LAPORAN PELAKSANAAN GCG GOOD CORPORATE GOVERNANCE

LAPORAN PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT BANK CENTRAL ASIA Tbk TAHUN 2013 Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance (“GCG”) PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”) tahun 2013 disusun sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006, dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013 Perihal Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum. Laporan Pelaksanaan GCG BCA tahun 2013 terdiri dari: I. Transparansi Pelaksanaan GCG sebagaimana dimaksud pada butir IX Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/15/DPNP tanggal 29 April 2013; dan II. Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan GCG tahun 2013. I. Transparansi Pelaksanaan GCG A. Pengungkapan Pelaksanaan GCG meliputi: 1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi, terdiri dari: a. Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Dewan Komisaris Per 31 Desember 2013, jumlah anggota Dewan Komisaris BCA adalah 5 (lima) orang, terdiri dari 1 (satu) Presiden Komisaris, 1 (satu) Komisaris, dan 3 (tiga) Komisaris Independen. Jumlah anggota Dewan Komisaris BCA tidak melebihi jumlah anggota Direksi BCA. Jumlah Komisaris Independen BCA adalah 60 % dari jumlah anggota Dewan Komisaris BCA. Susunan anggota Dewan Komisaris BCA per 31 Desember 2013 berdasarkan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BCA No. 143 tanggal 12 Mei 2011 dan akta Berita Acara RUPS Luar Biasa BCA No. 206 tanggal 16 Mei 2012, adalah sebagai berikut: Jabatan

Nama

Presiden Komisaris

Djohan Emir Setijoso

Komisaris

Tonny Kusnadi

Komisaris Independen

Cyrillus Harinowo


Raden Pardede


Sigit Pramono

Jumlah, komposisi, kriteria dan independensi anggota Direksi Per 31 Desember 2013, jumlah anggota Direksi BCA adalah 10 (sepuluh) orang, terdiri dari 1 (satu) Presiden Direktur, 1 (satu) Wakil Presiden Direktur, dan 8 (delapan) Direktur. Seorang anggota Direksi merangkap selaku Direktur Kepatuhan. 1

Susunan anggota Direksi BCA per 31 Desember 2013 berdasarkan akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BCA No. 143 tanggal 12 Mei 2011 dan akta Berita Acara RUPS Luar Biasa BCA No. 206 tanggal 16 Mei 2012, adalah sebagai berikut: Jabatan

Nama

Presiden Direktur

Jahja Setiaatmadja

Wakil Presiden Direktur

Eugene Keith Galbraith

Direktur

Dhalia Mansor Ariotedjo

Direktur

Anthony Brent Elam

Direktur

Suwignyo Budiman

Direktur

Renaldo Hector Barros

Direktur

Henry Koenaifi

Direktur (merangkap Direktur Kepatuhan)

Tan Ho Hien/Subur atau Subur Tan

Direktur

Armand Wahyudi Hartono

Direktur

Erwan Yuris Ang

Kriteria umum dalam pemilihan anggota Dewan Komisaris dan Direksi, antara lain adalah: Memiliki keahlian dan pengalaman di bidang yang akan menjadi tanggung jawabnya; Memiliki leadership yang baik; Reputasi yang baik selama yang bersangkutan mengemban tugas-tugas sebelumnya; Memiliki akhlak dan moral yang baik; Mampu melaksanakan perbuatan hukum; Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Komisaris/Direksi yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pemilihan; g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana di bidang keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pemilihan. h. Memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia tentang Uji Kemampuan dan Kepatutan (Fit and Proper Test). a. b. c. d. e. f.

Independensi Dewan Komisaris Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan BCA, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Independensi Direksi Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. 2

Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan kepengurusan, hubungan kepemilikan saham dan hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan BCA, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Presiden Direktur berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali. b. Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris, antara lain: 1. Melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan BCA, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberi nasihat kepada Direksi. Pengawasan oleh Dewan Komisaris dilakukan untuk kepentingan BCA sesuai dengan maksud dan tujuan serta Anggaran Dasar BCA. 2. Memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha BCA pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi BCA. 3. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BCA. 4. Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Divisi Audit Internal, Auditor Eksternal, hasil pengawasan pihak otoritas termasuk namun tidak terbatas pada Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, dan/atau Bursa Efek Indonesia. 5. Memberitahukan kepada Bank Indonesia/Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BCA. 6. Membentuk: a. Komite Audit; b. Komite Pemantau Risiko; dan c. Komite Remunerasi dan Nominasi; 7. Memastikan bahwa Komite-Komite yang telah dibentuk Dewan Komisaris telah menjalankan tugasnya secara efektif. 8. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal. 9. Menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala, paling kurang 4 (empat) kali dalam setahun. Rapat Dewan Komisaris wajib dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris secara fisik paling kurang 2 (dua) kali dalam setahun. 10.Membuat risalah rapat Dewan Komisaris, dan ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam rapat Dewan Komisaris. 11.Mendistribusikan salinan risalah rapat Dewan Komisaris kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan pihak yang terkait. 12.Menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku sebelumnya kepada RUPS Tahunan. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Dewan Komisaris memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar BCA, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

3

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi, antara lain: 1. Memimpin dan mengurus BCA sesuai dengan maksud dan tujuan BCA. 2. Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan BCA untuk kepentingan BCA; 3. Menciptakan struktur pengendalian internal, menjamin terselenggaranya fungsi audit internal dalam setiap tingkatan manajemen dan menindaklanjuti temuan audit internal sesuai dengan kebijakan atau arahan yang diberikan Dewan Komisaris. 4. Menyampaikan Rencana Kerja Tahunan yang memuat juga Anggaran Tahunan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris, sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. 5. Melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usaha BCA pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi BCA. 6. Mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah Rapat Umum Pemegang Saham, dan Risalah Rapat Direksi. 7. Membuat Laporan Tahunan dan dokumen-dokumen perusahaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. 8. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Auditor Eksternal, hasil pengawasan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain termasuk namun tidak terbatas pada Bursa Efek Indonesia. 9. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, Direksi memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar BCA, Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen. c. Rekomendasi Dewan Komisaris Salah satu tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris adalah memberikan nasihat kepada Direksi untuk kepentingan perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perusahaan. Dalam tahun 2013, nasihat dan rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Komisaris kepada Direksi antara lain adalah: 1. Berkaitan dengan pengelolaan bisnis pada umumnya:  Mengingat perkembangan pesat bisnis BCA serta bertambahnya jumlah anak perusahaan BCA, perlu dikembangkan pengendalian risiko terpadu yang terkonsolidasi.  Program/sasaran bisnis yang terkandung dalam Rencana Bisnis Bank dan Rencana Kerja Anggaran Tahunan perlu disosialisasikan ke cabang-cabang dan dalam pelaksanaannya harus memperhatikan aspek kehati-hatian (prudential) dan aspek kepatuhan (compliance). 2. Berkaitan dengan risiko kredit: Dalam penyaluran kredit, risiko konsentrasi yang terlalu besar terhadap satu grup/ industri tertentu perlu dihindari.

4

3. Berkaitan dengan risiko likuiditas: Mengingat kondisi likuiditas yang semakin ketat, persaingan dalam memperebutkan Dana Pihak Ketiga, serta masih tingginya permintaan kredit, maka ketersediaan likuiditas BCA yang memadai harus menjadi prioritas. 4. Berkaitan dengan risiko operasional: Dari segi risiko operasional, yang perlu mendapat perhatian khusus adalah aspek pengamanan teknologi informasi agar keunggulan BCA dalam transactional banking dapat terjaga. 5. Berkaitan dengan risiko reputasi: Dalam pelaksanaan pengembangan bisnis wealth management, aspek risiko reputasi harus selalu terkendali dan termitigasi. 6. Berkaitan dengan risiko stratejik: Di masa mendatang ketersediaan sumber daya manusia yang handal dan kompeten akan semakin krusial, sehingga perlu dikembangkan konsep lean organization dan perencanaan ketersediaan sumber daya manusia yang sesuai dengan kebutuhan BCA. 7. Berkaitan dengan risiko kepatuhan: Dewan Komisaris berpendapat bahwa regulatory compliance perlu mendapat perhatian khusus dari semua jajaran, terutama dari segi pengendalian internal dan Audit Internal agar regulatory risk dapat dimitigasi. 2.

Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite-Komite a. Struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite Audit  Komite Audit beranggotakan 3 (tiga) orang, yang terdiri dari: - seorang Ketua yang juga adalah Komisaris Independen; dan - 2 (dua) orang anggota yang semuanya merupakan Pihak Independen. 

Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.



Susunan Anggota Komite Audit per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut: Nama

Jabatan

Sigit Pramono

Ketua (merangkap selaku Komisaris Independen)

Inawaty Handoyo

Anggota (Pihak Independen)

Ilham Ikhsan




Seorang Pihak Independen ahli di bidang keuangan/akuntansi dan seorang Pihak Independen ahli di bidang perbankan.



Seluruh anggota Komite Audit tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan pengurusan, hubungan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan BCA, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

5

Struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite Pemantau Risiko  Komite Pemantau Risiko beranggotakan 3 (tiga) orang, yang terdiri dari: - seorang Ketua yang juga adalah Komisaris Independen; dan - 2 (dua) orang anggota yang semuanya merupakan Pihak Independen.  Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen.  Seorang Pihak Independen ahli di bidang keuangan dan seorang Pihak Independen ahli di bidang manajemen risiko.  Susunan Anggota Komite Pemantau Risiko per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut: Nama

 

Jabatan

Cyrillus Harinowo


Endang Swasthika Wibowo


Andreas E. Susetyo


Seorang Pihak Independen ahli di bidang keuangan dan seorang Pihak Independen ahli di bidang manajemen risiko. Seluruh anggota Komite Pemantau Risiko tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan pengurusan, hubungan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan BCA, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Struktur, keanggotaan, keahlian dan independensi anggota Komite Remunerasi dan Nominasi • Komite Remunerasi dan Nominasi beranggotakan 3 (tiga) orang, yang terdiri dari: - seorang Ketua yang juga adalah Komisaris Independen; dan - 2 (dua) orang anggota, yaitu seorang Presiden Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi Divisi Human Capital Management (Sumber Daya Manusia).  Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen.  Susunan Keanggotaan Komite Remunerasi dan Nominasi per 31 Desember 2013 adalah sebagai berikut: Nama

•

Jabatan

Raden Pardede



Anggota (merangkap selaku Presiden Komisaris)

Lianawaty Suwono

Anggota (merangkap selaku Kepala Divisi Human Capital Management)

Pejabat Eksekutif anggota Komite Remunerasi dan Nominasi memiliki pengetahuan mengenai ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta succession plan.

6



Seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi tidak memiliki hubungan keuangan, hubungan pengurusan, hubungan kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan BCA, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

b. Tugas dan tanggung jawab Komite Audit: 1.

Melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.

2.

Dalam rangka melaksanakan tugas pada butir 1 tersebut di atas dan guna memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris, Komite Audit melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap: a. Pelaksanaan tugas Divisi Audit Internal (DAI). b. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan Standar Audit yang berlaku. c. Kesesuaian Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi yang berlaku. d. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Kantor Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya. e. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan DAI, Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank Indonesia (BI).

3.

Melakukan penelaahan atas informasi keuangan lainnya yang akan dikeluarkan BCA kepada publik dan/atau pihak otoritas seperti proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan BCA.

4.

Melakukan penelaahan atas kepatuhan BCA terhadap peraturan perundangundangan di bidang perbankan, Pasar Modal dan peraturan perundangundangan serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha BCA.

5.

Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Kantor Akuntan Publik, yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan fee untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.

6.

Menelaah dan melaporkan kepada Dewan Komisaris atas pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan BCA.

7.

Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan BCA.

8.

Melakukan penelaahan dan pemantauan atas implementasi good corporate governance (GCG) yang efektif dan berkelanjutan.

9.

Menjalankan tugas-tugas lain yang relevan dengan fungsi Komite Audit atas permintaan Dewan Komisaris.

7

Tugas dan tanggung jawab Komite Pemantau Risiko: 1. Membantu dan memberi rekomendasi kepada Dewan Komisaris dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab di bidang manajemen risiko dan memastikan bahwa kebijakan manajemen risiko dilaksanakan dengan baik. 2. Dalam kaitannya dengan proses pemberian rekomendasi, Komite Pemantau Risiko harus melakukan: a. Evaluasi atas konsistensi antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan tersebut. b. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan Satuan Kerja Manajemen Risiko. Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi: 1.

Mengevaluasi kebijakan remunerasi dan nominasi BCA.

2.

Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai: a. Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham BCA. b. Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk kemudian oleh Dewan Komisaris disampaikan kepada Direksi.

3.

Menyusun dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai sistem dan prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.

4.

Memastikan kebijakan remunerasi BCA telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.

Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau calon anggota Direksi untuk disampaikan kepada RUPS.

6.

Merekomendasikan pihak-pihak independen calon anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko kepada Dewan Komisaris.

7.

Mengkaji kelayakan kebijakan pemberian fasilitas-fasilitas yang disediakan bagi Dewan Komisaris dan Direksi serta memberikan rekomendasi perbaikan/tambahan penjelasan yang diperlukan.

8.

Melaksanakan tugas lain yang diberikan Dewan Komisaris yang berkaitan dengan remunerasi dan nominasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

9.

Melaporkan hasil pengkajian dan rekomendasi sehubungan dengan tugas-tugas Komite Remunerasi dan Nominasi kepada Dewan Komisaris apabila diperlukan.

c. Frekuensi rapat Komite Audit Komite Audit mengadakan rapat sedikitnya 4 (empat) kali dalam setahun sebagaimana diatur di dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Audit. Selama tahun 2013, Komite Audit telah mengadakan rapat sebanyak 26 (dua puluh enam) kali. Dalam setiap rapat Komite Audit selalu dibuat risalah rapat yang mencantumkan tanggal rapat, kehadiran anggota Komite Audit, agenda rapat, dan materi rapat. Hasil rapat Komite Audit selalu didokumentasikan secara tertib dan baik. 8

Data kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat Komite Audit selama tahun 2013 adalah sebagai berikut: Nama

Jumlah Rapat

Kehadiran

Persentase

Sigit Pramono

26

26

100 %

Inawaty Handoyo

26

26

100 %

Ilham Ikhsan

26

26

100 %

Frekuensi rapat Komite Pemantau Risiko Komite Pemantau Risiko mengadakan rapat sedikitnya 4 (empat) kali dalam setahun sebagaimana diatur di dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko. Selama tahun 2013, Komite Pemantau Risiko telah mengadakan rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali. Dalam setiap rapat Komite Pemantau Risiko selalu dibuat risalah rapat yang mencantumkan tanggal rapat, kehadiran anggota Komite Pemantau Risiko, agenda rapat, dan materi rapat. Hasil rapat Komite Pemantau Risiko selalu didokumentasikan secara tertib dan baik. Data kehadiran anggota Komite Pemantau Risiko dalam rapat Komite Pemantau Risiko selama tahun 2013 adalah sebagai berikut. Nama

Jumlah Rapat

Kehadiran

Persentase

Cyrillus Harinowo

10

10

100 %

Endang Swasthika Wibowo

10

10

100 %

Andreas E. Susetyo

10

9

90 %

Frekuensi rapat Komite Remunerasi dan Nominasi Komite Remunerasi dan Nominasi mengadakan rapat sesuai dengan kebutuhan BCA, sedikitnya 1 (satu) kali dalam setahun sebagaimana diatur di dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi. Selama tahun 2013, Komite Remunerasi dan Nominasi telah mengadakan rapat sebanyak 3 (tiga) kali. Dalam setiap rapat Komite Remunerasi dan Nominasi selalu dibuat risalah rapat yang mencantumkan tanggal rapat, kehadiran anggota Komite Remunerasi dan Nominasi, agenda rapat, dan materi rapat. Hasil rapat Komite Remunerasi dan Nominasi selalu didokumentasikan secara tertib dan baik. Data kehadiran anggota Komite Remunerasi dan Nominasi pada rapat Komite Remunerasi dan Nominasi selama tahun 2013 adalah sebagai berikut: Nama

Jumlah rapat

Kehadiran

Persentase

Raden Pardede

3

3

100 %


3

3

100 %

Lianawaty Suwono

3

3

100 % 9

d. Program kerja Komite Audit dan realisasinya 1. Melakukan pertemuan dengan Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja untuk membahas hasil akhir audit Laporan Keuangan BCA tahun buku 2012 beserta Management Letter. 2. Mengevaluasi dan menyetujui usulan perpanjangan kontrak dengan Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja yang berafiliasi dengan KPMG International (“KPMG International”) dan merekomendasikannya kepada Dewan Komisaris untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan BCA tahun buku 2013. 3. Melakukan pertemuan dengan Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja untuk membahas rencana dan cakupan audit atas Laporan Keuangan BCA tahun buku 2013. 4. Melakukan pertemuan dengan Divisi Keuangan dan Perencanaan untuk mengkaji Laporan Keuangan BCA yang akan dipublikasikan setiap triwulan. 5. Mengkaji analisa realisasi keuangan dengan budget-nya. 6. Melakukan pertemuan dengan Divisi Audit Internal sebanyak 7 (tujuh) kali untuk: a) Mengevaluasi perencanaan tahunan. b) Mengevaluasi pelaksanaan audit internal setiap semester. c) Melakukan diskusi atas hasil audit yang dipandang cukup signifikan. 7. Mengadakan kunjungan ke unit kerja Kantor Pusat dan Kantor Cabang untuk menghadiri exit meeting audit internal dengan jumlah 6 (enam) kali kunjungan. 8. Mengkaji laporan-laporan hasil audit internal (lebih dari 167 laporan) dan memantau tindak lanjutnya. 9. Mengkaji kepatuhan BCA terhadap ketentuan, peraturan dan hukum yang berlaku di bidang perbankan melalui kajian terhadap laporan kepatuhan terhadap ketentuan kehati-hatian yang dilaporkan setiap bulan. 10. Mengkaji laporan kredit portofolio yang diterbitkan setiap semester. 11. Memantau pelaksanaan manajemen risiko melalui laporan triwulanan Profil Risiko BCA dan laporan bulanan Operation Risk Management Information System (ORMIS). 12. Melakukan pembahasan dengan satuan kerja terkait untuk mengevaluasi risiko operasional dan pengendalian internal dalam proses serta kegiatan di unit kerja strategis: IT Operations, Bisnis KPR, Bisnis Kartu Kredit, Logistik dan Human Capital Management, dalam rangka memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris mengenai kecukupan upaya mitigasi atas berbagai risiko-risiko yang ada. 13. Melakukan evaluasi dengan satuan kerja terkait mengenai pelaksanaan GCG sesuai dengan kriteria Asean GCG Scorecard. 14. Penyusunan Piagam dan Kode Etik Komite Audit seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Bapepam-LK No.IX.I.5 mengenai Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit – Lampiran dari Keputusan Ketua Bapepam dan LK No.Kep-643/BL/2012 tanggal 7 Desember 2012. 15. Melakukan pembahasan dengan Konsultan Eksternal (Grant Thornton International Ltd) mengenai efektivitas kinerja DAI. 16. Melakukan kajian atas: a) Hasil pemeriksaan Bank Indonesia dan tindak lanjutnya. b) Tindak lanjut atas management letter dari KAP Siddharta dan Widjaja. 17. Melaporkan hasil kajian dan evaluasi rutin kepada Dewan Komisaris setiap triwulan. 18. Menghadiri RUPS, Analyst Meeting, dan Rapat Kerja Nasional BCA 2014 dalam rangka pelaksanaan GCG. 10

Program kerja Komite Pemantau Risiko dan realisasinya 1. Melakukan: a. Pemantauan risiko dengan melakukan review dan evaluasi atas berbagai laporan risiko. Komite Pemantau Risiko memberikan pendapat dan saran dalam bentuk tertulis, namun bila diperlukan klarifikasi lebih lanjut akan dibuat penjelasan dan atau pertemuan khusus membahas topik tersebut. b. Pemantauan hasil stress test yang dilaporkan tiap triwulan. c. Pemantauan seluruh risiko dalam bentuk risk dashboard. d. Pelaporan atas perkembangan pemantauan kepada Dewan Komisaris. 2. Melakukan pemantauan khusus terhadap : a. Risiko operasional, khususnya risiko Teknologi Informasi (TI) untuk memastikan bahwa risiko pada layanan internet banking dan mobile banking terkendali. b. Analisis hasil stress test secara khusus pada aspek: - Risiko likuiditas (general market stress test scenario). - Risiko pasar, khususnya risiko suku bunga dan risiko valas. - Capital Allocation and Reverse. - Limit Secondary Reserves Rupiah. 3. Evaluasi kegiatan tresuri, termasuk transaksi valuta asing. 4. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan GCG dengan cara mengevaluasi dokumen hasil kerja Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) dan Komite Manajemen Risiko. 5. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas pelaksanaan dan pengembangan proses manajemen risiko tentang: a. Arsitektur Teknologi Informasi dan Perencanaannya b. Aspek keamanan, potensi kerentanan sistem TI dan upaya mitigasi risikonya. c. Pengujian fungsi Data Recovery Center, pengembangan Disaster Recovery Plan (DRP), dan Business Impact Analysis (BIA). 6. Memastikan bahwa BCA memiliki infrastruktur yang baik untuk mengendalikan risiko, untuk itu evaluasi atas ketentuan dan pedoman kerja dilakukan dengan cara: a. Melakukan review terhadap ketentuan dan pedoman manajemen risiko. b. Melakukan evaluasi terhadap metode, indikator dan pengukuran risiko. 7. Menghadiri: a. Rapat Umum Pemegang Saham, Analyst Meeting, dan Rapat Kerja Nasional 2014 dalam rangka pelaksanaan GCG. b. Workshop yang membahas peningkatan kualitas pelaksanaan manajemen risiko. Program kerja Komite Remunerasi dan Nominasi, dan realisasinya 1.

Merekomendasikan agar dilakukan penyesuaian kembali jenjang kepangkatan BCA sehubungan dengan perubahan kebijakan ketenagakerjaan terakhir.

2.

Merumuskan prinsip-prinsip dari kebijakan remunerasi dan nominasi sebagai berikut: a. Prinsip dasar dalam menetapkan kebijakan remunerasi: 11

   

Memenuhi ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku (compliance). Posisi cukup bersaing dalam industrinya (positioning & competitiveness). Berdasarkan klasifikasi/ jenis dan bobot pekerjaan (job weight). Dikaitkan dengan kinerja individu (performance driven) agar karyawan senantiasa termotivasi untuk perform, namun dengan tetap memperhatikan risiko yang mungkin timbul.  Sesuai dengan kinerja dan kemampuan BCA.  Memperhatikan perkembangan biaya hidup (Kebutuhan Hidup Layak/ KHL), pergerakan inflasi, dan lain lain).

b. Prinsip dasar dalam seleksi kandidat untuk nominasi pejabat eksekutif dan anggota Dewan Komisaris dan Direksi:  Memenuhi ketentuan Anggaran Dasar, GCG, dan Peraturan Bank Indonesia (PBI).  Adanya kebutuhan perusahaan.  Kualifikasi kandidat (kompetensi, pengalaman dan prestasi, kepribadian yang sesuai dengan nilai-nilai perusahaan (values), track record yang bersih).  Mengutamakan pengembangan dari internal, namun juga membuka diri untuk merekrut dari eksternal dengan terencana untuk memperkaya titik-titik pandang dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan bagi perusahaan.  Memperhatikan keselarasan dengan rencana perkembangan karir kandidat.

3.

3.

Merekomendasikan agar dipelajari lebih lanjut kebijakan remunerasi yang mengantisipasi pengambilan keputusan yang terlalu agresif sehingga faktor risiko menjadi kurang diperhatikan.

4.

Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris pembagian tantiem tahun buku 2012 kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat selama tahun buku 2012 agar dapat dibawakan oleh Dewan Komisaris dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) tanggal 06 Mei 2013 untuk mendapatkan persetujuan.

5.

Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris penyesuaian beberapa komponen remunerasi yang diperlukan sehubungan dengan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pada tanggal 16 Mei 2012 mengenai perubahan masa jabatan Dewan Komisaris dan Direksi BCA dari 3 (tiga) tahun menjadi 5 (lima) tahun.

Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern dan audit ekstern Penerapan fungsi kepatuhan Dalam menjalankan usahanya, BCA mempunyai komitmen yang tinggi untuk mematuhi ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundangan lainnya yang berlaku. Dalam rangka mengimplementasikan komitmen tersebut, adanya fungsi kepatuhan yang bersifat permanen merupakan unsur yang penting dalam meminimalkan risiko kepatuhan dan membangun budaya kepatuhan. 12

BCA telah membentuk Satuan Kerja Kepatuhan yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh unit kerja lainnya. Satuan Kerja Kepatuhan dibentuk untuk membantu pelaksanaan tugas dari Direktur Kepatuhan. Kedudukan Satuan Kerja Kepatuhan adalah setingkat Divisi dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Kepatuhan. Agar fungsi kepatuhan dapat berjalan dengan baik, Dewan Komisaris dan Direksi BCA melakukan pengawasan aktif. Pengawasan aktif tersebut dilakukan dalam bentuk antara lain, persetujuan atas kebijakan dan prosedur, pelaporan secara periodik, permintaan penjelasan. Satuan Kerja Kepatuhan telah memiliki kebijakan dan prosedur dalam rangka meminimalkan risiko kepatuhan. Selain itu, Satuan Kerja Kepatuhan juga melakukan sosialisasi dan pelatihan, terlibat dalam persetujuan produk dan aktivitas baru, persetujuan penerbitan ketentuan internal, melakukan kajian terhadap pelepasan kredit dalam jumlah besar, melakukan uji kepatuhan terhadap pengendalian internal terkait kepatuhan pada unit kerja, memantau kepatuhan perusahaan terhadap komitmen yang dibuat dengan regulator. Satuan Kerja Kepatuhan selain bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi kepatuhan juga bertanggung jawab terhadap ketentuan Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT). Penerapan APU dan PPT merupakan standar internasional yang harus diterapkan dalam rangka mencegah bank digunakan sebagai sarana atau sasaran tindak kejahatan. Aktivitas Kepatuhan selama Tahun 2013  Melakukan gap analysis dan dampaknya atas ketentuan baru terhadap operasional BCA dan penyesuaian atas kebijakan internal yang diperlukan.  Melakukan penilaian risiko kepatuan dan menyusun laporan profil risiko kepatuhan setiap triwulan, dalam rangka mengelola risiko kepatuhan.  Melakukan sosialisasi dan pelatihan kepada karyawan sebagai salah satu upaya dalam mewujudkan budaya kepatuhan. Sosialisasi dan pelatihan tidak hanya ditujukan kepada karyawan lama, tetapi juga kepada karyawan baru.  Memberikan persetujuan atas rencana produk dan aktivitas baru, untuk memastikan bahwa produk dan aktivitas baru yang akan dibuat telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.  Memberikan persetujuan atas rancangan ketentuan internal yang akan diterbitkan.  Melakukan kajian kepatuhan terhadap pelepasan kredit Korporasi.  Menjalankan fungsi konsultatif dengan unit kerja lain terkait dengan penerapan peraturan yang berlaku.  Memantau pemenuhan kewajiban pelaporan kepada pihak eksternal.  Memastikan kepatuhan perusahaan terhadap komitmen yang dibuat oleh perusahaan kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lainnya.  Melakukan koordinasi dalam rangka melakukan penilaian terhadap Tingkat Kesehatan Bank berbasis Risiko. Aktivitas terkait Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT) selama tahun 2013:  Menyesuaikan kebijakan dan prosedur APU dan PPT sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 14/27/PBI/2012 tanggal 28 Desember 2012, dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 15/21/DPNP tanggal 14 Juni 2013 perihal Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum.  Melakukan pelatihan dan sosialisasi APU dan PPT secara berkesinambungan 13

 Memastikan produk dan aktivitas baru telah memperhatikan peraturan APU dan PPT  Memantau transaksi keuangan mencurigakan dengan menggunakan aplikasi Suspicious Transaction Identification Model (STIM)  Melaporkan transaksi keuangan mencurigakan dan transaksi keuangan tunai kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)  Menyempurnakan parameter aplikasi STIM untuk mengidentikasi transaksi keuangan mencurigakan  Mengkoordinasikan pelaksanaan pengkinian data nasabah melalui penyusunan target dan pemantauan realisasi terhadap target  Melakukan peningkatan kemampuan aplikasi STIM yang akan selesai pada tahun 2014.

