lihat - Kemenkes

Januar i

DAFTAR ISI SAMPUL KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

DAFTAR GAMBAR

iii

DAFTAR TABEL

iv

BAB I

:

PENDAHULUAN

1

A. PENJELASAN UMUM ORGANISASI

1

B. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI DAN ISU

6

STRATEGIS YANG DIHADAPI C. SISTEMATIKA BAB II

BAB III

BAB IV

:

:

:

9

PERENCANAAN KERJA

10

A. PERENCANAAN KINERJA

10

B. PERJANJIAN KINERJA

12

AKUNTABILITAS KINERJA

13

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

13

B. REALISASI ANGGARAN

33

C. SUMBER DAYA LAINNYA

34

PENUTUP

39

LAMPIRAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2016

ii

DAFTAR GAMBAR

1

GAMBAR 1

Struktur Organisasi Direktorat Bina Upaya Kesehatan

3

Rujukan

2

GAMBAR 2

Peta Strategis Direktorat Bina Upaya Kesehatan Rujukan

6

Tahun 2015-2019

3

GAMBAR 3

Grafik Realisasi & Target Persentase Kab/Kota Dengan

15

Kesiapan Akses Layanan Rujukan Tahun 2015-2019

4

GAMBAR 4

Grafik Realisasi dan Target Jumlah RS Rujukan Nasional

20

Dengan RS Rujukan Regional Yang Menerapkan Integrase Data Rekam Medis 5

GAMBAR 5

Grafik Realisasi Dan Terget Presentase RS Regional Sebagai

23

Pengampu Pelayanan Telemedicine 6

GAMBAR 6

Grafik Terget Dan Realisasi Jumlah RS Pratama Yang

26

Dibangun (Kumulatif) Tahun 2015-2016 7

GAMBAR 7

National Command Center 119

30

8

GAMBAR 8

Visual WEB Badan Pengawas RS

32


iii

DAFTAR TABEL 1. 2.

TABEL 1 TABEL 2

Pertumbuhan RS Dalam Dua Tahun Terakhir Sasaran Program Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2015-2019 sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI No 1144/MENKES/PER/VIII/2010 Sasaran Program Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2015-2019 sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 Perjanjian Kinerja yang Berisi Sasaran Program, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2015 Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Capaian Indikator Kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2016 Data Kab/Kota dengan Kesiapan Akses Layanan Rujukan Rumah Sakit Yang Menerapkan Integrasi Data Rekam Medis Fasyankes Pengampu dan Diampu Telemedicine Tahun 2015 Fasyankes Pengampu dan Diampu Telemedicine Tahun 2015 Kab/Kota Lokasi Pembangunan RS Pratama TA 2015 Kab/Kota Lokasi Pembangunan RS Pratama TA 2015 Realisasi Anggaran Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2017 Sumber Daya Manusia Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Daya persubdirektorat tahun 2016 Sumber Manusia Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan persubdirektorat tahun 2016 Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian Pada Dit. Yankes Rujukan Tahun 2016 Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Kelamin Pada Dit. Yankes Rujukan Tahun 20165 Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Pendidikan Pada Dit. Yankes Rujukan Tahun 2016 Tabel Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Pada Direktorat pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2016

6 10

3.

TABEL 3

4.

TABEL 4

5.

TABEL 5

6.

TABEL 6

7.

TABEL 7

8.

TABEL 8

9.

TABEL 9

18. TABEL 18

Laporan Posisi Barang Milik Negara Di Neraca Per Tanggal 31 Desember 2016

37

19 TABEL 19

Kondisi Sarana dan Prasarana

38

10. TABEL 10 11. TABEL 11 12. TABEL 12 13. TABEL 13 14. TABEL 14 15. TABEL 15 16 TABEL 16 17. TABEL 17


11

12

14 16 19 22 23 25 26 33 35 35 35 36 36

iv

BAB I PENDAHULUAN A. PENJELASAN UMUM ORGANISASI Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 64 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan rujukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan menyelenggarakan fungsi: 1. penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan; 2. penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan; 3. penyiapan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan; 4. penyiapan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan; 5. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan medik dan keperawatan, penunjang, gawat darurat terpadu, dan pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit, serta rumah sakit pendidikan; dan 6. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat

Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan terdiri atas: 1. Subdirektorat Pelayanan Medik dan Keperawatan; 2. Subdirektorat Pelayanan Penunjang; 3. Subdirektorat Pelayanan Gawat Darurat Terpadu; 4. Subdirektorat Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan Rumah Sakit; 5. Subdirektorat Rumah Sakit Pendidikan; 6. Subbagian Tata Usaha; dan 7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2016 1

Tugas dan fungsi dari masing-masing Sub Direktorat sebagai berikut : 1. Subdirektorat Pelayanan Medik dan Keperawatan Subdirektorat

Pelayanan

Medik

dan

Keperawatan

mempunyai

tugas

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan medik dan keperawatan. Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Pelayanan Medik dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang rawat jalan dan gawat darurat dan rawat inap, intensif, dan bedah; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang rawat jalan dan gawat darurat dan rawat inap, intensif, dan bedah; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang rawat jalan dan gawat darurat dan rawat inap, intensif, dan bedah; d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang rawat jalan dan gawat darurat dan rawat inap, intensif, dan bedah. Subdirektorat Pelayanan Medik dan Keperawatan terdiri atas: a. Seksi Rawat Jalan dan Gawat Darurat mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rawat jalan dan gawat darurat. b. Seksi Rawat Inap, Intensif, dan Bedah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang rawat inap, intensif, dan bedah. 2. Subdirektorat Pelayanan Penunjang Subdirektorat Pelayanan Penunjang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan penunjang. Subdirektorat Pelayanan Penunjang menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan penunjang medik dan non medik; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan penunjang medik dan non medik;


c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan penunjang medik dan non medik; dan d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan penunjang medik dan non medik. Subdirektorat Pelayanan Penunjang terdiri atas: a. Seksi Pelayanan Penunjang Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan penunjang medik. b. Seksi Pelayanan Penunjang Non Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan penunjang non medik. 3. Subdirektorat Pelayanan Gawat Darurat Terpadu Subdirektorat

Pelayanan

Gawat

Darurat

Terpadu

mempunyai

tugas

melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan gawat darurat terpadu. Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Pelayanan Gawat Darurat Terpadu menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pelayanan gawat darurat terpadu pra rumah sakit dan antar rumah sakit; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan gawat darurat terpadu pra rumah sakit dan antar rumah sakit; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pelayanan gawat darurat terpadu pra rumah sakit dan antar rumah sakit; dan d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan gawat darurat terpadu. Subdirektorat Pelayanan Gawat Darurat Terpadu terdiri atas: a. Seksi Pra Rumah Sakit mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan gawat darurat terpadu pra rumah sakit.


b. Seksi Antar Rumah Sakit mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan gawat darurat terpadu antar rumah sakit. 4. Subdirektorat Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan Rumah Sakit Subdirektorat Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan Rumah Sakit mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan rujukan dan pemantauan rumah sakit. Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan Rumah Sakit menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pengelolaan pelayanan rujukan dan pemantauan dan evaluasi rumah sakit; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan pelayanan rujukan dan pemantauan dan evaluasi rumah sakit; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan pelayanan rujukan dan pemantauan dan evaluasi rumah sakit; d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan pelayanan rujukan dan pemantauan dan evaluasi rumah sakit; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan pelayanan rujukan dan pemantauan dan evaluasi rumah sakit. Subdirektorat Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan Rumah Sakit terdiri atas: a. Seksi Pengelolaan Pelayanan Rujukan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengelolaan pelayanan rujukan. b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Rumah Sakit mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemantauan dan evaluasi rumah sakit. 5. Subdirektorat Rumah Sakit Pendidikan Subdirektorat Rumah Sakit Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar,


prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang rumah sakit pendidikan. Dalam

melaksanakan

tugas,

Subdirektorat

Rumah

Sakit

Pendidikan

menyelenggarakan fungsi: a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang jejaring rumah sakit pendidikan dan pemantauan dan evaluasi rumah sakit pendidikan; b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang jejaring rumah sakit pendidikan dan pemantauan dan evaluasi rumah sakit pendidikan; c. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan di bidang jejaring rumah sakit pendidikan dan pemantauan dan evaluasi rumah sakit pendidikan; d. penyiapan bahan bimbingan teknis dan supervisi di bidang jejaring rumah sakit pendidikan dan pemantauan dan evaluasi rumah sakit pendidikan; dan e. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang jejaring rumah sakit pendidikan dan pemantauan dan evaluasi rumah sakit pendidikan. Subdirektorat Rumah Sakit Pendidikan terdiri atas: a. Seksi Jejaring Rumah Sakit Pendidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang jejaring rumah sakit pendidikan. b. Seksi Pemantauan dan Evaluasi Rumah Sakit Pendidikan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria, dan pemberian bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemantauan dan evaluasi rumah sakit pendidikan. 6. Sub Bagian Tata Usaha Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat. Gambar 1. Struktur Organisasi Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan


B. ASPEK STARTEGIS ORGANISASI DAN ISU STRATEGIS YANG DIHADAPI Pertambahan Rumah Sakit di Indonesia dalam 1 tahun (tahun 2015 sampai dengan tahun 2016) sebanyak 133 RS, atau mengalami pertumbuhan sebesar 5,3 %.

