BAB II TINJAUAN PUSTAKA
2.1
Pengertian Sampah Sampah didefinisikan sebagai semua bentuk limbah berbentuk padat yang
berasal dari kegiatan manusia dan hewan kemudian dibuang karena tidak bermanfaat atau keberadaannya tidak diinginkan lagi. (Tchobanoglus, 1993) Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, definisi sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat. Kemudian dalam Peraturan Pemerintah No.81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dijelaskan lagi tentang definisi sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan/atau fasilitas lainnya. Soemirat (2009), menyatakan bahwa kuantitas dan kualitas sampah sangat dipengaruhi oleh berbagai kegiatan dan taraf hidup masyarakat. Beberapa faktor penting yang mempengaruhi sampah antara lain: a. Jumlah penduduk. Bahwa dengan semakin banyak penduduk, maka akan semakin banyak pula sampah yang dihasilkan oleh penduduk. b. Keadaan sosial ekonomi. Semakin tinggi keadaan sosial ekonomi masyarakat, semakin banyak pula jumlah per kapita sampah yang dibuang tiap harinya. Kualitas sampahnyapun semakin banyak yang bersifat non organik atau tidak dapat membusuk. Perubahan kualitas sampah ini, tergantung pada bahan yang tersedia, peraturan yang berlaku serta kesadaran masyarakat akan persoalan persampahan. c. Kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi akan menambah jumlah maupun kualitas sampah, karena pemakaian bahan baku yang semakin beragam, cara
12
pengepakan
dan
produk
manufaktur
yang
semakin
beragam
dapat
mempengaruhi jumlah dan jenis sampahnya.
2.2
Pengelolaan Sampah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan
Sampah, pengelolaan sampah didefinisikan sebagai kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan sampah dan penanganan sampah. Kegiatan pengurangan sampah meliputi: a. Pembatasan timbulan sampah; b. Pendauran ulang sampah; c. Pemanfaatan kembali sampah. Sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi: a. Pemilahan dalam bentuk pengelompokan dan pemisahan sampah sesuai dengan jenis, jumlah, dan/atau sifat sampah; b. pengumpulan dalam bentuk pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah terpadu; c. pengangkutan dalam bentuk membawa sampah dari sumber dan/atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir; d. pengolahan dalam bentuk mengubah karakteristik, komposisi, dan jumlah sampah; dan/atau e. pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
Dalam Peraturan Pemerintah No.81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga dikatakan bahwa setiap orang wajib melakukan pengurangan sampah dan penanganan sampah. Selain perorangan, produsen juga wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan cara:
13
a. Menyusun rencana dan/atau program pembatsan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha atau kegiatannya. b. Menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.
Menurut Dirjen Cipta Karya (2006), pengelolaan sampah dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu: 1. Penanganan Setempat Penanganan setempat dimaksudkan penanganan yang dilaksanakan sendiri oleh penghasil sampah dengan menanam dalam galian tanah pekarangannya atau dengan cara lain yang masih dapat dibenarkan. Hal ini dimungkinkan bila daya dukung lingkungan masih cukup tinggi misalnya tersedianya lahan, kepadatan penduduk yang rendah, dan lain-lain. 2. Pengelolaan Terpusat Pengelolaan persampahan secara terpusat adalah suatu proses atau kegiatan penanganan sampah yang terkoordinir untuk melayani suatu wilayah / kota. Pengelolaan sampah secara terpusat mempunyai kompleksitas yang besar karena cakupan berbagai aspek yang terkait.
Aspek – aspek tersebut
dikelompokkan dalam 5 aspek utama, yakni aspek institusi, hukum, teknis operasional, pembiayaan dan retribusi serta aspek peranserta masyarakat
2.3
Aspek Pengelolaan Sampah Berdasarkan
Direktorat
Pengembangan
Penyehatan
Lingkungan
Permukiman Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum (2011) aspek pengelolaan sampah perkotaan terdiri atas 5 aspek yaitu: 1.
Aspek teknis operasional,
2.
Aspek kelembagaan
3.
Aspek hukum
4.
Aspek pembiayaan
5.
Aspek peranserta masyarakat
14
Aspek Teknis Operasional
Aspek Peran Serta Masyarakat
Aspek Organisasi Pengelolaan Sampah
Aspek Pembiayaan
Aspek Hukum dan Peraturan
Gambar 2.1 Aspek Pengelolaan Sampah (Sumber: Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, 2011)
2.3.1 Aspek Teknis Operasional 1)
Komposisi Sampah Komposisi sampah sangat menentukan sistem penanganan yang dapat
dilakuan terhadap sampah. Komposisi menentukan jenis dan kapasitas peralatan, sistem, dan program penanganannya. Komposisi sampah adalah setiap komponen sampah yang membentuk suatu kesatuan, dalam prosentase (%). Komposisi sampah berbeda-beda berdasarkan sumber sampah, karakteristik perilaku masyarakat serta kondisi ekonomi yang berbeda dan proses penanganan sampah di sumber sampah. Pada tabel 2.1 dapat dilihat komposisi sampah berdasarkan sumber sampah dan komposisi sampah dari masing-masing sumbernya.
