bab ii konsep politik pembangunan hizbut tahrir indonesia - USU

BAB II KONSEP POLITIK PEMBANGUNAN HIZBUT TAHRIR INDONESIA

A. Profil Hizbut Tahrir Sebelum menjelaskan tentang konsep politik pembangunan Islam Hizbut Tahrir, maka peneliti akan menjelaskan terlebih dahulu profil Hizbut tahrir, pemikiran, tujuan, dan aktivitasnya. 1. Awal Mula Berdirinya Hizbut Tahrir Hizbut Tahrir merupakan organisasi Politik Islam berskala internasional, yang aktif menyeru dan memperjuangkan dakwah Islam, agar umat Islam kembali kepada kehidupan Islam melalui tegaknya khilafah islamiyyah. Pendiri Hizbut Tahrir adalah Taqiyuddin an-Nabhani, Hizbut Tahrir secara resmi berdiri pada tahun 1953 M, di Al-Quds, yerussalem. 40 Taqiyyudin al-nabhani adalah pendiri sekaligus pemimpin pertama Hizbut Tahrir, ia memimpin Hizbut Tahrir hingga wafat, yaitu pada tahun 1977 M. Taqiyyudin an-Nabhani merupakan lulusan Universitas Al-Azhar, kairo, Mesir. Seorang hakim di mahkamah syar’iyah, Al-Quds, dan salah seorang ulama berpengaruh di palestina. 41 Setelah taqiyyudin an-Nabhani wafat kepemimpinan

40

Ihsan Samarah. 2002. Biografi Singkat Taqiyuddin al-Nabhani. Bogor: Al-Izzah Press. hal. 4. Taqiyuudin Al-Nabhani.1996.Membangun Sistem Ekonomi Alternatif Perspektif Islam, Terj. Nur khalish. Surabaya: Risalah Gusti. hal. 359. 41

38 Universitas Sumatera Utara

Hizbut Tahrir dipegang oleh Abdul Qodim Zallum hingga wafat tahun 2003. Setelah itu dilanjutkan oleh syeikh Atha’ Abu Rastah hingga saat ini. 42 Alasan Hizbut Tahrir didirikan adalah pertama, memenuhi seruan Allah SWT. Kedua, kemorosotan dan kemunduran yang menimpa kaum muslim dan ingin memperbaiki itu semua. Ketiga, mengembalikan khilafah, serta menegakkan kembali hukum-hukum Islam secara menyeluruh dalam seluruh aspek kehidupan. 43 2. Sejarah Hizbut Tahrir di Indonesia Pada tahun 1982-1983 Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia, dengan semangat dan misi menegakkan khilafah. Di berbagai kampus dan perguruan tinggi Hizbut Tahrir melalui lembaga dakwah kampus menyebarkan gagasan khilafahnya. 44 Hizbut Tahrir Indonesia resmi melakukan aktifitasnya secara terbuka pada tahun 2000, semenjak terselenggaranya konferensi nasional. Di Indonesia Hizbut Tahrir dikenal dengan nama Hizbut Tahrir Indonesia yang disingkat dengan HTI. Tokoh HTI banyak yang berdomisili di Bogor dan upaya mereka dalam mensosialisasikan gerakannya mendapat sambutan positif dari kalangan civitas academica Institut Pertanian Bogor (IPB), sehingga salah satu pimpinan pusat

42

Ihsan Samarah. Op.Cit. hal. 5-6. Muhammad Muhsin Rodhi. Tsaqofah dan Metode Hizbut Tahrir dalam Mendirikan Negara Khilafah, Terj. M.Bajuri dan Romli Abu Wafa. 2012. Bogor: Al Azhar Fresh Zone Publishing. hal. 29. 44 Taufiq Adnan Amal, dkk. 2004. "Politik Syariat Islam" dari Indonesia Hingga Nigeria. Jakarta: Pustaka Alvabet. hal. 41. 43


HTI adalah alumnus dan dosen IPB yakni Muhammad al-Khattat.

45

Penanggungjawab kewilayahan nasional disebut Juru Bicara (Jubir) yang saat ini untuk Indonesia dipegang oleh Ismail Yusanto. 46 3. Pemikiran, Tujuan dan Aktivitas Hizbut Tahrir a. Pemikiran Hizbut Tahrir Dasar pemikiran yang menjadi dasar berdirinya Hizbut Tahrir adalah pemikiran Islam. Hizbut Tahrir menjelaskan setiap pemikiran yang diadopsinya dalam berbagai buku dan pamflet yang dikeluarkan, serta menjelaskan dalil dari setiap pendapat, pemikiran, konsep yang diadopsi Hizbut Tahrir. 47 Ideologi politik Hizbut Tahrir adalah Islam dengan menerapkan hukum Islam dalam bingkai Khilafah. Hizbut Tahrir berpegang pada dalil Al-Quran dan Hadist Nabi serta Ijma’ para Sahabat Rasulullah dalam mendukung dan membenarkan ide khilafahnya. Dengan itu Hizbut Tahrir menguatkan dasar pemikiran politik Islamnya. Hizbut Tahrir menolak segala sistem politik atau pemerintahan negara yang diluar atau tidak bersumber dari Islam. Beberapa sistem yang sedang berlaku di dunia saat sekarang ini, seperti demokrasi, sosialisme, Republik, ataupun Kerajaan adalah sistem yang tidak benar dalam pandangan pemikiran Hizbut

45

Endang Turmudzi dan Riza Sihabudin (ed.). 2006. Islam dan Radikalisme di Indonesia. Jakarta: LIPI Press. hal. 266. 46 Ibid. hal. 267. 47 Muhammad Muhsin Rodhi. Op.Cit. hal. 33.


Tahrir. Khilafah adalah satu-satunya konsep negara yang dipercayai dan diakui oleh Hizbut Tahrir. Hizbut Tahrir berpendapat bahwa negara dengan konsep Khilafah pertama kali yang berdiri dan diterapkan adalah pada masa Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Setelah beliau wafat kepemimpinan dilanjutkan oleh khulufaur rosyidun, hingga setelah masa kepemimpinan 4 sahabat berakhir dilanjutkan berturut-turut oleh Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan Kekhalifahan Turki Usmani (Bani Usmani) sebagai kekhalifahan terakhir. Dengan

berakhirnya

pemerintahan

turki

usmani

Hizbut

Tahrir

menganggap bahwa saat ini umat Islam di seluruh dunia tidak memiliki pemimpin yang satu, umat Islam di dunia telah kehilangan pemimpinnya. Sehingga Hizbut Tahrir bangkit sebagai kelompok Islam yang berusaha membangkitkan semangat dan menyadarkan umat Islam seluruh dunia untuk kembali menegakkan Khilafah dan menyatukan seluruh negeri Islam dalam satu kepemimpinan dan satu sistem, yang pernah terjadi pada masa dahulu. Konsep dan sistem Khilafah yang dianut oleh Hizbut Tahrir banyak merujuk pada sistem yang pernah diterapkan oleh Nabi Muhammad SAW semasa kepemimpinan beliau di madinah dan Makkah. Juga merujuk dari praktek kepemimpinan para sahabat (khulufaur rosyidun). Dengan praktek pada masa itu Hizbut Tahrir menjadikannya sebagai standar baku pemikiran Hizbut Tahrir dan konsep yang harus diterapkan dan dijalankan.


