BAB I PENDAHULUAN A. Dasar Pembentukan Organisasi

Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi Berdasarkan penjelasan dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh perangkat daerah. Secara umum perangkat daerah terdiri dari unsur staf yang mempunyai tugas pokok membantu kepala daerah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam lembaga sekretariat. Unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik diwadahi dalam bentuk lembaga teknis daerah, sedangkan unsur pelaksana daerah diwadahi dalam bentuk dinas daerah. Dasar utama penyusunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

dalam

pemerintahan

bentuk yang

suatu

perlu

organisasi

ditangani,

adalah

namun

tidak

adanya berarti

urusan setiap

penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk dalam suatu organisasi sendiri. Besaran organisasi perangkat daerah harus mempertimbangkan dan memperhatikan beberapa faktor, yaitu : a. Kemampuan keuangan daerah; b. Kebutuhan daerah dan ketersediaan SDAP; c. Cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan; d. Jenis dan banyaknya tugas; e. Luas wilayah kerja dan kondisi geografis; f. Jumlah kepadatan penduduk, dan; g. Potensi daerah yang berkaitan dengan urusan yang akan ditangani serta ketersedian sarana dan prasarana penunjang tugas.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2010

1


Dari cakupan berbagai faktor di atas diharapkan pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah sudah menganut prinsip “ HEMAT STRUKTUR DAN KAYA FUNGSI “ yang berarti bahwa walaupun struktur organisasi minimal namun secara fungsional dapat melaksanakan tugas secara maksimal. Perangkat

Daerah

Provinsi

Kalimantan

Timur

dibentuk

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sedangkan Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dibentuk dan diatur melalui Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008. B. Aspek Strategis Organisasi. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 dalam perumusan Sekretariat

tugas

dan

Daerah

fungsi sebagai

masing-masing

perangkat

unsur

pada

Staf

daerah,

hakekatnya

menyelenggarakan fungsi koordinasi perumusan kebijakan koordinasi pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah mulai dari proses perecanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan serta pelayanan administratif. Selain itu Sekretariat Daerah juga melaksanakan fungsi pemerintahan umum lainnya yang tidak tercakup dalam tugas dinas dan lembaga teknis, misalnya penanganan urusan kerjasama, perbatasan dan lain-lain. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta sebagai upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sekretariat Daerah selalu berupaya untuk terus meningkatkan kinerjanya sebagai unsur staf yang handal dalam semua aspek termasuk penerapan good governance. Dalam lima tahun ke depan, Sekretariat Daerah memprioritaskan pada peningkatan kapasitas, kecepatan dan mutu pelayanan, serta efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumberdaya yang


2


dimiliki. Anggaran berbasis kinerja akan menjadi dasar penganggaran, sehingga

sasaran

dan

indikator

pencapaian

hasil

dari

program

pembangunan dipersiapkan secara jelas dan terukur serta digunakan dalam pengendalian dan evaluasi secara konsisten. Untuk menjawab perubahan lingkungan strategis internal dan eksternal, setiap bagian harus mampu mengantisipasi perubahan multi dimensi dalam menyusun perencanaan dan merumuskan kebijakan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing Bagian lingkup Sekretariat Daerah. Sistem pengendalian dan evaluasi akan terus dioptimalkan dalam proses

perencanaan

dan

pelaksanaan

serta

kajian

Strategis

pembangunan daerah, baik yang terkait dengan metodologi dan pelaksanaannya maupun penggunaan dan tindak lanjut hasilnya. Selain itu, peningkatan kemampuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi seluruh insan Sekretariat Daerah akan terus dipacu mengingat produk yang dinamis, efektif dan efisien sangat bergantung pada kualitas pengetahuan dan ketrampilan sumber daya aparatur pelaksananya. Terorganisirnya basis data dan informasi pembangunan merupakan salah satu prioritas program ke depan, sehingga Sekretariat Daerah dan pemangku kepentingan lainnya akan lebih mudah

untuk mengakses,

mencari dan mengungkapkan data dan informasi sebagai input dalam proses pelaksanaan. Sekretariat Daerah akan terus pula melakukan segala upaya untuk menjamin tidak saja berdaya guna dan berdaya hasil bagi penentu kebijakan tetapi juga dapat dimanfaatkan oleh stakeholders dan publik. Dasar utama penyusunan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang perlu

ditangani,

namun

tidak berarti

setiap

penanganan

urusan

pemerintahan harus dibentuk dalam suatu organisasi sendiri. Besaran organisasi

perangkat

daerah

harus

mempertimbangan

dan

memperhatikan beberapa faktor, yaitu :


3


h. Kemampuan keuangan daerah; i. Kebutuhan daerah dan ketersediaan SDAP; j. Cakupan tugas yang meliputi sasaran tugas yang harus diwujudkan; k. Jenis dan banyaknya tugas; l. Luas wilayah kerja dan kondisi geografis; m. Jumlah kepadatan penduduk, dan; n. Potensi daerah yang berkaitan dengan urusan yang akan ditangani serta ketersedian sarana dan prasarana penunjang tugas. Dari cakupan berbagai faktor di atas diharapkan pembentukan Satuan Kerja Perangkat Daerah sudah menganut prinsip “ HEMAT STRUKTUR DAN KAYA FUNGSI “ yang berarti bahwa walaupun struktur organisasi minimal namun secara fungsional dapat melaksanakan tugas secara maksimal. C. Tugas Pokok Dan Fungsi Kedudukan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai unsur Pembantu Pimpinan Pemerintah Provinsi yang berada di bawah Gubernur. Sekretariat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur. Tugas pokok Sekretaris Daerah adalah membantu Gubernur dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi, tatalaksana dan kepegawaian serta memberikan pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Untuk menyelenggarakan tugas

pokok tersebut Sekretaris

Daerah Provinsi Kalimantan Timur mempunyai fungsi : 1. Pengkoordinasian dan perumusan kebijaksanaan daerah sesuai rencana pembangunan daerah yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Provinsi.


4


2. Penyusunan kebijakan Pemerintahan daerah. 3. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dinas daerah dan lembaga teknis daerah. 4. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintahan daerah. 5. Pembinaan administrasi dan aparatur pemerintahan daerah. 6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan bidang tugasnya. D. Struktur Organisasi Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat, Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Timur ditunjang dengan rincian struktur organisasi sebagai berikut :  Sekretaris Daerah 1. Staf Ahli a. Bidang Hukum Politik dan Pemerintahan. b. Bidang Pertanian Sumber Dayan Alam dan Lingkungan Hidup. c. Bidang Pembangunan. d. Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia. e. Bidang Ekonomi dan Keuangan. 2. Asisten Pemerintahan a. Biro Pemerintahan Umum 1) Bagian Pemilu dan Pejabat Negara a) Sub Bagian Pemilu; b) Sub Bagian Pejabat Negara; c) Sub Bagian Tata Usaha Biro. 2) Bagian Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah a) Sub Bagian Urusan Pemerintahan; b) Sub Bagian Penerimaan Daerah; c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.


5


3) Bagian Administras Pemerintahan a) Sub Bagian Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; b) Sub Bagian Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. 4) Bagian Kependudukan a) Sub Bagian Administrasi dan Data Kependudukan; b) Sub

Bagian Pencatatan Sipil

dan

Pengembangan

Penduduk. b. Biro Hukum 1) Bagian Peraturan Perundang-undangan a) Sub Bagian Rancangan Peraturan Daerah; b) Sub Bagian Peraturan dan Keputusan Kepala Daerah. 2) Bagian Bantuan Hukum dan Hak Azasi Manusia (HAM) a) Sub Bagian Bantuan Hukum; b) Sub Bagian Hak Azasi Manusia (HAM); c) Sub Bagian Penyuluhan Hukum. 3) Bagian Pembinaan dan Pengawasan Produk Hukum a) Sub Bagian Pembinaan dan Pengawasan Wiayah I; b) Sub Bagian Pembinaan dan Pengawsan Wilayah II; c) Sub Bagian Tata Usaha Biro. 4) Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum a) Sub Bagian Dokumentasi Hukum; b) Sub Bagian Jarigan Informasi Hukum. c. Biro Perbatasan Penataan Wilayah dan Kerjasama 1) Bagian Perbatasan a) Sub Bagian Batas Antar Daerah dan Antar Negara; b) Sub Bagian Pemetaan. 2) Bagian Penataan Wilayah. a) Sub Bagian Pengembangan Wilayah; b) Sub Bagian Toponimi; c) Sub Bagian Tata Usaha Biro.


6


3) Bagian Kerjasama. a) Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri; b) Sub Bagian Kerjasama Dalam Negeri.

3. Asisten Ekonomi dan Pembangunan. a. Biro Pembangunan Daerah. 1) Bagian Perencanaan Program Setda. a) Sub Bagian Penyusunan dan Pengendalian Program Setda; b) Sub Bagian Tata Usaha Biro. 2) Bagian Pengendalian Pembangunan Daerah; a) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Prasarana Sumber Daya Alam dan Wilayah; b) Sub Bagian Pengendalian Ekonomi dan Sosial Budaya; c) Sub Bagian Pengendalian Pembangunan Sektoral dan Kabupaten/Kota. 3) Bagian Analisis dan Pengkajian Pembangunan. a) Sub Bagian Analisis dan Pengkajian Pembangunan; b) Sub Bagian Evaluasi Program Kerja dan Pembangunan. b. Biro Perekonomian 1) Bagian Sarana Perekonomian a) Sub

Bagian

Perusahaan

Daerah

dan

Lembaga

Keuangan; b) Sub Bagian Penanaman Modal dan Promosi; c) Sub Bagian Tata Usaha Biro. 2) Bagian Industri dan Jasa. a) Sub Bagian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah; b) Sub Bagian Perhubungan dan Pariwisata. 3) Bagian Produksi Daerah dan Sumber Daya Alam. a) Sub Bagian Pertanian dan Ketahanan Pangan; b) Sub Bagian Kehutanan dan Perkebunan;


7


c) Sub Bagian Pertambangan, Energi Sumber Daya Mineral dan Lingkungan Hidup. 4. Asisten Kesejahteraan Rakyat. a. Biro Sosial 1) Bagian Kesehatan, Mental dan Spiritual. a) Sub Bagian Keagamaan b) Sub Bagian Kesehatan; c) Sub Bagian Tata Usaha Biro 2) Bagian Pendidikan, Seni dan Budaya a) