Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, Desember 2015
Volume 1 Nomor 3
PENGAWASAN PERUSAHAAN DAERAH PARKIR DALAM PENERTIBAN PARKIR LIAR DI JALAN BALAIKOTA KOTA MAKASSAR
Harianti¹, Muhammadiah², Ruskin Azikin³ 1)
Jurusan Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makasssar Jurusan Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar 3) Jurusan Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar 2)
ABSTRACT Regional company parking is an organization that is engaged in security and order. However, in the implementation of the program, there is emerging issues such as illegal parking complaint because the new areas are not strategic as well as a lack of parking monitoring Regional Company (PD) in the control of illegal parking in Balaikota Street of Makassar. This type of research was qualitative descriptive study with the informant as much as six (6) persons. Data were collected using such instruments, observation and documentation developed by interviews with informants. The results showed that the company's control area (PD) parking in controlling illegal parking is considered unfavorable because of less on target. There are still many users of parking that does not comply with the rules or fit in place. It also impacted negatively by illegal parking, even though they know that policing is regulation for the commonweal. Keywords: monitoring, regulating, illegal parking
ABSTRAK Perusahaan Daerah (PD) parkir merupakan sebuah organisasi yang bergerak dibidang keamanan dan ketertiban. Namun dalam pelaksanaan program muncul permasalahan seperti keluhan parkir liar karena tidak ada ataupun tidak strategisnya kembali area baru serta kurangnya Pengawasan Perusahaan Daerah Parkir (PD) dalam Penertiban Parkir Liar di Jalan Balaikota Kota Makassar. Jenis penelitian adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan informan sebanyak 6 orang. Data dikumpulkan dengan menggunakan instrumen berupa observasi dan dokumentasi serta dikembangkan dengan wawancara terhadap informan. Hasil peneliti ini menunjukkan bahwa pengawasan perusahaan daerah (PD) parkir dalam penertiban parkir liar dianggap kurang baik karena kurang mengenai sasaran dan masih terdapat banyak para pemarkir yang tidak mematuhi ataupun sesuai pada tempatnya. Hal ini juga berdampak negatif oleh para parkir liar walaupun mereka tahu bahwa penertiban tersebut adalah peraturan untuk kebaikan umum. Kata kunci : pengawasan, penertiban, parkir liar
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, Desember 2015
PENDAHULUAN Pada
sistem
maksimalnya birokrasi
Pemerintahan di Indonesia terdapat pelimpahan
wewenang
dari
pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.
Dalam
wewenang
pelimpahan
tersebut
daerah
mempunyai tanggung jawab dimana daerah diberikan hak untuk mengatur daerahnya
masing-masing
disebut
desentralisasi.
daerah
mempunyai
sendiri
dengan
yang
Sehingga otonominya
harapan
adanya
pemerintahan yang baik, adil, dan lebih memperhatikan
kepentingan
publik. Salah satu tugas pemerintah daerah
dalam
mewujudkan
kepentingan publik ini adalah adanya upaya pemerintah dalam pengawasan sistem transportasi dan lahan parkir untuk
kenyamanan
aktivitas
Berawal dari pada Peraturan Daerah Kota Makassar (Perwali) Makassar Nomor 64 Tahun 2011 tentang
Larangan
Parkir
Liar.
Semenjak penetapan aturan Perwali No. 64 Tahun 2011 terkait belum Maksimal. Pada larangan parkir itu sudah lama di wacanakan oleh Pemerintah Kota Makassar. Kurang
penetapan
Perwali
belum di buktikan dengan parkir kendaraan di tepi jalan jalan masih marak terjadi. Bahkan bukan hanya bahu jalan tetapi parkiran kendaraan juga
terjadi
di
trotoar.
Meski
sebelumnya tim penerapan larangan parkir
Kota
Makassar
sudah
melakukan penindakan. Dalam
hal
wewenang,
pengelolaan parkir tepi jalan umum didelegasikan
walikota
kepada
direksi, yang dalam hal ini adalah direksi Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Kota Makassar, yang didirikan
oleh
Pemerintah
Kota
Makassar sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD) untuk mengelola
perparkiran
diwilayah
Kota Makassar. Tujuan didirikannya Perusahaan Makassar
masyarakat.
