ANALISIS TIME VALUE OF MONEY ATAS PROSES PENYELESAIAN RESTITUSI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (STUDI KASUS TERHADAP WAJIB PAJAK BADAN PT XY) Gede Teja Purna Ariawan Siti Ragil Handayani Suhartini Karjo (PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya) Email :
[email protected]
ABSTRACT Value Added Tax refund is one of the rights of taxpayers to ask for the overpayment of tax result principle of tax credit methods. This research aims to determine the completion of the refunds process that was associated with the time value of money from the refunds and a case study on PT XY. The research is a descriptive method with qualitative approach through the techniques of data collection such as interviews and documentation. Results of the study explained that VAT refunds PT XY happened because the business activities mainly field on export with completion through the step of the examination process which complicated and takes long time. Refund requested of PT XY for long terms make refund of money received has related with the time value of money. Comparison of PT XY restitution if the money is received more quickly, then deposits with interest rate without the risk of Indonesia Bank, has a higher value than refund results that have been received in the long term. Refunds process which practical, easy and accurate needed require preparation and good judgment by PT XY with new policy on VAT refunds. Key words: VAT, VAT Refund, Examination, Time Value of Money
ABSTRAK Restitusi PPN merupakan salah satu hak wajib pajak untuk meminta kelebihan pembayaran pajak sebagai akibat prinsip pengkreditan pajak masukan dengan pajak keluaran. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyelesaian restitusi yang dikaitkan dengan nilai waktu atas uang dari hasil restitusi yang diterima dan mengambil studi kasus wajib pajak badan PT XY. Penelitian dilakukan menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif melalui teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian memaparkan bahwa restitusi PPN PT XY terjadi dikarenakan kegiatan usaha utamanya dibidang ekspor dengan penyelesaian melalui tahapan proses pemeriksaan yang ruwet dan membutuhkan waktu yang lama. Permohonan restitusi PT XY yang lama menyebabkan uang restitusi diterima dalam jangka waktu yang lama memiliki kaitan dengan nilai waktu atas uang. Perbandingan dengan asumsi apabila uang restitusi PT XY diterima lebih cepat kemudian di investasikan dalam bentuk deposito berdasarkan suku bunga tanpa resiko Bank Indonesia, memiliki nilai yang lebih tinggi daripada uang hasil restitusi yang telah diterima dalam jangka waktu yang lama. Proses restitusi yang praktis, mudah dan akurat diperlukan persiapan dan pertimbangan yang baik dari PT XY serta adanya kebijakan baru mengenai restitusi PPN. Kata kunci : PPN, restitusi PPN , pemeriksaan, nilai waktu atas uang.
PENDAHULUAN Pajak
Pertambahan
(PKP). Mekanisme PPN terutang sesuai dengan Nilai
(PPN)
salah satu legal karakter PPN menggunakan
merupakan salah satu jenis pajak yang terutang
prinsip
atas kegiatan konsumsi secara tidak langsung
dibayar atas pembelian dengan pajak keluaran
pengkreditan
pajak
masukan
dan bersifat objektif. Selain itu PPN merupakan
yang dipungut atas penyerahan barang kena
jenis pajak yang dipungut oleh pengusaha yang
pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) (Waluyo,
telah dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak
2011:11). Pajak masukan yang lebih besar dari
Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 9 No. 1 2016| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
1
yang
pajak keluaran akan menyebabkan kelebihan
tingkat
pembayaran
Pengembalian hasil restitusi PPN ini juga akan
pajak,
yang
merupakan
hak
ekspor
semakin
pengembalian pajak bagi wajib pajak atau
memiliki
disebut dengan restitusi (Sukardji, 2014:402).
keuangann atas time value of money perusahaan
Dalam model taxpayer’s right charter
kaitan
tersebut.
erat
meningkat.
Proses
dengan
restitusi
manajemen yang
lama
OECD Paragraph 2.20 disebutkan salah satu poin
menyebabkan wajib pajak mengalami kerugian
tentang ‘the right to pay no more than the correct
bila dikaitkan dengan prinsip time value of
amount tax’, pernyataan ini berarti bahwa wajib
money, bahwa nilai suatu jumlah uang pada saat
pajak hanya berkewajiban membayar pajak
ini akan berbeda (lebih berharga) dibandingkan
sebesar jumlah yang seharusnya dibayar dan
nilai uang dalam jumlah yang sama di masa
apabila terjadi kelebihan pembayaran pajak,
depan (Gunadi, 2015:20).
maka
otoritas
pajak
berkewajiban
untuk
Dalam prinsip time value of money itu
mengembalikan kelebihan tersebut kepada wajib
terkandung
pajak (Organization for Economic Co-operation
menyatakan, nilai uang sekarang akan lebih
and
berharga daripada nilai uang di masa mendatang
Development,
2013:4).
