ANALISIS EFEKTIVITAS PEMUNGUTAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (Studi Pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Probolinggo) Rizka Novianti Pertiwi Devi Farah Azizah Bondan Catur Kurniawan PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
[email protected] ABSTRACT Land and Building Tax Transitional Rural and Urban throughout the Regency/ City Government conducted begin no later than January 1, 2014. Probolinggo city is one of cities that implemented tax on land and building be the Local Taxes in 2013. Law No. 28 of 2009 on Regional Taxes and Levies Tax on Land and Building mandates previously Tax Center is now a local tax. The method used is descriptive research. The results indicate the effectiveness of land and building tax collection in Probolinggo City less effective because for 6 years from 20082013 have not reached the predetermined income target. Low income receipt in 2010 amounted to 72.12% with less effective criteria. While the highest income realization in 2013 amounted 83.48% with criteria quite effective. The increasing of land and building tax income in 2013 due the transition of land and building tax into Local Taxes. In the other hand, taxes socialization from fiscus increase tax compliance. In an effort to improve the land and building tax income in Probolinggo city need to repeat data collection on Land and Building Tax Objects by adjusting the market price and the current economy. Keyword: Regional Taxes, Land and Building Tax Transition, and Land and Building Tax PENDAHULUAN Pajak
ditetapkan selama 6 tahun dari tahun 2008-2013.
mempunyai
kontribusi
yang
Upaya
yang
dilakukan
Probolinggo
migas. Berdasarkan sudut pandang fiskal, pajak
pemungut PBB (Pajak Bumi dan Bangunan)
adalah penerimaan negara yang digunakan
kecamatan dan kelurahan melalui pemberian
untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat
reward untuk pemungut yang berhasil mencapai
dengan prinsip dasar menghimpun dana yang
target hingga 100 persen. Pemberian
diperoleh dari dan untuk masyarakat melalui
(selain
mekanisme yang mengacu pada peraturan
meningkatkan pencapaian target pajak Kota
perundang–undangan.
Probolinggo.
merupakan
insentif)
memotivasi
Kota
cukup besar dalam penerimaan negara non
Pajak
dalam
pemerintah
kinerja
reward
diharapkan
Berdasarkan
mampu
temuan Setyorini
pemasukan dana yang memiliki potensi melalui
(2011) bahwa terdapat 5 kelurahan dengan
pertumbuhan
penerimaan
penduduk
dan
stabilitas
PBB
paling
rendah
di
Kota
perekonomian. Berkaitan dengan hal tersebut
Probolinggo untuk tahun 2010 yaitu Kelurahan
pengelolaan pajak tersebut menjadi prioritas
Kedungasem,
bagi pemerintah (Darwin, 2013:1). Pajak di
Mangunharjo dan Jrebeng Kulon. Terdapat 3
Indonesia
kelurahan
sendiri
menurut
kewenangannya
terbagi menjadi pajak Pusat dan Daerah. tentang PDRD, PBB yang semula merupakan Pajak Pusat saat ini telah dilimpahkan ke menjadi
mendapat
Pakistaji,
catatan
yaitu
untuk peningkatan penerimaan PBB di tahun 2011. Efektivitas
pemungutan
pajak
Daerah.
menggambarkan kinerja suatu pemerintahan.
Pengalihan tersebut dilakukan paling lambat
Pengertian efektivitas berhubungan dengan
tanggal 1 Januari 2014. Kota Probolinggo
keberhasilan
merupakan
menyelesaikan kegiatannya tepat pada waktu
salah
satu
Pajak
yang
Lor,
Kelurahan Mangunharjo, Jati dan Kanigaran
Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009
kabupaten/kota
Kareng
kota
yang
sudah
menerapkan PBB P2 tahun 2013.
bagi
suatu
organisasi
dalam
dan sesuai dengan tujuannya.
