KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG TERHADAP

Ahmad Fajri Universitas Lampung

KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG TERHADAP KENAIKAN PAJAK REKLAME

Ahmad Fajri, Dr. Yuswanto, S.H., M.H., Satria Prayoga, S.H., M.H. Hukum Adsminitrasi Negara, Fakultas Hukum Universitas Lampung Jl. Prof. Dr. Soemantri Brojomegoro, No. 1 Bandar Lampung 35154 Email : [email protected]

ABSTRAK Pajak reklame merupakan bagian dari Pajak Asli Daerah yang memiliki potensi yang terus dapat ditingkatkan sebagai sumber andalan bagi pajak daerah. Pada akhir tahun 2011 tepatnya pada tanggal 1 Desember 2011 Pemerintah kota Bandar Lampung mengesahkan Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 114 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame, PERWALI ini menimbulkan polemik dikarenakan adanya kenaikan pajak reklame yang tinggi, dan jauh lebih tinggi dari pajak reklame yang ditetapkan sebelumnya. Permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah kebijakan seperti apakah yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap kenaikan pajak reklame, dan faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat dalam menerapkan kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap kenaikan pajak reklame. Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan empiris. Sumber data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder yang dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Kata kunci : Kebijakan, Kenaikan Pajak Reklame

ABSTRACT advertising tax which is one of Original Regional Income Tax sources. It needs to improve for regional income. In the last of 2011, in December 1st

2011, the Bandar Lampung

Government enacted the major decree (or PERWALI) number 114 about Advertising Tax Collection Procedure. This PERWALI caused polemics for the high increase of advertising tax that was higher than before. The problem statements in this research were what kind of policy implemented by Bandar Lampung government on the increase of advertising tax, and what where inhibiting factors in

1


implementing the policy of advertisement tax increase by Bandar Lampung. This research used normative and empirical approaches. Data were collected from primary and secondary data with literary and field studies. Keywords : Policy, Advertisement Tax Increase

I.

PENDAHULUAN

Pajak reklame merupakan salah satu

kebijakan

Pemerintah

Kota

sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Lampung terhadap kenaikan tarif pajak

yang mempunyai potensi cukup besar di

reklame,

wilayah Pemerintah Daerah Kota Bandar

permasalahan yang dapat dilihat dari

Lampung. Pajak Reklame sebagai salah

pendekatan politik perkotaan.

merupakan

Bandar

salah

satu

satu sumber Pendapatan Daerah yang berpotensi

dan

dapat

dilakukan

pemungutan secara efisien, efektif, dan ekonomis sehingga dapat lebih berperan dalam usaha peningkatan Pendapatan Asli Daerah di kota Bandar Lampung.1

Kebijakan kenaikan tarif pajak reklame yang kemudian membawa pada suatu dinamika konflik dan sempat berwacana menjadi sebuah keputusan pemakzulan terhadap walikota Bandar Lampung, pada hakekatnya merupakan sebuah problem

pertumbuhan reklame di Kota Bandar Lampung semakin hari semakin ramai. Setiap hari sepertinya ada satu reklame yang dibangun di jalan-jalan utama kota ini tentunya dengan bentuk yang beragam apakah itu berupa neonbox, billboard, signboard, spanduk atau bando jalan. Dalam permasalahan yang ada di Kota Bandar Lampung sendiri, yang mana hal ini kemudian menjadi pembahasan utama dalam

penelitian

ini,

yakni

terkait

perkotaan yang dipandang secara berbeda oleh aktor-aktor perkotaan itu sendiri. Dimana disatu sisi terdapat kelompok yang memandang

bahwa

dengan

adanya

kebijakan kenaikan tarif pajak reklame akan mengatasi permasalahan reklame di Bandar Lampung yang selalu berkutat pada keindahan kota dan kebutuhan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Sedangkan

disisi

yang

lain

terdapat beberapa kelompok yang melihat bahwa kebijakan ini merupakan kebijakan

1

Bandar lampung, Peraturan Walikota Bandar Lampung tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame, PERWALI Nomor 114 Tahun 2012, bagian menimbang.

yang malah merugikan pemerintah kota, karena kota akan berpotensi kehilangan

2


sumber pendapatan daerah dari dunia

d.