Di
Indonesia,
makna
masalah
perbedaan nilai uang karena perbedaan waktu
setiap
kali
pernah
yang
yang
atau
hampir
konsep
konsep
persoalan mengenai restitusi sudah menjadi yang
suatu
suatu
mengacu
pada
dihadapi oleh perusahan atau Wajib Pajak Badan
(Hanafi, 2013:83).
dalam administrasi perpajakannya (Febriyanto,
dengan uang restitusi tahun 2010 sejumlah
2015:12). Wajib pajak badan yang bergerak di
seratus
bidang ekspor merupakan salah satu wajib pajak
dibandingkan dengan uang restitusi ditahun
yang biasanya melakukan restitusi.
yang sama namun diterima pada tahun 2012,
juta
Persoalan ini dimisalkan
diterima
pada
tahun
2014
PT XY adalah salah satu perusahaan
maka uang restitusi akan bernilai lebih tinggi di
yang selalu mengajukan restitusi PPN karena
tahun 2012 karena dapat digunakan untuk usaha,
atas kegiatan usaha yang dilakukan utamanya
investasi atau menambah pendapatan yang lebih
bergerak di bidang ekspor lebih besar daripada
tinggi di masa mendatang.
penjualan lokal. PT XY merupakan salah satu
Nilai uang yang berubah fluktuatif
perusahan yang memiliki tingkat daya saing
menurut waktu disebabkan oleh beberapa faktor
tinggi karena memiliki jaringan bisnis yang luas
seperti adanya Inflasi, perubahan suku bunga,
atas wilayah lokal maupun internasional. Daya
ketidakstabilan politik, dan lain sebagainya.
saing PT XY yang tinggi dilihat dari kegiatan
Persoalan restitusi ini harus di selesaikan melalui
ekspornya
kawasan
proses penyelesaian restitusi yang lebih efektif,
internasional. Kegiatan ekspor PT XY yang
efesien, cepat dan mudah dari kedua belah pihak
dikenakan PPN atas Pajak Keluaran dengan tarif
yaitu antara wajib pajak dengan fiskus sebagai
sebesar 0%, menyebabkan terjadinya kelebihan
otoritas
pembayaran PPN.
perpajakan yang berlaku.
yang
telah
Permohonan
mencakup
restitusi
pajak,
sesuai
dengan
ketentuan
kelebihan
pembayaran PT XY yang diajukan atas beberapa
TINJAUAN PUSTAKA
masa dalam setahun, mengalami proses panjang
Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
dan tidak mudah. Jangka waktu pengajuan
Menurut Rosdiana dan Irianto (2012:224)
restitusi yang dilakukan per masa hingga
mengemukakan bahwa
diterima hasil restitusi PPN PT XY dapat
penjualan yang di pungut atas dasar nilai tambah
menghabiskan waktu kurang lebih 2 (dua) tahun.
yang timbul pada jalur produksi dan distribusi
Selain dari prosedur yang memiliki jangka waktu
nilai tambah adalah semua faktor produksi yang
lama dan ruwet, dari wajib pajak PT XY sendiri
timbul di setiap jalur peredaran barang dan jasa
juga
dalam
seperti bunga, sewa, upah kerja, termasuk semua
memiliki
melaksanakan
beberapa
sehingga
biaya untuk mendapatkan laba”. Subjek pajak
pelaksanaanya mendekati masa kadaluarsa atau
PPN adalah pengusaha yang telah dikukuhkan
rentang waktu yang lama dari periode restitusi
sebagai pengusaha kena pajak (PKP) yang
yang seharusnya dilakukan.
melakukan penyerahan atas objek pajak berupa
Hasil
restitusi
kendala
restitusi
tersebut
“PPN adalah pajak
yang
dikembalikan
barang kena pajak (BKP) dan/atau jasa kena
dengan cepat dan proses yang mudah kepada PT
pajak (JKP). Besar tarif PPN yang dikenakan
XY akan dapat menjadi modal kerja agar
pada umumnya adalah 10% (sepuluh persen)
produktifitas perusahaan tetap stabil sehingga
Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 9 No. 1 2016| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
2
dari nilai transaksi (Direktorat Jenderal Pajak,
memenuhi kriteria dilakukan penelitian maka
2011:334).
akan diproses melalui pemeriksaan. Pemeriksaan
Mekanisme PPN
adalah
“serangkaian
kegiatan menghimpun dan mengolah data,
PPN dihitung dengan cara mengalikan
keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan
tarif dengan dasar Pengenaan Pajak (DPP),
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu
dalam pasal 1 angka 17 dan pasal 8A Undang-
standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
Undang PPN No 42 Tahun 2009 bahwa “DPP
pemenuhan
adalah jumlah harga jual, penggantian, nilai
untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan
impor, nilai ekspor atau nilai lain yang dipakai
ketentuan
sebagai dasar untuk menghitung pajak yang
perpajakan”
terutang. Pemungutan PPN dilakukan dengan
Nomor 17/PMK.03/2013). Batas waktu proses
cara membuat
dokumen berupa faktur pajak
pemeriksaan berlangsung hingga berakhir dalam
untuk mendeteksi kebenaran pajak masukan dan
jangka waktu 12 (duabelas) bulan ditandai
keluaran yang dibayar terhadap yang dipungut .
