PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI DALAM RANGKA PERCEPATAN

DITJEN PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI

PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI DALAM RANGKA PERCEPATAN PENYEBARAN INDUSTRI Oleh : DR. Ir. IMAM HARYONO, MSc (Direktur Jenderal)

Disampaikan pada Rapat Kerja Kementerian Perindustrian Jakarta, 16 Pebruari 2016

DAFTAR ISI I

PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI SEBAGAI STRATEGI PERWILAYAHAN INDUSTRI

3

II

KEWAJIBAN BERLOKASI DI DALAM KAWASAN INDUSTRI

5

III

PERKEMBANGAN, ISU STRATEGIS PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI

6

IV

TUJUAN DAN PERANAN KAWASAN INDUSTRI DALAM MENDORONG HILIRISASI PEMBANGUNAN INDUSTRI

9

V

PROFIL KAWASAN INDUSTRI

11

LAMPIRAN PROGRESS PEMBANGUNAN 14 PRIORITAS DI LUAR PULAU JAWA

Ditjen Pengembangan Perwilayahan Industri

DAN

KAWASAN

ARAH

INDUSTRI

16

2

I. PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI SEBAGAI STRATEGI PERWILAYAHAN INDUSTRI Pengaturan: (Pasal 14 UU No.3/2014 tentang Perindustrian) 1.

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan percepatan penyebaran dan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui Perwilayahan Industri.

2.

Perwilayahan industri dilakukan dengan paling sedikit memperhatikan: a. Rencana tata ruang wilayah. b. Pendayagunaan potensi sumber daya wilayah secara nasional. c. Peningkatan daya saing industri berlandaskan keunggulan sumber daya yang dimiliki daerah. d. Peningkatan nilai tambah sepanjang rantai nilai.

3.

Perwilayahan industri dilaksanakan melalui: a. Pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri; b. Pengembangan kawasan peruntukkan industri; c. Pembangunan kawasan industri; d. Pengembangan sentra industri kecil dan industri menengah.

4.

Ketentuan lebih lanjut mengenai perwilayahan industri diatur dengan Peraturan Pemerintah.


3

LATAR BELAKANG : KETIMPANGAN EKONOMI JAWA DAN LUAR JAWA (%) KTI Kontribusi Ekonomi

58.29

Kontribusi Sektor Industri Non Migas

11. 35

41.71 72.78

Jumlah Unit Usaha Industri Besar Sedang

83.04

Investasi Sektor Industri (PMA)

20

Sumber : BPS, diolah Kemenperin (2015)

40

1.65

16.09

71.99 0

2.23

41.82 83.91

Luas Lahan Kawasan Industri

8.65

35.33

58.18

Impor Sektor Industri

7.98

25.89

64.67

Ekspor Sektor Indutri

3.45

16.96

74.11

Investasi Sektor Industri (PMDN)

2.78

27.22

6.07

28.01 60

80 Jawa

100 Luar Jawa

Catatan : KTI (Papua, Maluku, Nusa Tenggara, Sulawesi)


4

II. KEWAJIBAN BERLOKASI DI DALAM KAWASAN INDUSTRI Dasar Hukum (Pasal 106 UU No.3/2014 tentang Perindustrian) (1) Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri wajib berlokasi di Kawasan Industri. (2) Kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan bagi Perusahaan Industri yang akan menjalankan Industri dan berlokasi di daerah kabupaten/kota yang: a. belum memiliki Kawasan Industri; b. telah memiliki Kawasan Industri tetapi seluruh kaveling Industri dalam Kawasan Industrinya telah habis; (3) Pengecualian terhadap kewajiban berlokasi di Kawasan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi: a. Industri kecil dan Industri menengah yang tidak berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan hidup yang berdampak luas; atau b. Industri yang menggunakan Bahan Baku khusus dan/atau proses produksinya memerlukan lokasi khusus. (4) Perusahaan Industri yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Perusahaan Industri menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a wajib berlokasi di kawasan peruntukan Industri. (5) Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Menteri.


5

III. PERKEMBANGAN, ISU STRATEGIS DAN ARAH PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI

G-1

G-2

G-3

•1970-1989 •Permendagri No. 5/1974 ttg penyediaan dan pemberian tanah untuk keperluan perusahaan •Kawasan industri hanya dapat dimiliki dan dikelola oleh BUMN/BUMD

• • • •

1989-2009 Keppres No.53/1989 diperbaharui menjadi Keppres No. 41/1996 ttg kawasan industri Membuka kesempatan kepada swasta nasional/asing berusaha kawasan industri Pemerintah berperan dalam pengawasan dan pengendalian

• Mulai tahun 2010 • PP No.24/2009 ttg Kawasan Industri, diperkuat dengan UU No.3/2014 tentang Perindustrian • Mewajibkan industri berlokasi di kawasan industri, sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) • Berorientasi bukan pada penjualan lahan, tetapi ke arah pelayanan (services) • Fokus pada pengembangan industri tertentu • Didukung oleh fasilitas infrastruktur terpadu • Berwawasan lingkungan • Inovatif dengan ketersediaan lembaga litbang industri • Didukung lembaga pendidikan untuk pengembangan sumber daya manusia • Dilengkapi dengan fasilitas sarana penunjang (kawasan pemukiman, komersial, rekreasi dan penghijauan) yang dituangkan dalam Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)


6

ISU STRATEGIS KAWASAN INDUSTRI DI LUAR JAWA Infrastrutkur Infrastruktur pendukung seperti jalan, rel kereta api, pelabuhan dan sebagainya dirasa kurang memadai. Tata Ruang Belum semua Kabupaten/Kota telah mempersiapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) khususnya kawasan peruntukan industri SDM Kemampuan tenaga kerja dan SDM industrial yang terlatih di daerah kurang baik

Minat Pembangunan

Minat swasta untuk membangun kawasan industri masih kurang

7

ARAH PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI LUAR JAWA  Kawasan industri berbasis sumberdaya alam (terbarukan dan tidak berbarukan)  Meningkatkan efisiensi sistem logistik  Kawasan industri sebagai pertumbuhan ekonomi baru

penggerak

utama

pusat-pusat

JAWA  Kawasan industri berbasis teknologi tinggi  Kawasan industri padat karya  Kawasan industri yang berorientasi menghasilkan Consumer Goods


pada

industri

yang

8

IV. TUJUAN DAN PERANAN KAWASAN INDUSTRI DALAM MENDORONG HILIRISASI PEMBANGUNAN INDUSTRI BERBASIS SDA

No

Kawasan Industri

Fokus Industri

Industri Pupuk dan Petrokimia 2 Buli, Haltim Industri Ferronikel 3 Bitung Industri Agro dan Logistik 4 Konawe Industri Ferronikel 5 Morowali Industri Ferronikel Industri Rotan, Agro, dan 6 Palu Industri Lainnya 7 Bantaeng Industri Ferronikel 8 Ketapang Industri Alumina 9 Mandor Industri Pengolahan Karet 10 Batulicin Industri Besi Baja Industri Besi Baja dan 11 Jorong Industri Agro 12 Tanggamus Industri Maritim 13 Kuala Tanjung Industri Alumina 14 Sei Mangkei Industri Pengolahan CPO

1 Teluk Bintuni

Mengintegrasikan pembangunan industri hulu dan hilir, hingga terjadi efisiensi yang berdampak meningkatnya perekonomian suatu wilayah

Penyediaan sumber daya tenaga listrik, air bersih, pengolahan limbah, dengan kapasitas besar dan terpadu di kawasan industri, yang mampu menyediakan kebutuhan industri di dalam KI

Lokasi pemusatan kegiatan industri yang tertata rapi, nyaman, aman, asri dan berwawasan lingkungan, sehingga mampu menarik minat investor untuk berinvestasi di dalam kawasan industri

9

PERANAN KAWASAN INDUSTRI DALAM MENDUKUNG HILIRISASI PEMBANGUNAN INDUSTRI

1. Kawasan industri dapat berperan dalam mendorong tumbuhnya industri besar dan industri lainnya yang memiliki keterkaitan yang kuat 2. Kawasan industri dapat berperan dalam meningkatkan produktivitas perusahaan yang berlokasi di kawasan industri sehingga mampu menciptakan nilai tambah yang lebih tinggi

3. Kawasan industri dapat berperan dalam meningkatkan efisiensi dan kemudahan penyediaan infrastruktur, dan menyediakan lapangan kerja yang luas serta menarik investasi 4. Kawasan industri dapat berperan dalam mendorong terjadinya alih teknologi melalui para investor yang menanamkan modalnya di dalam kawasan industri. Proses alih teknologi ini akan meningkatkan nilai tambah produk unggulan suatu wilayah

10

V. PROFIL KAWASAN INDUSTRI LUAS LAHAN KAWASAN INDUSTRI DI BEBERAPA PULAU BESAR INDONESIA PADA TAHUN 2014

No 1 2 3 4

Luas Lahan Persentase Jumlah Kawasan Kawasan Industri Kawasan Industri Luas (%) Industri (Ha) 71.99 50 26,127.40 Jawa 19.34 19 7,019.10 Sumatera 6.07 2 2,203.00 Sulawesi 2.61 3 946.00 Kalimantan 100.00 74 36,295.50 Total

Sumber : Hasil Survey 2014

Kawasan industri terkonsentrasi di Pulau Jawa …………..………!


11

PERSEBARAN KAWASAN INDUSTRI MENURUT PROVINSI No. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Propinsi DKI Jakarta Banten Jawa Barat Jawa Tengah Jawa Timur Riau Kepulauan Riau Sumatera Utara Sumatera Barat Bangka Belitung Lampung Sulawesi Selatan Sulawesi Tengah Kalimantan Timur Total

Jumlah Luas Area (Ha) Persentase Luas (%) 3 1,078.00 2.97 10 5,064.20 13.95 24 14,303.20 39.41 8 1,920.00 5.29 5 3,762.00 10.36 2 1,590.00 4.38 11 1,950.00 5.37 3 1,403.00 3.87 1 214.30 0.59 1 1,735.00 4.78 1 126.80 0.35 1 703.00 1.94 1 1,500.00 4.13 3 946.00 2.61 74 36,295.50 100.00

Sumber : Hasil Survey 2013

Kawasan industri terkonsentrasi di Provinsi Jawa Barat, Banten dan Kepulauan Riau …..………..………! Ditjen Pengembangan Perwilayahan Industri

12

PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI PRIORITAS DI LUAR PULAU JAWA

13

LUAS LAHAN, INVESTASI DAN PENYERAPAN TENAGA KERJA DI 14 KAWASAN INDUSTRI No.

Nama KI

1 Teluk Bintuni, Papua Barat Buli, Halmahera Timur, Maluku 2 Utara 3 Bitung, Sulawesi Utara

Luas (Ha)

Investasi Tenaga Anchor Industry (Rp. Kerja Triliun) (Jiwa) 2,112 31.4 51,500 PT. Pupuk Indonesia 300 534

4.4 2.5

4 Konawe, Sulawesi Tenggara 5 Morowali, Sulawesi Tengah

5,500 1,200

28.7 49.7

6 Palu, Sulawesi Tengah

1,500

12.5

7 Bantaeng, Sulawesi Selatan

3,000

24.4

8 Ketapang, Kalimantan Barat 1,000 9 Mandor, Landak, Kalimantan Barat 306 Batulicin, Tanah Bumbu, 10 Kalimantan Selatan 530 Jorong, Tanah Laut, Kalimantan 11 Selatan 6,370 12 Tanggamus, Lampung 3,500 Kuala Tanjung, Batu Bara, 13 Sumatera Utara 1,000 Sei Mangkei, Simalungun, 14 Sumatera Utara 2,002 Total 28,854

4 1.22 2.12 22.3 17.5 4.5 9.5 214.74

10,000 PT. Feni Haltim 90,000 PT. Pelindo Jiangsu Delong Nickel Industry Co. 18,200 Ltd 80,000 PT. Sulawesi Mining Investment

Fokus Industri

Industri Pupuk dan Petrokimia Industri Ferronikel Industri Agro dan Logistik Industri Ferronikel Industri Ferronikel Industri Rotan, Agro, dan Industri Lainnya

165,000 PT. Bangun Palu Sulteng PT. Hwadi dan Bantaeng Sigma 163,200 Energi Industri Ferronikel PT. Well Harvest Winning Alumina 10,000 Refinery Industri Alumina 33,600 Industri Pengolahan Karet 10,000 PT. Meratus Jaya Iron and Steel

Industri Besi Baja Industri Besi Baja dan Industri 30,000 PT. Semeru Surya, PT. Delta Prima Agro 104,800 PT. Repindo Jagat Raya Industri Maritim 113,200 PT. Inalum

Industri Alumina

83,300 PT.Unilever Oleochemical Indonesia Industri Pengolahan CPO 962,800

14

Direktorat Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri Gedung Kementerian Perindustrian Lt. 13-14 Jl. Jend. Gatot Subroto Kav. 52-53 Jakarta Selatan 12950