15
No
Tabel 2.1 Beberapa Contoh Sumber dan Komposisi Sampah Sumber Sampah Komposisi Sampah
1
Kantor
Kertas karton plastik cartridge printer bekas sampah makanan
2
Rumah Sakit
Kertas kapas bekas plastik (pembungkus spuit, spuit bekas) kaca (botol obat, pecahan kaca) logam (jarum spuit) perban bekas potongan jaringan tubuh sisa-sisa obat sampah makanan
3
Pasar
sampah organik mudah membusuk plastik kertas / karton, karet, kain kayu pengemas
4
Rumah Makan
sampah makanan kertas pembungkus plastik pembungkus
5
Lapangan Olahraga
Kertas plastik sampah makanan potongan rumput
16
Tabel 2.1 Beberapa Contoh Sumber dan Komposisi Sampah (lanjutan) 6 Lapangan Terbuka ranting/daun kering potongan rumput 7
Jalan dan Lapangan
Kertas plastik daun kering
8
Rumah Tangga
sampah makanan kertas / karton plastik, logam kain daun, ranting
9
Pembangunan
pecahan bata
Gedung
pecahan beton pecahan genting kayu kertas plastik Sumber : (Dirjen Cipta Karya, 2011)
Selain itu, komposisi sampah akan berbeda untuk setiap kota atau negara, tergantung kondisi ekonomi suatu kota atau negara yang bersangkutan. Pada umumnya makin tinggi tingkat perekonomian suatu kota atau negara, komposisi organik akan makin menurun dan komposisi non organik (kertas, plastik) akan meningkat. Komposisi juga akan mempengaruhi pola penanganan sampah terutama penanganan pada sumber sampah. Sebagai contoh jika sampah mengandung banyak bahan organik pada pengelolaan pada sumber sampah akan lebih mudah jika dilakukan pemisahan sampah organik dan anorganik serta adanya proses pengomposan yang sederhana. (Dirjen Cipta Karya, 2011)
17
2)
Karakteristik Sampah Karakteristik sampah secara umum dibedakan atas : 1. Karakteristik fisik - Kandungan kadar air - Spesific Weight / Berat Jenis (berat/volume; kg/liter, lb/ft3) - Ukuran partikel dan distribusi partikel - Field Capacity, didefinisikan sebagai jumlah total air yang dapat ditahan oleh sampah secara gravitasi - Permeabilitas sampah, sangat penting untuk mengetahui pergerakan cairan dan gas dalam landfill. 2. Karakteristik kimiawi - Proximate
Analysis:
Analisis
terhadap
kelembaban
sampah,
kandungan volatile di dalam sampah, fixed carbon, dan ash di dalam sampah. - Fusing point of ash: Temperatur dimana bisa terbakar sebagai abu (clinker) suhu diatas 1000oC - Ultimate Analysis: Analisis terhadap unsur-unsur kimia penyusun sampah. Sampah mengandung komponen karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, sulfur, dan ash. Analisis ini sangat menentukan sistem pengolahan sampah yang efektif digunakan untuk memusnahkan sampah. - Energy content (Btu/lb): Analisis kandungan energi dalam sampah. Sampah mengandung unsur karbon yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi. Beberapa jenis sampah yang mempunyai nilai kalor tinggi seperti kayu, serbuk gergaji dan lainnya dapat digunakan sebagai sumber energi. Bomb calorimeter dapat digunakan untuk menentukan nilai kalor dari masing-masing komponen sampah. 3. Karakteristik biologi Biodegradability adalah kemampuan sampah untuk diuraikan dengan memanfaatkan aktivitas mikroorganisme. Produksi bau pada proses penguraian
sampah
oleh
mikroorganisme.
Bau
timbul
akibat
18
pembentukan asam-asam organik rantai pendek, merkaptan, dan H2S. (Dirjen Cipta Karya, 2011) 3) Sumber Sampah Sumber sampah sebagaimana dijelaskan dalam UU No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah terdiri atas: a. Sampah rumah tangga: sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga, tidak termasuk tinja dan sampah spesifik b. Sampah sejenis sampah rumah tangga: sampah yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya. c. Sampah spesifik: - Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun - Sampah yang mengandung limbah bahan berbahaya dan beracun - Sampah yang timbul akibat bencana - Bongkaran bangunan - Sampah yang secara teknologi belum dapat diolah - Sampah yang timbul secara tidak periodik.
Ada beberapa kategori sumber sampah yang dapat digunakan sebagai acuan klasifikasi sumber sampah, yaitu: 1) Sumber sampah yang berasal dari daerah perumahan Sumber sampah didaerah perumahan dibagi atas : 1. Perumahan masyarakat berpenghasilan tinggi (High income) 2. Perumahan masyarakat berpenghasilan menengah (Middle income) 3. Perumahan masyarakat berpenghasilan rendah / daerah kumuh (Low income / slum area) 2) Daerah komersial Daerah komersial umumnya didominasi oleh kawasan perniagaan, hiburan dan lain-lain. Yang termasuk kategori komersial adalah pasar pertokoan hotel restauran bioskop salon kecantikan, industri dan lain-lain.
19
3) Fasilitas umum Fasilitas umum merupakan sarana / prasarana perkotaan yang dipergunakan untuk kepentingan umum. Yang termasuk dalam kategori fasilitas umum ini adalah perkantoran, sekolah, rumah sakit, apotik, gedung olah raga, museum, taman, jalan, saluran / sungai dan lain-lain. 4) Fasilitas sosial Fasilitas sosial merupakan sarana prasarana perkotaan yang digunakan untuk kepentingan sosial atau bersifat sosial. Fasilitas sosial ini meliputi panti-panti sosial (rumah jompo, panti asuhan) dan tempat-tempat ibadah (masjid, gereja pura, dan lain-lain). 5) Sumber lain Dari klasifikasi sumber-sumber sampah tersebut, dapat dikembangkan lagi jenis sumber-sumber sampah yang lain sesuai dengan kondisi kotanya atau peruntukan tata guna lahannya. Sebagai contoh sampah yang berasal dari tempat pemotongan hewan atau limbah pertanian ataupun buangan dari instalasi pengolahan air limbah (sludge), dengan catatan bahwa sampah atau limbah tersebut adalah bersifat padat dan bukan kategori sampah B3.