Indikator kepatuhan posisi akhir tahun 2013 menunjukkan keadaan sebagai berikut:  Rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) mencakup risiko kredit, risiko pasar dan risiko operasional adalah 15,66%, berada di atas ketentuan Bank Indonesia yaitu 9% sampai dengan kurang dari 10% (KPMM berdasarkan profil risiko BCA yaitu peringkat 2).  Rasio NPL (net) adalah 0,19%, berada dalam batas yang diperkenankan ketentuan Bank Indonesia maksimal sebesar 5% (net).  Tidak ada pelampauan maupun pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), baik kepada pihak terkait, maupun kepada kelompok usaha.  Giro Wajib Minimum (GWM) Rupiah – Primer 8,30% dan GWM Rupiah - Sekunder 20,45%, sudah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai GWM Rupiah.  Giro Wajib Minimum (GWM) Valuta Asing 8,54%, sudah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia mengenai GWM Valuta Asing.  Posisi Devisa Neto (PDN) 0,24%, berada jauh dalam batas yang diperkenankan ketentuan Bank Indonesia maksimal sebesar 20% dari modal.  Komitmen terhadap Bank Indonesia dan otoritas pengawas lainnya telah dipenuhi dengan baik. Penerapan fungsi audit intern Dalam melaksanakan fungsinya, Divisi Audit Internal melakukan penilaian atas kecukupan dan efektivitas proses manajemen risiko, pengendalian internal, tata kelola serta memberikan konsultasi bagi pihak intern BCA yang membutuhkan. Tugas dan Tanggung Jawab Divisi Audit Internal: 1. 2.

3. 4. 5. 6.

Menyusun dan melaksanakan rencana audit internal tahunan berbasis risiko dan melaporkan realisasinya. Menguji dan mengevaluasi proses manajemen risiko (risk management), pengendalian internal (internal control), dan proses tata kelola (governance) untuk menilai kecukupan dan efektivitasnya. Melaksanakan pengkajian kualitas kredit. Memberikan rekomendasi perbaikan dan informasi objektif tentang kegiatan yang diperiksa. Melaksanakan investigasi/pemeriksaan khusus berdasarkan permintaan Dewan Komisaris/Direksi/Komite Audit, unit kerja atau adanya indikasi tertentu. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut yang telah dilakukan auditee atas rekomendasi hasil audit. 14

7. 8.

Berperan sebagai konsultan bagi pihak internal BCA yang membutuhkan, terutama yang menyangkut ruang lingkup tugas Audit Internal. Menyusun program untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan.

Standar Pelaksanaan Audit Kegiatan Divisi Audit Internal berpedoman pada Manual Kerja dan Piagam Audit Internal sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direksi nomor 074A/SK/DIR/2012 tanggal 30 April 2012 yang disusun berdasarkan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank dari Bank Indonesia dan ketentuan mengenai Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Audit Internal dari Bapepam-LK. Sebagai acuan ke arah global best practices, Divisi Audit Internal juga menggunakan standar dan kode etik yang diterbitkan oleh The Institute of Internal Auditors (IIA) serta Information System Audit & Control Association (ISACA). Efektivitas pelaksanaan fungsi Divisi Audit Internal dan kepatuhannya terhadap Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) dikaji ulang oleh pihak eksternal yang independen sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun. Kaji ulang terakhir oleh pihak eksternal dilaksanakan akhir tahun 2013. Pelaksanaan Audit 2013 Kegiatan Divisi Audit Internal tahun 2013 difokuskan pada hal-hal berikut: 1. Terlaksana audit proses kegiatan terkait: pengembangan e-channel, pengadaan barang dan jasa TI, Social media, pengembangan Customized branch format dan jaringan kantor cabang, System development life cycle, Kantor kas dan kas Mobil. 2. Terlaksana audit terhadap kegiatan yang dialih-dayakan (outsourced activities) pengelolaan arsip dan jasa pengelolaan pengisian Kas ATM. 3. Terlaksana 26 program continuous auditing dalam lingkup operasional & perkreditan cabang, sentra operasi, IT security. 4. Menjalankan enhancement aplikasi electronic working paper untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pelaksanaan audit (selesai tahap user acceptance test) 5. Melakukan penyesuaian (alignment) dengan Satuan Kerja Manajemen Risiko mengenai penggunaan skala dan tingkat risiko (risk scale and risk grading) operasional cabang. 6. Menjalankan proyek pengembangan mutu audit dalam penerapan audit berbasis risiko (risk-based audit) untuk tahap audit execution dan audit reporting melalui program pelatihan dan pertemuan interaktif dengan bantuan konsultan. Fokus Rencana Audit 2014 1.

2.

Memberi fokus audit tahun 2014 pada strategi bisnis BCA yang terkait upaya mempertahankan posisi BCA di DPK khususnya CASA, peningkatan fee based income dan efisiensi serta optimalisasi biaya payment settlement secara keseluruhan. Melaksanakan pendekatan end-to-end process audit terhadap penerapan ketentuan APU/PPT, pelaksanaan corporate social responsibility, proses transaksi valas, pengembangan skema kredit kemitraan, fungsi kegiatan Pengawasan Internal Cabang, pengelolaan kas di cabang dan pengelolaan ATM oleh cabang.

15

3.

4. 5. 6. 7.

Melaksanakan audit terhadap kegiatan yang dialihdayakan (outsourced activities) khususnya kegiatan yang mendukung transaction banking, seperti: pengelolaan mesin ATM dan EDC Melaksanakan audit kegiatan anak perusahaan: BCA Sekuritas, BCA Finance Limited Hongkong, BCA Syariah. Menyempurnakan laporan hasil audit dan menerapkan pendekatan RBA yang telah di-enhance pada setiap penugasan serta menerapkan audit rating baru. Menerapkan aplikasi baru electronic working paper hasil enhancement di setiap penugasan. Menindaklanjuti rekomendasi dari reviewer eksternal atas kegiatan quality assurance review tahun 2013 terhadap Divisi Audit Internal.

Penerapan fungsi audit ekstern Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Ekstern sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 14/14/PBI/2012 tentang Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/32/DPNP tentang Hubungan antara Bank, Kantor Akuntan Publik dan Bank Indonesia, maka: 1. Laporan Keuangan BCA telah diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten, professional, dan obyektif, serta menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama (due professional care). 2. Akuntan Publik yang ditunjuk oleh BCA untuk melakukan audit sesuai dengan standar profesional, perjanjian kerja, dan ruang lingkup audit. 3. Sesuai keputusan RUPS Tahunan, penunjukan Kantor Akuntan Publik dan penentuan biaya dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan memperhatikan rekomendasi Komite Audit. 4. Penunjukan Kantor Akuntan Publik dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain:  Merupakan Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik (partner in-charge) yang terdaftar di Bank Indonesia. BCA hanya mengikutsertakan 4 (empat) Kantor Akuntan Publik terbesar yang terdaftar di Bank Indonesia.  Tidak memberikan jasa lain kepada BCA pada tahun tersebut sehingga terhindar dari kemungkinan benturan kepentingan.  Kantor Akuntan Publik hanya memberikan jasa audit paling lama untuk periode audit 5 (lima) tahun buku berturut-turut. Kantor Akuntan Publik Siddharta & Widjaja yang berafiliasi dengan KPMG International, ditunjuk sebagai auditor BCA untuk melakukan audit atas laporan keuangan BCA untuk tahun buku yang berakhir 31 Desember 2013. 5. BCA memberikan kuasa kepada Kantor Akuntan Publik untuk menyampaikan laporan keuangan yang telah diaudit (audit report) disertai dengan Surat Komentar (Management Letter) kepada Bank Indonesia paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku.

16

Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik yang telah mengaudit Laporan Keuangan BCA dalam 3 (tiga) tahun terakhir:

4.

2013

2012

2011

Kantor Akuntan Publik

Siddharta & Widjaja

Siddharta & Widjaja

Purwantono, Suherman & Surja

Akuntan Publik

Elisabeth Imelda

Elisabeth Imelda

Peter Surja

Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern Penerapan manajemen risiko BCA mencakup:    

Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko. Sistem pengendalian internal.

BCA menerapkan manajemen risiko dan sistem pengendalian internal secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan dan kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha BCA dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia, maupun dengan mengacu kepada best practice melalui tindakan-tindakan sebagai berikut: 1. Melakukan identifikasi dan pengendalian seluruh risiko termasuk yang berasal dari produk baru dan aktivitas baru. 2. Memiliki Komite Pemantau Risiko (KPR) yang bertujuan untuk memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko yang ada telah memberikan perlindungan yang memadai terhadap seluruh risiko BCA dan mempunyai tugas pokok untuk memberikan rekomendasi serta pendapat secara profesional yang independen mengenai kesesuaian antara kebijakan dengan pelaksanaan kebijakan manajemen risiko kepada Dewan Komisaris, serta memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR). 3. Memiliki Komite Manajemen Risiko (KMR) yang mempunyai tugas pokok menyusun kebijakan, strategi dan pedoman penerapan manajemen risiko, menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan proses dan sistem manajemen risiko yang efektif, serta menetapkan hal-hal yang terkait dengan keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (irregularities). 4. Memiliki Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) yang bertujuan untuk meyakinkan bahwa risiko yang dihadapi BCA dapat diidentifikasi, diukur, dipantau, dikendalikan, dan dilaporkan dengan benar melalui penerapan kerangka kerja manajemen risiko yang sesuai. 5. Mengelola risiko dan memastikan tersedianya kebijakan dan penetapan limit risiko yang didukung oleh prosedur, laporan, dan sistem informasi yang menyediakan informasi dan analisis secara akurat dan tepat waktu kepada manajemen termasuk menetapkan langkah menghadapi perubahan kondisi pasar. 17

6. Memastikan bahwa penyusunan sistem dan prosedur kerja yang ada telah memperhatikan sisi operasional maupun bisnis serta tingkat risiko yang mungkin terjadi dalam suatu unit kerja. 7. Memastikan bahwa terdapat penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja operasional dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), Grup Hukum (GHK), Satuan Kerja Kepatuhan (SKK), dan Divisi Audit Internal (DAI). 8. Memastikan bahwa DAI telah melakukan review secara independen dan obyektif terhadap prosedur dan kegiatan operasional BCA secara berkala. Hasil review DAI disampaikan dalam bentuk Laporan Hasil Audit dan Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit kepada Direksi. 9. Memantau kepatuhan BCA dengan prinsip pengelolaan bank yang sehat sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui unit kerja SKK. 10. Memastikan bahwa Pengawasan Internal Cabang (PIC), Pengawasan Internal Kantor Wilayah (PIKW), dan DAI telah melakukan fungsi evaluasi pelaksanaan sistem dan prosedur yang berlaku di BCA. Hasil evaluasi dari PIC, PIKW, dan DAI tersebut dijadikan sebagai tolok ukur tingkat kepatuhan unit kerja terhadap sistem dan prosedur yang telah ditetapkan. 11. Membuat Laporan Profil Risiko BCA dan Laporan Profil Risiko Konsolidasi setiap triwulan dan menyampaikannya kepada Bank Indonesia secara tepat waktu. Berdasarkan hasil penilaian terhadap profil risiko, BCA memiliki tingkat risiko komposit Low to Moderate. Hasil tersebut dapat tercapai berkat kualitas penerapan manajemen risiko yang mendukung efektifitas kerangka pengawasan BCA berbasis risiko. Penilaian mencakup 8 (delapan) risiko utama yang dihadapi BCA, yaitu risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko stratejik, dan risiko kepatuhan. BCA juga memiliki kebijakan dan prosedur tertulis untuk mengelola risiko yang melekat pada produk baru dan aktivitas baru BCA.

Sistem Manajemen Risiko Dalam rangka pengendalian risiko, BCA telah mengimplementasikan suatu kerangka Dasar Manajemen Risiko (Risk Management Framework) secara terpadu yang dituangkan dalam Kebijakan Dasar Manajemen Risiko (KDMR). Kerangka tersebut digunakan sebagai sarana untuk penetapan strategi, organisasi, kebijakan dan pedoman, serta infrastruktur BCA sehingga dapat dipastikan bahwa semua risiko yang dihadapi BCA dapat dikenali, diukur, dikendalikan dan dilaporkan dengan baik. Agar penerapan manajemen risiko dapat berjalan dengan efektif dan optimal, BCA telah memiliki Komite Manajemen Risiko yang berfungsi untuk membahas permasalahan risiko yang dihadapi BCA secara keseluruhan dan merekomendasikan kebijakan manajemen risiko kepada Direksi. Selain Komite di atas, BCA telah membentuk beberapa Komite lain yang bertugas untuk menangani risiko secara lebih spesifik antara lain: Komite Kebijakan Perkreditan, Komite Kredit serta Komite Aset dan Pasiva (Asset and Liability Committee – ALCO). 18

BCA senantiasa melakukan pengkajian risiko secara menyeluruh atas rencana penerbitan produk dan aktivitas baru sesuai jenis risiko yang terdapat dalam PBI No. 5/8/PBI/2003 tanggal 19 Mei 2003 beserta perubahannya antara lain melalui PBI No. 11/25/PBI/2009 tanggal 1 Juli 2009 dan SE BI No. 15/6/DPNP tanggal 8 Maret 2013. Risiko-risiko yang dikelola terdiri dari 8 (delapan) jenis risiko, yaitu: 1. Risiko Kredit  Organisasi perkreditan terus disempurnakan berbasiskan kepada penerapan prinsip “empat mata” (“four eyes principle”) dimana keputusan kredit diambil berdasarkan pertimbangan dari dua sisi, yaitu sisi pengembangan bisnis dan sisi analisa risiko kredit.  BCA telah memiliki Kebijakan Dasar Perkreditan Bank (KDPB) yang terus mengalami penyempurnaan sejalan dengan perkembangan BCA, Peraturan Bank Indonesia serta sesuai dengan “International Best Practice”.  Penyempurnaan prosedur dan sistem manajemen risiko perkreditan dilakukan melalui pengembangan “Loan Origination System” atas alur kerja proses pemberian kredit (dari awal sampai akhir) sehingga proses kredit yang efektif dan efisien dapat tercapai. Pengembangan sistem pengukuran profil risiko debitur terus dikembangkan agar dapat diterapkan secara menyeluruh, demikian juga dengan proses pembangunan database perkreditan terus dilakukan dan disempurnakan.  Untuk menjaga kualitas kredit tetap terjaga dengan baik, maka pemantauan terhadap kualitas kredit terus dilakukan secara rutin, baik per kategori kredit (Korporasi, Komersial, Small & Medium Enterprise (SME), Konsumen dan Kartu Kredit) maupun portofolio kredit secara keseluruhan.  BCA telah mengembangkan pengelolaan risiko kredit dengan melakukan analisa stress testing terhadap portofolio kredit serta melakukan monitoring terhadap hasil stress testing tersebut. Sebagai respon atas kondisi perubahan pasar dan gejolak ekonomi, BCA melakukan analisa stress testing ini secara berkala. Stress testing bermanfaat bagi Bank sebagai alat untuk memperkirakan besarnya dampak risiko pada “stressful condition” sehingga BCA dapat membuat strategi yang sesuai untuk memitigasi risiko tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan “contingency plan”.  Dalam rangka pemantauan dan pengendalian risiko kredit yang terjadi di Perusahaan Anak, BCA telah melakukan pemantauan risiko kredit Perusahaan Anak secara rutin, sekaligus memastikan bahwa Perusahaan Anak telah memiliki Kebijakan Manajemen Risiko Kredit yang baik dan efektif. 2. Risiko Pasar  Dalam mengelola risiko nilai tukar valuta asingnya, BCA memusatkan pengelolaan posisi devisa neto pada Divisi Tresuri, yang menggabungkan laporan posisi devisa neto harian dari semua cabang. Secara umum, setiap cabang diharuskan untuk menutup risiko nilai tukar valuta asingnya pada setiap akhir hari kerja, walaupun ada batas toleransi posisi devisa neto untuk setiap cabang tergantung pada besarnya aktivitas transaksi valuta asing di cabang tersebut. BCA membuat laporan posisi devisa neto harian yang menggabungkan posisi devisa neto dalam laporan posisi keuangan konsolidasian maupun rekening administratif (off-balance sheet accounts).

19

 Untuk mengukur risiko nilai tukar valuta asing, BCA menggunakan metode Value at Risk (VaR) dengan pendekatan Historical Simulation untuk kepentingan pelaporan internal, sedangkan untuk perhitungan pelaporan Kebutuhan Pemenuhan Modal Minimum BCA menggunakan metode standar Bank Indonesia.  Komponen utama kewajiban BCA yang sensitif terhadap pergerakan tingkat suku bunga adalah simpanan nasabah, sedangkan aset BCA yang sensitif adalah Obligasi Pemerintah, surat-surat berharga, dan kredit yang diberikan. ALCO secara berkala memantau perkembangan pasar dan menyesuaikan tingkat suku bunga simpanan dan kredit yang diberikan.  BCA menentukan tingkat suku bunga simpanan berdasarkan kondisi pasar dan persaingan dengan memantau pergerakan tingkat suku bunga acuan dan suku bunga yang ditawarkan oleh Bank pesaing. 3. Risiko Likuiditas  BCA sangat mementingkan penjagaan kecukupan likuiditas dalam memenuhi komitmennya kepada para nasabah dan pihak lainnya, baik dalam rangka pemberian kredit, pembayaran kembali simpanan nasabah, maupun untuk memenuhi kebutuhan likuiditas operasional. Fungsi pengelolaan kebutuhan likuiditas secara keseluruhan ini dilakukan oleh ALCO dan secara operasional oleh Divisi Tresuri.  Pengukuran dan pengendalian risiko likuiditas dilakukan dengan pengawasan cadangan likuiditas dan Loan to Deposit Ratio (LDR), melakukan analisis maturity profile, proyeksi arus kas, serta stress test secara berkala untuk melihat dampak terhadap likuditas BCA dalam menghadapi kondisi ekstrim. BCA juga memiliki contingency funding plan untuk menghadapi kondisi ekstrim tersebut.  BCA telah menjalankan ketentuan terkait dengan likuiditas sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bank Indonesia yang mewajibkan Bank untuk menjaga likuiditas Rupiah (Giro Wajib Minimum) secara harian, yang terdiri dari GWM Primer dan GWM LDR dalam bentuk giro Rupiah pada Bank Indonesia, GWM Sekunder berupa SBI, SDBI, SUN, dan excess reserves, serta GWM valuta asing dalam bentuk giro valuta asing pada Bank Indonesia. 4. Risiko Operasional  Basel Accord II mewajibkan Bank untuk memasukkan risiko operasional sebagai salah satu komponen di dalam perhitungan kecukupan modal suatu Bank. Sehubungan dengan hal tersebut, BCA melaksanakan Risk Control Self Assessment (RCSA) tahap awal ke seluruh cabang/kanwil dan seluruh divisi di Kantor Pusat. Salah satu tujuan pelaksanaan RCSA ini adalah untuk menanamkan risk culture (budaya mengelola risiko) dan meningkatkan risk awareness (kesadaran akan risiko) yang merupakan syarat utama dalam pengelolaan risiko.  BCA juga telah memiliki database kasus/kerugian terkait risiko operasional yang terjadi di seluruh unit kerja yang dikenal dengan nama Loss Event Database (LED). LED bertujuan untuk membantu BCA dalam mencatat dan menganalisa kasus atau permasalahan yang dihadapi, sehingga dapat diambil tindakan perbaikan dan pencegahan atas kasus serupa. Tujuan akhir dari LED adalah agar risiko kerugian operasional yang mungkin terjadi dapat diminimalkan. Selain itu LED juga merupakan sarana pengumpulan data kerugian risiko operasional yang digunakan BCA untuk memperhitungkan alokasi beban modal (capital charge) dan pemantauan secara berkesinambungan terhadap kejadian-kejadian yang dapat menimbulkan kerugian operasional yang telah terjadi pada BCA. 20

 BCA telah mengimplementasikan aplikasi Key Risk Indicator (KRI) yaitu aplikasi yang digunakan untuk memberikan suatu indikator (early warning sign) atas kemungkinan terjadinya peningkatan risiko operasional di suatu unit kerja.  BCA telah menghitung kewajiban penyediaan modal minimum Bank untuk risiko operasional berdasarkan Pendekatan Indikator Dasar. Saat ini BCA telah mengimplementasikan regulasi dari Bank Indonesia terkait dengan masuknya risiko operasional dalam perhitungan risiko kecukupan modal (CAR) selain untuk risiko kredit dan risiko pasar. 5. Risiko Hukum  Risiko hukum inheren dinilai berdasarkan potensial kerugian atas kasus-kasus yang terjadi di BCA dan Entitas Anak BCA yang sedang dalam proses di pengadilan dibagi dengan modal BCA dan modal konsolidasian. Parameter yang digunakan untuk menghitung potensial kerugian atas kasus yang sedang dalam proses di pengadilan adalah dasar gugatan (kasus posisi), nilai perkara, dan dokumentasi hukum.  Untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau dan mengendalikan risiko hukum, BCA telah membentuk Grup Hukum di Kantor Pusat dan unit kerja hukum di sebagian besar Kantor Wilayah.  Dalam rangka memitigasi risiko hukum, Grup Hukum telah melakukan, antara lain : - Membuat Kebijakan Manajemen Risiko Hukum, mempunyai ketentuan internal yang mengatur mengenai struktur organisasi dan job description Grup Hukum serta membuat standarisasi dokumen hukum. - Mengadakan forum komunikasi hukum untuk meningkatkan kompetensi staf hukum. - Melakukan sosialisasi mengenai dampak peraturan yang berlaku terhadap kegiatan perbankan BCA dan berbagai modus operandi kejahatan perbankan serta pedoman penanganannya secara hukum kepada pejabat cabang dan unit kerja terkait. - Melakukan pembelaan hukum atas perkara perdata dan pidana yang melibatkan BCA yang sedang dalam proses di pengadilan, serta memonitor perkembangan kasusnya. - Menyusun rencana strategi pengamanan kredit (bekerja sama dengan unit kerja lain, antara lain Biro Penyelesaian Kredit) sehubungan dengan permasalahan kredit macet. - Mendaftarkan aset-aset milik BCA antara lain kekayaan intelektual (HAKI) atas produk dan jasa perbankan serta hak atas tanah dan bangunan milik BCA pada instansi yang berwenang. - Memonitor dan melakukan tindakan hukum atas pelanggaran terhadap asetaset BCA termasuk pelanggaran atas hak kekayaan intelektual (HAKI) milik BCA. - Memonitor dan menganalisa perkara yang sedang dalam proses di pengadilan yang dihadapi oleh BCA dan Entitas Perusahaan Anak. - Melakukan inventarisasi, memonitor, menganalisa dan menghitung potensi kerugian yang mungkin timbul terkait kasus-kasus hukum yang terjadi. 6. Risiko Reputasi  Penilaian atas risiko reputasi dilakukan dengan menggunakan parameterparameter seperti frekuensi keluhan dan publikasi negatif serta pencapaian 21

penyelesaian keluhan. Penilaian tersebut disusun dalam laporan profil risiko reputasi setiap triwulan.  Untuk mengelola dan mengendalikan risiko reputasi, BCA didukung oleh fasilitas Halo BCA (layanan telepon 24 jam, e-mail dan sosial media, serta walk in customer untuk informasi, saran, dan keluhan).  Manajemen risiko reputasi dilakukan dengan berpedoman pada: - Peraturan Bank Indonesia No. 7/7/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah. - Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/13/DPNP tanggal 6 Maret 2008 perihal Perubahan atas Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/24/DPNP tanggal 18 Juli 2005 perihal Penyelesaian Pengaduan Nasabah. - Surat Edaran Bank Indonesia No. 7/24/DPNP tanggal 18 Juli 2005 perihal Penyelesaian Pengaduan Nasabah. 7. Risiko Stratejik  Penilaian risiko stratejik inheren dilakukan dengan menggunakan parameterparameter seperti kesesuaian strategi dengan kondisi lingkungan bisnis, strategi berisiko rendah dan strategi berisiko tinggi, posisi bisnis BCA dan pencapaian Rencana Bisnis Bank.  Penilaian kualitas penerapan manajemen risiko stratejik dilakukan dengan menggunakan parameter-parameter seperti tata kelola risiko, kerangka manajemen risiko, proses manajemen risiko, SIM dan SDM, serta kecukupan sistem pengendalian risiko. 8. Risiko Kepatuhan  Sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku, BCA telah mengangkat salah seorang anggota Direksi sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Dalam pelaksanaan tugasnya, Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dibantu oleh Satuan Kerja Kepatuhan yang bertugas untuk mengelola risiko kepatuhan BCA.  BCA telah membuat kebijakan dan prosedur kepatuhan, yang berisi antara lain adanya proses untuk selalu menyesuaikan ketentuan dan sistem internal dengan peraturan yang berlaku dan mengomunikasikan ketentuan kepada karyawan terkait, melakukan kajian terhadap produk/aktivitas baru, melakukan uji kepatuhan secara berkala, pelatihan kepada karyawan dan laporan bulanan kepatuhan kepada Direksi dan Dewan Komisaris.  BCA telah mempunyai dan menerapkan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme. BCA juga telah mengembangkan aplikasi untuk mengidentifikasi transaksi keuangan yang mencurigakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Risiko komposit BCA pada Triwulan IV tahun 2013 adalah “Low to Moderate”, merupakan hasil penilaian dari risiko inheren “Low to Moderate” dengan penilaian kualitas penerapan manajemen risiko “Satisfactory”. Kualitas penerapan manajemen risiko tersebut merupakan cerminan dari cakupan penerapan manajemen risiko yang tertuang dalam Kebijakan Dasar Manajemen Risiko (KDMR) BCA.