Reklame selebaran.

periklanan.2

e.

Reklame berjalan, termasuk pada kendaraan.

Peran

reklame

sebagai

salah

satu

f.

sebagai

sumber

g.

derajat

merupakan

kemandirian

h.

kegiatan-kegiatan

kualitas

otonominya.

Dalam

yang

Reklame

suara

(reklaame

yang

perantara alat).

banyak kebutuhan daerah yang dapat

tinggi

tulisan

suara yang ditimbulkan dari atau

Semakin

dibiayai dengan PAD, maka akan semakin

dan/atau

gambar,

kata-kata yang diucapkan atau dengan

membiayai

daerahnya.

berupa

yang

diselenggarakan dengan menggunakan

daerah dan diharapkan dapat menjadi dalam

(reklame

permukaan air).

sebenarnya sangatlah diharapkan dapat

utama

apung.

berada dipermukaan air atau diatas

Pemerintah Daerah. Sumber-sumber PAD

penyangga

dengan

dipasang pada suatu alat/benda yang

suatu

menjadi salah satu solusi bagi pendanaan

Reklame

lukisan,

indikasi

keuangan

diudara

diselenggarakan

daerah, dimana proporsi PAD terhadap penerimaan

yang

udara atau alat lain yang sejenis).

Pemerintah daerah karena merupakan

total

(reklame

menggunakan gas, laser, pesawat

pembiayaan

tolak ukur dalam pelaksanaan otonomi

udara.

diselenggarakan

pendapatan Asli Daerah (PAD) sangat penting

Relame

i.

Reklame film/slide

Reklame peragaan.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 pasal 47 dijelaskan mengenai pajak daerah yaitu reklame, yang dimaksud objek Pajak Reklame adalah semua penyelenggaraan reklame. Objek pajak sebagaimana yang dimaksud adalah : a.

Selanjutnya

Pemerintah

Lampung

mengesahkan

kota

Bandar Peraturan

Walikota Bandar Lampung Nomor 114 Tahun 2011 pada tanggal 01 Desember Tahun 2011 yang diundangkan pada

Reklame

tanggal

papan/billboard/videotron/megaton

Memuat peraturan tentang Tata Cara

dan sejenisnya.

Pemungutan Pajak Reklame. Peraturan

b.

Reklame kain.

Walikota ini menentukan nilai Pajak

c.

Reklame melekat, stiker.

Reklame berdasarkan nilai strategis jalan

28

Desember

Tahun

2011.

yang dibedakan menjadi III golongan jalan 2

Radar Lampung, 27 April 2012.

3


serta nilai sewa reklame disesuaikan

daerah dalam hal Pemerintah Kota

dengan pertumbuhan ekonomi daerah yang

Bandar

ditetapkan

Peraturan

Reklame

oleh di

mengeluhkan

walikota.

Kota

Pengusaha

Bandar

adanya

Lampung

kenaikan

Lampung

menerbitkan

Walikota

Nomor

114

Tahun 2011.

Pajak

Reklame yang tinggi setelah keluarnya

1.2 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Peraturan Walikota (PERWALI) Nomor 114 TAHUN 2011 tersebut.

1.3.1

1.1 Permasalahan dan Ruang Lingkup

uraian

diatas

maka

dalam jurnal ini adalah sebagai berikut : a. Kebijakan seperti apakah yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Lampung

terhadap

kenaikan Pajak Reklame? b. Faktor-faktor menjadi

apakah

yang

penghambat

dalam

menerapkan

kebijakan

Pemerintah Lampung

Kota

Bandar

terhadap

kenaikan

Pajak Reklame?

umum

mengesahkan

Peraturan

Walikota (PERWALI) Nomor 114 Tahun 2011 yang menimbulkan kenaikan pada Pajak Reklame. b. Untuk

mengetahui

penghambat

dalam

faktor-faktor penerapan

kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap kenaikan Pajak Reklame.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Selain tujuan yang telah disebutkan diatas,

penulisan

ini

diharapkan

mempunyai kegunaan, yaitu :

