Journal of Governance, Desember 2017 Volume 2, no. 2 186
EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN PARKIR Studi Kasus: Kota Semarang Hendrawan Toni Taruno Badan Pusat Statistik (BPS).
[email protected] Abstract: This research aimed to discuss the parking policy in Semarang which has not been managed properly. In general, the condition of parking management in Semarang is still quite bad. This is indicated by the poor parking service provided and the low amount of parking retribution every year. During 2011 2012 for example, the revenue realization of parking retribution was only about 1.3 billion rupiah from the target of about 4.8 billion rupiah, or only about 25 percent of the target set. This condition was worsened by parking services that were very uncomfortable and unsatisfactory. This research used a descriptive method with a qualitative approach. The author used secondary data which was obtained from PATTIRO Kota Semarang. This study focuses on parking policy in Semarang by describing the condition of parking management which already exists and discussing revenue gap between target and realization from parking retribution. By analizing data, the authors argued that the main problem of parking management in Semarang is the weak implementation of the Regional Regulation on parking retribution. In addition, the parking policy managed by local Government tends to be unsatisfactory, potentially leaky, and the realization is far from the target set. Therefore, in order to solve the parking problems, the local Government must seriously implement the local regulation of parking retribution and rearrange the parking management which already exists. Keywords: parking management, parking retribution, policy evaluation, implementation
Latar belakang
1.086.890
Dalam satu dekade terakhir, pertumbuhan
unit
(TOR
Rountable
Discucssion Intermoda, Transportasi
jumlah
kendaraan
Umum
Kota
Semarang
Bermotor, UNIKA Soegijapranata
mengalami kenaikan yang cukup
Semarang, 2011), yang terdiri dari
tinggi. Hingga hingga akhir Tahun
907.373 unit sepeda motor (84
2010, jumlah kendaraan bermotor
persen) dan 179.517 unit kendaraan
roda 2 dan roda 4 tercatat mencapai
roda empat (16 persen). Banyaknya
bermotor
di
dan
Transportasi
tak
187 Taruno, Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Parkir
jumlah kendaraan bermotor ini tentu
rupiah. Namun realisasinya hanya
saja menyisakan banyak persoalan.
sekitar 26,87% atau 1,3 milyar
Selain menambah tingkat konsumsi
rupiah saja. Hal yang tidak jauh
bahan bakar, membludaknya jumlah
berbeda
kendaraan
juga
pemasukan retribusi parkir pada
memunculkan permasalahan baru,
tahun 2012. Pada tahun 2012, target
yaitu kemacetan dan pengelolaan
pendapatan daerah dari parkir di tepi
parkir.
jalan umum dari 1.172 titik parkir
bermotor
Secara
ini
umum,
terlihat
dari
realisasi
kondisi
yang ditetapkan, dipatok sebesar 5,4
pengelolaan parkir di Kota Semarang
milyar rupiah. Namun, realisasinya
belum terkelola dengan baik. Hal ini
hanya sebesar 1,35 milyar rupiah
ditandai oleh rendahnya capaian
atau sekitar 24,54% dari target.
penerimaan retribusi parkir setiap
Padahal, pada tahun tersebut, besaran
tahunnya.
Dalam
Laporan
retribusi parkir sudah ditetapkan 2
Keterangan
Pertanggungjawaban
kali lipat dibandingkan dengan tahun
Walikota Semarang yang dirangkum
sebelumnya.
Artinya,
secara
oleh PATTIRO Semarang tercatat
matematis,
pendapatan
retribusi
bahwa pada tahun 2011 misalnya,
parkir seharusnya meningkat tajam
target retribusi parkir di tepi jalan
seiring
umum dari 1.315 titik parkir yang
kendaraan bermotor dan besaran tarif
ditetapkan adalah sebesar 4,8 milyar
parkir.
bertambahnya
jumlah
Tabel 1. Target dan Realisasi Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum Kota Semarang Tahun 2011-2012. No (1) 1 2
Tahun (2) 2011 2012
Target Realisasi Penerimaan Penerimaan (Juta) (Juta) (3) (4) (5) 1.315 4.800 1.300 1.172 5.400 1.350 Sumber: PATTIRO (diolah)
Jumlah titik parkir
Persentase kol (5) / kol (4) (6) 26,87 24,54
Journal of Governance, Desember 2017 Volume 2, no. 2 188
Kurang optimalnya pengelo-
daripada tarif yang telah ditetapkan,
parkir
dari
misalnya di kartu parkir tertulis 1000
pelayanan parkir yang sangat jauh
rupiah, tetapi tukang parkir meminta
dari rasa nyaman dan memuaskan.
