Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (Studi di Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Kota Kotamobagu)
Rahmat P. Labaeni Johnny. H. Posumah Masje. S. Pangkey
Abstract: Retribution is a source of revenue that is relied upon by the Government Kotamobagu, such as parking fees consisting of a special levy parking lot (Regulation 2 of 2008) and levy a parking lot on the edge of the public road (Regulation 6 of 2011). In connection with the study is to examine how the implementation of policies in the parking levy increase revenue; and the extent to which the results of the implementation of policies that parking fees in increasing PAD Kotamobagu. This research uses qualitative descriptive method. Location of the study is the Department of Transportation, Culture, Tourism, Communications and Information Kotamobagu City. Informants research as many as 12 people consisting of: head office, secretarial services, head of the section heads, staff / implementers, head UPTD Parking, and postal clerk parking. Instruments in this study is the researchers themselves, while collecting data using interview techniques and assisted technical documentation. Data analysis was performed using qualitative analysis interactive model of Miles and Hubernann. The results showed: (1) The process of policy implementation parking fees in general are quite effective viewed from four important aspects of the process of policy implementation as suggested by Edward III, namely: communication, resources, disposition, and a bureaucratic structure. (2) Implementation of policies levies Parking quite effective results seen from the realization of revenue targets and the development of revenues over the last five years (2010 s / d in 2014). Results of parking fees were a major contribution levies a special parking place, while for curbside parking space levy general is still relatively small. The research results provide the conclusion that the implementation of parking charges policy has a significant support to the increasing acceptance of PAD Kotamobagu. Based on the conclusions of the study put forward some suggestions as follows: (1) All the important aspects for the implementation of policies retribuasi park, still needs to be improved; (2) proceeds parking fees that have been achieved over the last few years can still be improved. Keywords: policy implementation, the levy parker, And Local revenue
Pendahuluan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
membuat kebijakan daerah untuk memberi
tentang
Daerah
prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat
mengamanatkan bahwa pelaksanaan otonomi
bertujuan pada peningkatan kesejahteraan
daerah menganut prinsip otonomi seluas-
rakyat.
Pemerintahan
pelayanan, peningkatan peran serta dan
luasnya, nyata dan bertanggung jawab.
Menurut Anderson (dalam Islamy,1996)
Prinsip otonomi seluas-luasnya mengandung
kebijakan didefinisikan sebagai serangkaian
makna bahwa daerah otonom diberikan
tindakan yang mempunyai tujuan tertentu
kewenangan mengatur dan mengurus semua
yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang
urusan pemerintahan, di luar enam urusan
pelaku
pemerintahan
memecahkan suatu masalah tertentu. Carl
yang
menjadi
urusan
atau
sekelompok
pelaku
guna
pemerintah pusat yaitu politik luar negeri,
Friedrich
pertahanan, keamanan, moneter, yustisi, dan
mendefinisikan kebijakan adalah serangkaian
agama.
Daerah
JAP NO.31 VOL III 2015
memiliki
(dalam
Abdulwahab,
2008)
kewenangan Page 1
tindakan yang mengarah pada tujuan yang
diikuti dengan pemberian sumber-sumber
diusulkan oleh seseorang, kelompok atau
pendapatan yang cukup kepada daerah,
pemerintah
tertentu
dengan mengacu kepada Undang-Undang
dengan menunjukkan hambatan-hambatan
Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
dan
terhadap
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
tersebut
Pemerintah
Daerah,
dalam rangka mencapai tujuan tertentu.
disesuaikan
dan
Jenkins
2008)
pembagian kewenangan antara pemerintah
mendefinisikan kebijakan adalah serangkaian
pusat dan daerah. Semua sumber keuangan
keputusan-keputusan yang saling berkait
yang
berkenaan dengan pemilihan tujuan-tujuan
pemerintahan yang diserahkan kepada daerah
dan cara-cara untuk mencapainya dalam
menjadi sumber keuangan daerah. Daerah
situasi tertentu.
juga diberikan hak untuk mendapatkan
dalam
lingkungan
kesempatan-kesempatan
implementasi
usulan
(dalam
kebijakan
Abdulwahab,
Model implementasi kebijakan yang
dimana
besarnya
diselaraskan
melekat
pada
dengan
setiap
urusan
sumber-sumber keuangan antara lain berupa :
paling awal dan disebut model top-down
kepastian
adalah yang dikemukakan oleh Van Meter
pemerintah pusat sesuai urusan pemerintahan
dan Van Horn. Model ini mengidentifikasi
yang diserahkan kepada daerah; kewenangan
enam variabel yang menghubungkan antara
memungut
kebijakan dengan kinerjanya, yaitu : (1)
daerah dan retribusi daerah, dan hak untuk
standar/ukuran dan tujuan kebijakan, (2)
mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber
sumberdaya-sumberdaya
daya nasional yang berada di daerah dan
kebijakan
(uang
tersedianya
dan
pendanaan
mendayagunakan
dan insentif lainnya), (3) komunikasi antar
dana
organisasi
mengelola
kekayaan
pelaksanaan, (4) karakteristik atau cirri-ciri
mendapatkan
sumber-sumber
badan/instansu
lain
sah
terkait
dan
kegiatan-kegiatan
pelaksana
(ukuran
staf,
perimbangan
yang
lainnya;
serta
dari
pajak
hak
untuk
daerah
dan
pendapatan
sumber-sumber
derajat control hierarkis, vitalitas organisasi),
pembiayaan. Dengan pengaturan tersebut,
(5) kondisi social, politik, dan ekonomi
dalam hal ini pada dasarnya pemerintah
(sumber-sumber ekonomi di dalam yuridiksi
menerapkan prinsip “uang mengikuti fungsi”.