Tabel 1. Jumlah Rumah Sakit Tahun 2015 dan 2016 REKAP RS Kategori

2016

RS Umum

Rs Khusus

Total

RS Umum

RS Khusus

Total

Pemerintah

803

85

888

824

86

915

Swasta Non Profit

539

167

706

542

160

702

610

286

896

696

310

1006

1,952

538

2.490

2.067

556

2.623

Kepemilikan

RS PUBLIK

2015

RS Privat TOTAL

Sumber : RS Online Tahun 2015 dan Tahun 2016

Sedangkan untuk jumlah Tempat Tidur (TT) di RS sampai saat ini sebanyak 319.559 yang terdiri dari TT Kelas VVIP sebanyak 5.625, TT Kelas VIP sebanyak 25.752, TT Kelas I sebanyak 39.623, TT Kelas II sebanyak 55.820, TT Kelas III sebanyak 119.060, TT Ruang ICU sebanyak 6.876, TT Ruang PICU sebanyak 1.392, TT Ruang NICU sebanyak 3.262, TT Ruang ICCU sebanyak 1.163, TT Ruang HCU sebanyak 3.966, TT Ruang IGD sebanyak 13.391, TT Ruang Perinatologi sebanyak 20.556, TT Ruang Operasi sebanyak 5.906, TT Ruang Bersalin sebanyak 10.959. dan TT Ruang Isolasi sebanyak 6.255. Jika dilihat dari komposisinya, jumlah TT Kelas III merupakan komposisi paling besar yaitu 37,3% dari total TT di RS.

Adapun tantangan strategis yang dihadapi oleh Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan dalam meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan yang tertuang di dalam Rencana Aksi Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan 2015-2019 adalah sebagai berikut: 1. Perlunya penguatan pelayanan kesehatan rujukan 2. Perlunya penetapan sistem regionalisasi rujukan di seluruh provinsi 3. Perlunya penetapan dan pembangunan sistem rujukan nasional 4. Tidak meratanya jumlah, jenis dan kompetensi SDM Kesehatan 5. Kapasitas manajemen rumah sakit yang tidak merata, dan belum berbasiskan sistem manajemen kinerja 6. Belum tersedianya sarana prasarana dan alkes pada RS Rujukan yang sesuai standar


6

7. Belum terintegrasinya data dan sistem informasi di pusat, daerah dan rumah sakit. 8. Kebijakan pemerintah daerah yang belum tersinkronisasi dengan kebijakan pemerintah pusat. Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pembinaan upaya kesehatan rujukan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Direktorat

Pelayanan

Kesehatan Rujukan menetapkan visi: “AKSES PELAYANAN KESEHATAN RUJUKAN YANG TERJANGKAU DAN BERKUALITAS BAGI MASYARAKAT”

Untuk mewujudkan visinya, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan menjalankan misi sebagai berikut: 1. Melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya upaya kesehatan rujukan yang paripurna, merata, bermutu, dan berkeadilan 2. Menyelenggarakan tata kelola yang baik.

Sasaran strategis menggambarkan rincian dan penjabaran pencapaian Visi Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019, yang diperoleh dari tantangan strategis dan analisis SWOT.

Sasaran strategis Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan

Tahun 2015-2019 adalah: 1. Terwujudnya regionalisasi sistem rujukan yang terstruktur dan berjenjang 2. Terwujudnya sistem manajemen kinerja fasyankes rujukan se Indonesia 3. Terwujudnya media sosialisasi pelayanan kesehatan 4. Terwujudnya advokasi kepada Pemda dan K/L terkait 5. Terwujudnya kemitraan berjejaring 6. Terwujudnya Optimalisasi Peran UPT sebagai lembaga pembina 7. Terwujudnya organisasi dan mutu kelembagaan yang ekselen 8. Terbangunnya informasi berbasis data dan pengalaman

9. Terwujudnya sistem perencanaan karyawan dan karir yang efektif Dalam rangka pencapaian visi 2019, Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan telah menetapkan suatu peta strategi yang menggambarkan hipotesis jalinan sebab akibat dari 17 sasaran strategis (yang menggambarkan arah dan prioritas strategis Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan yang diperlukan guna memampukannya dalam mencapai target kinerja yang berkelanjutan di masa yang akan datang). Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2016

7

Peta strategi pencapaian visi tersebut disusun dengan memperhatikan peta strategi pada Renstra Kementerian Kesehatan 2015 - 2019 dan Rencana Aksi Program (RKP) Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan.

Gambar 2. Peta Strategis Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2015 - 2019

Peta strategi disusun untuk mencapai visi Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2019 menciptakan Akses pelayanan kesehatan rujukan yang terjangkau dan berkualitas bagi masyarakat. Visi tersebut dapat dijabarkan dalam bentuk 1 (satu) tujuan strategis (outcome), yaitu tersedianya fasyankes rujukan berkualitas yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Tersedianya fasyankes rujukan berkualitas yang dapat dijangkau oleh masyarakat dapat dicapai dengan memastikan proses-proses strategis berikut dikerjakan secara excellent yakni: mewujudkan Regionalisasi Sistem Rujukan yang Terstruktur dan Berjenjang, mewujudkan Sistem Manajemen Kinerja Fasyankes Rujukan se Indonesia,mewujudkan Media Sosilisasi Pelayanan Kesehatan, melakukan advokasi


8

Kepada Pemda dan K/L terkait, mewujudkan Kemitraan Berjenjang, mewujudkan Peran UPT Sebagai lembaga pembina. Sasaran strategis terkait upaya strategis yang harus dilakukan secara excellent dalam meningkatkan mutu kelembagaan organisasi Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah: 1. Terwujudnya Organisasi dan Mutu Kelembagaan Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Excellent, 2. Terbangunnya

Informasi

Berbasis

Data

dan

Pengalaman

(Knowledge

management), 3. Terwujudnya Sistem Perencanaan Karyawan dan Karir yang Efektif. Agar sasaran-sasaran strategis terkait perspektif upaya strategis dapat dicapai secara berkelanjutan, maka sasaran strategis terkait dengan perspektif sumber daya harus diwujudkan: 1.

Sumber daya manusia yang kompeten dan berbudaya kinerja,

2.

Dukungan regulasi pelayanan kesehatan rujukan,

3.

Sarana prasarana alat obat dan perbekalan yang memadai,

4.

Dana pada bidang pelayanan kesehatan rujukan.

