1 DEMOKRASI DAN DEMOKRATISASI: SEBUAH

Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 1 No.1 , Mei 2012

DEMOKRASI DAN DEMOKRATISASI: SEBUAH KERANGKA KONSEPTUAL UNTUK MEMAHAMI DINAMIKA SOSIAL-POLITIK DI INDONESIA Oleh: Heru Nugroho

Abstrak Keruntuhan komunisme pada tahun 1989 menjadi momentum yang krusial bagi demokrasi sebagai sebuah sistem politik untuk menyebarkan pengaruhnya ke seluruh penjuru dunia. Sebagai sebuah konsep, demokrasi mempunyai makna yang luas dan juga kompleksitasnya sendiri. Artikel ini ingin menjelaskan varian dari demokrasi terutama debat antara demokrasi liberal dengan demokrasi sosial. Selain itu, penulis juga menjelaskan praktek demokrasi di Indonesia setelah era reformasi 1998 dan menunjukkan masalah yang dihadapi oleh negara ini dalam menciptakan masyarakat yang demokratis. Sebagai kesimpulan, artikel ini ingin menjelaskan bahwa demokratisasi di Indonesia masih dalam proses dan masih banyak hal yang perlu dibenahi.

Kata kunci: demokratisasi, liberal, sosial, akselerasi, Indonesia

Abstract The collapse of communism in 1989 became an important moment for democracry as a political system to spread its influences all over the world. As a concept, democracy has wide meanings and its complexities. This article wants to explain the variant of democracy especially the debate between liberal democracy and social democracy. I would also like to explain the practice of democracy in Indonesia after reformation 1998 and showing the problem that faced by this country to create democratic society. In conclusion, this article wants to tell that the democratization in Indonesia is still in process and there are lots of things that needs to be fixed.

Keywords: democratization, liberal, social, acceleration, Indonesia.

1

Jurnal Pemikiran Sosiologi Volume 1 No. 1, 2012 Heru Nugroho Demokrasi dan Demokratisasi: Sebuah Kerangka Konseptual untuk Memahami Dinamika Sosial Politik di Indonesia

A. Pendahuluan

dengan kata lain dapat diungkap bahwa demokrasi adalah suatu metode penataan kelembagaan untuk

Istilah demokrasi pada dua dasawarsa terakhir,

sampai pada keputusan politik, dimana individu

khususnya di berbagai negara berkembang kian

meraih kekuasaan untuk mengambil keputusan

populer, baik pada tingkat wacana maupun aras

melalui perjuangan kompetitif dalam meraih suara.

gerakan sosial politik. Sebagai suatu sistem politik,

Namun demikian, proses kompetisi itu harus tetap

demokrasi telah menempati stratum teratas yang

dibingkai oleh etika normatif yang mengarah pada

diterima oleh banyak negara karena dianggap

terjadinya equlibrium sosial.

mampu mengatur dan menyelesaikan hubungan sosial dan politik, baik yang melibatkan kepentingan

Dalam demokrasi kesantunan politik harus tetap

antar individu dalam masyarakat, hubungan antar

dijaga. Konsep liberalisasi yang melekat pada

masyarakat, masyarakat dan negara maupun antar

ideologi demokrasi musti diartikan sebagai sebuah

negara di dunia. Ambruknya ideologi komunisme

masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab,

Uni Soviet tahun 1989, setidaknya telah menjadi

yaitu masyarakat yang memiliki aturan main yang

momentum penting bagi perluasan demokrasi

jelas sehingga si kuat tidak menindas si lemah. Ini

sebagai wacana pilihan sistem politik. Kepopuleran

dapat terjadi kalau ada hukum yang mengatur segala

demokrasi sebagai ideologi politik secaracepat

bentuk permainan, baik politik, ekonomi, dan kebudayaan. Aturan main itu hendaknya menjamin

menyebar oleh berkembangnya wacana kritis yang

pemberian ruang gerak atau kesempatan yang sama

sebagian besar mengungkapkan kegagalan praktek

bagi setiap warga negara untuk melakukan aktifitas

otoritarianisme. Hadirnya demokrasi seakan telah

kehidupannya. Aturan main yang sudah dirumuskan

menjadi hal berarti dan nyata mengatasi masalah

dan dituangkan dalam bentuk hukum tersebut

sosial politik yang selama ini diderita berbagai

seyogyanya dihormati oleh setiap aktor sosial dalam

negara.

segala tingkat dan kapasitas. Dengan kata lain, baik

Sebagai sebuah konsep, demokrasi memiliki makna

itu penguasa, pemerintah, pengusaha dan rakyat

luas dan mengandung banyak elemen yang

kebanyakan semuanya harus hormat dan tunduk

kompleks. Demokrasi adalah suatu metode politik,

pada hukum (aturan main). Barang siapa yang

sebuah mekanisme untuk memilih pemimpin

menyimpang dari aturan main atau barang siapa

politik. Warga negara diberi kesempatan untuk

yang mencoba memanipulasi aturan main dapat

memilih salah satu diantara pemimpin-pemimpin politik

yang

bersaing

meraih

suara

ditindak melalui lembaga peradilan tanpa pandang

(David

bulu.

Lechmann, 1989). Kemampuan untuk memilih

Kalau kesadaran akan logika demokasi seperti itu

diantara pemimpin-pemimpin politik pada masa

sudah melembaga dan diinternalilasi oleh individu

pemilihan inilah yang disebut demokrasi. Jadi

setiap anggota masyarakat, maka liberalisme 2


sebagai “roh demokrasi” justru akan mendatangkan

aspirasi masyarakat lapis bawah dapat mencuat ke

harmoni dan kemajuan peradaban. Kebebasan

permukaan

berusaha (free enterprise), kebebasan bersaing

kebijakan pemerintah demi kemakmuran nasional.