15

16

Tahapan Pembangunan Infrastruktur di Dalam 14 Kawasan Industri Prioritas Uraian

Satuan

Lokasi

Fokus Industri Luas

Ha

Pengelola/Calon Pengelola Tingkat Kesiapan 1. RTRW 2. RDTR 3. Master Plan 4. Studi Kelayakan 5. Renstra 6. DED 7. AMDAL Pekerjaan Fisik dalam KI

cek list cek list cek list cek list cek list cek list cek list

1. Pembebasan Lahan

Ha (tahun)

2. Pematangan Lahan

Ha (tahun)

3. Pembangunan Jalan Poros dan Lingkungan

p dan L (tahun)

4. Pembangunan Gedung Pengelola/Administrator KI

tahun

5. Pembangunan Politeknik/Akademi Komunitas

tahun

6. Traning Center Building & Workshop 7. Pembangunan Pusat Layanan KI

KI Bitung Kelurahan Tanjung Merah Bitung Basis Industri Kelapa, Perikanan dan Logistik

KI Palu Kecamatan Tawaeli, Kota Palu Basis Industri Rotan, Rumput laut, kakao dan Mineral

±2112 Ha BUMN (PT Pupuk Indonesia)

±534 Ha Pemda (PT Sulut Membangun)

±1500 Ha ±1200 Ha Pemda (PT Bangun Palu Swasta (Tsinghang Sulteng) Industrial Morowali Industrial Park)

tahun

8. WTP

tahun

9. WWTP

tahun

KI Konawe KI Buli Haltim KI Bantaeng Kecamatan Bondoiala Kecamatan Buli Kecamatan dan Kapoiala Pajukukang Integrated Industri Integrated Industri Integrated Industri Integrated Industri Ferronikel, Stainles Steel Ferronikel, Stainles Steel Ferronikel, Stainles Steel Ferronikel, Stainles dan Produk hilirnya dan Produk hilirnya dan Produk hilirnya Steel dan Produk hilirnya ±5500 Ha Swasta (PT Konawe Putra Propertindo)

±300 Ha ±3000 Ha Swasta (PT Antam, Tbk) Swasta (PT Bantaeng Industrial Persada)

v 2015 v v -

v 2015 v v v v v

v 2015 v v v v v

v 2015 v v v v v

v 2015 v v 2016

v 2015 v v v -

v 2015 v v 2016

-

10 (APBD) 2016

-

-

-

-

-

92,96 2017 - Panjang 275m dan lebar 30m (ROW 40m) (2015) - Penambahan Panjang jalan poros/lingkungan (2017)

100 2016-2019 - Panjang 1,686 Km dan lebar 30m (ROW 36m) (2015) - Penambahan Panjang jalan poros/lingkungan (2016)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

tahun

Kawasan Industri KI Morowali Kecamatan Bahodopi

KI Teluk Bintuni Desa Onar Baru, Distrik Sumuri Basis Industri Pupuk dan Petrokimia

Luas 1708 m2 lantai) 2015

(2 Luas 1332m2 (2 lantai) 2015

-

-

-

-

-

-

-

(APBN PUPERA) 2016-2017 2017

(APBN PUPERA) 2016-2017 -

-

2017 Penambahan Gedung (2016)

-

-

Pembangunan Akademi Komunitas (2016)

2017 -

-

-

-

-

-

-

-

17

Tahapan Pembangunan Infrastruktur di Dalam 14 Kawasan Industri Prioritas Uraian

Satuan

Lokasi

Kawasan Industri

KI Batu Licin KI Ketapang KI Landak Kecamatan Simpang Kecamatan Matan Kecamatan Mandor Empat dan Hilir Selatan Kecamatan Karang Bintang

KI Kuala Tanjung KI Sei Mangkei Kabupaten Batubara Kabupaten Simalungun

KI Tanggamus KI Jorong Kec. Kota Agung Kecamatan Jorong, Timur, Kec. Limau dan Kabupaten Tanah Kec. Cukuh Balak Laut

Industri Besi Baja

Basis Industri Alumina Basis Industri Pengolahan CPO

Basis Industri Maritim Industri Agro dan Besi Baja

Industri Alumina

Fokus Industri Luas

Ha

Pemrakarsa Utama Tingkat Kesiapan 1. RTRW 2. RDTR 3. Master Plan 4. Studi Kelayakan 5. Renstra 6. DED 7. AMDAL Pekerjaan Fisik dalam KI

cek list cek list cek list cek list cek list cek list cek list

1. Pembebasan Lahan

Ha (tahun)

2. Pematangan Lahan

Ha (tahun)

3. Pembangunan Jalan Poros dan Lingkungan 4. Pembangunan Gedung Pengelola KI 5. Pembangunan Politeknik 6. Traning Center Building & Workshop 7. Pembangunan Pusat Layanan KI 8. Pembangunan rel kerata api 9. Pembangunan Dry Port 10. Pembangunan Tank Farm CPO & CPKO 11. WTP 12. WWTP

p dan L (tahun)

Industri Pengolahan Karet

530 Ha 1.000 Ha 306 Ha 1.000 Ha Swasta (PT Meratus Swasta (PT. Well Swasta (PT. Cakrawala Pemerintah (PT. Jaya Iron and Steel) Harest Winning Energi Nusantara) Inalum) Alumina Refinery) v 2015 v v v 2015

v 2015 v v v 2015

v 2015 v v v 2015

v 2015 v v v 2015

2.002 Ha BUMN (PTPN III)

v 2015 v v v v v

±3500 Ha Swasta (PT Repindo Jagad Raya)

v 2015 v v v 2015

± 6370 Ha Pemerintah Daerah

2015 2015 2016 2016 2016

2017-2019 2017 2017

2017

tahun

2018-2019 Pembangunan jalan poros sepanjang 1,9 km (2018)

2018 2018

tahun

Pembangunan jalan poros sepanjang 1,9 km (2015)

2018

2016 2017

tahun tahun tahun tahun

2019

tahun tahun tahun

2018 2015 2015

2018 2018 2018

2015 2016 2016

18

Tahapan Pembangunan Infrastruktur Pendukung di Luar 14 Kawasan Industri Prioritas Uraian

Satuan

KI Teluk Bintuni

KI Bitung

KI Palu

Kawasan Industri KI Morowali

KI Konawe

KI Buli Haltim

KI Bantaeng

- Peningkatan kualitas jalan dari Maba ke Buli (Alternatif Jalan Provinsi) kurang lebih 8 km (2016-2018)

Pembangunan jalan provinsi penganti jalan lama yang memotong kawasan industri. Saat ini sedang disusun Detail Engineering Design (DED) untuk jalan pengganti tersebut. (2017)

Dukungan Sarana & Prasarana di Luar Kawasan Industri Akses jalan sepanjang 30 Km dari Jalan Lintas Provinsi ke Kawasan Industri (Sudah masuk dalam Renstra Kemen PUPERA)

1. Jalan

Dari ke, p dan L (tahun)

-- Pembangunan Jalan -Pembangunan Jalan -Pelebaran dan Tol Bitung Minut Layan (Fly Over) untuk peningkatan jalan dari Manado sepanjang 39 kepentingan umum, Pelabuhan Bungku ke KM . Saat ini telah sehingga akses dari lokasi Kawasan Industri terealisir sepanjang Kawasan Industri ke (40 Km) (2016-2017) 13,5km. Pelabuhan Pantoloan - Pelebaran dan (2016-2018) penuh milik Industri. peningkatan jalan dari - Pembangunan Jalan (2016) Bandara ke lokasi Nasional akses ke Tol --Pembangunan Jalan Kawasan Industri (5 Km) Manado – Bitung dari Lingkar luar tersambung (2016-2017) pintu tol Km 28,5 ke KEK ke Parigi Moutong sepanjang 2,5 KM Saat -(2016-2019) ini sedang penyusunan Detail Engineering Design (DED) oleh Kemen PUPERA (2017) -Beberapa pembangunan jalan nasional telah akses ke Kawasan Industri Bitung : 1.Batas Kota Bitung – Kauditan (6,53km) 2.Kauditan (by pass)-Air Madidi (7,20km) 3.Airmadidi-Kairagi (13,35km) 4.Kairagi-Batas Kota Manado (2,36km) (2015)

19

Tahapan Pembangunan Infrastruktur Pendukung di Luar 14 Kawasan Industri Prioritas

Uraian

Kawasan Industri

Satuan KI Teluk Bintuni

KI Bitung

KI Palu

KI Morowali

KI Konawe

KI Buli Haltim

KI Bantaeng

Dukungan Sarana & Prasarana di Luar Kawasan Industri Pelabuhan Trestle sepanjang 5 km dengan kapasitas 50.000 DWT oleh PT. Pupuk (2017)-2019)

2. Pelabuhan

3. Pembangkit Listrik

Perizinan Kepelabuhanan

Nama, p dan DWT (tahun)

Jaringan listrik dan power - Penyelesaian Pembangunan plant ±200 MW (2018pembangunan PLT Pembangkit Listrik 2019) oleh PT. Pupuk Panas bumi Lahendong V daya 1x20MW (20162017) MW - Penyelesaian (tahun) pembangunan PLT Uap Kema daya 2x25MW

5. Kebutuhan Air Baku 6. Perumahan Buruh

Dari ke dan p (tahun) L/detik tahun

7. Rumah Sakit

tahun

8. Gudang Logistik 9. Balai Latihan Kerja

tahun tahun

4. Rel Kereta Api

Peningkatan Kapasitas Peningkatan Pelabuhan Pelabuhan Bitung Pantoloan dan Terminal Peti Kemas (2015-2017)

Pembangkit Listrik Tenaga Batubara 250 – 350 MW (2016-2018) oleh Pengelola KI

2015 dan 2016 Ruma Sakit Tipe C (2017)

Pembangunan Pelabuhan : 2 jeti dengan kapasitas masing-masing 14000 DWT dan 35000 DWT sepanjang 250 m (20162018) oleh PT. Antam. Yang sudah selesai dibangun adalah pelabuhan jetty solid dengan panjang wharf 154m, panjang trestle 210m, panjang causeway 242m, untuk kapasitas hingga 35.000 DWT ((2014)

- Kebutuhan listrik untuk Pembangunan awal konstruksi industri Pembangkit Listrik sebesar 10 MW (2017- (PLTU) 2 x 110 MW 2018) (2016-2018) oleh PT. - Perizinan Antam Pembangunan Pembangkit Listrik 1000 MW

Perizinan Pembangunan Pelabuhan dapat menampung kapal dengan kapasitas 10.000-20.000 DWT (2017-2018)

Perizinan Pembangunan Pembangkit Listrik

2017

2016 2016

20

Tahapan Pembangunan Infrastruktur Pendukung di Luar 14 Kawasan Industri Prioritas Uraian

Satuan

KI Batu Licin

KI Ketapang

KI Landak

Kawasan Industri KI Kuala Tanjung

KI Sei Mangkei

KI Tanggamus

KI Jorong

Dukungan Sarana & Prasarana di Luar Kawasan Industri

1. Jalan

2. Pelabuhan

Jaringan jalan alternatif ke pelabuhan sepanjang 15 km dari jalan Dari ke, p lingkar dan L (2016-2018) (tahun)

Pelabuhan dermaga dengan Jeti 750 m Nama, p dan kedalaman 22 m DWT (2017-2018) (tahun) Pembangunan Pembangkit Listrik


4. Rel Kereta Api

5. Kebutuhan Air Baku 6. Perumahan Buruh 7. Rumah Sakit 8. Gudang Logistik 9. Balai Latihan Kerja

- Peningkatan akses Pembangunan Jalan jalan industri menuju akses dari kawasan pelabuhan sekitar 20 industri menuju ke km (2016-2017) pelabuhan Pontianak 34 - Pembangunan jalan km. (2016-2017) akses ke kawasan industri dari ketapang ke Sungai Jawi - Pagar Mentimun (20162017) Pengembangan pelabuhan sebagai akses masuk ke kawasan dan untuk bongkar muat industri (2016-2017) Pembangunan Pembangunan Pembangkit Listrik Pembangkit Listrik

- Peningkatan kapasitas jalan dari Perdagangan Simpang Kawat Limapuluh 15 Km (20162017) - Peningkatan kapasitas jalan dari Pematang Siantar ke Perdagangan 35 Km (2017-2019) Pengembangan Pelabuhan hub Internasional Kuala Tanjung (2016-2018)

Pembangunan Pembangkit Listrik

Pembangunan Pembangkit Energi Listrik 150 MW (20162017)

Peningkatan jalan akses Pembangunan dari Tanggamus menuju jembatan Tanjung Kawasan Industri Ayun-Tarjun Maritim (lebar 8 m, panjang 10 km). (2016-2017)

Peningkatan pengembangan pelabuhan Jeti di Kawasan Industri (2017-2018) Pembangunan energi listrik power plant (2017-2018)

MW (tahun)

Pembangunan Jalur KA - Pembangunan Jalur KA Bandar Tinggi Pantibalan KEK Sei Mangkei - Sepur - Kuala Tanjung (22,15 Simpang (2,9 Km) (2016km) 2017) (2015-2017) - Peningkatan rel Jalur KA Gunung Bayu Perlanaan (4,15 km) (2016-2017)

Dari ke dan p (tahun)

L/detik tahun tahun tahun tahun

Pembangunan PLTU Asam-Asam unit 3 dan 4 dengan kapasitas 2x65MW yang terhubung dengan jaringan SUTT 150 KV Gardu Induk AsamAsam di Kec. Jorong (2016-2018)

2018 2017 2017

2016 2016

2016 2016 2016 2016

2016

21

1. Kawasan Industri Teluk Bintuni Profil

1. 2. 3. 4. 5.