b. Tujuan Hizbut Tahrir Tujuan Hizbut Tahrir ialah mengembalikan kaum muslim kedalam kehidupan Islam di dalam Dar al-Islam dan masyarakat Islam, dimana seluruh kehidupan di dalamnya dijalankan sesuai dengan hukum-hukum Syara’ yang menjadi pandangan hidup (way of life) di bawah naungan negara Islam, yaitu negara khilafah yaitu, negara yang dipimpin oleh seorang Khalifah yang dibai’at oleh kaum Muslim. 48 Hizbut Tahrir bertujuan mengembalikan kemuliaan dan keagungan umat Islam, dengan cara merebut kembali kendali kepemimpinan dunia, umat dan bangsa. Sehingga negara umat Islam kembali menjadi negara nomor satu di dunia. Membimbing dan memimpin umat manusia melakukan pergolakan pergolakan terhadap kekufuran, sistem dan pemikiran kufur, hingga Islam tersebar secara menyeluruh di seluruh dunia. 49 c. Aktivitas Hizbut Tahrir Pertama, pengkaderan (at-tatsqif). Membina individu-individu melalui kelompok kajian (halaqah), agar memperbanyak jumlah anggota, membentuk kepribadian Islam yang berkualitas. Membina masyarakat dengan pemikiran dan hukum Islam yang diadopsi Hizbut Tahrir, dengan harapan membentuk dukungan umat Islam sehingga bisa dipimpin untuk menegakkan khilafah.

48

Ibid. Ibid. hal. 34.

49


Kedua, perang pemikiran (as-shira’ al-fikriy) terhadap akidah, sistem dan pemikiran kufur, dan juga terhadap akidah yang rusak, pemikiran yang salah, dan konsep yang keliru, dengan cara mengungkap kepalsuan, kekeliruan dan kontradiksinya dengan Islam. Ketiga, perjuangan politik (al-kifah as-siyasi). Perjuangan politik ini tercermin dalam aktivitas berikut: •

Berjuang melawan negara-negara penjajah yang memiliki kekuasaan dan pengaruh di negeri-negeri Islam. Berjuang melawan penjajahan dalam segala bentuknya, baik berupa pemikiran, politik, ekonomi maupun militer. Mengungkap persekongkolan di tengah-tengah mereka agar umat selamat dari dominasinya, serta terbebas dari pengaruhnya dalam berbagai bentuknya.

•

Menentang para penguasa di negeri-negeri arab dan negeri-negeri Islam. Mengungkap kejahatan mereka, mengoreksinya dan mengkritiknya. Juga melakukan pembersihan terhadap pemerintahan yang menerapkan hukum dan sistem kufur, kemudain menggatinya dengan pemerintahan Islam. Keempat, mengadopsi kepentingan umat yang bersifat substansial dengan

menjelaskan hukum syara’ terhadap berbagai peristiwa dan problem aktual. 50

50

Ibid.


Hizbut Tahrir berjuang dan bergerak di tengah-tengah masyarakat dengan melontarkan wacana mendirikan kembali khilafah Islamiyah. Adapun maksud dan arti didirikannya khilafah oleh Hizbut Tahrir diantaranya adalah : 1. Penegakan hukum-hukum syari'ah ditengah-tengah kaum muslim, sekaligus pencampakan hukum-hukum kufur yang diterapkan atas mereka saat ini. 2. Penyebaran Islam ke seluruh dunia melalui dakwah dan jihad untuk mengeluarkan

manusia

dari

kegelapan

menuju

cahaya

yang

terangbenderang. 3. Penyatuan negeri-negeri kaum muslim di dalam lindungan satu negara di bawah kepemimpinan seorang khalifah. Tegaknya khalifah menandakan berakhirnya perpecahan dan ketercerai-beraian yang sengaja diadakan oleh kaum kafir dan kaki tangan mereka di negerinegeri kaum muslim. 4. Pengembalian

ikatan

ukhuwah

islamiyah,

sebagaimana

sabda

Nabi……"Seorang Muslim adalah saudara muslim yang lain. Karena itu, ikatan ukhuwah adalah satu-satunya ikatan yang menggantikan ikatanikatan Jahiliyah seperti ikatan patriotisme, nasionalisme, kesukuan dan yang lainnya, yang telah memecah belah kaum muslim saat ini. 5. Kembalinya umat mendapatkan kekuasaannya yang telah dirampas. Umat juga memegang kembali kehendak dan keputusan di tangan mereka sendiri.


6. Pembebasan negeri-negeri kaum muslim yang dikuasai oleh kekuasaan yang zolim, seperti Irak, Afganistan, Kashmir, Timor Timur dan yang lain. 7. Realisasi jaminan pemenuhan makanan pokok bagi kaum muslim dengan menempuh

strategi-strategi

yang

bertujuan

menjamin

pencapaian

swasembada bahkan lebih baik, baik dari hasil-pertanian, peternakan, perikanan laut maupun darat. 8. Realisasi keamanan industrial melalui strategi politik pembangunan dan pengembangan industri berat untuk memproduksi berbagai peralatan, mesin-mesin pabrik dan persenjataan, sekaligus menghentikan sikap mengekor dan mengemis-ngemis di depan pintu negara-negara barat. 9. Pemberdayaan sumber daya umat yang amat besar melalui politik pendidikan yang bertujuan membuka ruang dan kesempatan bagi semua orang. Dengan demikian mereka menjadi orang-orang yang kreatif dan produktif demi kepentingan agama dan umat mereka. Dengan itu pula dapat mengurangi akumulasi jumlah penganguran meski berijazah tinggi. 10. Pengembalian kekuasaan umat atas kekayaan-kekayaannya sehingga umat menjadi pemilik murni akan kekayaan-kekayaan itu. 11. Penyebarluasan kebaikan, keutamaan, keadilan serta penjagaan atas darah, kekayaan, kehormatan dan kemuliaan kaum muslim. 51

51

Ismail al-Wahwah. 2007. “Dunia Membutuhkan Khilafah” dalam Buletin al-Wa'ie Vol VII edisi 1-31 september. hal. 13.


B. Politik Pembangunan Islam Hizbut Tahrir Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam kerangka teori bahwa politik pembangunan Islam menurut warjio, yaitu: “Politik pembangunan Islam sebagai suatu konsep diperlukan untuk menjelaskan bagaimana cara-cara (politik) atau strategistrategi/aliran tertentu yang digunakan dalam konteks pembangunan mencapai sasarannya dengan cara-cara Islam. Cara atau strategi Islam ini dapat dilakukan oleh negara, institusi/organisasi ataupun partai politik.” 52 Berdasarkan penjelasan warjio, maka suatu institusi atau organisasi Islam yang melakukan pembangunan tentunya memiliki strategi-strategi atau cara-cara dalam konteks pembangunannya dan dengan adanya konsep politik pembangunan Islam hadir untuk menjelaskannya. Maka, Hizbut Tahrir sebagai organisasi Islam dapat diketahui bagaimana politik pembangunan Islamnya. Untuk menjelaskan politik pembangunan Islam Hizbut Tahrir, maka diperlukan penjelasan tentang bagaimana nilai, rencana, visi maupun strategi yang dimiliki Hizbut tahrir. Karena, nilai, rencana, visi maupun strategi adalah yang terkandung dalam politik pembangunan. Sebagaimana dikatakan warjio, yaitu: “Politik pembangunan memliliki nilai, rencana, visi maupun strategi. Nilai strategi, rencana strategis, visi, maupun misi itulah yang terkandung dalam politik pembangunan.” 53 Selain itu dari strategi dan cara yang dijalankan dalam upaya pembangunan yang hendak dicapai dapat menunjukkan ideologi suatu 52