Secara

Ruang lingkup penelitian ini adalah secara

kebijakan

Kegunaan Teoritis

1.2.2 Ruang Lingkup Penelitian

mengkaji

mengetahui

dalam

permasalahan yang peneliti ajukan

Bandar

a. Untuk

Pemerintah Kota Bandar Lampung

1.1.1 Permasalahan

Berdasarkan

Tujuan Penelitian

hukum

Administrasi Negara dan khususnya mengenai hukum pajak dan retribusi

teoritis

penelitian

ini

diharapkan dapat berguna untuk pengembangan pengetahuan tentang Hukum Administrasi Negara yaitu mengenai

kebijakan

Pemerintah

4


Kota

Bandar

lampung

tentang

politik, dan lain-lain. Dengan demikian

kenaikan Pajak Reklame.

siapapun

dapat

kegunaan praktis :

kebijakan.3

hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan bahan referensi bagi para pihak yang berminat mendalami ilmu Hukum Administrasi Negara dan memperluas wawasan serta berguna bagi

James

terkait

dalam

Anderson4

E.

suatu

memberikan

pengertian kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna

instansi yang terkait.

memecahkan suatu masalah tertentu. Pengertian ini memberikan pemahaman bahwa

II. TINJAUAN PUSTAKA

kebijakan

dapat

berasal

dari

seorang pelaku atau sekelompok pelaku yang berisi serangkaian tindakan yang

2.1 Pengertian Kebijakan

mempunyai tujuan tertentu. Kebijakan ini Istilah kebijaksanaan atau kebijakan yang diterjemahkan dari kata policy memang biasanya

dikaitkan

dengan

keputusan

Pemerintah, karena Pemerintahlah yang mempunyai wewenang atau kekuasaan untuk

mengarahkan

masyarakat,

dan

bertanggung jawab melayani kepentingan umum. Ini sejalan dengan pengertian

diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku dalam rangka

memecahkan

suatu

masalah

tertentu. James E. Anderson secara lebih jelas menyatakan bahwa yang dimaksud kebijakan

adalah

dikembangkan

oleh

kebijakan

yang

badan-badan

dan

pejabat-pejabat Pemerintah.

publik itu sendiri dalam bahasa Indonesia yang berarti Pemerintah, masyarakat atau umum. Kebijakan juga diartikan sebagai pernyataan-pernyataan mengenai kontrak penjaminan

atau

pernyataan

tertulis.

Pengertian ini mengandung arti bahwa yang disebut kebijakan adalah mengenai suatu rencana, pernyataan tujuan, kontrak penjaminan dan pernyataan tertulis baik yang dikeluarkan oleh Pemerintah, partai

Pajak Reklame adalah pajak daerah, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 01 Tahun 3

2011.

Pembaharuan

Undang-

Global Book Online, diakses dari http://globalonlinebook1.blogspot.com/2013/06/ pengertian-kebijakan-atau-policy.html, pada tanggal 02 Oktober 2013. 4 Kamal Fuadi, Kebijakan dan Analisis Kebijakan, diakses dari www.fuadinotkamal.wordpress.com, pada tanggal 02 Oktober 2013.

5


Undang didasarkan pada dasar hukum

pemerintah (equality before the law), dan

yang jelas dan kuat sehingga harus

berlakunya asas legalitas dalam segala

dipatuhi oleh masyarakat dan pihak lain

bentuknya dalam praktik serta pelaksanaan

yang terkait, dan juga untuk memberikan

proses hukum yang adil (due process of

peluang kepada daerah Kabupaten/Kota

law). Dalam konteks demikian, semua

untuk memungut jenis pajak daerah lain

kebijakan pemerintah harus didasarkan

yang dipandang memenuhi syarat dan

pada ketentuan hukum yang ada. Syarat

potensial di daerah. Hal ini dimaksudkan

adanya ketentuan hukum dan peraturan

untuk memberikan keleluasaan kepada

perundang-undangan

daerah

dalam

dalam melakukan pungutan pajak dan

serta

retribusi. pada sisi lain, Pasal 1 Ayat (2)

perkembangan perekonomian daerah pada

UUD NRI Tahun 1945 menyebutkan

masa mendatang yang mengakibatkan

berada ditangan rakyat dan dilaksanakan

perkembangan potensi pajak dengan tetap

menurut

memperhatikan kesederhanaan jenis pajak

Ketentuan demikian menegaskan rakyat

dan aspirasi masyarakat serta memenuhi

yang

kriteria yang ditetapkan.

Indonesia. Sistem demokrasi di Indonesia

Kabupaten/Kota

mengantisipasi

kondisi

mengikat

Negara

Undang-Undang

memegang

Dasar.

kedaulatan

Negara

menggunakan sistem perwakilan. Suara rakyat disalurkan melalui wakil-wakil 2.2

Pajak

Yang

Demokratis

Berdasarkan Hukum

rakyat

di

DPR.

Kedaulatan

rakyat

menjadikan kedudukan rakyat sangat kuat untuk menentukan nasib sendiri. Bahkan

Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

penjelasan Pasal 23 UUD 1945 (sebelum

menyebutkan Negara Indonesia adalah

amandemen) menyatakan bahwa dalam hal

Negara hukum. Dengan demikian sistem

menetapkan

bernegara didasarkan pada hukum yang

kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat

didalamnya terkandung pengertian adanya

lebih

pengakuan terhadap prinsip supremasi

Pemerintah, ini tanda kedaulatan rakyat.

hukum dan konstitusi. Dalam kerangka

Oleh karena penetapan belanja mengenai

“the rule of law” itu, diyakini adanya

hak rakyat untuk menentukan nasibnya

pengakuan bahwa hukum itu mempunyai

sendiri,

kedudukan tertinggi (supremacy of law),

menempatkan beban kepada rakyat, seperti

adanya persamaan dalam hukum dan

pajak dan lain-lainnya, harus ditetapkan

pendapatan

kuat

maka

dan

daripada

segala

belanja,

kedudukan

tindakan

yang

6


dengan Undang-Undang yaitu dengan

dalam membuat peraturan perpajakan

persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.5

sangat penting, karena pajak itu sendiri merupakan

Dalam konteks pungutan pajak prinsip kedaulatan

rakyat

kewajiban

yang

harus

dikenakan rakyat yang bersangkutan.

mensyaratkan

persetuujuan rakyat dalam menentukan

Maka dalam kondisi demikian maka perda

besar pajak yang harus dibayar pada

tentang pajak dan retribusi daerah dapat

Negara.

menjadi

dilihat dari dua aspek yaitu aspek hukum

penting karena bagi rakyat, pajak sama

dan demokrasi. Pertama, dalam aspek

dengan

hukum mensyaratkan adanya keselarasan

Persetujuan

menyayat

rakyat

daging

sendiri.

Keterlibatan dan bentuk persetujuan rakyat

Perda

melalui

yang

undangan diatasnya. Kerangka konstitusi

dituangkan dalam peraturan Perundang-

yangb menentukan pajak dan pungutan

Undangan.

lain

wakil-wakil

Pembeda

legislative

antara

pungutan

dengan

yang

peraturan

bersifat

perundang-

memaksa

untuk

pajak dengan pungutan liar oleh Negara

keperluan Negara diatur dengan Undang-

adalah adanya persetujuan rakyat untuk

Undang maka segala bentuk pajak dan

melakukan pungutan pajak melalui aturan

pungutan yang dibebankan

Perundang-Undangan.

dengan

harus disetujui oleh DPR dan diatur

pungutan liar jika pungutan pajak sebagai

dengan Undang-Undang. Pemerintah tidak

tindakan

tanpa

dapat melakukan pungutan pajak secara

sebagai

sepihak berdasarkan peraturan pemerintah

penerima pajak mempunyai daya paksa

atau keputusan presiden. Menurut Jimly

untuk melakukan pungutan pajak. Pajak

asshiddiqie, ketentuan tentang pajak dan

sebagai

penyerahan

kepada

pungutan lainnya yang bersifat memaksa

Negara

masuk

kas

Negara.

terutama ketentuan yang bersifat materiil

bukan

berarti

harus dituangkan dalam Undang-Undang.

memberikan kekuasan tanpa batas pada

Ketentuan berkenaan materi pajak dan

Negara untuk menentukan tindakan secara

pungutan lain yang mutlak diatur dalam

sepihak. Negara harus mengikutsertakan

Undang-Undang adalah :

rakyat

1. Siapa yang dibebani membayar pajak

sepihak

persetujuan

Kekuasaan

membayar

dari

rakyat.