Desa Onar Baru, Distrik Sumuri, Kabupaten Teluk Bintuni Papua Barat Luas Lahan ±2112 Ha Basis Industri Pupuk dan Petrokimia Nilai Investasi ± Rp 31,4 T Pengelola kawasan PT Pupuk Indonesia

Progres

1. 2. 3.

Status lahan sudah dalam bentuk APL (Area Penggunaan Lain); Sudah dilakukan pengukuran lahan oleh BPN Propinsi Papua Barat; Rencana pembangunan akses jalan ke Kawasan industri ± 35 Km telah masuk dalam Renstra Kementerian PU-PERA

Masalah

1.

Belum adanya kepastian harga gas untuk PT. Pupuk Indonesia. PT. Pupuk Indonesia tidak dapat menggunakan skema yang sedang dibuat oleh Pemerintah melalui Peraturan Presiden tentang Penetapan Harga Gas Bumi Tertentu karena belum melakukan kontrak hingga kini. Kemeneg BUMN meminta untuk pengelolaan kawasan industri sebaiknya dilakukan oleh Kementerian Perindustrian. Belum selesainya Perda mengenai penetapan tanah hak ulayat marga Agofa akan berdampak pada saat pelepasan tanah. Relokasi Penduduk setempat sebanyak 88 KK. Belum ada ketersediaan jaringan listrik dan power plant ±200 MW. Belum ada ketersediaan air baku ± 2000 L/detik .

2. 3. 4. 5. 6.

TENAGA KERJA PRODUK

LANGSUNG

TDK LANGSUNG

PENDUKUNG

Polipropilena

3.000

4.500

15.000

Urea

4.000

5.000

20.000

7.000

9.500

35.000

Jumlah Total

51.500

Perkemb 2015

1. Sudah diselesaikannya penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sekitar kawasan industri

Rencana Kegiatan 2016

1. Koordinasi dalam rangka penyelesaian harga gas dan pelepasan tanah hak ulayat lokasi kawasan industri.

22

Kebutuhan Infrastruktur Kawasan Industri Teluk Bintuni Tingkat Kesiapan 1. RTRW 2. RDTR 3. Master Plan 4. Studi Kelayakan 5. Renstra 6. DED 7. AMDAL Pekerjaan Fisik dalam KI 1. Pembangunan Jalan Poros & Jalan Lingkungan 2. Pembangunan Gedung Pengelola KI 3. Pembangunan Politeknik 4. Traning Center Building & Workshop 5. Pembebasan Lahan 6. Pematangan Lahan 7. Pembangunan Dry Port 8. Pembangunan Water Treatment Plant (WTP) 9. Pembangunan Waste Water Treatment Plant (WWTP)

Waktu Pelaksanaan v 2015 v v 2017 -

Keterangan Pemerintah Daerah Kemenperin Kemenperin (2013) Kemenperin (2013) Pengelola KI Pengelola KI

2018 2018 2018 2016-2019 2017-2019 Kebutuhan debit air ± 2000 L/detik (2017)

Kemenperin/Pengelola Kemenperin/Pengelola Kemenperin/Pengelola Kemenperin/Pengelola Pengelola Pengelola Kemenperin/Pengelola Kemenperin/Pengelola

-

Kemenperin/Pengelola

2015-2016

Kemen ESDM

Akses jalan sepanjang 30 Km dari Jalan Lintas Provinsi ke Kawasan Industri (2017) Pelabuhan Trestle sepanjang 5 km dengan kapasitas 50.000 DWT (2017) Jaringan listrik dan power plant ±200 MW (2018-2019) n.a. 2018 2019 -

Kementerian PUPR

Dukungan Sarpras di Luar Kawasan Industri Prasyarat Utama: Kebijakan Harga Gas untuk industri dalam negeri 1. Jalan

2. Pelabuhan 3. Pembangkit Listrik 4. Rel Kereta Api 5. Rusunawa Pekerja Industri 6. Rumah Sakit 7. Gudang Logistik 8. Balai Latihan Kerja 9. Pendirian PTSP Legend : V = sudah dilaksanakan

PT Pupuk Indonesia PT Pupuk Indonesia Kemenhub Kementerian PUPR Pemda Kemenhub & Kemendag Kementerian Tenaga Kerja BKPM

23

2. Kawasan Industri Bitung

Penyerapan tenaga kerja sebanyak 90.000 TK

Profil

1. 2. 3. 4. 5.

Kelurahan Tanjung Merah Bitung Luas Lahan ±534 Ha Basis Industri Kelapa, Perikanan dan Logistik Nilai Investasi ± Rp 2 T Pengelola kawasan PT Sulut Membangun

Progres

1. Pembangunan Kantor Administrator KEK, Pos Jaga, Pintu Gerbang dan Lampu Jalan Dalam Kawasan Industri Bitung seluas 1708 m2 (2 lantai). 2. Pembangunan Jalan Masuk dan Poros Kawasan Industri Bitung sepanjang 275m dari rencana 500m dengan lebar 24m (ROW 40m) dan ketebalan 30cm. 3. Status lahan 92,6 Ha Ex HGU milik Propinsi Sulawesi Utara sedang dalam proses dari HGU ke HPL oleh BPN. 4. Telah dilakukannya pembangunan Jalan Tol Manado-Bitung sepanjang 39km dan saat ini telah diselesaikan sepanjang 13,5km. 5. Sedang disusun Detail Engineering Design (DED) Jalan akses dari pintu KEK ke jalan tol Manado-Bitung kurang lebih 2,5km, sehingga KEK Bitung mendapat pintu khusus ke jalan tol Manado-Bitung. 6. Penyelesaian penyediaan tenaga listrik ±150 MW 7. Penyelesian rencana reklamasi seluas ±247 Ha

Masalah

1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara maupun Pemerintah Kota Bitung belum mensterilkan lahan ex-HGU seluas 92,96ha yang menjadi lokasi pembangunan dari keberadaan penghuni liar. 2. Kajian Amdal di bakal areal reklamasi untuk perluasan Kawasan Industri seluas 247 Ha pada DIPA APBD Kota Bitung belum dilakukan. 3. Belum ada ketersediaan air baku ± 1200 L/detik 4. Belum selesainya pembebasan seluruh lahan sesuai kebutuhan Masterplan

Perkembang an 2015

1. Telah diselesaikannya penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sekitar Kawasan Industri Bitung 2. Telah disusunnya dokumen Detail Engineering Design (DED) Jalan Poros dan Jalan Lingkungan di Kawasan Industri Bitung 3. Telah disusunnya dokumen Detail Engineering Design (DED) Instalasi Pengolahan Air Limbah di Kawasan Industri Bitung

Rencana Kegiatan 2016

1. Dilakukannya pematangan dan penataan lahan Kawasan Industri seluas 92,96ha (ex-HGU), dengan syarat lahan tersebut segera disterilkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara maupun Pemerintah Kota Bitung dari penghuni liar.

24

Kebutuhan Infrastruktur Kawasan Industri Bitung Tingkat Kesiapan 1. RTRW 2. RDTR 3. Master Plan 4. Studi Kelayakan 5. Renstra 6. DED 7. AMDAL Pekerjaan Fisik dalam KI 1. Pembangunan Jalan Poros & Jalan Lingkungan 2. Pembangunan Gedung Pengelola KI 3. Pembangunan Politeknik 4. Traning Center Building & Workshop 5. Pembebasan Lahan 6. Pematangan Lahan 7. Pembangunan Dry Port 8. Pembangunan Water Treatment Plant (WTP)/embung 9. Pembangunan Waste Water Treatment Plant (WWTP)

v 2015 v v v V V

Keterangan Pemerintah Daerah Kemenperin Kemenperin (2008) Pemerintah Daerah (2011) Kemenperin (2011) Kemenperin (2012) Kemenperin (2009)

2015 – 2016

Kemenperin

2015 2015-2019 Seluas 92,95 ha di Tahun 2017 Kebutuhan debit air ± 1200 L/detik (2016-2017) 2017

Kemenperin Kemenperin dan Pemda Kemenperin Kementerian PUPR Kemenperin

Dukungan Sarpras di Luar Kawasan Industri

1. Jalan 2. Pelabuhan


4. Rel Kereta Api 5. Kebutuhan Air Baku 6. Rusunawa Pekerja Industri 7. Rumah Sakit 8. Gudang Logistik 9. Balai Latihan Kerja 10. Pendirian PTSP

Legend : V = sudah dilaksanakan

- Peningkatan fisik Ruas Jalan Nasional Girian – Kema sepanjang 5 Km (2016-2018) - Pembangunan Jalan Nasional akses ke Tol Manado – Bitung dari pintu tol Km 28,5 ke KEK sepanjang 5 KM (2015-2018) - Peningkatan Jalan Tol Bitung Minut Manado sepanjang 43 KM (2015-2018)

Kementerian PUPR

- Penyelesaian pembangunan PLT Panasbumi Lahendong V daya 1x20MW (2016-2017) - Penyelesaian pembangunan PLT Uap Kema daya 2x25MW Penyelesaian pembangunan PLT Gas Likupang daya 3x25MW (2016-2017) - Penyelesaian pembangunan Gardu Induk Paniki 150 KV dan Tanjung Merah 150 KV (20162017)

Kemenetrian Perhubungan Kementerian ESDM

Manado – Bitung (2019)

Kemenetrian Perhubungan

± 1200 L/detik (2017)

Kementerian PUPR

2016

Kementerian PUPR

-

Pemda

Pusat Distribusi Regional (2016)

Kemenhub dan Kemendag

Pembangunan Workshop Baru (2016)

Kemen. Tenaga Kerja

2016

BKPM

25

3. Kawasan Industri Palu Profil

1. 2. 3. 4. 5.

Kecamatan Tawaeli, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah. Luas Lahan ±1500 Ha Basis Industri Rotan, Rumput laut, kakao dan Mineral Nilai Investasi ± Rp 12,5 T Pengelola kawasan PT Bangun Palu Sulteng

Progres

1.

Pembangunan Jalan Poros dan Jalan Lingkungan dalam Kawasan Industri Palu sepanjang 1686m dengan lebar 20m (ROW 36m) dan ketebalan 30cm. Pembangunan Komplek Manajemen Perkantoran Pengelola dalam Kawasan Industri Palu 1332m2 (2 lantai). Dibangunnya jalan layang (flyover) pada tahun anggaran 2016 untuk kepentingan masyarakat umum sehingga akses dari KEK Palu menuju Pelabuhan Pantoloan menjadi khusus untuk kepentingan industri. Status lahan seluas 110 Ha telah dikuasai oleh Pemkot Palu , namun tidak satu hamparan. Telah dilakukannya groundbreaking pembangunan konstruksi pabrik industri karet dan minyak atsiri, saat ini sedang dilakukan pemindahan pabrik. Sudah ada interkoneksi jaringan listrik Sulawesi

2. 3.

4. 5. 6. Masalah

Port Of Pan tolo an

Lo gis tic Zo ne


1.

2.

Belum selesainya pembebasan seluruh lahan sesuai kebutuhan Masterplan, sehingga sangat menyulitkan dalam pelaksanaan pembangunan gedung dan jalan di KEK Palu terhambat oleh beberapa lahan yang belum dibebaskan oleh Pemerintah Kota Palu. Belum ada ketersediaan air baku.

Perkemba ngan 2015

1. Telah diselesaikannya penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sekitar Kawasan Industri Palu 2. Telah diselesaikannya penyusunan Dokumen Detail Engineering Design Jalan Poros dan Jalan Lingkungan di Kawasan Industri Palu (lanjutan)

Rencana kegiatan 2016

1. 2.

Melanjutkan pembangunan jalan dalam kawasan industri. Mengkordinasikan mekanisme mengenai pembiayaan pembangunan KEK sesuai dengan UU Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus untuk mengakomodasi keinginan beberapa investor yang akan ikut serta dalam pembiayaan pembangunan.