22

Risiko komposit dari 8 (delapan) jenis risiko yang dinilai adalah sebagai berikut : - Risiko yang memiliki risiko komposit yang “low”, adalah Risiko Pasar, Risiko Likuiditas dan Risiko Hukum. - Risiko yang memiliki risiko komposit “low to moderate” adalah Risiko Kredit, Risiko Operasional, Risiko Reputasi, dan Risiko Stratejik. - Risiko yang memiliki risiko komposit “moderate” adalah Risiko Kepatuhan. Trend risiko inheren untuk triwulan IV tahun 2013 adalah stabil karena berdasarkan hasil proyeksi, diperkirakan tidak akan terjadi perubahan risiko inheren yang cukup signifikan. Trend kualitas penerapan manajemen risiko konsolidasi untuk triwulan IV tahun 2013 adalah stabil karena BCA secara terus menerus meningkatkan penyesuaian pengelolaan manajemen risiko di semua aktivitasnya sehingga BCA dapat mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan setiap risiko yang ada. Penerapan sistem pengendalian intern BCA telah memiliki kebijakan sistem pengendalian internal yang mencakup 5 (lima) komponen:     

Pengawasan oleh manajemen dan kultur pengendalian Identifikasi dan penilaian risiko Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi Sistem akuntansi, informasi, dan komunikasi Kegiatan pemantauan dan tindakan koreksi penyimpangan

Disamping itu BCA juga memiliki business continuity plan dan disaster recovery plan untuk mempercepat proses pemulihan pada saat terjadi bencana (disaster) dan memiliki system back up untuk mencegah kegagalan usaha yang berisiko tinggi. Seluruh manajemen dan karyawan BCA memiliki peran dan tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas dan pelaksanaan sistem pengendalian internal BCA. Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab dalam terlaksananya sistem pengendalian internal BCA antara lain Dewan Komisaris, Komite Audit, Direksi, Divisi Audit Internal, pejabat dan pegawai BCA, Pengawasan Internal Cabang, Pengawasan Internal Kantor Wilayah dan Pengawasan Internal Unit Kerja Tertentu di Kantor Pusat. 1. Pelaksanaan pengendalian interen antara lain dilakukan melalui: a. Pengendalian Keuangan:  BCA telah menyusun Rencana Bisnis Bank yang membahas strategi BCA secara keseluruhan yang mencakup arah pengembangan bisnis.  Penetapan strategi telah memperhitungkan dampak terhadap permodalan BCA, antara lain proyeksi permodalan & KPMM (Kewajiban Penyediaan Modal Minimum).  Direksi secara aktif melakukan diskusi/memberikan masukan serta memantau kondisi internal dan perkembangan faktor eksternal yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi strategi bisnis BCA.  BCA telah memiliki prosedur untuk memantau dan mengukur kinerja perusahaan secara bulanan, triwulanan, semesteran, maupun tahunan.  BCA telah melaksanakan proses pengendalian keuangan melalui upaya pemantauan realisasi dibandingkan dengan budget keuangan dalam laporan 23

yang dibuat secara berkala dan dibawakan dalam radisi saat dibutuhkan tindak lanjut Direksi. b. Pengendalian Operasional:  BCA telah melengkapi standar operating procedure/ manual kerja yang merinci prosedur kerja setiap transaksi operasional perbankan yang dilakukan di BCA terkait produk dan aktivitas baru termasuk mitigasi risiko operasional terkait. Pembuatan prosedur kerja tersebut dilakukan oleh Divisi Strategi dan Pengembangan Operasi-Layanan (DPOL) dan telah di-review oleh berbagai unit kerja yang terkait untuk memastikan bahwa risiko operasional yang mungkin ada pada aktivitas tersebut telah dimitigasi dengan baik.  BCA menerapkan pembatasan wewenang petugas melalui penetapan limit dalam melakukan suatu transaksi; serta pembatasan akses petugas ke jaringan TI & komputer melalui pengendalian penggunaan user ID dan password serta pemasangan fingerscan.  BCA telah membentuk struktur organisasi dengan baik, dilengkapi unit pengawasan/ pengendalian mendukung pengendalian operasional : - Pemisahan fungsi yang dapat menimbulkan conflict of interest. - Supervisor berfungsi mengawasi jalannya kontrol internal di Cabang setiap hari. - Pengawasan Internal Cabang (PIC) berfungsi mengawasi jalannya kontrol internal di Cabang secara periodik. - Pengawasan Internal Kantor Wilayah (PIKW) berfungsi mengawasi jalannya kontrol internal di Kantor Wilayah. - Pengawasan Internal yang berfungsi mengawasi jalannnya kontrol internal di unit kerja tertentu di Kantor Pusat. - Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), Grup Hukum, Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) - Divisi Audit Internal (DAI):  Independen terhadap risk taking unit.  Memeriksa dan menilai kecukupan/efektivitas sistem pengendalian internal, manajemen risiko dan tata kelola perusahaan dengan melaksanakan rencana audit tahunan. c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya:  BCA memiliki komitmen yang kuat untuk mematuhi peraturan dan perundangundangan yang berlaku dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki kelemahan, apabila terjadi.  BCA telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) yang independen terhadap satuan kerja operasional dalam melaksanakan fungsi kepatuhan.  Adanya Laporan Bulanan Pemantauan Kepatuhan terhadap Ketentuan Kehatihatian BCA yang disampaikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi.  Strategi Manajemen Risiko Kepatuhan BCA adalah mempunyai kebijakan untuk senantiasa mematuhi ketentuan yang berlaku yaitu secara proaktif melakukan pencegahan (ex-ante) dalam rangka meminimalkan terjadinya pelanggaran dan melakukan tindakan kuratif (ex-post) dalam rangka perbaikan. 24

2. BCA menerapkan sistem pengendalian interen secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas kegiatan usaha BCA dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia, maupun dengan mengacu kepada best practice melalui tindakan-tindakan sebagai berikut:  Terdapat penetapan jalur pelaporan dan pemisahan fungsi yang jelas antara satuan kerja operasional dengan satuan kerja yang melaksanakan fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian dilakukan oleh Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR), Grup Hukum (GHK), Satuan Kerja Kepatuhan (SKK) dan Divisi Audit Internal (DAI).  DAI telah melakukan review secara independen dan obyektif terhadap prosedur dan kegiatan operasional BCA secara berkala. Hasil review DAI disampaikan dalam bentuk Laporan Hasil Audit dan Laporan Tindak Lanjut Hasil Audit kepada Direksi.  Pengawasan Internal Cabang (PIC), Pengawasan Internal Kantor Wilayah (PIKW) dan DAI telah melakukan fungsi evaluasi pelaksanaan sistem dan prosedur yang berlaku di BCA. Hasil evaluasi dari PIC, PIKW dan DAI tersebut dijadikan sebagai tolok ukur tingkat kepatuhan unit kerja terhadap sistem dan prosedur yang telah ditetapkan. 5. Penyediaan dana kepada pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar (large exposure) BCA memiliki kebijakan mengenai penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar, sebagaimana diatur dalam Manual Ketentuan Kredit. Evaluasi dan pengkinian atas kebijakan dalam Manual Ketentuan Kredit tersebut dilakukan secara berkala. Penyediaan dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana besar senantiasa dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian, serta telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia maupun peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, antara lain mengenai Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK). Selain itu, penyediaan dana kepada pihak terkait juga harus diputuskan oleh Dewan Komisaris secara independen. Pelaporan rutin BMPK kepada Bank Indonesia dilakukan secara tepat waktu. Sepanjang tahun 2013 tidak terdapat pelanggaran atau pelampauan atas BMPK. Penyediaan dana kepada Pihak Terkait (related party) dan kepada Debitur Inti Individu dan Grup (large exposure) di BCA selama tahun 2013. Jumlah No

Penyediaan Dana

1.

Kepada Pihak Terkait

2.

Kepada Debitur Inti

Debitur

Nominal (juta Rupiah)

195

2.963.487

a.

Individu

50

66.081.139

b.

Grup

30

88.471.810

6. Rencana strategis Dalam mengantisipasi dinamika perubahan lingkungan eksternal, BCA senantiasa mengkaji strategi baik untuk jangka pendek, menengah maupun jangka panjang yang 25

dituangkan dalam Rencana Strategis Bank berupa Rencana Bisnis Bank (RBB) dan Rencana Kerja & Anggaran Tahunan (RKAT). Penyusunan Rencana Strategis Bank mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia No. 12/21/PBI/2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Rencana Bisnis Bank dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/27/DPNP tanggal 25 Oktober 2010 tentang Rencana Bisnis Bank. Sebagai bagian dari arah kebijakan dan langkah strategis BCA untuk mewujudkan visi dan misinya, BCA merancang dan mengembangkan inisiatif-inisiatif bisnis yang berorientasi untuk memenuhi kebutuhan nasabah yang terus berkembang. Rencana Strategis BCA 2014 Secara keseluruhan, BCA melihat ekonomi Indonesia dan sektor perbankan memiliki pijakan yang kokoh untuk menghadapi perlambatan pertumbuhan ekonomi di tahun 2014. BCA mendukung upaya-upaya Bank Indonesia dalam menjaga pertumbuhan kredit nasional yang berkelanjutan serta mempertahankan permodalan dan likuiditas sektor perbankan yang sehat. Dalam jangka panjang, BCA sangat optimis terhadap prospek perekonomian maupun perbankan Indonesia. Solidnya pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 1 (satu) dekade terakhir telah menghasilkan PDB per kapita lebih dari US$ 3.500 disertai dengan meningkatnya pertumbuhan kelas menengah, dimana hal tersebut akan menjadi magnet bagi arus investasi serta mendukung derap eknonomi domestik kedepannya. Dengan didukung posisi modal dan likuiditas yang baik, BCA berkomitmen untuk tetap melakukan berbagai investasi di tahun 2014 guna mempertahankan sekaligus meningkatkan franchise value BCA. BCA akan tetap berupaya untuk mendukung para nasabah yang telah menjalin hubungan yang baik, dalam memenuhi kebutuhan kredit, kebutuhan bertransaksi dan penempatan dana serta aktivitas perbankan lainnya. Prioritas-prioritas strategis pada tahun 2014 akan tetap diarahkan kepada pembinaan hubungan nasabah yang berkelanjutan melalui peningkatan layanan payment settlement, penyaluran kredit terutama bagi para nasabah existing dan pengembangan bisnis-bisnis baru. Peluang penyaluran kredit dan pengembangan bisnis-bisnis baru akan mengoptimalkan keunggulan BCA sebagai penyedia layanan transaksi perbankan. Berikut adalah penjabaran lebih lanjut dari tiga sasaran bisnis utama tersebut: • Peningkatan layanan payment settlement BCA akan fokus pada bidang pendanaan, terutama memperkokoh rekening transaksi (giro dan tabungan) dengan terus meningkatkan layanan payment settlement serta mengembangkan produk dan layanan transaksi yang baru. Dalam hal perluasan jaringan, BCA akan menambah jumlah kantor cabang dan delivery channels perbankan elektronik, didukung oleh peningkatan kapabilitas dan kapasitas infrastruktur teknologi informasi. BCA juga meneruskan proses peningkatan kapabilitasnya di bidang cash management. Di tengah ketatnya likuiditas dan peningkatan suku bunga, BCA akan terus mencermati dan melakukan penyesuaian suku bunga deposito yang diperlukan guna menjaga posisi dana pihak ketiga dan mencapai posisi likuiditas yang kuat dan sehat. • Penyaluran Kredit BCA akan tetap menyalurkan kredit di semua segmen dengan memberikan prioritas kepada para nasabah bisnis yang telah menjalin hubungan baik dengan BCA serta memiliki track record yang solid. BCA percaya bahwa pembinaan hubungan dengan 26

nasabah melalui penyaluran kredit yang konsisten merupakan kunci untuk mempertahankan loyalitas debitur berkualitas. Dalam fase konsolidasi aktivitas kredit, BCA akan terus mengkaji dan menyempurnakan infrastruktur perkreditan untuk mendukung kepentingan jangka pendek dan jangka panjang. Lebih lanjut, penyederhanaan proses kredit akan terus dilakukan. • Pengembangan bisnis-bisnis baru BCA juga terus melakukan pengembangan bisnis–bisnis baru melalui anak–anak perusahaan di bidang perbankan syariah, asuransi, sekuritas dan pembiayaan konsumen yang dirancang untuk melengkapi bisnis utama BCA. Di tahun 2014, BCA akan mulai menjajaki bisnis asuransi jiwa melalui pembentukan anak perusahaan baru. Pengembangan bisnis–bisnis baru ini diharapkan dapat memberikan solusi finansial yang lebih komprehensif kepada para nasabah. Dihadapkan pada tantangan-tantangan makro ekonomi terkini, BCA berkeyakinan bahwa strategi jangka menengah tersebut mendukung BCA dalam memperkuat competitive advantages jangka panjang. BCA meyakini langkah strategis yang konsisten ini mampu membangun basis nasabah yang berkualitas di tengah meningkatnya persaingan perbankan Indonesia. 7. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan yang belum diungkap dalam laporan lainnya Informasi kondisi keuangan BCA telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, diantaranya sebagai berikut: 1. Laporan Tahunan, antara lain mencakup: a. Ikhtisar data keuangan penting termasuk ikhtisar saham, laporan Dewan Komisaris, laporan Direksi, profil perusahaan, analisis dan pembahasan manajemen mengenai kinerja bisnis dan keuangan, tata kelola perusahaan dan tanggung jawab sosial perusahaan. b. Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia. Laporan Keuangan Tahunan dibuat untuk 1 (satu) Tahun Buku dan disajikan dengan perbandingan 1 (satu) tahun buku sebelumnya. c. Pernyataan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi Laporan Tahunan. Pernyataan tersebut dituangkan dalam lembar pernyataan yang dibubuhi tanda tangan oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi. 2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan BCA telah mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan Keuangan Publikasi ditandatangani oleh 2 (dua) anggota Direksi BCA. Pengumuman Laporan Keuangan Publikasi dilakukan dalam 3 (tiga) surat kabar, yaitu 2 (dua) surat kabar berbahasa Indonesia dan 1 (satu) surat kabar berbahasa Inggris, yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan kantor pusat BCA. 3. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan BCA menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Bulanan dalam format Laporan Bulanan Bank Umum (LBU) sesuai dengan peraturan dari Bank Indonesia. Selanjutnya, laporan tersebut dijadikan sebagai dasar oleh Bank Indonesia untuk mempublikasikan laporan keuangan bulanan di website Bank Indonesia. 27

Transparansi Kondisi Non-Keuangan BCA telah memberikan informasi mengenai produk BCA secara jelas, akurat dan terkini. Informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah, antara lan dalam leaflet, brosur atau bentuk tertulis lainnya di setiap kantor cabang BCA pada lokasi-lokasi yang mudah diakses oleh nasabah, dan/atau dalam bentuk informasi secara elektronis yang disediakan melalui hotline service/call center atau website. Selain itu, BCA menyediakan dan menginformasikan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang pengaduan nasabah dan mediasi perbankan. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, BCA telah melakukan hal-hal sebagai berikut: a. Mempublikasikan secara transparan kondisi keuangan dan non-keuangan kepada stakeholders, antara lain Laporan Keuangan Berkala, Pelaporan Rutin BMPK kepada Bank Indonesia, Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan, serta dimuat pada website BCA sesuai ketentuan yang berlaku. b. Menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank. c. Mempublikasikan informasi produk BCA sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah. d. Menyediakan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian sengketa bagi nasabah sesuai ketentuan Bank Indonesia tentang Pengaduan Nasabah dan Mediasi Perbankan. e. Menyampaikan Laporan Tahunan kepada Bank Indonesia, regulator dan lembagalembaga lainnya seperti yang dipersyaratkan ataupun yang dipandang perlu mendapatkannya. f. Mengungkapkan Struktur Transparansi Kepemilikan pada Laporan Tahunan dan website BCA. 8. Informasi lain yang terkait dengan GCG Tidak ada intervensi dari pemilik terhadap:  komposisi Dewan Komisaris dan Direksi;  pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi; yang menyebabkan kegiatan operasional BCA terganggu sehingga berdampak pada berkurangnya keuntungan BCA dan/atau menyebabkan kerugian BCA.  komposisi Komite-komite di bawah Dewan Komisaris;  pelaksanaan tugas Komite-komite di bawah Dewan Komisaris; B. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih dari modal disetor, yang meliputi jenis dan jumlah lembar saham pada: a. BCA; b. Bank lain; c. Lembaga Keuangan Bukan Bank; dan d. Perusahaan lainnya; yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri. 28

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris yang mencapai 5% atau lebih dari modal disetor

Nama

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris yang jumlahnya mencapai 5 % atau lebih dari modal disetor pada: BCA

Bank Lain

Lembaga Keuangan Bukan Bank

Perusahaan Lain


-

-

-

√

Tonny Kusnadi

-

-

-

√

Cyrillus Harinowo

-

-

-

-

Raden Pardede

-

-

-

√

Sigit Pramono

-

-

-

-

Keterangan: √ = memiliki saham dengan jumlah mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih dari modal disetor

Kepemilikan saham anggota Direksi yang mencapai 5% atau lebih dari modal disetor

Nama Direktur

Kepemilikan saham anggota Direksi yang jumlahnya mencapai 5% atau lebih dari modal disetor pada: BCA

Bank Lain

Lembaga Keuangan Bukan Bank

Perusahaan Lain

Jahja Setiaatmadja

-

-

-

√


-

-

-

-

Dhalia M. Ariotedjo

-

-

-

-

Anthony Brent Elam

-

-

-

-

Suwignyo Budiman

-

-

-

-


-

-

-

-

Henry Koenaifi

-

-

-

-

Tan Ho Hien/ Subur Tan

-

-

-

-

Armand W. Hartono

-

-

-

√

Erwan Yuris Ang

-

-

-

-

Keterangan : √ = memiliki saham dengan jumlah mencapai 5% (lima per seratus) atau lebih dari modal disetor

C. Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dan Direksi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Seluruh anggota Dewan Komisaris BCA tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dan hubungan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan pemegang saham pengendali.

29

Hubungan Keluarga sampai dengan derajat kedua dengan: Nama

Jabatan

Dewan Komisaris

Direksi

Pemegang Saham Pengendali

Hubungan Keuangan dengan: Dewan Komisaris

Direksi


Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

-

√

-

√

-

√

-

√

-

√

-

√

-

√

-

√

-

√

-

√

-

√

-

√


Presiden Komisaris

Tonny Kusnadi

Komisaris

Cyrillus Harinowo


-

√

-

√

-

√

-

√

-

√

-

√

Raden Pardede


-

√

-

√

-

√

-

√

-

√

-

√

Sigit Pramono


-

√

-

√

-

√

-

√

-

√

-

√

Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris dan Direksi lainnya. Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan hubungan keluarga dengan Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan BCA, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen. Presiden Direktur berasal dari pihak yang independen terhadap pemegang saham pengendali. Hubungan Keluarga sampai dengan derajat kedua dengan: Nama

Jabatan

Dewan Komisaris

Direksi


Hubungan Keuangan dengan: Dewan Komisaris

Direksi


Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Ya

Tidak

Jahja Setiaatmadja

Presiden Direktur

-

√

-

√

-

√

-

√

-

√

-

√


Wakil Presiden Direktur

-

√

-

√

-

√

-

√

-

√

-

√

Dhalia Mansor Ariotedjo

Direktur -

√

-

√

-

√

-

√

-

√

-

√

Anthony Brent Elam

Direktur

-

√

-

√

-

√

-

√

-

√

-

√

Suwignyo Budiman

Direktur

-

√

-

√

-

√

-

√

-

√

-

√

Renaldo Hector Barros Henry Koenaifi

Direktur

-

√

-

√

-

√

-

√

-

√

-

√

-

√

-

√

-

√

-

√

-

√

-

√


Direktur (merangkap

-

√

-

√

-

√

-

√

-

√

-

√

Direktur

Direktur Kepatuhan)

30

Armand Wahyudi Hartono

Direktur

Erwan Yuris Ang

Direktur

-

√

-

√

√

-

-

√

-

√

√

-

-

√

-

√

-

√

-

√

-

√

-

√

D. Paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi Dewan Komisaris dan Direksi Struktur Remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk seluruh anggota Dewan Komisaris selama tahun 2013 Jumlah Diterima dalam 1 tahun Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain

DEWAN KOMISARIS Orang

dalam Jutaan Rupiah

5

59.995,15

a. Tunjangan Perjalanan Dinas

4

43,59

b. Tunjangan Kesehatan

5

1.202,32

1. Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura) 2. Fasilitas lain dalam bentuk natura :

Total

61.241,06

Jumlah remunerasi untuk setiap anggota Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun adalah di atas Rp 2 miliar yang diterima secara tunai selama tahun 2013. Struktur Remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk seluruh Anggota Direksi selama tahun 2013 Jumlah Diterima dalam 1 tahun Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain

1.

Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non-natura)

2.

Fasilitas lain dalam bentuk natura : a. Tunjangan Perjalanan Dinas b. Tunjangan Kesehatan c. Keanggotaan Klub Kesehatan Total

DIREKSI Orang

Dalam Jutaan Rupiah

10

210.250

10 10 5

583,88 740,36 203,55 211.777,79

Jumlah remunerasi untuk setiap anggota Direksi dalam 1 (satu) tahun adalah di atas Rp 2 miliar yang diterima secara tunai selama tahun 2013.

31

E. Opsi Saham (Shares Option) Dalam tahun 2013, BCA tidak memiliki Program Opsi Saham. F. Rasio gaji tertinggi dan terendah Yang dimaksud dengan gaji adalah hak pegawai yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari BCA selaku pemberi kerja kepada pegawai yang ditetapkan dan dibayarkan menurut perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pegawai dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah dilakukannya. Berikut adalah rasio gaji tertinggi dan terendah dalam skala perbandingan: Rasio

Skala Perbandingan

Rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah

47,52

Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah

2,19

Rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah

1,63

Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan pegawai tertinggi

4,87

Gaji yang diperbandingkan dalam ratio gaji termaksud di atas, adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pegawai per bulan. Yang dimaksud dengan pegawai adalah pegawai tetap BCA sampai batas pelaksana. G. Frekuensi rapat Dewan Komisaris, rapat Direksi, dan rapat gabungan antara Dewan Komisaris dengan Direksi Rapat Dewan Komisaris Jadwal rapat Dewan Komisaris telah ditetapkan di awal tahun. Selama tahun 2013, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 49 (empat puluh sembilan) kali rapat. BCA telah memenuhi ketentuan Bank Indonesia mengenai minimal rapat Dewan Komisaris yang wajib diselenggarakan 4 (empat) kali dalam setahun, dan dihadiri secara fisik sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Segala keputusan yang diambil dalam rapat Dewan Komisaris bersifat mengikat. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat. Frekuensi Rapat Dewan Komisaris dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris selama tahun 2013 Nama

Jumlah Rapat

Kehadiran

Persentase


49

46

94 %

Tonny Kusnadi

49

44

90 %

Cyrillus Harinowo

49

45

92 %

Raden Pardede

49

42

86 % 32

Sigit Pramono

49

41

84 %

Rapat Direksi Jadwal rapat Direksi telah ditetapkan di awal tahun. Selama tahun 2013, Direksi telah menyelenggarakan 43 (empat puluh tiga) kali rapat. Pengambilan keputusan dilakukan dengan musyawarah mufakat. Dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat, pengambilan keputusan dilakukan berdasarkan suara terbanyak. Segala keputusan yang diambil dalam rapat Direksi bersifat mengikat. Perbedaan pendapat (dissenting opinion) yang terjadi dalam rapat Direksi wajib dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat beserta alasan perbedaan pendapat. Frekuensi Rapat Direksi dan tingkat kehadiran anggota Direksi selama tahun 2013 Nama

Jumlah Rapat

Kehadiran

Persentase

Jahja Setiaatmadja

43

39

91 %


43

31

72 %

Dhalia M. Ariotedjo

43

35

81 %

Anthony Brent Elam

43

35

81 %

Suwignyo Budiman

43

33

77 %


43

35

81 %


43

35

81 %

Henry Koenaifi

43

34

79 %

Armand W. Hartono

43

30

70 %

Erwan Yuris Ang

43

31

72 %

Frekuensi Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris pada Rapat Gabungan selama tahun 2013 Nama

Jumlah Rapat

Kehadiran

Persentase


20

18

90 %

Tonny Kusnadi

20

18

90 %

Cyrillus Harinowo

20

16

80 %

Raden Pardede

20

14

70 %

Sigit Pramono

20

19

95 %

Frekuensi Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dan tingkat kehadiran anggota Direksi pada Rapat Gabungan selama tahun 2013 Nama Jahja Setiaatmadja

Jumlah Rapat 20

Kehadiran

Persentase

17

85 %

33


20

16

80 %

Dhalia M. Ariotedjo

20

17

85 %

Anthony Brent Elam

20

19

95 %

Suwignyo Budiman

20

16

80 %


20

14

70 %


20

12

60 %

Henry Koenaifi

20

13

65 %

Armand W. Hartono

20

15

75 %

Erwan Yuris Ang

20

14

70 %

H. Jumlah penyimpangan internal (internal fraud) Penyimpangan internal (internal fraud) adalah penyimpangan/kecurangan yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap dan pegawai tidak tetap terkait proses kerja dan kegiatan operasional BCA. Selama tahun 2013, terdapat sejumlah penyimpangan internal dengan nominal diatas Rp 100 juta (seratus juta rupiah), yaitu 2 (dua) kasus penyimpangan internal (internal fraud) yang dilakukan oleh pegawai tetap, kasus tersebut telah diselesaikan. 1 (satu) kasus penyimpangan internal (internal fraud) dilakukan oleh pegawai tidak tetap, kasus tersebut telah ditindak-lanjuti melalui proses hukum.