uang sebesar 2000 rupiah. Ketiga,
Banyak pengguna layanan parkir
lokasi parkir tidak layak dan tidak
yang
aman.
laan
juga
mengeluh
layanan
parkir
Beberapa
terlihat
dengan yang
keluhan
kualitas diberikan.
kali
dijumpai,
utamanya di pusat keraimaian, lokasi
banyak
parkir yang terlalu banyak memakan
masyarakat
badan jalan sehingga mengganggu
pengguna parkir di tepi jalan antara
kelancaran arus lalu lintas. Keempat,
lain
tidak adanya jaminan keamanan
dilontarkan
yang
Sering
oleh
(http://jateng.tribunnews.com/
2013/06/27/pattiro-temukan-pelaya-
kendaraan yang diparkir. Artinya,
nan-parkir-di-kota-semarang-buruk);
pelayanan
pertama,
di
menyediakan
terkadang
petugas
beberapa
tempat,
parkir
tidak
tanpa
parkir
hanya
sekedar
penyewaan
tempat
benar-benar
memberikan kartu parkir. Artinya,
kendaraan
pertugas
sekedar
penjagannya. Dan kelima, banyak
meminta uang parkir tanpa disertai
masyarakat yang belum mengetahui
oleh bukti resmi. Kedua, di beberapa
tarif parkir setiap jenis kendaraan,
tempat,
dipungut
sehingga banyak tukang parkir yang
terkadang dua kali lipat lebih besar
meminta uang parkir sesuka hatinya.
parkir
tarif
hanya
yang
yang
menjaga ada
dalam
189 Taruno, Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Parkir
Gambar 1. Salah Satu Lokasi Parkir Tepi Jalan Raya di Kawasan Simpang Lima.
Sumber: Tribun Jateng.
Tidak optimalnya pengelolaan parkir ini seharusnya menjadi evaluasi yang serius bagi Pemerintah Kota Semarang mengingat beberapa hal.
Pertama,
jumlah
kendaraan
bermotor di Kota Semarang selalu bertambah setiap tahun, sehingga logikanya, parkir
juga
pendapatan akan
retribusi mengalami
kenaikan. Sebagai gambaran, jumlah kendaraan bermotor di wilayah Kota Semarang pada tahun 2006 adalah sebanyak 810.034 unit. Jumlah ini bertambah menjadi 867.901 unit pada tahun 2007 dan terus bertambah menjadi 919.699 unit pada tahun
2008 (Kompas, 7/12/2009). Kedua, besaran retribusi parkir baru yang rata-rata
naik
2
kali
lipat
dibandingkan
perda
sebelumnya,
yang
logika
juga
secara
akan
menaikkan jumlah pendapatan dari sektor parkir (Bandingkan besaran retribusi parkir pada Perda No 1 Tahun 2004 dengan Perda No 2 Tahun
2012
dan
Perda
Kota
Semarang No 3 Tahun 2012). Ketiga, rendahnya parkir
pemasukan
menjadi
retribusi
indikasi
tidak
optimalnya implementasi pengelolaan parkir. Keempat, masyarakat banyak dirugikan atas pelayanan parkir yang tidak memuaskan.
Journal of Governance, Desember 2017 Volume 2, no. 2 190
Studi
ini
akan
mengkaji
pengelolaan
parkir
di
Semarang,
khususnya
kualitatif.
Data
yang
data
digunakan
Kota
merupakan
sekunder
pasca
didapatkan dari PATTIRO Kota
ditetapkannya perda retribusi parkir
Semarang.
yang baru, serta faktor apa saja yang
penelitian ini adalah pengelolaan
menjadi
parkir di Kota Semarang, dengan
kendalanya.
Oleh
Fokus
kajian
yang dalam
karenanya, studi ini diharapkan dapat
cara
memberikan perbaikan manajemen
perparkiran di Kota Semarang, serta
tata kelola perparkiran di Kota
membandingkan jumlah pendapatan
Semarang agar potensi pendapatan
retribusi parkir antara target yang
retribusi parkir sebagaimana yang
ditetapkan dengan realisasi yang
ditargetkan
didapatkan. Dengan cara seperti ini,
dalam
APBD
dapat
tercapai setiap tahunnya.
menggambarkan
kondisi
akan dilihat sejauh mana pengelolaan parkir di Kota Semarang, apakah
Metode Penelitian
sudah
Penelitian ini menggunakan
sesuai
dengan
yang
diharapkan ataukah belum.
metode deskriptif dengan pendekatan Pembahasan
yang dianggap sudah tidak sesuai
Regulasi pengelolaan parkir
dengan
Perbaikan perparkiran ditandai
di
dengan
tata Kota
kelola Semarang
dikeluarkannya
perkembangan
keadaan.