Negara

Negara

kekayaan

dalam

demikian

dalam

Disebut

menentukan

pajak.

kewajiban

Keterlibatan

rakyat

pada rakyat

dan pungutan memaksa lainnya. 2. Apa saja yang dikenakan pajak dan

5

Imam Soebechi, Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah, Jakarta : Sinar Grafika ,2012, hlm, 109.

pungutan lainnya.

7


3. Bagaimana cara menghitungnya.

dibawah tujuan yang lebih besar, yaitu kemaslahatan umum.

Kedua,

aspek

demokrasi

dalam

bentukpersetujuan rakyat melalui wakilwakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)

dalam

Undang

yang

perpajakan melalui

menentukan mengatur

serta

pokok-pokok

persetujuan

wakil-wakilnya

peraturan

mekanisme

pemungutan

di

Dewan

daerah

tentang

pajak

dan

retribusi daerah. Karena UUD NRI tahun 1945 menentukan pajak harus diatur dengan

Undang-Undang

maka

tidak

dibenarkan jika Perda mengatur pungutan pajak selain yang diatur dalam UndangUndang meski rakyat melalui wakilnya di DPRD mnyetujui.

diadakannya pungutan pajak. Indonesia yang didirikan disandarkan pada prinsip kedaulatan rakyat dan ditujukan kepada bangsa,

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dan empiris. 1. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah, mengutip, dan mempelajari ketentuan peraturan perUndang-Undangan. 2. Pendekatan empiris adalah pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan pengamatan terhadap kenyataan yang ada dilapangan, serta mengumpulkan

Disinilah prinsip demokrasi mendasari

seluruh

3.1 Pendekatan Masalah

rakyat

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam membentuk

III. METODE PENELITIAN

Undang-

maka

informasi terhadap pihak-pihak yang terkait dalam kebijaksanaan Pemerintah kota

Bandar

Lampung

terhadap

kenaikan Pajak Reklame..

mekanisme

demokrasi menjadi satu-satunya pilihan

3.2 Sumber Data

dalam proses pembentukan kesepakatan bersama.

Demokrasi

tidak

mungkin

terwujud jika disertai dengan absolutism dan sikap mau benar sendiri. Demokrasi mengharuskan

sikap

saling

percaya

(mutual trust) dan saling menghargai (mutual respect) antara warga masyarakat

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder data primer adalah data yang diperoleh dari data studi lapangan yaitu berupa responden,

hasil

wawancara

sedangkan

data

dengan sekunder

8


adalah data yang diperoleh dari studi

primer yaitu dengan cara melakukan

kepustakaan. Yang terdiri dari :

wawancara terarah kepada pihak-pihak

a. Bahan

hukum

peraturan

primer

penulisan

yang

meliputi

yang dapat membantu dalam penelitian

dipakai

ini, yaitu bapak Haji Atmoko sebagai

dalam penelitian ini.

kasi perencanaan dispenda Pemerintah

b. b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan

kota Bandar Lampung, bapak Hendri

hukum yang bersumber dari buku-

Iskandar juru bicara CV. Devis Jaya

buku hukum, literature-literatur, dan

dan pengusaha reklame.

hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan.

3.4 Prosedur

c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang bersumber dari kamus hukum,

Setelah data sekunder dan data primer

surat kabar, jurnal penelitian serta

terkumpul

bahan-bahan lain yang dapat menunjang

menentukan

penelitian ini.

melakukan

dan

diolah

maka

untuk

yang

baik

dalam

hal

pengolahan

data,

peneliti

melakukan kegiatan sebagai berikut : a. Editing, yaitu memeriksa data yang

3.3 pengumpulan data

diperoleh untuk mengetahui apakah Pengumpulan data dilaksanakan dengan

data tersebut telah sesuai dengan apa

cara sebagai berikut :

yang diharapkan dan apabila ada data

a. Studi kepustakaan, yaitu mengumpulkan

yang

data

yang

dilakukan

membaca,

mengutip,

dengan

cara

mencatat,

memahami berbagai literature yang ada

salah

maka

penulis

akan

mengadakan perbaikan terhadap data yang kurang lengkap.. b. Klasifikasi

data

yaitu

proses

hubungannya dengan materi penelitian

penyusunan data menurut sistem yang

berupa

telah ditetapkan.