211
Volume 1 Nomor 3
Daerah
Parkir
adalah
untuk
efektifitas
dalam
Raya
meningkatkan pemberian
(PD)
pelayanan
perparkiran
kepada masyarakat, serta untuk lebih meningkatkan pendapatan asli daerah dari sektor retribusi parkir. Kondisi keuangan PD Parkir pada tahun 2007 sampai
2010
menunjukkan
peningkatan yang cukup signifikan. Sedangkan pada tahun 2011 yang
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, Desember 2015
212
Volume 1 Nomor 3
ditargetkan akan meningkat, pada
ditetapkan.
realisasinya justru tidak tercapai. Hal
yang
ini
diharapkan
dikarenakan
masih
kawasan
perparkiran
masuk
sebagai
Perusahaan
banyak
yang tidak
lahan
Daerah
(PD)
Melalui
pengawasan
dilakukan
pemerintah
dapat
membantu
melaksanakan kebijakan yang telah
parkir
ditetapkan untuk mencapai tujuan
Parkir
yang
telah
direncanakan
secara
Makassar Raya, dimanfaatkan oleh
efektif dan efisien. Bahkan melalui
oknum yang tidak bertanggungjawab
pengawasan tercipta suatu aktivitas
untuk meraub keuntungan yaitu juru
yang
parkir
tidak
penentuan atau evaluasi mengenai
dari
sejauhmana pelaksanaan kerja sudah
tidak
memiliki
resmi
surat
Perusahaan
izin
Daerah
yang parkir (PD)
Parkir
berkaitan
dilaksanakan.
erat
dengan
Pengawasan
Makassar Raya. Para juru parkir
dapat
tidak
banyak
kemungkinan masalah yang timbul
menggunakan tepi jalan di beberapa
seperti penggunaan lahan jalan untuk
tempat keramaian sebagai tempat
parkir liar.
resmi
ini
juga
mendeteksi
akan
juga adanya
parkir tanpa memperhatikan aturan
Salah satu kota besar yang juga
yang telah dibuat oleh pemerintah.
mengalami permasalahan ini adalah
Jika kita menilai secara subjektif,
apa yang terjadi di wilayah Kota
tidak mungkin hal tersebut dapat
Makassar
tumbuh dan bertahan subur jika tidak
Selatan. Makassar adalah salah satu
ada
kota
orang
dari
pihak
yang
di
tempat
daerah
tujuan
Sulawesi
wisata
dan
memberikan kebebasan bagi para
pendidikan yang penduduknya dari
juru parkir tersebut.
tahun ketahun semakin padat. Hal ini
Pengawasan
pemerintah
menyebabkan ketersedian lahan yang
terhadap sistem transportasi dan
semakin
lahan parkir ini
terbatas.
Permasalahan
pada
dasarnya
utama adalah banyaknya pelanggaran
sepenuhnya
untuk
aturan parkir. Selain itu masyarakat
menghindari adanya kemungkinan
juga belum dapat membedakan juru
penyelewengan atau penyimpangan
parkir resmi maupun juru parkir liar
atas aturan kebijakan yang telah
karena kurang mengetahui aturan
diarahkan
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, Desember 2015
tentang
itu
serta
kewajiban-
kewajiban juru parkir tersebut. Parkir sebagai
satu
213
dan tak ada sama sekali pembenahan dilakukan.
liar tidak dipungkiri
salah
Volume 1 Nomor 3
Masalah ini timbul karena
penyebab
Pemerintah Kota kurang memberi
kemacetan di Kota Makassar. Selain
perhatian terhadap masalah parkir
terparkir sembarangan di sebagian
liar. Padahal masalah parkir liar ini
lebar jalan sehingga jalur jalan kian
apabila dibiarkan terus menerus akan
mengecil dan menyebabkan antrian
mengakibatkan dampak yang sangat
kendaraan bermotor yang lewat pada
kompleks dan sukar untuk diatasi
saat ini. Parkir liar juga mengganggu
seperti halnya masalah parkir liar
aktivitas warga yang melalui bahu
yang
jalan
khususnya di jalan Balaikota.