Warjio. 2013. Politik Pembangunan Islam (Pemikiran dan Implementasi). Medan: Perdana Publishing. hal. xviii. 53 Warjio. 2013. Dilema Politik Pembangunan PKS (Islam dan Konvensional). Medan: Perdana Publishing. hal. 70.


institusi/organisasi yang melakukan pembangunan tersebut, sebagai mana dikatakan warjio, yaitu: “politik pembangunan bukan saja mengenai cara atau strategi yang hendak dicapai dalam pembangunan tetapi juga pemikiran atau ideologi yang termaktub dalam pembangunan dari strategi dan cara yang dijalankan itu.” 54 Adapun kegiatan yang dilakukan dalam Politik Pembanguna Islam adalah untuk Mempromosikan Budaya Politik Islam dan Membangun Institusi Islam, Struktur dan Administrasi, sebagaimana diterangkan dalam gambar : GAMBAR 2.1 Pembangunan dalam prespektif Islam

Revitalisasi Budaya Islam ke dalam semua aspek institusi

POLITIK PEMBANGUNAN ISLAM

Mempromosikan Budaya Politik Islam dan Membangun Institusi Islam,Struktur dan Administrasi Sumber: Warjio. 2013. Politik Pembangunan Islam (pemikiran dan implementasi), Perdana Publishing. Medan. hal 71.

54

Warjio. Op. Cit. hal. xix.


Berikut penjelasan politik pembangunan Islam Hizbut Tahrir. 1. Dasar Pemikiran Khilafah Visi ataupun misi merupakan bagian yang terkandung dalam politik pembangunan. Sebagaimana yang diungkapkan warjio, yaitu: “Politik pembangunan memliliki nilai, rencana, visi maupun strategi. Nilai strategi, rencana strategis, visi, maupun misi itulah yang terkandung dalam politik pembangunan.” 55 Maka visi yang dimiliki oleh Hizbut tahrir adalah bagian dari Politik Pembangunan Islam Hizbut Tahrir. Adapun yang menjadi visi dan misi dari Hizbut Tahrir adalah mendirikan negara berbentuk khilafah. Menurut Hizbut Tahrir khilafah ialah “kepemimpinan umum bagi seluruh kaum muslim di dunia untuk menegakkan hukum-hukum perundang-undangan Islam dan mengemban dakwah Islam ke seluruh dunia”. 56 Intinya Hizbut Tahrir menganggap bahwa seluruh umat Islam di dunia harus memiliki seorang pemimpin yang menyatukan seluruh umat Islam di dunia. Dengan kata lain seluruh umat Islam di dunia haruslah berkemimpinan kepada satu orang dan menjalankan hukum Islam secara menyeluruh dalam kehidupan, serta tidak terpecah manjadi negara-negara seperti saat sekarang ini. Negara khilafah (negara Islamiyah) memiliki dua fungsi utama, yakni : pertama,

menerapkan

Mengumpulkan 55 56

zakat

hukum-hukum dan

syara’

terhadap

mendistribusikannya,

seluruh

rakyat.

melaksanakan

hudud,

Warjio. Op. Cit. hal. 70. Muhammad Muhsin Rodhi. Op. Cit. hal. 467.


memelihara urusan manusia dengan Islam, dan mengatur sistem kehidupan Islam secara umum. Kedua, mengemban dakwah Islam keluar batas kekuasaan negara Islamiyah sampai keseluruh dunia, dan melenyapkan setiap bentuk penghalang yang menghambat jalannya dakwah Islam dengan jihad. Hizbut Tahrir berpendapat bahwa hukum menegakkan khilafah adalah wajib, dengan berpedoman pada beberapa dalil dari beberapa sumber, yaitu Alqur’an, As-Sunnah (hadist), ijma’ sahabat (kesepakatan para sahabat Nabi). Seperti : Surat Al-Maidah ayat 48-49, surat An-Nisa’ ayat 59. “maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Dan hendaklah kamu memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka. Dan berhati-hatilah kamu terhadap mereka supaya mereka tidak memalinkan kamu dari sebahagian apa yang telah diturunkan Allah kepadamu.” 57 “Hai orang-orang yang beriman,taatilah Allah dan taatilah Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu.” 58 Maksud ayat tersebut adalah berupa khitob (seruan) Allah SWT kepada Rasul-Nya agar memutuskan perkara di antara manusia menurut apa yang diturunkan Allah adalah juga khitob (seruan) kepada umatnya. Artinya mereka diperintahkan agar mewujudkan (mengangkat) penguasa setelah Rasulullah SAW yang akan memutuskan perkara di antara mereka menurut apa yang telah diturunkan Allah. Perintah pada khitob (seruan) tersebut menunjukkan pada perintah yang tegas atau harus (jazm). Penguasa yang memutusakn perkara di 57 58

Q.S Al maidah 48-49. Q.S An-Nisa’ 59.


antara manusia menurut apa yang telah Allah turunkan, setelah wafatnya Rasulullah SAW adalah khalifah. Berdasarkan hal ini, maka sistem pemerintahan Islam adalah khilafah. Melaksanakan hudud dan hukum-hukum syara’ adalah wajib. Dengan demikian, mewujudkan penguasa yang melaksanakan syari’at (hukum-hukum Islam) adalah wajib. Sedangkan penguasa yag sesuai dengan kriteria tersebut adalah khalifah, dan sistem pemerintahannya adalah sistem khilafah. 59 Dalil berdasarkan As-Sunnah (hadist) tentang wajibnya khilafah, Hizbut Tahrir berdalil dengan sabda Rasulullah SAW: “Barangsiapa menarik ketaatan (kepada Allah), maka pada hari kiamat ia akan bertemu Allah dengan tidak memiliki hujjah. Dan barangsiapa mati sedang pada pundaknya tidak ada bai’at (kepada khalifah), maka ia mati seperti mati jahiliyah.” 60 Hadist Nabi tersebut mewajibkan kepada kaum Muslim agar adanya bai’at. Bai’at setelah kepergian (wafatnya) Nabi itu tidak ada kecuali kepada Khalifah, bukan yang lain. Karena Hadist tersebut mewajibkan adanya bai’at di pundak setiap orang Islam, maka kewajiban bai’at atas setiap orang Islam itu dapat direalisasikan hanya dengan adanya Khalifah. 61 Adapun dalil Ijma’ sahabat, maka sesungguhnya para sahabat telah berijma’ atas wajibnya mengangkat khalifah yang menggantikan Rasulullah SAW setelah beliau wafat. Mereka berijma’ mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah,

59

Muhammad Muhsin Rodhi. Op. Cit. hal. 489. Ibid. hal. 460. 61 Ibid. 60


kemudian Umar, kemudian Ustman setelah wafatnya masing-masing dari mereka. Ijma’ sahabat yang menekankan pentingnya pengangkatan khalifah, nampak jelas dalam kejadian bahwa mereka menunda kewajiban mengebumikan jenazah Rasulullah SAW setelah beliau wafat, padahal menyegerakan mengebumikan jenazah adalah wajib hukumnya. Namun sebagian para sahabat menyibukkan diri mengangkat Khalifah daripada mengebumikan jenazah Rasulullah SAW, tentu hal tersebut tidak akan terjadi seandainya pengangkatan kahlifah tidak lebih wajib daripada menguburkan jenazah. 62 Seluruh sahabat selama hidupnya telah bersepakat (ijma’) mengenai wajibnya mengangkat khalifah. Walaupun mereka berselisih mengenai siapa orang yang tepat untuk dipilih dan diangkat menjadi khalifah, namun mereka tidak pernah berselisih sedikitpun mengenai wajibnya mengangkat seorang khalifah, baik ketika Nabi Muhammad telah wafat maupun ketika salah seorang dari khulufaur rosyidun wafat. 63 Hizbut Tahrir menjelaskan bahwa sistem pemerintahan Islam (khilafah) tegak di atas 4 pilar. Yaitu : pertama, kedaulatan di tangan syara’ bukan di tangan umat. Kedua, kekuasaan di tangan umat. Ketiga, mengangkat satu khalifah adalah wajib atas kaum Muslim. Keempat, hanya khalifah yang memiliki hak mentabanni (mengadopsi) hukum-hukum syara’. Menurut Hizbut Tahrir, keempat hal di atas merupakan pilar pemerintahan Islam. Essensi pemerintahan Islam tidak

62

Ibid. hal. 463. Ibid. hal. 464.

63


ada kecuali dengan keempat tersebut, apabila ada salah satu dari keempat pilar itu yang hilang, maka hilanglah essensi pemerintahan Islam itu. 64 Berdasarkan paparan di atas dapat ditarik kesimpuan bahwa pemikiran atau ideologi Hizbut Tahrir adalah Islam. Sebagaimana yang dijelaskan oleh warjio, bahwa: “politik pembangunan bukan saja mengenai cara atau strategi yang hendak dicapai dalam pembangunan tetapi juga pemikiran atau ideologi yang termaktub dalam pembangunan dari strategi dan cara yang dijalankan itu.” 65 Maka pemikiran atau ideologi yang menjadi landasan-landasan pemikiran yang digunakan oleh Hizbut Tahrir adalah Islam, karena Hizbut Tahrir menggunakan landasan sumber hukum Islam yaitu Al-Qur’an dan Hadist. 2. Bentuk Negara Khilafah Dalam politik pembangunan Islam, salah satu kegiatan yang dilakukan adalah Membangun Institusi Islam, Struktur dan Administrasi. 66 Dalam hal ini Hizbut Tahrir juga memiliki struktur dan administrasi yang coba ditawarkan. Tentunya struktur dan administrasi tersebut adalah bagian dari negara khilafah yang ingin dibangun oleh Hizbut Tahrir. Menurut Hizbut Tahrir Struktur negara khilafah berbeda dengan dari struktur sistem-sistem yang ada pada saat ini, meskipun tidak menafikan adanya 64

Ibid. hal. 485. Warjio. 2013. Politik Pembangunan Islam (Pemikiran dan Implementasi). Medan: Perdana Publishing. hal. xix. 66 Warjio. 2013. Dilema Politk Pembangunan PKS (Islam dan Konvensional). Medan:Perdana Publishing. hal. 71. 65


kesamaan pada sebagian indikasinya. Strukur negara khilafah ini diambil dari strukur yang pernah dipraktekkan oleh Rasulullah SAW di Madinah. Adapun struktur dan admistrasi yang coba ditawarkan dan dibangun oleh Hizbut Tahrir adalah sebagai berikut : 1. Khalifah 2. Mu’awin at-Tafwidh (wuzara’ at-Tafwidh) 3. Wuzara’ at-Tanfidz 4. Para wali (gubernur) 5. Amir al jihad (panglima perang) 6. Keamanan dalam negeri 7. Urusan luar negeri 8. Industri 9. Peradilan (al-Qadha’) 10. Mashalih an-Nas (kemaslahatan umum) 11. Baitul Mal 12. Lembaga informasi 13. Majelis Umat 67 Berikut struktur Negara Khilafah yang dibuat Hizbut Tahrir:

67

Ibid. hal. 504.


GAMBAR 2.2

Majelis Wilayah Perwakilan Daerah

STRUKTUR DAULAH KHILAFAH

Perwakilan Umat (Majelis Umat)

KHALIFAH

Pembantu Khalifah Bid. Pemerintahan (Mu’awin at-Tafwidh)

Wali

Sekretaris Negara (Wuzara at-Tanfidz)

Peradilan (Al-Qadla)

Warga Negara Khilafah: Muslim dan non Muslim

Baitul Mal

Majelis Wilayah Perwakilan Daerah

Dept. Informasi (al-I’lam)

Amil

Dept. Perang (Amir al-Jihad)

Pendidikan

Kebudayaan

Dept. Industri (Dairah ashShinâ'ah)

Kesehatan

Ahlu Dzimmah

Dept. Keamanan Dalam Negeri (Dairah al-Amni ad-Dâkhiliy)

Listrik dan Energi

Pertambangan

Pekerjaan Umum

Pertanahan

Perintah Koreksi dan Kontrol Meminta Nasihat Dan lain-lain Akad Perwakilan

Dept. Urusan Luar Negeri (Dairah alKhârijiyah)

Pertanian

Kependud ukan

Perhubungan

Riset dan Teknologi

Pengairan

Pelayanan Masyarakat (Mashâlih an-Nâs)

Tenaga Kerja

Telekomunikasi

Kehutanan

Perdagangan

*Sumber: diolah dari data penelitiaan (2015)


Adapun keterangan mengenai beberapa jabatan-jabatan dan poisisi-posisi yang ada di dalam konsep negara khilafah ialah : 1. Khalifah Khalifah adalah orang yang mewakili umat dalam menjalankan pemerintahan, kekuasaan, dan penerapan hukum-hukum syariah. Khalifah diangkat oleh kaum Muslim. Seseorang tidak menjadi khalifah tanpa baiat dari umat. Khalifah dibaiat oleh Ahl al-Halli wa al-‘Aqdi dengan baiat in‘iqâd yang sesuai dengan syariah. 68 Gelar lain yang disandang untuk menyebut kepala pemerintahan Islam selain gelar Khalîfah adalah

Imâm, atau Amîral-Mu’minîn. Khalifah yang

diangkat apabila memenuhi syarat, Pertama: Khalifah harus seorang Muslim, kedua : laki-laki, ketiga : balig, Keempat : berakal, Kelima : adil, Keenam: merdeka, Ketujuh : mampu. 69 Khalifah memiliki sejumlah wewenang sebagai berikut: •

Khalifah berhak mengadopsi hukum-hukum syariah yang memang dibutuhkan untuk memelihara urusan-urusan rakyat. Hukum-hukum itu harus digali—dengan ijtihad yang sahih— dari Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya. Dengan diadopsi oleh Khalifah, hukum-hukum itu menjadi

68 Hizbut Tahrir. 2006. Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi) .terj. Yahya A.R. Jakarta: HTI Press. hal. 31. 69 Ibid. hal. 35.


undang-undang yang wajib ditaati, dan seorang pun tidak boleh melanggarnya. •

Khalifah adalah penanggung jawab politik dalam negeri maupun luar negeri sekaligus. Khalifah juga yang memegang kepemimpinan atas angkatan bersenjata; ia memiliki hak untuk mengumumkan perang serta mengadakan perjanjian damai, gencatan senjata, dan seluruh bentuk perjanjian lainnya.