(free fight), kebebasan bersuara dan kebebasan

Institusi politik yang liberal merupakan syarat

memilih

akan

mutlak dari negara yang menyebut dirinya sebagai

mendatangkan kekacauan tetapi kesejahteraan

negara demokratis. Liberalisasi atau demokratisasi

sosial. Tetapi perlu digaris bawahi bahwa kemajuan

merupakan dua hal yang secara total hidup dan

masyarakat terjadi kalau semua aktor sosial sadar

berkembang di masyarakat. Demokrasi tidak dapat

akan aturan main tersebut. Seandainya salah satu

berjalan in vacuum, maksudnya demokrasi tidak

pihak melanggar aturan main dalam praktekpolitik

dapat terjadi hanya pada sektor kehidupan politik

khususnya penunjang kekuasaan maka konsep

saja, sementara sektor-sektor kehidupan lainnya

liberalisme

faham

tidak demokratis. Atau liberalisasi tidak dapat hanya

Darwinisme (Mangunwijaya,1994). Dalam faham

berlaku dalam bidang ekonomi saja, sementara

Darwinisme tersebut konsep liberalisme dimaknai

bidang politik tidak mengalami liberalisasi (David

sebagai kebebasan yang tanpa batas, barang siapa

Held, 1987).

afiliasi

politik

akan

justru

tereduksi

tidak

dalam

yang kuat maka dialah yang akan eksis atau “survival

Jadi

of the fittest”. Dalam faham ini orang boleh ngomong semaunya

sendiri,

partai

boleh

kewajiban

responsifitas

dalam

memberikan

peluang

dan

kesempatan bagi warganya untuk: (1) Merumuskan

chaos. Dalam konteks masyarakat yang sedang

preferensinya, (2) Menunjukkan preferensinya

membangun dan memberdayakan rakyatnya bukan

pada warga negara dan pemerintah melalui

konsep liberalisme dalam pengertian Darwin ini

tindakan pribadi dan kolektif dan (3) memberikan

yang perlu di introdusir, namun pengertian kesantunan

demokrasi

landasan

pijakannya, oleh karena itu maka negara memiliki

muncul bukan equilibrium sosial tapi kondisi yang

bingkai

ideologi

sebagai

yang setara secara politis harus menjadi dasar

politik boleh bertindak apa saja. Sehingga yang

dalam

digunakan

pemerintah terhadap preferensi warga negaranya

melakukan

demagogi hingga kapasitas maksimum, kekuatan

liberalisme

dalam

dan

bobot

dan

yang

sama

pada

preferensinya,

yang

dilakukan oleh warga negara (MacPherson. C.B.,

kemaslahatan yang harus diadopsi dan dipelajari.

1997). Ketiga kesempatan yang harus dimiliki oleh

Dengan suasana liberalisasi yang kondusif ini maka

semua warga negara di atas, akan dapat berjalan

negara

ideologi

secara optimal apabila ada sejumlah jaminan

demokrasinya secara lebih tertata dan konstruktif.

kelembagaan. Jaminan itu diantaranya adalah: (1)

Negara demokrasi ini akan dapat mengambil

kebebasan untuk membentuk dan menjadi anggota

keputusan-keputusan dasar pemerintahannya yang

organisasi, (2) kebebasan mengeluarkan pendapat,

tergantung sepenuhnya pada persetujuan bebas dari

(3) hak memilih, (4) kesempatan menjadi pejabat

yang diperintah. Keterbukaan akan kritik juga

pemerintah, (5) hak bagi pemimpin politik untuk

merupakan syarat dari negara tipe ini, sehingga

bersaing dalam mencari dukungan, (6) hak bagi

akan

dapat

menjalankan

3


pemimpin politik untuk bersaing dalam meraih

semakin menguatnya hak-hak warga negara dalam

suara, (7) sumber-sumber informasi alternatif, (8)

mengekspresikan aspirasinya. Hak-hak warga yang

lembaga yang membuat kebijakan pemerintah

harus diperjuangkan dan diakomodasi dalam sistem

tergantung

dan

politik yang demokratis adalah: (1) perjuangan

pengungkapan preferensi lainnya (George Sorensen,

untuk mendapatkan otoritas bagi parlemen terpilih

2003). Kedelapan kondisi itu adalah merupakan

untuk

elemen dasar bagi berlangsungnya iklim demokrasi

perjuangan untuk memperoleh perluasan atas hak

yang sehat. Secara singkat kedelapan elemen dasar

memilih, (3) perjuangan untuk membuat subyek

demokrasi itu dapat diringkas dalam tiga dimensi

penguasa berhubungan dengan kehendak para

yaitu kompetisi, partisipasi dan kebebasan politik.

pemilih, (4) perjuangan untuk mengadakan pemilu

kepada

perolehan

suara

dan

kebebasan

maka

bagi

proses

politik

yang

dan

sebagai

peserta

pemilu,

(6)

sekelompok masyarakat yang secara personal masih

paling esensial yaitu jalan yang terfokus pada

bergantung pada kelompok dominan agar mereka

kompetisi dan jalan yang terfokus pada partisipasi.

juga memiliki hak memilih pemerintah mereka.

Meningkatnya partisipasi (atau inklusifitas) berarti negara

partai-partai

perjuangan bagi terciptanya emansipasi bagi

demokratis), dapat dilakukan dengan dua jalan yang

warga

diterimanya

legitimasi

bentuk non demokratis ke bentuk yang lebih

jumlah

(2)

terorganisir sebagai aktor sosial yang memiliki

demokratisasi (perubahan sistem politik dari

meningkatnya

keputusan/kebijakan,

berdasarkan perhitungan yang jujur, (5) perjuangan

Ketika demokrasi diartikan sebagai kompetisi, partisipasi

mengambil

Apabila suatu negara dapat menegakkan pilar

yang

demokrasi secara stabil dan kuat, maka bukan suatu

memperoleh hak-hak politik dan kebebasan. Rezim

hal

non-demokratis mungkin saja menjauhkan sebagian

yang

mustahil

bagi

negara

itu

untuk

merealisasikan kondisi yang menjadi parameter

besar masyarakatnya dari partisipasi. Pada rezim

berlangsungnya sistem politik yang bercorak

demokratis, seluruh penduduk dewasa memperoleh

poliarki. Adapun parameter yang harus dimiliki

hak kebebasan secara penuh. Kompetisi (atau

pemerintahan yang bersifat poliarki adalah: (1) para

liberalisasi) menyangkut tersedianya hak-hak dan

pemimpinnya tidak menggunakan koersi kekerasan,

kebebasan, paling tidak bagi beberapa anggota

yaitu polisi dan militer untuk meraih atau

sistem politik. Meningkatnya liberalisasi berarti

mempertahankan

meningkatnya peluang bagi oposisi politik dan

kekuasaannya,

(2)

adanya

organisasi masyarakat pluralis yang modern dan

meningkatnya kompetisi untuk meraih kekuasaan

dinamis, (3) potensi konflik dalam pluralisme

pemerintahan.

struktural dipertahankan pada tingkat yang masih

Dengan adanya tiga dimensi demokrasi yaitu

dapat ditoleransi, (4) dalam masyarakat, khususnya

kompetisi, partisipasi dan kebebasan di suatu

yang aktif dalam politik ada budaya politik dan

negara maka akan lebih membuka peluang bagi

sistem keyakinan yang mendukung ide demokrasi

berseminya proses demokratisasi. Terciptanya iklim

dan lembaga poliarki (John Markoff, 2002).