serta
pemandangan
mengganggu akan
banyaknya
ada
di
Kota
Makassar
Pengertian pengawasan dalam
kendaraan bermotor terparkir seakan
perbendaharaan
yang punya jalan. Kondisi parkir liar
Indonesia
ini
Poerwadarminta (1985: 67) dalam
dalam
kenyataannya
juga
kata
bahasa
disimpulkan
disebabkan lahan parkir yang tak
kamus
memadai, misalkan lahan parkir yang
pengawasan adalah salah satu bentuk
disediakan
over
pemeriksaan atau pengontrolan dari
kapasitas dimana lahan parkir tidak
pihak yang lebih atas kepada pihak
sebanding besaran populasi sebuah
di bawahnya. Sependapat dengan itu
bangunan atau bentuk tempat usaha
M. Manulang dalam Bohari (1992:
didalamnya
4) memandang bahwa pengawasan
kecil
maupun
yang
menggunakan
bahasa
oleh
kendaraan bermotor, belum ditambah
adalah
dengan pihak luar yang punya
menempatkan pekerjaan apa yang
maksud
sehingga
sudah dilaksanakan, menilainya dan
parkir liar dipilih menjadi opsi akhir.
mengoreksinya bila perlu dengan
Beberapa kawasan di Makassar sesak
maksud
dengan aktivitas ekonomi sehingga
pekerjaan sesuai dengan rencana
kawasan tersebut mendadak ramai
semula.
tujuan
kesana
suatu
Indonesia,
supaya
proses
untuk
pelaksanaan
214
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, Desember 2015
Rifai (2008: 119) mengatakan
Volume 1 Nomor 3
Menurut Azmi dalam Bohari
pengawasan pada dasarnya berupa
(1992:
upaya penegakan disiplin Nasional
pengawasan dapat dijadikan sebagai
dan mencegah deviasi
sekaligus
suatu alat (instrument) yang efektif,
menanggulangi ekonomi biaya tinggi
maka harus memperhatikan kriteria-
serta menciptakan efisiensi Nasional.
kriteria sebagai berikut : (a) apa yang
Esensinya adalah untuk membantu
akan diawasi (objek yang perlu
agar
diawasi, (b) mengapa perlu diadakan
sarana
dan
tujuan
yang
6)
supaya
pelaksanaan
ditetapkan dapat dicapai dan secara
pengawasan,
dini
terjadinya
bagaimana diadakan pengawasan dan
pelaksanaan,
oleh siapa pengawasan tersebut dapat
menghindari
penyimpangan penyalahgunaan pemborosan
wewenang
(c)
dilakukan,
dimana
(d)
bagaimana
kebocoran
dalam
pemerintah
dan
dilakukan, (e) pengawasan tersebut
pembangunan, ini artinya Pemerintah
harus bersifat rasional, fleksibel,
memiliki fungsi ganda, yaitu sebagai
terus
penyelenggara
Menurut
kegiatan
pemerintahan
dan
pengawasan
dan
menerus
sebagai penyelenggara utama dalam
pengawasan
pembangunan di daerah.
kedalam
Reksohadiprodjo (2008: 63)
tersebut
dan
Bohari
fragmatis. (1992:
dapat dua
dapat
7)
dibedakan
sifatnya,
yaitu
pengawasan yang bersifat preventif
mengemukakan bahwa pengawasan
dan
merupakan
memberikan
represif. Pengawasan yang bersifat
petunjuk pada para pelaksana agar
preventif adalah pengawasan yang
mereka
menekankan
usaha
selalu
bertindak
sesuai
pengawasan
pada
yang
bersifat
pencegahan
dengan rencana. Sedangkan Sarwoto
jangan ada kesalahan dikemudian
(2010:
bahwa
hari, sedangkan pengawasan yang
pengawasan adalah kegiatan manajer
bersifat represif adalah memperbaiki
yang mengusahakan agar pekerjaan-
kesalahan
pekerjaan terlaksana sesuai dengan
sehingga dikemudian hari tidak dapat
rencana yang ditetapkan atau hasil
terulang lagi.