•

Khalifah memiliki hak untuk menerima atau menolak para duta negara asing. Khalifah juga berwenang mengangkat dan memberhentikan para duta kaum Muslim.

•

Khalifah memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan para Mu‘âwin dan para wali/gubernur (termasuk para amil). Mereka semuanya bertanggung jawab di hadapan Khalifah sebagaimana mereka juga bertanggung jawab di hadapan Majelis Umat.

•

Khalifah memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Qâdhî al-Qudhât (Kepala Kehakiman) dan para qâdhî (hakim) yang lain, kecuali Qâdhî Mazhâlim. Khalifahlah yang mengangkat Qâdhi Mazhâlim, sedangkan berkaitan dengan pencopotannya, Khalifah harus terikat dengan beberapa batasan yang akan dijelaskan pada bab al- Qâdhâ’. Khalifah juga memiliki wewenang mengangkat dan memberhentikan para dirjen, panglima militer, komandan batalion, dan komandan kesatuan. Mereka


semuanya ber tanggungjawab di hadapan Khalifah dan tidak bertanggung jawab di hadapan Majelis Umat. •

Khalifah memiliki wewenang mengadopsi hukum-hukum syariah yang menjadi pegangan dalam menyusun APBN. Khalifah memiliki wewenang menetapkan rincian APBN, besaran anggaran untuk masing-masing pos baik. 70

2. Mu’awin at-Tafwidh (Pembantu Khilafah bidang Pemerintahan) Mu‘âwin adalah pembantu tugas yang telah diangkat oleh Khalifah untuk membantunya dalam mengemban tanggung jawab dan melaksanakan tugas-tugas kekhilafahan. Karena banyaknya tugas-tugas kekhilafahan, khususnya ketika wilayah negara Khilafah menjadi semakin besar dan bertambah luas, Khalifah akan berat untuk mengembannya seorang diri. Karena itu, ia membutuhkan orang yang dapat membantunya dalam mengemban tanggung jawab kekhilafahan dan melaksanakan tugas-tugas kekhilafahan itu. Dari segi pengangkatan: setiap Mu‘âwin diangkat dengan wewenang dan otoritas yang bersifat umum sebagai wakil Khalifah di seluruh penjuru negara. Dari segi tugas: setiap Mu‘âwin dibebani tugas di sebagian wilayah negara. Artinya, wilayah (propinsi) negara di bagi di antara para Mu‘âwin yang ada. Dengan begitu, Mu‘âwin ini menjadi pembantu Khalifah di wilayah timur;yang itu menjadi pembantu Khalifah di wilayah barat; dan yang lainnya lagi di wilayah utara. Begitulah praktiknya. Dari segi perpindahan: seorang mu‘âwin dipindahkan 70

Ibid. hal. 63.


dari satu posisi/tempat ke posisi/tempat yang lain dan darisatu tugas ke tugas yang lain tanpa memerlukan pengangkatan yang baru, tetapi cukup dengan pengangkatan awal. Sebab, asal pengangkatannya adalah sebagai mu‘âwin yang mencakup semua tugas. Syarat pengangkatan seorang wazir sama dengan syarat yang harus dipenuhi seorang Khalifah, yaitu Muslim, laki-laki, merdeka, balig, berakal, mampu dan termasuk di antara orang yang memiliki kemampuan dalam semua tugas yang diwakilkan kepadanya. 71 3. Wuzara’ at-Tanfidz (Sekretaris Negara) Wazîr at-Tanfîdz adalah wazir yang ditunjuk oleh Khalifah sebagai pembantunya dalam implementasi kebijakan, dalam menyertai Khalifah, dan dalam menunaikan kebijakan Khalifah. Wazîr at-Tanfîdz merupakan penghubung Khalifah dengan struktur dan aparatur negara, rakyat, dan pihak luar negeri. Ia bertugas menyampaikan kebijakan-kebijakan Khalifah kepada mereka dan menyampaikan informasi dari mereka kepada Khalifah. Tugasnya

adalah

tugas

administrasi,

bukan

tugas

pemerintahan.

Departemennya merupakan lembaga pelaksana yang melaksanakan berbagai kebijakan yang dikeluarkan oleh Khalifah kepada instansi-instansi dalam negeri dan luar negeri, di samping menyampaikan informasi-informasi dari berbagai instansi itu. Wazîr at-Tanfîdz merupakan penghubung Khalifah dengan struktur

71

Ibid. hal. 97.


negara dan aparat yang lain; menyampaikan kebijakan dari Khalifah kepada bawahannya dan menyampaikan informasi dari bawahan Khalifah kepada Khalifah. Urusan-urusan

yang

di

dalamnya

Mu‘âwin

at-Tanfîdz

menjadi

penghubung Khalifah dengan pihak lain ada empat urusan: 1) Hubungan Internasional, baik yang ditangani langsung oleh Khalifah maupun yang dibantu oleh Departemen Luar Negeri yang menjalankan urusan itu. 2) Militer atau tentara. 3) Aparat/instansi negara selain militer. 4) Hubungan dengan rakyat. 4. Wali (Gubernur) Wali adalah orang yang diangkat oleh Khalifah sebagai penguasa (pejabat pemerintah) untuk suatu wilayah (propinsi) serta menjadi amîr (pemimpin) wilayah itu. Negeri yang diperintah oleh Negara (Khilafah) dibagi dalam beberapa bagian dan setiap bagian disebut wilâyah. Setiap wilayah dibagi dalam beberapa bagian dan setiap bagian disebut ‘imâlah. Setiap orang yang memimpin wilâyah disebut walî atau amîr dan orang yang memimpin ‘imâlah disebut ‘âmil atau hâkim. Para wali adalah para penguasa (hukâm) karena wewenangnya dalam hal ini adalah wewenang pemerintahan. Karena para wali adalah penguasa, maka


mereka harus memenuhi syarat-syarat sebagai penguasa, yaitu: harus seorang lakilaki, merdeka, Muslim, balig, berakal, adil, dan termasuk orang yang memiliki kemampuan. Jabatan wali memerlukan adanya pengangkatan dari Khalifah atau orang yang mewakili Khalifah dalam melaksanakan pengangkatan itu. Wali tidak diangkat kecuali oleh Khalifah. 5. Al-Qadla (Peradilan) Lembaga ini bertugas menyelesaikan perselisihan di antara anggota masyarakat, mencegah hal-hal yang dapat membahayakanhak-hak jamaah, atau mengatasi perselisihan yangterjadi antara rakyat dan seseorang yang duduk dalam strukturpemerintahan; baik ia seorang penguasa atau pegawai negeri,Khalifah ataupun selain Khalifah. 72 Ada 3 jenis peradilan yang dimaksudkan Hizbut Tahrir dalam lembaga peradilan. Orang yang memutuskan perkara disebut Qadhi (hakim). 1) Peradilan yang mengurusi penyelesaian perselisihan di antara anggota masyarakat dalam masalah muamalah, yang ditangani oleh seorang Qadhi biasa. 2) Peradilan yang mengurusi penyelesaian dalam masalah penyimpanganpenyimpangan (mukhâlafât) yang dapat membahayakan hak-hak jamaah yang ditangani oleh Qadhi yang al-Muhtasib. 3) Peradilan yang pemutusan perkara-perkara mazhâlim (kezaliman). Mazhâlim ituadalah: penyampaian keputusan hukum syariah yang 72

Ibid. hal. 177.


bersifat mengikat dalam masalah yang terjadi di antara anggota masyarakat dengan Khalifah atau salah seorang Mu‘âwin Khalifah, para wali, atau pegawai negeri. Hakim yang menangani perkara ini disebut Qadhi Mazhalim. 6. Baitul Mal Baitul Mal digunakan untuk menyebut tempatpenyimpanan berbagai pemasukan negara dan sekaligus menjaditempat pengeluarannya. Baitul Mal juga digunakan

untukmenyebut

lembaga

yang

bertugas

memungut

dan

membelanjakanharta yang menjadi milik kaum Muslim. 73Baitul Mal merupakan institusitersendiri yang mandiri dari institusi negara yang lain. Baitul Malberada di bawah Khalifah sebagaimana institusi negara yang lain, Baitul Mal merupakan departemen pusat mengenai masalah harta. Baitul Mal dibagi menjadi 2 bagian. Pertama, bagian pemasukan yang meliputi: Pos Fa’i dan Kharaj(ghanimah,kharaj, tanah-tanah, jizyah, fa’i dan pajak), Pos Kepemilikan Umum (minyak bumi, gas, listrik,barang tambang, laut, sungai, selat, mata air, hutan, padang gembalaan, hima, dan sebagainya), Pos Zakat ( zakat uang, komoditas perdagangan,pertanian dan buah-buahan, unta, sapi dan domba). Kedua, bagian pembelanjaan yang meliputi:Pos Dâr alKhilâfah, Pos Kemaslahatan Negara, Pos Subdisi, Pos Jihad, Pos Pengelolaan

73

Ibid. hal. 225.


Zakat, Pos Pengelolaan Kepemilikan Umum, Pos Keperluan Darurat, Pos Anggaran, Pengontrolan, dan Pengawasan Umum. 74 7. Amir Al Jihad (Departemen Perang) Departemen Peperangan merupakan salah satu instansi negara. Kepalanya disebut Amir al-Jihad dan tidak disebut Mudîr al-Jihad (Direktur Jihad). Departemen Peperangan (Da’irah al-Harbiyah) menangani semua urusan yang berhubungan dengan angkatan bersenjata seperti pasukan, logistik, persenjataan, peralatan, amunisi dan sebagainya; menangani akademi-akademi militer, misimisi militer, serta pemikiran Islam dan pengetahuan umum apa saja yang menjadi keharusan bagi tentara; serta menangani segala hal yang berhubungan dengan peperangan

dan

persiapannya.

Termasuk

dalam

wewenang

departemen

peperangan ini adalah menyebarkan mata-mata (intel) untuk memata-matai kaum kafir. Membentuk lembaga yang mengatur masalah ini (lembaga intelijen) menjadi bagian dari wewenang departemen peperangan. 75 8. Dairah ash-Shina'ah (Departemen Industri) Departemen Perindustrian adalah departemen yang mengurusi semua masalah yang berhubungan dengan perindustrian, baik yang berhubungan dengan industri berat seperti industri mesin dan peralatan, pembuatan dan perakitan alat transportasi (kapal, pesawat, mobil, dsb), industri bahan mentah dan industri elektronik, maupun yang berhubungan dengan industri ringan; baik industri itu

74


75


berupa pabrik-pabrik yang menjadi milik umum maupun pabrik-pabrik yang menjadi milik pribadi, yang memiliki hubungan dengan industri-industri militer (peperangan). 9. Dairah al-Amni ad-Dakhiliy (Dept. Keamanan Dalam Negeri) Keamanan dalam negeri ditangani oleh satu departemen yang dinamakan Departemen Keamanan Dalam Negeri. Departemen ini dikepalai oleh Mudir Keamanan Dalam Negeri (Mudir al-Amni ad-Dakhili). Departemen ini memiliki cabang di setiap wilayah yang dinamakan Idarah al-Amni ad-Dakhili (Administrasi Keamanan Dalam Negeri) yang dikepalai oleh Kepala Kepolisian Wilayah (Shâhib asy-Syurthah al-Wilâyah). Cabang ini di bawah wali dari sisi tanfîdz (pelaksanaan/eksekusi), tetapi dari sisi administrasi berada di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri. Hal ini akan diatur dengan undangundang yang khusus untuk masalah ini. 76 Departemen Keamanan Dalam Negeri merupakan departemen yang mengurusi segala bentuk gangguan keamanan.Departemen ini juga mengurusi penjagaan keamanan di dalam negeri melalui satuan kepolisian dan ini merupakan sarana utama untuk menjaga keamanan dalam negeri. Departemen Keamanan Dalam Negeri berhak menggunakan satuan kepolisian kapan pun dan seperti yang diinginkannya. Perintah departemen ini harus segera dilaksanakan. Adapun jika keperluan menuntut untuk meminta bantuan pasukan, maka departemen ini wajib menyampaikan perkara tersebut kepada Khalifah. Khalifah berhak memerintahkan 76

Ibid. hal. 153.


pasukan untuk membantu Departemen Keamanan Dalam Negeri, atau dengan menyiapkan kekuatanmiliter untuk membantu Departemen Keamanan Dalam Negeri untuk menjaga keamanan, atau perkara lain menurut pandangan Khalifah. Khalifah juga berhak menolak permintaan Departemen Keamanan Dalam Negeri itu dan memerintahkannya agar mencukupkan diri dengan satuan kepolisian saja. 77 Satuan kepolisian beranggotakan laki-laki yang sudah balig dan memiliki kewarganegaraan. Wanita boleh menjadi anggota kepolisian untuk melaksanakan tugas-tugas wanita yang memiliki hubungan dengan tugas-tugas keamanan dalam negeri. Negara akan mengeluarkan undang-undang yang khusus untuk mengatur masalah ini sesuai dengan hukum-hukum syariah. Satuan kepolisian ada dua jenis: polisi militer dan polisi yang berada di samping penguasa. Satuan kepolisian ini memiliki seragam khusus dan ciri-ciri tertentu untuk menjaga keamanan. Polisi adalah setiap kesatuan yang merupakan kesatuan terbaik. Di antara kesatuan pilihan

tersebut

adalah

polisi,

karena

mereka

adalah

prajurit-prajurit

pilihan.Bahkan dikatakan mereka adalah kesatuan terbaik yang lebih menonjol daripada tentara. Dikatakan bahwa mereka dinamakan syurthah (polisi) karena mereka memiliki ciri-ciri yang telah dikenal, baik dari pakaian maupun kemampuan geraknya Polisi militer adalah bagian dari tentara yang memiliki tanda tanda yang lebih menonjol daripada pasukan lainya untuk mendisiplinkan urusan-urusan pasukan. Polisi militer marupakan bagian dari pasukan yang berada 77