C. SISTEMATIKA Sistematika penulisan laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan terdiri dari: Bab I

Pendahuluan A. Penjelasan Umum Organisasi B. Aspek Strategis Organisasi dan Isu Strategis yang Dihadapi Organisasi C. Sistematika

Bab II

Perencanaan Kinerja A. Perencanaan Kinerja B. Perjanjian Kinerja

Bab III

Akuntabilitas Kinerja A. Capaian Kinerja Organisasi B. Realisasi Anggaran C. Sumber Daya Lainnya

Bab IV

Penutup

Lampiran


9

BAB II PERENCANAAN KINERJA A. PERENCANAAN KINERJA Berdasarkan dokumen Rencana Strategis Kementerian Kesehatan 2015 – 2019 yang telah

ditetapkan

dengan

Keputusan

Menteri

Kesehatan

RI

Nomor

HK.02.02/MENKES/52/2015, sasaran kegiatan Pembinaan Upaya Kesehatan rujukan adalah tersedianya fasyankes rujukan berkualitas yang dapat dijangkau oleh masyarakat. Indikator kinerja yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 tahun sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019 untuk mencapai sasaran program yang menjadi tugas dan tanggung jawab dari masingmasing Direktorat mengalami perubahan dengan adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan. Indikator Kinerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 64 tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan adalah sebagai berikut: Tabel 2. Sasaran Program Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2015-2019 berdasarkan tugas pokok dan fungsi sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1144/MENKES/PER/VIII/2010

No 1

Sasaran Program Tersedianya Fasyankes rujukan berkualitas yang dapat dijangkau oleh masyarakat

Indikator Jumlah RS Rujukan Regional yang memenuhi sarana parasarana dan alat (SPA) sesuai standar Persentase kabupaten/kota dengan kesiapan akses layanan rujukan Jumlah RS Rujukan Nasional yang ditingkatkan sarana prasarananya

Target 2015

2016

2017

2018

2019

125

125

125

125

125

60%

70%

80%

90%

95%

14

14

14

14

14


10

Jumlah dokumen tentang kebutuhan kapal RS di daerah kepulauan Jumlah RS Daerah yang memenuhi standar dan dengan kriteria khusus Jumlah RS pratama yang dibangun (kumulatif)

1

1

0

0

0

94

96

97

97

97

24

34

44

54

64

Perubahan Indikator Kinerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 64 tahun 2015 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan RI adalah sebagai berikut : Tabel 3. Sasaran Program Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2015-2019 berdasarkan tugas pokok dan fungsi sesuai Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 64 tahun 2015

No 1

Sasaran Program Tersedianya Fasyankes rujukan berkualitas yang dapat dijangkau oleh masyarakat

Indikator Persentase kabupaten/kota dengan kesiapan akses layanan rujukan Jumlah RS Rujukan Nasional dengan RS Rujukan Regional yang menerapkan integrasi data rekam medis Persentase RS Regional sebagai pengampu pelayanan telemedicine Jumlah RS pratama yang dibangun (kumulatif) Jumlah dokumen tentang kebutuhan kapal RS di daerah kepulauan

Target 2015

2016

2017

2018

2019

60%

70%

80%

90%

95%

-

15 RS

30 RS

45 RS

60 RS

3%

6%

12 %

20%

32%

24 RS

34 RS

44 RS

54 RS

64 RS

1

1

0

0

0


11

B. PERJANJIAN KINERJA Perjanjian kinerja yang diwujudkan dalam penetapan kinerja merupakan dokumen pernyataan kinerja atau kesepakatan kinerja atau perjanjian kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki. Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan menyusun perjanjian kinerja tahun 2015 mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Kesehatan tahun 20152019. Target kinerja ini menjadi komitmen bagi Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan untuk mencapainya dalam tahun 2016. Perjanjian Kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 4 dibawah ini:

Tabel 4. Perjanjian Kinerja yang Berisi Sasaran Program, Indikator Kinerja dan Target Tahun 2016 Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Sasaran

Indikator kinerja

Target 2016

1

Persentase kabupaten/kota dengan kesiapan akses layanan rujukan

70%

2

Jumlah RS Rujukan Nasional dengan RS Rujukan Regional yang menerapkan integrasi data rekam medis Persentase RS Regional sebagai pengampu pelayanan telemedicine

15 RS

Jumlah RS pratama yang dibangun (kumulatif) Jumlah dokumen tentang kebutuhan kapal RS di daerah kepulauan

34 RS

Program Tersedianya Fasyankes rujukan berkualitas yang dapat dijangkau

3

oleh masyarakat 4 5


6%

1

12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Untuk mengetahui capaian kinerja organisasi dilakukan pengukuran kinerja dengan membandingkan tingkat kinerja yang dicapai dengan standar, rencana, atau target dengan menggunakan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja diperlukan untuk mengetahui sampai sejauh mana realisasi atau capaian kinerja yang berhasil dilakukan oleh Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan dalam kurun waktu Januari sampai dengan Desember 2016. Tahun 2016 merupakan tahun kedua pelaksanaan dari Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015–2019. Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah dengan membandingkan realisasi capaian dengan rencana tingkat capaian (target) pada setiap indikator sehingga diperoleh gambaran tingkat keberhasilan pencapaian masingmasing indikator. Informasi Capaian dari masing-masing indikator berdasarkan pengukuran kinerja tersebut ditindaklanjuti dalam perencanaan program/kegiatan di masa yang akan datang agar setiap program/ kegiatan yang direncanakan dapat dicapai secara optimal, selain itu informasi mengenai masing-masing indikator juga dimaksudkan untuk mengetahui kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan pada tahun 2016, antara lain untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak internal dan eksternal tentang pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Indikator Kinerja Kegiatan yang ditetapkan sebagai indikator yang akan dicapai dalam Penetapan Kinerja (TAPJA) Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan merupakan indikator kinerja terukur dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diketahui capaian kinerja tahun 2016 per indikator sesuai dengan TAPJA Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah sebagai berikut:


13

Tabel 5. Pencapaian Indikator Kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2015 dan 2016 SASARAN

INDIKATOR

STRATEGIS

KINERJA

Tersedianya

1

Fasyankes rujukan berkualitas yang dapat

2

dijangkau oleh masyarakat 3

4

5

Persentase kabupaten/kota dengan kesiapan akses layanan rujukan Jumlah RS Rujukan Nasional dengan RS Rujukan Regional yang menerapkan integrasi data rekam medis Persentase RS Regional sebagai pengampu pelayanan telemedicine Jumlah RS pratama yang dibangun (kumulatif) Jumlah dokumen tentang kebutuhan kapal RS di daerah kepulauan

2015

2016

T

R

T

R

%

60%

54%

70%

54%

77,1 %

-

-

15 RS

7 RS

46,7%

3%

3,6%

6%

6,4 %

105%

24 RS

22 RS

34 RS

27 RS

79,4%

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

1 Dok

Uraian dari capaian masing-masing indikator kinerja Renstra Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2016 adalah sebagai berikut: Persentase kabupaten/kota dengan kesiapan akses layanan rujukan

1. a.

Sasaran Strategis Tersedianya Fasyankes Rujukan berkualitas yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

b.

Definisi Operasional Definisi operasional yang dimaksud dengan Kab/Kota dengan kesiapan akses layanan rujukan adalah Kab/Kota yang memiliki: 1) Rasio TT di RS dan Klinik Utama dibanding penduduk 1:1000 2) Memiliki RS dengan jejaring ke RS Rujukan Regional


14

c.

Cara Perhitungan Formula perhitungan indikator ini adalah jumlah Kab/Kota dengan kesiapan akses layanan rujukan dibagi total kab/kota pada tahun tersebut dikali 100 %.

d.

Pencapaian Kinerja Target pencapaian kinerja tahun 2016 untuk indikator jumlah Kab/Kota dengan kesiapan akses layanan rujukan adalah 70% Kabupaten/Kota dengan kesiapan akses rujukan atau sebanyak 348 Kab/Kota dari jumlah Kab/Kota sebanyak 497 (jumlah Kab/Kota sebanyak 497 target total yang ditetapkan dalam RPJMN). Pencapaian indikator ini pada tahun 2016 ada sebanyak 266 Kab/Kota dengan kesiapan akses layanan rujukan. Jika dibandingkan dengan keseluruhan jumlah Kab/Kota 497, maka pencapaian indikator ini sebanyak 54 %, sehingga indikator ini belum mencapai target. Jika dibandingkan dengan target sampai tahun 2019 sebanyak 95% Kab/Kota dengan kesiapan akses layanan rujukan, maka masih terdapat 205 Kab/Kota yang harus dilakukan pembinaan agar memiliki kesiapan akses layanan rujukan pada akhir tahun 2019 atau realisasi baru mnecapai 56,8%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Grafik berikut ini:

Gambar 3. Grafik Realisasi dan Target Persentase Kab/Kota dengan Kesiapan Akses Layanan Rujukan Tahun 2015 - 2016 100%

90% 80%

90% 80% 70% 60%

95%

70% 54%

60%

54%

Realisasi

50%

Target

40% 30% 20% 10% 0%

2015

2016

2017

2018

2019

Capai tahun 2016 sebesar 54% tidak mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan capain tahun 2015 Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2016