Internal Fraud dalam 1 tahun

Jumlah kasus yang dilakukan oleh: Pegawai Tetap Pegawai Tidak Tetap

Pengurus Tahun sebelumnya

Tahun berjalan

Tahun sebelumnya

Tahun berjalan

Tahun sebelumnya

Tahun berjalan

Total Fraud

-

-

5

2

-

1

Telah diselesaikan

-

-

5

2

-

-

Dalam proses penyelesaian di internal BCA

-

-

-

-

-

-

Belum diupayakan penyelesaiannya

-

-

-

-

-

-

Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum

-

-

-

-

1

34

I. Permasalahan hukum Jumlah perkara perdata dan pidana dengan nilai di atas Rp. 100.000.000.- (seratus juta Rupiah) yang telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap) dan yang masih dalam proses penyelesaian per 31 Desember 2013. Perkara Hukum

Perkara Perdata

Perkara Pidana

0 2

0 0

2

0

47 2

1 1

Total

49

2

Total Perkara

51

2

Telah selesai (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap):

 

Rp 101 juta – Rp 500 juta Diatas Rp 500 juta Total

Dalam proses penyelesaian:

 

Rp 101 juta – Rp 500 juta Diatas Rp 500 juta

Selama tahun 2013 tidak ada perkara penting yang dihadapi oleh BCA, entitas perusahaan anak BCA, anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan ini, sehingga tidak ada pengaruhnya terhadap kondisi keuangan BCA. Selama tahun 2013 tidak ada sanksi administratif yang material, yang dikenakan oleh Otoritas (Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga lainnya) kepada BCA, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi. J. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan BCA memiliki komitmen untuk menangani semua transaksi yang mengandung benturan kepentingan dengan mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku, antara lain Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Bapepam-LK. BCA telah memiliki kebijakan internal yang mengharuskan seluruh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pejabat eselon 1 (S1) sampai dengan eselon 5 (S5) membuat pernyataan tahunan (annual disclosure) yang memuat semua keadaan atau situasi yang memungkinkan timbulnya benturan kepentingan, yang dikinikan setiap tahun. Dalam tahun 2013, tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan. K. Buy back shares dan/atau buy back obligasi Pada tahun 2013, tidak ada aksi korporasi (corporate action) pembelian kembali saham (shares buy back) yang dilakukan BCA. L. Pemberian dana untuk kegiatan sosial dan/atau kegiatan politik selama periode pelaporan BCA aktif berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat maupun perbaikan kondisi lingkungan hidup melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan. Di bawah naungan program ‘Bakti BCA’, kegiatan sosial difokuskan pada pengembangan bidang pendidikan dan kesehatan terutama bagi masyarakat yang membutuhkan.

35

Secara garis besar, program kegiatan sosial BCA selama tahun 2013 difokuskan pada beberapa kegiatan, antara lain : 1. Bidang Pendidikan, terdiri dari: a. b. c. d. e. f.

PPA non degree (Program Pendidikan Akuntansi non-gelar). Permagangan Bakti BCA. Bakti BCA. Kemitraan dengan lembaga. Bakti BCA terintegrasi. Edukasi perbankan dan sumbangan kepada lembaga Pendidikan lainnya.

2. Bidang Budaya, yaitu: a. BCA Untuk Wayang Indonesia. b. Kemitraan dengan Lembaga atau Donasi. 3. Bidang Kesehatan, meliputi: a. b. c. d. e.

Layanan Operasi Katarak – Bakti BCA. Donor Darah Bakti BCA. Kemitraan Layanan Kesehatan Bakti BCA. Bantuan Bakti BCA. Olahraga.

4. Bidang pelestarian lingkungan. 5. Partisipasi pada lembaga sosial lainnya, berupa pemberian donasi atau sumbangan kepada lembaga sosial maupun dalam bentuk sumbangan untuk korban bencana alam. Pemberian dana untuk kegiatan sosial yang dilakukan oleh BCA selama tahun 2013 adalah sebesar Rp. 42.032.045.269,- (empat puluh dua miliar tiga puluh dua juta empat puluh lima ribu dua ratus enam puluh sembilan rupiah). Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, selama tahun 2013 BCA tidak pernah melakukan pemberian dana untuk kegiatan politik.

36

KERTAS KERJA PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PELAKSANAAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE

PT BANK CENTRAL ASIA Tbk

Posisi 31 Desember 2013

Halaman1dari101

Kriteria/Indikator 1.

Analisis

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan 1. Pelaksanaan

Tugas

dan

Komisaris

Komisaris

A. Governance Structure


1) Jumlah anggota Dewan Komisaris sekurangkurangnya

3

(tiga)

orang

dan

tidak

melampaui jumlah anggota Direksi.

Tanggung

Jawab

Dewan

1) Jumlah anggota Dewan Komisaris PT Bank Central Asia Tbk (“BCA”) adalah 5 (lima) orang, sedangkan jumlah anggota Direksi BCA adalah 10 (sepuluh) orang. Dengan demikian jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melebihi jumlah anggota Direksi. Susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi BCA yang terakhir adalah sebagaimana tercantum dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BCA No. 143 tanggal 12 Mei 2011 dan akta Berita Acara RUPS Luar Biasa BCA No. 206 tanggal 16 Mei 2012.

2) Sekurang-kurangnya 1 (satu) anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.

2) Seluruh anggota Dewan Komisaris BCA berdomisili di Indonesia,

berdasarkan

kartu

identitas

masing-

masing anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan.

Halaman2dari101

3) Paling kurang 50% (lima puluh persen) dari

3) 3 (tiga) orang anggota Dewan Komisaris BCA dari total

jumlah anggota Dewan Komisaris adalah

jumlah seluruhnya yaitu 5 (lima) orang anggota

Komisaris Independen.

Dewan Komisaris atau sebesar 60% adalah Komisaris Independen.

4) Dewan Komisaris tidak merangkap kecuali

terhadap

hal-hal

jabatan

yang

telah

4) Seorang

Komisaris

merangkap

jabatan

sebagai

Presiden Komisaris pada satu perusahaan lain bukan

ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia

lembaga keuangan.

tentang Pelaksanaan GCG bagi Bank Umum,

2

yaitu

merangkap jabatan sebagai Komisaris Independen

hanya

anggota

merangkap

Dewan

jabatan

Komisaris,

sebagai

Direksi

atau

orang

Komisaris

Independen

masing-masing

pada satu perusahaan lain bukan lembaga keuangan.

Pejabat Eksekutif: a) pada 1 (satu) lembaga/perusahaan bukan lembaga keuangan; atau b) yang melaksanakan fungsi pengawasan pada 1 (satu) perusahaan anak bukan Bank yang dikendalikan Bank; 5) Komisaris

Independen

dapat

merangkap

jabatan sebagai Ketua Komite paling banyak

5) Komisaris

Independen

hanya

merangkap

jabatan

sebagai Ketua Komite pada satu Komite di BCA.

pada 2 (dua) Komite pada Bank yang sama. Halaman3dari101

6) Mayoritas Komisaris tidak saling memiliki

6) Anggota Dewan Komisaris tidak ada yang memiliki

hubungan keluarga sampai dengan derajat

hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan

kedua

sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi.

dengan

sesama

anggota

Dewan

Komisaris dan/atau Direksi. 7) Dewan Komisaris telah memiliki pedoman

7) Telah dibuat Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan

dan tata tertib kerja termasuk pengaturan

Komisaris yang mengatur antara lain mengenai:

etika kerja, waktu kerja, dan rapat.

-

komposisi,

kriteria,

independensi,

dan

masa

jabatan; -

rangkap jabatan;

-

kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang;

-

aspek transparansi;

-

larangan bagi Dewan Komisaris;

-

etika dan waktu kerja;

-

rapat Dewan Komisaris;

yang dimuat dalam Manual GCG BCA. 8) Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas,

kompetensi

keuangan yang memadai.

dan

reputasi

8) Integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang dimiliki oleh seluruh anggota Dewan Komisaris telah memadai.

Halaman4dari101

9) Anggota Dewan Komisaris independen yang berasal dari

9) Komisaris Independen tidak ada yang berasal dari

mantan anggota Direksi atau

mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif BCA

Pejabat Eksekutif Bank atau pihak-pihak

atau pihak-pihak yang memiliki hubungan dengan

yang memiliki hubungan dengan Bank yang

BCA.

dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen, dan tidak melakukan fungsi pengawasan serta berasal dari Bank yang bersangkutan, telah menjalani masa tunggu (cooling off) paling kurang selama 1 (satu) tahun. 10) Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang

memiliki

hubungan

10) Seluruh

Komisaris

Independen

tidak

memiliki

keuangan,

hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan dan

kepengurusan, kepemilikan dan hubungan

hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris

keluarga dengan anggota Dewan Komisaris

lainnya,

lainnya, Direksi dan/atau Pemegang Saham

Pengendali atau hubungan dengan BCA, yang dapat

Pengendali atau hubungan dengan Bank,

mempengaruhi

yang dapat mempengaruhi kemampuannya

independen.

Direksi

dan/atau

kemampuannya

Pemegang untuk

Saham bertindak

untuk bertindak independen.

Halaman5dari101

11) Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus

11) Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Fit and

Fit and Proper Test dan telah memperoleh

Proper Test dan telah memperoleh surat persetujuan

surat persetujuan dari Bank Indonesia.

dari Bank Indonesia.

12) Anggota kompetensi

Dewan yang

Komisaris memadai

memiliki

dan

relevan

12) Kompetensi Komisaris

yang telah

dimiliki

oleh

anggota

Dewan

memadai

dan

relevan

dengan

dengan jabatannya untuk menjalankan tugas

jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung

dan

jawabnya.

tanggung

jawabnya

mengimplementasikan

serta

kompetensi

mampu yang

Anggota

yang

tanggung jawabnya.

tanggung jawabnya.

dan

kemampuan

untuk

melakukan

Komisaris

memiliki

kemampuan untuk mengimplementasikan kompetensi

dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan 13) Anggota Dewan Komisaris memiliki kemauan

Dewan

dimilikinya

dalam

pelaksanaan

tugas

dan

13) Anggota Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan

yang

memadai

untuk

melakukan

pembelajaran secara berkelanjutan dalam

pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka

rangka peningkatan pengetahuan tentang

peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan

perbankan dan perkembangan terkini terkait

perkembangan

bidang keuangan/lainnya yang mendukung

lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan

pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya.

tanggung jawabnya.

14) Komposisi Dewan Komisaris tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.

terkini

terkait

bidang

keuangan/

14) Komposisi Dewan Komisaris memenuhi ketentuan dan tidak ada intervensi pemilik. Halaman6dari101

B. Governance Process 1) Penggantian

B. Governance Process

dan/atau

pengangkatan

1) Komite

Remunerasi

dan

Nominasi

(KRN)

Komisaris telah memperhatikan rekomendasi

merekomendasikan calon anggota Dewan Komisaris

Komite Nominasi atau Komite Remunerasi

kepada

dan Nominasi dan memperoleh persetujuan

memperhatikan

dari RUPS.

Dewan Komisaris mengusulkan pengangkatan calon

Dewan

Komisaris. rekomendasi

Selanjutnya dari

KRN

dengan tersebut,

anggota Dewan Komisaris. RUPS mengangkat calon anggota Dewan Komisaris menjadi anggota Dewan Komisaris. 2) Dewan

Komisaris

melaksanakan

2) Dalam setiap kegiatan usaha BCA pada seluruh

memastikan

tingkatan/jenjang organisasi, Dewan Komisaris telah

terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip

memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-

GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada

prinsip

seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran.

tugasnya

3) Dewan

telah

untuk

Komisaris

yaitu

transparansi,

akuntabilitas,

melaksanakan

3) Pengawasan Dewan Komisaris terhadap pelaksanaan

pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan

tugas dan tanggung jawab Direksi telah dilakukan

tanggung

secara berkala dan sewaktu-waktu, serta memberikan

jawab

telah

GCG

Direksi

secara

berkala

maupun sewaktu-waktu, serta memberikan

nasihat

atau

arahan

kepada

Direksi

dalam

nasihat kepada Direksi.

menjalankan tugas dan tanggung jawab Direksi Halaman7dari101

antara lain disampaikan melalui Rapat Gabungan Dewan

Komisaris

dan

Direksi,

memorandum/

catatan/komentar Dewan Komisaris atas laporan/ dokumen yang diterima Dewan Komisaris. 4) Dalam rangka melakukan tugas pengawasan,

4) Dewan Komisaris telah mengarahkan, memantau dan

Komisaris telah mengarahkan, memantau

mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BCA,

dan

yang dilakukan melalui sarana antara lain laporan

mengevaluasi

pelaksanaan

kebijakan

strategis Bank.

Direksi, rapat Dewan Komisaris, rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi.

5) Dewan

Komisaris

tidak

terlibat

dalam

5) Dewan

Komisaris

tidak

pernah

terlibat

dalam

pengambilan keputusan kegiatan operasional

pengambilan keputusan kegiatan operasional BCA,

Bank, kecuali dalam hal penyediaan dana

kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak

kepada pihak terkait dan hal-hal lain yang

terkait dan hal-hal lain sebagaimana yang ditetapkan

ditetapkan

dalam

dan/atau

peraturan

Anggaran

Dasar

Bank

dalam Anggaran Dasar BCA dan/atau peraturan

perundangan

yang

perundangan

berlaku dalam rangka melaksanakan fungsi

yang

berlaku

dalam

rangka

melaksanakan fungsi pengawasan.

pengawasan. 6) Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit

6) Dewan Komisaris dengan dibantu Komite Audit telah memastikan

bahwa

seluruh

temuan

audit

dan

Halaman8dari101

dan rekomendasi dari Satuan Kerja Audit

rekomendasi dari Satuan Kerja Audit Internal/Divisi

Intern (SKAI) Bank, auditor eksternal, hasil

Audit

pengawasan Bank Indonesia dan/atau hasil

pengawasan BI dan/atau hasil pengawasan otoritas

pengawasan otoritas lainnya.

lainnya telah ditindaklanjuti oleh Direksi.

7) Dewan Komisaris memberitahukan kepada

7) Tidak

Internal

ditemukan

BCA,

auditor

adanya

pelanggaran

peraturan

perundang-undangan

kerja sejak ditemukan pelanggaran peraturan

perbankan, dan keadaan atau perkiraan keadaan

perundang-undangan di bidang keuangan

yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BCA,

dan perbankan, dan keadaan atau perkiraan

dan karenanya tidak ada pemberitahuan dari Dewan

keadaan

membahayakan

Komisaris kepada Bank Indonesia terkait hal tersebut.

8) Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas

8) Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris telah

dapat

bidang

hasil

Bank Indonesia paling lama 7 (tujuh) hari

yang

di

eksternal,

keuangan

dan

kelangsungan usaha Bank. dan tanggung jawab secara independen. 9) Dewan Komisaris telah membentuk Komite

dilaksanakan secara independen. 9) Dewan Komisaris telah membentuk:

Audit, Komite Pemantau Risiko, serta Komite



Komite Audit sejak tahun 2002;

Remunerasi dan Nominasi.



Komite Remunerasi dan Nominasi sejak tahun 2003; dan



Komite Pemantau Risiko sejak tahun 2007.

melalui Keputusan Dewan Komisaris. Halaman9dari101

10) Pengangkatan

anggota

Komite

telah

10) Berdasarkan

keputusan

rapat

Dewan

Komisaris,

dilakukan Direksi berdasarkan keputusan

Direksi telah mengangkat anggota masing-masing

rapat Dewan Komisaris.

Komite.

11) Dewan Komisaris telah memastikan bahwa

11) Berdasarkan evaluasi oleh Dewan Komisaris terhadap

Komite yang dibentuk telah menjalankan

pelaksanaan tugas Komite Audit, Komite Pemantau

tugasnya secara efektif.

Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi, Dewan Komisaris telah memastikan bahwa Komite-komite tersebut telah menjalankan tugasnya secara efektif. Evaluasi dilakukan antara lain berdasarkan laporan dari

Komite

yang

bersangkutan

mengenai

pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Komite. 12) Dewan Komisaris telah menyediakan waktu

12) Untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya

yang cukup untuk melaksanakan tugas dan

secara optimal, Dewan Komisaris telah menyediakan

tanggung jawabnya secara optimal.

waktu yang cukup untuk hadir di kantor, menghadiri rapat-rapat Dewan Komisaris, rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi, dan melakukan kegiatankegiatan lain dalam rangka pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

Halaman10dari101

13) Rapat

Dewan

membahas

13) Permasalahan yang dibahas dalam rapat Dewan

permasalahan sesuai dengan agenda rapat

Komisaris sesuai dengan agenda rapat yang telah

dan diselenggarakan secara berkala, paling

ditentukan. Rapat Dewan Komisaris dilaksanakan

kurang 4 (empat) kali dalam setahun, serta

rata-rata satu kali dalam seminggu dan dihadiri

dihadiri secara fisik paling kurang 2 (dua)

secara fisik oleh hampir seluruh anggotanya. Rapat

kali dalam setahun, atau melalui teknologi

Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan

telekonferensi

rata-rata 2 (dua) kali sebulan dan dihadiri secara fisik

Komisaris

Komisaris

apabila

tidak

anggota

dapat

menghadiri

keputusan

rapat

Dewan rapat

oleh hampir seluruh anggota Dewan Komisaris.

secara fisik. 14) Pengambilan Komisaris

telah

dilakukan

Dewan

berdasarkan

musyawarah mufakat atau suara terbanyak

14) Pengambilan

keputusan

dalam

rapat

Dewan

Komisaris senantiasa dilakukan secara musyawarah mufakat.

dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat. 15) Anggota

Dewan

memanfaatkan

Bank

Komisaris untuk

tidak

kepentingan

15) Anggota

Dewan

memanfaatkan

Komisaris

BCA

untuk

tidak

ada

kepentingan

yang pribadi,

pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang

keluarga dan/atau pihak lain yang merugikan atau

merugikan

mengurangi keuntungan BCA.

atau

mengurangi

keuntungan

Bank.

Halaman11dari101

16) Anggota Dewan Komisaris tidak mengambil

16) Anggota Dewan Komisaris tidak ada yang mengambil

dan/atau menerima keuntungan pribadi dari

dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BCA

Bank selain remunerasi dan fasilitas lainnya

selain

yang ditetapkan RUPS.

ditetapkan RUPS.

17) Pemilik

melakukan

intervensi

terhadap

pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang menyebabkan terganggu

kegiatan

sehingga

operasional berdampak

remunerasi

dan

fasilitas

lainnya

yang

17) Pemilik tidak melakukan intervensi apapun terhadap pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.

Bank pada

berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank. C. Governance Outcome 1) Hasil

rapat

dituangkan

C. Governance Outcome

Dewan dalam

Komisaris

risalah

rapat

telah

1) Setiap hasil rapat Dewan Komisaris selalu dituangkan

dan

dalam risalah rapat dan ditandatangani oleh seluruh

didokumentasikan dengan baik, termasuk

anggota

Dewan

Komisaris

yang

hadir

dissenting opinions yang terjadi secara jelas.

didokumentasikan dengan tertib dan baik.

dan

2) Hasil rapat Dewan Komisaris telah dibagikan

2) Setiap hasil rapat Dewan Komisaris diedarkan kepada

kepada seluruh anggota Dewan Komisaris

seluruh anggota Dewan Komisaris dan informasi yang

dan pihak yang terkait.

relevan diteruskan kepada pihak yang terkait untuk Halaman12dari101

dapat ditindaklanjuti. 3) Hasil rapat Dewan Komisaris merupakan

3) Keputusan

yang

diambil

dalam

rapat

Dewan

rekomendasi dan/atau arahan yang dapat

Komisaris merupakan rekomendasi dan/atau arahan

diimplementasikan

yang dapat diimplementasikan oleh RUPS dan/atau

oleh

RUPS

dan/atau

Direksi.

Direksi.

4) Dalam laporan pelaksanaan GCG, anggota Dewan

Komisaris

paling

kurang

telah

4) Dalam Laporan Pelaksanaan GCG BCA, anggota Dewan Komisaris telah mengungkapkan:

mengungkapkan: a) kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih

a) kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima

pada Bank

persen) atau lebih pada BCA maupun pada bank

yang bersangkutan maupun pada bank

dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam

dan perusahaan lain yang berkedudukan

dan di luar negeri;

di dalam dan di luar negeri; b) hubungan

keuangan

dan

hubungan

b) hubungan

keuangan

dan

hubungan

keluarga

keluarga

dengan

anggota

Dewan

dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota

Komisaris

lainnya,

anggota

Direksi

Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali

dan/atau Pemegang Saham Pengendali

BCA;

Bank; c) remunerasi dan fasilitas lain;

c) remunerasi dan fasilitas lain; Halaman13dari101

d) shares

option

yang

dimiliki

Dewan

d) shares option yang dimiliki Dewan Komisaris.

Komisaris. 5) Peningkatan

pengetahuan,

dan

5) Pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota

Komisaris

Dewan Komisaris telah meningkat dalam melakukan

dalam pengawasan Bank yang ditunjukkan

pengawasan terhadap BCA yang ditunjukkan antara

antara

lain

kinerja

lain dengan meningkatnya kinerja BCA, penyelesaian

Bank,

penyelesaian

yang

permasalahan yang dihadapi BCA, dan pencapaian

kemampuan

Anggota

keahlian,

Dewan

dengan

peningkatan permasalahan

dihadapi Bank, dan pencapaian hasil sesuai

hasil

ekspektasi

kepentingan (stakeholders).

pemangku

kepentingan

sesuai

dengan

ekspektasi

pemangku

(stakeholders).

Anggota Dewan Komisaris telah meningkatkan budaya

Peningkatan budaya pembelajaran secara

pembelajaran secara berkelanjutan dengan mengikuti

berkelanjutan

dalam

berbagai program training/seminar baik di dalam

pengetahuan

tentang

perkembangan

rangka

perbankan

terkini

terkait

keuangan/lainnya

yang

pelaksanaan

dan

tugas

peningkatan dan

maupun di luar negeri dalam rangka meningkatkan

bidang

pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan

mendukung tanggungjawab

Anggota Dewan Komisaris. 6) Kegiatan

operasional

terkini

terkait

bidang

keuangan/

lainnya

yang

mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawab anggota Dewan Komisaris.

Bank

terganggu

6) Tidak ada intervensi dari pemilik terhadap komposisi

dan/atau memberikan keuntungan yang tidak

dan/atau pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang Halaman14dari101

wajar kepada pemilik yang berdampak pada

menyebabkan kegiatan operasional BCA terganggu

berkurangnya

keuntungan

dan/atau

dan/atau memberikan keuntungan yang tidak wajar

menyebabkan

kerugian

akibat

kepada pemilik yang berdampak pada berkurangnya

komposisi

keuntungan BCA dan/atau menyebabkan kerugian

intervensi

pemilik

dan/atau

pelaksanaan

Bank Bank,

terhadap tugas

Dewan

BCA.

Komisaris. 2.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi A. Governance Structure 1) Jumlah anggota Direksi paling kurang 3 (tiga) orang.

2. Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi A. Governance Structure 1) Anggota Direksi BCA berjumlah 10 (sepuluh) orang sebagaimana tercantum dalam akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan BCA No. 143 tanggal 12 Mei 2011 dan akta Berita Acara RUPS Luar Biasa BCA No. 206 tanggal 16 Mei 2012.

2) Seluruh anggota Direksi telah berdomisili di Indonesia.

2) Seluruh anggota Direksi BCA berdomisili di Indonesia, berdasarkan kartu identitas (KTP/KITAS) masingmasing anggota Direksi yang bersangkutan.

3) Mayoritas anggota Direksi telah memiliki

3) Mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman

pengalaman paling kurang 5 (lima) tahun di

perbankan diatas 5 (lima) tahun di bidang operasional

bidang operasional sebagai Pejabat Eksekutif

sebagai Pejabat Eksekutif. Halaman15dari101

Bank, kecuali untuk Bank Syariah (minimal 2 (dua) tahun). 4) Direksi sebagai

tidak

memiliki

Komisaris,

rangkap

Direksi

atau

jabatan Pejabat

4) Anggota Direksi BCA tidak ada yang merangkap jabatan

sebagai

Komisaris,

Direksi

atau

Pejabat

Eksekutif pada Bank, perusahaan dan atau

Eksekutif pada Bank, perusahaan dan/atau lembaga

lembaga lain kecuali terhadap hal yang telah

lain.

ditetapkan dalam Peraturan Bank Indonesia tentang Pelaksanaan GCG Bagi Bank Umum yaitu

menjadi

rangka atas

Dewan

melaksanakan

penyertaan

pada

Komisaris tugas

dalam

pengawasan

perusahaan

anak

bukan Bank yang dikendalikan oleh Bank. 5) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri

5) Anggota Direksi baik secara sendiri-sendiri atau

atau bersama-sama tidak memiliki saham

bersama-sama

melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari

melebihi 25% (dua puluh lima persen) dari modal

modal disetor pada suatu perusahaan lain.

disetor pada suatu perusahaan lain.

6) Mayoritas

anggota

Direksi

tidak

saling

6) Seluruh

tidak

anggota

ada

Direksi

yang

tidak

memiliki

saling

saham

memiliki

memiliki hubungan keluarga sampai dengan

hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua

derajat

dengan sesama anggota Direksi dan/atau dengan

kedua

dengan

sesama

anggota

Halaman16dari101

Direksi, dan/atau dengan anggota Dewan

anggota Dewan Komisaris.

Komisaris. 7) Penggantian dan/atau pengangkatan anggota

7) Komite

Remunerasi

dan

Nominasi

(KRN)

Direksi telah memperhatikan rekomendasi

merekomendasikan calon anggota Direksi kepada

Komite Nominasi atau Komite Remunerasi

Dewan

dan Nominasi.

memperhatikan

Komisaris.

Selanjutnya

rekomendasi

dari

dengan

KRN

tersebut,

Dewan Komisaris mengusulkan pengangkatan calon anggota Direksi. RUPS mengangkat calon anggota Direksi menjadi anggota Direksi. 8) Direksi memiliki pedoman dan tata tertib

8) Telah dibuat Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

kerja yang telah mencantumkan pengaturan

yang mengatur antara lain mengenai:

etika kerja, waktu kerja, dan rapat.