Klasifikasi kategori sumber sampah tersebut pada dasarnya juga dapat menggambarkan klasifikasi tingkat perekonomian yang dapat digunakan untuk menilai tingkat kemampuan masyarakat dalam membayar retribusi sampah dan menentukan pola subsidi silang.
2.3.2 Aspek Kelembagaan Kelembagaan berasal dari kata lembaga yang berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti badan (organisasi) yg tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha. Menurut Ruttan dan Hayami (1984) dalam Utami (2011), kelembagaan berarti aturan dalam organisasi atau
20
kelompok masyarakat untuk membantu anggotanya agar dapat berinteraksi satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Lembaga dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu lembaga formal dan lembaga non-formal (http://organisasi.org). Lembaga formal adalah kumpulan dua orang atau lebih yang memiliki hubungan kerja rasional dan mempunyai tujuan bersama, biasanya mempunyai struktur organisasi yang jelas, contohnya perseroan terbatas, sekolah, partai politik, badan pemerintah, dan sebagainya. Lembaga non-formal adalah kumpulan dua orang atau lebih yang mempunyai tujuan bersama dan biasanya hanya memiliki ketua saja, contohnya arisan ibuibu RT, belajar bersama, dan sebagainya. Lembaga formal memiliki struktur yang menjelaskan hubungan- hubungan otoritas, kekuasaan, akuntabilitas dan tanggung jawab serta bagaimana bentuk saluran komunikasi berlangsung dengan tugas-tugas bagi masing-masing anggotanya. Lembaga formal bersifat terencana dan tahan lama karena ditekankan pada aturan sehingga tidak fleksibel. Pada lembaga non-formal, biasanya sulit untuk menentukan waktu nyata seseorang menjadi anggota organisasi, bahkan tujuan dari organisasi tidak terspesifikasi dengan jelas, lembaga non-formal dapat dialihkan menjadi lembaga formal apabila kegiatan dan hubungan
yang
terjadi di dalamnya dilakukan secara
terstruktur atau memiliki struktur organisasi yang lengkap dan terumuskan. Menurut Scott (2001) dalam Saraswati (2007), institusi atau lembaga memiliki tiga pilar yaitu sistem regulasi, sistem norma dan sistem kultur kognitif. Pilar regulatif bermakna institusi menjaga dan mengatur perilaku. Proses regulasi meliputi penetapan peraturan, pemeriksaan, penentuan sanksi dalam rangka mempengaruhi perilaku di masa datang. Pilar normatif terdiri atas nilai dan norma serta meliputi dimensi ketentuan (prescriptive), penilaian (evaluative) dan kewajiban (obligatory) dalam kehidupan sosial. Pilar kultur kognitif dari institusi adalah dengan menjembatani antara dunia luar dari stimulus dan respons dari individu. Bentuk resmi suatu lembaga yaitu lembaga garis (line organization, military organization); lembaga garis dan staf (line and staff organization); lembaga fungsi (functional organization). Lembaga garis bertanggungjawab pada satu
21
atasan dan bertanggung jawab penuh pada tugasnya. Lembaga garis dan staf wajib melaporkan laporan kegiatan pada satu atasan, pemberian nasehat dari beberapa atasan kepada satu atasan yang lebih tinggi dan lembaga fungsi bertanggungjawab kepada lebih dari satu atasan yang sesuai dengan spesialisasi masing- masing. (Susanto, 1989 dalam Utami, 2011) Menurut Wiryanto (1986) dalam Utami (2011), ada tiga jenis dasar dari lembaga yaitu: Lembaga Sistem Otoriter, terdapat dua tingkatan kedudukan, atasan dan bawahan. Atasan bertugas untuk membina dan menguasai yang lain, suka maupun tidak suka, biasanya ditentukan oleh keturunan, kekayaan, umur, pendidikan, kedudukan/kemampuan, hal ini menyebabkan atasan memutuskan segala sesuatu sendiri; Lembaga Sistem Demokrasi, semua anggota memiliki hak dan kewajiban yang sama dan seimbang, pemimpin berfungsi sebagai yang satu dari yang sama; Lembaga Sistem “Biarkan Saja” (claissez faire) semua anggota sama tingkat kedudukan dan fungsi sehingga menyebabkan pemimpin tidak memiliki arti dan tidak mempunyai fungsi. Dikaitkan dengan lingkungan, menurut Muller-Glode (1994) dalam Saraswati (2007), kelembagaan lingkungan (environmental institution) merupakan norma dan nilai sosial, kerangka politis, program-program lingkungan, pola perilaku dan komunikasi serta pergerakan sosial yang memberntuk interaksi sosial dari individu-individu yang menyusun organisasi dan kelompok secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi peraturan yang mengatur sumberdaya alam. Berdasarkan Dirjen Cipta Karya (2011), beberapa kondisi pengelolaan sampah perkotaan yang berkaitan dengan aspek institusi atau kelembagaan adalah sebagai berikut: 1. Sebagian besar institusi pengelola adalah berbentuk dinas, suku dinas, seksi, sub seksi dimana belum ada pemisahan antara operator dan regulator 2. Struktur organisasi yang ada belum ditunjang dengan kapasitas (jumlah dan kualitas SDM) yang memadai sesuai dengan kewenangannya 3. Tata laksana kerja belum jelas antara bagian administrasi dan pelaksana teknis lapangan, termasuk kewenangan penarikan retribusi serta pengalokasian anggaran untuk pendanaan invesrasi