15

Tabel 6. Data Kab/Kota dengan Kesiapan Akses Layanan Rujukan

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

Kab/ Kota Fakfak Kaimana Teluk Wondama Teluk Bintuni Sorong Selatan Sorong Raja Ampat Tambrauw Kota Sorong Majene Mamasa Mamuju Nias Tapanuli Selatan Tapanuli Utara Labuhan Batu Asahan Karo Deli Serdang Pakpak Bharat Serdang Bedagai Kota Sibolga Kota Pematang Siantar Kota Tebing Tinggi Kota Medan Kota Binjai Kota Padang Sidempuan Kota Gunungsitoli Ogan Komering Ulu Kota Palembang Kota Prabumulih Kota Pagar Alam Kota Lubuk Linggau Bolaang Mongondow Minahasa Kepulauan Sangihe Kepulauan Talaud Minahasa Selatan Bolaang Mongondow Utara Kepulauan Siau Tagulandang Biaro

No 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80

Kab/ Kota Minahasa Tenggara Bolaang Mongondow Selatan Kota Manado Kota Bitung Kota Tomohon Kota Kotamobagu Kepulauan Mentawai Sijunjung Tanah Datar Padang Pariaman Pasaman Kota Padang Kota Solok Kota Sawah Lunto Kota Padang Panjang Kota Bukittinggi Kota Payakumbuh Kota Pariaman WAKATOBI BUTON UTARA KONAWE UTARA Kolaka Timur KONAWE KEPULAUAN Kota KENDARI Kepulauan Selayar Bulukumba Bantaeng Jeneponto Takalar Sinjai Bone Maros Pangkajene Kepulauan Sidenreng Rappang Pinrang Enrekang Luwu Tana Toraja Luwu Timur Kota Makassar

No 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120

Kab/ Kota Kota Pare-pare Kota Palopo Banggai Kepulauan Banggai Morowali Poso Buol Parigi Moutong Tojo Una-Una Kota Palu Pelalawan Rokan Hulu Bengkalis Kota Pekanbaru Kota Dumai Merauke Jayawijaya Jayapura Biak Numfor Mimika Boven Digoel Asmat Pegunungan Bintang Sarmi Keerom Waropen Supiori Mamberamo Raya Kota Jayapura Sumba Barat Sumba Timur Kupang Timor Tengah Utara Belu Alor Lembata Flores Timur Sikka Ende Ngada


16

No

Kab/ Kota

No

Kab/ Kota

No

Kab/ Kota

No

Kab/ Kota

121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160

Manggarai Sumba Tengah Kota Kupang Dompu Bima Sumbawa Barat Kota Mataram Kota Bima Simeulue Aceh Selatan Aceh Tenggara Aceh Tengah Aceh Barat Aceh Besar Pidie Bireuen Aceh Barat Daya Gayo Lues Aceh Tamiang Nagan Raya Aceh Jaya Bener Meriah Kota Banda Aceh Kota Sabang Kota Langsa Kota Lhokseumawe Kota Subulussalam Halmahera Barat Halmahera Tengah Kepulauan Sula Halmahera Utara Halmahera Timur Kota Ternate Maluku Tenggara Barat Maluku Tengah Kepulauan Aru Seram Bagian Timur Maluku Barat Daya Kota Ambon Kota Tual

161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

Lampung Barat Kota Bandar Lampung Kota Metro Bangka Belitung Bangka Barat Belitung Timur Kota Pangkal Pinang Paser Kutai Barat Kutai Timur Berau Malinau Nunukan Penajam Paser Utara Kota Balikpapan Kota Samarinda Kota Tarakan Kota Bontang Kotawaringin Barat Barito Selatan Barito Utara Lamandau Katingan Murung Raya Kota Palangka Raya Bengkayang Ketapang Melawi Kota Pontianak Kota Singkawang Ponorogo Trenggalek Tulungagung Malang Situbondo Sidoarjo Mojokerto Jombang Gresik

201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240

Kota Kediri Kota Blitar Kota Malang Kota Probolinggo Kota Pasuruan Kota Mojokerto Kota Madiun Kota Surabaya Kota Batu Banyumas Purworejo Klaten Sragen Kudus Kota Magelang Kota Surakarta Kota Salatiga Kota Semarang Kota Pekalongan Kota Tegal Purwakarta Karawang Bekasi Kota Bogor Kota Sukabumi Kota Bandung Kota Cirebon Kota Bekasi Kota Cimahi Batang Hari Bungo Kota Jambi Boalemo Gorontalo Pohuwato Gorontalo Utara Kota Gorontalo Kulon Progo Bantul Sleman

241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267

Kota Yogyakarta BENGKULU SELATAN BENGKULU UTARA MUKO-MUKO KOTA BENGKULU KOTA CILEGON KOTA TANGGERANG SELATAN Kota Tangerang JEMBRANA TABANAN KLUNGKUNG BANGLI BULELENG KOTA DENPASAR Kepulauan Seribu Jakarta Selatan Jakarta Timur Kota Jakarta Pusat Jakarta Barat Jakarta Utara Banjar Barito Kuala Hulu Sungai Selatan Hulu Sungai Utara Balangan Kota Banjarmasin Kota Banjar baru


17

e.

Permasalahan Jika dibandingkan dengan target sebanyak 70%, seharusnya ada 348 Kab/Kota dengan kesiapan akses layanan rujukan. Namun saat ini pencapaiannya baru 54%, dikarenakan terdapat beberapa kendala sebagai berikut: 1) Upaya pencapaian indikator melalui kegiatan yang dibiayai oleh Dana Alokasi Khusus (DAK) yang tidak dapat dikontrol sepenuhnya oleh Kementerian Kesehatan. 2) Dana DAK masih sedikit yang mengambil bangunan dan TT kelas III dikarenakan digunakan untuk pengembangan pelayanan unggulan di masing-masing RS. 3) Kurangnya pengawasan terhadap realisasi penggunaan anggaran DAK. 4) Belum terpenuhinya standar pelayanan, SDM, sarana prasarana dan manajemen

f.

Usul Pemecahan masalah 1) Guna mengatasi kendala, maka perlu dibentuk Tim terpadu antara tim Kemkes, Bappenas dan Kemenkeu saat musrembang daerah dan nasional guna melakukan pengawasan terhadap realisasi penggunaan anggaran. 2) Koordinasi dengan Roren terkait pemanfaatan DAK TA 2016 untuk pemenuhan kebutuhan TT 3) Upaya pemenuhan standarisasi RS Rujukan melalui peningkatan standar pelayanan, SDM, sarana prasarana dan manajemen RS. 4) Menyusun pedoman penguatan pengampuan RS Rujukan Nasional dan Regional 5) Monev RS Rujukan 6) Penguatan layanan kesehatan rujukan di RS Rujukan dilakukan melalui Pencapaian akreditasi melalui DAK non fisik dan Dekon serta Pemenuhan infrastruktur dan alkes melalui dana DAK fisik 7) Pemenuhan SDM kesehatan dengan melakukan kerjasama Pemda dan PPSDM

g.

Realisasi Anggaran Alokasi

Anggaran

Rp49.346.429.000,-

untuk

melaksanakan

dengan

realisasi

indikator

sampai

ini

dengan

sebesar sebesar

Rp45.108.374.423 atau 91,4%. Anggaran digunakan untuk memperkuat pelayanan pada rumah sakit seperti penyusunan NSPK, pembinaan layanan


18

untuk persiapan akreditasi, peningkatan kemampuan SDM melalui workshopworkshop, dan monev.

2.

Jumlah RS Rujukan Nasional dengan RS Rujukan Regional yang menerapkan integrasi data rekam medis a.

Sasaran Strategis Tersedianya Fasyankes Rujukan berkualitas yang dapat dijangkau oleh masyarakat.

b.

Definisi Operasional Definisi operasional indikator ini adalah tersedianya 60 RS Rujukan Nasional dengan RS Regional yang menerapkan integrasi data rekam medis.

c.

Cara Perhitungan Jumlah RS Rujukan Nasional, Rujukan Provinsi dan RS Rujukan Regional yang menjadi pengampu integrasi data rekam medis

d.

Pencapaian Kinerja Pada tahun 2016 telah berhasil dilakukan integrasi rekam medis pada 7 RS atau sebesar 46,7% dari target yaitu 15 RS Tabel 7 : Rumah Sakit yang menerapkan integrasi data rekam medis No

Nama Rumah Sakit

Keterangan

1 RSUP Wahidin Sudirohusodo

RS Rujukan Nasional

2 RSUD Labuan Baji

RS Rujukan Regional

3 RSUD Kota Makassar

RS Rujukan Regional

4 RSUD A Makassau pare Pare

RS Rujukan Regional

5 RSUD Sariwegading

RS Rujukan Regional

6 RSUD tenriawaru Bone

RS Rujukan Regional

7 RSUD Sulthan Daeng Radja

RS Rujukan Regional

Jika dibandingkan dengan target tahun 2019 untuk indikator jumlah rumah sakit rujukan nasional dengan rs rujukan regional yang menerapkan integrasi data rekam medis yaitu 60 RS, maka masih terdapat 45 RS yang harus dilakukan pembinaan atau realisasi baru mencapai 11,7%.