buku-buku,

perUndang-Undangan,

peraturan majalah-

c. Sistematisasi data yaitu penyusunan

majalah, serta dokumen lain yang

data secara sistematis sesuai dengan

berhubungan

pokok bahasan.

dengan

permasalahan

yang sedang dibahas dalam penelitian ini. b. Studi lapangan, merupakan usaha yang dilakukan

untuk

memperoleh

data

9


114 Tahun 2011 realisasi pendapatan PAD

3.5 Analisis Data

mencapai 78,95% PAD yang terkumpul Setelah tahap pengolahan data

dari pajak reklame difokuskan untuk

dilakukan, maka tahap selanjutnya

pembiayaan

adalah menganalisis data tersebut.

penyelenggaraan

Berdasarkan data yang diperoleh

proses

penerbitan

secara

terjadi

Kota

Pemerintahan.

Dalam

kebijakan

tersebut

kemudian

sempat

secara

deskriptif

adanya protes dari pihak perusahaan dan

yaitu

dikarenakan

yang

pengusaha yang tidak menyetujui terbitnya

cara

PERWALI tersebut, sehingga sosialisasi

kenyataan-

dari DISPENDA kepada perusahaan dan

kenyataan atau keadaan-keadaan

pengusaha menjadi lamban, Dalam hal

atas suatu objek dalam bentuk

sosialisasi Pemerintah Kota melibatkan

uraian

SKPD

dilakukan

analisis

hambatan

serta

sistematis,

dianalisis kualitatif,

pembangunan

dengan

menggambarkan

kalimat

berdasarkan

terkait,

tim

prolegda

keterangan-keterangan dari pihak-

pengusaha.

pihak yang berhubungan langsung

pengawasan

dengan penelitian tersebut. Hasil

Pemerintah Kota juga membentuk unit

analisis

interpretasikan

pelaksana teknis (UPT) di tiap kecamatan

guna memberikan gambaran yang

untuk memantau dan mendata pelaksanaan

jelas terhadap permasalahan.

penyelenggaraan

tersebut

sedangkan pajak

dalam

serta

reklame

reklame

di

rangka tersebut

masing-

masing wilayah kerja.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.2 Faktor-faktor Penghambat Dalam Menerapkan kebijakan Pemerintah

4.1 Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung

Terhadap

Kenaikan

Kota Bandar Lampung terhadap kenaikan pajak reklame.

Pajak Reklame Pada

awal

penerapan

Peraturan

Pemerintah Kota mengeluarkan kebijakan

WaliKota Bandar Lampung Nomor

menaikkan pajak reklame dalam rangka

114 Tahun 2011 yang berdampak pada

meningkatkan Pajak Asli Daerah (PAD)

kenaikan

dari reklame sebesar 8 miliar pada tahun

beberapa faktor penghambat dalam

2012, setelah keluarnya PERWALI Nomor

pajak

reklame,

terdapat

10


pelaksanaan kebijakan tersebut, dari

Berkurangnya konsumen diawal penerapan

pihak DISPENDA:

kebijakan

1. Terjadinya

protes

dari

pihak

tersebut

sehingga

dapat

merugikan perusahaan.

perusahaan dan pengusaha reklame sehingga kebijakan tersebut belum dapat dilaksanakan diawal-awal bulan

V. PENUTUP

penerapannya. 2. Proses sosialiasasi tentang kenaikan pajak

reklame

menjadi

4.1 Kesimpulan

lamban

dikarenakan pihak perusahaan dan

Berdasarkan

pengusaha

menolak

pembahasan yang telah diuraikan pada

diterbitkannya PERWALI Nomor 114

Bab sebelumnya, maka dapat ditarik

Tahun

kesimpulan sebagai berikut :

yang

2011

tentang

Tata

Cara

Pemungutan Pajak Reklame, dinilai menghambat

penerapan

kebijakan

tersebut.