demokratis yang optimal akan berdampak pada 4


Jadi praksis demokrasi yang paling substansial

umum dan hak-hak individu rakyat akan tetap

adalah negara wajib melindungi rakyat, utamanya

terjaga. Karena itu wewenang negara demokrasi

dalam

adalah terbatas, yaitu sejauh mandat yang diberikan

merepresentasikan

hak-hak

kewargaan

mereka, lebih utama lagi dalam menyelenggarakan

rakyat

terciptanya hak-hak dasar hidup yang layak. Untuk

pencapaian

itu maka negara berkewajiban mengendalikan dan

tujuannya (Muji Sutrisno, 2000). Dengan demikian

mengatur gejala kekuasaan yang asosial. Negara

jelaslah bahwa di satu pihak sistem negara

juga

dan

demokratis membutuhkan penataan kelembagaan

mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan

sebagai mekanisme pembagian kekuasaan demi

ke arah tercapainya tujuan negara. Jadi secara

kesejahteraan masyarakat. Di lain pihak bila

umum bagi negara yang demokratis kebijakan

mekanisme kelembagaan sudah dibuat dan terus

negara adalah kebijakan dalam rangka mewujudkan

berproses, tidak otomatis bisa dikatakan demokrasi

kesejahteraan warga. Dukungan dari warga akan

telah berjalan optimal. Demokrasi baru dapat

diperoleh

dikatakan

harus

mampu

manakala

mengorganisasi

anggota

warga

merasa

melalui

pemilu

dan

kesejahteraan

berhasil

sejauh

bersama

apabila

praksis menjadi

tujuan

society

kehendak dan kepentingannya mendapat saluran

mendirikan state telah dicapai. Tujuan yang harus

yang wajar. Agar tidak terjadi penyimpangan

diupayakan

demokrasi maka yang diperlukan adalah penegasan

kesejahteraan masyarakat, yang secara hukum

perlunya keseimbangan yang kuat di antara elemen-

berarti terjaminnya hak hidup dan martabat masing-

elemen negara untuk pencapaian kesejahteraan

masing warga negara di negara tersebut.

terwujudnya

adalah

adanya

masyarakat, dimana masyarakat secara efektif terlayani

melalui

sarana

dan

perlengkapan

B. Demokrasi Liberal Versus Demokrasi Sosial

pemerintah. Untuk itu maka harus ada penguatan paradigma di kalangan rakyat ke arah “high trust society”

yaitu

masyarakat

yang

Pada lingkup global saat ini terdapat dua tipe

memiliki

demokrasi

kepercayaan dan rasa hormat akan kredibilitas tingkat

kepercayaannya

bertarung

memperebutkan

dominasi politik dan spirit, yaitu demokrasi

pemerintah yang berkuasa. Dalam masyarakat yang rendah

yang

libertarian dan sosial. Keduanya mengaku strategi

kepada

tepat untuk menyelenggarakan kebebasan dan

pemerintahannya akan sangat sulit membangun dan

keadilan lembaga dan memberikan pemahaman

membangkitkan partisipasi. Kondisi ini tentu saja

yang berbeda tentang konsep kebebasan dan

akan menjadi batu sandungan bagi penguatan iklim

keadilan dalam kehidupan sosial, ekonomi, budaya

demokrasi di negara itu.

dan

politik.

Konsep

demokrasi

libertarian

Kontrol atas kekuasaan sebuah “state” dalam

dikelompokkan berdasar kenyataan bahwa negara

menjalankan sistem pemerintahannya agar tidak

pemerintah meskipun merupakan bagian dari

berlaku totaliter dilakukan oleh rakyat. Dengan

struktur demokratis dalam koridor undang-undang,

kontrol ini maka ketertiban bersama, kesejahteraan

namun sebagian besar kondisi sosial ekonomi tetap 5


dianggap sebagai wilayah pribadi yang lepas dari

hak kewarganegaraan berupa hak sipil dan politik.

campur tangan dan struktur politik. Tuntuan atas

Oleh sebab itu demokrasi libertarian dianggap akan

keseluruhan tanggung-jawab pemerintah untuk

cenderung menjadi sebuah tipe demokrasi elit atau

membentuk

mengatur

delegatif. Tipe demokrasi ini akan membatasi

kebijakan

kesempatan partisipasi demokrasi yang penuh pada

penyebaran ulang guna melaksanakan nilai dasar

sebagian besar anggota masyarakat dan hanya akan

kebebasan dan keadilan bagi pihak yang mampu,

memberi kesempatan itu pada sekelompok kecil

akan dianggap sebagai sebuah invasi tidak sah oleh

masyarakat atau hanya pada warga negara tertentu

negara ke dalam wilayah pribadi kebebasan warga

saja (Richard Falk, 1981).

struktur

perekonomian

dan

sosial,

menjalankan

negara. Kebebasan demokratis dan hak-hak warga

Berdasarkan kenyataan itu, ketika demokrasi liberal

negara dalam bidang politik, sosial dan ekonomi

membawa kekurangan dan kontradiksi dalam

adalah suatu hal yang tidak boleh dikendalikan oleh

praktek pelaksanaannya pada abad 19 di Eropa,

pemerintah dan idealnya justru memberikan

maka setelah pengalaman krisis ekonomi dunia

peluang terjadinya otonomi swasta, kontak yang

tahun 1920-an dan terutama setelah perang Dunia II

dilakukan sendiri pihak swasta serta pasar yang

di sebagian besar negara Eropa menerapkan

mengatur dirinya sendiri (Meyer, 2005).

praktek demokrasi sosial. Hal ini dilakukan sebagai

Pada pelaksanaannya selama dua abad terakhir,

upaya perbaikan terhadap praktek demokrasi

demokrasi

munculnya

liberal yang banyak akses negatifnya tersebut.

perbedaan cukup besar dalam prasyarat sosial,

Landasan dari konsep demokrasi sosial modern

pendidikan dan personal. Di dalam kehidupan sosial

adalah konvensi hak-hak dasar PBB tahun 1966,

ekonomi, hasilnya adalah kesenjangan besar dan

dokumen ini merupakan bagian yang sah dari hak

sering terus berkembang dalam kesempatan dan

internasional. Pada dokumen ini diatur dan

pilihan bagi kelas masyarakat berbeda. Sebagian

dilindungi lima hak asasi yang harus dimiliki

besar masyarakat akan tersisihkan dan kemudian

manusia yaitu hak sipil, politik, sosial, ekonomi, dan

tidak memiliki barang sosial untuk hidup layak.

budaya (Meyer, 2005).