Salah satu poin penting dari Perda No
1
tahun
2004
adalah
ditetapkannya besaran tarif parkir
beberapa peraturan daerah. Yang
untuk
pertama adalah Peraturan Daerah
kendaraan. Menurut perda tersebut,
Kota Semarang Nomor 1 Tahun
besaran tarif parkir sepeda motor
2004 tentang Penyelenggaraan dan
ditetapkan sebesar Rp 500,00 dan
Retribusi
Parkir
Di
kendaraan
Umum.
Perda
ini
Tepi
Jalan
merupakan
kelanjutan Perda Kotamadya Daerah Tingkat II Nomor 11 Tahun 1998
masing-masing
bermotor
roda
jenis
empat
sebesar Rp 1000,00. Kemudian
yang
kedua,
Peraturan Daerah Kota Semarang No
191 Taruno, Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Parkir
2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa
kendaraan bermotor roda empat.
Umum di Kota Semarang dan Perda
Kenaikan besaran tarif ini tentu saja
Kota Semarang No 3 Tahun 2012
dimaksudkan
tentang Retribusi Jasa Usaha di Kota
pendapatan daerah sebagai salah satu
Semarang. Dalam Perda No 2,
sumber pembiayaan pembangunan.
besaran tarif teribusi parkir ini
Informasi
mengalami kenaikan menjadi Rp
secara lebih detail dapat dilihat pada
1.000,00 untuk kendaraan bermotor
Tabel 2.
roda
dua,
Rp
2.000,00
untuk
besaran
menambah
tarif
retribusi
untuk
Tabel 2. Besaran Tarif Parkir Kota Semarang No (1) 1 2 3 4 5 6
Jenis Kendaraan Bermotor
Perda No 2 Tahun 2012 (2) (3) Roda Dua Rp 1.000,00 Roda Tiga Rp 1.500,00 Roda Empat Rp 2.000,00 Roda Enam Rp 4.000,00 Roda Lebih dari Enam Rp 7.000,00 Parkir Insidental (acara keramaian) 2 kali tarif normal Sumber: Perda No 1 2014 dan No 2 2012 (diolah) Selain berisi tentang besaran
retribusi
Pemerintah Kota dan parkir yang
kendaraan, hal penting lainnya yang
dikelola oleh pihak swasta. Parkir
bisa kita lihat dari Perda tersebut
yang dikelola oleh Pemerintah Kota
adalah terkait dengan pengelolaan
adalah penyelenggaraan parkir yang
lokasi
dengan
disediakan di tepi jalan umum, parkir
peraturan daerah yang ada (Perda
di lingkungan pasar tradisional, dan
Kota Semarang No 2 Tahun 2012
parkir
dan Perda Kota Semarang No 3
insidental (bersifat massal). Secara
Tahun 2012), pengelolaan parkir di
teknis, pengelolaan ini ditangani oleh
Kota Semarang dibagi menjadi dua,
Dinas Perhubungan, Informasi, dan
parkir.
menurut
yaitu parkir yang dikelola oleh
jenis
parkir
Perda No 1 Tahun 2004 (3) Rp 500,00 Rp 750,00 Rp 1.000,00 Rp 2.000,00 Rp 4.000,00 -
Sesuai
di
sekitar
lokasi
event
Journal of Governance, Desember 2017 Volume 2, no. 2 192
Komunikasi (Dishubkominfo) Kota
mengatur tentang penyelenggaraan
Semarang. Sedangkan parkir yang
parkir,
dikelola oleh pihak swasta adalah
masih
penyelenggaraan tempat parkir di
persoalaan yang komplek. Selain
luar
karena jumlah pengelola parkir (juru
badan
jalan,
baik
yang
namun
pada
prakteknya
menyisakan
berbagai
disediakan berkaitan dengan pokok
parkir)
yang
terbatas,
usaha
teknis
lainnya
juga
(misalnya
perbelanjaan) disediakan termasuk
di
pusat-pusat
maupun
sebagai
yang
suatu
persoalan disebabkan
karena implementasi Perda retribusi
usaha,
parkir
tempat
Beberapa temuan permasalahan yang
bermotor.