26

Kebutuhan Infrastruktur Kawasan Industri Palu Tingkat Kesiapan 1. RTRW 2. RDTR 3. Master Plan 4. Studi Kelayakan 5. Renstra 6. DED 7. AMDAL Pekerjaan Fisik dalam KI 1. Pembangunan Jalan Poros & Jalan Lingkungan 2. Pembangunan Gedung Pengelola KI 3. Pembangunan Akademi Komunitas 4. Traning Center Building & Workshop 5. Pembebasan Lahan 6. Pematangan Lahan 7. Pembangunan Water Treatment Plant (WTP)/embung 8. Pembangunan Waste Water Treatment Plant (WWTP)

v 2015 v v v v v

Keterangan Pemerintah Daerah Kemenperin Kemenperin (2007) Pemerintah Daerah (2011) Kemenperin (2011) Kemenperin (2009) Kemenperin (2008)

2015-2016 2015 2015-2019 2016-2019 (100 ha) 2016-2017 2017

Kemenperin Kemenperin Kemenperin/Pengelola Kemenperin/Pengelola Pemda/Pengelola Pemda/Pengelola Kementerian PUPR Pengelola KI Palu

Dukungan Sarpras di Luar Kawasan Industri 1. Jalan

2. Pelabuhan

3. Pembangkit Listrik 4. Rel Kereta Api 5. Rusunawa Pekerja Industri 6. Rumah Sakit 7. Gudang Logistik 8. Balai Latihan Kerja 9. Pendirian PTSP Legend : V = sudah dilaksanakan

Jalan Lingkar luar (Moda Transportasi Barang) 4.5 km (2017-2018) Fly over dari Kawasan Industri ke Pelabuhan (2016) Peningkatan Pelabuhan Pantoloan dan Terminal Peti Kemas (2015-2017) Pembangunan Pembangkit Listirk (2016-2019) 2016 2017 2016 2016

Kementerian PUPR

Kemenetrian Perhubungan Kementerian ESDM Kemenetrian Perhubungan Kementerian PUPR Pemda Kemenhub dan Kemendag Kemen. Tenaga Kerja BKPM

27

4. Indonesia Morowali Industrial Park Profil

1. 2. 3. 4. 5.

Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali Luas Lahan ±1200 Ha Integrated Industri Ferronikel, Stainles Steel dan Produk hilirnya Nilai Investasi ± Rp 49,7 T Pengelola kawasan Tsinghan Indonesia Morowali Industrial Park

Progres

1. 2.

Status lahan seluas 1200 Ha telah dikuasai oleh TIMIP Pembangunan konstruksi pabrik ferronikel tahap I kapasitas 300.000 ton/tahun sudah produksi dan Tahap II kapasitas 600.000 ton/tahun telah dilakukan pemancangan dan konstruksi dasar Pembangunan power plant 65x2 MW sudah 90% Pembangunan pelabuhan dan bandara sedang dalam proses perijinan

3. 4. Masalah

Lokasi Kawasan Industri yang terletak di daerah terpencil (remote area) menyulitkan pelaksanaan pembangunan pusat inovasi dan politeknik khususnya dalam pengadaan bahan baku bangunan.

Perkembanga n 2015

1. 2. 3. 4. 5.


1.

2.

Penyerapan TK sebanyak 80.000 TK

3.

Pembangunan Gedung Pusat Inovasi Logam di Kawasan Industri Morowali (workshop 400m2) Pembangunan Gedung Politeknik Industri di Kawasan Industri Morowali (ruang kelas 468m2, workshop 898m2) Pengadaan Peralatan Workshop untuk Politeknik dan Pusat Inovasi Penyusunan RDTR sekitar Kawasan Industri Morowali Penyusunan Dokumen DED Water Treatment Plant untuk Gedung Politeknik dan Pusat Inovasi di Kawasan Industri Morowali

Lanjutan Pembangunan Politeknik di Kawasan Industri Morowali: a. Pembangunan Gedung Pusat Inovasi dan Kantor Politeknik Industri b. Pembangunan Instalasi Pengolahan Air Bersih untuk Kompleks Politeknik c. Pembangunan Gedung Perpustakaan, Gedung Laboratorium (Kimia dan Fisika, Listrik dan Instrumen, Komputer dan Bahasa), Gapura dan Jalan Masuk d. Peralatan Laboratorium (Kimia dan Fisika, Listrik dan Instrumen, Komputer dan Bahasa) Penyusunan Perencanaan Pembangunan: a. Gedung Perpustakaan, Gedung Laboratorium (Kimia dan Fisika, Listrik dan Instrumen, Komputer dan Bahasa) b. Gedung Auditorium, Penambahan Ruang Kelas, dan Rumah Dosen dan Guest House. Kementerian PUPERA akan: a. Melakukan pembangunan tambahan perumahan buruh 2 tower untuk buruh industri dan 1 tower untuk mahasiswa.

28

Kebutuhan Infrastruktur Kawasan Industri Morowali Tingkat Kesiapan 1. RTRW 2. RDTR 3. Master Plan 4. Studi Kelayakan 5. Renstra 6. DED 7. AMDAL Pekerjaan Fisik dalam KI 1. Pembangunan Jalan Poros & Jalan Lingkungan 2. Pembangunan Gedung Pengelola KI 3. Pembangunan Politeknik 4. Traning Center Building & Workshop 5. Pembebasan Lahan 6. Pematangan Lahan 7. Pembangunan Water Treatment Plant (WTP) 8. Pembangunan Waste Water Treatment Plant (WWTP) Dukungan Sarpras di Luar Kawasan Industri 1. Jalan

v 2015 v v v v v

Keterangan Pemerintah Daerah Kemenperin Pengelola KI Pengelola KI Pengelola KI Pengelola KI Pengelola KI

oleh pengelola KI oleh pengelola KI 2015 - 2017 oleh pengelola KI oleh pengelola KI oleh pengelola KI oleh pengelola KI

Pengelola KI Pengelola KI Kemenperin Pengelola KI Pengelola KI Pengelola KI Pengelola KI

- Pelebaran dan peningkatan jalan dari Pelabuhan Bungku ke lokasi Kawasan Industri (40 Km) (2016-2017) - Pelebaran dan peningkatan jalan dari Bandara ke lokasi Kawasan Industri (5 Km) (2016-2017)


2. Pelabuhan 3. Pembangkit Listrik 4. Rel Kereta Api 5. Rusunawa Pekerja Industri 6. Rumah Sakit Tipe C 7. Pembangunan Embung 8. Gudang Logistik 9. Balai Latihan Kerja 10. Pendirian PTSP Legend : V = sudah dilaksanakan

Kementerian PUPR

Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Batubara 250 – 350 MW (2016-2018) oleh Pengelola KI (Bantuan Perizinan ) 2015 2016 16.500 Liter/detik (2016) 2016

Kementerian ESDM Kemenetrian Perhubungan

Kementerian PUPR Pemda Kementerian PUPR Kemenhub dan Kemendag Kemen. Tenaga Kerja BKPM

29

5. Kawasan Industri Halmahera Timur Profil

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Progres

1. 2. 3. 4.

Masalah

1.

2.

Perkemban gan 2015


Kecamatan Buli, Kabupaten Halmahera Timur Luas Lahan ±300 Ha Integrated Industri Ferronikel, Stainless Steel dan Produk hilirnya Nilai Investasi ± Rp 4,4 T Sudah terdapat pelabuhan jetty solid dengan panjang wharf 154m, panjang trestle 210m, panjang causeway 242m, untuk kapasitas hingga 35.000 DWT Pengelola kawasan PT FeNi Haltim Status lahan seluas 300 Ha telah dikuasai oleh PT Antam Persero Terselesaikannya pembangunan pelabuhan yang terintegrasi dengan kawasan industri. Telah terbangunnya fasilitas kawasan industri antara lain: mess, kantor pengelola dan oxygen plant. Permohonan tax holiday PT FeNi Haltim dalam proses pembahasan di tim fiskal Kementerian Keuangan. Fasilitasi Pembangunan Kawasan Industri dari Kementerian Perindustrian kepada PT Antam Tbk merupakan Penyertaan Modal Negara (PMN) yang harus mendapatkan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Sahan (RUPS) yang akan mengakibatkan terjadinya perubahan komposisi saham sehingga PT Antam Tbk harus menerbitkan saham baru (right issue). Proses persetujuan RUPS memerlukan waktu yang cukup lama serta prosedur penerbitan saham baru cukup kompleks. Selanjutnya PMN tersebut harus ditetapkan melalui Peraturan Pemerintah. Alternatif lainnya yaitu dengan pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) di bawah struktur Kemenperin untuk mengelola infrastruktur yang telah dibangun di KI Buli, Haltim.

1. Studi Potensi Sumber Air di Kawasan Industri Buli, Haltim 2. Dokumen Detail Engineering Design Jalan Poros dan Jalan Lingkungan di Kawasan Industri Halmahera Timur 3. Dokumen Detail Engineering Design Kompleks Kantor Pengelola di Kawasan Industri Halmahera Timur 4. Perencanaan pembangunan gedung dan peralatan Training Centre

Rencana Kegiatan 2016 : Tidak ada

30

Kebutuhan Infrastruktur Kawasan Industri Buli Haltim Tingkat Kesiapan 1. RTRW 2. RDTR 3. Master Plan 4. Studi Kelayakan 5. Renstra 6. DED 7. AMDAL Pekerjaan Fisik dalam KI 1. Pembangunan Jalan Poros & Jalan Lingkungan 2. Pembangunan Gedung Pengelola KI 3. Pembangunan Politeknik 4. Traning Center Building & Workshop 5. Pembebasan Lahan 6. Pematangan Lahan 7. Pembangunan Water Treatment Plant (WTP) 8. Pembangunan Waste Water Treatment Plant (WWTP) Dukungan Sarpras di Luar Kawasan Industri 1. Jalan

2. Pelabuhan


v 2015 V V

v v 2017 2017 2017 oleh pengelola KI oleh pengelola KI ± 1.000 L/dtk (2017) 2017 Peningkatan kualitas jalan dari Maba ke Buli (Alternatif Jalan Provinsi) kurang lebih 8 km (2016-2018)

Keterangan Pemerintah Daerah Pemerintah Daerah Kemenperin (2013) Pengelola KI Kemenperin (2013) Pengelola KI Pengelola KI Pengelola KI Kemenperin/Pengelola KI Kemenperin/Pengelola KI Kemenperin Pengelola KI Pengelola KI Kemenperin/Pengelola KI Kemenperin/Pengelola KI Kementerian PUPR

Pembangunan Pelabuhan 2 jeti dengan kapasitas masing-masing 14000 DWT dan 35000 DWT sepanjang 2.5 km (2016-2018) oleh PT Antam


Pembangunan Pembangkit Listrik (PLTU) 2 x 110 MW (2016-2018) oleh PT Antam

Kementerian ESDM

2016 2017 2017

Kemenetrian Perhubungan Kementerian PUPR Pemda Kemenhub dan Kemendag Kemen. Tenaga Kerja BKPM

31

6. Kawasan Industri Konawe Profil

1. 2. 3. 4. 5.

6. Progres

1. 2.

Masalah

1.

2.


Kecamatan Bondoiala dan Kapoiala Kabupaten Konawe Luas Lahan ±5500 Ha Integrated Industri Ferronikel, Stainles Steel dan Produk hilirnya Nilai Investasi ± Rp 28,7 T Telah dibangun sarana dan sarana perkantoran pengelola kawasan, jalan penghubung areal tambang dan kawasan sepanjang 42 Km serta land clearing beberapa areal kawasan Pengelola kawasan PT Konawe Putra Propertindo (KPP) Sudah dilakukan tahap land clearing dan kontruksi awal berupa pembangunan kantor dan mess serta penyelesaian pelabuhan Telah ada surat dukungan Gubernur Sultra dan Bupati Konawe KPP sedang melakukan pembenahan manajemen dan terdapat masalah dengan PT VDNI terkait proses jual beli lahan untuk pembangunan pabrik VDNI dan jual beli saham PT Pelabuhan Muara Sampar selaku pengelola dan operator terminal pelabuhan khusus di Kawasan Industri Konawe Pembebasan lahan seluas 640 Ha, dimana lahan seluas 500 Ha telah dilakukan jual beli dengan PT VDNI, tetapi belum memberikan legalisasi jual beli tersebut (Akta Jual Beli dan SHM). Belum dikeluarkannya rekomendasi dari kantor wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tenggara, karena rencana luas lahan Kawasan Industri Konawe seluas 5.500 Ha (melebihi ketentuan sesuai Peraturan Menteri Agraria dan Tata ruang No. 5 Tahun 2015 tentang Izin Lokasi bahwa peruntukan lahan kawasan industri maksimal seluas 400Ha)

32

(lanjutan) 6. Kawasan Industri Konawe Masalah

3.

4.

5.

