganalisis kebijakan luar negeri Australia dalam intervensinya terhadap instabiitas Solomon, maka ditarik pengertian bahwa Australia memiliki karakteristik keamanan secara inheren dengan nilai dan tujuan sebagai 26
Barry Buzan, People, State, and Fear, An Agenda For International Security Studies In The Post-Cold War Era, Second Edition, Inggris : Harvester Wheatsheaf, 1991, hal : 116-134.
18
kepentingan nasional yang berhubungan dan keamanan yang bersifat relasional dengan sistem internasional. Pada karakteristik dimensi militer Australia yang merupakan bentuk stategi pertahanan Australia dan AS di Pasifik. Pada dimensi politik terlihat dari Aglo-Amerika yang diterapkan Australia yang berdampak pada lingkungan internal dan eksternal Australia yang memandang bahwa segala macam bentuk kekerasan seperti anarki dan teror adalah tindakan yang perlu diperangi, sehingga ditarik kesimpulan bahwa penciptaan keamanan Australia berhubungan dengan sistem internasional. Secara inheren, Keamanan Australia memiliki nilai untuk mewujudkan kepentingan nasionalnya, melalui kebijakan intervensi Solomon Austraia berupaya menciptakan stabilitas kawasan untuk melindungi stabilitas nasionalnya. 1.6 Metode Penelitian 1.6.1 Level Analisis Menentukan dua variabel menjadi variabel independen (unit eksplanasi) dan variabel dependen (unit analisis) akan membantu menjelaskan permasalahan pada sebuah penelitian. Dalam penelitian ini, Intervensi Australia sebagai variabel dependen atau analisis karena merupakan akibat dari adanya istabilitas politik di Solomon, sedangkan variabel independen pada penelitian ini yaitu instabilitas politik di Solomon. Istabilitas politik di Solomon merupakan variabel eksplanatif, kerena merupakan sebab dari keluarnya kebijakan intervensi Australia. Tingkat variabel independen dalam penelitian ini sejajar dengan variabel dependen yaitu tingkat Negara. Kepentingan Australia dalam kebijakan luar negeri penanganan instabilitas politik Solomon dilakukan oleh Australia (negara) dan ditujukan untuk
19
kepentingan Negara pula sehingga dua variabel tersebut memiliki tingkat analisis sejajar. Melalui penempatan variabel, disimpulkan bahwa jenis penelitian ini adalah penelitian korelasionis, karena variabel unit analisanya sejajar dengan unit eksplanasinya. 1.6.2 Tipe Penelitian Tipe penelitian ini adalah penelitian eksplanatif. Penelitian eksplanatif digunakan untuk menganalisis dua variabel atau lebih dengan menguji teori. 1.6.3 Teknik Pengumpulan Data Upaya untuk menganalisa permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka. Data yang dimanfaatkan berupa data sekunder, seperti data dari media cetak, yaitu buku, juga melalui media elektronik berupa informasi yang diakses melalui internet. Melalui sejumlah studi pustaka dengan tema terkait tersebut, kemudian digunakan sebagai dasar kajian penelitian ini. 1.6.4 Teknik Analisa Data Untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini, mengunakan metode kualitatif. Metode kualitatif, digunakan melalui pengelolaan data-data menjadi instrumen dasar untuk merumuskan jawaban dari permasalahan pada penelitian ini. 1.7 Ruang Lingkup Penelitian 1.7.1 Batasan Waktu Menjawab rumusan masalah penelitian ini, menentukan titik fokus untuk tetap konsisten pada tema permasalahan. Berawal dari keputusan Australia untuk
20
menangani instabilitas politik di Solomon pada tahun 2003 hingga Juni tahun 2013. 1.7.2
Batasan Materi Penelitian ini menganalisis Intervensi Australia dalam menangani
instabilitas politik di Solomon yang fokus terhadap kebijakan Australia sebagai pemimpin misi bantuan kawasan di Solomon. 1.8 Hipotesa Melalui rumusan masalah mengapa Australia melakukan intervensi terhadap instabilitas politik di Solomon, didapatkan jawaban sementara, yaitu kebijakan penanganan instabilitas politik di Solomon oleh Australia dikarenakan Australia berupaya mengembalikan stabilitas nasional Solomon dari status Negara gagal Solomon agar tidak menjadi tempat berkembangnya tindakan teror karena dampak instabilitas di Solomon. Serta Australia mencegah masuknya Negara agresor lain ke kawasan Pasifk melalui intervensi di Solomon. sehingga instabilitas politik Solomon perlu ditangani untuk menciptakan keamanan nasional Australia melalui penciptaan keamanan Pasifik. 1.9 Sistematika Penulisan BAB I
ISI PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang 1.2 Rumusan Masalah 1.3 Tujuan Penelitian 1.4 Penelitian Terdahulu 1.5 Landasan Teori dan Konsep 1.5.1 Kebijakan Luar Negeri 1.5.2 Keamanan Nasional 1.6 Metodologi Penelitian
21
II
III
IV
1.6.1 Level Analisis 1.6.2 Tipe Penelitian 1.6.3 Teknik Pengumpulan Data 1.6.4 Teknik Analisis Data 1.7 Ruang Lingkup Penelitian 1.7.1 Batasan Penelitian 1.7.2 Batasan Waktu 1.8 Hipotesa 1.9 Sistematika Penulisan INSTABILITAS POLITIK SOLOMON DAN INTERVENSI AUSTRALIA 2.1 Gambaran Umum Solomon 2.2 Kondisi Instabilitas Solomon 2.2.1 Kondisi Solomon Tahun 1998 – 2003 : Instabilitas Politik Solomon 2.2.2 Kondisi Solomon Tahun 2003-2013 : Masa Intervensi Australia di Solomon FAKTOR INTERVENSI AUSTRALIA TERHADAP INSTABILITAS POLITIK DI SOLOMON 3.1 Faktor Eksternal 3.1.1 Sistem politik dan ekonomi internasional : Great Power & Globalisasi. 3.1.2 Tujuan dan Kebijakan Negara Lain : Permohonan intervensi Australia oleh PIF. 3.1.3 Masalah Global / Regional dari Aktifitas Perorangan: Tindakan Terorisme di Solomon. 3.2 Faktor Internal 3.2.1 Kebutuhan Keamanan Australia di Kawasan 3.2.2 Karakter Geografis Australia : Tetangga Dekat Solomon 3.2.2 Atribut Nasional 3.2.3 Pemerintahan Australia : Pengaruh Partai Politik di Australia 3.2.4 Opini Publik 3.3 Perspektif Australia dalam Menciptakan Citra, Nilai, dan Ideologi PENUTUP 4.1 Kesimpulan 4.2 Saran
22