akan dibahas dalam bagian ini
penyediaan
penitipan
kendaraan
Ketentuan
penyelenggaraan
yang
belum
maksimal.
dan
merujuk pada temuan PATTIRO
pengelolaan parkir ini diatur dalam
Semarang atas pengelolaan parkir di
Perda Kota Semarang No 1 Tahun
Kota Semarang. Beberapa temuan
2004 tentang Penyelenggaraan dan
permasalahan
Retribusi
Jalan
terjadi di Kota Semarang itu antara
Umum, serta Perda Kota Semarang
lain (Sebagaimana diungkap oleh
Nomor 2 dan Nomor 3 Tahun 2012
Pusat Telaah dan Informasi Regional
tentang Retribusi Jasa Umum dan
(Pattiro) Semarang);
Parkir
Retribusi
Jasa
Di
Tepi
Usaha
di
perparkiran
yang
Kota
Semarang.
Rendahnya realisasi pendapatan parkir.
Kompleknya Permasalahan Parkir
Adanya Perda Nomor 2 dan 3
Masalah perparkiran hingga
Tahun 2014 memungkinkan Peme-
saat ini masih merupakan persoalan
rintah
yang cukup rumit dan belum dapat
memaksimalkan
pendapatan
terselesaikan secara tuntas di Kota
sector
Bahkan,
Semarang.
dikelola
telah
Meskipun
berupaya
manajemen
Pemerintah memperbaiki
perparkiran
dengan
mengeluarkan beberapa Perda yang
Kota
Semarang
parkir.
salah
parkir satu
dari
apabila
dengan
penyelenggaraan menjadi
untuk
baik, ini
bisa
sumber
pemasukan pendapatan daerah yang
193 Taruno, Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Parkir
cukup menjanjikan. Hasil penelitian
jalan umum dari 1.315 titik lokasi
yang dilakukan Djoko Setijowarno
parkir adalah sebesar 4,8 milyar
dan tim di Unika Soegijapranata
rupiah. Namun realisasinya hanya
memperlihatkan
besarnya
sekitar 26,87% atau 1,3 milyar
potensi pendapatan parkir di Kota
rupiah saja. Hal yang tidak jauh
Semarang bisa mencapai Rp 150
berbeda
milliar pertahun, dengan asumsi
pendapatan retribusi parkir pada
jumlah kendaraan sebesar 1,3 juta
tahun
unit(http://jateng.tribunnews.com/2015/
pendapatan dari 1.172 titik parkir,
07/19/menelisik-kacaunya-pengelolaan-
ditetapkan sebesar 5,4 milyar rupiah.
parkir-kota-semarang). Bahkan, jumlah
Namun, realisasinya hanya mampu
ini akan sangat mungkin bertambah
terkumpul sebesar 1,35 milyar rupiah
bertambah
seiring
dengan
atau sekitar 24,54 persen saja.
bertambahnya
jumlah
kendaraan
bermotor
bahwa
yang
ada
di
Kota
Semarang.
terlihat 2012,
dari
realisasi
dimana
target
Meskipun demikian, hal yang cukup kontras justru terlihat pada realisasi parkir khusus yang dikelola
Namun sayangnya, penda-
oleh Dishubkominfo dengan pihak
patan daerah dari retribusi parkir ini
swasta. Meskipun angkanya relatif
masih jauh dari yang diharapkan.
stabil, realisasi penerimaan pada
Penerimaan retribusi parkir yang
kedua sektor parkir ini tergolong
diterima Pemerintah Kota Semarang
cukup baik. Pada tahun 2012 sebagai
setiap tahunnya tidak lebih dari 5
contoh, dari sekitar 70 titik lokasi
milyar. Lebih ironisnya lagi, setiap
parkir khusus (36 pasar dan 34
tahunnya, penerimaan parkir ini juga
halaman
tidak dapat tercapai sebagaimana
penerimaan daerah mencapai 85,52
target yang telah ditetapkan. Pada
persen, yaitu sebesar 718 juta rupiah
tahun 2011 dan 2012 misalnya.
dari target sebesar 840 juta rupiah.
Dalam kurun waktu ini, realisasi
Bahkan, parkir khusus yang dikelola
pendapatan retribusi parkir tidak
mandiri oleh pihak swasta justru
lebih dari 30 persen. Pada tahun
mengalami
2011, target retribusi parkir di tepi
dimana dari target sebesar 4 milyar
sendiri),
surplus
realisasi
penerimaan,
Journal of Governance, Desember 2017 Volume 2, no. 2 194
rupiah,
pemasukannya
justru
yang secara tegas menyatakan bahwa
mencapai 4,9 milyar rupiah atau
beberapa
terealisasi sebesar 122,82 persen.