94)
menyatakan
yang dikehendaki.
yang
telah
terjadi,
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, Desember 2015
Sujamto
(1994:
mengatakan
120),
tujuan
utama
215
Volume 1 Nomor 3
bertentangan
dengan
kepentingan
umum dan peraturan tingkatnya oleh
pengawasan adalah untuk memahami
pejabat
apa yang salah demi perbaikan
pengawasan umum yaitu suatu jenis
dimasa yang akan dating. Sunindhia
pengawasan yang dilakukan oleh
(1996: 119) bahwa pejabat yang
pemerintah
berwenang dalam hal ini adalah
pemerintahan.
Menteri
Dalam
Negeri
Peraturan daerah
yang
berwenang,
terhadap
(3)
pelaksanaan
bagi METODE PENELITIAN
dan keputusan
Kepala Daerah Tingkat I sedangkan
Lokasi atau objek penelitian
Gubernur Kepala daerah berwenang
yang dipilih penulis dalam rangka
bagi
pengumpulan
Peraturan
Keputusan
Daerah
Daerah
dan
Tingkat
data
adalah
pada
II.
Perusahaan Daerah (PD) Parkir Kota
yaitu
Makassar dan dilakukan ± bulan Mei
bersifat
2015. Adapun teknik analisis data
pembatalan
yang di kumpulkan dalam penelitian
Peraturan Daerah atau Keputusan
ini adalah analisis data dari hasil
Kepala Daerah olah Pejabat yang
penelitian
berwenang.
Perusahaan
Pengawasan
represif
pengawasan
yang
penangguhan
Menurut 133)
bahwa
atau
Sunundhia ada
tiga
terhadap Daerah
pengawasan (PD)
parkir
(1996:
dalam penertiban parkir liar di jalan
jenis
Balaikota Kota Makassar, baik yang
pengawasan pemerintah antara lain
diperoleh
yaitu (1) pengawasan preventif yang
maupun data sekunder dilakukan
mengandung
dengan
prinsip
bahwa
dengan
data
menggunakan
primer
analisis
Peraturan Daerah dan Keputusan
kualitatif.
Analisis
Kepala Daerah mengenai pokok
digunakan
untuk
tertentu baru ada pengesahan pejabat
pengawasan Perusahaan Daerah (PD)
yang berwenang, (2) pengawasan
parkir dalam penertiban parkir liar di
represip berwujud penangguhan atau
jalan
pembatalan Peraturan Daerah atau
dengan
Keputusan
terhadap hasil wawancara mendalam.
Kepala
Daerah
yang
Balaikota
kualitatif menjelaskan
Kota
Makassar
menggunakan
analisis
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, Desember 2015
216
HASIL DAN PEMBAHASAN Berdasarkan hasil penelitian yang
diperoleh
mengenai
pengawasan perusahaan daerah (PD) parkir dalam penertiban parkir liar di jalan Balaikota Kota Makassar yang dilakukan
dengan
menggunakan
wawancara, observasi dan didukung oleh beberapa dokumen. Dimana pertanyaan-pertanyaan
yang
menggunakan atribut dan identitas sebagai juru parkir resmi, dan dapat kita lihat bahwa kerjasama antara Perusahaan
yang positif dari para responden. Pengawasan instansi pemerintahan seperti kantor Perusahaan Daerah (PD) parkir Kota Makassar dalam penertiban
parkir
liar
di
jalan
Namun seperti yang kita lihat saat ini, masih ada lahan parkir yang tidak semestinya atau dengan kata lain di paksakan sebagai lahan Tidak
hanya
dibeberapa
lokasi parkir yang tidak resmi, tetapi ada juga dibeberapa lokasi parkir resmi. Hal ini disebabkan oleh karena
pengunjung
yang
akan
datang, terutama di gedung atau di kantor
yang
(PD)
parkir
kepolisian
masih
pihak
kurang
maksimal,
karena
pihak
kepolisian seakan masih membiarkan adanya parkir lair yang seharusnya sudah ditangani oleh Perusahaan Daerah (PD) Parkir. Pengawasan perusahaan daerah (PD) parkir Kota Makassar dalam penertiban
parkir
liar
di
jalan
Balaikota Kota Makassar kurang maksimal
dalam
menjalankan
pengawasannya seperti pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum terjadi, dalam arti
Balaikota.
parkir.