Perkemba ngan 2015

Belum terselesaikannya status daerah irigasi tambak dan derah irigasi rawa oleh Kementerian PU-Pera sebagaimana yang dipermasalahkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara Proses pembangunan VDNI telah mencapai 40-60%, namun saat ini dihentikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara karena menganggap kajian AMDAL untuk Rencana Pembangunan Smelter belum selesai, setelah ditelusuri tenyata izin AMDAL yang telah dikeluarkan diambil oleh manajemen PT KPP PT PMS terhenti pembangunannya oleh Polda setempat atas perintah Gubernur Sulawesi Tenggara karena menganggap izin lokasi belum dikeluarkan oleh Kementerian Perhubungan namun PT PMS menganggap bahwa aktifitas pembangunan terminal pelabuhan khusus telah dapat dilakukan karena telah mendapat surat izin tambat sementara PP 00/31/16/DP.15 tanggal 29 Oktober 2015 oleh Direktur Pelabuhan dan Pengerukan atas nama Direktorat Jenderal Perhubungan Laut

1. Pengembangan SDM Industri Lokal di Kawasan Industri di Konawe 2. Penyusunan RDTR sekitar Kawasan Industri Konawe

Rencana kegiatan 2016: Tidak ada

Penyerapan tenaga kerja sebanyak 18.200 TK 33

Kebutuhan Infrastruktur Kawasan Industri Konawe Tingkat Kesiapan 1. RTRW 2. RDTR 3. Master Plan 4. Studi Kelayakan 5. Renstra 6. DED 7. AMDAL Pekerjaan Fisik dalam KI 1. Pembangunan Jalan Poros & Jalan Lingkungan 2. Pembangunan Gedung Pengelola KI 3. Pembangunan Akademi Komunitas 4. Traning Center Building & Workshop 5. Pembebasan Lahan 6. Pematangan Lahan 7. Pembangunan Water Treatment Plant (WTP)/embung 8. Pembangunan Waste Water Treatment Plant (WWTP)

v 2015 v V V 2016

Keterangan Pemerintah Daerah Kemenperin Pengelola KI Pengelola KI Pengelola KI Pengelola KI Pengelola KI

oleh pengelola KI oleh pengelola KI 2016 oleh pengelola KI oleh pengelola KI oleh pengelola KI oleh pengelola KI

Pengelola KI Pengelola KI Kemenperin Kemenperin/Pengelola KI Pengelola KI Pengelola KI Pengelola KI Pengelola KI

Pembangunan jalan dari Bandara ke Kawasan Industri sepanjang 20 km (2016) Pembangunan pelabuhan oleh Pengelola KI (2016) (Bantuan Perizinan ) Kebutuhan listrik untuk awal konstruksi industri sebesar 10 MW (2017-2018)

Kementerian PUPR

Dukungan Sarpras di Luar Kawasan Industri 1. Jalan 2. Pelabuhan 3. Pembangkit Listrik 4. Rel Kereta Api 5. Rusunawa Pekerja Industri 6. Rumah Sakit 7. Gudang Logistik 8. Balai Latihan Kerja 9. Pendirian PTSP Legend : V = sudah dilaksanakan

2016 2016 -

Kemenetrian Perhubungan Kementerian ESDM Kemenetrian Perhubungan Kementerian PUPR Pemda Kemenhub dan Kemendag Kemen. Tenaga Kerja BKPM

34

7. Kawasan Industri Bantaeng Profil

1. 2. 3. 4. 5.

Kecamatan Pajukukang Kabupaten Bantaeng Luas Lahan ± 3000 Ha Integrated Industri Ferronikel, Stainles Steel dan Produk hilirnya Nilai Investasi ± Rp 24,4 T Pengelola kawasan PT Bantaeng Industrial Persada

Progres

1.

Telah diselesaikannya penyusunan Masterplan dan Renstra Kawasan Industri untuk lahan perencanaan seluas 3000 ha. Telah dilakukan peletakan batu pertama untuk pembangunan PLTU 2x300MW oleh PT Hwadi (China-Malaysia) dan PT Bantaeng Sigma Energi. Telah dilakukan Land Clearing oleh PT Titan untuk industri Ferronickel seluas 300 Ha

2.

3. Masalah

Lahan kawasan industri belum dibebaskan seluruhnya.

Perkemba ngan 2015

1.

2.



1. 2.

Kementerian Perindustrian telah memfasilitasi: a. Pelatihan Pengembangan SDM Industri Lokal di Kawasan Industri di Bantaeng b. Penyusunan Dokumen Detail Engineering Design Jalan Poros dan Jalan Lingkungan di Kawasan Industri Bantaeng c. Penyusunan RDTR sekitar Kawasan Industri Bantaeng Kementerian PUPERA memfasilitasi: a. Pengalihan jalan nasional melingkari di luar kawasan industri Pembangunan Akademi Komunitas (Politeknik) di Kawasan Industri Bantaeng (Gedung dan Peralatan) Penyusunan AMDAL Kawasan Industri oleh Pengelola Kawasan Industri 35

Kebutuhan Infrastruktur Kawasan Industri Bantaeng Tingkat Kesiapan 1. RTRW 2. RDTR 3. Master Plan 4. Studi Kelayakan 5. Renstra 6. DED 7. AMDAL Pekerjaan Fisik dalam KI 1. Pembangunan Jalan Poros & Jalan Lingkungan 2. Pembangunan Gedung Pengelola KI 3. Pembangunan Akademi Komunitas 4. Traning Center Building & Workshop 5. Pembangunan Pusat Layanan KI 6. Pembebasan Lahan 7. Pematangan Lahan 8. Pembangunan Water Treatment Plant (WTP) 9. Pembangunan Waste Water Treatment Plant (WWTP) Dukungan Sarpras di Luar Kawasan Industri 1. Jalan

2. Pelabuhan

3. Pembangkit Listrik 4. Rel Kereta Api 5. Rusunawa Pekerja Industri 6. Rumah Sakit 7. Gudang Logistik 8. Balai Latihan Kerja Legend : V = sudah dilaksanakan

v 2015 V V V 2016

Keterangan Pemerintah Daerah Kemenperin Kemenperin (2014) Pemerintah Daerah Kemenperin (2014) Pengelola KI Pengelola KI

2016 -

Pengelola KI Pengelola KI Kemenperin Kemenperin/Pengelola Kemenperin/Pengelola Pengelola KI Pengelola KI Pengelola KI Pengelola KI

Pengalihan jalan provinsi yang memotong kawasan industri Bantaeng (2016)

Kementerian PUPR

Pembangunan Pelabuhan dapat menampung kapal dengan kapasitas 10.000-20.000 DWT (2017-2018) (Bantuan Perizinan ) Pembangunan pembangkit listrik (Bantuan Perizinan )

Kementerian Perhubungan

2016 -

Kementerian Perhubungan Kementerian PUPR Pemda Kemenhub dan Kemendag Kemen. Tenaga Kerja

Kementerian ESDM

36

8. Kawasan Industri Batulicin

Estimasi Penyerapan Tenaga Kerja 10.000 TK

Profil

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Karang Bintang Luas lahan 530 Ha Fokus Industri Besi Baja Nilai Investasi 2,12 T Anchor Industry PT Meratus Jaya Iron and Steel Badan Pengelola diperkirakan milik Pemerintah Daerah

Progres

1. Sudah disusun dokumen perencanaan berupa Masterplan (2008), Renstra pengembangan Kawasan Industri (2012), dan Kajian Pusat Inovasi (2013). Pemerintah Daerah: 1. Menyelesaikan penyusunan Tim Percepatan Pembangunan Kawasan Industri 2. Menyelesaikan pembentukan Badan Pengelola Kawasan Industri 3. Menyelesaikan penyusunan Perda RTRW Kabupaten Tanah Bumbu 4. Menyelesaikan status lahan Kawasan Industri Batu Licin antara Pemkab Tanah Bumbu dan Provinsi Kalimantan Selatan 5. Meniyiapkan SDM Industri lokal yang sesuai dengan kebutuhan pengembangan Kawasan Industri Anchor: 1. PT. Meratus mengolah abu bijih besi menjadi PVC paralon.

Masalah

1. Kualitas SDM kawasan industri belum optimal

Perkembang an 2015

1. Koordinasi dalam penyiapan lahan, infrastruktur logistik dan penunjang kawasan industri seluas 530 Ha 2. Penyusunan DED Kawasan Industri 3. Penyusunan RDTR sekitar kawasan industri 4. Sudah membentuk pengelola kawasan industri Batulicin,dengan nama PT. Batulicin Bangun


1. Mengusulkan pembangunan politeknik di Kawasan Industri Batulicin 2. Penyelesaian lahan KAPET yang diduduki masyarakat di Desa Sari Gadung dan Mekar Sari

37

Kebutuhan Infrastruktur Kawasan Industri Batulicin Tingkat Kesiapan 1. RTRW 2. RDTR 3. Master Plan 4. Studi Kelayakan 5. Renstra 6. DED 7. AMDAL Pekerjaan Fisik dalam KI 1. Pembangunan Jalan Poros & Jalan Lingkungan 2. Pembangunan Gedung Pengelola KI 3. Pembangunan Politeknik 4. Traning Center Building & Workshop 5. Pembangunan Pusat Layanan KI 6. Pembebasan Lahan 7. Pematangan Lahan

8. Pembangunan Water Treatment Plant (WTP) 9. Pembangunan Waste Water Treatment Plant (WWTP)

Waktu Pelaksanaan

2012 2015 2017

Keterangan Pemda Kemenperin Kemenperin Pemda/Pengelola Kemenperin Kemenperin Pemda/Pengelola

2017 2017 2016 2018 2018 2016 2016 2018 2018

Kemenperin/Pengelola Kemenperin/Pengelola Kemenperin/Pengelola Kemenperin/Pengelola Kemenperin/Pengelola Pemda/Pengelola Pemda/Pengelola Kemenperin/Pengelola Kemenperin/Pengelola

2015 2008


2. Pelabuhan 3. Pembangkit Listrik 4. Rel Kereta Api 5. Rusunawa Pekerja Industri 6. Rumah Sakit 7. Gudang Logistik 8. Balai Latihan Kerja 9. Pendirian PTSP

Jaringan jalan alternatif ke pelabuhan sepanjang 15 km dari jalan lingkar (2016-2018) Pelabuhan dermaga dengan Jeti 750 m kedalaman 22 m (2017-2018) 2017 2017 2018 2017 2018 2018 2017

Kementerian PUPR


Kementerian ESDM Kementerian Perhubungan Kementerian PUPR Pemda Kementerian Perhubungan/ Kementerian Perdagangan Kementerian Tenaga Kerja Pemda

38

9. Kawasan Industri Ketapang Profil

1. Kecamatan Matan Hilir Selatan, Kabupaten Ketapang 2. Luas kawasan 1.000 Ha 3. Fokus industri Alumina 4. Nilai Investasi 4 T 5. Anchor Industry PT. Borneo Alumino Prima 6. Pengelola PT. Ketapang Bangun Sarana

LUAS (Ha)

PENGGUNAAN LAHAN

Ke Pelabuhan

INDUSTRI

13 12

04

n la Ja si in op Pr

LUAS (Ha)

PENGGUNAAN LAHAN UMKM ANEKA INDUSTRI INDUSTRI SEDANG INDUSTRI BESAR

25,4108 61,44 101,63 270,58 06

04

n) ga an aw nd Ke

01 02 03 04

ng pa eta (K

INDUSTRI

INFRASTRUKTUR KAWASAN 05 06 07 08 09 10 11 12 13

PEMADAM KEBAKARAN POWER STATION FUEL STATION PERGUDANGAN LIQUID STORAGE CENTER Selat Karimata PUSAT PENGEPAKAN PENGELOLAAN AIR BERSIH PENGELOLAAN LIMBAH KERING IPAL

03

PERUMAHAN SARANA OLAH RAGA PARKIR ANGKUTAN KARYAWAN SARANA PERIBADATAN AREA KOMERSIAL KANTOR MANAJEMEN MEDIA CENTER PERKANTORAN TRADE CENTER CONVENTION CENTER MEDICAL CENTER


25

JALAN DAN SALURAN LUAS KAWASAN INDUSTRI

5,93 10,70 12,45 42,24 10,12 7,11 11,27 15,86 17,23

PEMADAM KEBAKARAN POWER STATION FUEL STATION PERGUDANGAN LIQUID STORAGE CENTER PUSAT PENGEPAKAN PENGELOLAAN AIR BERSIH PENGELOLAAN LIMBAH KERING IPAL

22,92 2,94 1,19 3,83 21,69 2,52 2,16 13,68 2,68 6,04 3,70

22 23 24

25

18

RUANG TERBUKA HIJAU 25 08 25

217,40

10 JALUR 09 MEDIAN, TAMAN, HIJAU JALAN, BUFER, KOLAM

01

07

JALAN DAN SALURAN LUAS KAWASAN 03 INDUSTRI

Progres

KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN

DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN PERWILAYAHAN INDUSTRI DIREKTORAT PENGEMBANGAN FASILITASI KEINDUSTRIAN WILAYAH I

PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI KORIDOR KALIMANTAN (NUNUKAN, PANGKALANBUN DAN KETAPANG) GAMBAR

MASTER PLAN KAWASAN INDUSTRI PAGAR MENTIMUN KABUPATEN KETAPANG KETERANGAN

BATAS WILAYAH PERENCANAAN JALAN PROPINSI GARIS PANTAI LUAS (Ha)

PENGGUNAAN LAHAN

INDUSTRI

22,92 2,94 1,19 3,83 21,69 2,52 2,16 13,68 2,68 6,04 3,70

17 CENTER TRADE 15 16 CONVENTION CENTER 25 14 14 MEDICAL CENTER

117,12 1.009,90

01 02 03 04

25,41 61,44 101,63 270,58

UMKM ANEKA INDUSTRI INDUSTRI SEDANG INDUSTRI BESAR


PEMADAM KEBAKARAN POWER STATION FUEL STATION PERGUDANGAN LIQUID STORAGE CENTER PUSAT PENGEPAKAN PENGELOLAAN AIR BERSIH PENGELOLAAN LIMBAH KERING IPAL

Masalah

5,93 10,70 12,45 42,24 10,12 7,11 11,27 15,86 17,23

FASILITAS PENUNJANG 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

PERUMAHAN SARANA OLAH RAGA PARKIR ANGKUTAN KARYAWAN SARANA PERIBADATAN AREA KOMERSIAL KANTOR MANAJEMEN MEDIA CENTER PERKANTORAN TRADE CENTER CONVENTION CENTER MEDICAL CENTER

Perkemba ngan 2015

22,92 2,94 1,19 3,83 21,69 2,52 2,16 13,68 2,68 6,04 3,70

RUANG TERBUKA HIJAU

02

11

117,12 1.009,90


TAMAN, MEDIAN, JALUR HIJAU JALAN, BUFER, KOLAM LUAS KAWASAN INDUSTRI

217,40 117,12 1.009,90

LUAS KAWASAN INDUSTRI = 1.000 Ha (IZIN LOKASI PT. KETAPANG BANGUN SARANA)

12

217,40

25

JALAN DAN SALURAN

04

RUANG TERBUKA HIJAU TAMAN, MEDIAN, JALUR HIJAU JALAN, BUFER, KOLAM

25,41 61,44 101,63 270,58

UMKM ANEKA INDUSTRI INDUSTRI SEDANG INDUSTRI BESAR

25 FASILITAS PENUNJANG 5,93 14 PERUMAHAN 10,70 02 15 SARANA OLAH RAGA 12,45 25 16 PARKIR ANGKUTAN KARYAWAN 42,24 01 17 SARANA PERIBADATAN 10,12 25 05 18 AREA KOMERSIAL 7,11 07 01 19 23 KANTOR MANAJEMEN 25 11,27 22 20 MEDIA CENTER 21 20 15,86 21 19 24PERKANTORAN 17,23 18

FASILITAS PENUNJANG 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

01 02 03 04

13

SKALA 1 : 30.000

0

1.000

2.000

3.000 m

SUMBER PETA

Groundbreaking akan dilakukan pada September 2015 Kemenperin: Sudah disusun dokumen perencanaan berupa Masterplan (2014). Pemerintah Daerah: Menyelesaikan penyusunan Perda RTRW Kabupaten Ketapang 1. Kualitas SDM yang mendukung kawasan industri belum optimal 1. Koordinasi dalam penyiapan lahan, infrastruktur logistik dan penunjang kawasan industri seluas 1000 Ha 2. Penyusunan DED kawasan industri 3. Penyusunan RDTR sekitar kawasan industri

1. Keputusan Bupati Ketapang No: 248/PEM/2013 2. Keputusan Bupati Ketapang No: 249/PEM/2013


Anchor: 1. Melanjutkan land clearing lahan kawasan industri (pematangan lahan) Pemerintah Daerah: 1. Menyelesaikan HPL KI

39

Kebutuhan Infrastruktur Kawasan Industri Ketapang Tingkat Kesiapan 1. RTRW 2. RDTR 3. Master Plan 4. Studi Kelayakan 5. Renstra 6. DED 7. AMDAL Pekerjaan Fisik dalam KI 1. Pembangunan Jalan Poros & Jalan Lingkungan 2. Pembangunan Gedung Pengelola KI 3. Pembangunan Politeknik 4. Traning Center Building & Workshop 5. Pembangunan Pusat Layanan KI 6. Pembebasan Lahan 7. Pematangan Lahan 8. Pembangunan Water Treatment Plant (WTP) 9. Pembangunan Waste Water Treatment Plant (WWTP) Dukungan Sarpras di Luar Kawasan Industri

1. Jalan

2. Pelabuhan 3. Pembangkit Listrik 4. Rel Kereta Api 5. Rusunawa Pekerja Industri 6. Rumah Sakit 7. Gudang Logistik 8. Balai Latihan Kerja 9. Pendirian PTSP

Waktu Pelaksanaan

2015 2016

Keterangan Pemda Kemenperin Kemenperin Pengelola Kemenperin Kemenperin Pengelola

2017 2017 2017 2017 2018 2016 2016 2017 2017

Pengelola Pengelola Kemenperin Kemenperin Kemenperin Pengelola Pengelola Pengelola Pengelola

- Peningkatan kapasitas jalan provinsi di sekitar kawasan (2016-2017) - Peningkatan akses jalan industri menuju pelabuhan sekitar 20 km (2016-2017) Pengembangan pelabuhan sebagai akses masuk ke kawasan dan untuk bongkar muat industri (2016-2017)

Kementerian PUPR

2015 2014

2017 2018 2018 2018 2018


Kementerian ESDM Kementerian Perhubungan Kementerian PUPR Pemda Kementerian Perhubungan/ Kementerian Perdagangan Kementerian Tenaga Kerja Pemda

40

10. Kawasan Industri Mandor

KIM II POWER STATION

KIM I

Profil

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Progres

Kemenperin: 1. Sudah disusun dokumen perencanaan berupa Masterplan (2013), Renstra pengembangan Kawasan Industri (2013), dan Kajian Pusat Inovasi (2013). 2. Seluruh luas lahan telah dibebaskan (milik PEMDA) 3. Sudah ada badan pengelola kawasan industri 4. Pematangan lahan Kawasan Industri Mandor Pemerintah Daerah: 1. Melakukan pematangan lahan (cut & fill) KIM 1 2. Membangun sebagian jalan poros kawasan industri 3. Mengkoordinasikan pembangunan jalan akses ke pelabuhan Temajok di Kabupaten Mempawah dengan jarak ±33 km dari kawasan industri 4. Menyelesaikan Perda RTRW Kabupaten Landak 5. Menyelesaikan AMDAL sebagai langkah untuk mendapat Izin Usaha Kawasan Industri 6. Telah melakukan land clearing seluas 10 Ha 7. Finalisasi pembangunan jalan utama 8. Review RTR KI Mandor, karena ada perbedaan jalan antara kondisi di lapangan dengan rencana sebelumnya

Masalah

1. Belum ada akses jalan ke Pelabuhan Temajok 2. Belum tersedia infrastruktur dalam kawasan industri

PENGELOLAAN AIR BERSIH MEDIA CENTER

INOVATION CENTER

KANTOR MANAJEMEN

PERKANTORAN

EXHIBITION CENTER

PERKANTORAN

FUEL STATION AREA KOMERSIAL

CONVENTION CENTER PARKIR ANGKUTAN KARYAWAN

MEDICAL CENTER

PERDAGANGAN

SARANA PERIBADATAN

PERUMAHAN COMMUNITY CENTER

PUSAT PENGEPAKAN

07 PEMAKAMAN

INDUSTRI KECIL MENENGAH INDUSTRI KECIL MENENGAH

INDUSTRI KARET

INDUSTRI KARET

INDUSTRI KARET

ANEKA INDUSTRI

ANEKA INDUSTRI

ANEKA INDUSTRI

ANEKA INDUSTRI

PEMADAM KEBAKARAN

INDUSTRI SEDANG

INDUSTRI SEDANG

Kecamatan Mandor Luas kawasan 306 Ha Fokus Industri Pengolahan Karet Nilai Investasi 1,22 T Anchor Industri PT. Gamma Mitra Lestari Pengelola: PT. Landak Barajaki

INDUSTRI SEDANG

INDUSTRI BESAR

IPAL

INDUSTRI BESAR

PENGELOLAAN LIMBAH KERING

KAWASAN INDUSTRI MANDOR II KABUPATEN LANDAK


INDUSTRI KARET INDUSTRI KECIL MENENGAH ANEKA INDUSTRI INDUSTRI SEDANG INDUSTRI BESAR PERUMAHAN PARKIR ANGKUTAN KARYAWAN SARANA OLAH RAGA SARANA PERIBADATAN COMMUNITY CENTER KANTOR MANAJEMEN PERKANTORAN PUSAT INOVASI MEDIA CENTER CONVENTION CENTER EXHIBITION CENTER AREA KOMERSIAL PERDAGANGAN MEDICAL CENTER PEMADAM KEBAKARAN POWER STATION FUEL STATION PENGELOLAAN AIR BERSIH IPAL PENGELOLAAN LIMBAH KERING PUSAT PENGEPAKAN TAMAN PEMAKAMAN RTH/BUFFER

Perkembangan 2015

1. Koordinasi dalam penyiapan lahan, infrastruktur logistik dan penunjang kawasan industri seluas 306 Ha 2. Penyusunan DED Kawasan Industri 3. Penyusunan RDTR sekitar kawasan industr


Pemerintah Daerah: 1. Pembangunan kantor gedung pengelola 2. Permohonan pengusulan untuk penyusunan RTBL (Rencana 41 Tata Bangunan Lingkungan)

Kebutuhan Infrastruktur Kawasan Industri Mandor Tingkat Kesiapan 1. RTRW 2. RDTR 3. Master Plan 4. Studi Kelayakan 5. Renstra 6. DED 7. AMDAL Pekerjaan Fisik dalam KI 1. Pembangunan Jalan Poros & Jalan Lingkungan 2. Pembangunan Gedung Pengelola KI 3. Pembangunan Politeknik 4. Traning Center Building & Workshop 5. Pembangunan Pusat Layanan KI 6. Pembebasan Lahan 7. Pematangan Lahan 8. Pembangunan Water Treatment Plant (WTP) 9. Pembangunan Waste Water Treatment Plant (WWTP) Dukungan Sarpras di Luar Kawasan Industri 1. Jalan

Waktu Pelaksanaan 2015 2013 2013 2015-2016 2016 2016 2016 2017 2017 2017 2015 2016 2017 2017 Pembangunan Jalan akses dari kawasan industri menuju ke pelabuhan Temajok34 km. (20162017) Pembangunan Pelabuhan Temajok

Keterangan Pemda Kemenperin Kemenperin Pemda Kemenperin Kemenperin Pemda Kemenperin/Pengelola Kemenperin/Pengelola Kemenperin/Pengelola Kemenperin/Pengelola Kemenperin/Pengelola Pemda/Pengelola Pemda/Pengelola Kemenperin/Pengelola Kemenperin/Pengelola Kementerian PUPR


2. Pelabuhan 3. Pembangkit Listrik 4. Rel Kereta Api 5. Rusunawa Pekerja Industri 6. Rumah Sakit

Jaringan listrik dari jalan raya menuju kawasan industri 2 km dan Gardu Induk 2018

2017

7. Gudang Logistik 8. Balai Latihan Kerja 9. Pendirian PTSP

2018 2018

Kenenterian ESDM Kementerian Perhubungan Kementerian PUPR Pemda Kementerian Perhubungan/ Kementerian Perdagangan Kementerian Tenaga Kerja Pemda

42

11. Kawasan Industri Kuala Tanjung Profil

1. 2. 3. 4. 5.

Progres

Kemenperin: 1. Sudah disusun dokumen perencanaan berupa Masterplan (2013), Renstra pengembangan Kawasan Industri (2013), dan Kelayakan ekonomi finansial (2013). 2. Mengkoordinasikan pola kelembagaan dan status kepemilikan lahan dengan PT Inalum 3. Penyusunan rencana pembangunan sistem logistik Kawasan Industri Kuala Tanjung (2015) Pemerintah Daerah: 1. Koordinasi pembangunan infrastruktur berupa: a. Pelabuhan Kuala Tanjung dibangun oleh PT Pelindo I ; b. Jalan kereta api dari Bandar Tinggi-Kuala Tanjung c. Melakukan review RTRW d. Pembangunan pelabuhan multipurpose bagian darat oleh PT. Pelindo I dengan lahan seluasa 12 Ha e. Pembebasan lahan untuk pembangunan jalan kereta api telah sudah dibayar (dari Tebing Tinggi ke Batubara) f. Penyelesaian zonasi laut sudah sampai di Provinsi Sumut

Masalah

1. Belum ada Badan Pengelola Kawasan Industri Kuala Tanjung 2. Penyelesaian HPL pasca pengakhiran Orotita Asahan 3. Pembebasan lahan kawasan industri belum dilakukan

Perkembanga n 2015

1. 2. 3.