Sebagian

liberal

besar

menyebabkan

populasi

akan

terjerat

Gagasan dibalik lima dimensi konsep hak asasi

ketergantungan kebutuhan ekonomi dan sosial serta

tersebut pada dasarnya adalah jaminan terciptanya

berdampak kepada tersisihnya dari dinamika

peluang bagi setiap individu warga negara untuk

kehidupan masyarakat, sosial, dan budaya secara

memperoleh

layak. Ketergantungan ekonomi dan kebutuhan

kebebasan

dan

kesempatan

pengembangan personal serta membuka peluang

sebagian besar anggota masyarakat ini berujung

adanya

pada hilangnya kesempatan dan peluang mereka

ruang

bagi

setiap

individu

untuk

berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosialnya.

untuk menggunakan hak sipilnya secara demokratis.

Semua itu haruslah dijamin tanpa memandang

Dari kenyataan ini akan muncul suatu tipe

status sosial, ekonomi, latar belakang etnis, agama,

demokrasi defektif yang menyangkal dan mengerosi

budaya, dll. Konvensi perlindungan lima hak asasi 6


manusia yang merupakan pondasi bagi terwujudnya

pertumbuhan ekonomi serta kohesi sosial dan

demokrasi sosial ini diratifikasi oleh 148 negara

kestabilan

dengan aneka latar belakang budaya dan tingkat

ketidakstabilan sosial, politik dan ekonomi negara

sosial ekonomi.

harus mampu meredam goncangan itu agar tidak rasa

sosial dituntut untuk menawarkan perlindungan

kapitalisme

pelanggaran hak asasi. Disamping itu, negara juga

terdapat

bagi

warganya akibat

pasar.

dari

kondisi

dominasi

sistem

Disamping

itu,

untuk

pada suatu negara, maka negara tersebut harus

supaya berkesempatan memperoleh dan menikmati memadai.

kondisi

pengoptimalan aplikasi konsep demokrasi sosial

harus mampu memberikan jaminan pada warganya yang

aman

ketidakberdayaan

sosial pada warganya dari kemungkinan terjadinya

pendidikan

Pada

berlarut-larut. Negara juga harus dapat memberikan

Suatu negara yang menjalankan konsepsi demokrasi

fasilitas

politik.

dapat menyediakan pendapatan minimum untuk

Warga

individu

masyarakat tidak hanya sekedar dimungkinkan

dan

keluarga,

juga

menawarkan

perlindungan efektif terhadap penyakit, kemiskinan

memperoleh ketrampilan, tetapi juga diarahkan

di usia tua dan pengangguran. Selain itu juga

agar dapat turut ambil bagian dalam dinamika

dituntut untuk menyediakan sejumlah pelayanan

kehidupan kebudayaan yang lebih luas. Tidak kalah

sosial seperti pengawasan anak dan perawatan

pentingnya, bagi negara yang menjalankan konsep

terhadap lanjut usia.

demokrasi sosial harus dapat menjaga harkat dan martabat warganya dalam konteks ekonomi dan

Demokrasi sosial di negara maju ada tiga tipe yaitu

sosial. Oleh karena itu negara wajib dapat mengelola

negara sosial keuniversalan dalam pola skandinavia,

dan mengendalikan dominasi iklim kapitalis agar

negara sosial konservatif dijalankan pada negara

tetap berjalan pada koridor yang tidak merugikan

Eropa kontinental dan negara sosial model liberal

warga.

dan

yang ada di negara Anglo Saxon. Tipe negara sosial

memberdayakan ruang publik secara optimal

ini dapat dibedakan berdasarkan pada tingkat

sebagai instrumen warga dalam menyalurkan

kedalaman dan keseriusan negara tersebut dalam

aspirasinya (Myron Weiner, 1987).

melindungi

Negara

juga

harus

membuka

mengetahui

yang mempraktekkannya agar selalu memiliki

tidak disertai kepastian hukum yang menjamin kepastian pelaksanaan hal ini pada masyarakat

hidup yang adil. Negarapun dituntut harus mampu keberhasilan

dalam

memiliki ketentuan pengentasan kemiskinan namun

dapat

mempertahankan sebuah penyebaran kesempatan jaminan

negara

pelayanan sosialnya. Di negara sosial liberal yang

dimiliki oleh semua individu sebagai warga

memberikan

suatu

negara itu atas hak kewarganegaraan dalam

perlindungan atas hak-hak dasar yang semestinya untuk

keseriusan

ada tidaknya jaminan dalam undang-undang dasar

Jaminan sosial itu harus mampu memberikan

diwajibkan

hak-hak

melaksanakan demokrasi sosial dapat dilihat pada

jaminan sosial atas warganya secara menyeluruh.

Negara

melembagakan

kewarganegaraan sosial. Sebuah parameter untuk

Konsep demokrasi sosial menuntut setiap negara

negaranya.

dan

penerimanya,

atas 7

akan

gagal

memenuhi

kriteria


demokrasi sosial. Sementara dua tipe yang lain telah dengan

jelas

melembagakan

jaminan

C. Akselerasi Proses Demokratisasi

atas

Agar terjadi percepatan proses demokratisasi di

pelaksanaan hak-hak kewarganegaraan sosialnya. Namun

pelaksanaan

kondusif. Ada sejumlah hal yang dapat menjadi pra

demokrasi sosial pada suatu negara tidak semata-

kondisi bagi terciptanya akselerasi demokratisasi

mata hanya ditangan pemerintahannya. Warga

suatu negara. Ada yang beranggapan bahwa faktor

negara juga memiliki kewajiban tertentu yang dapat

ekonomi adalah merupakan prasyarat utama bagi

melengkapi hak-hak dasar mereka. Warga negara

berlangsungnya proses demokratisasi di suatu

tidak semata-mata menunggu untuk menerima hak

negara.

kewarganegaraan sosialnya, namun juga memiliki

diasumsikan memiliki tingkat kemampuan ekonomi

peran secara aktif dalam memikul tanggung jawab

yang tinggi akan lebih mudah menciptakan suatu

atas hidup mereka sendiri. Setiap warganegara

negara yang demokratis. Asumsi itu didukung oleh

berkewajiban untuk meminta bantuan hanya ketika

pernyataan seorang ahli politik yang bernama

usahanya sendiri yang telah dikelola secara serius

Seymour M. Lipset yang menyatakan bahwa

untuk memperoleh penghasilan sendiri tidak

semakin kaya suatu bangsa maka akan semakin

berhasil. Hal ini adalah sebuah persyaratan untuk

besar

pemeliharaan seluruh sistem keamanan sosial

melangsungkan

(Meyer, 2004).