1. Kebijakan

hasil

penelitian

yang

dan

dikeluarkan

Pemerintah Kota Bandar Lampung terhadap kenaikan pajak reklame yang tertulis didalam Peraturan Walikota

Perusahaan

reklame

Bandar Lampung Nomor 114 Tahun

mengeluhkan adanya PERWALI Nomor

2011 yaitu dalam rangka optimalisasi

114 Tahun 2011 yang berdampak dengan

penyelenggaraan

naiknya pajak reklame dikarenakan :

pajak reklame di wilayah Kota Bandar

1. Kurangnya

Lampung, sesuai dengan Peraturan

kebijakan

dan

Pengusaha

sosialisasi tentang

Penerapan

pemungutan

pajak

Daerah Kota Bandar Lampung Nomor

reklame sehingga terkesan mendadak

01 Tahun 2011 tentang pajak Daerah.

dan

segera

Pajak Reklame adalah salah satu Pajak

menyesuaikan budgeting nilai pajak

Asli Daerah (PAD) dan salah satu

reklame yang baru.

sumber pendapatan asli Daerah yang

pengusaha

kenaikan

dan

harus

2. Tidak jelasnya patokan yang dijadikan pemerintah menaikkan pajak reklame

menunjukan posisi strategis dalam hal pendanaan pembiayaan Daerah.

begitu tinggi hingga mencapai 184% pada jalan-jalan utama di Kota Bandar

Maka pendapatan dari pajak reklame

Lampung

ini

sehingga

memberatkan

perusahaan dan pengusaha.

harus

mungkin

dioptimalkan dengan

seefisien

dikeluarkannya

11


kebijakan

tentang

kenaikan

pajak

mereka. Permasalahan yang terjadi

reklame ini maka target PAD dari

diawal

pajak reklame terealisasi pada tahun

Pemerintah Kota menaikkan pajak

2012 dan ditargetkan bertambahnya

reklame setelah keluarnya Peraturan

pemasukan di tahun 2013. Peningkatan

Wali Kota Nomor 114 Tahun 2011

pendapatan pajak reklame pada tahun

dikarenakan

2012 yang masuk melalui kas Daerah

peraturan

dipergunakan

terburu-buru

untuk

pembiayaan

penerapan

kebijakan

kurangnya tersebut

sosialisasi

dan

dalam

terkesan

mengeluarkan

pembangunan dan penyelenggaraan

peraturan kebijakan tersebut, sehingga

Pemerintahan.

sempat terjadi selisih paham antara

Peran

DISPENDA

pelaksana

otonomi

sebagai

unsur

Daerah

yang

pengusaha Bandar

dan

Lampung

melaksanakan urusan

Pemerintahan

dikoordinasikan

Daerah

fungsi

pihak

telah

peranannya

tepat dalam

dan

melaksanakan

Pemerintah

Dinas

yang

kemudian

dengan

menemui

Pendapatan

(DISPENDA)

Kota

Daerah

melalui pertemuan

sebagian urusan Pemerintah Daerah

dengan

dibidang

pengusaha reklame. Sebagaimana telah

pengelolaan

pendapatan

pihak

perusahaan

Daerah berdasarkan azas otonomi dan

dievaluasi

tugas pembantuan terutama Perumusan

penghambat

kebijakan

kebijakan Pemerintah Kota Bandar

tekhnis,

pembinaan,

pengawasan

pengendalian Daerah

perencanaan,

dibidang

yang

dan

pendapatan

berkaitan

Lampung

diatas

dan

dalam

dikarenakan

Faktor-faktor penerapan

kurangmya

sosialisasi Pemerintah Kota dalam

dengan

menerbitkan kebijakannya yang baru

Peraturan WaliKota Nomor 114 Tahun

sehingga berdampak dengan adanya

2011.

penolakan dari perusahaan dan para pengusaha reklame terhadap terbitnya

2. Keluhan pengusaha reklame diawal

PERWALI Nomor 114 Tahun 2011

penerapan kebijakan kenaikan pajak

bagi DISPENDA penolakan tersebut

reklame dikarenakan kenaikan pajak

menghambat

yang cukup tinggi dan kurangnya

kebijakan baru tersebut sedangkan bagi

sosialisasi terhadap peraturan tersebut,

perusahaan dan pengusaha kenaikan

sehingga

pihak

pengusaha

yang

mengatur

ulang

system

harus

budgeting

sangat

upaya

tinggi

penerapan

itu

memberatkan dan merugikan.