22
4. Kurangnya koordinasi dan kerjasama antara instansi terkait yang ada di lapangan
Kelembagaan yang diharapkan dalam pengelolaan sampah adalah kelembagaan yang sesuai dengan amanat PP 38/2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, PP 41/2007 tentang Pemerintahan Daerah, PP 23/2004 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, serta Permendagri 61/2009 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Perangkat peraturan tersebut di atas digunakan sebagai dasar untuk menngkatkan kelembagaan pengelolaan sampah, antara lain: 1. Memisahkan regulator dan operator pengelola sampah, misalnya membentuk UPTD atau kerjasama dengan swasta sebagai operator 2. Peningkatan kualitas SDM melalui training dan rekruitmen SDM untuk jangka panjang sesuai dengan kualifikasi bidang keahlian persampahan/manajemen karena struktur organisasi mencerminkan tugas dan tanggungjawab yang jelas dalam kegiatan-kegiatan penanganan sampaj yang harus senantiasa ditunjang dengan kapasitas serta kualitas SDM yang memadai. (Dirjen Cipta Karya, 2011)
2.3.3 Aspek Pembiayaan Menurut Dirjen Cipta Karya (2011), beberapa kondisi yang berkaitan dengan aspek pembiayaan pengelolaan sampah perkotaan adalah sebagai berikut: 1. Keterbatasan biaya, termasuk sumber pendanaan untuk investasi dan operasi atau pemeliharaan mengakibatkan pelayanan pengelolaan sampah yang tidak optimal 2. Belum adanya paradigma pemda bahwa pengelolaan sampah adalah suatu sumberdaya 3. Belum terciptanya iklim yang kondusif untuk kerja sama dengan swasta (berdasarkan Perpres No.13 Tahun 2010 tentang Kerjasama antara Pemerintah dan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur)
23
4. Tarif/retribusi sampah belum didasarkan pada perhitungan dan pendataan (klasifikasi wajib retribusi) yang memadai dan realisasi penarikan retribusi masih rendah (rata-rata nasional=20%)
Pembiayaan yang diharapkan dalam pengelolaan sampah adalah sebagai berikut: 1. Investasi yang lebih memadai yang didasarkan pada kebutuhan dan peningkatan sarana prasarana, kapasitas SDM serta kampanye dan edukasi bidang persampahan 2. Biaya operasi pengoperasian
dan pemeliharaan sarana
prasarana
yang mencukupi persampahan
yang
untuk
kebutuhan
penghitungannya
didasarkan pada kebutuhan alternatif pengoperasian seluruh kegiatan penanganan sampah dari sumber sampai TPA untuk jangka panjang 3. Tarif/retribusi yang disusun berdasarkan struktur/klasifikasi wajib retribusi (cross subsidi), kemampuan daerah, kemampuan masyarakat yang dapat mencukupi kebutuhan operasional pengelolaan sampah (mengarah pada pola cost recovery) 4. Penerapan pola insentif dan disinsentif bagi para pelaku yang terlibat dalam pengelolaan persampahan 5. Pendapatan dari penarikan tarif retribusi harus terkoordinasi dan tercatat baik dan transparan serta diinvestasikan kembali untuk kepentingan pengelolaan sampah (Dirjen Cipta Karya, 2011)
2.3.4 Aspek Peraturan Menurut Dirjen Cipta Karya (2011), beberapa kondisi yang terkait dengan aspek peraturan pengelolaan sampah perkotaan adalah sebagai berikut: 1. Beberapa daerah belum memilik perda terkait institusi, retribusi dan ketentuan penanganan persampahan 2. Kurangnya sosialisasi dan penyuluhan mengenai perda persampahan 3. Belum adanya penerapan sanksi atas pelanggaran bidang persampahan
24
Hukum dan peraturan yang diharapkan dalam pengelolaan sampah adalah sebagai berikut: 1. Pemerintah daerah memiliki perda yang terdiri dari perda pembentukan institusi, perda ketentuan penanganan persampahan dan perda retribusi, dimana substansi
materi
perda
harus
cukup
menyeluruh,
tegas
dan
dapat
diimplementasikan untuk jangka panjang (20 tahun) 2. Penerapan perda tersebut perlu didahului dengan sosialisasi, uji coba di kawasan tertentu dan penerapan secara menyeluruh. Selain itu juga diperlukan kesiapan aparat dari mulai kepolisian, kejaksaan dan kehakiman untuk penerapan sanksi atas pelanggaran yang terjadi
Indonesia memiliki undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan menteri sebagai regulasi di tingkat nasional yang kemudian dirinci lagi dalam rangka implementasi di masing-masing daerah dan diatur dalam peraturan daerah. Berikut adalah beberapa regulasi terkait dengan pengelolaan sampah: 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah. Undangundang ini mengatur tentang tugas dan wewenang pemerintah mulai dari tingkat pusat hingga daerah, hak dan kewajiban masyarakat, perizinan dan penyelenggaraan pengelolaan sampah, pembiayaan dan kompensasi, kerjasama dan
kemitraan,
serta
peran
serta
masyarakat
terhadap
pengelolaan
persampahan. 2. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 Tahun 2006 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan. Peraturan ini membahas tentang isu, permasalahan serta tantangan pengelolaan persampahan dan mengatur strategi serta kebijakan dalam mengelola sampah. 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan
Sampah.
Permen
Dalam
Negeri
ini
mengatur
tentang
implementasi pengelolaan sampah, retribusi, kompensasi, peran masyarakat, pengawasan dan pembinaan, pelaporan, serta pembiayaan pengelolaan sampah.
25
4. SNI 19-2454-2002 tentang Tata Cara Teknik Operasional Pengelolaan Sampah Perkotaan. Standar ini membahas tentang persyaratan teknis pengelolaan sampah kota serta teknik operasional pengelolaan sampah. 5. SNI 3242-2008 tentang Pengelolaan Sampah di Pemukiman. Standar ini mengatur tentang pengelolaan sampah di pemukiman dangan perubahan sebagian pada penerapan 3R mulai dari sumber sampai TPS.
2.3.5 Aspek Peranserta Masyarakat Kata peranserta memiliki arti yang sama dengan partisipasi. (KBBI Online, 2016). Sebagian pakar mendefinisikan partisipasi sebagai keterlibatan mental dan emosional seseorang dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk ikut serta menyumbangkan kemampuan dalam mencapai tujuan kelompok tersebut. Sedangkan Mubyarto (1988) dalam Suparjan, et.al (2003) mendefinisikan partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti harus mengorbankan kepentingan diri sendiri. Oakley dan Marsden (1987) dalam Mathbor (2008) mendefinisikan partisipasi masyarakat sebagai proses dimana individu, keluarga, atau masyarakat bertanggung jawab untuk kesejahteraan mereka sendiri dan mengembangkan kapasitas untuk memberikan kontribusi pada pengembangan diri mereka sendiri dan masyarakat. Adisasmita (2006) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/proyek pembangunan yang dikerjakan oleh masyarakat lokal. Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan merupakan aktualisasi dari kesediaan dan kemampuan anggota masyarakat untuk turut berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program yang dilaksanakan. Menurut Diana Conyers (1954) dalam Suparjan et.al (2003), ada 3 (tiga) alasan utama mengapa partisipasi masyarakat mempunyai sifat penting:
26
1. Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya proyek-proyek akan gagal. 2. Masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya. 3. Adanya pandangan bahwa merupakan suatu hak demokrasi jika masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat. Lebih lanjut dikatakan oleh Suparjan et.al (2003), partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan sebuah program pembangunan mutlak diperlukan karena masyarakatlah yang pada akhirnya akan melaksanakan program tersebut. Adanya pelibatan masyarakat memungkinkan mereka mempunyai rasa tanggung jawab dan rasa memiliki terhadap keberlanjutan suatu program kegiatan. Dengan pendekatan partisipatif, diharapkan partisipasi, potensi dan kreativitas masyarakat dapat lebih tergali. Cohen dan Uphoff (1977) membagi partisipasi dalam empat jenis partisipasi yaitu: 1. Participation in decision making atau partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama. Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. 2. Participation in implementation atau partisipasi dalam pelaksanaan. Meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan. 3. Participation in benefits atau partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi
27
kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program. 4. Participation in evaluation atau partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan pogram yang sudah direncanakan sebelumnya. Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya.
Arnstein (1969) mengemukakan sebuah teori The Ladder of Citizen Participation (Tangga Partisipasi Publik) atau yang populer dengan The Arnstein’s Ladder (Tangga Arnstein) yang terdiri atas delapan anak tangga dan dibagi menjadi tiga bagian. Bagian kesatu, Nonparticipation (Tidak ada partisipasi) yang berjenjang dari Manipulation dan Therapy. Pada bagian ini, otoritas yang berkuasa sengaja menghapus segala bentuk partisipasi publik. Bagian kedua, Tokenism (Delusif) yang memiliki rentang dari Informing, Consultation dan Placation. Dalam Tokenism, otoritas
yang berkuasa
menciptakan citra, tidak lagi menghalangi partisipasi publik. Kenyataannya berbeda. Benar partisipasi publik dibiarkan, namun mereka mengabaikannya. Mereka tetap mengeksekusi rencananya semula. Bagian ketiga adalah Citizen Power (Publik Berdaya) yang terdiri atas Partnership, Delegated Power dan Citizen Control. Saat partisipasi publik telah mencapai Citizen Power, maka otoritas yang berkuasa benar-benar mendahulukan peran serta publik dalam berbagai hal.
28
Gambar 2.2. Teori Tangga Partisipasi (Arnstein, 1969)
Menurut Dirjen Cipta Karya (2011), beberapa kondisi yang berkaitan dengan aspek peranserta masyarakat dalam pengelolaan sampah adalah: 1. Kesadaran masyarakat terhadap penanganan sampah masih rendah 2. Masyarakat belum terinformasikan dengan baik tentang berbagai peraturan, pedoman, SOP yang ada dalam pengelolaan sampah 3. Kurang mengikutsertakan masyarakat dalam proses pengelolaan sampah 4. Masyarakat belum menganggap sampah sebagai suatu sumberdaya
Komunikasi yang ada perlu dibangun secara terus menerus antara pemerintah daaerah dengan masyarakat dan di antara masyarakat itu sendiri terkait dengan masalah kebijakan ataupun masalah bimbingan teknis. Masyarakat dapat berperan serta dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah
29
sejenis sampah rumah tangga yang diselenggarakan oleh pemerintah dan atau pemerintah daerah. Peranserta masyarakat yang diharapkan dalam pengelolaan sampah adalah sebagai berikut: 1. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah melalui kampanye, sosialisasi dan edukasi bidang persampahan 2. Mensosialisasikan dan menyebarluaskan NSPK (Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria) persampahan yang ada 3. Perlu dibentuk forum komunikasi sebagai media antara masyarakat dan pemerintah daerah.