dengan terbitnya Surat Ketetapan Pajak Lebih
Pengkreditan
pajak
masukan
dapat
Bayar
kewajiban
perpajakan
peraturan (Peraturan
(SKPLB),
dan/atau
perundang-undangan Menteri
apabila
Keuangan
SKPLB
terlambat
dikreditkan dengan pajak keluaran untuk masa
diterbitkan hingga waktu jatuh tempo tersebut
yang sama harus memenuhi syarat formal dan
maka akan mendapat imbalan sebesar 2%
syarat materiil. Ada beberapa kemungkinan hasil
perbulan paling lama 24 (dua puluh empat)
pengkreditan Pajak Masukan (Sukardji, 2012:199)
bulan (Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun
yaitu :
2011).
a. Pajak Keluaran lebih besar daripada Pajak Masukan
yang
akan
menimbulkan
kewajiban untuk menyetor kelebihan Pajak Keluaran tersebut ke kas negara;
Nilai Waktu atas Uang (time value of money) Konsep nilai waktu atas uang dapat diketahui
dengan
melakukan
perhitungan
b. Pajak Keluaran lebih kecil daripada Pajak
pendekatan dari nilai uang dimasa yang akan
Masukan yang menimbulkan kelebihan
datang (Future Value), nilai yang akan datang
bayar (restitusi);
dari anuitas, dan nilai sekarang dari suatu
c. Pajak
Keluaran
sama
dengan
Pajak
anuitas (Present Value) (Margaretha, 2014:179).
Masukan yang menimbulkan tidak ada
Nilai mendatang (Future Value/ Compunding)
kewajiban untuk menyetor PPN ke kas
diperlukan dalam rangka mengevaluasi jumlah
negara.
uang yang akan diterima pada masa yang akan datang sebagai hasil dari suatu investasi yang
Restitusi PPN
dilakukan saat ini,
sedangkan nilai sekarang
Kelebihan Pajak Masukan (PM) terhadap
(Present Value / Discounting) merupakan cara
Pajak Keluaran (PK) dalam suatu Masa Pajak
perhitungan untuk menentukan nilai dari suatu
tertentu yang atas kelebihan merupakan hak
jumlah uang untuk masa mendatang , persamaan
yang dapat diminta kembali oleh wajib pajak.
rumusnya yaitu (Berk, 2012:92-94)
Penyebab
Future Value : FVn
terjadinya
kelebihan
pembayaran
pajak masukan menurut Sukardji (2012:200) : 1) Ekspor BKP berwujud atau BKP tidak berwujud; 2) Ekspor JKP; 3) Penyerahan BKP/JKP kepada pemungut PPN; 4) Penyerahan BKP/JKP yang memperoleh fasilitas PPN tidak dipungut; 5) Pembelian barang modal dalam tahap belum berproduksi; 6) Pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang. Restitusi PPN atas wajib pajak yang mengajukan restitusi PPN lebih dari seratus juta atau tidak
= C x (1+r) x (1+r) x…x(1+r) = C x (1+r)n
Present Value : PV
= C: (1+r)n =
C (1+r)n
Keterangan : FVn = Jumlah uang pada tahun ke n (Future Value of the initial flow n year hence) PV = Jumlah uang saat ini (Present value in this year) C = Simpanan pokok yang pertama (Initial Principal) r = Tingkat bunga pertahun yang dibayarkan (annual rate of Interest) n = Jumlah tahun atau lama pembungaan (number of years)
Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 9 No. 1 2016| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
3
METODE PENELITIAN
Sumber
data
dalam
penelitian
ini
Metode penelitian yang digunakan dalam
menggunakan sumber data primer (primary data)
skripsi ini adalah jenis penelitian deskriptif
dengan menggunakan metode wawancara secara
dengan melalui pendekatan kualitatif,
yang
mendalam kepada pihak kausa pajak PT XY di
tidak menitikberatkan pada hasil, melainkan
kantor konsultan pajak dan pihak fungsional
pada proses yang terjadi atas interpretasi dan
pemeriksa dari KPP Madya Sidoarjo. Kemudian,
pemahaman dalam menjelaskan suatu fenomena.
untuk analisis data sekunder (secondary data)
Pendekatan kualitatif menurut Bogdan dan
menggunakan data/dokumen proses restitusi
Taylor (Moleong, 2011:4) adalah “prosedur
yang ditampilkan secara terbatas. Pengumpulan
penelitian yang menghasilkan data deskriptif
data
berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-
tersebut dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu
orang
dengan studi dokumentasi dan studi lapangan.
dan
perilaku
yang
dapat
diamati”.