Ibid.


di bawah Amirul Jihad, yaitu berada di bawah Departemen Perang. Adapun polisi yang selalu siap di samping penguasa berada di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri. 78 10. Dairah al-Kharijiyah (Dept. Urusan Luar Negeri) Departemen Luar Negeri mengurusi seluruh urusan luar negeri yang berkaitan dengan hubungan negara Khilafah dengan negara-negara asing, apapun jenis perkara dan bentuk hubungan luar negeri itu; baik perkara yang berkaitan dengan aspek politik dan turunannya—seperti perjanjian, kesepakatan damai, gencatan senjata, pelaksanaan berbagai perundingan, tukarmenukar duta, pengiriman berbagai utusan dan delegasi, serta pendirian berbagai kedutaan dan konsulat—ataupun perkara yang berkaitan dengan aspek ekonomi, pertanian, perdagangan, pos, telekomunikasi, komunikasi nirkabel dan satelit, dan lain sebagainya. Semua perkara tersebut diurusi oleh Departemen Luar Negeri karena semua itu menjadi kepentingan hubungan negara Khilafah dengan negara-negara lain. 79 11. Mashalih an-Nas (Pelayanan Masyarakat) Manajemen berbagai urusan negara dan berbagai kepentingan masyarakat ditangani oleh departemen, jawatan,serta unit-unit yang didirikan untuk menjalankan urusan-urusan negara dan memenuhi kepentingan-kepentingan masyarakat tersebut. Untuk setiap departemen diangkat seorang direktur jenderal.

78


79


Untuk setiap jawatan diangkat seorang direktur yang mengurusi manajemennya dan ia bertanggung jawab secara langsung terhadap jawatan tersebut. Para direktur itu bertanggung jawab kepada orang yang memimpin departemen, jawatan, atau unit mereka yang lebih tinggi dari sisi pertanggungjawabanpelaksanaan tugastugas mereka. Mereka juga bertanggung jawab kepada wali dan amil dari sisi pertanggungjawaban terhadap keterikatan mereka dengan hukum-hukum syariah dan peraturanperaturan secara umum. 80 Struktur administratif ini terdiri dari departemen-departemen (Mashlahah), jawatan-jawatan (Da’irah), dan unitunit (Idarah). Mashlahah (Departemen) merupakan lembaga administratif tertinggi untuk satu kemaslahatan di antara berbagai kemaslahatan negara seperti kewarganegaraan, transportasi, pencetakan mata uang, pendidikan, kesehatan, pertanian, ketenagakerjaan, jalan, dan sebagainya. Departemen itu mengurusi manajemen departemen itu sendiri, jawatan-jawatan, dan unit-unit yang ada di bawahnya. Jawatan (Da’irah) mengurusi manajemen jawatan itu sendiri dan unit-unit di bawahnya. Adapun unit (Idârah) mengurusi urusan-urusan unit itu sendiri dan cabang serta bagian yang ada di bawahnya. 81 Departemen-departemen, jawatan-jawatan, dan unit-unit tersebut didirikan tidak lain hanya untuk menjalankan berbagai urusan negara dan untuk memenuhi berbagai

kepentinganmasyarakat.Untuk

menjaga

jalannya

departemen-

80

Ibid. hal. 212. Ibid. hal.217.

81


departemen, jawatan-jawatan, dan unit-unit harus diangkat para penanggung jawab untuk masing-masing departemen, jawatan, dan unittersebut. Karena itu, untuk setiap departemen diangkat seorang direktur jenderal yang secara langsung mengurusi

manajemen

urusan-urusan

departemennya.

Ia

juga

bertugas

mengontrolsemua jawatan dan unit yang ada di bawahnya. Untuk setiap jawatan dan setiap unit diangkat seorang direktur yang bertanggung jawab secara langsung atas jawatan dan unit yang dikepalainya serta cabang dan bagian yang ada di bawahnya. 82 Setiap orang yang memiliki kewarganegaraan danmemenuhi kualifikasi, baik laki-laki ataupun perempuan, Muslim maupun non-Muslim, boleh diangkat menjadi direktur suatu departemen, jawatan, atau unit. Mereka juga boleh menjadi pegawai di departemen, jawatan, dan unit-unit yang ada. Ketentuan ini diambil dari hukum-hukum kepegawaian/ perburuhan (ijârah). Sebab, sesuai dengan hukum ijârah, direkturdirektur dan para pegawai negeri merupakan ajir (pekerja/ pegawai). Karena itu, negara boleh mempekerjakan pegawai secara mutlak, baik Muslim maupun non-Muslim. 83 3. Metode Penegakan Khilafah yang Dilakukan Hizbut Tahrir Strategi pembangunan pada dasarnya adalah cara atau jalan yang terbaik untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan semula berasaskan flatform

82

Ibid. Ibid. hal. 222.

83


yangdibuat. 84 Adapun strategi pembangunan yang dilakukan Hizbut Tahrir adalah dengan membuat acuan dan metode dalam upaya mereka menegakkan khilafah. Metode atau acuan yang dibuat memiliki 3 tahapan ,tahapan yang dibuat oleh Hizbut Tahrir dan menjadi acuan dalam menegakkan khilafah ialah: pertama, tahap pembinaan (marhalah at-tatsqif), kedua tahap berinteraksi (marhalah attafa’ul), ketiga tahap menerima kekuasaan (marhalah istilamulhukmi). 85 1. Tahap Pembinaan (marhalah tsastqif) Bagi Hizbut Tahrir Tahap pengkaderan adalah pembinaan secara intensif (at-tsaqafah al-murakkazah) terhadap individu (perorangan) dan pembinaan terhadap masyarakat secara umum. Melaui kelompok-kelompok kajian (halqah) individu-individu dibentuk dengan kepribadian Islam dan ditujukan untuk mengemban dakwah. Tujuannya ialah memperbesar jumlah anggota Hizbut Tahrir serta menciptakan opini umum di tengah-tengah masyarakat dan membentuk dukungan umat untuk menegakkan khilafah. 86 Dalam pengkaderan Hizbut Tahrir hanya berfokus membangun tubuh partai dan memperbanyak anggota serta membina mereka di berbagai halqah, sehingga dalam tahap ini aktivitas Hizbut Tahrir hanya pada aspek pembinaan saja. 87 Nantinya, orang yang telah meyakini fikrah (pemikiran) dan thariqah Hizbut Tahrir (metode Hizbut Tahrir) dan berniat bergabung maka akan dibina