Pendapat Lipset ini didukung kenyataan bahwa

Di

demikian

dalam

praktek

keberhasilan

suatu negara membutuhkan suatu kondisi yang

demokrasi

sosial,

demokrasi

yang

tersebut

untuk

(Sorensen,

1993).

demokrasi yaitu meningkatnya tingkat melek huruf dan

keadilan bagi setiap warganya. Kesetaraan dan

tingkat

pembangunan

keadilan itu tidak hanya dalam bidang politik

pendidikan, media

urbanisasi

massa.

dan

Kesejahteraan

masyarakat yang tinggi juga akan menyediakan

semata, tetapi juga dalam bidang sosial dan

sumberdaya yang dibutuhkan untuk meredakan

ekonomi. Negara harus memberi jaminan atas

ketegangan yang ditimbulkan oleh konflik politik.

ketersediaan kesempatan dasar dalam kehidupan

Pernyataan Lipset itu juga didukung oleh hasil

warga. Agar dapat melakukan itu semua, negara

penelitian yang dilakukan pengamat politik yang

harus memiliki jaminan berupa kepastian hukum

lain yaitu Robert Dahl, yang menyebutkan bahwa

dalam bentuk undang-undang, sehingga negara memberikan

negara

modern

dengan sejumlah faktor yang kondusif bagi

menjamin adanya kesetaraan kesempatan dan

dapat

peluang

industri

modernisasi dan kesejahteraan akan selalu disertai

setiap

pemerintahan dituntut memiliki komitmen untuk

benar-benar

Masyarakat

semakin tinggi tingkat sosial ekonomi suatu negara

jaminan

akan semakin mungkin bagi masyarakat untuk

kesejahtaraan berbasis hak bagi warganya. Hal ini

menjadi demokratis.

merupakan tanggung jawab politik suatu negara demokratis yang dapat mengakomodasi kebutuhan

Namun pendapat dan argumen yang dilontarkan

hajat hidup warganya.

Lipset dan Robert Dahl itu terbantahkan oleh kenyatan empiris yang terjadi di sejumlah negara. Di 8


Argentina

pernah

terjadi

praktek

politik

pengertian yang lebih luas, sejumlah budaya lebih

otoritarianisme selama bertahun-tahun padahal

menekankan pada hirarki, otoritas dan intoleransi

tingkat pendapatan perkapita rakyatnya relatif

dibandingkan budaya yang lain. Jadi dapat dikatakan

tinggi, bangsa ini pada saat itu cukup makmur secara

bahwa budaya-budaya itu kurang kondusif bagi

ekonomi. Demikian pula kasus yang sama terjadi di

pelaksanaan

Taiwan dan Korea Selatan. Bahkan pada kasus yang

termasuk

terjadi di Korea Selatan pembangunan ekonomi

Konfusionisme (Sorensen, 1993).

yang cepat disertai dengan distribusi pendapatan korelasi

yang

paralel

dengan

suatu

jaminan

absolut

akan

adalah

Islam

dan

privalensi demokrasi, ada hal-hal yang bersifat relatif.

masyarakat,

Sistem

budaya

merupakan

subyek

perubahan yang bersifat dinamis. Hal ini nampak

kesejahteraan ekonomi suatu bangsa tidak dapat menjadi

ini

negara,

sistematis dan pasti antara pola budaya tertentu dan

Jadi menurut pengamatan beberapa ilmuwan politik kemakmuran

hal

suatu

bahwa sulit untuk melihat suatu hubungan yang

berlangsungnya praktek akselerasi demokratisasi. bahwasannya

dalam

di

Namun demikian memang diakui oleh banyak ahli

yang cukup merata, namun hal itu tidak disertai dengan

demokratisasi

pada ideologi Katolisisme, pada satu kurun waktu

terjadinya

tertentu dalam perjalanan sejarah, ideologi ini

pelaksanaan konsep demokrasi di negara-negara

menghambat demokrasi di Amerika Latin, tetapi

ekonomi maju itu.

pada sisi lain gereja Katolik juga memainkan

Pendapat yang lain mengatakan bahwa akselerasi

peranan penting dan aktif dalam oposisinya

demokratisasi di suatu negara disebabkan oleh

terhadap pemerintah otoriter di tahun 1980-an.

prakondisi yang berupa budaya politik dari suatu

Demikian juga dengan ideologi Islam, di beberapa

bangsa. Menurut asumsi ini lebih lanjut dijelaskan

negara di Timur Tengah ideologi ini mungkin

bahwasanya sistem nilai dan keyakinan akan

menghambat proses demokratisasi, namun di

menjelaskan konteks dan makna dari tindakan

Indonesia pada masa reformasi ini, kelompok-

politik. Namun tesis ini memunculkan suatu

kelompok partai yang berspesifikasi pada ideologi

pertanyaan

politik

Islam sangat mendukung pada terjadinya proses

berhubungan dengan sistem budaya yang lebih luas

demokratisasi yang sedang berlangsung dengan

dalam masyarakat, mungkinkah diidentifikasi akan

marak di Indonesia.

baru;

apabila

budaya

menjadi nilai dan keyakinan budaya yang kondusif

Prakondisi lain yang dianggap dapat menjadi

bagi demokrasi. Salah satu jawaban yang muncul

pemicu dan pemacu bagi tegaknya iklim demokrasi

dari pertanyaan itu adalah apa yang terjadi pada

di suatu negara adalah struktur sosial masyarakat.

gerakan Protestantisme. Ideologi Protestantisme

Prakondisi ini berupa faktor-faktor internal yang

mendukung terjadinya praktek demokrasi di suatu

berupa sistem pelapisan sosial yang ada di

negara, namun bagi ideologi yang lain yaitu

masyarakat. Diartikan bahwa kelas sosial tertentu

Katolisisme dalam banyak kasus terutama di

akan memberikan dukungan yang signifikan bagi

Amerika Latin justru menghambat demokrasi dalam

terjadinya proses demokratisasi namun kelas sosial 9


yang lain justru menentangnya. Namun demikian

demokrasi di negara-negara dunia ketiga. Namun

lagi-lagi kita dihadapkan pada adanya unsur

pendapat inipun disangkal kebenarannya, teoritisi

relatifitas di dalamnya. Pada struktur kelas yang

dependensi menarik kesimpulan yang bertolak

dianggap mendukung proses demokratisasi itu pada

belakang. Ketimpangan dan distorsi ekonomi yang

situasi dan kondisi lain yang berbeda ternyata

terjadi di masyarakat dunia ketiga disebabkan oleh

adakalanya justru menjadi faktor penghambat

karena

terjadinya proses demokratisasi, demikian pula

ekonomi

sebaliknya. Kelas yang selama ini diposisikan

demokratisasi

sebagai faktor penghambat proses demokratisasi

diwujudkan.