Dengan menggunakan pendekatan kualitatif
sesuai
dengan
Analisis data
pendekatan
dilakukan
penelitian
dengan
cara
deskriptif diharapkan dapat memaparkan sebuah
menjelaskan proses dari penyelesaian restitusi
gambaran
mengenai
suatu
terperinci,
keadaan
atau
aktivitas
secara
Pajak Pertambahan Nilai Wajib Pajak Badan PT
hubungan
yang
XY serta keterkaitannya dengan Time Value Of
menghasilkan sebuah penjelasan dari fenomena
Money. Analisis data yang digunakan dalam
yang terjadi.
penelitian ini adalah analisis dengan model
Fokus
pada
penelitian
ini
untuk
interaktif sebagaimana dikemukakan oleh Miles
membatasi kajian masalah dalam penelitian yang
dan
Huberman,
dimana
dilakukan yaitu :
terdapat
1. Menganalisis proses penyelesaian restitusi
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data,
Pajak Pertambahan Nilai wajib pajak badan PT
dan penarikan kesimpulan (Usman, 2008:85).
empat
dalam
tahap
model
kegiatan
ini
yaitu
XY a.
Restitusi wajib pajak badan yang atas
HASIL DAN PEMBAHASAN
kegiatan usahanya bergerak di bidang ekspor b. c.
berdiri sejak 1989 dan telah dikukuhkan sebagai
Penyebab
terjadinya
kelebihan
hasil produksi pengolahan kayu (furniture).
Pengkreditan pajak masukan yang dapat
Proses produksi PT XY dibagi menjadi beberapa
dimintakan pengembalian (restitusi)
departemen yaitu : Cutting, Clamping, FingerJoint,
pihak
pemohon
untuk
pelaksanaan restitusi PPN
f. g.
PKP yang usahanya bergerak di bidang ekspor
pembayaran PPN
d. Persiapan e.
PT XY merupakan perusahaan yang
Prosedur
dan
tata
cara
Sanding, Boring, Veneering, Assembling, Finishing, Packing. Terkait aktivitas usahanya PT XY
permohonan
memiliki kerjasama dengan beberapa perusahaan
pengajuan restitusi
lain seperti : penyedia bahan penolong, jasa
Mekanisme dan pihak-pihak yang terkait
pemasok, jasa ekspedisi, jasa angkutan, jasa
dalam proses restitusi PPN
penyedia bahan maklon, serta penyedia jasa
Hasil dari proses pengajuan kelebihan
pelabuhan atau penerbangan lainnya.
pembayaran
pajak
(restitusi)
yang 1.
dilaksanakan
Restitusi atas kegiatan usaha di bidang Ekspor
h. Tata cara pembayaran kembali kelebihan pembayaran pajak (restitusi) PPN
Perusahaan yang kegiatan utamanya
2. Menganalisis keterkaitan proses penyelesaian
bergerak dibidang ekspor terutang PPN dengan
restitusi PPN terhadap nilai waktu uang (Time
tarif 0%. Prinsip pengkreditan pajak masukan
Value of Money) wajib pajak badan PT XY
yang
a.
merupakan
legal
karakter
PPN
Implikasi hasil pengembalian kelebihan
menyebabkan PPN atas ekspor menjadi lebih
pembayaran (restitusi) dikaitkan dengan
bayar
nilai waktu uang wajib pajak badan PT XY
pembelian lebih besar dari pada pajak keluaran
ditinjau dari tingkat investasi (investment
atas penjualan ekspor.
dikarenakan
pajak
masukan
atas
opportunities) atas suku bunga deposito b.
Kaitan nilai waktu uang (time value of money)
dengan
proses
penyelesaian
2.
Penyebab terjadinya kelebihan pembayaran PPN
restitusi PPN wajib pajak badan PT XY yang bergerak di bidang ekspor.
Kegiatan penjualan ekspor PT XY yang lebih
dominan
daripada
penjualan
Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 9 No. 1 2016| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
4
lokal
menyebabkan pengkreditan atas pajak masukan
penelitian.
Penerbitan
dari pembelian menjadi lebih besar daripada
Pemeriksaan (SP2) oleh bagian pemeriksaan
pajak keluaran atas kegiatan ekspor sehingga
merupakan
kondisi wajib pajak akan menjadi lebih bayar.
pemeriksaan. Pemeriksaan berlangsung selama
Pembelian yang dilakukan PT XY diantaranya
empat
pembelian bahan pembantu atau penolong yang
menggunakan metode dan teknik pemeriskaan
terjadi selama proses produksi dan atas jasa-jasa
yang dilakukan oleh pemeriksa.
awal
sampai
ekspedisi serta maklon untuk proses distribusi.