implementasi,
(Penjelasan Umum Undang-Undang No. 32
opini
publik,
dukungan
kelompok kepentingan), dan (6) sikap para pelaksana (Keban, 2008; Abdulwahab, 2008; Kusumanegara, 2010). Penyelenggaraan fungsi pemerintahan
Tahun 2004). Dengan pemberian keleluasaan kepada pemerintah mengelola
daerah dan
dalam
menggali,
memanfaatkan
daerah guna mewujudkan otonomi daerah
sumber
tersebut akan terlaksana secara optimal
pemerintah
apabila penyerahan urusan pemerintahan
memiliki kemandirian yang lebih besar. Akan
JAP NO.31 VOL III 2015
penerimaan/
sumber-
daerah
pendapatan,
maka
diharapkan
dapat
Page 2
tetapi,
pemerintah
daerah
seringkali
dihadapkan dengan beberapa masalah yang terkait
dengan
Daerah yang Sah.
meningkatkan
PAD adalah pendapatan daerah yang
penerimaan/pendapatan daerah, antara lain
bersumber dari hasil pajak daerah, hasil
adalah : (1) tingginya tingkat kebutuhan
retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan
fiskal
sehingga
daerah yang dipisahkan (seperti bagian laba
menimbulkan terjadinya kesenjangan fiskal;
BUMD, atau hasil kerjasama dengan pihak
(2)
oleh
ketiga), dan lain-lain PAD yang sah (seperti
pemerintah daerah yang masih belum optimal
hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak
menyebabkan
yang
dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga,
sebenarnya dapat dijual ke masyarakat
keuntungan selisih nilai tuka rupiah terhadap
direspon
juga
mata uang asing, dan komisi, potongan,
menyebabkan keengganan masyarakat untuk
ataupun bentuk lain sebagai akibat dari
taat membayar pajak dan retribusi daerah; (3)
penjualan
lemahnya infrastruktur prasarana dan sarana
dan/atau jasa oleh daerah). PAD merupakan
umum; (4) Dana Alokasi Umum (DAU) dari
sumber penerimaan/pendapatan daerah yang
pemerintah pusat tidak mencukupi; dan (5)
paling utama atau yang paling diandalkan
belum teridentifikasi secara maksimal potensi
pada era otonomi daerah. Oleh karena itu,
Pendapatan
Asli
(Mardiasmo,
2002).
yang
upaya
pemerintah pusat, serta Lain-lain Pendapatan
dimiliki
kualitas
daerah,
pelayanan
produk
secara
publik
layanan
negatif,
Daerah Oleh
dan
dan/atau
Daerah
pengadaan
diharapkan
barang
yang
riil
Pemerintah
karena
itu
mengoptimalkan penerimaan PAD, sehingga
pemerintah daerah harus dapat melakukan
mengurangi
manajemen penerimaan daerah secara efektif.
pembiayaan dari pusat (DBH, DAU, DAK)
Dalam hal ini salah satu aspek utama
yang akhir-akhir ini makin berkurang atau
manajemen penerimaan daerah yang perlu
dikurangi.
lebih
mendapatkan
perhatian
adalah
Kenyataan
ketergantungan
dapat
selama
ini
terhadap
menunjukkan
manajemen Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Retribusi Daerah merupakan sumber PAD
Sebagaimana amanat UU No. 32 Tahun 2004
yang diandalkan oleh Pemerintah Daerah,
tentang Pemerintahan Daerah, dan UU No.
karena obyek dari retribusi daerah sangat luas
33
Perimbangan
dan mudah diadakan/ditetapkan dibanding
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan
dengan Pajak Daerah dan sumber-sumber
Pemerintah Daerah, bahwa Pendapatan Asli
PAD lainnya. Menurut UU No.34 Tahun
Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber
2000 tentang Perubahan Atas UU No.18
penerimaan
selain
Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
penerimaan dari Dana Perimbangan (Dana
Retribusi Daerah, yang dimaksud dengan
Bagi Hasil/DBH, Dana Alokasi Umum/DAU,
retribusi daerah adalah pungutan daerah
dan
sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian
Tahun
Dana
2004
tentang
pendapatan
Alokasi
JAP NO.31 VOL III 2015
daerah,
Khusus/DAK)
dari
Page 3
izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau
diberikan oleh pemerintah daerah untuk
diberikan oleh pemerintah daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau badan.
kepentingan orang pribadi atau badan.
Di Kota Kotamobagu, retribusi daerah
Sumitro (1989) merumuskan pengertian retribusi
adalah
merupakan
sumber
PAD
yang
cukup
pembayaran-pembayaran
potensial. Dari data yang diperoleh pada
kepada negara yang dilakukan oleh mereka
Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata,
yang
negara.