Penerimaan dari PBB yang diperoleh DPPKA Kota Probolinggo, terdapat kekurangan. Kekurangan tersebut salah satunya yaitu belum tercapainya
target
penerimaan
yang
telah Jurnal Perpajakan |Vol. 3 No. 1 November 2014| perpajakan..studentjournal.ub.ac.id
1
TINJAUAN PUSTAKA
b. Asas Sumber
Pajak
c. Asas Kebangsaan
1. Pengertian Pajak Pajak
3.
menurut
Soemitro
dalam
Berdasarkan Sistem Pemungutan Pajak a. Official Assessment
Mardiasmo (2009:1) diartikan sebagai iuran
b. Self Assessment System
yang dibayarkan oleh rakyat ke kas negara
c. Withholding System
berdasarkan
Undang–Undang
(yang
dapat
dipaksakan) dengan tidak ada timbal balik
4. Tarif Pajak
langsung.
Terdapat 4 macam tarif pajak menurut
Sedangkan
Smeets
dalam
Waluyo,
Mardiasmo (2009:9):
(2011:2) pajak merupakan Prestasi yang terutang
a.
Tarif Sebanding/Proporsional
kepada
norma–norma
b.
Tarif Tetap
dapat dipaksakan, tanpa ada
c.
Tarif Progresif
d.
Tarif degresif
pemerintah
umum dan kontraprestasi individual,
melalui
langsung
dalam
hal
dimasukkan
untuk
membiayai
yang
pengeluaran pemerintah.
Definisi PBB PBB
2. Fungsi Pajak Menurut Mardiasmo (2009:1) terdapat 2 (dua) fungsi pajak antara lain :
menurut
Soemarso
(2007:
612)
adalah pengenaan pajak yang dikenakan atas harta
tak
gerak
berupa
bangunan. Keadaan
bumi
dan/atau
atau status orang atau
1.
Fungsi budgetair
badan yang dijadikan sebagai Subjek Pajak tidak
2.
Fungsi mengatur (regulerend)
mempengaruhi besarnya pajak. Oleh karena itu, PBB termasuk pajak objektif. Sebagai Pajak
3. Pengelompokkan Pajak
Objektif timbulnya kewajiban pajak sangat
Menurut Resmi (2012:7) terdapat berbagai
ditentukan oleh adanya Objek Pajak sedangkan
jenis pajak, yang dapat dikelompokkan menjadi
kondisi Subjek Pajak tidak mempengaruhi
(3) tiga kelompok, yaitu pengelompokan pajak
besarnya pajak (Darwin, 2013:6).
menurut golongan, menurut sifat, dan menurut lembaga pemungutannya: 1.
2.
3.
Menurut Golongan
Dari
pengertian
tersebut
dapat
disimpulkan bahwa PBB adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan, dimana
a.
Pajak Langsung
besarnya
b.
Pajak Tidak Langsung
objeknya yaitu bumi, tanah dan bangunan.
pajak
ditentukan
oleh
keadaan
Menurut Sifat a.
Pajak Subjektif
b.
Pajak Objektif
Objek PBB Objek
PBB
yaitu
Bumi
dan/atau
Menurut lembaga Pemungutannya
Bangunan. Bumi merupakan permukaan serta
a.
Pajak Pusat / Negara
tubuh bumi di bawahnya. Tanah dan perairan
b.
Pajak Daerah
pedalaman serta laut wilayah Indonesia bagian dari
4. Tata Cara Pemungutan Pajak Menurut Waluyo (2011:16) Tata Cara Pemungutan Pajak terdiri atas stelsel pajak, asas
permukaan
bangunan
adalah
bumi.
Pengertian
konstruksi
teknis
dari yang
ditanamkan atau melekat pada tanah maupun perairan (Darwin, 2013:8).
pemungutan pajak dan sistem pemungutan pajak: 1.
2.