19

Gambar 4. Grafik Realisasi dan Target Jumlah RS Rujukan Nasional dengan RS Rujukan Regional yang menerapkan integrasi data rekam medis 60 60 45

50 40

30

Realisasi

30

Target 15

20 7

10 0

2015

2016

2017

2018

2019

Dalam RPJM Tahun 2015-2018 untuk indikator jumlah rumah sakit rujukan nasional dengan rs rujukan regional yang menerapkan integrasi data rekam medis belum ditetapkan target e.

Permasalahan Terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya pemenuhan capaian indikator tersebut, antara lain adalah sebagai berikut: 1) Belum adanya pedoman integrasi rekam medis 2) Masih lemahnya teknologi informasi di RS 3) Telah ada SIRS di RS yang tidak dapat diintegrasikan Karena terkait dengan sourccat dan hak cipta dari masing-masing system yang telah terpasang.

f.

Usul Pemecahan Masalah Terdapat beberapa upaya yang telah dilakukan guna mengatasi kendala dalam pencapaian indikator, antara lain adalah sebagai berikut: 1) Menyusun pedoman dan road map integrase data rekam medisMenyusun pedoman dan road map integrase data rekam medis 2) Berkoordinasi dengan Bagian PI terkait proses input variable rekam medik elektronik pada SIM GOS


20

g.

Realisasi Anggaran Alokasi Anggaran untuk melaksanakan indikator ini sebesar Rp211.820.000 dengan realisasi sebesar Rp190.920.000,- atau sebesar 90,1% angaran tersebut diagunakan untuk penyusunan pedoman dan pertemuan koordinasi integrasi rekam medis

3.

Persentase RS Regional sebagai pengampu pelayanan telemedicine

a. Sasaran Strategis Tersedianya Fasyankes Rujukan berkualitas yang dapat dijangkau oleh masyarakat. b. Definisi Operasional Definisi Operasional dari indikator Persentase RS Regional sebagai pengampu pelayanan telemedicine adalah : 1) Terselenggaranya salah satu jenis pelayanan telemedicine

oleh RS

Pengampu dengan fasyankes yang diampu 2) Telemedicine adalah pelayanan kesehatan jarak jau melalui pemanfaatan teknologi komunikasi dan informasi dalam rangka konsultasi diagnostik dan tatalaksana perawatan pasien antara faskes pengampu dan yang diampu. Pelayanan telemedicine yang dapat dikembangkan yaitu tele-radiologi, telekardiologi, radio-komunikasi medik (tele-conference), vidio-conference (VCom), tele-radiotherapy, tele-konsultasi. c. Cara Perhitungan RS rujukan Regional yang memberikan pelayanan (sebagai pengampu) telemedicine dibagi jumlah seluruh RS Rujukan Regional) x 100% Jumlah RS Rujukan Regional sebanyak 110 RS d. Pencapaian Kinerja Pelayanan telemedicine adalah pelayanan dengan menggunakan transmisi dari informasi medis seperti teks, citra, biosinyal, video, suara serta keahlian medis dan perawatan dari satu lokasi ke lokasi lainnya melalui hubungan telekomunikasi. Telemedicine meliputi tele-laboratorium, tele-kardiologi, teleradiologi, dll. bagi pasien, dan untuk pengembangan pendidikan dokter dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2016

21

dokter spesialis berbasis kompetensi di Indonesia Capaian indicator Presentase RS Regional sebagai pengampu pelayanan telemedicine tahun 2016 yaitu sebanyak 6 Rumah Sakit Pegampu atau sebesar 100 % dari target yaitu 6% dari jumlah rumah sakit rujukan regional atau sebanyak 6 RS. Jumlah fasyankes yang diampu pada tahun 2016 sebanyak 19 fasyankes.

Tabel 8 Fasyankes Pengampu dan Diampu TelemedicineTahun 2016 No 1

RS Pengampu RS Zaenoel Abidin (Rujukan Provinsi)

No

RSUD Abdul Azis Singkawang

RSUD Syamsudin 3 Sukabumi RS. Universitas 4 Hasanuddin

5

RSUD Djasamen Saragih

RSUD Johanes 6 Kupang, NTT

TeleKon Telera Telesultasi diologi EKG

1

RSUD Sabang

1

1

2

RSIA Banda Aceh Puskesmas Sukajaya Kota Sabang

1

1

4

RSUD Pemangkat

1

5

Puskesmas Seulakau

1

1

6

RSUD Pelabuhan Ratu

1

1

7

RSUD Sinjai

1

8

Puskesmas Balangnipa

1

9

Puskesmas Kampala

1

3 2

Fasyankes Diampu

TeleUSG

1 1

10 Puskesmas Lappadata

1

11 Puskesmas Panaikang Puskesmas Pulau 12 Sembilan

1

1 1 1 1

1

1

13 RSUD Simalungun

1

1

14 RSUD Tarutung

1

1

15 RS Labuan Bajo

1

1

16 RSUD Mboi

1

1

17 RSUD Malaka Puskesmas Ruteng 18 (Wangko) Puskesmas Langke 19 Majok Ruteng

1

1

1

1

1

1

1 1 1 1 1

Jika dibandingkan dengan target tahun 2019, maka masih terdapat 29 Rumah Sakit yang menjadi target dan harus dilakukan pembinaan atau realisasi baru mencapai 17%.


22

Gambar 5. Grafik Realisasi dan Target Presentase RS Regional sebagai pengampu pelayanan telemedicine 32%

35.0% 30.0% 25.0%

20%

20.0% 15.0% 10.0% 5.0% 0.0%

Realisasi

12% 3.6% 3%

Target

6.3% 6%

2015

2016

2017

2018

2019

Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2015 yaitu sebesar 3,6% maka capaian tahun 2016 sebesar 6,3% mengalami kenaikan sebesar 2,7% sehingga secara secara kesuluruhan jumlah RS yang telah menjadi pengampu telemedicine sebanyak 10 RS

Tabel 9: Fasyankes Pengampu dan Diampu Telemedicine Tahun 2015 No 1

RS Pengampu RSUP dr. M. Djamil, Padang

No

1 RSUD Pariaman, Sumbar 2 3 4 5

2

RSUP M. Hoesin, Palembang

Fasyankes Diampu

6 7

RSUD dr. M. Zein Painan, Sumbar RSUD Pasaman Barat, Sumbar RSUD Lubuk Sikaping, Sumbar RSUD Kepulauan Meranti, Riau RSUD Kotaagung, Lampung RSUD Hasannudin Damrah, Bengkulu

Teleradiologi 1 1 1 1 1 1 1

8

RSUD Curup Rejang Lebong, Bengkulu

1

RSUD Harapan Insan Sendawa, Kaltim

1

3

RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo, Makassar

9

4

RS PON, Jakarta

10

Telemedicine berbasis vicon

RSUD Besemah Pagar Alam, Sumsel RS Stroke Bukittinggi, 11 Sumbar


1 1

23

e. Permasalahan Walaupun target pada indikator ini sudah terpenuhi, namun masih terdapat kendala dalam pencapaiannya. Kendala tersebut yaitu : 1) Belum selesainya regulasi pedoman tentang telemedicine 2) Pelaksanaan telemedicine di RS yang telah diberikan alat belum berjalan dengan baik dikarenakan permasalahan signal terkait data internet 3) Belum adanya regulasi tentang tarif pembiayaan telemedicine f.

Usul Pemecahan Masalah Upaya pemecahan masalah dalam rangka pencapaian indikator di atas yaitu dengan : 1) Mengkoordinasikan dengan pihak-pihak

terkait untuk mempercepat

penyelesaian pedoman telemedicine 2) Mendorong adanya perjanjian kerjasama fasyankes pengampu dan yang diampu terkait tarif pembacaan telemedicine 3) Mendorong pemanfaatan dan penggunaan pelayanan telemedicine 4) Berkoordinasi dengan Pusdatin dan Provider telekomonikasi untuk peningkatan kemampuan signal data internet g. Realisasi Anggaran Alokasi Anggaran untuk melaksanakan indikator ini sebesar Rp8.845.616.000 dengan realisasi sebesar Rp7.515.094.809,- atau 85,0%. Anggaran digunakan untuk penyusunan pola tarif, penyusunan pedoman, sosialisasi pengembangan jejaring, dan pengadaan perangkat telemedicine.