Komunikasi
retribusi
Kotamobagu,
menggunakan
Menurut
Munawir
jasa-jasa (1990),
dan
Informasi
Kota
menunjukkan
bahwa
merupakan iuran kepada pemerintah yang
penerimaan retribusi daerah memberikan
dapat dipaksakan dan jasa balik secara
kontribusi cukup signifikan terhadap total
langsung dapat ditunjuk. Paksaan itu bersifat
penerimaan PAD di daerah tersebut. Pada
ekonomis karena siapa saja yang tidak
Tahun 2009, retribusi daerah memberikan
merasakan jasa balik dari pemerintah, dia
kontribusi sebesar 31,17% dari total PAD
tidak
sebesar Rp.6,296 miliar; pada tahun 2010
dikenakan
iuran
itu.
Pengenaan
retribusi kepada orang/badan ini menurut
memberikan
Devas (1989) didasarkan pada dua hal, yaitu :
terhadap total PAD sebesar Rp.9,068 miliar;
(1) didasarkan pada total cost dari jasa
pada tahun 2011 memberikan kontribusi
pelayanan-pelayanan yang diberikan, dan (2)
sebesar 21,76% terhadap total PAD sebesar
didasarkan pada kesinambungan harga jasa
Rp.8,856
suatu pelayanan, yaitu atas dasar mencari
memberikan
keuntungan.
terhadap total PAD; dan pada tahun 2013
Jones and Whita (dalam Adisasmita R,
kontribusi
miliar;
memberikan
sebesar
pada
kontribusi
kontribusi
23,44%
tahun sebesar
sebesar
2012 13,31%
25,19%
2011) mengatakan bahwa retribusi adalah
terhadap total PAD (Sumber : diolah dari
semua
Laporan PAD Kota Kotamobagu Tahun 2009
bayaran
yang
dilakukan
bagi
perorangan dalam menggunakan layanan
s/d 2013).
yang mendatangkan manfaat langsung dari
Meskipun penerimaan retribusi daerah
layanan tersebut, lebih lanjut ditakakan
sudah dapat memberikan kontribusi yang
bahwa retribusi lebih tepat dianggap sebagai
berarti
pajak konsumsi daripada biaya layanan;
kecenderungan
bahwa
biaya
kontribusi retribusi daerah terhadap PAD dari
Ahmad Yani (dalam
mulai tahun 2010 sampai tahun 2012. Selain
Adisasmita, 2011) mengartikan retribusi
itu, menurut pengakuan para pejabat terkait
daerah adalah pungutan daerah sebagai
di Kota Kotamobagu bahwa hasil retribusi
pembayaran atas jasa atau pemberian izin
daerah tersebut belum optimal, karena masih
tertentu yang khusus disediakan dan atau
ada
retribusi
operasional saja.
hanya
menutupi
terhadap
jenis-jenis
PAD, penurunan
retribusi
namun
ada
persentase
tertentu
pada
beberapa SKPD yang mengelola PAD yang JAP NO.31 VOL III 2015
Page 4
tidak
memberikan
Berdasarkan
hasil
kenyataan
maksimal.
penerimaan retribusi parkir dalam rangka
permasalahan
menunjang PAD Kota Kotamobagu. Akan
tersebut, maka pemerintah Kota Kotamobagu
tetapi,
melalui SKPD terkait menetapkan kebijakan-
retribusi parkir tersebut telah dilakukan
kebijakan yang berkaitan dengan upaya
dengan efektif, dan apakah implementasi
optimalisasi penerimaan retribusi daerah.
kebijakan tersebut telah dapat meningkatkan
Salah satu jenis retribusi daerah yang sejak
Tahun
penerimaan retribusi parkir sehingga dapat
Kotamobagu adalah Retribusi Parkir yang
PAD daerah tersebut ?. Terdorong untuk
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota
menjawab pertanyaan tersebut maka penulis
Kotamobagu Nomor 2 Tahun 2008 tentang
mengangkat
Retribusi
Khusus
“Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir
sebagaimana telah dirubah dengan Perda
Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah
Nomor 5 Tahun 2011. Retribusi Izin Tempat
(Suatu
Parkir Khusus tersebut sekarang ini dikelola
Kebudayaan, Pariwisata, Komunikasi dan
oleh
Informasi Kota Kotamobagu).
Dinas
Tempat
di
kebijakan
memberikan kontribusi yang berarti terhadap
Izin
dipungut
implementasi
Kota
Pariwisata,
2009
apakah
Parkir
Perhubungan, Komunikasi
Kebudayaan,
dan
target
yang
ditetapkan/direncanakan.