Estimasi Penyerapan Tenaga Kerja ± 113.000 TK

Kec. Sei Suka, Kabupaten Batubara Luas Lahan ±1000Ha Basis Industri Alumina Nilai Investasi ± Rp 4,5 T Anchor Industry PT Inalum


Koordinasi dalam penyiapan lahan, infrastruktur logistik dan penunjang kawasan industri seluas 1000 Ha Penyusunan DED kawasan industri Penyusunan RDTR sekitar kawasan industri

Pemerintah Daerah: 1. Melakukan koordinasi dengan Provinsi untuk membahas penyelesaian lahan antara PT.Pelindo 1 dengan PT. INALUM yang lokasinya bersebelahan untuk perluasan pelabuhan multipurpose 2. Lanjutan penyelesaian zonasi laut di Provinsi Sumut

43

Kebutuhan Infrastruktur Kawasan Industri Kuala Tanjung Tingkat Kesiapan 1. RTRW 2. RDTR 3. Master Plan 4. Studi Kelayakan 5. Renstra 6. DED 7. AMDAL Pekerjaan Fisik dalam KI 1. Pembangunan Jalan Poros & Jalan Lingkungan 2. Pembangunan Gedung Pengelola KI 3. Pembangunan Politeknik 4. Traning Center Building & Workshop 5. Pembangunan Pusat Layanan KI 6. Pembebasan Lahan 7. Pematangan Lahan 8. Pembangunan Water Treatment Plant (WTP) 9. Pembangunan Waste Water Treatment Plant (WWTP) Dukungan Sarpras di Luar Kawasan Industri

Waktu Pelaksanaan v 2015

2013 2013 2013 2015

Pembangunan jalan poros sepanjang 1,9 km (2017) 2018 2018 2019 2016-2019 2016-2019 2018

Pengembangan Pelabuhan hub Internasional Kuala Tanjung (2016-2018)


Kemenperin/Pengelola Kemenperin/Pengelola Kemenperin/Pengelola Kemenperin/Pengelola Kemenperin/Pengelola Pemda/Pengelola Pemda/Pengelola Kemenperin/Pengelola Kemenperin/Pengelola Kementerian PUPR

1. Jalan 2. Pelabuhan

Keterangan Pemda Kemenperin Kemenperin Kemenperin Kemenperin Kemenperin Pemda

Kementerian Perhubungan Kenenterian ESDM

Pembangunan Jalur KA Bandar Tinggi Pantibalan - Kuala Tanjung (22,15 km) (2016-2017) 2018 2018 2016

Kementerian Perhubungan Kementerian PUPR Pemda Kementerian Perhubungan/ Kementerian Perdagangan Kementerian Tenaga Kerja BKPM

44

12. Kawasan Industri Sei Mangkei

Estimasi Penyerapan Tenaga Kerja ± 83.300 Tk

Profil

1. 2. 3. 4. 5.

Kec. Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun Luas Lahan 1,933,8 Ha Basis Industri Pengolahan CPO Nilai Investasi ± Rp 9,5 T Anchor Industry PT Unilever Olechemical Indonesia

Progres

Kemenperin: 1. Sudah disusun dokumen perencanaan berupa Masterplan (2011), Renstra pengembangan Kawasan Industri (2011), dan Kelayakan Ekonomi Finansial (2011). 2. PKS kap. 75 ton TBS/jam (2010, operasional) 3. PKO kap. 400 ton inti/hari (2011, operasional) 4. PLTBm kap. 2 x 3,5 MW (2011, operasional) 5. WTP kap. 250 M3/jam (2010 operasional) 6. Gedung perkantoran (2010, operasional) 7. Gedung Pusat inovasi (2012, sudah selesai) 8. Saluran drainase induk (2010, operasional) 9. Infrastruktur jalan beton ROW 28 dan 43 (2011, operasional) 10. Industri Oleokimia PT UOI (2015, operasional) 11. Jaringan Teknologi Informasi (2010 operasional)

Masalah

1.

Perkembang an 2015

1. Koordinasi dalam penyiapan lahan, infrastruktur logistik, dan penunjang kawasan industri 2. Pembangunan Tangki Timbun CPKO dan CPO 3. Pembangunan jalur kereta api 4. Pembangunan jalan poros 1,9 km 5. Pembangunan infrastruktur pendukung berupa dry port


1. Pembangunan jalan poros 2. Pembangunan tank farm

Kualitas SDM yang mendukung kawasan industri belum optimal.

45

Pertimbangan Pembangunan Kawasan Industri Sei Mangkei a. Letak lokasi Kawasan Industri Sei Mangkei (KISMK) berada di areal perkebunan kelapa sawit (Raw Material Oriented). b. Ada jalur Kereta Api dari Gunung Bayu – Stasiun Perlanaan yang jaraknya dekat dengan KISMK. Sehingga bisa di koneksikan dengan jalur existing ke Pelabuhan Kuala Tanjung. c. Telah ada pabrik kelapa sawit (PKS) milik PTPN III yang dibangun pada tahun 1997 kapasitas 30 Ton TBS/Jam, ditingkatkan menjadi 75 Ton TBS/Jam, yang letaknya jauh dari pemukiman masyarakat umum sehingga masyarakat tidak terganggu oleh polusi. Peningkatan kapasitas PKS didasarkan pada prediksi akan terjadi lonjakan jumlah TBS di kebun-kebun kelapa sawit sekitar Distrik Deli Serdang I-II, Simalungun, dan Asahan hasil re-planting dan konversi tahun 2006. Produksi TBS ini bila dikirim ke PKS di luar Sei Mangkei maka biaya transportasi yang timbul selama lima tahun mulai tahun 2007 mencapai sekitar Rp 177 Milyar.

d. Investor yang sudah menanamkan modalnya di Kawasan industri Sei Mangkei yaitu PT. Unilever e. Sumber air cukup tersedia dari sungai Bah Bolon f. Berada & dekat dengan beberapa PKS (berjarak kurang dari 70 km): - Milik PTPN III - Milik PTPN IV - Milik Swasta

= 165 ton TBS/jam = ± 300 ton TBS/jam = ± 104 ton TBS/jam

46

MASTERPLAN KI SEI MANGKEI – LUAS AREA 1933,80 Ha No.

11

6

7 17 17 15 9

18

2 17

10

8

1 18

16 17

3 5 4 17

16

Persentase Luas (%) Kav. Ind

Facility

Industri Sawit

245,49

12,69

2

Aneka Industri

579,50

29,97

3

Saprodi

85,06

4,40

4

Industri Karet

84,10

4,35

5

Industri Elektronika

155,40

8,04

6

Kawasan Komersial

31,91

1,65

7

Kawasan Perkantoran

42,57

2,20

8

Logistik dan Pergudangan

67,67

3,50

9

Fasilitas Umum (RS, BLK, Sekolah, ....)

24,50

1,27

10

Perumahan (karyawan, expatriate)

11,80

5,78

11

Pariwisata

117,50

0,61

12

Industri Listrik

38,32

1,98

13

Standard Factory Building

19,40

1,00

14

IKM

16,30

0,84

15

WWTP

13,24

0,68

16

WTP

10,90

0,56

17

Jalan ROW/Utilitas

185,10

18

Taman Hijau

105,04

15

13

Luas (Ha)

1

14

17

Area Peruntukan (Zona)

12

Total Luas (Ha) Persentase Luas (%)

Jalan

T. Hijau

5,47

9,57 5,43

1933,80 100,00

69,78

9,75

9,75

10,90

47

Kebutuhan Infrastruktur Kawasan Industri Sei Mangkei Tingkat Kesiapan 1. RTRW 2. RDTR 3. Master Plan 4. Studi Kelayakan 5. Renstra 6. DED 7. AMDAL Pekerjaan Fisik dalam KI

Waktu Pelaksanaan v

2015 2011 2011 2011 2015

v

1. Pembangunan Jalan Poros & Jalan Lingkungan

Pembangunan jalan poros sepanjang 1,9 km (2016)

2. Pembangunan Gedung Pengelola KI

2016

3. Pembangunan Politeknik

2017

4. Traning Center Building & Workshop 5. Pembangunan Pusat Layanan KI

2012

6. Pembebasan Lahan 7. Pematangan Lahan 8. Pembangunan rel kerata api

oleh pengelola KI oleh pengelola KI 2015

9. Pembangunan Dry Port

2015

10. Pembangunan Tank Farm CPO & CPKO

2015-2016 2017

8. Pembangunan Water Treatment Plant (WTP) 9. Pembangunan Waste Water Treatment Plant (WWTP)

2017

Keterangan Pemda Kemenperin Kemenperin Kemenperin Kemenperin Kemenperin Pengelola Kemenperin/Pengelola Kemenperin/Pengelola Kemenperin/Pengelola Kemenperin/Pengelola Kemenperin/Pengelola Pengelola Pengelola Kemenperin/Perhubungan Kemenperin Kemenperin Kemenperin/Pengelola Kemenperin/Pengelola

Dukungan Sarpras di Luar Kawasan Industri 1. Jalan 2. Pelabuhan 3. Pembangkit Listrik 4. Rel Kereta Api 5. Rusunawa Pekerja Industri 6. Rumah Sakit 7. Gudang Logistik 8. Balai Latihan Kerja 9. Pendirian PTSP Legend : V = sudah dilaksanakan

-

Peningkatan kapasitas jalan dari Simpang Kawat ke Perdagangan (2016-2017) Peningkatan kapasitas jalan dari Pematang Siantar ke Perdagangan (2016-2017)

Kementerian PUPR Kementerian Perhubungan

Pembangunan Pembangkit Energi Listrik (2016-2017 - Pembangunan Jalur KA KEK Sei Mangkei - Sepur Simpang (2,9 Km) (2016-2017) - Peningkatan rel Jalur KA Gunung Bayu - Perlanaan (4,15 km) (2016-2017) 2016 2016 2016 2016 2016

Kenenterian ESDM Kementerian Perhubungan Kementerian PUPR Pemda Kementerian Perhubungan/ Kementerian Perdagangan Kementerian Tenaga Kerja BKPM

48

ASPEK PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI SEI MANGKEI No.

Aspek

Keterangan

1.

Listrik

• Kendala penyediaan listrik di KEK Sei Mangkei adalah mengenai tingkat kehandalan listrik. Saat ini tingkat kehandalan listrik di KEK Sei Mangkei adalah 90%, sementara PT. UOI membutuhkan tingkat kehandalan listrik mencapai 100%. • PTPN III akan mengupayakan untuk penggunaan genset, namun hanya mampu meningkatkan tingkat kehandalan sebesar 5%, sehingga tingkat kehandalan baru mencapai 95%, belum dapat terpenuhi mencapai 100%. • Menko Perekonomian mengarahkan agar PTPN III mengolah biomass dan air limbah menjadi energi listrik dalam rangka pemenuhan kapasitas kebutuhan listrik dan meningkatkan tingkat kehandalan listrik di KEK Sei Mangkei

2.

Gas

• Ketersediaan gas di Sumatera Utara lebih kecil dibandingkan ketersediaan gas di wilayah Jawa. Kondisi ini menunjukkan adanya gap kebutuhan gas yang cukup tinggi. • Untuk penyediaan gas ke KEK Sei Mangkei, telah tersambung pipa dari Arun ke Belawan yang saat ini telah beroperasi. Namun yang menjadi kendala adalah pembeli baru berasal dari PT. Unilever Oleochemical Indonesia (UO)I dan sejauh ini belum ada tenant yang akan membeli gas. Kondisi yang terjadi saat ini menjadikan harga gas sangat tinggi dan tidak menarik bagi PT. UOI. Diharapkan agar di KEK sudah terdapat tenant-tenant yang akan membeli gas dalam jumlah yang memadai dengan jangka waktu yang cukup panjang. • PT. Pertamina memerlukan komitmen dan kepastian dari tenant-tenant yang akan membeli gas dari PT. Pertamina dengan jumlah yang memadai dan jangka waktu yang cukup panjang. • Menko Perekonomian mengarahkan untuk dilakukan kajian lebih lanjut terhadap ketentuan dalam regulasi tata kelola gas sebagai turunan dari kebijakan ekonomi jilid III untuk dapat diimplementasikan di KEK Sei Mangkei.

49


Aspek

Keterangan

3.

Rel kereta api Bandar Tinggi – Kuala Tanjung

• Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkomitmen untuk melakukan percepatan revisi penerbitan SP2LP.

4.

Pasokan bahan baku

• Dalam rangka memberikan jaminan pasokan bahan baku kelapa sawit di KEK, Pemerintah Propinsi Sumatera Utara mengusulkan perlunya membentuk kantor pemasaran bersama di KEK Sei Mangkei. Selama ini kantor pemasaran masih berlokasi di Jakarta • Penyediaan bahan baku pada kantor pemasaran bersama dilakukan melalui tender.