2.4
Pengelolaan Sampah dengan 3R Tata cara pengelolaan sampah di permukiman diatur dalam revisi SNI 03-
3242-1994 dengan diterapkannya 3R mulai dari kegiatan di sumber sampah sampai dengan Tempat Penampungan Sementara (TPS). Penerapan 3R (reduce, reuse dan recycle) di sumber sampah dilakukan dengan melibatkan masyarakat untuk ikut serta mengelola sampah mulai dari pemilahan sampah organik dan anorganik serta mengolah sampah organik dengan menggunakan komposter rumah tangga. Sedangkan di TPS dilakukan dengan melibatkan pengelola yang berasal dari masyarakat setempat untuk melakukan pendaur ulangan sampah anorganik dan pengomposan skala lingkungan. Penanganan sampah 3R adalah konsep penanganan sampah dengan cara reduce / mengurangi (R1), reuse/menggunakan kembali (R2), dan recycle/ mendaur ulang sampah (R3) mulai dari sumbernya (Dit, Bintek DJCK, 1999). Penanganan sampah 3R sangat penting untuk dilaksanakan dalam rangka pengelolaan sampah padat perkotaan yang efisien dan efektif sehingga diharapkan dapat mengurangi biaya pengelolaan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan perhitungan di atas kertas, bila sampah kota dapat ditangani melalui konsep 3R, maka sampah yang sampai yang akan sampai di TPA hanya 20% saja. Hal itu berarti akan sangat mengurangi biaya pengangkutan dan
30
pembuangan akhir. Penanganan sampah 3-R akan lebih baik lagi bila dipadukan dengan siklus produksi dari suatu barang yang akan dikonsumsi.
SAMPAH 100 %
Sampah Organik 70%
Pemanfaatan Lain 2%
Pengomposan 38%
Sampah Anorganik 28%
Residu 30%
Residu 8%
B3 2%
Daur-ulang 20%
Pembakaran Residu 4%
25% 10%
5%
Residu 2,5% TPA
Gambar 2.3 Potensi 3R Dalam Pengelolaan Sampah (Sumber: Dirjen Cipta Karya, 2006) Langkah-langkah pengerjaan penanganan sampah 3R dapat disesuaikan dengan sumber penghasil sampah, seperti daerah perumahan, fasilitas sosial, fasilitas umum, dan daerah komersial. Tabel 2.2, 2.3, dan 2.4 berikut menjelaskan tentang upaya penanganan sampah 3-R di beberapa sumber sampah.
31
Tabel 2.2 Upaya 3R di Daerah Perumahan dan Fasilitas Sosial Penanganan 3R
Cara Pengerjaan
R-1
R-2
R-3
Hindari pemakaian dan pembelian produk yang menghasilkan sampah dalam jumlah besar Gunakan produk yang dapat diisi ulang Kurangi penggunaan bahan sekali pakai Jual atau berikan sampah yang telah terpilah kepada pihak yang memerlukan. Gunakan kembali wadah/kemasan untuk fungsi yang sama atau fungsi lainnya Gunakan wadah/kantong yang dapat digunakan berulang-ulang. Gunakan baterai yang dapat diisi kembali. Pilih produk dan kemasan yang dapat didaur-ulang dan mudah terurai Lakukan penanganan untuk sampah organik menjadi kompos dengan berbagai cara yang telah ada (sesuai ketentuan) atau manfaatkan sesuai dengan kreatifitas masing-masing. Lakukan penanganan sampah anorganik menjadi barang yang bermanfaat. (Sumber: Dirjen Cipta Karya, 2006)
Tabel 2.3 Upaya 3R di Fasilitas Umum
Penanganan 3R
R-1
Cara Pengerjaan
R-2
R-3
Gunakan kedua sisi kertas untuk penulisan dan fotokopi. Gunakan alat tulis yang dapat diisi kembali. Sediakan jaringan informasi dengan komputer (tanpa kertas) Maksimumkan penggunaan alat-alat penyimpan elektronik yang dapat dihapus dan ditulis kembali. Khusus untuk rumah sakit, gunakan insinerator untuk sampah medis. Gunakan produk yang dapat diisi ulang. Kurangi penggunaan bahan sekali pakai. Gunakan alat kantor yang dapat digunakan berulang-ulang. Gunakan peralatan penyimpan elektronik yang dapat dihapus dan ditulis kembali. Olah sampah kertas menjadi kertas kembali. Olah sampah organik menjadi kompos. (Sumber: Dirjen Cipta Karya, 2006)
32
Tabel 2.4 Upaya 3R di Daerah Komersial (Pasar, Pertokoan, Restoran, Hotel)
Penanganan 3R
Cara Pengerjaan
R-1
R-2 R-3
2.5
Berikan insentif oleh produsen bagi pembeli yang mengembalikan kemasan yang dapat digunakan kembali. Berikan tambahan biaya bagi pembeli yang meminta kemasan/bungkusan untuk produk yang dibelinya. Memberikan kemasan/bungkusan hanya pada produk yang benarbenar memerlukannya. Sediakan produk yang kemasannya tidak menghasilkan sampah dalam jumlah besar. Kenakan biaya tambahan untuk permintaan kantong plastik belanjaan. Jual atau berikan sampah yang telah terpilah kepada yang memerlukannya. Gunakan kembali sampah yang masih dapat dimanfaatkan untuk produk lain, seperti pakan ternak. Berikan insentif bagi konsumen yang membawa wadah sendiri, atau wadah belanjaan yang diproduksi oleh swalayan yang bersangkutan sebagai bukti pelanggan setia. Sediakan perlengkapan untuk pengisian kembali produk umum isi ulang (minyak, minuman ringan). Jual produk-produk hasil daur-ulang sampah dengan lebih menarik. Berilah insentif kepada masyarakat yang membeli barang hasil daurulang sampah. Olah kembali buangan dari proses yang dilakukan sehingga bermanfaat bagi proses lainnya, Lakukan penanganan sampah organik menjadi kompos atau memanfaatkannya sesuai dengan kebutuhan. Lakukan penanganan sampah anorganik. (Sumber: Dirjen Cipta Karya, 2006)