Demikian
hasil retribusi parkir
dirasakan sangat
pula,
kurang/sedikit dibanding dengan penerimaan jenis-jenis retribusi lainnya. Bertolak dari kenyataan permasalahan tersaebut
maka
kemudian pada Tahun 2011 pemerintah Kota Kotamobagu menetapkan kebijakan baru di bidang Retribusi Parkir dengan menambah satu jenis retribusi parkir yakni Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor 6 Tahun 2011. Kebijakan tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum ini
diharapkan
akan
JAP NO.31 VOL III 2015
kebijakan dapat
Dinas
Perhubungan,
Penelitian
ini
menggunakan
metode
penelitian deskriptif-kualitatif. Singarimbun dan Effendy (1998) mengatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang ditujukan atau dimaksudkan untuk mengamati dan menganalisis secara cermat, dan
menggambarkan
suatu
fenomena
tertentu; dengan kata lain menurut Arikunto (2000), penelitian deskriptif merupakan suatu jenis
penelitian
yang
mendeskripsikan
atau
ditujukan
untuk
menggambarkan
keadaan atau status suatu fenomena. Menurut Nasir (2005), tujuan penelitian deskriptifkualitatif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistimatis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta,
efektif berlaku mulai Tahun 2012. Implementasi
di
yaitu
METODOLOGI PENELITIAN
2010), realisasi penerimaan retribusi parkir dari
Studi
penelitian
Informasi.
Namun selama tiga tahun (2008 sampai
jauh
tema/judul
tersebut
meningkatkan
sifat-sifat hubungan suatu fenomena yang diselidiki.
Page 5
Menurut Arikunto (2000), penelitian
Instrumen dalam penelitian ini ialah
deskriptif kualitatif biasanya merupakan
peneliti sendiri.
penelitian
untuk pengumpulan data primer yang bersifat
nonhipotesis,
sehingga
dalam
Teknik yang digunakan
langkah penelitiannya tidak perlu menguji
kualitatif
adalah
hipotesis.
dengan
mengacu
Fokus
penelitian
(interview)
kepada
pedoman
adalah
wawancara yang dipersiapkan lebih dahulu.
“implementasi kebijakan retribusi parkir”.
Untuk melengkapi teknik wawancara ini
Dalam
dilakukan
hal
retribusi
ini
parkir
ini
wawancara
implementasi dilihat
kebijakan
dari
proses
implementasi.
pula
teknik
observasi
yaitu
melakukan pengamatan langsung terhadap fenomena yang terjadi yang terakit dengan
Proses implementasi kebijakan; adalah
fokus penelitian.
rangkaian aktivitas yang dilakukan dalam
Sedangkan untuk pengumpulan data
rangka pelaksanaan kebijakan retribusi parkir
primer
yang ditetapkan. Dalam hal ini proses
penerimaan retribusi parkir dan PAD) dan
implementasi
juga
dilihat
dari
penting dalam pencapaian
empat faktor implementasi
yang
bersifat
data
sekunder,
dokumenter
yaitu
kuantitatif
digunakan
(data
teknik
mengumpulkan,
kebijakan publik yang dikemukakan dalam
pengklasifikasi, dan menganalisis data yang
model implementasi kebijakan dari Edward
tersedia di Dinas Perhubungan, Kebudayaan,
III, yaitu : (1) komunikasi, ialah bagaimana
Pariwisata, Komunikasi dan Informasi Kota
kebijakan
Kotamobagu.
dikomunikasikan
disosialisasikan kebijakan; (2) sumberdaya
kepada
pelaksana
Teknik analisis data dalam penelitian ini
sumber daya, ialah
menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu
manusia
para
atau
dan
sumberdaya
finansial yang tersedia atau disediakan untuk
deskriptif-kualitatif dan deskriptif-kuantitatif. Analisis
Dekriptif-Kualitatif.
Teknik
pelaksanaan kebijakan; (3) disposisi, ialah
analisis ini digunakan untuk menggambarkan
karakteristik yang menempel kepada para
tentang
pelaksana seperti kejujuran, komitmen dan
pengelolaan retribusi parkir”. Adapun teknik
sikap demokratis; dan (4) struktur birokrasi,
analisis deskriptif-kualitatif yang digunakan
ialah mekanisme dan struktur organisasi
adalah analisis model interaktif dari Miles
pelaksana.
dan Hubermann (dalam Rohidi dan Mulyarto,
“proses
implementasi
kebijakan
Jenis data primer yang dikumpulkan
1990), dimana hasil reduksi data dan analisis
dalam penelitian ini ialah data yang bersifat
data akan disajikan atau digambarkan secara
kualitatif dan data yang bersifat kuantitatif.
naratif atau dengan kata-kata.
Selain itu dikumpulkan juga data sekunder yang dapat melengkapi data primer.
Analisis Deskriptif-Kuantitatif. Teknik analisis ini digunakan untuk menggambarkan tentang
JAP NO.31 VOL III 2015
“hasil
implementasi
kebijakan Page 6
parkir” yaitu realisasi penerimaan retribusi
HASIL
parkir
PEMBAHASAN
pada
setiap
tahun
dan
PENELITIAN
DAN
perkembangannya selang lima tahun terakhir,
Sebagaimana telah dikemukakan di atas
kontribusi penerimaan/pendapatan retribusi
bahwa yang mejadi fokus penelitian ini
parkir terhadap terhadap total penerimaan
adalah proses kebijakan Retribusi Parkir
retribusi daerah dan terhadap total PAD Kota
Dalam Menunjang PAD Kota Kotamobagu.