Semarang memang dikuasai oleh
Rendahnya daerah
dari
sektor
area
parkir
di
Kota
pendapatan
beberapa kelompok yang diduga
parkir
preman. Kondisi ini mengakibatkan
ini
disinyalir sangat terkait erat dengan
pendapatan
kualitas
mengalami kebocoran dan tidak
sumber
daya
manusia
retribusi
(SDM) di lapangan (Riyanda, 2017).
dapat
Persoalan SDM di lapangan selama
ditetapkan.
ini memang masih menjadi masalah
sampel
klasik
Semarang menghitung bahwa potensi
yang
justru
menghambat
mencapai
parkir
Dari
yang
target
yang
beberapa
titik
diteliti,
PATTIRO
pengelolaan parkir. Tidak sedikit
kebocoran
pendapatan
parkir
oknum petugas yang justru ikut
minimal sebesar 159 juta rupiah
bermain dalam bisnis pengelolaan
setiap tahunnya.
parkir. Penelitian Djoko Setijowarno dan tim dari Unika Soegijapranata
Pelayanan Parkir yang buruk
menemukan fakta bahwa beberapa oknum Informasi,
Dinas
pela-
yanan jasa parkir seolah menjadi hal
Komunikasi
yang umum. Pengalaman penge-
Kota
Semarang
lolaan
parkir
ternyata “bermain” dalam bisnis
(Riyanda,
perkarkiran
berlangganan
yang
buruknya
Perhubungan,
dan
(Dishubkominfo)
Persoalan
ada
di
Kota
di
Kota
Batam
2017)
dan
parkir
di
Sidoarjopun
Semarang. Selain oknum Dishub-
(Hidayatullah, 2013) seolah menjadi
kominfo, aktor lain yang diduga turut
bukti
terlibat dalam bisnis pengelolaan
diberikan oleh pengelola jasa parkir
parkir di Kota Semarang adalah para
acapkali tidak diperhatikan. Hal yang
kelompok
Mereka
sama juga terlihat pada pengelolaan
parkir
sebagai
parkir di Kota Semarang.
yang
sangat
Secara umum, manajemen
menjanjikan. Hal ini terverifikasi
pengelolaan parkir tepi jalan umum
oleh penelitian Djoko dan timnya,
di beberapa titik lokasi di Kota
menguasai sumber
preman. lahan uang
bahwa
pelayanan
yang
195 Taruno, Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Parkir
Semarang masih terlihat buruk. Hal
bagi pengendara bermotor. Pengelola
ini
dari
usaha, seringkali tidak menyediakan
banyaknya keluhan warga atas tarif
lahan parkir yang memadai dan
parkir yang tidak sesuai dengan
proporsional dengan lahan tempat
aturan. Tidak sedikit petugas parkir
usahanya.
yang mengenakan tarif sewenang-
parkir yang tersedia biasanya sempit
wenang atau lebih mahal dari tarif
dan terkesan seadanya. Akibatnya,
yang telah ditetapkan dalam Perda.
kendaraan yang diparkir seringkali
Bahkan beberapa petugas parkir
tidak
tidak segan memungut tarif melebihi
Bahkan,
dari tarif parkir yang tertera dalam
beberapa tepi jalan (utamanya di
karcis
petugas
pusat-pusat keramaian) juga sering
parkir, mereka memungut tarif parkir
terlihat memakan badan jalan. Selain
yang
mengganggu arus lalu lintas, kondisi
setidaknya
parkir. lebih
terlihat
Menurut besar
dari
yang
Kalaupun
ada,
tertampung
seharusnya, karena adanya pihak dari
ini
juga
selain Dishubkominfo yang meminta
kemacetan.
lahan
sepenuhnya.
pelayanan
sering
parkir
di
menimbulkan
setoran kepada mereka. Selain itu, permasalahan lain yang ditemui di lapangan
adalah
adanya
Penghitungan Target yang Pesimis
oknum
Parkir khusus yang ditangani
petugas parkir yang terkadang tidak
oleh
memberikan
Kota
tanda
bukti
parkir.