Berdasarkan Stelsel Pajak
Subjek PBB Subjek PBB adalah orang atau badan
a. Stelsel nyata (riil stelsel)
secara nyata memiliki hak atas bumi maupun
b. Stelsel anggapan (fictieve stelsel)
bangunan. Subjek Pajak (orang atau badan) PBB
c. Stelsel campuran
dikatakan Wajib Pajak PBB apabila memenuhi
Berdasarkan Asas Pemungutan Pajak
persyaratan objektif, yaitu memiliki objek PBB
a. Asas Domisili (Asas Tempat Tinggal)
yang dikenakan pajak. Dikatakan memiliki Jurnal Perpajakan |Vol. 3 No. 1 November 2014| perpajakan..studentjournal.ub.ac.id
2
dikenakan pajak, menguasai dari objek kena
METODE PENELITIAN Peneliti menggunakan
pajak (Soemitro, 2001:17).
deskriptif dikarenakan dalam penelitian ini,
objek berarti memiliki hak atas objek yang
penelitian
peneliti lebih banyak mendeskripsikan atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang
Dasar Pengenaan PBB menggunakan
diteliti untuk mendapatkan data yang objektif.
Nilai Jual Objek Pajak. NJOP dapat diperoleh
Penelitian dilakukan di Kantor DPPKA Kota
dari
serta
Probolinggo yang terletak di Jalan Panglima
membandingkan harga dengan objek lain sejenis
Sudirman 19 Probolinggo. Situs penelitian
letaknya berdekatan dan fungsinya sama serta
dalam penelitian ini adalah bagian pajak
telah diketahui harga jualnya, nilai perolehan
khususnya di Pajak Bumi dan Bangunan.
baru, dan penentuan Nilai Jual Objek Pajak
Wawancara dan dokumentasi menjadi teknik
pengganti (Mardiasmo, 2009:317).
pengumpulan data dalam penelitian ini.
Dasar
pengenaan
proses
jual
beli
PBB secara
wajar
Berdasarkan perumusan masalah yang diteliti, maka fokus penelitian yang ditetapkan
Tarif PBB Tarif PBB yang berlaku merupakan tarif
peneliti yaitu tingkat efektivitas pemungutan
tunggal sebesar 0,5% atas DPP untuk seluruh
PBB di Kota Probolinggo pada tahun 2008-2013
Objek Pajak (Gunadi, 2001:137). Sejak ditetapkan
(sebelum dan sesudah pengalihan PBB dikelola
sebagai Pajak Daerah maka tarif PBB Kota
Pemerintah Kota Probolinggo), faktor-faktor
Probolinggo menggunakan Peraturan Daerah
yang mempengaruhi efektivitas pemungutan
Kota Probolinggo Nomor 2 Tahun 2011 sebagai
PBB di Kota Probolinggo dan upaya yang
berikut:
dilakukan dalam optimalisasi pemungutan PBB. Analisis data yang dilakukan meliputi
a) sebesar 0,2 % (nol koma dua persen) untuk NJOP Rp. 1.000.000.000,00 (satu
penyusunan
milyar rupiah) atau lebih;
penerimaan PBB anggaran tahun 2008-2013,
b) sebesar 0,1 % (nol koma satu persen) untuk
NJOP
kurang
dari
Rp.
1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).
tabel
target
dan
realisasi
perhitungan dan penyusunan tabel efektivitas pemungutan PBB anggaran
tahun 2008-2013,
analisis faktor-faktor yang mempengaruhi PBB di Kota Probolinggo dan analisis upaya dalam optimalisasi PBB.
Efektivitas Halim
(2004:166)
mendefinisikan
Efektivitas merupakan keadaan yang terjadi
HASIL DAN PEMBAHASAN
akibat
Analisis Efektivitas Pemungutan PBB di Kota
atas
menurut
yang
dikehendaki.
Mardiasmo
Sedangkan
(2009:134)
efektivitas
Probolinggo Perhitungan
merupakan ukuran berhasil tidaknya suatu
tingkat
efektivitas
organisasi dalam mencapai tujuan. Jika tujuan
pemungutan PBB Kota Probolinggo periode
organisasi
tahun 2008-2013 dapat dilihat pada Tabel 2.