Kotamobagu selang lima tahun terakhir, dan
“Proses implementasi” yang dimaksud adalah
rata-rata pertubuhan penerimaan retribusi
rangkaian aktivitas yang dilakukan dalam
parkir selama lima tahun terakhir. Pada
rangka pelaksanaan kebijakan retribusi parkir
analisis deskriptif-kuantitatif ini digunakan
yang sudah ditetapkan.
rumus-rumus statistik deskriptif yaitu analisis A. Implementasi Kebijakan Pelayanan IMB
persentase dan analisis rata-rata. Analisis persentase, digunakan untuk mengetahui persentase realisasi penerimaan retribusi parkir setiap tahun anggaran selama lima tahun terakhir, yang dihitung dengan rumus sebagai berikut :
Proses implementasi kebijakan retribusi parkir dilihat atau diamati dari empat faktor penting di dalam pencapaian implementasi kebijakan
publik
sebagaimana
yang
diemukakan dalam teori/model implementasi
P=
kebijakan yang dikembangkan oleh Edward
Dimana :
III yaitu : komunikasi, sumberdaya, disposisi,
P = Nilai persentase yang dicari;
dan struktur birokrasi.
f = realisasi penerimaan retribusi parkir 1. Komunikasi
pada satu tahun anggaran. n = target penerimaan retribusi parkir yang ditetapkan pada setiap tahun anggaran. Analisis
rata-rata,
digunakan
untuk
Komunikasi merupakan aspek pertamatama harus ada agar pelaksanaan kebijakan efektif. Komunikasi disini adalah berkenaan
mengetahui nilai rata-rata capaian target
dengan
penerimaan
pertahun
dikomunikasikan pada organisasi dan/atau
anggaran selama lima tahun terakhir, yang
publik. Kebijakan akan dapat dilaksanakan
dihitung dengan rumus sebagai berikut :
dengan
retribusi
parkir
X= Dimana : X
= nilai rata-rata yang dicari
∑xi =
jumlah penerimaan retribusi parkir selama 5 tahun terakhir
n
= banyaknya tahun retribusi parkir yang
dihitung. JAP NO.31 VOL III 2015
bagaimana
baik
dan
efektif
kebijakan
jika
terjadi
komunikasi yang efektif antara pelaksana kebijakan/program dengan para kelompok sasaran (target group). Dengan komunikasi maka tujuan dan sasaran dari kebijakan dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan tersebut. Komunikasi menjadi penting karena Page 7
semakin
tinggi
sasaran
atas
pengetahuan kebijakan
kelompok
maka
akan
Sosialisasi tentang kebijakan retribusi parkir
oleh
Dinas
Perhubungan
Kota
mengurangi tingkat penolakan dan kekeliruan
Kotamobagu juga dilakukan oleh petugas
dalam mengaplikasikan kebijakan dalam
pada UPTD Perparkiran dan petugas pos-pos
ranah yang sesungguhnya (Edward III dalam
parkir, seperti dinyatakan oleh Kepala UPTD
Nugroho, 2009 dan Indiahono, 2010).
Perparkiran dan petugas pada pos parkir yang
Kepala Dinas Perhubungan, Kebudayaan,
sempat diwawancarai sebagai berikut :
Pariwisata dan Kominfo Kota Kotamobagu
“Sosialisasi
menjelaskan
metode
(Perda No.2/2008 dan Perda No.6/2001)
dilakukan
juga dilakukan oleh UPTD Perparkiran yaitu
tentang
komunikasi/sosialisasi sehubungan
yang
dengan
kebijakan
retribusi
dengan
kebijakan
retribusi
menempelkan
parkir
fotocopy
perda
parker, seperti dikatakan berikut ini : “Perlu
tersebut di papan informasi kantor UPTD
dikemukakan
Perparkiran dan juga di pos-pos parkir.Kami
bahwa
kebijakan
retribusi
parkir di Kota Kotamobagu sampai dengan
juga
tahun 2011 hanya terdiri dari satu jenis
kepada masyarakat
retribusi yaitu retribusi tempat parkir khusus
parkir tersebut” (Informan no.8 : Kepala
(Perda No.2 Tahun 2008); kemudian sejak
UPTD Perparkiran).