84

Warjio. 2013. Op.Cit.hal. 112. M. Muhsin Rodhi. Op. Cit. hal. 686. 86 Ibid. hal. 34. 87 Ibid. hal. 689. 85


oleh Hizbut Tahrir. Orang tersebut disebut daris (pelajar). Seorang daris dituntun dalam mengikuti halqah dengan mengkaji 4 buah kitab, yakni Nidzam Al-Islam (peraturan dalam Isam), at-takattul al-hizbi (pembentukan partai politik Islam), Mafahin Hizb at-Tahrir (kosep-konsep Hizbut Tahrir) dan Min Muqowwimat anNafsiyyah al-Islamiyah (pilar-pilar pengokoh nafsiyah Islam). 88 Selain mendalami 4 kitab tersebut, Hizbut Tahrir juga menekankan tentang beberapa hal yang harus senantiasa dilakukan anggota Hizbut Tahrir seperti, membaca Al-Quran, berkomunikasi dengan masyarakat, rajin melakukan pengamatan. 89 2. Tahap interaksi (marhalah at-tafa’ul) 1) Interaksi Interaksi adalah tahap dimana Hizbut Tahrir melakukan kontak dengan masyarakat secara umum dan kolektif, kontak yang dimaksud disini adalah melakukan hubungan dengan masyarakat luas dengan memperkenalkan Hizbut Tahrir dan pemikiran pemikirannya. Dalam tahap ini Hizbut Tahrir menetapkan beberapa hal yang harus dilakukan pada tahap ini yaitu : penanaman pengkaderan (tsaqafah) secara intensif terhadap individu; pembinaan masyarakat umum (tsaqafah jama’iyyah); pergolakan pemikiran (ash-shira’ul fikri); perjuangan politik : memerangi negaranegara kafir imperialis yang memiliki pengaruh di negeri-negeri Islam,

88


89


menentang, mengkritik para penguasa di negeri Arab yang merampas hak umat; dan mengadopsi (mentabanni) kepentingan kepentingan umat (mashalihul ummah) serta memelihara urusan mereka sesuai hukum syara’. 90 Berinteraksi dengan umat yang dimaksud Hizbut Tahrir bukanlah mengumpulkan umat di sekeliling Hizbut Tahrir, melainkan memberikan pemahaman akan ideologi partai (Hizbut Tahrir) supaya menjadi ideologi umat. Objek dakwah atau interaksi yang dilakukan Hizbut Tahrir adalah orang-orang Islam bukan non Muslim. Hizbut Tahrir menekankan agar pada tahap ini harus dilakukan secara terbuka (terang-terangan), dalam menyampaikan pemikiran dilakukan dengan menantang terhadap penguasa, negara-negara imperialis, dan kelompok-kelompok politik. Pada tahap ini aspek yang ditekankan adalah pada aspek yang berhubungan dengan pemikiran saja bukan aspek praktis (pelaksanaan pemikiran). 91 Ada 3 hal yang menjadi perbedaan antara tahap pengkaderan dengan tahap interaksi, yaitu : (1) membangun kekuatan massa (Qa’idah Sya’biyah), (2) perhatian lebih pada aktivitas parsial dan peninjauan kembali tsaqafah partai, (3) target pengambilalihan kekuasaan secara langsung. Adapun penjelasannya sebagai berikut : (1) Pada tahap pengkaderan Hizbut Tahrir adalah menanamkan pemikiran kepada umat, sedangkan pada tahap interaksi aktivitas yang dilakukan 90


91


hixbut tahrir dimaksudkan untuk mempersiapakan masyarakat secara umum respek terhadap pemikiran-pemikiran dan pendapat Hizbut Tahrir. Dengan ikut sertanya masyarakat umum secara praktis, maka akan terbentuk kekuatan massa (qa’idah sya’biyah) dari mayoritas umat. (2) Pada tahap pengkaderan aktivitas Hizbut Tahrir fokus pada usaha menjelaskan pemikiran-pemikirannya kepada masyarakat, sehingga perhatian terhadap persoalan-persoalan politik jadi kurang tergarap. Namun, dalam tahap interaksi maka staf struktur partai dan personil anggotanya

harus

melakukan

kontak

dengan

masyarakat

dan

menyampaikan pemikiran, pendapat, dan hukum yang berkenaan dengan segala peristiwa yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. (3) Pada tahap pengkaderan Hizbut Tahrir menjelaskan konsep-konsep meraih kekuasaan, namun itu hanya sebatas menyampaikan konsepkonsep tersebut. Pada tahap interaksi maka tujuan yang ingin dicapai Hizbut Tahrir adalah meraih kekuasaan secara riil dengan diserahkan sendiri pada tangan umat, karena Hizbut Tahrir memahami kekuasaan diraih dan diterima dari tangan umat. 92 2) Mencari pertolongan (Thalabun Nushrah) Proses mencari pertolongan dilakukan Hizbut Tahrir dilakukan dengan 2 tujuan, yaitu : pertama, untuk meminta perlindungan (proteksi) agar dapat

92

Ibid. hal. 722.


menjalankan aktivitas dakwah dengan aman. Kedua, untuk sampai pada kekuasaan guna menegakkan khilafah dan mengembalikan pemerintahan sesuai hukum Islam. Pencarian pertolongan dilakukan dari jamaah secara riil, atau dari individu yang mewakili jamaah, dan keberadaan jamaah tersebut diprediksi mampu menolong dan membela dakwah Hizbut Tahrir. 93 Orang yang ditugaskan oleh Hizbut Tahrir untuk melakukan tugas ini tidak lebih dari hitungan jari, yaknin hanya beberapa anggota Hizbut Tahrir dari setiap wilayah. Hal ini dilakukan karena Hizbut Tahrir menganggap mencari pertolongan bukan sebagai aktivitas dan tujuan Hizbut Tahrir, namun menjadikannya sebagai bagian aktivitasnya, sehingga tidak seluruh anggota Hizbut Tahrir dibebankan tugas ini. 94 Pencarian pertolongan ditujukan kepada setiap jamaah yang diprediksi memiliki kekuatan dan kemampuan. Maka hibut tahrir menujukannya kepada jamaah yang berbentuk negara yang merdeka, kabilah, duta besar, delegasi perundingan, utusan konferensi, dengan catatan negara tersebut tidak berada pengaruh negara kafir. 95 Selain itu juga ditujukan kepada kelompok perwira yang berpengaruh dalam tentara atau pasukan, pemimpin yang berpengaruh di kota atau daerah, dan tokoh dari sebuah jamaah yang kuat. 96

93

Ibid. hal. 729. Ibid. hal. 730. 95 Ibid. hal. 734. 96 Ibid. 94


Pada tahap ini Hizbut Tahrir melakukan permintaan kepada pihak yang dapat dipercaya dapat memberikan pertolongan (ahlun nushrah), agar melakukan sesuatu atau perbuatan, dan memberikan berbagai arahan dan bimbingan kepada mereka. 3) Penyerahan kekuasaan dan pendirian negara Metode ini dilaksanakan ketika Hizbut Tahrir telah menemukan dan menentukan wilayah yang tepat untuk penyerahan kekuasaan atau pendirian negara. Wilayah tersebut disebut dengan titik sentral (nuqthatul irtikaz). Ciri ciri wilayah yang bisa disebut titik sentral tersebut adalah terbentuknya opini umum terhadap Hizbut Tahrir, kuantitas dan kualitas anggota dan pendukung telah mencukupi, kekuatan materi (sarana dan prasarana) telah memadai. Maka desa ataupun kota manapun ketika di tempat tersebut telah terbentuk opini umum yang diinginkan Hizbut Tahrir, dan telah mendapat jaminan dukungan dari negerinegeri lain, maka Hizbut Tahrir akan mendirikan negara di desa atau kota tersebut apapun kondisinya selama dukungan dari negeri-negeri yang lain dapat dijamin dan dipastikan. 97

97

Ibid. hal. 750.


bab ii konsep politik pembangunan hizbut tahrir indonesia - USU

Recommend Documents