tersebut
berhasil
dicapai,
maka
organisasi tersebut dikatakan efektif. Rumus yang digunakan sebagai berikut:
Tabel 2: Efektivitas Pajak Bumi dan Bangunan Kota Probolinggo Tahun 2009-2013 Tahun
Efektivitas PBB =
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 𝑃𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐵𝐵 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑟𝑖𝑚𝑎𝑎𝑛 𝑃𝐵𝐵
x 100%
Target (Rp)
Realisasi (Rp)
(%)
Sebelum Pengalihan PBB menjadi Pajak Daerah Kurang 2008
4.699.621.089,00
3.449.819.044,00
73,41
Efektif Kurang
2009
4.818.239.759,00
3.823.371.225,00
79,35
Efektif Kurang
2010
5.598.480.489,00
4.037.443.280,00
72,12
Efektif Cukup
2011
5.598.442.701,00
4.487.279.280,00
80,15
Efektif Cukup
2012
5.767.958.057,00
4.697.123.952,00
81,43
Efektif
(Halim, 2004:135)
Tabel 1: Nilai Interpretasi Efektivitas Persentase (%)
Kriteria
>100 90-100 80-90 60-80 <60
Sangat Efektif Efektif Cukup Efektif Kurang Efektif Tidak Efektif
Sumber : Kepmendagri No: 690.900-327 ( dalam Adelina, 2013)
Kriteria Efektivitas
Sesudah Pengalihan PBB menjadi Pajak Daerah Cukup 2013
5.649.827.437,00
4.716.360.032,00
83,48
Efektif
Berdasarkan perhitungan pada Tabel 2 menunjukkan bahwa pemungutan PBB di Kota Jurnal Perpajakan |Vol. 3 No. 1 November 2014| perpajakan..studentjournal.ub.ac.id
3
Probolinggo mengalami fluktuasi yaitu dari
Kompetensi
pegawai
hasil yang kurang efektif menjadi cukup efektif.
kemampuan
Dalam tabel juga terlihat bahwa anggaran
dimiliki oleh pegawai. Untuk mengetahui
penerimaan PBB dari tahun 2008-2013 Kota
pendidikan
Probolinggo belum pernah mencapai target
yang diikuti oleh pegawai dapat dilihat
yang telah ditentukan. Pada tahun 2011 tingkat
dan
merupakan
keterampilan
yang
keahlian/spesialisasi/khusus
pada tabel sebagai berikut:
efektivitas menunjukkan kriteria cukup efektif
Tabel 3
sebesar
khusus untuk Pegawai Seksi Pajak Bumi dan
80,15%
dengan
realisasi
sebesar
Bangunan
Rp4.487.279.280,00. Pengelolaan PBB terakhir dikelola oleh pemerintah pusat pada tahun 2012. Pada tahun tersebut
realisasi
Rp4.697.123.952
penerimaannya
dengan
persentase
sebesar 81,43%.
Tingkat efektivitas penerimaan PBB tahun 2013 sebesar
83,48%
dengan
realisasi
No 1. 2 3. 4. 5.
Rp
4.716.360.032,00 dengan kriteria cukup efektif. Realisasi
Pendidikan keahlian/ spesialisasi/
penerimaan
pada
tahun
2013
Jenis Pelatihan Diklat Operator Consule Diklat Penilai Diklat Persiapan Peralihan PBB Bimbingan teknis tentang Pelayanan PBB Bimbingan teknis tentang Penilaian PBB Jumlah
Jumlah 1 1 1 2 1 6
Sumber: DPPKA, 2014
merupakan awal yang cukup bagus dalam Pada Tabel
pengalihan PBB menjadi Pajak Daerah dengan berbagai
keterbatasan
yang
dimiliki
3 dijelaskan selama
periode tahun 2013 dalam masa pengalihan
oleh
PBB
DPPKA Kota Probolinggo.
bahwa
pendidikan
keahlian/
pencapaian
spesialisasi/ khusus yang dilakukan oleh
efektivitas penerimaan PBB pada tahun 2013
pegawai Seksi PBB cukup bagus. Salah
menjelaskan
Kota
satunya adalah saat mendapat undangan
Probolinggo melalui DPPKA telah berusaha
Provinsi Jawa Timur untuk mengikuti
dalam
PBB
Bimbingan Teknis tentang Pelayanan PBB,
tersebut. Ditinjau dari segi realisasi penerimaan
bagian seksi PBB mengirim 2 orang, ini
PBB, diperlukan upaya yang konkrit dari pihak
bertujuan untuk menambah wawasan dan
DPPKA Kota Probolinggo agar lebih efektif
keterampilan
dalam
Peningkatan kompetensi petugas/pegawai
Lebih
lanjut,
tingkat
bahwa
Pemerintah
mengoptimalkan
penerimaan
pemungutannya. Beberapa yang perlu
yang
diperhatikan oleh DPPKA: 1.