Dishubkominfo Semarang
dan
Pemerintah termasuk
Mereka sekedar menyediakan tempat
Pendapatan Retribusi adalah parkir
parkir dan memungut biaya parkir
khusus mandiri di halaman sendiri
tanpa
resmi.
dan di pasar tradisional. Selama ini,
Praktek ini sudah berlangsung sejak
besaran target pendapatan retribusi
lama dan sepertinya sudah dianggap
parkir sangat tergantung dari jumlah
hal yang biasa oleh sebagian besar
titik lokasi parkir yang tersedia. Dari
pengguna jasa parkir.
jumlah ini, kemudian Pemerintah
memberikan
karcis
Indikasi buruknya pelayanan
Kota
menghitung
potensi
parkir
parkir juga terlihat dari kurang
sesuai dengan kondisi parkir yang
tersedianya lahan parkir yang layak
ada di masing-masing lokasi. Oleh
Journal of Governance, Desember 2017 Volume 2, no. 2 196
karenanya, ketidakcermatan penen-
selain 26 titik pasar yang sudah
tuan
ditetapkan.
jumlah
lokasi
parkir
juga
berpotensi mengakibatkan ketidakakuratan
penghitungan
target
retribusi parkir. Dalam
Selain
PATTIRO
lokasi
parkir khusus, persoalan lain yang tidak
catatan
penentuan
kalah
penyusunan
penting target
adalah
pendapatan.
Semarang, jumlah titik parkir khusus
Dalam perencanaannya, Pemerintah
mandiri halaman sendiri tahun 2013
Kota
yang didata oleh Dishubkominfo
terhadap capaian pendapatan parkir
Kota Semarang ada sebanyak 34
yang
titik. Sedangkan jumlah titik parkir
karenanya, target pendapatan yang
khusus mandiri halaman sendiri yang
dibuat menunjukkan adanya sikap
berada dilingkungan pasar tradisional
pesimistis. Apabila target kenaikan
ada sebanyak 36 titik yang terdapat
tiap
pada
itu,
RPJMD 2010-2015 adalah 12,5%
berdasarkan data dari Dinas Pasar,
setiap tahun, maka seharusnya nilai
jumlah keseluruhan pasar yang ada
kenaikan pajak parkir adalah sebesar
di Kota Semarang adalah sebanyak
614 juta rupiah (12,5% dari 4,9
50 pasar. Hal ini berarti bahwa ada
milyar rupiah). Oleh karena itu,
beberapa lokasi pasar yang luput dari
apabila Pemerintah Kota Semarang
penghitungan titik lokasi parkir.
mentargetkan
Dengan membandingkan data ini,
parkir tahun anggaran 2013 hanya
maka kita bisa melihat bahwa masih
sebesar
ada parkir khusus di halaman sendiri
merupakan target yang pesimistis.
pada pasar tradisional sebanyak 24
Padahal menurut perhitungan di atas,
titik
maka
26
pasar.
lokasi
diperhitungkan
Sementara
yang secara
belum maksimal.
Semarang akan
jenis
pesimis
didapatkan.
pendapatan
4,5
target
pendapatan
seolah
Oleh
menurut
pendapatan milyar
rupiah,
optimis parkir
pajak itu
pajak
seharusnya
Dengan demikian, sebenarnya masih
sebesar 5,2 milyar rupiah. Ada gap
ada potensi penerimaan pendapatan
target
parkir yang masih bisa dioptimalkan
seharusnya bisa terhitung secara
yang
lebih baik.
cukup
besar
yang
197 Taruno, Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Parkir
Pengelolaan parkir yang akuntabel
terjadi.
Gambaran pengelolaan parkir di
atas
menjadi
bukti
bahwa
Melihat kompleknya permasalahan pengelolaan parkir yang
pengelolaan parkir di Kota Semarang
diuraikan
masih jauh dari ideal. Perda retribusi
seharusnya apabila Pemerintah Kota
parkir yang diawal kemunculannnya
Semarang
diharapkan
memberikan
kebijakan parparkiran yang ada.
jaminan kepastian akan pengelolaan
Menurut Dunn (1981) dan Ripley
parkir,
(1985), evaluasi kebijakan berfungsi
dapat
terutama
bagi
sumber
di
atas,
maka
melakukan
sudah evaluasi
pemasukan daerah, nyatanya belum
untuk
memenuhi
mampu menjadi instrument untuk
publik.