-

komposisi,

kriteria,

independensi,

dan

masa

jabatan; -

rangkap jabatan;

-

kewajiban, tugas, tanggung jawab dan wewenang;

-

aspek transparansi;

-

larangan bagi Direksi;

-

etika dan waktu kerja;

-

rapat Direksi; Halaman17dari101

yang dimuat dalam Manual GCG BCA. 9) Direksi

tidak

perorangan

menggunakan

dan/atau

jasa

penasehat profesional

sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang

9) Tidak

ada

penasehat

perorangan

dan/atau

jasa

profesional yang digunakan oleh Direksi sebagai konsultan.

bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya, serta

konsultan

merupakan

Pihak

Independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus. 10) Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang

10) Integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang dimiliki oleh seluruh anggota Direksi telah memadai.

memadai. 11) Presiden

Direktur

Utama,

11) Presiden Direktur adalah pihak yang independen

berasal dari pihak yang independen terhadap

terhadap Pemegang Saham Pengendali, yaitu tidak

Pemegang Saham Pengendali, yaitu tidak

memiliki

memiliki

kepemilikan saham dan hubungan keluarga dengan

kepengurusan,

atau

Direktur

hubungan kepemilikan

keuangan, saham

dan

hubungan

keuangan,

kepengurusan,

Pemegang Saham Pengendali.

hubungan keluarga. Halaman18dari101

12) Seluruh anggota Direksi telah lulus Fit and

12) Seluruh anggota Direksi telah lulus Fit and Proper Test

Proper Test dan telah memperoleh surat

dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank

persetujuan dari Bank Indonesia.

Indonesia.

13) Anggota Direksi memiliki kompetensi yang

13) Kompetensi yang dimiliki oleh anggota Direksi telah

memadai dan relevan dengan jabatannya

memadai dan relevan dengan jabatannya untuk

untuk

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Anggota

menjalankan

tugas

tanggungjawabnya

serta

mengimplementasikan

kompetensi

dan mampu yang

dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan

Direksi

memiliki

kemampuan

untuk

mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

tanggungjawabnya. 14) Anggota

Direksi

memiliki

dan

14) Anggota Direksi memiliki kemauan dan kemampuan

kemampuan untuk melakukan pembelajaran

yang memadai untuk melakukan pembelajaran secara

secara

berkelanjutan

berkelanjutan

kemauan dalam

rangka

dalam

rangka

peningkatan

peningkatan pengetahuan tentang perbankan


dan perkembangan terkini terkait

terkini

keuangan/lainnya

yang

bidang

mendukung

pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya. 15) Anggota

Direksi

terkait

mendukung

bidang

keuangan/

pelaksanaan

tugas

lainnya dan

yang

tanggung

jawabnya.

membudayakan

15) Anggota Direksi telah membudayakan pembelajaran

pembelajaran secara berkelanjutan dalam

secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan Halaman19dari101

rangka peningkatan pengetahuan tentang


perbankan dan perkembangan terkini terkait

terkini

bidang keuangan/lainnya yang mendukung

mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawab

pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya

anggota Direksi pada seluruh tingkatan atau jenjang

pada

organisasi.

seluruh

tingkatan

atau

jenjang

terkait

bidang

keuangan/

lainnya

yang

organisasi. 16) Komposisi Direksi tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.

16) Komposisi Direksi memenuhi ketentuan dan tidak ada intervensi pemilik



1) Direksi telah mengangkat anggota Komite,

1) Berdasarkan

keputusan

rapat

Dewan

Komisaris,

didasarkan pada keputusan rapat Dewan

Direksi telah mengangkat anggota masing-masing

Komisaris.

Komite.

2) Anggota Direksi tidak memberikan kuasa umum

kepada

pihak

lain

yang

mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi

2) Anggota Direksi tidak ada yang memberikan kuasa umum

kepada

pihak

lain

yang

mengakibatkan

pengalihan tugas dan fungsi Direksi.

Direksi. 3) Direksi

bertanggung

jawab

penuh

pelaksanaan kepengurusan Bank.

atas

3) Pelaksanaan kepengurusan BCA telah dilakukan oleh Direksi

dengan

penuh

tanggung

jawab

untuk

Halaman20dari101

kepentingan dan tujuan BCA. 4) Direksi mengelola Bank sesuai kewenangan

4) BCA

telah

dikelola

oleh

Direksi

sesuai

dengan

dan tanggung jawabnya sebagaimana diatur

kewenangan dan tanggung jawab Direksi sesuai

dalam

dengan

Anggaran

Dasar

dan

peraturan

perundang-undangan yang berlaku. 5) Direksi

telah

tanggung

melaksanakan

jawabnya

secara

Anggaran

Dasar

BCA

dan

peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

tugas

dan

independen

terhadap pemegang saham.

5) Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya

secara

independen

terhadap

pemegang

saham.

6) Direksi telah melaksanakan prinsip-prinsip

6) Dalam setiap kegiatan usaha BCA pada seluruh

GCG dalam setiap kegiatan usaha Bank pada

tingkatan/jenjang

seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

melaksanakan transparansi,

organisasi, prinsip-prinsip

akuntabilitas,

Direksi

telah

GCG

yaitu

pertanggungjawaban,

independensi, dan kewajaran. 7) Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan

rekomendasi

eksternal,

dan

Indonesia

dan/atau

otoritas lain.

dari

hasil

SKAI,

pengawasan hasil

auditor Bank

pengawasan

7) Temuan audit dan rekomendasi dari Divisi Audit Internal

(DAI),

pengawasan

Auditor

Bank

Eksternal,

Indonesia

dan

hasil

dan/atau

hasil

pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti oleh Direksi.

Halaman21dari101

8) Direksi

telah

menyediakan

data

dan

8) Segala data dan informasi yang dibutuhkan oleh

informasi yang lengkap, akurat, kini dan

Dewan

Komisaris

telah

disediakan

oleh

Direksi

tepat waktu kepada Komisaris.

kepada Dewan Komisaris secara lengkap, akurat, terkini dan tepat waktu.

9) Pengambilan keputusan rapat Direksi telah

9) Seluruh keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi

dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat

dilakukan dengan berdasarkan musyawarah mufakat.

atau suara terbanyak dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat. 10) Setiap keputusan rapat yang diambil Direksi

10) Keputusan yang diambil dalam Rapat Direksi dapat

dapat diimplementasikan dan sesuai dengan

diimplementasikan dan sesuai dengan kebijakan,

kebijakan, pedoman serta tata tertib kerja

pedoman serta tata tertib kerja yang berlaku.

yang berlaku. 11) Direksi telah menetapkan kebijakan dan

11) Setiap

kebijakan

dan

keputusan

strategis

telah

keputusan strategis melalui mekanisme rapat

ditetapkan oleh Direksi melalui mekanisme Rapat

Direksi.

Direksi.

12) Direksi tidak memanfaatkan Bank untuk kepentingan

pribadi,

keluarga,

12) Anggota Direksi tidak ada yang memanfaatkan BCA

dan/atau

untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak

pihak lain yang merugikan atau mengurangi

lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan

keuntungan Bank.

BCA. Halaman22dari101

13) Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan

pribadi

Remunerasi

dan

dari

fasilitas

Bank

selain

lainnya

yang

ditetapkan RUPS. 14) Pemilik

menyebabkan terganggu

menerima

keuntungan

pribadi

dari

BCA

selain

remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.

melakukan

pelaksanaan

13) Anggota Direksi tidak ada yang mengambil dan/atau

intervensi

terhadap

14) Tidak

ada

intervensi

Direksi

yang

pelaksanaan

kegiatan

operasional

Bank

kegiatan operasional BCA terganggu.

berdampak

Direksi

pemilik

tugas sehingga

tugas

dari

yang

terhadap

menyebabkan

pada

berkurangnya keuntungan Bank dan/atau menyebabkan kerugian Bank. C. Governance Outcome 1) Direksi

telah

pelaksanaan

C. Governance Outcome mempertanggungjawabkan

tugasnya

kepada

pemegang

saham melalui RUPS. 2) Pertanggungjawaban pelaksanaan

tugasnya

1) Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS Tahunan BCA pada tanggal 6 Mei 2013.

Direksi diterima

pemegang saham melalui RUPS.

atas oleh

2) Pertanggungjawaban tugasnya

telah

Direksi

atas

diterima/disetujui

pelaksanaan

oleh

pemegang

saham melalui RUPS Tahunan tanggal 6 Mei 2013.

Halaman23dari101

3) Direksi

telah

mengungkapkan

kebijakan-

3) Kebijakan-kebijakan BCA yang bersifat strategis di

kebijakan Bank yang bersifat strategis di

bidang kepegawaian telah diungkapkan dalam:

bidang kepegawaian kepada pegawai dengan

-

media yang mudah diakses pegawai.

media “MyBCA” yang dapat diakses oleh karyawan BCA; dan

-

buku Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang telah dibagikan kepada seluruh karyawan BCA.

4) Direksi telah mengkomunikasikan kepada

4) Arah bisnis BCA dalam rangka pencapaian misi dan

pegawai mengenai arah bisnis bank dalam

visi BCA telah dikomunikasikan oleh Direksi kepada

rangka pencapaian misi dan visi bank.

pegawai yang diungkapkan antara lain dalam: -

Rencana Bisnis Bank (RBB) BCA; dan

-

Laporan Tahunan, di-upload dalam website BCA.

5) Hasil rapat Direksi telah dituangkan dalam

5) Setiap hasil rapat Direksi selalu dituangkan dalam

risalah rapat dan didokumentasikan dengan

risalah rapat dan ditandatangani oleh seluruh anggota

baik, termasuk pengungkapan secara jelas

Direksi yang hadir dan didokumentasikan dengan

dissenting opinions yang terjadi dalam rapat

tertib dan baik.

Direksi. 6) Dalam laporan pelaksanaan GCG, seluruh anggota

Direksi

paling

kurang

telah

6) Dalam Laporan Pelaksanaan GCG BCA, anggota Direksi telah mengungkapkan:

mengungkapkan: Halaman24dari101

a) kepemilikan saham yang mencapai 5%

a) kepemilikan sahamnya yang mencapai 5% (lima

(lima persen) atau lebih pada Bank yang

persen) atau lebih pada BCA maupun pada bank

bersangkutan maupun pada bank dan

dan perusahaan lain yang berkedudukan di dalam

perusahaan lain yang berkedudukan di

dan di luar negeri;

dalam dan di luar negeri; b) hubungan keluarga Komisaris,

keuangan dengan

dan

hubungan

b) hubungan

keuangan

dan

hubungan

keluarga

anggota

Dewan

dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi

Direksi

lainnya

lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali

anggota

dan/atau Pemegang Saham Pengendali

BCA;

Bank; c) remunerasi dan fasilitas lain;

c) remunerasi dan fasilitas lain;

d) shares option yang dimiliki Direksi.

d) shares option yang dimiliki Direksi.

7) Peningkatan kemampuan

pengetahuan, Anggota

keahlian, Direksi

dan

dalam

7) Pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi

telah

pengelolaan Bank yang ditunjukkan antara

pengelolaan

lain

dengan

dengan

peningkatan

kinerja

Bank,

meningkat

dalam

melakukan

BCA yang ditunjukkan antara lain

meningkatnya

kinerja

BCA,

penyelesaian

penyelesaian permasalahan yang dihadapi

permasalahan yang dihadapi BCA, dan pencapaian

Bank,

hasil

dan

pencapaian

ekspektasi stakeholders.

hasil

sesuai

sesuai

dengan

ekspektasi

pemangku

kepentingan (stakeholders). Halaman25dari101

8) Peningkatan

pengetahuan,

dan

8) Pengetahuan, keahlian, dan kemampuan dari seluruh

kemampuan dari seluruh karyawan Bank

karyawan BCA pada seluruh tingkatan atau jenjang

pada

organisasi telah meningkat yang ditunjukkan antara

seluruh

organisasi

keahlian,

tingkatan

yang

atau

ditunjukkan

jenjang

antara

lain

dengan peningkatan kinerja individu sesuai

lain dengan meningkatnya kinerja individu sesuai tugas dan tanggung jawabnya.

tugas dan tanggungjawabnya. 9) Peningkatan budaya pembelajaran secara berkelanjutan

dalam

pengetahuan

tentang

perkembangan

rangka

perbankan

terkini

keuangan/lainnya

peningkatan

terkait

bidang

Direksi

telah

meningkatkan

budaya

pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan

terkini

terkait

bidang

keuangan/

mendukung

lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan

pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya

tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau

pada

jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain

seluruh

organisasi

yang

yang

dan

9) Anggota

tingkatan

atau

ditunjukkan

jenjang lain

dengan meningkatnya keikutsertaan karyawan BCA

dengan peningkatan keikutsertaan karyawan

dalam sertifikasi perbankan dan/atau pendidikan/

Bank dalam sertifikasi perbankan dan/atau

pelatihan

pendidikan/pelatihan

individu.

dalam

pengembangan kualitas individu.

antara

rangka

dalam

rangka

pengembangan

kualitas

BCA memiliki kebijakan yang mengharuskan agar: -

pejabat

BCA

memberikan

kontribusi

dalam

Halaman26dari101

kegiatan pembelajaran untuk kalangan internal karyawan BCA; -

karyawan BCA mengikuti pelatihan minimal 1 (satu) kali dalam setahun.

10) Kegiatan dan/atau

operasional

Bank

terganggu

memberikan

keuntungan

yang

10) Tidak ada intervensi dari pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Direksi.

tidak wajar kepada pemilik yang berdampak pada

berkurangnya

dan/atau

keuntungan

menyebabkan

Bank

kerugian

Bank,

akibat intervensi pemilik terhadap komposisi dan/atau pelaksanaan tugas Direksi. 3.

Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite

3. Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite



1) Komite Audit a) Anggota

1) Komite Audit Komite

terdiri

dari

Audit

paling

seorang

kurang

Komisaris

a) Komite Audit beranggotakan 3 (tiga) orang, yang terdiri

dari

seorang

Ketua

yang

juga

adalah

Independen, seorang Pihak Independen

Komisaris Independen dan 2 (dua) orang anggota

yang

yang semuanya merupakan Pihak Independen.

ahli

di

bidang

keuangan

atau

akuntansi dan seorang Pihak Independen

Seorang

Pihak

Independen

ahli

di

bidang

Halaman27dari101

yang

ahli

di

bidang

hukum

atau

perbankan.

keuangan/akuntansi

dan

seorang

Pihak

Independen ahli di bidang perbankan.

b) Komite Audit diketuai oleh Komisaris

b) Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.

Independen. c) Paling kurang 51% (lima puluh satu

c) 100%

(seratus

persen) anggota Komite Audit adalah

adalah

Komisaris

Independen.

Independen

dan

Pihak

persen)

Komisaris

anggota

Independen

Komite

Audit

dan

Pihak

Independen. d) Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.

d) Anggota Komite Audit memiliki integritas, akhlak dan moral yang baik.

2) Komite Pemantau Risiko

2) Komite Pemantau Risiko

a) Anggota Komite Pemantau Risiko paling

a) Komite Pemantau Risiko beranggotakan 3 (tiga)

kurang terdiri dari seorang Komisaris

orang, yang terdiri dari seorang Ketua yang juga

Independen, seorang Pihak Independen

adalah Komisaris Independen dan 2 (dua) orang

yang

anggota

ahli

di

bidang

keuangan

dan

yang

semuanya

merupakan

Pihak

seorang Pihak Independen yang ahli di

Independen.

bidang manajemen risiko.

Seorang Pihak Independen ahli di bidang keuangan dan seorang Pihak Independen ahli di bidang manajemen risiko. Halaman28dari101

b) Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen.

b) Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen.

c) Paling kurang 51% (lima puluh satu

c) 100% (seratus persen) anggota Komite Pemantau

persen) anggota Komite Pemantau Risiko

Risiko adalah Komisaris Independen dan Pihak

adalah Komisaris Independen dan Pihak

Independen.

Independen. d) Anggota

Komite

Pemantau

Risiko

memiliki integritas, akhlak dan moral

d) Anggota

Komite

Pemantau

Risiko

memiliki

integritas, akhlak dan moral yang baik.

yang baik. 3) Komite Remunerasi dan Nominasi a) Anggota

dan

a) Komite Remunerasi dan Nominasi beranggotakan 3

dari

(tiga) orang, yang terdiri dari seorang Ketua yang

seorang Komisaris Independen, seorang

juga adalah Komisaris Independen dan 2 (dua)

Komisaris dan seorang Pejabat Eksekutif

orang anggota, yaitu seorang Presiden Komisaris

yang membawahi sumber daya manusia

dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi

atau seorang perwakilan pegawai.

Divisi Human Capital Management (Sumber Daya

Nominasi

Komite

3) Komite Remunerasi dan Nominasi

paling

Remunerasi kurang

terdiri

Manusia) b) Pejabat

Eksekutif

atau

perwakilan

pegawai anggota Komite harus memiliki

b) Pejabat

Eksekutif

anggota

Komite

memiliki

pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem Halaman29dari101

pengetahuan dan mengetahui ketentuan

remunerasi dan/atau nominasi serta succession

sistem remunerasi dan/atau nominasi

plan.

serta succession plan Bank. c) Komite

Remunerasi

dan

Nominasi

diketuai oleh Komisaris Independen. d) Apabila

jumlah

Remunerasi

anggota

dan

Komisaris Independen.

Komite

Nominasi

c) Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh

yang

d) Jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi adalah 3 (tiga) orang.

ditetapkan lebih dari 3 (tiga) orang maka anggota

Komisaris

Independen

paling

kurang berjumlah 2 (dua) orang. e) Apabila

Bank

membentuk

Komite

tersebut secara terpisah, maka: (1) Pejabat

Eksekutif

atau

perwakilan

pegawai anggota Komite Remunerasi harus

memiliki

pengetahuan

mengenai sistem remunerasi Bank; dan (2) Pejabat Nominasi

Eksekutif

anggota

harus

Komite memiliki Halaman30dari101

pengetahuan tentang sistem nominasi dan succession plan Bank. 4) Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko bukan merupakan anggota Direksi

4) Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko bukan anggota Direksi BCA maupun Bank lain.

Bank yang sama maupun Bank lain. 5) Rangkap jabatan Pihak Independen pada Bank

yang

perusahaan

sama, lain

kompetensi,

Bank telah

lain

dan/atau

memperhatikan

kriteria

independensi,

kerahasiaan, kode etik dan pelaksanaan

5) Rangkap jabatan Pihak Independen anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko pada Bank lain dan/atau

perusahaan

lain

telah

memperhatikan

kompetensi, kriteria independensi, kerahasiaan, kode etik, dan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

tugas dan tanggung jawab. 6) Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak

memiliki

hubungan

keuangan,

6) Seluruh Pihak Independen anggota Komite tidak memiliki

hubungan

keuangan,

pengurusan,

kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau

kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga

hubungan

dengan

Komisaris,

keluarga Direksi

dengan dan/atau

Dewan Pemegang

Dewan

Komisaris,

BCA,

Bank,

untuk bertindak independen.

kemampuannya

dapat untuk

mempengaruhi

dan/atau

Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan

Saham Pengendali atau hubungan dengan yang

Direksi,

yang

dapat mempengaruhi

kemampuannya

bertindak Halaman31dari101

independen. 7) Seluruh Pihak Independen yang berasal dari mantan

Anggota

Pejabat

mantan anggota Direksi atau Pejabat Eksekutif BCA

Eksekutif yang berasal dari Bank yang sama

dan tidak melakukan fungsi pengawasan atau pihak-

dan tidak melakukan fungsi pengawasan

pihak lain yang mempunyai hubungan dengan BCA

atau

yang

pihak-pihak

hubungan

dengan

Direksi

lain

atau

7) Seluruh Pihak Independen tidak ada yang berasal dari

yang

Bank

mempunyai yang

dapat

dapat

mempengaruhi

kemampuan

untuk

bertindak independen.

mempengaruhi kemampuan untuk bertindak independen telah menjalani masa tunggu (cooling off) selama 6 (enam) bulan. 8) Rapat Komite Audit dan Komite Pemantau

8) Rapat Komite Audit dihadiri oleh seluruh anggota

Risiko paling kurang dihadiri 51% (lima

Komite Audit termasuk Komisaris Independen dan

puluh satu persen) dari jumlah anggota

Pihak Independen. Rapat Komite Pemantau Risiko

termasuk Komisaris Independen dan Pihak

dihadiri lebih dari 51% (lima puluh satu persen) dari

Independen.

jumlah anggota termasuk Komisaris Independen dan Pihak Independen.

9) Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi, paling kurang

dihadiri

51% (lima puluh

satu persen) dari jumlah anggota termasuk

9) Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dihadiri oleh seluruh anggota Komite Remunerasi dan Nominasi termasuk

Komisaris

Independen

dan

Pejabat

Halaman32dari101

seorang Komisaris Independen dan Pejabat

Eksekutif Divisi Human Capital Management (Sumber

Eksekutif atau perwakilan pegawai.

Daya Manusia).

10) Komposisi Komite tidak memenuhi ketentuan karena adanya intervensi pemilik.

Komite.



1) Komite Audit Untuk

1) Komite Audit

memberikan

rekomendasi

kepada

Dewan Komisaris: a) Komite

10) Tidak ada intervensi dari pemilik terhadap komposisi

pelaksanaan

memberikan

rekomendasi

kepada

Dewan

Komisaris:

Audit

mengevaluasi

Untuk

telah

memantau

perencanaan audit

serta

dan dan

memantau

a) Komite Audit telah memantau dan mengevaluasi perencanaan

dan

pelaksanaan

audit

serta

memantau tindak lanjut hasil audit dalam rangka

tindak lanjut hasil audit dalam rangka

menilai

kecukupan

pengendalian

internal

menilai kecukupan pengendalian intern

termasuk kecukupan dalam proses penyusunan

termasuk kecukupan proses pelaporan

dan penyajian laporan keuangan.

keuangan. b) Komite Audit telah melakukan review

b) Komite Audit telah melakukan review terhadap:

terhadap: (1) pelaksanaan tugas SKAI;

(1) Pelaksanaan tugas Divisi Audit Internal (DAI); Halaman33dari101

(2) kesesuaian pelaksanaan audit oleh

(2) Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor

Kantor Akuntan Publik (KAP) dengan

Akuntan Publik dengan standar audit yang

standar audit yang berlaku;

berlaku;

(3) kesesuaian laporan keuangan dengan

(3) Kesesuaian laporan keuangan dengan standar

standar akuntansi yang berlaku; dan (4) pelaksanaan Direksi

atas

tindak hasil

lanjut

oleh

temuan

SKAI,

akuntansi yang berlaku; (4) Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil

temuan

Divisi

Audit

Internal

(DAI),

Akuntan Publik dan hasil pengawasan

Akuntan Publik dan hasil pengawasan Bank

Bank Indonesia.

Indonesia.

c) Komite

Audit

telah

memberikan

rekomendasi penunjukan Akuntan Publik dan KAP sesuai ketentuan yang berlaku kepada RUPS melalui Dewan Komisaris. 2) Komite Pemantau Risiko Untuk

memberikan

rekomendasi

2) Komite Pemantau Risiko kepada

Untuk

memberikan

rekomendasi

kepada

Dewan

Dewan Komisaris:

Komisaris:

a) Komite Pemantau Risiko mengevaluasi

a) Komite Pemantau Risiko telah melakukan evaluasi

kebijakan dan pelaksanaan manajemen

dan

pemantauan

atas

pelaksanaan

kebijakan

Halaman34dari101

risiko;

manajemen risiko serta memberikan laporan dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris.

b) Komite Pemantau Risiko memantau dan

b) Komite

Pemantau

Risiko

telah

melakukan

mengevaluasi pelaksanaan tugas Komite

pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan tugas

Manajemen

Komite

Risiko

dan

Satuan

Kerja

Manajemen Risiko (SKMR).

Menajemen

Risiko

dan

Satuan

Kerja

Manajemen Risiko (SKMR) melalui pertemuan atau rapat bersama dengan SKMR.

3) Komite Remunerasi dan Nominasi Untuk

memberikan

rekomendasi

3) Komite Remunerasi dan Nominasi kepada

Untuk

memberikan

rekomendasi

kepada

Dewan

Dewan Komisaris:

Komisaris, Komite Remunerasi dan Nominasi telah:

a) Komite Remunerasi telah mengevaluasi

a) Mengevaluasi kebijakan remunerasi dan nominasi,

kebijakan remunerasi bagi:

dan merekomendasikan kepada Dewan Komisaris

(1) Dewan Komisaris dan Direksi dan

mengenai:

telah disampaikan kepada RUPS;

(1) Kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris

(2) Pejabat Eksekutif dan pegawai dan

dan Direksi untuk disampaikan kepada Rapat

telah disampaikan kepada Direksi.

Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan BCA. (2) Kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan

pegawai

secara

keseluruhan

untuk

disampaikan kepada Direksi. Halaman35dari101

b) Terkait

dengan

kebijakan

nominasi,

b) Menyusun dan merekomendasikan kepada Dewan

Komite telah menyusun sistem, serta

Komisaris

mengenai

sistem

dan

prosedur

prosedurpemilihan dan/atau penggantian

pemilihan dan/atau penggantian anggota Dewan

anggota Dewan Komisaris dan Direksi

Komisaris dan Direksi untuk disampaikan kepada

untuk disampaikan kepada RUPS.