Surat
Perintah
dimulainya
delapan
Penyelesaian
proses
bulan
proses
dengan
pemeriksaan
ditandai dengan terbitnya Surat Pemberitahuan 3.
Pengkreditan Pajak Masukan yang dapat
Hasil
dimintakan pengembalian (restitusi)
dilakukan pembahasan akhir dengan wajib
Secara umum pajak masukan yang dapat dikreditkan
dengan
keluaran
(SPHP)
yang
kemudian
pajak. Apabila wajib pajak menyetujui setiap
harus
poin terhadap pos-pos yang telah diperiksa maka
memenuhi syarat formal yang berarti faktur
akan diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Lebih
pajak tersebut lengkap atau terdapat dokumen
Bayar
tertentu yang mendukung dan diperlakukan
pencairan
sama dengan faktur pajak dan syarat materiil
Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP)
bahwa penyerahan atas BKP atau JKP tersebut
akan diproses oleh Kantor Pembendaharaan dan
harus berkaitan dengan kegiatan usaha. Pajak
Kas
masukan yang dapat dikreditkan terdiri dari
mendapatkan
beberapa
dikreditkan
permohonan transfer nmelalui rekening wajib
dengan pajak keluaran masa pajak yang sama /
pajak sejumlah yang telah disepakati dalam
maksimal 3 bulan setelah berakhirnya
pembahasan.
kriteria
pajak
Pemeriksaan
diantaranya:
masa
(SKPLB).
Selanjutnya
uang
Negara
restitusi
(KPKN).
untuk
proses
diterbitkan
Wajib
Surat
pajak
pengembalian
akan dengan
pajak yang bersangukutan, tidak diverifikasi berdasarkan objek pajaknya dan tidak dapat dibagi pertahun buku berdasarkan masa manfaat
6.
Identifikasi hasil dari proses restitusi PT XY Permohonan restitusi PT XY dilakukan
4.
Pihak-pihak yang terkait dalam proses
dalam beberapa masa setiap tahunnya, pada
restitusi PPN
periode tahun 2010 restitusi dilakukan pada
Pihak yang terkait dalam proses restitusi
masa Februari, Mei, September dan Desember.
itu sendiri ditinjau dari wajib pajak PT XY yaitu
Sedangkan untuk periode tahun 2011 restitusi
bagian
dilakukan pada masa Januari, Mei , September
administrasi
keuangan
dan
perbendaharaan perusahaan. Kemudian dari
dan Desember.
pihak PT XY tersebut memilik kuasa pajak untuk
Hasil restitusi pada tabel 1 yang diterima PT XY
membantu
proses
hampir tidak mengalami koreksi pemeriksaan
Kemudian pihak-
yang cukup signifikan, koreksi hanya terjadi
pihak yang terlibat dilihat dari segi fiskus atau
pada masa Mei tahun 2010 sebesar Rp 5.769.801
otoritas pajak yaitu melibatkan banyak seksi dan
atas permohonan restitusi. Total hasil restitusi
bagian diantaranya : seksi/bagian Petugas TPT,
yang
Pelaksana Pelayanan,
2.412.470.014, sedangkan tahun 2011 sejumlah Rp
memudahkan
segala
administrasi perpajakannya.
Account Reperesentative
(AR), Kepala Seksi Pelayanan, Pengawasan dan Konsultasi (Waskon), Pengolahan Data Informasi
diterima
Prosedur
dan
tata
cara
2010
sejumlah
Tabel 1. Hasil restitusi PPN PT XY periode tahun 2010 dan 2011
permohonan
Tahun Restitusi
Permohonan Restitusi
Hasil Restitusi
582,731,994
582,731,994
Mei
665,982,829
660,213,028
September
599,713,216
599,713,216
Desember
569,811,775
569,811,775
Total Restitusi tahun 2010
2,418,239,815
2,412,470,014
2010
wajib pajak dapat dilakukan dengan dua cara yaitu peyampaian SPT masa PPN restitusi atau
Masa Februari
pengajuan restitusi Permohonan restitusi disampaikan oleh
degnan surat permohonan tersendiri untuk
Januari
455,429,995
455,429,995
restitusi. Permohonan tersebut akan diproses
Mei
781,430,710
781,430,710
September
681,170,067
681,170,067
untuk
Desember
641,176,505
641,176,505
atau
Total Restitusi tahun 2011
2,559,207,276
2,559,207,276
oleh bagian – bagian di KPP. Proses pengawasan ditindaklanjuti memverifikasi
oleh
bagian
dilakukan
Waskon
pemeriksan
Rp
2.559.207.276.
(PDI), bagian Pemeriksaan serta Kepala KPP. 5.
tahun
2011
Sumber : Data Diolah, 2016
Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 9 No. 1 2016| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
5
Tingkat investasi menggunakan suku 7.