tahun 2012 hingga sekarang bertambah satu jenis yaitu retribusi tempat parker jalan umum (Perda Nomor 6 Tahun 2011). Kebijakan tersebut
dikomunikasikan atau
disosialisasikan kepada masyarakat umum baik
melalui
elektonik),
media
masa
brusur/fanflet,
(cetak
dan
melalui
pengumuman pada papan informasi di pospos parker dan juga melalui pemberian informasi/penjelasan langsung pada tempattempat pos-pos pemungutan retribusi parkir yang ada. Menurut pengamatan kami selaku kepala dinas, sosialisasi tentang kebijakan retribusi parker selama ini berjalan baik dan efektif sebagaimana ditunjukkan dengan makin
meningkatnya
pemahaman
dan
kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi parkir”.(Informan no. 1 : Kepala
seringkali
Komunikasi kebijakan
memberikan
dan
retribusi
penjelasan
mengenai kebijakan
sosialisasi parkir
tentang
oleh
Dinas
Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata dan Kominfo Kota Kotamobagu dapat berjalan efektif
karena
adanya
koordinasi
dan
kerjasama yang baik dan efektif dengan SKPD lain yang terkait. Hal itu dikemukakan oleh Kepala Bidang Perhubungan pada Dinas Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata dan Kominfo, seperti berikut ini :“Sehubungan dengan implementasi kebijakan retribusi parkir
(Perda
No.2/2008
dan
Perda
No.6/2011), kami melakukan komunikasi dan koordinasi terutama
dengan instansi/SKPD terkait dengan
Dinas
Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPDKAD) yaitu melalui pertemuan rutin atau melalui rapat/pertemuan khusus yang
Dinas). JAP NO.31 VOL III 2015
Page 8
membicarakan hal-hal yang terkait dengan
sumberdaya finansial. Sumberdaya manusia
PAD” (Informan no.3 : Kabid Perhubungan)
berkenaan dengan kecukupan baik kuantitas
Pernyataan para informan di atas secara keseluruhan menunjukkan bahwa komunikasi yang
dilakukan
oleh
pihak
Dinas
Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata dan Kominfo Kota Kotamobagu selama ini dalam rangka
implementasi
kebijakan
retribusi
parkir nampaknya sudah cukup efektif. Berbagai
hal
yang
berkenaan
maupun
hukumnya (Perda No.2 Tahun 2008 dan Perda No.6 Tahun 2011) dikomunikasikan (disosialisasikan atau dipublikasikan) dengan baik dan efektif kepada masyarakat baik melalui media masa, melalui brosur/leaflet, melalui informasi yang dipampang di kantor Dinas atau di Pos-Pos Parkir, dan juga di kantor Camat dan kantor Lurah, maupun melalui penjelasan langsung yang diberikan oleh para pegawai/petugas di kantor Dinas
implementor/pelaksana
kebijakan yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Sedangkan sumberdaya finansial
menyangkut
ketersediaan
atau
kecukupan dana untuk sebuah kebijakan atau program (Edward III dalam Nugrono, 2009 dan Indiahono, 2010). Dalam
dengan
kebijakan retribusi parkir tertutama dasar
kualitas
penelitian
ini
kemampuan
sumberdaya manusia secara kuantitas dilihat dari
kecukupan
pelaksanaan
jumlah
kebijakan
pegawai retribusi
untuk parkir
terutama di lapangan; sedangkan kemampuan sumberdaya manausia secara kualitas dilihat dari
tingkat
pendidikan
dan
tingkat
pemahaman terhadap tugas pekerjaan serta keterampilan yang dimiliki yang berkenaan dengan pelaksanaan retribusi parker tersebut. Berkenaan dengan kemampuan sumberdaya manusia (pegawai) ini berikut pernyataan Sekretaris Dinas Perhubungan, Kebudayaan,
atau di Pos-Pos Parkir.
Pariwisata dan Komunikasi & Informasi 2. Sumberdaya (resources) Syarat
berjalannya
Kota Kotamobagu : “Secara kuantitas
suatu
organisasi
pegawai/petugas
yang
disediakan
untuk
adalah kepemilikan terhadap sumberdaya.
pelaksanaan kebijakan retribusi parkir sudah
Implementasi kebijakan tidak efektif apabila
cukup memadai, karena selain PNS ada juga
para implementor kekurangan sumberdaya
sejumlah
yang penting untuk melaksanakan kebijakan.
pemungut
Pentingnya sumberdaya dalam implementasi
kemampuan pegawai (PNS) Dinas umumnya
kebijakan mendapat perhatian dari Edward
sudah cukup memadai dilihat dari tingkat
III yang menyatakan “kurangnya sumberdaya
pendidikan dan kompetensi para pegawai.
akan
ketidakefektifan
Kemampuan SDM para tenaga kontrak juga
kebijakan”.
umumnya cukup memadai untuk tugas di
mencakup
bidang perparkiran dan pemungut retribusi
terutama adalah sumberdaya manusia dan
karena mereka diangkat sesuai dengan
berakibat
pelaksanaan/penerapan Sumberdaya
yang
JAP NO.31 VOL III 2015
dimaksud
tenaga
kontrak
retribusi.
dan
Secara
petugas kualitas
Page 9
persyaratan tingkat pendidikan, dan juga
sebuah kebijakan tertentu, maka mereka
diberikan
harus
pelatihan
khusus
sebelum
bertugas” (Informan no.2 Sekretaris Dinas).
dapat
melaksanakan
apa
yang
diinginkan oleh pembuat kebijakan; tetapi ketika sikap atau pandangan para pelaksana
Selain kemampuan SDM maka kemampuan finansial juga penting untuk implementasi kebijakan. Sehubungan dengan implementasi kebijakan
retribusi
parkir
oleh
berbeda dengan si pembuat kebijakan maka proses pelaksanaan sebuah kebijakan akan menjadi kompleks.
Dinas
Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata dan
“Menurut pengamatan saya selama ini, para
Kominfo Kota Kotamobagu nampaknya tidak
pegawai
menjadi persoalan serius karena dinilai cukup
kebijakan retribusi parkir dengan senang
memadai, seperti dinyatakan oleh Kepala
hati, sungguh-sungguh dan bersemangat.