4.

Jumlah RS Pratama yang Dibangun (Kumulatif)

a. Sasaran Strategis Tersedianya Fasyankes Rujukan berkualitas yang dapat dijangkau oleh masyarakat. b. Definisi Operasional Definisi operasional dari Jumlah RS Pratama yang dibangun adalah tersedianya RS Pratama yang dibangun pada tahun berjalan.


24

c. Cara Perhitungan Jumlah RS Pratama yang telah selesai dibangun pada tahun berjalan. d. Pencapaian Kinerja Pencapaian indikator jumlah RS Pratama yang dibangun (kumulatif) pada tahun 2015 adalah 92% atau 22 RS dari 24 RS yang ditargetkan dalam di RPJMN. Tahun 2016 pencapaian indikator jumlah RS Pratama yang dibangun (kumulatif) adalah 79,4% atau sebanyak 27 RS dari 34 RS yang ditargetkan di RPJMN. Daftar nama RS Pratama yang dibangun beserta status pembangunannya dapat dilihat pada Tabel Daftar RS Pada Proses Pembangunan RS Pratama Tahun 2016.

Tabel 10 : Progres pembangunan RS Pratama Tahun 2016

NO

PROVINSI

KABUPATEN / KOTA

REALISASI FISIK

A. DANA ALOKASI KHUSUS APBN 1

Papua

Tolikara

100% Dokumen perencana

2

Papua

Yalimo

3

Sumatera Selatan

Ogan Komering Ilir

100%

B. DANA ALOKASI KHUSUS APBN PERUBAHAN 1

Sumatera Barat

Kepulauan Mentawai

Dokumen perencana

2

Kalimantan Barat

Bengkayang

Dokumen perencana

3

Kalimantan Barat

Kapuas Hulu

Dokumen perencana

4

Sulawesi Utara

Tomohon

Dokumen perencana

5

Sulawesi Selatan

6

Sulawesi Selatan

Pangkajene dan Kepulauan Pinrang

7

Sulawesi Tenggara

Konawe Kepulauan

8

Nusa Tenggara Barat

Dompu

Dokumen perencana

9

Nusa Tenggara Timur

Ende

Dokumen perencana

10

Papua

Waropen

Dokumen perencana

100% (Finising) 100% 100 %


25

Target sampai dengan tahun 2019, terdapat 64 rumah sakit pratama yang dibangun. Jika dibandingkan antara pencapaian tahun 2016, maka masih terdapat 37 RS Pratama lagi yang harus dibangun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Grafik berikut ini:

Gambar 6. Grafik Target dan Realisasi Jumlah RS Pratama yang Dibangun (Kumulatif) Tahun 2015 - 2016 64

70 54

60 44

50 40 30

27

22 24

34

Realisa si

20 10 0

2015

2016

2017

2018

2019

Jika dibandingkan dengan capai tahun 2015 sebesar 22 RS maka capaian tahun 2016 sebesar 27 RS mengalami kenaikan 5 RS. Daftar nama RS Pratama yang dibangun tahun 2015 tabel berikut :

Tabel 11 : Kab/Kota Pembangunan RS Pratama Tahun 2015 NO

KABUPATEN

PROPINSI

1

Sarmi

Papua

2

Merauke

Papua

3

Manokwari

Papua Barat

4

Alor

NTT

5

Sumba Timur

NTT

6

Manggarai Barat

NTT

7

Lombok Barat

NTB

8

Tojo Una – Una

Sulawesi Tengah

9

Donggala

Sulawesi Tengah

10

Mesuji

Lampung

11

Pesisir Selatan

Sumatera Barat


26

NO

KABUPATEN

PROPINSI

12

Aceh Barat

Aceh

13

Intan Jaya

Papua

14

Nduga

Papua

15

Banggai

Sulawesi Tengah

16

Morowali

Sulawesi Tengah

17

Parigi Moutong

Sulawesi Tengah

18

Banggai Kepulauan

Sulawesi Tengah

19

Toraja Utara

Sulawesi Selatan

20

Hulu Sungai Selatan

Kal- Selatan

21

Kota Waringin Timur

Kal - Tengah

22

Buleleng

Bali

e. Permasalahan Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan indikator jumlah rs pratama yang dibangun (kumulatif) antara lain: 1) Pembangunan RS Pratama Yalimo mengalami masalah Karena penyiapan lahan yang membutuhkan waktu lama sehingga pelaksanaan pekerjaan menjadi tertunda 2) Daerah yang menjadi lokus RS Pratama melalui DAK Anggaran Pendapatan dan Belanja Negaran Perubahan untuk 10 RS Pratama belum siap dokumen perencanaan seperti Detail Enggenering Disgn (DED), dan dokumen lelang, serta pembangunan fisik RS Pratama tidak maksimal oleh daerah Karena masalah waktu efektif yang hanya 3 bulan hingga akhir tahun 3) Daerah tidak dapat melaksanakan pembangunan RS Pratama secara maksimal oleh daerah karena masalah waktu yang hanya 3 Bulan 4) Belum ada mekanisme monitoring pelaksanaan DAK RS Pratama secara rutin. f.

Usul Pemecahan Masalah Beberapa usulan pemecahan masalah yang dilakukan dalam menangani kendala pencapaian indikator jumlah RS pratama yang dibangun (kumulatif) adalah sebagai berikut: 1) Alokasi anggaran melalui DAK Penugasan APBN awal dan disahkan oleh Daerah melalui mekanisme APBD diawal tahun sehingga cukup waktu untuk pelaksanaan.


27

2) Mempersiapkan daerah yang diusulkan sebagai lokus RS Pratama secara detail sehingga potensi gagal dalam pelaksanaan dapat dihindarkan 3) Melaksanakan monitoring secara berkala terhadap pelaksanaan DAK Pembangunan RS Pratama 4) Meningkatkan koordinasi antara Kemenkes dan kemenkeu terkait aturan penggunaan alokasi anggaran DAK perubahan pembangunan RS Pratama lintas tahun terutama yang berasal dari anggaran APBN Perubahan g. Realisasi Anggaran Alokasi

anggaran

sebesar

Rp27.792.778.000,-

dengan

realisasi

Rp13.282.525.474,- atau 47,8%. Anggaran digunakan untuk penyelesaian Pembangunan 3 RS Bergerak dan Pengiriman alat kesehatan dan penunjang untuk 8 RS Bergerak dan 4 RS Pratama. Serta pengiriman alat kesehatan dan penunjang RS Pratama yang direlokasi ke RSUD

5.

Jumlah Dokumen Tentang Kebutuhan Kapal RS di Daerah Kepulauan a. Sasaran Strategis Tersedianya Fasyankes Rujukan berkualitas yang dapat dijangkau oleh masyarakat. b. Definisi Operasional Definisi operasional dari indikator jumlah dokumen tentang kebutuhan kapal RS di daerah kepulauan yaitu adanya data kebutuhan kapal Rumah Sakit di Kabupaten kepulauan. c. Cara Perhitungan Jumlah dokumen yang terkait dengan pedoman penyelenggaraan rumah sakit bergerak di perairan. d. Pencapaian Kinerja Tahun 2016 telah dilaksakan penyempurnaan pedoman RS kapal serta survey kebutuhan RS Kapal di daerah kepulauan. Telah tersusun Draft Pedoman RS Bergerak di Perairan yang disertai 7 Proposal tentang kebutuhan RS Kapal dari


28

7 Provinsi (NTT, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Papua, Kalimantan Utara) Indikator ini memiliki target pada tahun 2015 dan 2016, masing-masing 1 dokumen tentang kebutuhan kapal RS di daerah kepulauan. Sehingga ditahun 2016 target telah dicapai. e. Permasalahan Dokumen kebutuhan kapal rumah sakit di daerah kepulauan yang disusun hanya membahas penyelenggaraan rumah sakit bergerak di perairan tidak secara detail membahas peoposal kebutuhan anggaran untuk rs kapal di daerah kepulauan f.