RUPS. Memastikan kebijakan remunerasi sesuai dengan kinerja

keuangan,

prestasi

kerja

individual,

kewajaran dengan peer group, sasaran dan strategi jangka menengah/panjang Perusahaan. c) Komite

Nominasi,

rekomendasi Komisaris

telah

calon

memberikan

anggota

dan/atau

Direksi

Dewan

mengenai

calon

untuk

dan/atau

Direksi

disampaikan kepada RUPS. d) Komite

Nominasi,

telah

rekomendasi

calon

yang

menjadi

dapat

Pihak

c) Merekomendasikan

kepada

Dewan

Komisaris

anggota

Dewan

Komisaris

untuk

disampaikan

kepada

RUPS. memberikan

d) Merekomendasikan calon-calon anggota Komite

Independen

Audit dan Komite Pemantau Risiko dari pihak

anggota

Komite

independen kepada Dewan Komisaris.

kepada Dewan Komisaris. 4) Rapat

Komite

kebutuhan Bank.

diselenggarakan

sesuai

4) Rapat Komite telah diselenggarakan sesuai dengan kebutuhan BCA. Halaman36dari101

5) Keputusan

rapat

diambil

berdasarkan

musyawarah mufakat atau suara terbanyak

5) Keputusan rapat Komite telah diambil berdasarkan musyawarah mufakat.

dalam hal tidak terjadi musyawarah mufakat. 6) Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang

dapat dimanfaatkan secara optimal

oleh Dewan Komisaris. 7) Pemilik

melakukan

6) Hasil rapat Komite merupakan rekomendasi yang dapat

dimanfaatkan

secara

optimal

oleh

Dewan

Komisaris. intervensi

terhadap

pelaksanaan tugas Komite, seperti misalnya

7) Tidak

ada

intervensi

dari

pemilik

terhadap

pelaksanaan tugas Komite.

terkait rekomendasi pemberian remunerasi yang

tidak

pemilik,

wajar

kepada

rekomendasi

pihak calon

terkait Dewan

Komisaris/Direksi yang tidak sesuai dengan prosedur pemilihan dan/atau penggantian yang telah ditetapkan. C. Governance Outcome


1) Hasil risalah rapat wajib dibuat, termasuk pengungkapan

perbedaaan

1) Hasil rapat Komite selalu dituangkan dalam suatu

pendapat

risalah rapat yang ditanda tangani oleh seluruh

(dissenting opinions) secara jelas dan wajib

anggota Komite yang hadir dan didokumentasikan Halaman37dari101

didokumentasikan dengan baik.

secara tertib dan baik.

2) Masing-masing Komite telah melaksanakan

2) Masing-masing Komite telah melaksanakan fungsinya

fungsinya sesuai ketentuan yang berlaku

sesuai ketentuan yang berlaku seperti

seperti

pemberian

misalnya

pemberian

rekomendasi

sesuai tugasnya kepada Dewan Komisaris.

Dewan

rekomendasi

Komisaris,

sesuai

hasil

misalnya

tugasnya

kepada

seluruh

Komite

rapat

merupakan rekomendasi yang dapat digunakan oleh Dewan Komisaris untuk melakukan pengambilan keputusan. 4.

Penanganan Benturan Kepentingan

4. Penanganan Benturan Kepentingan



Bank memiliki kebijakan, sistem dan prosedur

BCA telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur

penyelesaian mengenai:

penyelesaian mengenai:

1) benturan kepentingan yang mengikat setiap

1) benturan Kepentingan; dan

pengurus dan pegawai Bank; 2) administrasi, pengungkapan

2) administrasi,

dokumentasi benturan

dimaksud dalam Risalah Rapat.

dan

kepentingan

benturan

dokumentasi

kepentingan

dan

dimaksud

pengungkapan dalam

Risalah

Rapat. BCA telah memiliki Manual Ketentuan Kredit terkait pemberian kredit kepada Pihak Terkait dan keluarga pejabat BCA. Halaman38dari101



Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota

- Dalam

hal

terjadi

transaksi

yang

mengandung

Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat

benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris,

Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat

anggota Direksi, Pejabat Eksekutif tidak mengambil

merugikan atau mengurangi keuntungan Bank.

tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BCA. - Ada penyediaan dana kepada pihak terkait dan keluarga pejabat BCA. Penyediaan dana tersebut telah dilakukan dengan memperhatikan prinsip kehatihatian serta memenuhi segala ketentuan dan prosedur yang berlaku.



1) Benturan kepentingan yang dapat merugikan

1) Tidak ada transaksi yang mengandung benturan

Bank atau mengurangi keuntungan Bank

kepentingan

yang

dapat

merugikan

telah diungkapkan dalam setiap keputusan

mengurangi keuntungan BCA.

BCA

atau

dan telah terdokumentasi dengan baik. 2) Kegiatan intervensi

operasional

bank

pemilik/pihak

bebas

dari

terkait/pihak

2) Kegiatan

operasional

pemilik/pihak

BCA

terkait/pihak

bebas

dari

lainnya

intervensi

yang

dapat

Halaman39dari101

lainnya yang dapat menimbulkan benturan

menimbulkan

benturan

kepentingan

yang

dapat

kepentingan yang dapat merugikan Bank

merugikan BCA atau mengurangi keuntungan BCA.

atau mengurangi keuntungan Bank. 3) Bank

berhasil

menyelesaikan

benturan

kepentingan yang terjadi.

3) Tidak ada transaksi yang mengandung benturan kepentingan

yang

dapat

merugikan

BCA

atau

mengurangi keuntungan BCA. 5.

Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

5. Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank

A. Governance Structure 1) Satuan

kerja


kepatuhan

independen

terhadap satuan kerja operasional.

1) Satuan Kerja Kepatuhan independen terhadap satuan kerja

operasional

sebagaimana

tercermin

pada

struktur organisasi pada SK No. 083/SK/DIR/2011 tanggal 22 Juni 2011 perihal Struktur Organisasi Satuan Kerja Kepatuhan (SKK). 2) Pengangkatan, pengunduran membawahkan

pemberhentian

dan/atau

2) Pengangkatan Direktur Kepatuhan telah dilaksanakan

yang

sesuai dengan PBI No. 12/23/PBI/2010 tanggal 29

diri

Direktur

Fungsi

Kepatuhan

dengan ketentuan Bank Indonesia.

sesuai

Desember

2010

Kepatutan

(Fit

perihal and

Uji

Proper

Kemampuan

Test),

dan

PBI

dan No.

13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 perihal Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Halaman40dari101

3) Bank

telah

menyediakan

sumber

daya

3) Penempatan sumber daya manusia pada SKK telah

manusia yang berkualitas pada satuan kerja

mempertimbangkan

Kepatuhan

kerja.

untuk

menyelesaikan

tugas

kompetensi

dan

pengalaman

secara efektif. B. Governance Process 1) Direktur

yang

B. Governance Process membawahkan

Fungsi

Kepatuhan bertugas dan bertanggung jawab

1. Direktur

Kepatuhan

senantiasa

bertugas

dan

bertanggungjawab antara lain:

antara lain: a) memastikan kepatuhan Bank terhadap

a) Memastikan kepatuhan BCA terhadap ketentuan

ketentuan Bank Indonesia dan peraturan

BI

perundang-undangan

berlaku, dengan cara menetapkan:

yang

berlaku,

dengan cara: (1) menetapkan diperlukan

langkah-langkah dengan

yang

(2) Memantau dan menjaga agar kegiatan

menjaga

kepatuhan

Kebijakan

Manajemen

Risiko

SE No.155/SE/POL/2013 tanggal 27 september dengan Manajemen Risiko Kepatuhan.

dan

yang

2013 perihal Ketentuan Proses yang berkaitan

usaha Bank tidak menyimpang dari (3) memantau

perundang-undangan

Kepatuhan. -

ketentuan;

peraturan

SK No. 081/SK/DIR/2012 tanggal 3 Mei 2012 perihal

memperhatikan

prinsip kehati-hatian;

dan

SE No. 195/SE/POL/2010 tanggal 17 Desember 2010 perihal Mekanisme Persetujuan Kredit Halaman41dari101

Bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen

yang

dibuat

oleh

Bank

kepada Pihak Terkait. -

SK No. 083/SK/DIR/2013 tanggal 28 Juni 2013

kepada Bank Indonesia dan lembaga

perihal Pedoman Program Anti Pencucian Uang

otoritas yang berwenang;

dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT). -

SE No. 155/SE/POL/2010 tanggal 1 November 2010 perihal Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT).

b) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas

b) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan

dan tanggung jawab secara triwulanan

tanggung jawab secara bulanan dalam Laporan

kepada Direktur Utama dengan tembusan

Pemantauan

Kepatuhan

Terhadap

kepada Dewan Komisaris atau pihak yang

Kehati-hatian

BCA

disampaikan

berwenang

Presiden

sesuai

struktur

organisasi

Bank; c) merumuskan

Direktur

yang

dengan

Ketentuan

tembusan

kepada Dewan

Komisaris. strategi

guna

mendorong

terciptanya Budaya Kepatuhan Bank;

c) Merumuskan strategi guna mendorong terciptanya Budaya Kepatuhan BCA melalui 2 (dua) strategi umum yaitu: 1. Secara proaktif melakukan pencegahan (ex-ante) Halaman42dari101

dalam

rangka

meminimalkan

kemungkinan

terjadinya pelanggaran. Menjaga

dan

meningkatkan

pengetahuan,

kemampuan, dan kesadaran jajaran organisasi terhadap

peraturan

dan

ketentuan

yang

berlaku. Hal ini dilakukan antara lain melalui pelatihan dan sosialisasi dari waktu ke waktu kepada jajaran organisasi. -

Proses bisnis BCA selalu memperhatikan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Agar proses bisnis berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kebijakan, manual, dan prosedur perlu disesuaikan dari waktu ke waktu dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

-

Pemantauan kepatuhan Pemantauan kepatuhan dilakukan untuk memastikan

kepatuhan

dan

mendeteksi

Halaman43dari101

secara dini apabila terjadi permasalahan. Hal ini

dilakukan

antara

lain

melalui

uji

kepatuhan. 2. Melakukan tindakan kuratif (ex-post) dalam rangka perbaikan. Tindakan kuratif perlu juga dilakukan apabila ditemukan pelanggaran atau ketidakpatuhan berdasarkan temuan baik oleh audit internal maupun dari pengawas bank dan audit eksternal. d) mengusulkan kebijakan kepatuhan atau prinsip-prinsip

kepatuhan

ditetapkan oleh Direksi;

yang

akan

d) Direktur Kepatuhan telah mengusulkan kebijakan kepatuhan

atau

prinsip-prinsip

kepatuhan.

Kebijakan yang telah ada saat ini terdiri dari: -

SK No. 081/SK/DIR/2012 tanggal 3 Mei 2012 perihal

Kebijakan

Manajemen

Risiko

Kepatuhan. -

SE No.155/SE/POL/2013 tanggal 27 September 2013 perihal Ketentuan Proses yang berkaitan dengan Manajemen Risiko Kepatuhan.

-

SE No. 195/SE/POL/2010 tanggal 17 Desember Halaman44dari101

2010 perihal Mekanisme Persetujuan Kredit kepada Pihak Terkait. -

SK No. 083/SK/DIR/2013 tanggal 28 Juni 2013 perihal Pedoman Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT).

-

SE No. 155/SE/POL/2010 tanggal 1 November 2010 perihal Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU dan PPT).

e) menetapkan

sistem

dan

prosedur

kepatuhan yang akan digunakan untuk menyusun

ketentuan

e) Direktur Kepatuhan telah menetapkan sistem dan prosedur kepatuhan.

dan

pedoman

seluruh

kebijakan,

f) Telah dilakukan pengkajian untuk memastikan

ketentuan, sistem, dan prosedur, serta

bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan

kegiatan usaha yang dilakukan Bank telah

prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan

sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia

BCA

dan peraturan perundang-undangan yang

Indonesia

internal Bank; f) memastikan

bahwa

telah

sesuai

dan

dengan

peraturan

ketentuan

Bank

perundang-undangan Halaman45dari101

berlaku;

yang berlaku antara lain melalui laporan ringkasan hasil review (draft) SK/SE, manual kerja, serta Laporan Pemantauan Kepatuhan.

g) meminimalkan Risiko Kepatuhan Bank;

g) Meminimalkan Risiko Kepatuhan BCA, antara lain melalui monitoring terhadap Laporan Profil Risiko Kepatuhan yang mencakup informasi mengenai : 1. Risiko Inheren - Jenis dan Signifikansi Pelanggaran yang Dilakukan - Frekuensi Pelanggaran yang Dilakukan atau Track Record Kepatuhan BCA. - Pelanggaran

Terhadap

Ketentuan

atas

Transaksi Keuangan Tertentu. 2. Kualitas Penerapan Manajemen Risiko -

Tata Kelola Risiko

-

Kerangka Manajemen Risiko

-

Proses Manajemen Risiko, Sistem Informasi Manajemen dan Sumber Daya Manusia

-

Kecukupan

Sistem

Pengendalian

Risiko

Halaman46dari101

Kepatuhan. h) melakukan

tindakan

pencegahan

agar

h) Melakukan tindakan pencegahan agar kebijakan

dan/atau

keputusan

yang

dan/atau keputusan yang diambil Direksi BCA

diambil Direksi Bank atau pimpinan KCBA

tidak menyimpang dari ketentuan Bank Indonesia

tidak menyimpang dari ketentuan Bank

dan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Indonesia

dengan Direktur Kepatuhan ikut hadir dalam

kebijakan

dan

peraturan

perundang-

undangan yang berlaku; i) melakukan

tugas-tugas

Rapat Direksi (Radisi) dan Rapat Komite. lainnya

yang

terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

i) Melakukan dengan

tugas-tugas

Fungsi

lainnya

Kepatuhan,

yang

yaitu

terkait

memastikan

kepatuhan BCA terhadap komitmen yang dibuat oleh BCA kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang. 2) Penunjukan Direktur yang membawahkan Fungsi

Kepatuhan

telah

ketentuan yang berlaku.

sesuai

dengan

2) Penunjukan Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan

telah

sesuai

dengan

ketentuan

yang

berlaku, yaitu PBI No. 12/23/PBI/2010 tanggal 29 Desember

2010

Kepatutan

(Fit

perihal and

Uji

Proper

Kemampuan

Test),

dan

PBI

dan No.

13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 perihal Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum. Halaman47dari101

3) Direksi telah:

3) Direksi telah:

a) menyetujui kebijakan kepatuhan Bank

a) menyetujui

kebijakan

kepatuhan

dimaksud

dalam

BCA

dalam bentuk dokumen formal tentang

sebagaimana

fungsi kepatuhan yang efektif;

155/SE/POL/2013 tgl. 27 September 2013 perihal Ketentuan

Proses

yang

berkaitan

Manajemen

Risiko

Kepatuhan

dan

SE

No. dengan

SK

No.

081/SK/DIR/2012 tanggal 3 Mei 2012 perihal Kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan. b) bertanggung

jawab

untuk

b) Seluruh kebijakan, pedoman, sistem dan prosedur

mengkomunikasikan seluruh kebijakan,

telah

pedoman,

organisasi melalui unit kerja terkait yang secara

sistem

dan

prosedur

ke

seluruh jenjang organisasi terkait;

dikomunikasikan

ke

seluruh

jenjang

formal menerbitkan SK/SE dan manual kerja, dan mendistribusikan

serta

mengkomunikasikannya

kepada seluruh unit kerja dan seluruh kantor cabang. c) bertanggung jawab untuk menciptakan fungsi

kepatuhan

yang

efektif

c) Fungsi kepatuhan telah dibentuk sebagaimana

dan

dimaksud dalam SK No. 083/SK/DIR/2011 tgl. 22

permanen sebagai bagian dari kebijakan

Juni 2011 perihal Struktur Organisasi Satuan

kepatuhan Bank secara keseluruhan.

Kerja Kepatuhan (SKK). Halaman48dari101

4) Satuan

kerja

kepatuhan

bertugas

dan

4) Satuan Kerja Kepatuhan bertugas dan bertanggung

bertanggung jawab antara lain:

jawab antara lain:

a) membuat langkah-langkah dalam rangka

a) Membuat

mendukung

terciptanya

Budaya

langkah-langkah

terciptanya

Budaya

Kepatuhan pada seluruh kegiatan usaha

kegiatan

Bank pada setiap jenjang organisasi;

organisasi, yaitu: -

usaha

Kepatuhan

BCA

Melakukan

untuk

pada

mendukung

pada

seluruh

setiap

jenjang

identifikasi,

pengukuran,

pemantauan dan pengendalian terhadap risiko kepatuhan. -

Menilai

dan

kecukupan

mengevaluasi

dan

kesesuaian

efektivitas, rancangan

kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang

dimiliki

oleh

BCA

dengan

peraturan

perundang-undangan yang berlaku. -

Melakukan kajian dan/atau merekomendasikan pengkinian

dan

penyempurnaan

ketentuan,

sistem

maupun

kebijakan,

prosedur

yang

dimiliki oleh BCA agar sesuai dengan ketentuan Bank

Indonesia

dan

peraturan

perundang-

Halaman49dari101

undangan yang berlaku. -

Melakukan upaya-upaya untuk memastikan bahwa

kebijakan,

ketentuan,

sistem

dan

prosedur, serta kegiatan usaha BCA telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -

Memberikan

pendapat

kepada

unit

kerja

berkaitan dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. -

Menyusun sistem dokumentasi dan database peraturan

Bank

Indonesia

dan

peraturan

perundang-undangan yang berlaku yang relevan dengan kegiatan perbankan, serta mengkinikan compliance matrix diary. -

Mengkaji produk/aktivitas baru dan penyediaan dana jumlah besar kredit yang dikategorikan kredit korporasi dari segi kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

-

Melakukan tugas-tugas lainnya terkait dengan Halaman50dari101

fungsi kepatuhan antara lain: 

Memastikan

kepatuhan

BCA

terhadap

komitmen yang dibuat oleh BCA kepada Bank Indonesia dan/atau otoritas pengawas lain yang berwenang, 

Melakukan sosialisasi kepada pekerja BCA mengenai hal-hal yang terkait dengan fungsi kepatuhan terutama mengenai ketentuan yang berlaku.

-

Menyusun dan menyampaikan laporan pokokpokok pelaksanaan tugas Direktur Kepatuhan secara berkala kepada Bank Indonesia, serta laporan pelaksanaan manajemen kepatuhan kepada

Direksi

dengan

tembusan

kepada

Dewan Komisaris. -

Memberikan korporasi

pendapat yang

mengenai

berkaitan

tindakan

dengan

segi

kepatuhan terhadap peraturan Bank Indonesia dan peraturan perundangan lainnya. Halaman51dari101

b) melakukan

identifikasi,

pengukuran,

b) SKK

melakukan

monitoring,

Risiko Kepatuhan dengan mengacu pada

Kepatuhan dengan mengacu pada peraturan Bank

peraturan

mengenai

Indonesia mengenai Penerapan Manajemen Risiko

Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank

bagi Bank Umum sebagaimana tertuang dalam

Umum;

Laporan Profil Risiko yang dibuat triwulanan.

c) menilai

dan

Indonesia

mengevaluasi

efektivitas,

c) SKK

pengendalian

pengukuran,

monitoring, dan pengendalian terhadap Bank

dan

identifikasi,

melakukan

evaluasi

terhadap

terhadap

Risiko

efektivitas,

kecukupan, dan kesesuaian kebijakan,

kecukupan, dan kesesuaian kebijakan, ketentuan,

ketentuan, sistem maupun prosedur yang

sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BCA

dimiliki oleh Bank dengan peraturan

dengan

perundang-undangan yang berlaku;

berlaku.

d) melakukan

review

merekomendasikan penyempurnaan

dan/atau

pengkinian

kebijakan,

dan

ketentuan,

d) SKK

peraturan melakukan

merekomendasikan penyempurnaan

perundang-undangan review

yang

dan/atau

pengkinian

kebijakan,

ketentuan,

dan sistem

sistem maupun prosedur yang dimiliki

maupun prosedur yang dimiliki oleh BCA agar

oleh Bank agar sesuai dengan ketentuan

sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dan

Bank

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Indonesia

dan

peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

Halaman52dari101

e) melakukan

upaya-upaya

untuk

e) SKK melakukan upaya-upaya untuk memastikan

memastikan bahwa kebijakan, ketentuan,

bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur,

sistem

dan

serta kegiatan usaha BCA telah sesuai dengan

usaha

Bank

prosedur,

serta

kegiatan

telah

sesuai

dengan

ketentuan

Bank

Indonesia

ketentuan Bank Indonesia dan peraturan

perundangan-undangan

perundangan-undangan yang berlaku;

dimaksud dilakukan antara lain : -

yang

dan

peraturan

berlaku.

Upaya

melakukan review ketentuan internal yang akan diterbitkan;

-

merekomendasikan

pengkinian/penyesuaian

dan efektivitas ketentuan internal terhadap ketentuan yang berlaku; -

memonitor pelaksanaan produk dan aktivitas BCA agar senantiasa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

f)

melakukan

tugas-tugas

lainnya

terkait dengan Fungsi Kepatuhan.

yang

f) SKK

melakukan

tugas-tugas

lainnya

yang

terkait dengan Fungsi Kepatuhan, antara lain sebagai liaison officer kepada Bank Indonesia, dan aktif dalam FKDKP.

Halaman53dari101


C.

1) Bank telah menyampaikan laporan pokok pelaksanaan

tugas

Direktur

yang

membawahkan Fungsi Kepatuhan dan laporan

Governance Outcome 1) BCA

telah

menyampaikan

Laporan

Kepatuhan

kepada Bank Indonesia setiap 6 bulan sekali secara tepat waktu.

khusus kepada Bank Indonesia dan pihak terkait. 2) Cakupan laporan pelaksanaan tugas Direktur yang

membawahkan

Fungsi

Kepatuhan

2) Cakupan laporan dimaksud telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku. Pokok-

tersebut telah sesuai dengan ketentuan Bank

pokok laporan mencakup mengenai :

Indonesia yang berlaku.

a) Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan -

Pemantauan Kepatuhan terhadap Ketentuan Kehati-hatian Bank Indonesia;

-

Pelaksanaan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT).

b) Pengelolaan Risiko Kepatuhan. 3) Bank

berhasil

menurunkan

tingkat

pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku.

3) Tidak ada pelanggaran yang signifikan terhadap ketentuan yang berlaku.

Halaman54dari101

4) Bank berhasil membangun budaya kepatuhan

4) BCA telah membangun budaya kepatuhan dalam

dalam pengambilan keputusan dan dalam

pengambilan

kegiatan operasional bank.

operasional BCA, antara lain : -

keputusan

dan

dalam

kegiatan

Telah dilakukan sosialisasi dan pelatihan terkait dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;

-

Seluruh kebijakan telah dikomunikasikan kepada seluruh jenjang organisasi yang dapat diakses melalui website internal (MyBCA);

-

Penandatanganan Pernyataan Tahunan (Annual Disclosure) setiap tahun yang dilakukan oleh karyawan

S5

ke

atas,

Direksi

dan

Dewan

Komisaris. 6.

Penerapan fungsi audit intern A. Governance Structure 1) Struktur organisasi SKAI Bank telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

6. Penerapan Fungsi Audit Intern A. Governance Structure 1) Struktur organisasi SKAI BCA (selanjutnya disebut Divisi

Audit

Intenal/DAI)

telah

sesuai

dengan

ketentuan yang berlaku. 2) Bank memiliki Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB), dengan:

2) BCA telah memiliki: a) Piagam Audit Intern yang telah mendapatkan Halaman55dari101

a) menyusun Piagam Audit Intern (Internal Audit Charter);

persetujuan

Presiden

Direktur

dan

Dewan

(Pedoman

umum)

Komisaris.

b) membentuk SKAI;

b) Panduan audit intern berupa:

c) menyusun panduan audit intern.

1. Manual

Audit

Intern

diperbaharui September 2013. 2. Manual Teknis DAI mencakup:  Profesionalisme  Risk-based audit  Pedoman kerja per aspek 3) Kelembagaan

SKAI

independen

terhadap

satuan kerja operasional.

3) Kedudukan

Divisi

Audit

Intern

independen

dari

satuan kerja operasional dan bertanggung jawab langsung

ke

Presiden

Direktur

dan

dapat

berkomunikasi langsung kepada Dewan Komisaris dan Komite Audit. 4) Bank

menyediakan

sumber

daya

yang

4) Divisi

Audit

Internal

memiliki

program

kerja

berkualitas pada SKAI untuk menyelesaikan

rekrutmen

tugas secara efektif.

meningkatkan dan memenuhi kebutuhan kompetensi

dan

kegiatan

pelatihan

untuk

auditor intern secara berkala dan berkelanjutan. Halaman56dari101



1) Direksi bertanggung jawab atas:

1) Tanggung jawab Direksi terlaksana dengan:

a) terciptanya struktur pengendalian intern,

a) Membuat kebijakan sistem pengendalian intern

dan menjamin terselenggaranya fungsi

BCA yang penerapannya menjadi cakupan audit

audit intern Bank dalam setiap tingkatan

internal. Direksi telah menyetujui Piagam Audit

manajemen;

Intern, Rencana, dan Realisasi Audit Tahunan untuk menjamin terselenggaranya fungsi audit Intern BCA dalam setiap tingkatan manajemen.

b) tindak lanjut temuan audit intern Bank sesuai dengan kebijakan

dan arahan

Dewan Komisaris.

b) Memastikan setiap temuan audit ditindaklanjuti oleh unit kerja terkait/auditee dan membuat disposisi mendapat

terhadap perhatian

temuan

audit

(dipandang

yang penting

perlu dan

mendesak) untuk ditindaklanjuti. 2) Bank menerapkan fungsi audit intern secara efektif

pada

seluruh

aspek

dan

2) Melalui perencanaan audit berbasis risiko yang telah

unsur

mendapatkan persetujuan Direksi, Dewan Komisaris,

kegiatan yang secara langsung diperkirakan

dan Komite Audit, fungsi audit intern telah secara

dapat mempengaruhi kepentingan Bank dan

efektif mencakup aspek/area yang secara langsung

masyarakat.

diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BCA dan masyarakat. Halaman57dari101

3) Bank melakukan kaji ulang secara berkala

3) BCA melakukan kaji ulang terhadap pelaksanaan

atas efektifitas pelaksanaan kerja SKAI dan

fungsi audit intern yang dilakukan sekali dalam tiga

kepatuhannya terhadap SPFAIB oleh pihak

tahun. Kajian oleh pihak eksternal yang independen

eksternal setiap tiga tahun.

terakhir terlaksana pada akhir tahun 2013.

4) Rencana

pemeriksaan

SKAI

Bank,

4) DAI menyusun rencana pemeriksaan BCA, kecukupan

kecukupan ruang lingkup pemeriksaan serta

ruang

lingkup

pemeriksaan

serta

kedalaman

kedalaman pemeriksaan telah memadai.

pemeriksaan disesuaikan dengan kebutuhan secara memadai.