Artinya, evaluasi tersebut
menegakkan
perparkiran.
harus bisa memberikan eksplanasi
Potensi pendapatan retribusi parkir
yang logis atas realitas pelaksanaan
yang sangat besar nyatanya belum
sebuah
bisa dimaksimalkan oleh Pemerintah.
mengukur kepatuhan, yakni mampu
Justru
melihat
aturan
kehadiran
Perda
seolah
akuntabilitas
program/kebijakan; kesesuaian
antara
menjadi “legitimasi” tukang parkir
pelaksanaan dengan standar dan
dalam memungut retribusi parkir dari
prosedur
masyarakat dengan semena-mena,
melakukan auditing, untuk melihat
meskipun
tidak
apakah output kebijakan sampai pada
selamanya benar-benar masuk dalam
sasaran yang dituju dan apakah ada
penerimaan
kebocoran
pungutan daerah.
itu
Buruknya
yang
telah
serta
ditetapkan;
penyimpangan
pengelolaan parkir itu ternyata juga
pelaksanaan
berimbas pada pelayanan parkir yang
melakukan akunting, untuk melihat
diberikan.
Petugas
parkir
lebih
dan mengukur akibat sosial ekonomi
berfungsi
sebagai
orang
yang
dari sebuah kebijakan.
memungut uang daripada orang yang menjaga
kendaraan
pengendara
program;
Beberapa dapat
dilakukan
masukan agar
serta
yang evaluasi
bermotor. Pemerintah Kota seolah
pengelolaan parkir di Kota Semarang
juga menutup mata atas berbagai
lebih optimal antara lain (seperti
persoalan pelayanan parkir yang
yang tertuang dalam PATTIRO);
Journal of Governance, Desember 2017 Volume 2, no. 2 198
1. Melakukan
pendataan
maksimal.
Apalagi,
untuk meningkatkan akurasi titik
penerimaan
pendapatan
parkir tepi jalan umum maupun
khusus dari pihak swasta selalu
titik
melebihi
parkir
kembali
tempat
khusus
yang
parkir telah
halaman sendiri (mandiri maupun
ditetapkan. Alternatif lain yang
pada pasar tradisional) agar target
bisa dilakukan adalah melakukan
PAD
yang
kajian parkir berlangganan yang
ditetapkan berdasarkan pada data
juga sudah dilakukan di beberapa
yang
daerah
retribusi
parkir
akurat.
Selain
itu,
harus
serius
Lamongan. Bahkan, implementasi
potensi
kebijakan parkir berlangganan di
pendapatan retribusi parkir yang
Lamongan dinilai sangat efektif
mencapai 150 milyar pertahun
karena
sebagaimana yang telah diteliti
pendapatan
oleh Unika Soegijapranata.
(Reswa, 2015).
Pemerintah
juga
mengkaji
kembali
2. Mendorong perbaikan manajemen
seperti
berhasil
3. Mendorong
Sidoarjo
dan
meningkatkan
secara
signifikan
penataan
parkir
perparkiran, baik yang terkait
terutama parkir tepi jalan umum
dengan
yang memakan badan jalan dan
ketersedian
petugas
pemungut retribusi parkir kepada
mengganggu
tukang parkir, penetapan besaran
Pemerintah
pungutan,
memastikan
dan
premanisme
mengeliminir
dalam
lalu
lintas.
Kota
harus bahwa
pungutan
penyelenggaraan layanan parkir di
retribusi. Pemerintah Kota melalui
pinggir jalan, tidak mengganggu
Dishubkominfo
perlu
arus lalu lintas. Selain untuk
yang
menghindari
membuat pengelolaan membuka
juga kajian
komprehensif
terkait
dengan
perparkiran wacana
dan
kerjasama
pengelolaan parkir dengan pihak
target
caapaian
adanya
titik
kemacetan, langkah ini juga akan mengurangi
potensi
kecelakaan
di
terjadinya
sekitar
lokasi
parkir.
ketiga untuk memastikan bahwa
Mendorong Dishubkominfo untuk
implementasi Perda bisa berjalan
menyediakan mekanisme komp-lain
199 Taruno, Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Parkir
sesuai amanah UU No 25 Tahun
Keberhasilan kebijakan perpakiran
2010 tentang pelayanan publik agar
sangat tergantung dari manajemen
masyarakat
pengelolaan
dapat
menyampaikan
layanan
parkir.
keluhan atas pelayanan parkir yang
Pengelolaan yang transparan dan
diselenggarakannya. Langkah awal
akuntabel,
yang bisa dilakukan adalah dengan
terobosan agar pelayanan perparkiran
menyediakan kotak pengaduan di
menjadi bai dan target pendapatan
lokasi parkir atau membuka layanan
retribusi parkir dapat tercapai. Untuk
komunikasi melalui media sosial
itu, agar pengelolaan parkir di Kota
(email, WA, twitter, facebook, dll).