Daerah
dengan
digunakan dalam bentuk wawancara dan memperoleh respon pertanyaan
Volume 1 Nomor 3
sudah
seharusnya
memiliki lahan parkir yang luas dan memadai dan juru parkir liar tidak
lain
tindakan
menjaga
atau
pemecahan yang dilakukan oleh Perusahaan
Daerah
(PD)
Parkir
Makassar Raya terhadap situasi dan kondisi
dilapangan.
Melalui
pengawasan yang efektif diharapkan dapat mencegah atau setidaknya segera
dapat
mengetahui,
memperbaiki atau mengatasi setiap penyimpangan, pemborosan hambatan pelaksanaan
penyelewengan, atau
yang
hambatan-
terjadi
seluruh
dalam kegiataan
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, Desember 2015
Volume 1 Nomor 3
217
organisasi menuju pencapaian tujuan
mengenai sasaran. Salah satu bentuk
yang telah ditetapkan sebelumnya
sosialisasi yang lakukan Perusahaan
secara efisien dan efektif. Salah satu
Daerah
tujuan lahirnya Peraturan Walikota
pemasangan
Makassar No. 64 Tahun 2011 adalah
peneliti
untuk memperlancar arus kendaraan
baru sekitar 295 kendaraan yang
dan
dipasangkan
meminimalisir
kemacetan
(PD)
parkir stiker
adalah` himbauan,
mengobservasi
lapangan
stiker
himbauan
sekarang maupun di masa yang akan
sedangkan kalau kita perhatikan
datang. Adapun bentuk pengawasan
kurang lebih 10 ribu perhari ketika
Preventif adalah sebagai berikut: (1)
perparkiran liar masih tetap ramai di
sosialisasi, (2) teguran simpatik dan
sepanjang
pengawasan represif yatu patroli.
Makaassar.
Seperti halnya pengawasan preventif yaitu
Sosialisasi
jalan
Balaikota
Beberapa
informan
Kota
yang
adalah
diwawancarai berbeda, Perusahaan
penyampaian atau memperkenalkan
Daerah (PD) Parkir Makassar Raya
aturan
larangan
Kota Makassar telah melakukan
parkir, baik dan bentuk ucapan
berbagai sosialisasi kepada para juru
maupun
parkir
Perwali
tentang
tulisan
kepada
seluruh
Pemasangan
Stiker
menyampaikan secara lisan berupa
himbauan bisa disimpulkan bahwa
teguran-teguran serta pemasangan
sosialisasi yang di lakukan oleh
spanduk
Perusahaan
Parkir
hasil
dalam
beberapa spanduk himbauan yang
meskipun
berisikan Peraturan Walikota No 64
masyarakat.
Makassar menegakkan
Daerah Raya
(PD) Tegas
aturan,
liar
dengan
himbauan.
observasi
Berdasarkan
peneliti
adanya
demikian masih banyak jukir liar
Tahun
yang tidak sadar atau bahkan tidak
Parkir
tau bahwa lokasi jalan tersebut sudah
sekitar 7 buah yang masih terpasang.
dilarang. Inipun perlu di sadari oleh
Hal ini dilakukan
pemerintah
terjadinya
Walikota No. 64 dapat di ketahui
pelanggaran itu bisa dikarenakan
oleh Masyarakat pengguna jalan
oleh
Balaikota.
bahwa
sosialisasi
yang
kurang
2011
cara
Liar.
tentang Larangan Peneliti
mendapati
agar Peraturan
218
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, Desember 2015
Pemerintah harus secara giat melakukan
sosialisasi
dengan
berbagai macam cara salah satunya
hari saja kemungkinan juga yang membacanya hanya beberapa orang juga.
pemerintah harus kembali melakukan pemasangan
sudah
dilakukan
oleh Perusahaan Daerah (PD) parkir
kendaraan agar sosialisasi aturan
akan tetapi masih ada orang yang
pemerintah ini bisa tersampaikan
belum tau sama sekali mengetahui
kepada khalayak masyarakat umum.