Usul Pemecahan Masalah 1) Koordinasi antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan dan Daerah sehingga dapat disusun secara detail dokumen proposal kebutuhan Rumah Sakit Kapal. 2) Melakukan monev ke 7 Provinsi untuk mengkoordinasikan data terkait kebutuhan RS Kapal

g. Realisasi Anggaran Alokasi anggaran yang terkait dengan indikator ini sebesar Rp200,00,000,dengan realisasi sebesar Rp175.304.800,- atau sebesar 87,7%.

6.

KEGIATAN TROBOSAN a. Call Center 119 Upaya penguatan akses pelayanan kesehatan antara lain dengan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) yang bertujuan memberikan pertolongan pertama pada kasus kegawatdaruratan di bidang kesehatan. SPGDT

merupakan

layanan

emergency

medik

di

Indonesia

yang

diselenggarakan melalui pelayanan berbasis call center yaitu Pusat Komando Nasional/National Comand Center (NCC) 119 dan Pusat Pelayanan Kesehatan Terpadu/Public Safety Center (PSC) 119.


29

NCC merupakan pusat panggilan kegawatdaruratan medikdengan nomor akses 119 yang digunakan diseluruh wilayah Indonesia, yang berada di Kementerian Kesehatan. PSC merupakan pusat layanan yang menjamin kebutuhan masyarakat dalam hal-hal yang berhubungan dengan kegawatdaruratan medik yang berdada di Kabupaten/Kota yang merupakan ujung tombak pelayanan untuk mendapatkan respon cepat. Fungsi PSC yaitu (1) pemberi pelayanan gawat darurat, (2) Pemandu pertolongan pertama (first aid), (3) Pengevakuasi korban/pasien gawat darurat dan (4) pengoordinasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan. Tugas PSC (1) menerima terusan (dispatch) panggilan kegawatdaruratan dari Pusat Komando Nasional; (2) melaksanakan pelayanan kegawatdaruratan dengan menggunakan algoritme kegawatdaruratan; (3) memberikan layanan ambulans; (4) memberikan informasi tentang fasilitas pelayanan kesehatan; dan memberikan informasi tentang ketersediaan tempat tidur di rumah sakit; (5) PSC yang sudah terkoneksi dengan NCC PSC yang sudah terintegrasi dengan NCC 119 sebanyak 27 PSC antara lain Aceh, Sumatera Utara, Kabupaten Bangka, Kota Bandung, Kota Yogyakarta, Kota Solo, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Tulung Agung, Kota Mataram, DKI Jakarta, Kabupaten Bantaeng, Sulawesi Utara, Kabupaten Tangerang, Sumatera Selatan, Kabupatn Bekasi, Kota Bekasi, Kota Makassar, Kota Tengerang Selatan, Kabupaten Sragen, Kabupaten Kendal, Kota Cirebon, Kabupaten Tuban, Kabupaten Trenggalek, Kota Denpasar, dan BPBD Provinsi Bali.

Gambar 7 : National Command Center 119


30

Dengan adanya NCC dan PSC 119 akan memudahkan : 1) Masyarakat dapat mengakses layanan kegawatdaruratan medis melalui nomor 119 secara luas dan gratis melalui telepon seluler maupun rumah 2) Masyarakat bisa mendapatkan informasi fasilitas kesehatan terdekat, ketersediaan tempat tidur fasilitas kesehatan, dan ambulans 3) Mandapatkan panduan pertolongan pertama (first aid) 4) Pelayanan

kegawatdaruratan

dengan

menggunakan

algoritma

kegawatdaruratan 5) Koordinasi layanan kegawatdaruratan antara pemerintah pusat dan daerah melalui NCC di Pusat dan PSC di Daerah b. Pembuatan WEB Badan Pengawas Rumah Sakit (BPRS) Dalam melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit, Kementerian Kesehatan telah menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2014 tentang Dewan Pengawas rumah sakit, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengawasan, Sistem Pelaporan dan Sistem Informasi dalam Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Rumah Sakit oleh Badan Pengawas Rumah Sakit serta Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Keanggotaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia. Di tingkat pusat disebut Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia yang merupakan unit nonstuktural pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang melakukan pembinaan dan pengawasan

rumah

sakit

secara

eksternal

yang

bersifat

nonteknis

perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat, sedangkan ditingkat provinsi disebut Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi yang merupakan unit nonstruktural pada Dinas Kesehatan Provinsi yang melakukan pembinaan dan pengawasan

rumah

sakit

secara

eksternal

yang

bersifat

nonteknis

perumahsakitan yang melibatkan unsur masyarakat. Pengawasan yang ada selama ini hanya dilakukan oleh dewan pengawas internal rumah sakit dan diharapkan BPRS yang anggotanya terdiri dari wakil pemerintah , asosiasi rumah sakit masyarakat dan profesi ini diharapkan dapat memberikan kontrol secara independen penyelenggaraan pelayanan rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta. Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2016

31

Agar masyarakat dapat mengakses berbagai informasi dan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPRS maka telah dibua akses informasi berbasi WEB yang dapat diakses pada bprs.kemkes.go.id/V1/index.php

Gambar 8. Visual WEB Badan Pengawas Rumah Sakit

Dengan adanya WEB BPRS akan memudahkan : 1) Masyarakat mengakses informasi terkait rumah sakit, berita, regulasi di bidang perumahsakitan, dan kegiatan BPRS sebagai Badan yang mempunyai tugas pengawasan Rumah Sakit. 2) Masyarakat menyampaikan keluhan/laporan/pengaduan terkait pelayanan di Rumah Sakit 3) Pengelola/Manajemen Rumah Sakit dalam melakukan koordinasi/konsultasi


32

B. REALISASI ANGGGARAN 1) Pencapaian Realisasi Anggaran Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Alokasi anggaran Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp151.070.490.000,- dengan alokasi anggaran yang dapat dilaksanakan

sebesar

Rp86.503.202.000,-

(Self

blocking

sebesar

Rp64.567.288.000,-). Realisasi anggaran Tahun 2017 sebesar Rp66.441.684.313,- sehingga pencapaian realisasi anggaran Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan tahun 2016 terhadap total pagu sebesar 44,0% dan realisasi terhadap alokasi anggaran yang dapat dilaksanakan adalah sebesar 76,8% 2) Alokasi Dan Realisasi Anggaran Per Subdit Pelayanan Kesehatan Rujukan Realisasi anggaran per Sub Direktorat pada Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 12 dibawah ini:

Tabel 12. Realisasi Anggaran Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2017

NO

SUBDIT

REALISASI

PAGU

Rp

%

Subdit Pelayanan Gawat Darurat Terpadu

12,686,576,000

12,126,652,989

95.59

2 Subdit YanMedik dan Keperawatan

15,970,013,000

15,292,988,210

95.76

9,402,402,000

8,611,424,475

91.59

3,528,138,000

2,542,456,584

72.06

11,961,441,000

10,374,139,494

86.73

4,714,221,000

3,866,540,707

82.02

28,240,411,000

13,627,481,854

48.26

86,503,202,000

66,378,602,144

76.81

1

3 Subdit RS Pendidikan 4

Subdit Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan RS

5 Subdit Pelayanan Penunjang 6 Subbag Tata Usaha 7 Belanja Modal

JUMLAH 3) Masalah dalam Realisasi Anggaran

Masalah dan hambatan dari realisasi anggaran Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan adalah sebagian berikut :


33

a. Hambatan internal 1. Adanya revisi efisiensi (self blocking) anggaran 2. Tertundanyan pengiriman dan uji fungsi Alkes 10 RS Bergerak dan 4 RS Pratama 3. Tertundanya pembayaran prestasi pekerjaan bangunan RS Bergerak Sarmi b. Hambatan eksternal 1. Kurang

komitmennya

kontraktor

dalam

melaksanakan

pekerjaan

pengiriman dan uji fungsi alat RS bergerak seperti keterlambatan memulai pekerjaan, mobilisasi tenaga dan material yang terlambat dan jumlah tenaga kerja yang kurang 2. DAK perubahan pada bulan Juli 2016 menyebabkan daerah mengalami kesulitan dalam pelaksanaannya 3. Penetapan APBD Perubahan terkai DAK Perubahan yang terlambat 4) Efisiensi Anggaran Dari 5 indikator pada Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan, terdapat 3 indikator 2 indikator yang tercapai yaitu (1) Persentase RS Regional sebagai pengampu pelayanan telemedicine dan (2) Jumlah dokumen tentang kebutuhan kapal RS di daerah kepulauan. Efisiensi anggaran dari ke – 2 indikator tersebut adalah sebesar 27,3% yaitu terdri dari 12,3 % untuk indikator (1) Persentase RS Regional sebagai pengampu pelayanan telemedicine dan15 % untuk indikator (2) Jumlah dokumen tentang kebutuhan kapal RS di daerah kepulauan Selain efisiensi tersebut pada tahun anggaran 2016 terdapat efisiensi melalui self blocking pada DIPA Direktorat pelayanan kesehatan rujukan sebesar Rp64.567.288.000,- atau sebesar 42,7% dari total pagu yaitu sebesar Rp151.070.490.000,C. SUMBER DAYA LAINNYA 1. Sumber Daya Manusia Dukungan sumber daya manusia dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan yaitu sebanyak 93 orang yang terbagi dalam 5 Sub Direktorat dan 1 Sub Bagian Tata Usaha