5) Tidak terdapat penyimpangan dalam realisasi atas rencana pemeriksaan SKAI Bank. 6) Bank

merencanakan

peningkatan daya

mutu

manusia

dan

secara

realisasi atas rencana pemeriksaan DAI.

merealisasikan

keterampilan

sumber

berkala

5) DAI memastikan tidak terdapat penyimpangan dalam

dan

6) DAI merencanakan dan merealisasikan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan.

berkelanjutan. 7) SKAI telah melakukan fungsi pengawasan

7) DAI telah menjalankan fungsi pengawasan secara

secara independen dengan cakupan tugas

independen. DAI telah menyusun Strategic Audit Plan

yang memadai dan sesuai dengan rencana,

berjangka waktu tiga tahun dan diperbaharui setiap

pelaksanaan

tahunnya sesuai Rencana Bisnis Bank (RBB) BCA.

audit.

maupun

pemantauan

hasil

Perencanaan

dan

realisasi

audit

tahunan

Halaman58dari101

dilaksanakan

dengan

pendekatan

audit

berbasis

risiko yang mencakup seluruh auditable entity/ aspek/ area/ strategic initiative yang diperkirakan dapat secara langsung mempengaruhi kepentingan BCA dan masyarakat. 8) SKAI telah melaksanakan tugas sekurang-

8) Cakupan penugasan audit meliputi penilaian atas

kurangnya meliputi penilaian:

kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian intern

a) kecukupan Sistem Pengendalian Intern

BCA, pengelolaan risiko dan kualitas kinerja.

Bank; b) efektivitas Sistem Pengendalian Intern Bank; c) kualitas kinerja. 9) SKAI telah melaporkan seluruh temuan hasil pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku.

9) DAI

telah

melaporkan

seluruh

temuan

hasil

pemeriksaan sesuai ketentuan yang berlaku dengan membuat ringkasan laporan hasil audit bulanan yang dikirimkan ke Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit. Laporan Hasil Audit rinci dikirimkan ke unit kerja terkait (auditee) dan disimpan dalam electronic file yang dapat diakses langsung oleh Direksi, Dewan Halaman59dari101

Komisaris, dan Komite Audit melalui intranet. 10) SKAI telah memantau, menganalisis dan melaporkan

perkembangan

tindaklanjut

perbaikan yang dilakukan auditee. 11) SKAI secara

serta sistem dan prosedur kerja berkala

sesuai

ketentuan

tindak lanjut temuan audit kepada Direksi, Dewan Komisaris, dan Komite Audit setiap triwulan.

telah menyusun, dan mengkinikan

pedoman

10) DAI memantau, menganalisis, dan melaporkan hasil

dan

11) DAI telah menyusun dan mengkinikan pedoman serta sistem dan prosedur kerja secara berkala sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku.

perundangan yang berlaku. C. Governance Outcome


1) Direksi bertanggung jawab atas tersedianya

1) Laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit intern

laporan kegiatan pelaksanaan fungsi audit

BCA dimuat dalam Laporan Tahunan BCA - bagian

intern Bank kepada RUPS.

“Tata Kelola Perusahaan”, yang tersedia dalam RUPS. telah

2) DAI mengevaluasi dan melaporkan kepada Direksi

ditindaklanjuti dan tidak terjadi temuan yang

hasil tindak lanjut auditee atas temuan pemeriksaan

berulang.

setiap tiga bulan sekali.

2) Temuan-temuan

pemeriksaan

SKAI

3) SKAI bertindak obyektif dalam melakukan

3) Assessment yang dilaksanakan telah obyektif.

assessment. 4) Fungsi

audit

intern

telah

dilaksanakan

4) Fungsi

Audit

Intern

telah

dilaksanakan

secara

Halaman60dari101

secara

memadai

dengan

memperhatikan

memadai dengan memperhatikan:

antara lain: a. Program

audit

keseluruhan

unit

pelaksanaannya

telah

mencakup

kerja

yang

a. Memo Perencanaan Audit dan Program Audit telah mencakup

keseluruhan

unit

kerja

yang

mempertimbangkan

pelaksanaannya menggunakan pendekatan audit

tingkat risiko pada masing-masing unit

berbasis risiko pada masing-masing unit kerja/

kerja.

proses kegiatan.

b. Program audit dan ruang lingkup audit

b. Program Audit dan ruang lingkup audit telah

telah memadai sesuai dengan prinsip-

direncanakan dengan memadai sesuai prinsip-

prinsip SPFAIB antara lain terpenuhinya

prinsip SPFAIB, independensi, objektivitas dan

independensi,

kebebasan dalam akses data informasi untuk

objektivitas,

tidak

ada

pembatasan dalam cakupan dan ruang

pelaksanaan audit.

lingkup audit intern. c. Terpenuhinya jumlah dan kualitas auditor intern. 7.

c. Jumlah dan kualitas auditor intern senantiasa ditingkatkan sesuai kebutuhan.

Penerapan fungsi audit ekstern

7. Penerapan Fungsi Audit Ekstern



Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan

Semua aspek penugasan audit kepada KAP dan Akuntan

KAP

Publik, baik dari segi kapasitas KAP, legalitas perjanjian

sekurang-kurangnya

memenuhi

aspek-

Halaman61dari101

aspek:

kerja, ruang lingkup audit, standar profesional Akuntan

1) kapasitas KAP yang ditunjuk;

Publik, dan lain-lain telah tertuang dalam perjanjian

2) legalitas perjanjian kerja;

kerja yang telah disepakati oleh KAP dan BCA.

3) ruang lingkup audit; 4) standar profesional akuntan publik; dan 5) komunikasi Bank Indonesia dengan KAP dimaksud. B. Governance Process


1) Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan

1) Dalam seleksi penunjukkan Kantor Akuntan Publik

Bank, Bank menunjuk Akuntan Publik dan

(KAP), BCA mengikutsertakan 4 KAP terbesar (the big

KAP yang terdaftar di Bank Indonesia.

four) yang terdaftar di Bank Indonesia. Akuntan Publik

(partner

in-charge)-nya

juga

merupakan

Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia yang independen, kompeten, profesional dan objektif, serta menggunakan

kemahiran

profesionalnya

secara

cermat dan seksama (due professional care). 2) Penunjukan Akuntan Publik dan KAP yang

2) Penunjukan Kantor Akuntan Publik yang sama oleh

sama oleh Bank telah sesuai peraturan

BCA telah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, Halaman62dari101


dimana BCA hanya menggunakan KAP yang sama paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturutturut, sedangkan penunjukan Akuntan Publik telah sesuai dengan Peraturan Bapepam-LK, dimana BCA hanya menggunakan Akuntan Publik yang sama paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Jadi meskipun masih menggunakan KAP yang sama di tahun buku ke-4, BCA selalu mengganti Akuntan Publik.

3) Penunjukan terlebih

Akuntan

dahulu

Publik

memperoleh

dan

KAP

3) Dalam RUPS Tahunan 2013, RUPS telah memberikan

persetujuan

kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk

RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite

menunjuk

Audit melalui Dewan Komisaris.

berdasarkan rekomendasi sebelumnya dari Komite Audit

KAP

kepada

(termasuk Dewan

Akuntan

Komisaris,

Publik),

dan

dalam

pelaksanaannya selalu ada persetujuan tertulis baik dari Komite Audit maupun Dewan Komisaris. 4) Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk, mampu memenuhi

bekerja standar

secara

independen,

profesional

akuntan

4) Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk mampu bekerja

secara

independen,

memenuhi

Standard

Professional Akuntan Publik dan perjanjian kerja Halaman63dari101

publik dan perjanjian kerja serta ruang

serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.

lingkup audit yang ditetapkan. 5) Akuntan Publik telah melakukan komunikasi

5) Dalam rangka persiapan dan pelaksanaan audit,

dengan Bank Indonesia mengenai kondisi

Akuntan Publik melakukan komunikasi dengan Bank

Bank yang diaudit dalam rangka persiapan

Indonesia.

dan pelaksanaan audit. 6) Akuntan Publik telah melaksanakan audit secara independen dan profesional.

6) Akuntan Publik yang ditunjuk merupakan Akuntan Publik yang terdaftar di Bank Indonesia, dimana Akuntan Publik harus bersikap independen dan profesional dalam penugasan audit sebagai salah satu persyaratan bagi akuntan publik untuk terdaftar di Bank Indonesia.

7) Akuntan Publik telah melaporkan hasil audit dan

Management

Letter

kepada

Bank

Indonesia.

7) Dengan pernyataan surat kuasa yang diberikan BCA kepada KAP, KAP selalu menyampaikan hasil audit dan management letter kepada Bank Indonesia secara tepat waktu.

C. Governance Outcome 1) Hasil

audit

dan

C. Governance Outcome management

lettertelah

1) Hasil

audit

dan

management

letter

telah

Halaman64dari101

menggambarkan permasalahan bank yang

menggambarkan permasalahan BCA yang signifikan

signifikan dan disampaikan secara tepat

dan disampaikan secara tepat waktu kepada Bank

waktu kepada Bank Indonesia oleh KAP yang

Indonesia oleh KAP yang ditunjuk.

ditunjuk. 2) Cakupan hasil audit paling kurang sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana

ruang

diatur dalam ketentuan yang berlaku.


3) Auditor bertindak obyektif dalam melakukan assessment. 8.

2) Cakupan hasil audit paling kurang sesuai dengan

3) Auditor

lingkup

audit

bertindak Manajemen

Pengendalian Intern

Pengendalian Intern



1) Bank telah memiliki struktur organisasi yang untuk

diatur

obyektif

dalam

Risiko

termasuk

dalam

melakukan

assessment.

Penerapan manajemen risiko termasuk Sistem 8. Penerapan

memadai

sebagaimana

mendukung

penerapan

Sistem

1) BCA telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko dan

manajemen risiko dan pengendalian intern

pengendalian intern, yaitu:

yang baik antara lain SKAI, SKMR dan



Divisi Audit Internal (SK No. 089/SK/DIR/2012

Komite Manajemen Risiko serta Satuan Kerja

tanggal 29 Mei 2012) dengan misi meningkatkan

Kepatuhan.

efektivitas dan memberikan nilai tambah terhadap proses manajemen risiko, pengendalian internal Halaman65dari101

dan tata kelola melalui penilaian independen dan obyektif serta pemberian konsultasi atas seluruh kegiatan perusahaan (BCA). 

Satuan

Kerja

Manajemen

172/SK/DIR/2012 dengan dihadapi

misi

tanggal

8

meyakinkan

BCA

Risiko

dapat

(SK

November

bahwa

2012)

risiko

diidentifikasi,

No. yang

diukur,

dipantau, dikendalikan dan dilaporkan dengan benar

melalui

penerapan

kerangka

kerja

manajemen risiko yang sesuai. 

Satuan

Kerja

Kepatuhan

(SK

No.

083/SK/DIR/2011 tanggal 22 Juni 2011) dengan misi mengelola risiko kepatuhan perusahaan dan mendorong terwujudnya budaya kepatuhan sejalan dengan perkembangan bisnis. 

Komite

Manajemen

140/SK/DIR/2011 tanggal

Risiko

(SK

No.

17 Oktober 2011)

dengan misi memastikan bahwa kerangka kerja manajemen risiko telah memberikan perlindungan Halaman66dari101

yang memadai terhadap seluruh risiko BCA. 2) Bank telah memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai.

2) BCA telah memiliki: 

Kebijakan pengelolaan risiko yang tertuang dalam Program Kerja Perusahaan dan telah disusun sesuai dengan visi, misi, strategi bisnis, kecukupan permodalan, kemampuan SDM dan risk appetite.



Kebijakan pengelolaan risiko telah diatur, antara lain dalam: -

Kebijakan Dasar Manajemen Risiko (KDMR);

-

Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Penggunaan Teknologi Informasi (KDMR PTI);

-

Pedoman

Standar

Sistem

Pengendalian

Internal (PSSPI); -

Kebijakan Dasar Perkreditan BCA (KDPB);

-

Manual

Ketentuan

Kredit

(sesuai

dengan

masing-masing kategori kredit); serta -

Kebijakan-kebijakan

lainnya

yang

harus

mendapat persetujuan dari Direksi. Kebijakan-kebijakan tersebut dikaji ulang secara Halaman67dari101

berkala dan disesuaikan dengan perkembangan/ perubahan yang terjadi (baik internal maupun eksternal), misalnya:



(1)

Penetapan limit per sektor industri;

(2)

Limit trading;

(3)

Metode pengukuran;

(4)

Sistem pelaporan dan dokumentasi;

(5)

Sistem informasi manajemen; serta

(6)

Contingency plan.

Prosedur pemberian kredit dan prosedur kegiatan operasional lainnya telah diatur secara jelas dalam Manual

Ketentuan,

Panduan

Kerja,

Surat

Keputusan, dan Surat Edaran. B. Governance Process 1) Dewan

Komisaris

B. Governance Process memiliki

tugas

dan

tangung jawab yang jelas, diantaranya:

1) Dalam

melaksanakan

fungsi

manajemen

risiko

Dewan Komisaris telah memiliki tugas dan tanggung jawab yang jelas, diantaranya:

a) menyetujui kebijakan Manajemen Risiko termasuk

strategi

dan

kerangka

a) Menyetujui mendapat

kebijakan-kebijakan persetujuan

dari

yang

Dewan

harus

Komisaris,

Halaman68dari101

Manajemen Risiko yang ditetapkan sesuai

seperti:

dengan tingkat risiko yang diambil (risk

1. Kebijakan Dasar Manajemen Risiko (KDMR);

appetite)

2. Pedoman Standar Sistem Pengendalian Internal

dan

toleransi

risiko

(risk

tolerance);

(PSSPI); 3. Kebijakan Dasar Perkreditan Bank (KDPB); 4. Kebijakan-kebijakan

lainnya

yang

harus

mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. b) mengevaluasi

Manajemen

b) Mengevaluasi kebijakan manajemen risiko dan

Risiko dan Strategi Manajemen Risiko

strategi manajemen risiko paling kurang satu kali

paling kurang satu kali dalam satu tahun

dalam satu tahun, melalui revisi kebijakan antara

atau dalam frekuensi yang lebih sering

lain:

dalam hal terdapat perubahan faktor-

-


faktor

-

Pedoman Standar Sistem Pengendalian Internal

yang

kebijakan

mempengaruhi

kegiatan

(PSSPI);

usaha Bank secara signifikan; -

Kebijakan Dasar Perkreditan Bank (KDPB);

-

Kebijakan-kebijakan

lainnya

yang

harus

mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. c) mengevaluasi Direksi

dan

pertanggungjawaban memberikan

arahan

c) Mengevaluasi

pertanggungjawaban

Direksi

dan

memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan Halaman69dari101

perbaikan atas pelaksanaan kebijakan

Kebijakan

Manajemen

antara lain:

Evaluasi

Risiko dilakukan

memastikan

bahwa

secara dalam Direksi

berkala. rangka

-

Manajemen

Mengevaluasi

Risiko

secara

pelaksanaan

berkala, kebijakan

mengelola

manajemen risiko melalui Laporan Pelaksanaan

aktivitas dan risiko-risiko Bank secara

Kebijakan Manajemen Risiko yang disampaikan

efektif.

kepada Dewan Komisaris secara berkala. -

Meminta persetujuan Dewan Komisaris untuk hal-hal yang memiliki risiko yang signifikan, antara lain namun tidak terbatas pada: 1. Pemberian kredit yang melebihi limit Direksi; 2. Pembelian fixed assets yang melebihi limit Direksi; 3. Penempatan/pembelian surat berharga yang melebihi limit Direksi; 4. Penyusunan budget untuk pendapatan dan biaya serta perkiraan Placement & Funding; 5. Penyediaan dana kepada pihak terkait; 6. Transaksi

lainnya

yang

memerlukan

persetujuan dari Dewan Komisaris. Halaman70dari101

-

Meminta penjelasan kepada Direksi jika dalam pelaksanaan

pemberian

penyimpangan

dari

kredit

kebijakan

terdapat

yang

telah

ditetapkan. d) Menyetujui

transaksi

yang

memerlukan

persetujuan dari Dewan Komisaris, antara lain namun tidak terbatas pada: 1. Pemberian kredit dengan jumlah di atas Rp 500 milyar; 2. Penyediaan dana kepada pihak terkait; serta 3. Transaksi

lainnya

yang

memerlukan

persetujuan dari Dewan Komisaris. 2) Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab

2) Dalam

melaksanakan

fungsi

manajemen

risiko,

yang jelas, diantaranya:

Direksi telah memiliki tugas dan tanggung jawab yang

a) menyusun kebijakan Manajemen Risiko

jelas, diantaranya:

termasuk

strategi

dan

kerangka



Mengevaluasi dan menyetujui metodologi yang

Manajemen Risiko secara tertulis dan

digunakan untuk penilaian berbagai jenis risiko

komprehensif termasuk limit risiko secara

BCA.

keseluruhan dan per jenis risiko, dengan Halaman71dari101

memperhatikan

tingkat

risiko

yang



diambil dan toleransi risiko terhadap kecukupan mendapat Komisaris

permodalan. persetujuan maka

kebijakan,

dari

Direksi

strategi,

Setelah

dan



menetapkan,

risiko

BCA

secara

Memantau

pelaksanaan

implementasi

Sistem

Informasi Manajemen (SIM). 

kerangka

Mengevaluasi dan menyetujui kebijakan-kebijakan, seperti:

Manajemen Risiko dimaksud; b) menyusun,

perkembangan

periodik.

Dewan

menetapkan

Memantau

dan

-


-

Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Penggunaan

mengkinikan prosedur dan alat untuk

Teknologi Informasi (KDMR PTI);

mengidentifikasi, mengukur, memonitor,

-

dan mengendalikan risiko;

Pedoman Standar Sistem Pengendalian Internal (PSSPI);

c) menyusun dan menetapkan mekanisme

-

Kebijakan Dasar Perkreditan Bank (KDPB);

persetujuan transaksi, termasuk yang

-

Manual

melampaui limit dan kewenangan untuk

kebijakan,

-

dan/atau strategi,

mengkinikan

dan

kerangka

Kredit

(sesuai

dengan

masing-masing kategori kredit); serta

setiap jenjang jabatan; d) mengevaluasi

Ketentuan

Kebijakan-kebijakan

lainnya

yang

harus

mendapat persetujuan dari Direksi. 

Menetapkan

kualifikasi

SDM

serta

struktur

menyangkut

batasan

Manajemen Risiko paling kurang satu kali

organisasi

dalam satu tahun atau dalam frekuensi

wewenang, tugas dan tanggung jawab serta fungsi

yang

jelas

Halaman72dari101

yang lebih sering dalam hal terdapat

pada aktivitas yang memiliki risiko serta prosedur

perubahan

kaji ulangnya.

faktor-faktor

mempengaruhi

kegiatan

yang

usaha

Bank,



eksposur risiko, dan/atau profil risiko

secara

secara signifikan;

pejabat/karyawan BCA dalam rangka peningkatan

e) menetapkan

struktur

organisasi

yang jelas pada setiap jenjang jabatan yang

terkait

dengan

penerapan

Manajemen Risiko; bertanggungjawab kebijakan,

reguler

yang

diikuti

oleh

seluruh

mutu dan ketrampilan sumber daya manusia di

termasuk wewenang dan tanggung jawab

f)

Mengadakan program pelatihan manajemen risiko

bidang manajemen risiko. 

Mengikutsertakan

karyawan/pejabat

untuk

mengikuti Sertifikasi Manajemen Risiko sesuai dengan jenjang jabatannya.

atas

strategi,

dan

pelaksanaan kerangka

Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Dewan Komisaris serta mengevaluasi dan

memberikan

arahan

berdasarkan

laporan-laporan yang disampaikan oleh SKMR termasuk laporan mengenai profil risiko; g) memastikan seluruh risiko yang material Halaman73dari101

dan dampak yang ditimbulkan oleh risiko dimaksud telah ditindaklanjuti dan telah menyampaikan

laporan

pertanggungjawaban Komisaris

kepada

secara

berkala.

Dewan Laporan

dimaksud antara lain memuat laporan perkembangan dan permasalahan terkait risiko yang material disertai langkahlangkah perbaikan yang telah, sedang, dan akan dilakukan; h) memastikan

pelaksanaan

langkah-

langkah perbaikan atas permasalahan atau

penyimpangan

dalam

kegiatan

usaha Bank yang ditemukan oleh SKAI; i)

mengembangkan

budaya

Manajemen

Risiko termasuk kesadaran risiko pada seluruh jenjang organisasi, antara lain meliputi

komunikasi

kepada

seluruh

yang

jenjang

memadai organisasi Halaman74dari101

tentang pentingnya pengendalian intern yang efektif; j)

memastikan keuangan

kecukupan dan

dukungan

infrastruktur

untuk

mengelola dan mengendalikan risiko; k) memastikan bahwa fungsi Manajemen Risiko

telah

diterapkan

secara

independen yang dicerminkan antara lain adanya pemisahan fungsi antara SKMR yang

melakukan

pengukuran,

identifikasi,

pemantauan

dan

pengendalian risiko dengan satuan kerja yang

melakukan

dan

menyelesaikan

transaksi. 3) Bank telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh dan handal.

3) BCA telah memiliki dan menerapkan kebijakan sistem pengendalian

internal

yang

mencakup

5

(lima)

komponen: ‐

Pengawasan

oleh

manajemen

dan

kultur

pengendalian. Halaman75dari101

‐

Identifikasi dan penilaian risiko.

‐

Kegiatan pengendalian dan pemisahan fungsi.

‐

Sistem akuntansi, informasi dan komunikasi.

‐

Kegiatan

pemantauan

dan

tindakan

koreksi

penyimpangan. Di samping itu, BCA juga: ‐

Memiliki business continuity dan disaster recovery plan yang digunakan untuk mempercepat proses pemulihan pada saat terjadi bencana (disaster).

‐

Memiliki

system

back

up

untuk

mencegah

kegagalan usaha yang berisiko tinggi. Seluruh manajemen dan karyawan BCA memiliki peran dan tanggung jawab dalam meningkatkan kualitas

dan

pelaksanaan

sistem

pengendalian

internal BCA. Pihak-pihak yang terlibat dan bertanggung jawab dalam pelaksanaan sistem pengendalian internal di BCA antara lain: - Dewan Komisaris Halaman76dari101

- Direksi - Komite Audit - Divisi Audit Internal - Pengawasan Internal Cabang - Pengawasan Internal Kantor Wilayah - Pengawasan Internal Unit Kerja Tertentu di Kantor Pusat - Pejabat dan pegawai BCA C. Governance Outcome 1) Bank menerapkan manajemen risiko secara efektif, yang disesuaikan dengan tujuan,

C. Governance Outcome 1) BCA telah memiliki: 

Kebijakan pengelolaan risiko yang tertuang dalam

kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas

Program Kerja Perusahaan dan telah disusun

usaha serta kemampuan Bank.

sesuai dengan visi, misi, strategi bisnis, kecukupan permodalan, kemampuan SDM dan risk appetite. Kebijakan pengelolaan risiko telah diatur, antara lain dalam: ‐

Kebijakan Dasar Manajemen Risiko (KDMR).

‐

Kebijakan Dasar Manajemen Risiko Penggunaan Halaman77dari101

Teknologi Informasi (KDMR PTI). ‐

Pedoman Standar Sistem Pengendalian Internal (PSSPI).

‐

Kebijakan Dasar Perkreditan Bank (KDPB).

‐

Manual Ketentuan Kredit (sesuai dengan masingmasing kategori kredit).

‐

Kebijakan-kebijakan lainnya yang harus mendapat persetujuan dari Direksi.

Kebijakan-kebijakan berkala

dan

perubahan

tersebut

disesuaikan

yang

terjadi

dikaji

dengan (baik

ulang

secara

perkembangan/

internal

maupun

eksternal), misalnya: ‐

Penetapan limit per sektor industri;

‐

Limit trading;

‐

Metode pengukuran;

‐

Sistem pelaporan dan dokumentasi;

‐

Sistem informasi manajemen; serta

‐

Contingency plan.

Halaman78dari101

2) Komisaris dan Direksi (Manajemen) mampu melakukan

pengawasan

secara

aktif

terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi

2) Pelaksanaan pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi (Manajemen), dilakukan antara lain: 

manajemen risiko.

Pengawasan Dewan Komisaris dilaksanakan seusai tugas dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam

Anggaran

Dasar

dan

peraturan

perundangan yang berlaku. 

Tugas pengawasan Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko dan Komite Remunerasi & Nominasi.



Dewan Komisaris tetap menjaga komunikasi yang konstruktif dengan Direksi melalui pertemuanpertemuan rutin, khusus dan ad hoc.



Dewan Komisaris secara aktif memberikan saran kepada

Direksi

dalam

menentukan

langkah-

langkah strategis yang perlu dijalankan. 

Direksi

secara

aktif

melakukan

diskusi/

memberikan masukan serta memantau kondisi internal dan perkembangan faktor eksternal yang Halaman79dari101

secara

langsung

maupun

tidak

langsung

mempengaruhi strategi bisnis BCA. 3) Bank tidak melakukan aktivitas bisnis yang melampaui kemampuan permodalan untuk

3) Dalam melakukan aktivitas bisnisnya, BCA telah: 

menyerap risiko kerugian.

Menyusun Rencana Bisnis Bank yang membahas strategi BCA secara keseluruhan yang mencakup arah pengembangan bisnis.



Penetapan

strategi

telah

memperhitungkan

dampak terhadap permodalan BCA, antara lain proyeksi permodalan dan Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM). 9.

Penyediaan dana kepada pihak terkait (related 9. Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait (related party) party)

dan

penyediaan

dana

besar

(large

dan Penyediaan Dana Besar (large exposure)

exposure) A. Governance Structure


Bank telah memiliki kebijakan, sistem dan

Dalam melakukan kegiatan penyediaan dana kepada

prosedur

untuk

pihak terkait (related party) dan penyediaan dana besar

penyediaan dana kepada pihak terkait dan

(large exposure), BCA telah memiliki kebijakan, sistem

penyediaan dana besar, berikut monitoring dan

dan

tertulis

yang

memadai

prosedur

tertulis

yang

memadai

sebagaimana

Halaman80dari101

penyelesaian masalahnya.

tercantum dalam Ketentuan internal yang terkait yaitu Manual Ketentuan Kredit SME, Manual Ketentuan Kredit Komersial, Manual Ketentuan Kredit Korporasi dan Manual Ketentuan Kredit Konsumen.



1) Bank telah secara berkala mengevaluasi dan

1) BCA

telah

secara

berkala

mengkinikan

dimaksud

dimaksud agar disesuaikan dengan ketentuan dan

disesuaikan

dengan

ketentuan dan perundang-undangan yang

sistem

dan

dan

mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur agar

kebijakan,

mengevaluasi

prosedur


berlaku. 2) Terdapat

proses

yang

memadai

untuk

2) Proses yang memadai untuk memastikan penyediaan

memastikan penyediaan dana kepada pihak

dana kepada pihak terkait dan penyediaan dana

terkait dan penyediaan dana dalam jumlah

dalam jumlah besar telah sesuai dengan prinsip

besar telah sesuai dengan prinsip kehati-

kehati-hatian, yaitu sebagai berikut:

hatian.