pada situasi dan kondisi yang berbeda mereka justru

adanya dunia. di

ketergantungan Hal

ini

negara

pada

membuat dunia

sistem praktek

ketiga

sulit

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan

memberikan dukungan yang besar bagi terciptanya

bahwasanya sulit sekali untuk merumuskan suatu

iklim demokrasi. Hal ini terlihat pada kajian historis

model yang absolut untuk dapat dijadikan rujukan

yang dilakukan oleh seorang pengamat politik

bagi terjadinya akselerasi untuk pelaksanaan

Barrington Moore dalam bukunya Sorensen, Moore

demokrasi di suatu negara. Prakondisi yang

menyimpulkan bahwa kaum borjuis dalam kadar

nampaknya kondusif bagi implementasi ideologi

tertentu bekerja untuk proses demokratisasi suatu

demokrasi di suatu negara ternyata di dalamnya

bangsa, namun thesis Moore ini dibantah oleh

juga terdapat hal-hal yang kontra produktif bagi

pengamat politik yang lain yaitu Goran Thurbon,

berlakunya iklim demokrasi. Namun demikian

menurut pendapat Thurbon, di banyak negara,

pengakuan terhadap pentingnya prakondisi di atas

demokratisasi muncul sebagai bentuk perjuangan

bagi terlaksananya suatu proses demokratisasi di

masyarakat melawan dominasi dan hegemoni kaum

suatu negara bukan suatu hal yang percuma.

borjuis.

Setidaknya pemahaman akan prakondisi di atas

Faktor lain yang dapat dijadikan modal bagi

seperti dijadikan sebagai bahan pertimbangan

berlangsungnya iklim demokratis suatu masyarakat

untuk memperjuangkan berlangsungnya suasana

adalah faktor eksternal. Kondisi ekonomi politik,

sistem politik yang demokratis di suatu negara.

ideologi dan elemen lain dalam skala global akan

Namun demikian para aktor politik juga tetap harus

mempengaruhi praktek demokrasi di suatu negara.

kritis untuk memperhatikan prakondisi lain yang

Menurut beberapa kalangan faktor eksternal itu

terjadi sebelumnya. Pelaksanaan demokrasi di suatu

akan sangat mempengaruhi tingkat akselerasi

negara tidak dapat lepas dari struktur dan

kesadaran masyarakat khususnya di negara-negara

prakondisi yang merupakan hasil pembangunan dan

berkembang, akan pentingnya penerapan ideologi

aktifitas elit politik di masa lampau. Oleh karena itu

demokrasi dalam sistem politiknya. Pengamat

kita harus melihat bahwasanya terlaksananya atau

modernisasi

faktor-faktor

tidak terlaksananya proses demokratisasi di suatu

eksternal itu akan mempengaruhi bagi upaya

negara dipengaruhi dan ada kaitannya dengan

pengembangan dan penguatan penerapan doktrin

prakondisi ekonomi, sosial, budaya dan lain-lain,

berpendapat

bahwa

10


yang terbentuk pada periode sebelumnya dan

yang memiliki latar belakang ideologi, aspirasi dan

tentunya itu harus menjadi bahan pertimbangan dan

tradisi politik yang bervariasi. Demikian pula terjadi

rujukan para elit politik di suatu negara pada saat

liberalisasi media massa yang sangat luas, media

ini.

sangat leluasa dalam mencari dan menyebarkan informasi pada publik. Rakyat tidak dihalanghalangi ketika hendak menyampaikan aspirasinya.

D. Praktik Demokrasi di Indonesia

Keterbukaan bagi seluruh elemen masyarakat

Tahun 1998 adalah merupakan babak baru dalam

didalam melontarkan kritik dan saran kepada

dinamika sistem politik di Indonesia, pada tahun itu

penguasa di ruang publik.

dimulailah tradisi demokrasi dalam semua proses

Hal positif lain yang dicapai dengan adanya

politik di negara ini. Setelah hampir 32 tahun

reformasi di segala bidang di Indonesia adalah

terdominasi dan terhegemoni sistem politik yang

partisipasi sipil meningkat, masyarakat politik

sangat militeristik dan bersifat sentralistik, maka

tumbuh subur, berbagai upaya pemulihan dan

era ’98 melepaskan proses politik Indonesia dari

pembangunan

jeratan dan pasungan intervensi politik negara yang

ekonomi

diselenggarakan,

desentralisasi dan otonomi daerah diterapkan,

sangat dominatif. Angin perubahan bertiup kencang

penegakan hukum dan pemberantasan korupsi

menyapu debu-debu praktek otoritarianisme di

dilakukan dengan sungguh-sungguh dan transparan,

masa lampau diganti dengan iklim yang segar bagi

kampanye perlindungan HAM semakin marak,

berseminya tunas-tunas demokrasi di segala bidang

reformasi sektor pertahanan dan keamanan menjadi

kehidupan.

agenda yang diprioritaskan. Tuntutan bagi suatu

Reformasi politik yang telah berlangsung selama

negara yang demokratis juga berhasil diwujudkan,

lebih dari 10 tahun memberikan manfaat yang besar

yaitu terselenggaranya pemilihan umum yang

bagi dinamika sistem politik di Indonesia. Fenomena

dilandasi semangat penegakkan prinsip keadilan

kebebasan politik ini diharapkan dapat menjadi

dan kejujuran.

sarana bagi terbangunnya suatu tata pemerintahan

Musim semi demokratisasi di Indonesia terlihat juga

yang bersih, adil dan berwibawa. Dengan terjadinya proses

demokratisasi

diharapkan

akan

di

Indonesia

terbentuk

suatu

pada

tentunya

terjadinya

desakralisasi

lembaga

kepresidenan. Pada masa orde baru yang bercorak

negara

absolut, presiden adalah penguasa tunggal dan tidak

demokratis yang memiliki kredibilitas tinggi dan

dapat

terwujudnya suatu masyarakat sipil yang sejahtera.

tersentuh

oleh

hukum.

Tetapi

ketika

reformasi bergulir presiden dapat ditumbangkan

Banyak keuntungan dan kemanfaatan yang diraih

dari tampuk kekuasaannya melalui mekanisme

sebagai dampak terjadinya gelombang perubahan di

konstitusional oleh rakyat. Ini adalah suatu

Indonesia. Keberhasilan dari arus reformasi ini

fenomena kemajuan dalam sistem politik di

diantaranya adalah terbentuknya puluhan partai

Indonesia. Hal lain yang dapat menjadi parameter

yang digalang oleh aneka kelompok masyarakat

keberhasilan proses demokratisasi di Indonesia 11


adalah terselenggaranya tiga kali pemilu yang relatif

politik dalam meraih dan mewujudkan hasrat

lancar yaitu pemilu tahun 1999, 2004, dan 2009.

pribadi

Bagi sebuah negara demokrasi, pelaksanaan pemilu

menyejahterakan rakyat.

adalah merupakan momentum dalam mempertegas arah

konsolidasi

demokrasi

dan

dan

ambisi

yang

jauh

dari

upaya

Boleh dikatakan bahwa proses demokratisasi yang

penguatan

terjadi di Indonesia baru sebatas meningkatkan

kelembagaan politik. Dengan terlaksananya pemilu

kebebasan politik dan penghargaan atas hak asasi

di Indonesia itu, maka transisi demokrasi di

manusia,

Indonesia dapat berjalan sesuai rencana dan mampu

tetapi

pembangunan

mendorong Indonesia sebagai negara “South East

ekonomi

memberdayakan

Asia’s only fully functioning Democracy”. Proses

belum

membawa yang

ekonomi

rakyat

kepada

cepat

dan

yang

bisa

mengentaskan dari jerat kemiskinan. Demokratisasi

demokratisasi di Indonesia akan menjamin semakin

di Indonesia masih direcoki dengan tindakan-

kokohnya sistem demokrasi sosial yang berlanjut

tindakan anarkis dan menyulut kekacauan sosial.