tentang aturan Perwali No. 64 Tahun
Meskipun sebelumnya pemerintah
2011
gencar melakukan sosialisasi akan
tersebut
tetapi itu hanya berjalan beberapa
menyampaikan surat teguran
bulan
terus.
mudah dibaca oleh para jukir-jukir
Pemasangan spanduk himbauan yaitu
liar yang belum mengetahui larangan
bentuk sosialisasi lewat pemasangan
itu.
tidak
di
Sosialisasi
setiap
dan
stiker
Volume 1 Nomor 3
secara
stiker juga telah dilakukan oleh Perusahaan
Daerah
Larangan
sehingga
perlu
Parkir adanya yang
Pelaksana pengawasan yang
Parkir
disertai dengan penegakan hukum
Makassar Raya kurang lebih 15
yang tegas merupakan langkah yang
buah.
penting dalam pengendalian parkir Beberapa
(PD)
tentang
informan
yag
untuk mempertahankan kinerja lalu
diwawancarai berbeda, pemasangan
lintas. Langkah yang penting adalah
spanduk himbauan pernah dilakukan
pengawasan
pada awal perjalanan Perwali No 64
meliputi patroli oleh Perusahaan
Tahun 2011 tentang Larangan Parkir.
Daerah (PD) parkir sehingga dapat
Jika memang demikian seharusnya
menimbulkan
sampai sekarang spanduk himbauan
pelanggar terhadap larangan parkir
itu tetap ada dipampang di pelataran
yang melanggar larangan parkir.
jalan Balaikota. Sehingga ketika
Menyampaikan surat teguan bentuk
masyarakat
sosialisasi
pengguna jalan yang
parkir
efek
antara
jera
menyampaikan
lain
bagi
surat
memang baru melewati kawasan itu
teguran telah dilakukan oleh pihak
dapat mereka ketahui. Jika spanduk
Perusahaan
itu hanya dipasang dalam beberapa
peneliti mendapati hanya 2 orang
Daerah
(PD)
parkir
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, Desember 2015
219
Volume 1 Nomor 3
juru parkir liar di antaranya berada
Balaikota. Sesuai dengan observasi
didepan SMA Negeri 6
Kota
peneliti bahwa penyampaian surat
Makassar dan ditempat Lainnya.
teguran yang di berikan itu masih
Meskipun telah menyampaikan surat
belum kuat dalam penertiban parkir
teguran yang berisikan Peraturan
liar.
Daerah (Perda) tentang Larangan
Penyampaikan surat teguran
Parkir di jalan Balaikota, tetapi
larangan parkir masih sangat sedikit
masih tetap saja banyak parkir liar.
dan
pemerintah
dalam
hal
ini
Perusahaan Daerah (PD) Parkir
Peraturan Daerah (PD) parkir harus
Kota Makassar telah menyampaikan
jeli melihat keadaan tempat-tempat
surat teguran serta rambu-rambu
titik parkir, sehingga banyak juru
larangan parkir di jalan Balaikota
parkir liar yang mendapat surat
Kota Makassar. Surat tegura yang
teguran dari Perusahaan Daerah (PD)
berisikan
Walikota
parkir. Bila perlu ditampilkan juga
(Perwali) No. 64 Tahun 2011 tentang
sanksi yang akan diberikan kepada
larangan parkir. Seolah dicuekin oleh
pengguna jalan apabila melanggar
para juru parkir liar apalagi para
aturan
pengendara angkutan kota (angkot)
hanya ada beberapa jukir yang
jenis pete-pete dan mobil pribadi
mendapat surat teguran larangan
apalagi motor yang tetap parkir,
yang telah diberikan oleh Perusahaan
seperti terlihat di depan Kantor
Daerah (PD) parkir.
Walikota
Peraturan
Makassar
dan
lainnya
tersebut.
Beberapa
Peneliti
melihat
informan
yang
disepanjang jalan Balaikota Kota
berbeda, surat teguran yang telah
Makassar.
disampaikan
Demikian
juga
dekat
masih
belum
kuat
SMA Negeri 6. Akibatnya arus lalu
sehingga masih banyak parkir-parkir
lintas terganggu.
liar yang ada di jalan Balaikota.
Beberapa
yang
Sesuai dengan observasi peneliti
diwawancarai berbeda, surat teguran
bahwa penyampaian surat teguran
yang telah disampaikan masih belum
yang di berikan itu masih belum kuat
kuat sehingga masih banyak parkir-
dalam penertiban parkir liar. Teguran
parkir
simpatik yang di maksud dengan
liar
yang
informan
ada
di
jalan
220
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, Desember 2015
Volume 1 Nomor 3
teguran simpatik adalah peneguran
pada pengguna jalan yang memarkir
yang dilakukan oleh Perusahaan
di
Daerah (PD) parkir kepada
dikemudian hari atau sekarang ini
parkir
daerah
tersebut
liar yang memakai badan jalan
masih
sebagai tempat parkir. Tindakan
(Jukir Liar)
peneguran
agar
Balaikota salah satunya di Kontor
memberikan perhatian penuh kepada
Walikota Makassar karena mereka
masyarakat
belum pernah mendapati sosialisasi
ini
dilakukan
tentang
pelaksanaan
aturan Walikota No. 64 Tahun 2011 itu, sehingga ada harapan kedepan tidak ada lagi parparkiran liar.
banyak
sehingga
parkir-parkir
di
liar
sepanjang jalan
tentang aturan Perda tersebut. Pihak dari Perusahaan Daerah (PD) parkir Kota Makassar telah
Perusahaan Daerah (PD) parkir
melakukan teguran simpatik akan
melakukan peneguran kepada juru
tetapi hanya sebatas pada pengguna
parkir liar yang diketahui melanggar
jalan yang memarkir di daerah
atau parkir di bahu jalan. Bentuk
tersebut sehingga dikemudian hari
teguran simpatik ini masih bersifat
atau sekarang ini masih banyak
menyampikan serta mengingatkan
parkir-parkir liar (Jukir Liar) di
kepada semua juru
sepanjang
parkir liar
jalan
Balaikota
Kantor
salah
sehingga di suatu hari nanti ketika
satunya
di
Walikota
masyarakat yang belum mengetahui
Makassar
karena
aturan itu maka di berikan semacam
pernah mendapati sosialisasi tentang
dispensasi hukum berupa nasehat
aturan Perda tersebut.
mereka
belum
kerena berbeda dengan orang yang
Kemudian pengawasan represif
betul telah mengetahui aturan dengan
adalah pengawasan penindakan yang
orang
dilakukan oleh pemerintah dalam hal
yang
memang
belum
mengetahui aturan. Beberapa
ini adalah Perusahaan Daerah (PD) informan
yang
parkir
Kota
Makassar
terhadap
diwawancarai berbeda, pihak dari
peraturan Walikota (Perwali) No. 64
Perusahaan Daerah (PD) parkir Kota
Tahun 2011 tentang larangan parkir,
Makassar telah melakukan teguran
Perusahaan
simpatik akan tetapi hanya sebatas
Daerah
(PD)
parkir
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, Desember 2015
memberikan
tindakan
untuk
menertibkan parkir liar. Pengawasan pengawasan
represif
adalah
penindakan
yang
ini adalah Perusahaan Daerah (PD) Kota
Makassar
221
Perusahaan Daerah Parkir karena mampu
dilakukan oleh pemerintah dalam hal
parkir
Volume 1 Nomor 3
mengurangi
kemacetan
dijalan ini dan alangkah bagusnya kalau
patroli
harian
ini
perlu
ditingkatkan. Parkir harus mengoptimalkan
terhadap
masalah patroli liar tidak berfokus
peraturan Walikota (Perwali) No. 64
pada sabtu dan minggu saja akan
Tahun 2011 tentang larangan parkir,
tetapi juga bisa dilaksanakan setiap
Perusahaan
parkir
hari agar kemacetan dapat diatasi di
untuk
jalan Balaikota terkhususnya.