Bank Sampah Definisi Bank Sampah menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup RI
Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse dan Recycle Melalui Bank Sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi. Sedangkan menurut Yayasan Unilever Indonesia, 2013, definisi bank sampah adalah suatu sistem pengelolaan sampah kering seara kolektif yang mendorong masyarakat untuk berperan serta aktif di dalamnya. Sistem ini akan menampung,
33
memilah dan menyalurkan sampah bernilai ekonomi pada pasar sehingga masyarakat mendapat keuntungan ekonomi dari menabung sampah. Kegiatan 3R yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah beserta Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga sampai saat ini masih menghadapi kendala utama, yaitu rendahnya kesadaran masyarakat untuk memilah sampah. Salah satu solusi untuk mengatasi masalah tersebut yaitu melalui pengembangan Bank Sampah yang merupakan kegiatan bersifat social engineering yang mengajarkan masyarakat untuk memilah sampah serta menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pengolahan sampah secara bijak dan pada gilirannya akan mengurangi sampah yang diangkut ke TPA. Bank sampah adalah salah satu strategi penerapan 3R (reduce, reuse dan recycle) dalam pengelolaan sampah pada sumbernya di tingkat masyarakat. Pelaksanaan bank sampah pada prinsipnya adalah salah satu rekayasa sosial untuk mengajak masyarakat memilah sampah. Dengan menukarkan sampah dengan uang atau barang berharga yang dapat ditabung, masyarakat akhirnya terdidik untuk menghargai sampah sehingga mereka mau memilah sampah (Dirjen Cipta Karya, 2011). Selain itu, pelaksanaan bank sampah juga memiliki potensi ekonomi kerakyatan yang cukup besar. Pelaksanaan bank sampah dapat memberikan output nyata bagi masyarakat berupa kesempatan kerja dalam melaksanakan manajemen operasi bank sampah dan investasi dalam bentuk tabungan. Munculnya bank sampah dapat menjadi momentum awal dalam membina kesadaran masyarakat. Pembangunan bank sampah sebenarnya tidak dapat berdiri sendiri tetapi harus disertai integrasi dengan gerakan 3R secara menyeluruh di kalangan masyarakat. Hal ini perlu dilakukan agar manfaat langsung yang dirasakan masyarakat tidak hanya kuatnya ekonomi kerakyatan tetapi juga pembangunan lingkungan yang hijau dan bersih sehingga dapat menciptakan masyarakat yang sehat (Dirjen Cipta Karya, 2011)
34
Dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, peran Bank Sampah menjadi penting karena PP tersebut mewajibkan produsen melakukan kegiatan 3R dengan cara menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin, menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang dan diguna ulang dan/atau menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang dan diguna ulang. Bank Sampah dapat berperan sebagai dropping point bagi produsen untuk produk dan kemasan produk yang masa pakainya telah usai. Sehingga sebagian tanggung jawab pemerintah dalam pengelolaan sampah juga menjadi tanggungjawab pelaku usaha. Dengan menerapkan pola ini diharapkan volume sampah yang dibuang ke TPA berkurang. Penerapan prinsip 3R sedekat mungkin dengan sumber sampah juga diharapkan dapat menyelesaikan masalah sampah secara terintegrasi dan menyeluruh sehinga tujuan akhir kebijakan Pengelolaan Sampah Indonesia dapat dilaksanakan dengan baik. Statistik perkembangan pembangunan Bank Sampah di Indonesia pada bulan Februari 2012 adalah 471 buah jumlah Bank Sampah yang sudah berjalan dengan jumlah penabung sebanyak 47.125 orang dan jumlah sampah yang terkelola adalah 755.600 kg/bulan dengan nilai perputaran uang sebesar Rp. 1.648.320.000 per bulan. Angka statistik ini meningkat menjadi 886 buah Bank Sampah berjalan sesuai data bulan Mei 2012, dengan jumlah penabung sebanyak 84.623 orang dan jumlah sampah yang terkelola sebesar 2.001.788 kg/bulan serta
menghasilkan
uang
sebesar
Rp. 3.182.281.000 per bulan. (Asdep
Pengelolaan Sampah, 2013)
2.6
Dampak Pengertian dampak menurut KBBI adalah benturan, pengaruh yang
mendatangkan akibat baik positif maupun negatif.Pengaruh adalah daya yang ada dan timbul dari sesuatu (orang, benda) yang ikut membentuk watak, kepercayaan atau perbuatan seseorang. Pengaruh adalah suatu keadaan dimana ada hubungan
35
timbal balik atau hubungan sebab akibat antara apa yang mempengaruhi dengan apa yang dipengaruhi. (KBBI Online, 2014). Menurut Direktorat Pengembangan Penyehatan Lingkungan Permukiman Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum, 2011, pengelolaan sampah yang tidak baik dapat mengakibatkan dampak sebagai berikut: a.