Tata cara pembayaran restitusi PPN
bunga majemuk dari tingkat suku bunga tanpa
Hasil restitusi yang telah disepakati
resiko Bank Indonesia yang menjadi acuan dasar
dalam pembahasan akhir proses pemeriksaaan
untuk investasi perbankan di Indonesia. Bunga
akan
umumnya
BI yang digunakan merupakan rata-rata untuk
melalui transfer bank. PT XY mengajukkan
tiap periode dari tahun 2010 sampai dengan
permohonan untuk transfer ke rekening bank
tahun 2015.
dikembalikan
oleh
KPKN
sesuai dengan identitas PKP yang melakukan proses restitusi, dalam hal ini yang bertanggung jawab
adalah
direktur
pemilik
perusahaan
tersebut. 8.
Analisis time value of money hasil restitusi PPN PT XY Hasil restitusi PPN PT XY yang telah
diterima pada periode tahun 2010 dan 2011
Tabel 2. Suku bunga investasi setelah pajak Tahun
r ( BI rate)
2010 2011 2012 2013 2014 2015
6,5% 6,6% 5,77% 6,5% 7,5% 7,5%
r (setelah pajak 20% final) (r x 0,80) 5,2% 5,28% 4,62% 5,2% 6.00% 6.00%
r hitung 0,052 0,0528 0,0462 0,052 0,06 0,06
Sumber : Data Diolah, 2016
dilakukan perbandingan dengan asumsi apabila restitusi diajukan oleh PT XY lebih cepat tentu
Pada tabel 2 memperlihatkan bunga investasi
hasil restitusi yang akan diterima lebih cepat.
dalam perhitungan yang akan digunakan
Pada
merupakan bunga yang telah di potong PPh
gambar
1
terlihat
ilustrasi
untuk
mengetahui time value of money hasil restitusi yang
telah
diterima
perbandingan
Perhitungan nilai waktu atas uang hasil
asumsi restitusi yang diajukan lebih cepat
restitusi tahun 2010 dengan asumsi diterima
kemudian
tahun 2012, dengan menggunakan rumus
hasil
dengan
final pasal 4 ayat 2 atas deposito sebesar 20%.
yang
diterima
dilakukan
investasi dalam bentuk deposito.
future value sebagai berikut :
Restitusi pada periode 2010 yang telah
FV2014 =
diterima PT XY tahun 2014, diasumsikan apabila
C 2012 x ((1+r)n x (1+r)n x (1+r)n)
= 2.412.470.014 x ((1,0462) x (1,052) x
PT XY mengajukan restitusi pada tahun 2011
(1,06))
maka hasilnya akan diterima pada tahun 2012,
= 2.412.470.014 x 1,1666
kemudian atas hasil tersebut digunakan untuk
=2.814.480.504
investasi
dalam
menggunakan
bentuk acuan
deposito
bunga
berjangka
dasar
Bank
Hasil investasi uang restitusi pada tahun 2014 yang akan diterima sebesar Rp 2.814.480.504,
Indonesia tanpa resiko sampai periode tahun 2014.
Hasil
investasi
restitusi
kemudian
Tabel 3. Perhitungan time value of money restitusi PPN tahun 2010
dibandingkan dengan hasil restitusi yang telah diterima sesungguhnya untuk mengetahui selisih nilai uang atas proses restitusi PPN PT XY tersebut.
Periode 2012
C (per periode)
r
(1+r)
FV (Nilai mendatang)
2,412,470,014 0.0462 1.0462
2,523,926,128.12
2013
2,523,926,128.12 0.052
1.052
2,655,170,286.79
2014
2,655,170,286.79
1.06
2,814,480,503.99
0.06
Sumber : Data Diolah, 2016
Selisih
= 2.412.470.014 – 2.814.480.504 = (402.010.490)
Penjabaran dari perhitungan nilai waktu atas uang terlihat pada tabel 3, selisih dari uang restitusi yang diterima dengan asumsi restitusi dipercepat yang digunakan untuk investasi ditahun yang sama sejumlah Rp 402.010.490. Secara presentase pengurangan nilai uang restitusi adalah sebesar 16,66%. Perhitungan nilai waktu atas uang hasil restitusi tahun 2012 dengan asumsi diterima Gambar 1. Ilustrasi time value of money hasil restitusi PPN yang diterima dengan asumsi investasi Sumber : Data Diolah, 2016
tahun 2013, dengan menggunakan rumus future value sebagai berikut : FV2015 =
C 2013 x ((1+r)n x (1+r)n x (1+r)n)
= 2.559.207.276 x ( (1,052) x (1,06) x Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 9 No. 1 2016| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
6
(1,06))
c.