Daerah
memberikan
(PD)
tindakan
menertibkan
parkir
liar.
Patroli
Dapat dilihat betul adanya
harian adalah bentuk tindakan yang
pengawasan yang kurang optimal
dilakukan oleh Perusahaan Daerah
dari Perusahaan Daerah (PD) Parkir
(PD) parkir terhadap pelanggaran
terkait untuk menertibkan parkir liar
yang dilakukan pengendara yang
dengan baik, walaupun terkadang
memarkir di jalan Balaikota. Patroli
mendapat rintangan dari para parkir
merupakan cara yang paling umum
liar yang tidak patuh.
dilakukan untuk menertibkan parkir liar.
Selain
masalah
diatas
ada
beberapa hambatan dalam realisasi Beberapa
informan
yang
aturan Perwali No. 64 Tahun 2011
diwawancarai berbeda, tanggapan
tentang
perusahaan Daerah (PD) mengenai
berakibat pada kemacetan lalu lintas
parkir
mengadakan
di Kota Makassar antara lain yaitu:
pengawasan atau patroli rutin untuk
(1) kurangnya petugas dilapangan,
menertibkan parkir liar apabila ada
(2) adanya beberapa kantor dan
laporan yang didapati dilapangan.
sekolah di
liar
adalah
Beberapa berbeda,
informan
Masyarakat
yang sangat
merespon terhadap patroli harian yang
dilakukan
oleh
pihak
larangan
parkir
jalan Balaikota,
yang
(3)
pinggir jalan yang dijadikan tempat parkir darurat/dadakan.
222
Kolaborasi : Jurnal Administrasi Publik, Desember 2015
KESIMPULAN Pengawasan
Volume 1 Nomor 3
berjalanakan tetapi belum optimal,
Pemerintah
dalam penertiban parkir liar adalah
berdasarkan Perwali No. 64 Tahun 2006 tentang Larangan Parkir Liar.
pengawasan yang dilakukan oleh Perusahaan
Daerah
(PD)
Parkir
Makassar
Raya
Kota
Makassar
terhadap
parkir
liar
di
jalan
Balaikota. Berdasarkan hasil penelitian proses pengawasan preventif dalam penertiban
parkir
liar
di
jalan
Balaikota Kota Makassar itu belum maksimal,
ini
bisa
dilihat
indikator
pengawasan
dari
dimana
sosialisasi serta teguran simpatik yang dilakukan oleh Perusahaan Daerah
Parkir
kurang mengenai
sasaran dan tidak continue sehingga yang terjadi adalah: (a) Parkir liar masih banyak terjadi di siang hari; (b) Pengguna jalan dan pihak yang disebut main kucing-kucingan; (c) Banyak juru parkir liar yang tidak tahu atau belum mengetahui tentang aturan Perwali No. 64 Tahun 2011 tentang larangan parkir di jalan Balaikota Kota Makassar Berdasarkan hasil penelitian proses pengawasan represif dalam penertiban Balaikota
parkir Kota
liar
di
Makassar
jalan sudah
DAFTAR PUSTAKA Bohari. H. 1992, Pengawasan Keuangan Negara. Jakarta Rajawali. Hasan. Rifai. 2008. Urgensi Penerapan Manajemen Pembangunan Nasional Pada Lini Lokal. Referensi Pendukung bagi upaya pelembagaan basis pemahaman dan adab kerja penyelenggaraan Pemerintah/Pembangunan di Daerah Paasca Desentralisasi dan Otoda. Jakarta : Colloqium Ketahanan Nasional RI. Poerwadarminta. 1985. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta: PN Balai Pustaka. Reksohadiprodjo. Sukanto. 2008. Dasar-dasar manajenmen, edisi keenam, cetakan kelima, Yogyakarta: Penerbit BPFE. Sujamto. 1994. Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Sunindhia Dkk. 1996. Praktek Penyelenggaraan Pemerintah daerah. Jakarta: PT Rineka Cipta. Sarwoto. 2010. Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen, cetakan keenambelas. Jakarta: Ghalia Indonesia. Peraturan WaliKota Makassar No. 64 Tahun 2011 Tentang Larangan Parkir.