5.

Penangan ruas jalan kabupaten

• Pemerintah Kabupaten Simalungun mengharapkan adanya percepatan penetapan SK untuk peningkatan status jalan kabupaten menjadi jalan strategis nasional dan untuk ruas-ruas jalan akses KEK Sei Mangkei ke lokasi bahan baku. • Kementerian PUPERA berkomitmen untuk membangun jalan akses yang telah ditetapkan menjadi jalan strategis nasional. Sementara untuk jalan akses KEK Sei Mangkei yang menjadi kewenangan provinsi dan kabupaten/Kota. 50


Aspek

Keterangan

6.

Pelayanan PTPN III kepada investor

• PTPN III terkendala dalam penyediaan tenaga ahli sebagai tenaga professional pengelola kawasan. Saat ini PTPN III sedang melakukan penjajagan dengan PT. Jababeka untuk mendapatkan tenaga professional yang telah berpengalaman di Jababeka untuk menjadi tenaga ahli di PTPN III dalam pengelolaan KEK Sei Mangkei. • Menko Perekonomian mengarahkan agar PTPN III menyusun Service Level Agreement (SLA) sehingga memiliki standar yang jelas untuk pemberian pelayanan kepada investor di KEK.

7.

Pemberian insentif

• Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah melakukan kewajibannya dengan melimpahkan kewenangan perizinan, yaitu sebanyak 24 izin kepada Administrator KEK dan juga pemberian izin pengambilan air baku dari Sungai Bah Bolon. • Pemerintah Provinsi Sumatera Utara telah menerbitkan Perda No. 8 Tahun 2015 mengenai pemberian insentif untuk penanaman modal.

51

PROGRES PENGEMBANGAN KAWASAN INDUSTRI SEI MANGKEI C. Dukungan Yang Diharapkan Pemerintah Daerah : (1) Koordinasi dengan Pemprov Sumatera Utara dalam penyelesaian RTRW; (2) Koordinasi pelaksanaan pembangunan jalur Kereta Api dari Gunung Bayu – Stasiun Perlanaan yang jaraknya dekat dengan KI Sei Mangkei. (3) Koordinasi terkai perijinan dan keamanan dalam masa pembangunan KI Sei Mangkei. (4) PTPN III mengambil inisiatif untuk pemenuhan tingkat kehandalan listrik mencapai 100% di KEK Sei Mangkei sesuai kebutuhan PT. UOI hingga tersedianya Gardu Induk. (5) PTPN III Merumuskan Service Level Agreement untuk standar pemberian pelayanan kepada investor di KEK Sei Mangkei. (6) Perlu dilakukan kajian lebih lanjut terhadap ketentuan dalam regulasi tata kelola gas sebagai turunan dari kebijakan ekonomi jilid III untuk diimplementasikan di KEK Sei Mangkei. (7) Perlu dilakukan percepatan proses pengadaan tanah dan penerbitan revisi SP2LP untuk pembangunan rel kereta api Bandar Tinggi – Kuala Tanjung. (8) Penanganan akses jalan dari KEK Sei Mangkei ke lokasi bahan baku yang akan diolah di KEK Sei Mangkei, akan menggunakan pendekatan DAK Infrastruktur. D. Kegiatan Tahun 2016: (1) Pembangunan Drainase; (2) Koordinasi pelaksanaan pembangunan jalur Kereta Api dari Gunung Bayu – Stasiun Perlanaan yang jaraknya dekat dengan KI Sei Mangkei. (3) Koordinasi terkai perijinan dan keamanan dalam masa pembangunan KI Sei Mangkei. 52

13. Kawasan Industri Tanggamus Profil

Estimasi Penyerapan Tenaga Kerja ± 104.800 Tk

1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kec. Kota Agung Timur, Kec. Limau dan Kec. Cukuh Balak Luas Lahan ±3500 Ha Basis Industri Maritim Nilai Investasi ± Rp 17,5 T Pengelola PT Repindo Jagad Raya Anchor Industry PT Repindo Jagad Raya

Progres

Kemenperin: 1. Sudah disusun dokumen perencanaan berupa Masterplan (2013), dan Renstra pengembangan Kawasan Industri (2013) 2. Penyiapan perencanaan Pusat Inovasi Kawasan Industri (2015) Pemerintah Daerah: 1. Penyelesaian kepemilikan lahan PT Pertamina 2. Penyelesaian penyiapan lahan (cut & fill) 3. Bersama PT Repindo membangun jalan kawasan industri Pengelola: 1. Bekerjasama dg PT. Golden Concord Limited China membangun pembangkit listrik 2. Bekerjasama dengan Pertamina dan General Elektrik (GIE) membuat FS untuk power plant 3. Penyelesaian perselisihan tanah hingga oktober 2015

Masalah

1. Pembebasan lahan terhambat oleh Peraturan Menteri Agraria / Kepala BPN No.2 Tahun 1999 yang membatasi luas lahan kawasan industri sebesar 400 Ha dalam 1 provinsi 2. Hak Pengelolaan Lahan (HPL) masih dalam proses penyelesaian

Perkembang an 2015

1. Koordinasi dalam penyiapan lahan, infrastruktur logistik dan penunjang kawasan industri seluas 3500 Ha 2. Penyusunan DED kawasan industri 3. Penyusunan RDTR sekitar kawasan industri


1. Pemda dan PT. Pertamina menyelesaikan HPL lahan milik PT. Pertamina 2. Melanjutkan pemberian tali kasih dalam rangka relokasi penduduk

53

Kebutuhan Infrastruktur Kawasan Industri Tanggamus Tingkat Kesiapan 1. RTRW 2. RDTR 3. Master Plan 4. Studi Kelayakan 5. Renstra 6. DED 7. AMDAL Pekerjaan Fisik dalam KI 1. Pembangunan Jalan Poros & Jalan Lingkungan 2. Pembangunan Gedung Pengelola KI 3. Pembangunan Politeknik 4. Traning Center Building & Workshop 5. Pembangunan Pusat Layanan KI 6. Pembebasan Lahan 7. Pematangan Lahan 8. Pembangunan Water Treatment Plant (WTP) 9. Pembangunan Waste Water Treatment Plant (WWTP) Dukungan Sarpras di Luar Kawasan Industri 1. Jalan 2. Pelabuhan 3. Pembangkit Listrik 4. Rel Kereta Api 5. Rusunawa Pekerja Industri 6. Rumah Sakit

Waktu Pelaksanaan v 2015 2013 2013 2015 2016

2015-2016 2015-2016

Peningkatan jalan menuju Kawasan Industri Maritim (lebar 8 m, panjang 10 km). (2017-2018) Peningkatan pengembangan pelabuhan Jeti di Kawasan Industri (2017-2018)) Pembangunan energi listrik power plant (2017-2018)

7. Gudang Logistik 8. Balai Latihan Kerja 9. Pendirian PTSP Legend : V = sudah dilaksanakan

2018

Keterangan Pemda Kemenperin Kemenperin Pengelola Kemenperin Kemenperin Pengelola Pengelola Pengelola Kemenperin Kemenperin Kemenperin Pengelola Pengelola Pengelola Pengelola Kementerian PUPR Kementerian Perhubungan Kenenterian ESDM Kementerian Perhubungan Kementerian PUPR Pemda Kementerian Perhubungan/ Kementerian Perdagangan Kementerian Tenaga Kerja Pemda

54

14. Kawasan Industri Jorong Profil

Rencana Pelabuhan

Rencana Transportasi

Rencana Energi

Tindak Lanjut

Perkembangan 2015 Rencana kegiatan 2016

Penyerapan TK sebanyak 30.000 TK

1. Kecamatan Jorong, Kabupaten Tanah Laut 2. Luas Lahan ± 6370 Ha 3. Basis Industri Agro dan Besi Baja Pelabuhan Swarangan Pelaihiri 1.037 Ha. Pelabuhan ini dibutuhkan 35% area lahan untuk terminal container, 10% untuk terminal konvensional, dan 7% untuk terminal curah cair dan kering, serta akses jalan sepanjang 5 km menuju Pelabuhan. a. Pembangunan Bandara Maluku Baulin b. Pembangunan jaringan kereta api lintas BanjarmasinPalangkaraya c. Pembangunan jaringan rel kereta api Batubara d. Pembangunan jembatan Tanjung Ayun-Tarjun PLTU Asam-Asam unit 3 dan 4 dengan kapasitas 2x65MW yang terhubung dengan jaringan SUTT 150 KV Gardu Induk Asam-Asam di Kec. Jorong. a. Membentuk Otoritas Pelabuhan atau Badan Usaha Pelabuhan oleh Bupati Tanah Laut b. Mempersiapkan persyaratan teknis permohonan pembangunan pelabuhan, antara lain Rencana Induk Pelabuhan dan Studi Kelayakan, serta Dokumen Lingkungan dan Desain Teknis. c. Melakukan proses permohonan iozin pembangunan pelabuhan kepada Menteri Perhubungan. Rencana Aksi 2015 1. Penyusunan RDTR sekitar kawasan industri 2. Penyusunan Master Plan Kawasan Industri Jorong 1. Pemda melakuikan pembebaskan lahan untuk pelabuhan seluas 50 Ha. 2. Menyusun tim percepatan pengembangan Kawasan Industri Jorong 3. Menyusun rencana pengelola kawasan industri

55

Kebutuhan Infrastruktur Kawasan Industri Jorong Tingkat Kesiapan 1. RTRW 2. RDTR 3. Master Plan 4. Studi Kelayakan 5. Renstra 6. DED 7. AMDAL Pekerjaan Fisik dalam KI 1. Pembangunan Jalan Poros & Jalan Lingkungan 2. Pembangunan Gedung Pengelola KI 3. Pembangunan Politeknik 4. Traning Center Building & Workshop 5. Pembangunan Pusat Layanan KI 6. Pembebasan Lahan 7. Pematangan Lahan 8. Pembangunan Water Treatment Plant (WTP) 9. Pembangunan Waste Water Treatment Plant (WWTP)

Waktu Pelaksanaan 2015 2013 2016 2016 2016 2016 2017

Keterangan Pemda Kemenperin Kemenperin Kemenperin Kemenperin Kemenperin Pemda

2017 2018 2018 2016 2016 2016 2018 2018

Kemenperin/Pengelola Kemenperin/Pengelola Kemenperin/Pengelola Kemenperin/Pengelola Kemenperin/Pengelola Pemda/Pengelola Pemda/Pengelola Kemenperin/Pengelola Kemenperin/Pengelola

Pembangunan jembatan Tanjung Ayun-Tarjun

Kementerian PUPR



2. Pelabuhan 3. Pembangkit Listrik 4. Rel Kereta Api 5. Rusunawa Pekerja Industri 6. Rumah Sakit

Pembangunan PLTU Asam-Asam unit 3 dan 4 dengan kapasitas 2x65MW yang terhubung dengan jaringan SUTT 150 KV Gardu Induk Asam-Asam di Kec. Jorong (2016-2018)

2018 2018

7. Gudang Logistik 8. Balai Latihan Kerja 9. Pendirian PTSP

2017 2017

Kenenterian ESDM Kementerian Perhubungan Kementerian PUPR Pemda Kementerian Perhubungan/ Kementerian Perdagangan Kementerian Tenaga Kerja Pemda

56

Tahapan Pengembangan

57

Waktu Pengembangan Tahun 1

Tahun 2

Tahun 3

Tahun 4

Tahun 5

Tahun 6

Tahun 7

Aktivitas 1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

1

2

3

4

Survey lokasi dan Penentuan Lokasi Pengajuan Ijin Prinsip Pembebasan Lahan Penyusunan FS, Masterplan, RENSTRA Penyusunan AMDAL Pengajuan Ijin Lokasi dan Ijin Lingkungan Penyusunan DED Pembangunan Infrastruktur Pemasaran KI Beroperasi

58

Kriteria Teknis Kawasan Industri (Permenperin No. 35/2010) No

Kriteria Penetapan

Faktor Pertimbangan

1

Jarak terhadap permukimam

Minimal 2 km

2

Jaringan jalan yang melayani

Arteri primer

3

Jaringan yang melayani

 

4

Prasarana angkutan

5

Topografi/kemiringan

Tersedia pelabuhan laut/outlet (ekspor/ impor) Maksimal 0 – 15 derajat

6 7

Jarak terhadap sungai Peruntukan lahan

Maksimal 5 km dan terlayani  Non pertanian  Non permukimam  Non konservasi

8 9

Ketersediaan lahan Orientasi lokasi (terhadap)

Minimal 50 Ha  Pasar (market)  Bahan baku  Tenaga kerja

Jaringan listrik Jaringan telekomunikasi

59

PEMBANGUNAN KAWASAN INDUSTRI DALAM RANGKA PERCEPATAN

Recommend Documents