Dinas. Kepala UPTD Perparkiran, dan Kasie
Semua
Prasarana Angkutan Darat, sebagai berikut :
kebijakan
bekerja
untuk
pelaksanaan
peraturan/ketentuan yang
ataupun
ditetapkan
pimpinan
dilaksanakan dengan baik dan benar” “Anggaran
yang
dialokasikan
untuk
(Informan no.3 : Kabid Perhubungan).
operasional pelaksanaan kebijakan retribusi parkir sudah diperhitungkan sesuai dengan
4. Struktur Birokrasi
volume tugas dan jenis kegiatan yang
Struktur birokrasi menurut Edward III
dibiayai. Jadi tidak ada masalah mengenai
merupakan faktor penting ke empat dalam
anggaran karena sudah dinilai cukup untuk
implementasi kebijakan publik. Struktur
membiayai program dan kegiatan yang
birokrasi ini mencakup dua aspek penting
berhubungan dengan implementasi kebijakan
yaitu mekanisme atau standar prosedur
retribusi parkir” (Informan no.1 : Kadis)
pelaksanaan (standard operating procedur
“Sesuai pengalaman kami sebagai kepala UPTD Perparkiran, anggara yang tersedia cukup memadai untuk membiayai kegiatan operasional termasuk untuk mencetak karcis dan juga untuk membayar honor tenaga kontrak. Sejauh ini anggaran yang ada dapat digunakan dengan efisien dan efektif dan maksimal” (Informan no.8 : Kepala UPTD Perparkiran).
pembagian kerja. Dikatakan oleh Edward III, bahwa “para pelaksana kebijakan mungkin telah mengetahui apa yang harus mereka lakukan, dan mereka memiliki sikap dan sumberdaya yang cukup untuk melaksanakan kebijakan, tetapi mereka mungkin akan terhambat dalam pelaksanaan kebijakan oleh struktur birokrasi yang menonjol, yaitu standar prosedur pelaksanaan (SOP) dan
3. Disposisi (Sikap Pelaksana) : Menurut Edward III
atau SOP), dan struktur organisasi atau
bahwa jika para
pembagian
kerja”
(Edward
III
dalam
Indiahono, 2010, dan Rusli, 2013).
implementor/pelaksana ingin melaksanakan JAP NO.31 VOL III 2015
Page 10
Aspek pertama dari struktur birokrasi
Menurut
adalah standar prosedur pelaksanaan atau
berkompeten
standard operating procedur (SOP) yang
Kebudayaan, Pariwisata dan Kominfo Kota
dicantumkan
Kotamobagu yang sempat diwawancarai
dalam
kebijakan/program.
SOP
guideline
di
para
Dinas
pejabat
Perhubungan,
baik
bahwa impelementasi kebijakan retribusi
mencantumkan kerangka kerja yang jelas,
parkir yang ditetapkan oleh pemerintah
sistimatis, tidak berbelit dan mudah dipahami
Daerah Kota Kotamobagu selama ini (Perda
oleh siapapun karena akan menjadi acuan
No.2 Tahun 2008 dan Perda Nomor 6 Tahun
dalam
2011) telah memberikan hasil yang cukup
bekerjanya
yang
pengakuan
implementor/pelaksana
kebijakan. Berkenaan SOP
implementasi
efektif, terutama untuk retribusi tempat parkir
kebijakan
oleh
khusus (Perda No.2/2008).
retribusi
parker
Dinas
Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata dan Kominfo
Kota
Kotamobagu
berikut
Perkembangan hasil penerimaan (PAD) retribusi parkir yang dikelola oleh Dinas
pernyataan Sekretaris Dinas dan Kepala .
Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata dan
“SOP
kebijakan
Informasi Kota Kotamobagu selang tahun
retribusi parkir oleh Dinas Perhubungan,
2010 sampai tahun 2014, yaitu retribusi
Kebudayaan, Pariwisata dan Kominfo Kota
tempat parkir khusus dan retribusi tempat
Kotamobagu sudah ditetapkan secara baku
parker tepi jalan umum. Data tersebut
melalui surat kepurusan kepala dinas, dan
menunjukkan
semua
wajib
retribusi tempat parker khusus mengalami
dan
peningkatan pada setiap tahun selama lima
tentang
implemenetasi
pegawai
memahaminya
pelaksana
dengan
jelas
bahwa
penerimaan
melaksanakannya. SOP yang ada sangat
tahun
sistimatis, jelas dan ringkas atau tidak
penerimaan
berbelit sehingga sangat mudah dipahami
Rp.569.998.000,-
oleh
realisasi capaian dari target sebesar 89,86%
pegawai
pelaksana
dan
petugas
lapangan (Informan no.2 Sekretaris Dinas). B. Target dan Realisasi Retribusi Parkir
(2010-2014)
hasil
dengan
rata-rata
nominal sebesar
pertahun.
Rata-rata
pertahun selama lima tahun. Sementara itu, untuk retribusi tempat parker di tepi jalan umum yang dilaksanakan mulai tahun 2012
Berdasarkan
peraturan
daerah
kota
kotamobagu no 2 tahun 2008 dan perda no 6 tahun 2011 tentang retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, yang dimaksud dengan retribusi khusus parkir adalah pembayaran atas pemanfaatan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh walikota.