34

Tabel 13 : Sumber Daya Manusia Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan persubdirektorat tahun 2016 No

Nama Satuan Organisasi

Jumlah

1

Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan

1

2

Subdirektorat Pelayanan Medik dan Keperawatan

18

3

Subdirektorat Pelayanan Penunjang

11

4

Subdirektorat Pelayanan Gawat Darurat Terpadu

11

5

Subdirektorat Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan Rumah Sakit

12

6

Subdirektorat Rumah Sakit Pendidikan

14

7

Subbagian Tata Usaha

26 93

TOTAL

Tabel 14 : Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian pada No

Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2016 Status Kepegawaian Jumlah

1

Pegawai Negeri Sipil

2

Honorer / Pramubakti

79

a. Honorer rutin direktorat

9

b. Honorer komite

5

Total

93

Tabel 15: Tabel Jumlah PNS Berdasarkan jenis Kelamin Pada

No

Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2016 Jenis Kelamin Nama Satuan Organisasi Jumlah PRIA WANITA 0

1

1

4

11

15

3

7

10

7

4

11

3

8

11

6

Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Subdirektorat Pelayanan Medik dan Keperawatan Subdirektorat Pelayanan Penunjang Subdirektorat Pelayanan Gawat Darurat Terpadu Subdirektorat Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan Rumah Sakit Subdirektorat Rumah Sakit Pendidikan

4

9

13

7

Subbagian Tata Usaha

7

11

18

28

51

79

1 2 3 4 5

TOTAL


35

Tabel 16: Tabel Jumlah PNS Berdasarkan Jenis Pendidikan Pada Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2016

1 2 3 4

5

6 7

Pendidikan

Nama Satuan Organisasi

No

Direktur Subdirektorat Pelayanan Medik dan Keperawatan Subdirektorat Pelayanan Penunjang Subdirektorat Pelayanan Gawat Darurat Terpadu Subdirektorat Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan Rumah Sakit Subdirektorat Rumah Sakit Pendidikan Subbagian Tata Usaha TOTAL

S3

S2

0

0

Spesialis 1/2/A V 1

0

8

0

Jumlah

S1

D IV

D III

SMA

0

0

0

0

1

2

4

0

0

1

15

5

1

4

0

0

0

10

0

9

0

2

0

0

0

11

1

4

0

3

1

0

2

11

0

9

1

1

0

0

2

13

0

4

0

8

0

2

4

18

1

39

5

22

1

2

9

79

Tabel 17: Tabel Jumlah PNS Berdasarkan Golongan Pada Direktorat pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2016 Golongan No 1 2 3 4 5 6 7

Nama Satuan Organisasi Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan Subdirektorat Pelayanan Medik dan Keperawatan Subdirektorat Pelayanan Penunjang Subdirektorat Pelayanan Gawat Darurat Terpadu Subdirektorat Pengelolaan Rujukan dan Pemantauan Rumah Sakit Subdirektorat Rumah Sakit Pendidikan Subbagian Tata Usaha TOTAL

III

IV

A

B

C

D

A

B

C

D

0

0

0

0

0

0

1

0

0

2

4

8

0

1

0

0

0

0

3

3

3

1

0

0

0

2

4

3

2

0

0

0

0

5

3

1

1

1

0

0

0

3

4

3

2

1

0

0

4

8

5

0

1

0

0

0

4

20

23

18

9

4

1

0


36

2. Barang Milik Negara a. Laporan Perkembangan BMN Pengelolaan Barang Milik Negara Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan selama periode 1 Januari s/d 31 Desember 2016, dapat dilaporkan dalam bentuk

Intrakomtable,

Ekstrakomtable,

Gabungan

Intrakomtable

dan

Ekstrakomtable dan Konstruksi dalam pengerjaaan. Adapun laporan perkembangan masing-masing Barang Milik Negara adalah sebagai berikut :

No

Tabel 18: Laporan Posisi Barang Milik Negara Di Neraca Per Tanggal 31 Desember 2016 Uraian Nilai

1

Barang Konsumsi

2

Peralatan

dan

14.250.000 Mesin

untuk

dijual

atau

5.479.841.131

Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada

1.148.232.000

diserahkan kepada masyarakat 3

masyarakat 4

Bahan Baku

0

5

Peralatan dan mesin

35.487.673.018

6

Gedung dan Bangun

0

7

Jaringan

0

8

Aset Tetap dalam Renovasi

9

Aset Tetap Lainnya

10

Konstruksi Dalam Pekerjaan

124.589.325.084

11

Akumulasi penyusutan Peralatan dan Mesin

- 33.828.872.110

12

Akumulasi Penyusutan Jaringan

13

Aset Tetap yang tidak digunakan dalam

665.678.040 0

0 401.304.946.030

operasi pemerintahan 14

Akumulasi penyusutan Aset Tetap yang tidak

- 360.283.341.946

digunakan dalam operasi Jumlah

174.577.731.247

Berdasarkan hasil laporan Posisi Barang Milik Negara Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan berdasarkan Neraca sampai dengan 31 Desember 2016


37

nilai BMN sebesar Rp568.689.945.303,- dengan angka penyusutan sebesar Rp394.112.214.056,-, sehingga tercatat netto sebesar Rp174.577.731.247,-. b. Inventaris Kantor Dit BUKR Tabel 19. Kondisi Sarana dan Prasarana No

Jenis barang

Kondisi Baik

Rusak

Jumlah

1

Mobil dinas

3

3

2

Sepeda Motor

1

1

3

Laptop

18

3

LCD Proyektor

7

7

4

Meja Direktur

1

1

5

Meja Kasubdit

5

5

6

Meja Kasie

10

10

7

Meja Staf

82

82

8

Kursi putar

100

100

11

Meja Rapat

6

6

12

Kursi Rapat

55

55

13

Kursi Tamu

5

5

14

Filling Cabinet

46

10

56

15

Lemari Besi

25

17

42

16

Brankas

1

1

2

17

Komputer

71

71

18

Printer

85

85

19

Mesin Tik Elektrik

7

7

20

Scanner

8

8

21

MesinFotocopy

1

1

22

AC

18

18

23

White Board Elektrik

1

1

24

Kulkas 1 pintu

1

1

25

Kulkas kecil

1

1

11


29

38

BAB IV PENUTUP

Laporan

Akuntabilitas

Kinerja

ini

merupakan

media

untuk

menyampaikan

pertanggungjawaban kinerja yang dilaksanakan Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan kepada Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, dan seluruh pemangku kepentingan baik yang terkait langsung maupun tidak langsung selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2016. Secara umum dapat disimpulkan bahwa Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan telah dapat mencapai target dan merealisasikan program dan kegiatan tahun 2016, khususnya yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 20152019. Pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang mendukung program tidak selalu dapat tergambarkan dalam keberhasilan atau hambatan pencapaian indikator per sasaran program, karena masih dipengaruhi oleh pencapaian kinerja kegiatan dan program dari sektor lain, meskipun demikian, diharapkan seluruh capaian indikator Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan Tahun 2016 dapat memberikan kontribusi dalam pencapaian Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Pelaypanan Kesehatan sesuai dengan Rencana Strategis dan dokumen perencanaan lainnya. Realisasi program tahun 2016 ini merupakan pentahapan pencapaian sasaran RPJMN dan Rencana Strategis Pembangunan Kesehatan yang telah ditetapkan dan akan dilaksanakan berkesinambungan pada tahun-tahun mendatang. Laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Pelayanan Kesehatan Rujukan juga diharapkan dapat digunakan sebagai alat informasi kinerja untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.


39

lihat - Kemenkes

Recommend Documents