-

sebagaimana tercantum dalam Memo Pengolahan Kredit (MPK).

-

Untuk Pihak Terkait telah dilakukan monitoring.

Halaman81dari101

3) Pengambilan keputusan dalam penyediaan dana

diputuskan

independen

tanpa

manajemen intervensi

keputusan

dalam

penyediaan

dana

secara

diputuskan manajemen secara independen tanpa

pihak

intervensi dari pihak terkait dan/atau pihak lainnya,

dari

terkait dan/atau pihak lainnya.

serta dilakukan berdasarkan wewenang persetujuan.

C. Governance Outcome 1) Penerapan

3) Pengambilan


penyediaan

dana

oleh

Bank

kepada pihak terkait dan/atau penyediaan

1) Penerapan penyediaan dana oleh BCA kepada pihak terkait dan/atau penyediaan dana besar telah:

dana besar telah: a) memenuhi tentang Kredit prinsip

ketentuan

Batas (BMPK)

Bank

Maksimum dan

Indonesia Pemberian

memperhatikan

kehati-hatian

i. memenuhi

ketentuan

Bank

Indonesia

tentang

BMPK, sebagaimana tercermin dalam Laporan BMPK kepada Bank Indonesia.

maupun

perundang-undangan yang berlaku; b) memperhatikan kemampuan permodalan dan

penyebaran/diversifikasi

portofolio

penyediaan dana. 2) Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 1) telah disampaikan secara berkala kepada

ii. Memperhatikan penyebaran

kemampuan

diversifikasi

permodalan

portofolio

dan

penyediaan

dana. 2) Laporan

penyediaan

dana

kepada

pihak

terkait

dan/atau penyediaan dana besar disampaikan kepada Halaman82dari101

Bank Indonesia secara tepat waktu.

10. Transparansi keuangan,

kondisi laporan

Bank Indonesia secara tepat waktu.

keuangan

dan

non 10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan,

pelaksanaan

GCG

dan

Laporan Pelaksanaan GCG dan Pelaporan Internal

pelaporan internal A. Governance Structure 1) Bank

memiliki

kebijakan

A. Governance Structure dan

prosedur

1) Kebijakan

dan

prosedur

mengenai

tata

cara

mengenai tata cara pelaksanaan transparansi

pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non

kondisi keuangan dan non keuangan.

keuangan mengacu kepada ketentuan yang berlaku.

2) Bank wajib menyusun Laporan Pelaksanaan

2) BCA telah menyusun Laporan Pelaksanaan GCG pada

GCG pada setiap akhir tahun buku dengan

setiap akhir tahun buku dengan cakupan sesuai

cakupan sesuai ketentuan yang berlaku.


3) Tersedianya pelaporan internal yang lengkap,

3) Saat ini informasi Debitur disajikan di homepage MIS

akurat, dan tepat waktu yang didukung oleh

dan dikirimkan melalui e-mail kepada manajemen dan

SIM yang memadai.

kepala unit kerja terkait mengenai perkembangan pelepasan kredit mingguan dan bulanan, serta Day -1 dalam bentuk report sesuai kebutuhan.

4) Terdapat sistem informasi yang handal yang

4) Sistem Informasi Manajemen BCA memadai dan Halaman83dari101

didukung oleh sumber daya manusia yang

mampu memberikan informasi yang lengkap, akurat,

kompeten

dan tepat waktu kepada Direksi untuk digunakan

dan

IT

security

system

yang

memadai.

dalam mendukung proses pengambilan keputusan bisnis

BCA.

Selain

itu,

akses

informasi

sudah

menggunakan User-ID dan Password. B. Governance Process 1) Bank

telah

keuangan stakeholders


mentransparansikan dan

non-keuangan

termasuk

kondisi kepada

mengumumkan

1) BCA

telah

melaksanakan

Transparansi

Kondisi

Keuangan dan non Keuangan kepada stakeholders sesuai

dengan

ketentuan

Bank

Indonesia

dan

Laporan Keuangan Publikasi triwulanan dan

peraturan perundangan yang berlaku.

melaporkannya kepada Bank Indonesia atau

BCA

stakeholders sesuai ketentuan yang berlaku.

dalam surat kabar berskala nasional dan menerbitkan

telah

mempublikasikan

Laporan

Keuangan

Laporan Tahunan yang didistribusikan ke berbagai Lembaga Keuangan dan non Keuangan sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia tentang Good Corporate Governance. BCA juga telah menyampaikan Laporan Keuangan termasuk Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan kepada Bank Indonesia dan stakeholders sesuai ketentuan yang berlaku. Selain itu, kondisi Halaman84dari101

keuangan dan non keuangan juga ditransparansikan antara lain dalam Analyst Meeting, Press Conference, Public Expose, dan Road Show. 2) Bank mentransparansikan informasi produk Bank

sesuai

ketentuan

Bank

Indonesia

2) BCA telah memberikan informasi mengenai produk BCA secara jelas, akurat, dan terkini yang dapat

tentang Transparansi Informasi Produk Bank

diperoleh

dan

Ketentuan Bank Indonesia seperti leaflet, brosur atau

Penggunaan

Data

Pribadi

Nasabah,

antara lain:

secara

mudah

oleh

nasabah

sesuai

bentuk tertulis lainnya di setiap Kantor Cabang BCA

a) informasi produk

secara

tertulis

Bank

yang

persyaratan

minimal

mengenai

yang mudah diakses oleh nasabah dan/atau dalam

memenuhi

bentuk informasi secara elektronis yang disediakan

sebagaimana

melalui hotline service/call center atau website.

ditentukan; b) Petugas

Bank

(Customer

Service

dan

Marketing) telah menjelaskan informasiinformasi produk kepada nasabah; c) informasi produk yang disampaikan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya; d) Bank nasabah

telah jika

menyampaikan terdapat

kepada

perubahanHalaman85dari101

perubahan informasi produk; e) informasi-informasi produk dapat terbaca dengan jelas dan dapat dimengerti; f) Bank memiliki layanan informasi produk yang dapat diperoleh dengan mudah oleh masyarakat; g) Bank

telah

konsekuensi

menjelaskan penyebaran

tujuan data

dan

pribadi

tersebut kepada nasabah; h) nasabah

yang

disebarluaskan persetujuan

data telah

atas

pribadinya memberikan

pemberian

data

pribadinya tersebut. 3) Bank

mentransparansikan

pengaduan

nasabah

dan

tata

cara

penyelesaian

3) BCA menyediakan tata cara pengaduan nasabah dan penyelesaian

sengketa Bank

kepada

sengketa kepada nasabah sesuai ketentuan

ketentuan

Indonesia

Bank Indonesia tentang Pengaduan Nasabah

Nasabah dan Mediasi Perbankan.

nasabah

tentang

sesuai

Pengaduan

dan Mediasi Perbankan. 4) Bank menyusun dan menyajikan laporan

4) BCA telah menyusun dan menyajikan laporan dengan Halaman86dari101

dengan

tata

cara,

jenis

dan

cakupan

tata cara, jenis, dan cakupan sebagaimana diatur

sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank

dalam

Indonesia

Transparansi Kondisi Keuangan Bank.

tentang

Transparansi

Kondisi

Peraturan

Bank

Indonesia

tentang

Keuangan. 5) Bank telah menyusun Laporan Pelaksanaan

5) BCA telah menyusun Laporan Pelaksanaan GCG

GCG dengan isi dan cakupan sekurang-

dengan isi dan cakupan sesuai dengan ketentuan

kurangnya sesuai dengan ketentuan yang

Bank Indonesia dan peraturan perundangan yang

berlaku.

berlaku.

6) Dalam hal Laporan Pelaksanaan GCG tidak sesuai

dengan

sebenarnya,

kondisi

Bank

segera

Bank

yang

mengumpulkan

6) Dalam hal Laporan Pelaksanaan GCG BCA tidak sesuai dengan kondisi BCA yang sebenarnya, BCA akan

segera

menyampaikan

revisi

Laporan

revisi secara lengkap kepada Bank Indonesia,

Pelaksanaan GCG BCA secara lengkap kepada Bank

dan bagi Bank yang telah memiliki homepage

Indonesia, dan mempublikasikannya pada homepage

wajib

BCA.

mempublikasikannya

pula

pada

homepage Bank. 7) Dalam hal terdapat perbedaan Peringkat Faktor

GCG

dalam

hasil

penilaian

(self

7) Dalam hal terdapat perbedaan Peringkat Faktor GCG dalam hasil penilaian (self assessment) pada Laporan

assessment) pada Laporan Pelaksanaan GCG

Pelaksanaan

GCG

BCA

dengan

hasil

penilaian

Bank dengan hasil penilaian pelaksanaan

pelaksanaan GCG oleh Bank Indonesia, BCA akan: Halaman87dari101

GCG oleh Bank Indonesia, Bank: a) Paling kurang melakukan revisi terhadap Peringkat

Faktor

GCG

Peringkat

hasil

assessment)

dimaksud

melalui

Laporan

dan

penilaian kepada

Keuangan

a) Merevisi

Peringkat

Faktor

Definisi

Peringkat

hasil

(self

dimaksud

kepada

publik

GCG

penilaian Publik

dan

(self

Definisi

assessment)

melalui

Laporan

Keuangan Publikasi pada periode yang terdekat.

Publikasi

pada periode yang terdekat; b) Segera

menyampaikan

revisi

hasil

b) Menyampaikan

revisi

hasil

penilaian

(self

penilaian (self assessment) GCG Bank

assessment) GCG BCA secara lengkap kepada

secara lengkap kepada Bank Indonesia,

Bank Indonesia, dan mempublikasikannya pula

dan

pada homepage BCA.

bagi

Bank

homepage

wajib

yang

telah

memiliki

mempublikasikannya

pula pada homepage Bank. C. Governance Outcome 1) Laporan Tahunan telah disampaikan Bank

C. Governance Outcome 1) Sesuai

dengan

Peraturan

Bank

Indonesia

No.

secara lengkap dan tepat waktu kepada

3/22/PBI/2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang

pemegang saham dan sekurang-kurangnya

Transparansi Kondisi Keuangan Bank dan PBI No.

kepada:

14/14/PBI/2012 tanggal 18 Oktober 2012 tentang

a) Bank Indonesia;

Transparansi dan Publikasi Laporan Bank, BCA telah Halaman88dari101

b) Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI);

menyampaikan

Laporan

Tahunan

kepada

Bank

Indonesia dan pihak-pihak terkait lainnya sesuai

c) Lembaga Pemeringkat di Indonesia;

dengan ketentuan dimaksud yaitu YLKI, Lembaga

d) Asosiasi Bank-Bank di Indonesia;

Pemeringkat di Indonesia, Asosiasi Perbankan di

e) Lembaga

Indonesia, LPPI, 2 (dua) Lembaga Penelitian di bidang

Pengembangan

Perbankan

Indonesia (LPPI);

Ekonomi dan Keuangan dan 2 (dua) majalah Ekonomi

f) 2 (dua) Lembaga Penelitian di bidang

dan Keuangan.

Ekonomi dan Keuangan; g) 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan. 2) Transparansi laporan telah dilakukan secara tepat

waktu

dengan

cakupan

sesuai

2) Laporan Tahunan (keuangan dan non-keuangan) dan Laporan Keuangan Publikasi BCA telah termuat pada

ketentuan pada homepage Bank, meliputi:

website/homepage BCA yaitu di www.klikbca.co.id

a) Laporan Tahunan (keuangan dan non-

dan dipublikasikan melalui 2 (dua) surat kabar

keuangan);

berbahasa

b) Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan

Indonesia

dan

1

(satu)

surat

kabar

berbahasa Inggris.

sekurang-kurangnya dalam 1 (satu) surat kabar berbahasa Indonesia yang memiliki peredaran luas di tempat kedudukan kantor

pusat

Bank

atau

di

tempat Halaman89dari101

kedudukan KCBA. 3) Laporan

Pelaksanaan

mencerminkan

kondisi

GCG

telah

Bank

yang

3) Laporan

Pelaksanaan

GCG

telah

mencerminkan

kondisi BCA yang sebenarnya atau sesuai

hasil

sebenarnya atau sesuai hasil penilaian (self

penilaian (self assessment) BCA dan dilampiri hasil

assessment)

penilaian

penilaian

Bank

(self

dan

dilampiri

assessment)

serta

hasil paling

(self

assessment)

yang

antara

lain

mencakup:

kurang mencakup: a) cakupan GCG sebagaimana dimaksud

a. cakupan GCG sebagaimana dimaksud dalam PBI

dalam PBI GCG dan hasil penilaian (self

tentang GCG dan hasil penilaian (self assessment)

assessment) atas pelaksanaan GCG;

atas pelaksanaan GCG;

b) kepemilikan

saham

anggota

Dewan

b. kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris serta

Komisaris serta hubungan keuangan dan

hubungan

hubungan

keluarga

anggota

Dewan

anggota Dewan Komisaris dengan anggota Dewan

Komisaris

dengan

anggota

Dewan

Komisaris

Komisaris lain, anggota Direksi dan/atau

keuangan lain,

dan

anggota

hubungan Direksi

keluarga dan/atau

pemegang saham BCA;

pemegang saham Bank; c) kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan

keuangan

dan

hubungan

keluarga anggota Direksi dengan anggota

c. kepemilikan hubungan

saham keuangan

anggota dan

Direksi

hubungan

serta

keluarga

anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris, Halaman90dari101

Dewan Komisaris, anggota Direksi lain

anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham

dan/atau pemegang saham Bank;

BCA;

d) paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris serta

d. paket/kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Dewan Komisaris serta Direksi;

Direksi; e) shares option yang dimiliki Komisaris, f)

Direksi, dan Pejabat Eksekutif;

Pejabat

rasio gaji tertinggi dan gaji terendah;

option);

g) frekuensi rapat Dewan Komisaris sesuai ketentuan; h) jumlah

penyimpangan

(internal

fraud)

Bank; transaksi yang mengandung benturan buy

(tidak

ada

program

shares

f. rasio gaji tertinggi dan gaji terendah; rapat

Dewan

Komisaris

sesuai

ketentuan; h. jumlah penyimpangan (internal fraud) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BCA;

kepentingan; j)

Eksekutif

g. frekuensi

yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh i)

e. shares option yang dimiliki Komisaris, Direksi, dan

back

i. transaksi

yang

mengandung

benturan

kepentingan; sharesdan/atau

buy

back

j. buy back shares BCA (tidak ada buy back shares);

obligasi Bank; k) pemberian dana untuk kegiatan sosial dan

kegiatan

politik,

baik

nominal

k. pemberian

dana

untuk

kegiatan

sosial

baik

nominal maupun penerimaan. Halaman91dari101

maupun penerimaan. 4) Laporan

Pelaksanaan

disampaikan

secara

GCG

lengkap

dan

telah

4) Laporan Pelaksanaan GCG BCA telah disampaikan

tepat

secara lengkap dan tepat waktu, kepada pemegang

waktu, kepada pemegang saham dan kepada:

saham dan kepada:

a) Bank Indonesia;

a. Bank Indonesia;

b) Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia

b. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI);

(YLKI); c) Lembaga Pemeringkat di Indonesia;

c. Lembaga Pemeringkat di Indonesia;

d) Asosiasi Bank-Bank di Indonesia;

d. Asosiasi Bank-Bank di Indonesia;

e) Lembaga

e. Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI);

Pengembangan

Perbankan

Indonesia (LPPI); f)

2 (dua) Lembaga Penelitian di bidang Ekonomi dan Keuangan;

Keuangan;

g) 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan. 5) Laporan pelaksanaan GCG telah disajikan dalam homepage secara tepat waktu. 6) Mediasi

dalam

pengaduan dengan baik.

rangka

nasabah

Bank

f. 2 (dua) Lembaga Penelitian di bidang Ekonomi dan

penyelesaian dilaksanakan

g. 2 (dua) Majalah Ekonomi dan Keuangan. 5) Laporan pelaksanaan GCG BCA telah disajikan dalam homepage secara tepat waktu. 6) Mediasi dalam rangka penyelesaian pengaduan nasabah BCA

dilaksanakan

dengan

baik,

dengan

sarana

pengaduan antara lain melalui Halo BCA, call center, Halaman92dari101

[email protected], [email protected] 7) Bank menerapkan transparansi informasi mengenai

produk

dan

penggunaan

7) BCA menerapkan transparansi informasi produk dan

data

penggunaan data pribadi nasabah sesuai ketentuan yang

pribadi nasabah.

11. Rencana strategis Bank A. Governance Structure

berlaku. 11.

Rencana Strategis Bank A. Governance Structure

1) Rencana strategis Bank telah disusun dalam

1) BCA senantiasa mengkaji strategi, baik untuk

bentuk Rencana Korporasi (corporate plan)

jangka pendek, menengah maupun jangka panjang

dan Rencana Bisnis (business plan) sesuai

yang dituangkan dalam Rencanan Bisnis Bank

dengan visi dan misi Bank.

(RBB) dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan (RKAT). Penyusunan RBB/RKAT didasari oleh:  Visi dan misi BCA;  Perkembangan

makro

ekonomi

(dunia

dan

regional, khususnya Indonesia dan perbankan nasional)

dan

mikro

ekonomi

yang

dibuat

dengan memperhatikan kondisi eksternal dan internal; Halaman93dari101

 Analisa SWOT, analisa kompetitor (Bank dan non Bank), dan lain-lain;  Performa historis BCA;  Diskusi

internal

yang

melibatkan

Dewan

Komisaris/Direksi dan para pejabat senior BCA mengenai strategi bisnis. 2) Rencana

Strategis

sepenuhnya

oleh

Bank pemilik,

didukung antara

2) Permodalan BCA telah sesuai dengan ketentuan

lain

yang berlaku.

tercermin dari komitmen dan upaya pemilik untuk memperkuat permodalan Bank. B. Governance Process


1) Bank telah menyusun Rencana Bisnis Bank secara

realistis,

komprehensif,

terukur

1) RBB

senantiasa

komprehensif,

disusun

terukur

secara

(achievable)

realistis, dengan

(achievable) dengan memperhatikan prinsip

memperhatikan prinsip kehati-hatian dan responsif

kehati-hatian

terhadap perubahan internal dan eksternal, dimana:

dan

responsif

perubahan internal dan eksternal.

terhadap



RBB memuat target bisnis tiga tahunan dan RKAT memuat target bisnis tahunan (baik finansial maupun

non

finansial)

yang

pencapaiannya Halaman94dari101

senantiasa dimonitor secara berkala; 

Penyusunan RBB dan RKAT mengacu kepada Peraturan Bank Indonesia No. 12/21/PBI/2010 tanggal 19 Oktober 2010 tentang Rencana Bisnis Bank dan Ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/27/DPNP tanggal 25 Oktober 2010 tentang Rencana Bisnis Bank Umum.

2) Rencana Bisnis Bank disetujui oleh Dewan Komisaris. 3) Direksi telah mengkomunikasikan Rencana

2)

Rencana Bisnis Bank telah disetujui oleh Dewan Komisaris.

3) Direksi senantiasa mengomunikasikan Rencana Bisnis

Bisnis Bank kepada:

Bank ke seluruh jenjang organisasi melalui:

a) Pemegang Saham Bank;



Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);

b) seluruh jenjang organisasi yang ada pada



Laporan Tahunan;



Website BCA;



Buku RBB dan RKAT.

Bank. 4) Direksi telah melaksanakan Rencana Bisnis Bank (RBB) secara efektif.

4) Direksi melaksanakan RBB secara efektif, antara lain melalui: 

Pemantauan realisasi RBB dan RKAT dilakukan Halaman95dari101

setiap triwulan dan dilaporkan ke Bank Indonesia; 

Laporan Keuangan publikasi triwulanan;



Laporan

Keuangan

publikasi

bulanan

dalam

format Laporan Bulanan Bank Umum (LBU), untuk dipublikasikan di website Bank Indonesia; dan 

Analyst Meeting diadakan setiap triwulan yang memaparkan antara lain kinerja BCA.

5) Dalam penyusunan dan penyampaian RBB

5) Penyusunan dan Penyampaian RBB/RKAT dilakukan

berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia

dengan:

tentang Rencana Bisnis Bank dan Bank telah



Mengacu pada Peraturan Bank Indonesia No.

memperhatikan:

12/21/PBI/2010 tanggal 19 Oktober 2010 perihal

a) faktor eksternal dan internal yang dapat

Rencana Bisnis Bank dan Ketentuan SEBI No.

mempengaruhi

kelangsungan

usaha

12/27/DPNP tanggal 25 Oktober 2010 perihal

Bank; b) prinsip kehati-hatian;

Rencana Bisnis Bank Umum. 

Memperhatikan Risk Assessment System yang

c) penerapan manajemen risiko;

telah

d) azas perbankan yang sehat;

mengevaluasi strategi bisnis ini dengan tetap

dimiliki

berpegang

BCA

pada

yang

prinsip

bertujuan kehati-hatian

untuk dan

Halaman96dari101

peraturan perbankan lainnya. 6) Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Bisnis Bank.

6) Pelaksanaan RBB dan RKAT diawasi oleh Dewan Komisaris dengan:  Mengadakan rapat bulanan untuk mengevaluasi dan memberikan pengarahan kepada Direksi; dan  Hasil evaluasi tersebut dituangkan dalam bentuk laporan per semester dari Dewan Komisaris ke Bank Indonesia.

7) Pemilik

tidak

menunjukkan

keseriusan

7) Pemilik mendukung rencana strategis dan kebutuhan

dan/atau tidak mengambil langkah-langkah

permodalan BCA yang telah ditegaskan melalui RUPS

yang diperlukan dalam rangka mendukung

tahunan. Pemilik mendukung penyesuaian dividen

rencana strategis Bank antara lain tercermin

setiap tahunnya berdasarkan kebutuhan permodalan

dari kurangnya komitmen dan upaya pemilik

dalam rangka mendukung pertumbuhan portofolio

untuk memperkuat permodalan Bank.

kredit serta belanja modal terkait pengembangan infrastruktur dan jaringan. Pemilik telah mendukung penyesuaian dividend pay-out ratio BCA.

C. Governance Outcome 1) Rencana

Korporasi

C. Governance Outcome dan

Rencana

Bisnis

1) RBB dan RKAT telah disusun melalui serangkaian Halaman97dari101

disusun oleh Direksi dan disetujui oleh

diskusi yang melibatkan Dewan Komisaris dan Direksi

Komisaris.

serta pejabat senior BCA, dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi.

2) Rencana

Korporasi

(corporate

plan)

dan

2) Rencana Bisnis Bank (business plan) beserta realisasinya

Rencana Bisnis Bank (business plan) berserta

telah dikomunikasikan oleh Direksi kepada Pemegang

realisasinya telah dikomunikasikan Direksi

Saham dan ke seluruh jenjang organisasi yang ada pada

kepada Pemegang Saham Pengendali dan ke

BCA, melalui:

seluruh jenjang organisasi yang ada pada

    

menggambarkan

RUPS Tahunan; Buku Laporan Tahunan; Quarterly Analyst Meeting; Website BCA; Buku RBB dan RKAT beserta realisasinya telah didistribusikan kepada seluruh Divisi dan Kepala Kantor Wilayah. 3) RBB 2013-2015 memuat proyeksi pertumbuhan antara

pertumbuhan Bank yang berkesinambungan.

lain proyeksi neraca dan rugi laba untuk tahun 2013-

Bank.

3) Rencana

Bisnis

Bank

2015, yang diproyeksikan dengan mempertimbangkan pada pertumbuhan tahun-tahun sebelumnya. 4) Pertumbuhan ekonomis

Bank memberikan manfaat

dan

stakeholders.

non

ekonomis

bagi

4) Visi BCA adalah menjadi ”Bank pilihan utama andalan masyarakat,

yang

berperan

sebagai

pilar

penting

perekonomian Indonesia”. Strategi bisnis BCA bertumpu Halaman98dari101

pada 3 (tiga) pilar utama, yaitu: 

Memperkuat antara

layanan

lain

payment

mempermudah

settlement,

masyarakat

yang dalam

melakukan pembayaran. 

Meningkatkan menyalurkan

fungsi kredit,

intermediasi, baik

nasabah

dengan korporasi,

komersial, SME maupun nasabah konsumer. 

Mengembangkan bisnis baru. Industri pembiayaan kendaraan roda empat telah dilayani oleh PT BCA Finance dan PT Bank BCA Syariah yang telah menunjukkan Selanjutnya, sekuritas,

kinerja BCA

keuangan

mulai

asuransi

yang

baik.

mengembangkan

bisnis

umum

dan

pembiayaan

kendaraan roda dua. 5) Rencana strategis bank disusun atas dasar kajian

yang

komprehensif

5) RBB

2013-2015

disusun

atas

dasar

kajian

yang

dengan

komprehensif dengan memperhatikan peluang bisnis dan

memperhatikan peluang bisnis dan kekuatan

kekuatan yang dimiliki BCA serta mengidentifikasikan

yang dimiliki bank serta mengidentifikasikan

kelemahan dan ancaman (SWOT Analysis).

kelemahan dan ancaman (SWOT Analysis). Halaman99dari101

6) Rencana dengan

strategis

bank

penyiapan

memadaiantara

harus

didukung

infrastruktur

lain

SDM,

IT,

6) RBB

2013-2015

memuat

antara

lain

rencana

yang

pengembangan SDM, sistem informasi manajemen dan

jaringan

rencanan pembukaan, perubahan status, pemindahan

kantor, kebijakan dan prosedur.

alamat dan/atau penutupan jaringan kantor, yang akan dilakukan

BCA

untuk

mendukung

rencana

pengembangan bisnis BCA. 7) Terdapat

intervensi

terhadap

7) Tidak ada intervensi dari pemilik terhadap pembagian

pembagian keuntungan Bank yang dilakukan

keuntungan BCA yang dilakukan tanpa memperhatikan

tanpa

upaya pemupukan modal untuk mendukung rencana

memperhatikan

pemilik upaya

pemupukan

modal untuk mendukung rencana strategis

strategis BCA.

Bank. 8) Pemilik

tidak

permodalan

mampu

Bank

yang

mengatasi

kondisi

memburuk

8) Permodalan BCA telah sesuai dengan ketentuan yang

atau

berlaku. Capital Adequacy Ratio BCA berada pada

permodalan Bank kurang dari jumlah yang

tingkat yang solid sebesar 16,2% (per September 2013),

ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.

jauh diatas ketentuan Bank Indonesia yang sebesar 8%.

Halaman100dari101

Halaman101dari101

LAPORAN PELAKSANAAN GCG GOOD CORPORATE GOVERNANCE

Recommend Documents