dinilai

12


kepada pihak-pihak terkait seperti perusahaan dan para pengusaha

4.2 Saran

untuk memecahkan masalah yang Berdasarkan

kesimpulan

dikemukakan mencoba

diatas,

yang

maka

memberikan

telah penulis

saran

dan

tanggapannya sebagai berikut

akibat

reklame

yang

kenaikan

pajak

begitu

tinggi

tersebut, sehingga tidak berpotensi mengulang polemik lagi apabila

1. Sebaiknya Pemerintah Kota Bandar Lampung

timbul

melakukan

sosialisasi

akan diterapkan kebijakan yang baru lagi.

lebih lama dalam mengeluarkan kebijakannya terhadap kenaikan pajak

reklame

terkesan

sehingga

mendadak

tidak dalam

membuat aturan dan melibatkan peran

serta

pihak-pihak

berkepentingan

dengan

DAFTAR PUSTAKA Literatur Abdul Kadir Muhammad, 2004, Hukum

yang

dan Penelitian Hukum, PT Citra

pajak

Aditya Bakti, Bandung.

reklame sebelum aturan kebijakan tersebut

dikeluarkan.

Dinas

Brotodihardjo,

R.

Santoso.

1993,

Pendapatan Daerah (DISPENDA)

Pengantar Ilmu Hukum Pajak. PT

harus pro aktif dalam memberikan

Eresco. Bandung.

penjelasan

atau

sosialisasi

mengenai kenaikan pajak tersebut,

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset

serta memberikan narasumber yang

Daerah.

kompeten

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

untuk

menyelesaikan

Kota

permasalahan tersebut.

Bandar

Pengelolaan 2. Sebaiknya

faktor-faktor

Laporan

Evaluasi

Lampung.

Dinas

Keuangan

dan

AsetDaerah Lampung, 2011.

penghambat dapat dijadikan acuan bagi Pemerintah Kota agar lebih arif

dalam

menerapkan

kebijakannya mengenai kenaikan pajak reklame tersebut, bersama

dan

duduk

mengkondisikan

Ghofir, Abdul. Januari 2000, Optimalisasi Pajak dalam Penerapan Otonomi Daerah.Berita Pajak. Jakarta.

13


Imam Soebechi, 2012, Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah,

Perundang-undangan

Perpajakan,

Jakarta.

Sinar Grafika, Jakarta. Widjaja, 1998, Percontohan Otonomi Kunarjo.

1993,

Pembiayaan

Perencanaan

Pembangunan

dan

Daerah

Daerah.

Jakarta.

di

Indonesia.

Rineka

Cipta.

Universitas Indonesia. Jakarta.

Mardiasmo,

2009,

Perundang undangan

Perpajakan,

Yogyakarta : Penerbit Andi Offset.

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Radar Lampung. 27 April, 2012. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Riyadi

dan

Bratakusumah,

Deddy 2005,

Supriyadi Perencanaan

Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah

Pembangunan Daerah.

PT.Gramedia

Pustaka

Utama. Jakarta.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 03 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan

Soemitro, 2003, Asas-asas Perpajakan,

Daerah Kota Bandar Lampung

PT. Eresco. Bandung.

Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas

Trisni Suryarini dan Tarsis tarmudji, 2012, Pajak

Di

Indonesia,

Graha

Daerah Kota Bandar Lampung

Ilmu.

Yogyakarta.

Peraturan

Walikota

Bandar

Lampung

Nomor 114 Tahun 2011 tentang Thomas Sumarsan, 2009, Perpajakan

Tata

Indonesia. Esia Media. Jakarta.

Reklame

Waluyo dan Wirawan, 2002, Perpajakan Indonesia : Pembahasan sesuai dengan

ketentuan

pelaksanaan

Cara

Pemungutan

Pajak

14


Website

Global Book Online. 2013. Pengertian Kebijakan atau Policy. http://globalonlinebook1.blogspot.c om/2013/06/pengertian-kebijakanatau-policy.html. 02 Oktober 2013.

Kamal Fuadi. 2012. Kebijakan dan Analisis Kebijakan. www.fuadinotkamal.wordpress.co m. 02 Oktober 2013.

Ziawetyas. 2012. Hukum Administrasi Negara. http://ziajaljayo.blogspot.com/2012 /02/hukum-administrasipajak.html. 02 Oktober 2013.

15

KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA BANDAR LAMPUNG TERHADAP

Recommend Documents