(suistainable constitutional democracy), dimana hal

Hal ini disebabkan karena iklim demokratis yang

ini sangat dibutuhkan guna menempatkannya

seharusnya mengedepankan tatanan dan ketertiban

sebagai instrumen efektif yang bekerja bagi

serta moralitas dalam berpolitik, namun dalam

terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

prakteknya

yang

terjadi

adalah

merebaknya

Namun demikian kita juga tidak boleh menutup

fenomena dimana pemimpin dan masyarakat dapat

mata, bahwa sebagai bangsa yang baru saja

melakukan apapun sesuai dengan yang mereka

menjalankan

inginkan dan sistem hukum (aturan) dilecehkan

roda

demokrasi

dalam

praktek

penyelenggaraan negara, masih banyak ditemui kelemahan

dan

kekurangan.

Kelemahan

serta tidak dihormati.

itu

Meskipun proses

diantaranya adalah sektor kehidupan masyarakat baik

dalam

bidang

ekonomi,

sebagai bagian pembelajaran bagi pelaksanaan demorasi di Indonesia. Pemilu 2009 di Indonesia

jauh dari apa yang diangankan masyarakat.

meskipun secara umum berlangsung kondusif,

Pemaksaan kehendak, kekerasan politik, korupsi

namun

dan keculasan yang dilakukan aparat legislatif, dan

yudikatif

bukannya

tahun 2009 dapat

terselenggara, namun ada hal yang cukup signifikan

pendididkan,

kesehatan, pengelolaan lingkungan hidup dll, masih

eksekutif

pemilu

banyak

terjadi

kelemahan

dan

kesemrawutan. Hal ini terjadi karena Komisi

semakin

Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara

menyusut namun menunjukkan eskalasi yang

tidak

meningkat, munculnya puluhan partai baru pada

dapat

melaksanakan

tugasnya

secara

profesional. Hal ini ditandai dengan Daftar Pemilih

pemilu 2009 tidak memberikan rasa optimisme

Tetap (DPT) yang kacau, surat suara yang salah

pada masyarakat, namun justru menciptakan rasa

alamat, penghitungan suara yang melebihi tenggat

pesimis, skeptis bahkan sikap sinis. Anggapan yang

waktu yang ditetapkan (tidak konsisten dan

berkembang pada masyarakat, partai politik hanya

berubah-ubah) instrumen teknologi informasi (IT)

akan dijadikan kedok dan kendaraan bagi petualang

yang dipergunakan KPU untuk penghitungan suara 12


secara cepat namun hasilnya tidak seperti yang

konsep demokrasi ini. Adapun upaya-upaya itu

diharapkan, padahal piranti itu dibeli dengan dana

diantaranya adalah:

rakyat yang besarnya milyaran rupiah, dugaan adanya

kecurangan

pemilu

berupa

Pertama, pemahaman nilai-nilai demokrasi secara

praktek

individual. Nilai-nilai yang mendorong terwujudnya

penggelembungan suara pada salah satu parpol dll.

kompetisi,

Kelemahan-kelemahan ini menunjukkan kacaunya sistem

managemen

dan

tidak

KPU

ini

akan

dapat

diartikan

mengakibatkan

sebagai

perilaku

saling

memaki,

dimaknai sebagai kemauan yang bebas tanpa batas. Tiga nilai tersebut harus menjelma dalam perilaku

di Indonesia.

sosial masyarakat Indonesia dan diharapkan akan lemahnya

tata

kerja

KPU

dalam

membangun ketertiban sosial.

penyelenggaraan pemilu 2009, hal yang tidak kalah

Kedua,

pentingnya bagi terjadinya cacat moral dan politik di

1999)

ini para elit politik di Indonesia masih memandang

masyarakat

yang

sadar

akan

solusi tanpa campur tangan kekuasaan negara melalui tangan-tangan aparatnya. Apabila hal ini

sebagainya. Sehingga jangan heran kalau rakyat

dapat terwujud di Indonesia maka masyarakat yang

menjadi skeptis dan apatis terhadap hasil pemilu

memiliki tipe ini akan menjadi kekuatan pengontrol

2009. Rakyat menjadi malas untuk berpartisipasi

bagi kebijakan publik dan pembentukan hukum

dalam kegiatan lima tahunan ini, hal ini terlihat pada

karena ia akan mengontrol kinerja lembaga

tingginya angka pemilih yang tidak menggunakan

pemerintah, legislatif dan yudikatif dengan sikap

haknya (golput). Hal ini tentu tidak boleh dibiarkan,

kritisnya. Agar tercipta masyarakat yang tertib dan

kedepan harus ada penyempurnaan baik pada

kritis itu maka diperlukan adanya penguatan

institusi penyelenggara KPU maupun kualitas

kapasitas kelembagaan masyarakat yang dapat

intelektual dan moral dari para calon legislatif. Indonesia

yaitu

melalui dialog dan negosiasi dalam rangka mencari

(tidak hanya politis) tetapi juga sosial, ekonomi dan

di

mensyaratkan

dihadapi oleh masyarakat harus diselesaikan

sebagai

legitimator dan pengakses sumber-sumber kuasa

demokratisasi

dan

cara kekerasan. Segala persoalan yang timbul dan

jabatan amanah untuk memperjuangkan aspirasi kekuatan

Demokrasi

sipil

terbentuknya ketertiban sosial tanpa melalui cara-

bahwa menjadi anggota legislatif adalah bukan merupakan

sosial.

masyarakat

adanya masyarakat sipil yang mandiri (Chandoke,

(money politics). Hal ini menampakkan bahwa saat

tetapi

pembentukan

kelembagaan

Indonesia adalah maraknya praktek jual beli suara

Akselerasi

perlu

menghujat dan menjatuhkan, partisipasi tidak

mencederai berlangsungnya proses demokratisasi

rakyat,

kebebasan

terwujud tata tertib sosial. Perilaku kompetisi tidak

terjadinya cacat moral dan politik yang sangat

Disamping

dan

diinternalisasi pada tingkat individual sehingga

kompetennya

personel KPU yang memperihatinkan. Carut marut kinerja

partisipasi

dijadikan

masih

sebagai

sarana

untuk

perjuangan

masyarakat.