Pendataan
ulang
Objek
PBB
dengan
perkembangan
saat ini, uji coba pendataan ulang yang dilakukan oleh DPPKA akhir tahun 2013 2.
3.
ditinjau
pelayanan
dari
PBB.
pendidikan
keahlian/spesialisasi/ khusus yang diikuti
secara
oleh DPPKA cukup memadai.
berkala. Pendataan ini bertujuan untuk menyesuaikan
tentang
2.
Meningkatkan
kapasitas
sumber
daya
pegawai Kapasitas pegawai khususnya Seksi
di 5 kelurahan 10 blok.
Pajak Bumi dan Bangunan pada DPPKA
Penetapan target penerimaan dengan
Kota Probolinggo masih belum sesuai.
menyesuaikan keadaan saat ini agar tidak
Ketidaksesuaian ini didasarkan atas belum
memberatkan Wajib Pajak.
adanya kemampuan atau pendidikan yang
Melakukan sosialisasi dan penyuluhan
berlatar belakang perpajakan pada Seksi
secara intensif kepada petugas pemungut
PBB. Keterbatasan lainnya yaitu kurangnya
tingkat kecamatan dan kelurahan untuk
pegawai yang
lebih
pelaksanaan
setiap pegawai terhambat karena ada
Pajak
beberapa
aktif
pemungutan
dalam dan
Wajib
agar
mengetahui pentingnya membayar PBB.
menyebabkan pekerjaan
pegawai
yang
merangkap
pekerjaannya. Ini berakibat pada tidak efektifnya penyelesaian pekerjaan pegawai.
Analisis
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi
Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan 1.
Peningkatan Kompetensi petugas/pegawai
Dengan demikian, peningkatan kapasitas pegawai
dengan
menambah
pegawai
dengan kemampuan atau latar belakang perpajakan. Jurnal Perpajakan |Vol. 3 No. 1 November 2014| perpajakan..studentjournal.ub.ac.id
4
3.
Tingkatkan
Sarana
dan
Prasarana
7.
operasional
Peningkatan sosialisasi peraturan daerah tentang kemitraan dan sisi pendapatan
Sarana
dan
prasarana
operasional
Peraturan daerah yang merupakan
berperan penting dalam pemungutan PBB.
landasan hukum berpengaruh terhadap
Berbagai sarana yang dibutuhkan telah
penerimaan PBB . Peraturan Daerah perlu
tersedia,
menyesuaikan
tinggal
penggunaan
dan
yang
digunakan di lapangan cukup memadai
penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.
saat
merupakan
Dalam sosialisasi tentang Peraturan Daerah
transportasi yaitu kendaraan roda empat
kepada Wajib Pajak diperlukan sebagai
dan roda dua guna menjangkau kecamatan
pemahaman atas kebijakan yang telah
dan kelurahan yang jauh dari kantor
ditetapkan oleh pemerintah.
ini,
sarana
tersebut
8.
Kerjasama dengan pihak ketiga
4. Peningkatan Intensifikasi Pendapatan Asli
Pada pelaksanaan Pengalihan PBB
Daerah
diperlukan persiapan yang matang oleh
Intensifikasi kegiatan
merupakan
penggalian
penerimaan
suatu
daerah. Selain mengenai kesiapan sumber
pajak
daya manusia tetapi juga dengan Sistem
terhadap objek dan serta Subjek Pajak yang
Manajemen
telah
Penggunaan
ada
atau
terdaftar.
Peningkatan
Informasi
Objek
SISMIOP
Pajak.
memerlukan
intensifikasi yang dilakukan oleh DPPKA
kerjasama dengan pihak ketiga yaitu pihak
Kota Probolinggo salah satunya yaitu
KPP
dengan penyuluhan pajak baik melalui
Pengalihan PBB diperlukan pendampingan
media elektronik dan media cetak agar
dan
lebih
kemampuan teknis guna mengefektifkan
patuh
dan
tepat
waktu
dalam
melunasi pajak terutangnya. Peningkatan Profesional kinerja pegawai melakukan
pemungutan
Pratama
Kota
pelatihan
Probolinggo.
untuk
mendukung
pelaksanaan pemungutan PBB. 9. Peningkatan manajemen keuangan yang
Profesional dalam bekerja yaitu ketika PBB
akuntabel
tidak
Peningkatan
manajemen
keuangan
melakukan manipulasi dan penyelewangan
yang akuntabel pada seksi PBB yaitu
atas pembayaran PBB. Terdapat petugas
dengan dilakukannya tertib adaministrasi.
pemungut
Tertib administrasi pada pemungutan PBB
ditingkat
kecamatan
6.
kondisi
berkembang, sehingga dapat meningkatkan
DPPKA Kota Probolinggo.
5.
dengan
pemeliharaan sarana tersebut. Sarana yang
kelurahan
yang
dan
melakukan
dapat
berupa
Pembukuan
pelayanan realisasi
penyelewengan dengan tidak menyetorkan
administrasi,
Pembukuan
pajak terutang Wajib Pajak yang dititipkan
penerimaan,
Administrasi
ke Bank Jatim. Tindakan tidak profesional
Administrasi
tersebut
pada
Sementara (STTS) dan Database SISMIOP.
kepercayaan Wajib Pajak dalam membayar
Pelaksanaan tertib administrasi sebagai
PBB.
wujud
akan
Peningkatan
berdampak
sosialisasi
tentang
pajak
Peningkatan kepatuhan Wajib Pajak sosialisasi
yang
meningkatkan
dengan
membayar
pajak intensif.
memerlukan Salah
satu
Tanda
Terima
manajemen
keuangan yang akuntabel telah dilakukan
kepada Wajib Pajak dalam
Surat
SPPT,
baik
oleh
DPPKA
Kota
Probolinggo. 10.
Peningkatan kualitas pelayanan publik Pemberian kepuasan kepada Wajib
sosialisasi yang dilakukan yaitu Pekan
Pajak
Panutan Pelunasan SPPT PBB. Kegiatan
pelayanan
Pekan Panutan merupakan kegiatan dari
sehingga dapat meningkatkan kepatuhan.
kalangan
pejabat
pemerintah
melalui
peningkatan
publik
sebagai
kualitas pelanggan
maupun
Salah satu upaya meningkatkan kepatuhan
Wajib Pajak potensial dalam memberikan
Wajib Pajak adalah dengan memberikan
contoh dan teladan kepada masyarakat
pelayanan yang baik.
dalam pelunasan PBB.
pelayanan
memiliki
Perbaikan kualitas tujuan
agar
Jurnal Perpajakan |Vol. 3 No. 1 November 2014| perpajakan..studentjournal.ub.ac.id
5
meningkatkan kepuasaan dan kepatuhan
Kota Probolinggo ini. Kepanjangan dari
Wajib Pajak.
Gadis Penter Mas yaitu Gelaran Diseminasi Informasi
Pelayanan
Terpadu
Kepada
dalam
Masyarakat. Instansi pemerintah yang ikut
Optimalisasi Pemungutan Pajak Bumi dan
bergabung dalam event yang diadakan
Bangunan
Dinas Kominfo ini adalah DPPKA, BLH,
Analisis
Upaya
yang
Dilakukan
Kegiatan yang pernah dilakukan oleh
PLN, PDAM, BPMPP, Dinas Pendidikan,
DPPKA Kota Probolinggo dalam optimalisasi pemungutan PBB antara lain:
Perpustakaan Umum, dan Informasi KB. d.
1. Segi Administrasi Segi
2.
SEMIPRO merupakan kepanjangan dari
administrasi
penatalaksanaan
Sosialisasi melalui Event SEMIPRO
disini
mengenai
Seminggu di Kota Probolinggo. Kegiatan
prosedur
yang
administrasi
diadakan
pemerintah
Kota
pembukuan PBB di Kota Probolinggo yang
Probolinggo ini hampir sama dengan Gadis
dilakukan oleh DPPKA yaitu Pembukuan
Penter Mas yaitu kumpulan dari beberapa
pelayanan
Pembukuan
pelayanan dari instansi pemerintahan yang
realisasi penerimaan, Administrasi SPPT,
berada dalam satu lokasi. Kegiatan ini
Administrasi
memberikan manfaat bagi Wajib Pajak
administrasi, Surat
Tanda
Terima
Sementara (STTS), Database SISMIOP.
yang akan melakukan pelayanan PBB dan
Sosialisasi
lainnya di satu tempat saja, ini menjadi
Berkaitan dengan hal tersebut, berikut ini akan
dijelaskan
Sosialisasi
yang
mengenai
macam-macam
dilakukan
DPPKA
Kota
lebih mudah. 3.
Pemberian
reward
Kepada
Petugas
Pemungut
Probolinggo:
Pemberian reward atau bonus ini diberikan
a. Pekan Panutan Pelunasan SPPT PBB
kepada
petugas
pemungut
di
Kegiatan Pekan Panutan Pelunasan SPPT
kelurahan
dan
PBB merupakan salah satu bentuk kegiatan
dilakukan
untuk
mendorong
untuk
pemungut
agar
bersemangat
meningkatkan
kesadaran
Wajib
kecamatan.
tingkat
Upaya
ini
petugas dalam
Pajak agar dapat melunasi/membayar PBB
melakukan pemungutan PBB dan berupa
sebelum tanggal jatuh tempo. Kegiatan ini
apresiasi dari pemerintah daerah.
bentuk aksi positif dari kalangan pejabat pemerintah maupun Wajib Pajak potensial
KESIMPULAN DAN SARAN
dalam memberikan contoh dan teladan
Kesimpulan
kepada
masyarakat
Kota
Probolinggo
dalam pelunasan dan pembayaran PBB. b. Sosialiasi pelayanan PBB Kegiatan
sosialisasi
Efektivitas pemungutan PBB di Kota Probolinggo secara keseluruhan ini kurang efektif, karena selama 6 tahun dari tahun 2008-
ini
dilaksanakan
2013 belum pernah mencapai target penerimaan
melalui media cetak dengan menerbitkan
yang telah ditentukan. Realisasi penerimaan
brosur–brosur
yang
terendah
Kota
Rp4.037.443.280,00 dan tingkat efektivitasnya
dan
disebarkan
ke
Probolinggo,
melalui
buku
profil
masyarakat media
elektronik
72,12%
pada dengan
tahun kriteria
2010 kurang
sebesar efektif.
berupa kerjasama dengan radio suara kota
Sedangkan realisasi penerimaan tertinggi pada
dalam mengadakan talk show dan siaran
tahun 2013 sebesar Rp 4.716.360.032,00 dan
lainnya. Selain itu juga sosialisasi dengan
tingkat efektivitasnya 83,48% dengan kriteria
menggunakan
cukup efektif. Kenaikan penerimaan PBB pada
mobil
pelayanan
yang
dimiliki DPPKA Kota Probolinggo.
tahun
c. Kegiatan Gadis Penter Mas Gadis Penter Mas adalah kegiatan yang mengumpulkan
dikarenakan
pengalihan
PBB
menjadi Pajak Daerah. Rata-rata efektivitas
diadakan Dinas Kominfo Kota Probolinggo dengan
2013
segala
macam
bentuk pelayanan masyarakat yang ada di
penerimaan PBB secara keseluruhan sebesar 78,32% dengan kriteria kurang efektif. Faktor-faktor
yang
mempengaruhi
pemungutan PBB pada Kota Probolinggo antara Jurnal Perpajakan |Vol. 3 No. 1 November 2014| perpajakan..studentjournal.ub.ac.id
6
lain;
Peningkatan
Kompetensi
petugas/
Gresik. Jurnal Akuntansi Universitas
pegawai, Meningkatkan kapasitas sumber daya pegawai, Tingkatkan Sarana dan Prasarana operasional,
Peningkatan
Surabaya.Vol 1 No. 3: 1-20 Darwin. 2013. Pajak Bumi dan Bangunan dalam
Intensifikasi
Tataran Praktis. Jakarta: Mitra Wacana Media.
Pendapatan
Asli
Daerah,
Peningkatan
Profesional
kinerja
pegawai,
Peningkatan
Halim, Abdul. 2004. Manajemen Keuangan Daerah
sosialisasi tentang pajak kepada Wajib Pajak.
Edisi Revisi. Yogyakarta: UPP AMP
Sedangkan upaya yang dilakukan dalam optimalisasi
pemungutan
PBB
di
Kota
YKPN. Gunadi, John, Hutagaol dan Richard Burton.
Probolinggo dari aspek segi penatalaksanaan
2001. Perpajakan Edisi Revisi. Jakarta :
administrasi, sosialisasi, dan pemberian reward
Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi
sudah
UI.
cukup
mendapat
baik.
Namun,
perhatian
penatalaksanaan
yang
mengenai
administrasi
di
perlu segi
Mardiasmo. 2009. Perpajakan Edisi Revisi Tahun
tingkat
2009. Yogyakarta: Andi Offset.
kecamatan dan kelurahan berupa pembukuan
. 2009. Akutansi Sektor Publik.
mengenai hasil pemungutan maupun data
Yogyakarta: Andi Offset.
penerima STTS. Mengenai sosialisasi dalam
Resmi, Siti. 2012. Perpajakan Teori dan Kasus Jilid
rangka optimalisasi pemungutan Pajak Bumi
Edisi 6 Buku 1. Jakarta: Saleemba
dan Bangunan telah dilakukan secara intensif
Empat.
dan perlu ditingkatkan lagi dengan sosialisasi
Setyorini, Desi Tri. 2011. Siapkan Rewad Bagi
ke masyarakat untuk lebih peduli membayar
Petugas Pemungut Pajak”, diakses pada
PBB.
Tanggal 12 Januari 2014 dari http: probolinggokota.go.id
Saran
Soemitro, Dalam rangka meningkatkan penerimaan
PBB, DPPKA Kota Probolinggo sebaiknya terus melakukan pendataan ulang atau pemutakhiran
Rochmat.
2001.
Pajak
Bumi dan
Bangunan. Bandung: Rafika Aditama. SR, Soemarso. 2007.
Perpajakan: Pendekatan
Komprehensif. Jakarta: Salemba Empat
data secara berkala terhadap subjek dan objek
Undang-Undang Republik Indonesia No. 28
PBB di seluruh kecamatan dan kelurahan. Selain
Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan
itu diperlukan juga peningkatan kemampuan
Retribusi Daerah
pegawai yang berhubungan dengan kegiatan
Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia edisi 10.
pemungutan PBB melalui diklat atau studi
Jakarta: Salemba Empat
banding untuk bertukar informasi dengan instansi daerah lain. pendidikan
yang
Peningkatan jenjang lebih
tinggi
dapat
menciptakan pegawai yang lebih berkualitas. DPPKA Kota Probolinggo harus terus meningkatkan
sosialisasi
dan
penyuluhan
kepada Wajib Pajak yang berada di daerahdaerah pelosok tentang pentingnya membayar PBB guna menunjang pembangunan daerah serta melakukan pengawasan yang berkala dan memberikan sanksi administrasi terhadap Wajib Pajak yang melakukan pelanggaran. DAFTAR PUSTAKA Adelina, Rima.2013. Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan
Bangunan
Pendapatan
(PBB)
Daerah
di
Terhadap Kabupaten
Jurnal Perpajakan |Vol. 3 No. 1 November 2014| perpajakan..studentjournal.ub.ac.id
7