Dari sisi wajib pajak yang kurang
= 2.559.207.276 x 1,1820
memiliki kesiapan dalam melakukan
= 3.025.052.611
restitusi
terlihat
dari
catatan
dan
Hasil investasi uang restitusi pada tahun 2015
dokumen wajib pajak yang tidak tertata
yang akan diterima sebesar Rp 3.025.052.611
dan terstruktur dengan baik. Seharusnya wajib pajak melakukan penyimpanan
Tabel 4. Perhitungan time value of money
data/dokumen/catatan
restitusi PPN tahun 2011 Periode
C (per periode)
2013
r
pengarsipan
(1+r)
2,559,207,276 0.052
2,692,286,054.56
d. Wajib pajak membutuhkan waktu yang lama untuk mengkonfirmasi pihak lawan
0.06
1.06
2,853,823,217.84
2015
2,853,823,217.84
0.06
1.06
3,025,052,610.91
transaksi
Sumber : Data Diolah, 2016
diberikan
e.
ditahun yang sama sejumlah Rp 465.845.334.
restitusi
uang
kelebihan
dilakukan, beberapa evaluasi atas proses restitusi PPN yakni internal
sesuai
restitusi
dengan
1.
sesuai
permohonan diterima secara lengkap dan pelaksanaan prosedur yang sesuai dengan ketentuan. Proses yang diawali dengan permohonan, dilakukan pemeriksaan sampai dengan hasil pengembalian setelah melalui
prosedur dan kebijakan restitusi pada
proses pemeriksaan yang dikabulkan harus
peraturan yang berlaku untuk proses
melalui proses yang panjang, tenaga yang
restitusi yang lebih mudah, cepat dan
banyak, waktu yang lama dan biaya yang
akurat. belum diterapkan dengan baik sehingga
tidak sedikit. 2.
sejumlah
melakukan
dengan
yang
jaringan dan memperluas sistem database perpajakan di seluruh wilayah.
2.412.470.014
begitu
juga
hasil restitusinya tahun 2015 sejumlah Rp
dapat
mengoptimalkan
Rp
restitusi PPN tahun 2011 yang baru diterima
pertemuan otoritas pajak dengan wajib Rekomendasi
Proses restitusi PPN PT XY yang dilakukan tahun 2010 diterima hasil pada tahun 2014
proses restitusi tidak dapat menghemat harus
restitusi PPN PT XY
lama sekurang-kurangnya 12 bulan sejak
dengan
Penerapan sistem elektronik / online yang
Proses penyelesaian
melalui pemeriksaan menghabiskan waktu
diberikan dengan cara memperbaharui
dilakukan
dilakukan
Kesimpulan
yang lama. Rekomendasi yang dapat
pajak.
dapat
KESIMPULAN DAN SARAN
alur prosedur yang panjang dan waktu
karena
yang
restitusi.
pajak.
standar operasional vertical DJP melalui
waktu
pengajuan
selalu mengalami kelebihan pembayaran
peraturan perundangan yang dilihat dari
b.
tempo
pajak bergerak dibidang ekspor yang
identifikasi yang telah
proses
melakukan
pengajuan restitusi melihat bahwa wajib
PPN
alur
untuk
analisis resiko terhadap permohonan
Evaluasi dan rekomendasi proses restitusi
Prosedur
pajak
dengan melakukan perencanaan dan
dan diterima dengan cepat.
a.
pajak
Rekomendasi
pajak
pendapatan yang lebih besar apabila diajukan
Berdasarkan
pengkreditan
wajib
jatuh
tersebut memiliki nilai untuk mendapatkan
9.
pajak
sering dilakukan mendekati batas akhir
dengan
pembayaran
wajib
restitusi sehingga permohonan restitusi
perhitungan nilai waktu atas uang tersebut bahwa
cara
Pengambilan keputusan yang lama dari sisi
uang
restitusi adalah sebesar 18,20%. Terlihat dari hasil
tidak
masukannya.
dipercepat yang digunakan untuk investasi
kaitan
dengan
menguatkan
restitusi yang diterima dengan asumsi restitusi
ilustrasi
data
dari pihak lawan transaksi yang dapat
terlihat pada tabel 4, selisih dari uang
nilai
karena
pajak
melengkapi bukti penunjang atas faktur
Penjabaran dari perhitungan nilai waktu atas
pengurangan
pengkreditan
terintegrasi. Rekomendasi yang dapat
= 2.559.207.276 – 3.025.052.611
presentase
atas
masukkannya
= (465.845.334)
Secara
per
periode secara terstruktur.
FV (Nilai mendatang)
2,692,286,054.56
uang
penyimpanan
1.052
2014
Selisih
dan
dengan
2.559.207.276 3.