Perkembangan vektor penyakit Wadah sampah dan Tempat Penampungan Sementara (TPS) merupakan
tempat yang sangat ideal bagi pertumbuhan vektor penyakit terutama lalat dan tikus. Hal ini disebabkan dalam wadah sampah tersedia sisa makanan dalam jumlah
yang
besar.
Vektor
penyakit
terutama
lalat
sangat
potensial
berkembangbiak di lokasi TPA. Hal ini terutama disebabkan oleh frekuensi penutupan sampah yang tidak dilakukan sesuai ketentuan sehingga siklus hidup lalat dari telur menjadi larva telah berlangsung sebelum penutupan dilaksanakan. Gangguan akibat lalat umumnya dapat ditemui sampai radius 1-2 km dari lokasi TPA b.
Pencemaran Udara Sampah yang menumpuk dan tidak segera terangkut merupakan sumber
bau tidak sedap yang memberikan efek buruk bagi daerah sensitif sekitarnya seperti permukiman, perbelanjaan, rekreasi, dan lain-lain. Pembakaran sampah seringkali terjadi pada sumber dan lokasi pengumpulan terutama bila terjadi penundaan proses pengangkutan sehingga menyebabkan kapasitas tempat terlampaui. Asap yang timbul sangat potensial menimbulkan gangguan bagi lingkungan sekitarnya. Sarana pengangkutan yang tidak tertutup dengan baik juga sangat berpotensi menimbulkan masalah bau di sepanjang jalur yang dilalui, terutama akibat bercecerannya air lindi dari bak kendaraan. Proses dekomposisi sampah di TPA secara kontinu akan berlangsung dan dalam hal ini akan dihasilkan berbagai gas seperti CO, CO2, CH4, H2S, dan lain-lain yang secara langsung akan mengganggu komposisi gas alamiah di udara, mendorong terjadinya pemanasan global, disamping efek yang merugikan terhadap kesehatan manusia di sekitarnya. c.
Pencemaran Air
36
Prasarana dan sarana pengumpulan yang terbuka sangat potensial menghasilkan lindi terutama pada saat turun hujan. Aliran lindi ke saluran atau tanah sekitarnya akan menyebabkan terjadinya pencemaran. Instalasi pengolahan berskala besar menampung sampah dalam jumlah yang cukup besar pula sehingga potensi lindi yang dihasilkan di instalasi juga cukup potensial untuk menimbulkan pencemaran air dan tanah di sekitarnya. Lindi yang timbul di TPA sangat mungkin mencemari lingkungan sekitarnya baik berupa rembesan dari dasar TPA yang mencemari air tanah di bawahnya. Pada lahan yang terletak di kemiringan, kecepatan aliran air tanah akan cukup tinggi sehingga dimungkinkan terjadi cemaran terhadap sumur penduduk yang trerletak pada elevasi yang lebih rendah. d.
Pencemaran Tanah Pembuangan sampah yang tidak dilakukan dengan baik misalnya di lahan
kosong atau TPA yang dioperasikan secara sembarangan akan menyebabkan lahan setempat mengalami pencemaran akibat tertumpuknya sampah organik dan mungkin juga mengandung Bahan Buangan Berbahaya (B3). Bila hal ini terjadi maka akan diperlukan waktu yang sangat lama sampai sampah terdegradasi atau larut dari lokasi tersebut. Selama waktu itu lahan setempat berpotensi menimbulkan pengaruh buruk terhadap manusia dan lingkungan sekitarnya. e.
Gangguan Estetika Lahan yang terisi sampah secara terbuka akan menimbulkan kesan
pandangan yang sangat buruk sehingga mempengaruhi estetika lingkungan sekitarnya. Hal ini dapat terjadi baik di lingkungan permukiman atau juga lahan pembuangan sampah lainnya. Proses pembongkaran dan pemuatan sampah di sekitar lokasi pengumpulan sangat mungkin menimbulkan tumpahan sampah yang bila tidak segera diatasi akan menyebabkan gangguan lingkungan. Demikian pula dengan ceceran sampah dari kendaraan pengangkut sering terjadi bila kendaraan tidak dilengkapi dengan penutup yang memadai. f.
Kemacetan Lalu lintas Lokasi penempatan sarana / prasarana pengumpulan sampah yang biasanya
berdekatan dengan sumber potensial seperti pasar, pertokoan, dan lain-lain serta
37
kegiatan bongkar muat sampah berpotensi menimbulkan gangguan terhadap arus lalu lintas. g.
Gangguan Kebisingan Kebisingan akibat lalu lintas kendaraan berat / truk timbul dari mesin-mesin,
bunyi rem, gerakan bongkar muat hidrolik, dan lain-lain yang dapat mengganggu daerah-daerah sensitif di sekitarnya. Di instalasi pengolahan sampah, kebisingan timbul akibat lalu lintas kendaraan truk sampah disamping akibat bunyi mesin pengolahan (tertutama bila digunakan mesin pencacah sampah atau shredder). h.
Dampak Sosial Hampir tidak ada orang yang akan merasa senang dengan adanya
pembangunan tempat pembuangan sampah di dekat permukimannya. Karenanya tidak jarang menimbulkan sikap menentang / oposisi dari masyarakat dan munculnya keresahan. Sikap oposisi ini secara rasional akan terus meningkat seiring dengan peningkatan pendidikan dan taraf hidup mereka, sehingga sangat penting untuk mempertimbangkan dampak ini dan mengambil langkah-langkah aktif untuk menghindarinya.
38