JAP NO.31 VOL III 2015
belum memberikan hasil maksimal dimana rata-rata
capaian
target
hanya
8,44%
pertahun selama tiga tahun (2012-2014) dengan
nominal
penerimaan
Rp.24,907.667.-/pertahun. keseluruhan,
besar
penerimaan
rata-rata Secara retribusi
parkir tersebut telah memberikan kontribusi
Page 11
yang
berarti
terhadap
PAD
Kota
Kotamobagu.
cukup
berarti
terhadap
peningkatan
penerimaan PAD Kota Kotamobagu.
Hasil penerimaan retribusi parkir tersebut dapat menunjukkan bahwa implementasi kebijakan
retribusi
parkir
oleh
Dinas
Perhubungan, Kebudayaan, Pariwisata dan Kominfo Kota Kotamobagu memberikan hasil yang cukup efektif dalam menunjang
hasil
penelitian
ini
dideskripsikan
dan
dibahas pada Bab IV, maka dapatlah ditarik
1. Proses implementasi kebijakan retribusi parkir pada umumnya sudah cukup efektif dilihat dari empat aspek penting dari implementasi
kebijakan
sebagaimana yang dikemukakan oleh Edward
III,
sumberdaya,
beberapa saran sebagai berikut :
yaitu
lebih baik lagi, baik aspek komunikasi, disposisi, struktur birokrasi, dan terutama aspek sumberdaya manusia. 2. Hasil penerimaan retribusi parkir yang
kesimpulan sebagai berikut :
proses
penelitian ini, maka perlu dikemukakan
masih perlu ditingkatkan kearah yang
A. Kesimpulan
telah
tersebut dan beberapa penemuan dalam
implementasi kebijakan retribuasi parkir,
KESIMPULAN DAN SARAN
sebagaimana
Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian
1. Semua aspek-aspek penting dalam rangka
PAD Kota Kotamobagu.
Berdasarkan
B. Saran
:
komunikasi,
disposisi, dan struktur
sudah dicapai selama beberapa tahun terakhir ini masih dapat ditingkatkan, terutama untuk retribusi tempat parkir tepi jalan umum. Dalam hubungan itu hal yang
perlu
2. Implementasi kebijakan Retribusi Parkir
ialah
lebih
mengefektifkan implementasi kebijakan yang
sudah
peningkatan
birokrasi.
dilakukan
ada
terutama
kapasitas
SDM
melalui petugas
lapangan pada pos-pos parkir.
memberikan hasil yang cukup efektif
DAFTAR PUSTAKA
dilihat dari realisasi target penerimaan dan
Abdulwahab
S,
2008,
Analisis
perkembangan penerimaan selama lima
Kebijaksanaan : Dari Formulasi ke
tahun terakhir (2010 s/d 2014). Hasil
Implementasi Kebijaksanaan Negara,
retribusi
Jakarta : Bumi Aksara.
parkir
yang
memberikan
kontribusi besar adalah retribusi tempat parkir khusus, sementara untuk retribusi tempat parkir tepi jalan umum masih
Adisasmita,
R.
2011,
Pembiayaan
Pembangunan Daerah, Yogyakarta, Graha Ilmu.
relatif kecil. 3. Hasil penelitian tersebut memberikan kesimpulan
bahwa
implementasi
kebijakan retribusi parkir telah menunjang JAP NO.31 VOL III 2015
Arikunto, S., 2000, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktis, Jakarta, Rineka Cipta. Page 12
Devas,N. 1989, Pemerintah Daerah di Indonesia, Jakarta, UI-Press.
2009.
Islamy, M.I. 1996, Kebijakan Publik, Materi Modul UT, Jakarta, Karunika-UT. Kaho,
R.Y.,
1985,
Keuangan
Analisis
Pemerintah
Undang-Undang Nomor 28 Tahun
tentang Pemerintahan Daerah.
Hubungan Pusat
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
dan
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Daerah di Indonesia, Jakarta, Bina
Pemerintah
Aksara.
Daerah.
Kaho, R.Y. 2000, Prospek Otonomi Daerah di
Negara
Indonesia,
Kesatuan Jakarta,
Pusat
dan
Pemerintah
Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor
Republik
2 Tahun 2007 tentang Pembentukan
RajaGrafindo
Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas
Persada.
Daerah Kota Kotamobagu.
Keban, Y.T. 2008, Enam Dimensi Strategis
Peraturan Daerah Kota Kotamobagu Nomor
Administrasi Publik : Konsep, Teori
2 Tahun 2008 tentang Retribusi Izin
dan Isu, Gava Media. Yogyakarta.
Tempat Parkir Khusus, sebagaimana
Kusumanegara, S., 2010, Model dan Aktor dalam
Proses
Kebijakan
Publik,
telah dirubah dengan Perda Nomor 5 Tahun 2011.
Yogyakarta, Gava Media. Munawir, S. 1990, Pokok-Pokok Perpajakan, Yogyakarta, PT. Liberti. Singarimbun M. dan S. Efendy, 1998, Metode Penelitian Survei, Jakarta, Gramedia. Sumitro, R. 1989, Dasar-Dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan, Jakarta, PT.Eresco. Sumber Lain :
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang
Perubahan
atas
Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana telah dirubah dengan
JAP NO.31 VOL III 2015
Page 13