Pengembalian rentang
waktu
restitusi tertentu
yang akan
Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 9 No. 1 2016| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
memiliki memiliki
7
keterkaitan terhadap time value of money dari
kepatuhan,
hasil uang restitusi yang diterima PT XY.
pengawasan antara wajib pajak dengan
Nilai waktu
fiskus sebagai otoritas pajak.
atas uang dari hasil restitusi
kemudahan
konfirmasi
dan
yang semakin cepat diajukan akan semakin cepat didapatkan oleh PT XY, sehingga dapat bernilai
lebih
tinggi
untuk
menunjang
kegiatan bisnis atau ekspornya. 4.
Berk, Jonathan B. DeMarzo, Peter, dan Harford,
Dengan asumsi perhitungan time value of
Jarrad. 2012 Fundamentals of Corporate
money
Finance
dengan
investasi
dalam
bentuk
deposito atas hasil restitusi PPN memiliki selisih nilai uang sebesar 16,66% untuk tahun 2010 dan sebesar 18,20% untuk tahun 2011. 5.
Lambatnya restitusi karena prosedur yang panjang dan rumit, kurangnya persiapan wajib pajak PT XY, proses konfirmasi pihak lawan transaksi yang lama, dan belum maksimalnya penggunaan sistem perpajakan
Edition.
United
States: Pearson Education Direktorat Jenderal Pajak. 2011. Susunan Dalam Satu
Naskah
Perpajakan.
Undang-Undang
Jakarta:
Kementerian
Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pajak Direktorat Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat.
2015. Tarik Ulur Restitusi edisi 24. Jakarta:
Saran Deregulasi
atau
peraturan
restitusi
membuat PPN
kebijakan
terbaru
Danny Darussalam Tax Center.
terkait
Hanafi, Mahmud M. 2013. Manajemen Keuangan
dengan membuat pengklasifikasian jumlah
Edisi 1 cetakan ke 6. Yogyakarta : BPFE-
restitusi PPN dalam beberapa kategori dan
Yogyakarta
resiko. Hal ini akan sangat penting untuk mengoptimalkan proses pemeriksaan dan dapat
meningkatkan
kepercayaan
wajib
pajak dalam melaksanakan kewajiban pajak 2.
International
Gunadi dan Febriyanto. Inside Tax Magazine.
berbasis elektronik / online. 1.
DAFTAR PUSTAKA
Margaretha, Farah. 2014. Dasar-dasar Manajemen Keuangan. Jakarta : PT Dian Rakyat Moleong, Lexy J. 2011. Metodologi Penelitian
kedepannya.
Kualitatif
Bagi wajib pajak agar mempertimbangkan
Remaja Rosdakarya
keputusan dengan cepat untuk melakukan
Edisi
Revisi.
Bandung:
PT
Organization for Economic Co-operation and
restitusi PPN khusunya untuk kegiatan
Development. 2013. Center for Tax Policy
ekspor agar tidak menunggu sampai batas
and Administration, General Administrative
akhir jatuh tempo restitusi. Langkah yang
Principle-GAP002
Taxpayer
Right
and
dapat diambil dengan cara membuat sebuah
Obligation, Practice Note. OECD : Commite
matriks
of
rekapan
pajak
keluaran
dan
masukan secara kontinu dan lengkap untuk
Fiscal
Affair
Forum
On
Tax
Administration.
setiap masa sesuai dengan dokumen fisik Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-
yang dimiliki wajib pajak. 3.
Persiapan
wajib
pajak
dalam
bentuk
pengelolaan buku catatan, data dengan baik,
tentang
Tata
Cara
Pemeriksaan.
rapi dan terstruktur menggunakan database
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011
khusus, pengkonfirmasian rutin terhadap
tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak Dan
pihak lawan transaksi secara langsung atau
Pemenuhan Kewajiban Perpajakan
melalui media elektronik serta pembukuan dan pencataatan secara elektronik. Hal ini agar
mempermudah
dilakukannya
jalannya
pemeriksaan
pajak
proses atas
restitusi PPN oleh pemeriksa. 4.
17/PMK.03/2013
Meningkatkan penggunan e-system / sistem
Rosdiana, Haula, Edi Slamet Irianto dan MP, Titi. 2012. Teori Pajak Pertambahan Nilai : Kebijakan dan Implementasi di Indonesia. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Sukardji,
Untung.
2012.
Pokok-pokok
Pajak
perpajakan berbasis elektronik / online atas
Pertambahan Nilai Indonesia. Jakarta: PT
restitusi, karena terobosan baru dibidang
Raja Grafindo Persada.
restitusi elektronik sangat diperlukan untuk
.
2014.
Pokok-pokok
Pajak
mempercepat keseluruhan proses restitusi
Pertambahan Nilai Indonesia. Jakarta :
PPN sehingga dapat mengurangi biaya
Rajawali Pers. Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 9 No. 1 2016| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
8
Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2008.
Metodologi
Penelitian
Sosial.
Jakarta: PT Bumi Aksara. Waluyo.
2011.
Perpajakan Indonesia.
Jakarta:
Salemba Empat.
Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 9 No. 1 2016| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
9