Semarang
bisa
lebih
menjadi
sebuah
optimal,
maka
Pemerintah Kota Semarang harus Kesimpulan Secara
serius mengawasi pelaksanaan Perda umum,
kondisi
retribusi parkir sekaligus menata
pengelolaan parkir di Kota Semarang
kembali
masih tergolong buruk. Hal ini
yang
ditandai dengan buruknya pelayanan
pengelolaan parkir dengan pihak
parkir yang diberikan dan rendahnya
ketiga (swasta) dan gagasan parkir
target penerimaan retribusi parkir
berlangganan
setiap
Buruknya
altenatif kebijakan oleh Pemerintah
pengelolaan parkir ini selain karena
Kota Semarang. Karena apabila hal
jumlah pengelola parkir (juru parkir)
ini dijalankan, maka setidaknya tidak
yang
ada
tahunnya.
terbatas,
juga
disebabkan
manajemen sudah
3
parparkiran
ada.
Kerjasama
perlu
keuntungan
dijadikan
yang
akan
karena implementasi Perda retribusi
didapatkan oleh Pemerintah Kota
parkir yang tidak maksimal. Adanya
Semarang;
pertama
potensi
oknum
penerimaan
pendapatan
retribusi
petugas
dan
kelompok
preman yang bermain dalam bisnis
parkir yang akan meningkat, kedua
pengelolaan
turut
potensi kebocoran uang parkir akan
memperkeruh persoalan pengelolaan
hilang, dan yang ketiga, tingkat
layanan parkir di Kota Semarang.
kepuasan
parkir
meningkat.
masyarakat
akan
Journal of Governance, Desember 2017 Volume 2, no. 2 200
Daftar Pustaka
Dalam
Dunn, William N. (1981), Public
Pendapatan Asli Daerah Di
Policy
Analysis
Introduction,
–
New
An jersey:
Pearson education. Hidayatullah,
Kabupaten
Lamongan.
E-
Journal
Kebijakan
dan
of
Manajemen Publik. Volume 3
Faris.
(2013).
Implementasi Kebijakan Publik (Studi
Meningkatkan
Deskriptif
Tentang
Nomor 3. Diakses melalui http://journal.unair.ac.id Riyanda, Riko. (2017). Kebijakan
Implementasi Kebijakan Parkir
Parkir
Berlangganan
Kabupaten
Peningkatkan Pendapatan Asli
Sidoarjo). E-Journal of Jurnal
Daerah. Jurnal NIARA VOL
Kebijakan
10 NO 1 JANUARI 2017.
Publik.
di
dan
Manajemen
Diakses
melalui
http://journal.unair.ac.id
Kota
Batam
Diakses
Dalam
melalui
https://ejurnal.unilak.ac.id
Perda Kota Semarang No 1 Tahun
Ripley Randall B. (1985), Policy
2004 tentang Penyelenggaraan
Analysis in Political Science,
dan Retribusi Parkir Di Tepi
Chicago: Nelson Hall. Situs web:
Jalan Umum. Perda Kota Semarang Nomor 2
Pattiro Temukan Pelayanan Parkir di
Tahun 2012 tentang Retribusi
Kota Semarang Buruk melalui
Jasa Umum di Kota Semarang
http://jateng.tribunnews.com/2
Perda Kota Semarang Nomor 3
TOR
Tahun 2012 tentang Retribusi
pelayanan-parkir-di-kota-
Jasa Usaha di Kota Semarang
semarang-buruk
Rountable
Discucssion
Retribusi
parkir
kota
Semarang
bocor
melalui
Intermoda, Transportasi Umum
diduga
dan Transportasi tak Bermotor,
http://www.bisnis-
UNIKA
jateng.com/index.php/2011/03/
Soegijapranata
Semarang, 2011 Reswa, Martinus. (2015). Efektivitas Kebijakan Parkir Berlangganan
013/06/27/pattiro-temukan-
retribusi-parkir-kota-semarangdiduga-bocor/
201 Taruno, Evaluasi Kebijakan Pengelolaan Parkir
Jumlah Kendaraan Bermotor Harus Dikendalikan
Kacaunya
Pengelolaan
Parkir Kota Semarang melalui
http://nasional.kompas.com/rea
http://jateng.tribunnews.com/20
d/2009/11/05/23051475/Jumla
15/07/19/menelisik-kacaunya-
h.Kendaraan.Bermotor.Harus.
pengelolaan-parkir-kota-
Dikendalikan.
semarang
.
melalui
Menelisik