panjang dan berliku, masih dibutuhkan upaya-upaya

Ketiga,

yang konkret di dalam mengimplementasikan

perbaikan

kinerja

parlemen,

yaitu

peningkatan kapasitas lembaga legislatif sebagai 13


institusi

politik

yang

mewakili

kepentingan

harus menunggu masalah muncul ke permukaan.

masyarakat baik di tingkat lokal, regional dan

Sebelum

nasional dirasa sangat mutlak diperlukan. Mereka

kebijakan departemen yang terkait pemerintah

yang telah terpilih dan duduk di DPR baik pusat,

harus bersikap terbuka dan sekaligus aktif mencari

tingkat I dan II seyogyanya tidak lagi sekedar

masukan, kritik dan saran dari masyarakat. Ini

menyuarakan kepentingan kelompoknya tetapi

merupakan langkah pemerintah dalam mendorong

harus menyatu dan menyuarakan kepentingan

partisipasi dalam pembuatan perundangan dan

masyarakat

untuk

kebijakan publik. Sebab semakin tinggi tingkat

menghindari kesan bahwa demokrasi perwakilan

partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan

hanya memberi kesempatan partisipasi lima tahun

dan perundangan maka akan semakin absah

sekali kepada masyarakat ketika negara sedang

pemerintahan itu di mata rakyatnya.

secara

luas.

Ini

semua

menyelenggarakan pemilu. Setelah terbentuk wakil-

dilakukan. Kalau tidak ada perubahan maka

legislatif bekerja sendiri untuk mengeluarkan dan

hukum

apatisme publik akan semakin menguat, tingkat

dengan

partisipasi

meninggalkan masyarakat di belakangnya. Untuk meningkatkan

partisipasi

masyarakat

DPR

harus

aktif

yang

hanya

menunggu

dinamika yang terjadi. Aparat penyelenggara negara baik legislatif, eksekutif maupun yudikatif harus

dari

berani

masyarakat dan kemudian menampung aspirasi itu.

menegakkan mensejahterakan

umum

keadilan kehidupan

pemerintah dan segenap

koreksi

untuk

the failled state dapat dihindari dan bangsa ini dapat

Keempat, peningkatan kepekaan pemerintah, hal ini secara

langkah

cara inilah maka frozen democracies dapat dicegah,

masyarakat pada lembaga yang terhormat ini.

bila

melakukan

penyempurnaan secara signifikan. Hanya dengan

Situasi ini akan menghasilkan ketidakpercayaan

terjadi

dan

dihindari. Semua pihak harus arif dalam merespon

mendatangi

masukan

melemah

hal yang tidak kita inginkan dan sekuat tenaga harus

masyarakat. Jangan mengulang kegagalan DPR masa lalu

semakin

gagal” (the failled state) tentu hal ini adalah suatu

perundang-undangan tidak ada cara lain kecuali anggota

politik

dampaknya tidak mustahil akan terjadi “negara yang

dalam

pengambilan kebijakan publik dan pembuatan para

melalui

Indonesia adalah suatu hal yang masih harus

membentuk kabinet, mereka kaum eksekutif dan kebijakan

perundangan,

Upaya penyempurnaan proses demokratisasi di

wakilnya di DPR dan setelah presiden terpilih

berbagai

mengusulkan

lolos dari ujian demokrasi.

bisa

sekaligus

Kesimpulan

lapisan

kehidupan segenap lapisan masyarakat yang ada di

Demokrasi adalah konsep politik yang menjadi

negara Indonesia. Indikator yang paling komplit

pilihan sistem politik di berbagai negara dunia

adanya pemerintahan yang memiliki kepekaan

ketiga pada dua dasawarsa terakhir. Ambruknya

adalah pemerintahan yang secara aktif mengambil

ideologi komunisme Uni Soviet di tahun 1989,

peran dalam pembentukan undang-undang tanpa

semakin menambah popularitas demokrasi sebagai 14


ideologi politik. Konsep demokrasi dianggap mampu

Macpherson. C. B, 1997. The Life and Times of Liberal Democracy. Oxford: Oxford University Press. Markoff, John, 2002. Gelombang Demokrasi Dunia (terjemahan). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Meyer. T., 2005. Demokrasi Sosial dan Libertarian. Jakarta: Friederich Ebert Stiftung. ________, 2004. Politik Identitas. Jakarta: Friederich Ebert Stiftung. Sutrisno, Muji, 2000. Demokrasi Semudah Ucapankah? Yogyakarta: Penerbit Kanisius Sorensen George, 1993. Democracy and Democratization,Process and Prospect in a Changing World. Oxford: Westview Press Inc. Weiner, Myron and Samuel P. Huntington. 1981. Understanding Political Development. Boston: Little Brown.

dan nyata untuk mengatasi masalah sosial politik yang dihadapi berbagai negara. Agar akselerasi

praktek demokratisasi

dapat

ditingkatkan, maka perlu upaya-upaya konkrit yang harus dilakukan, diantaranya adalah penanaman atas pemahaman nilai-nilai demokrasi secara individual ditingkatkan, pembentukan masyarakat sipil dan kelembagaan sosial, perbaikan kinerja parlemen dan peningkatan kepekaan pemerintah. Bangsa Indonesia yang masih dalam taraf belajar berdemokrasi harus selalu belajar dan melakukan pembenahan di segala bidang. Kelemahan yang terjadi selama satu dekade proses reformasi digulirkan sebaiknya terus dikoreksi dan diperbaiki. Dengan cara ini maka praktek demokrasi untuk kesejahteraan

rakyat

dapat

direalisasi

dan

kegagalan demokrasi dapat dihindari.

Daftar Pustaka Berger, Peter. L and Richard Neuhauss.1977.To Empower People, the Role of Mediating Structure in Public Policy.Washington: American Enterprise Institute for Public Policy Research. Chandoake, Neera, 1995. State and Civil Society: Exploration in Political Theory. London: Sage Publication Falk, Richard, 1981, Human Right and State Sovereignty, New York: Holmes and Meier. Held, David. 1987. Models of Democracy. Cambridge: Polity Press. Lechman, David, 1989, Democracy and Development in Latin America, Cambridge: Polity Press. Mangun Wijaya, 1994. Dalam Sidney Hook, Sosok Filsuf Humanisme Demokrasi Dalam Tradisi Pragmatisme. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 15

1 DEMOKRASI DAN DEMOKRATISASI: SEBUAH

Recommend Documents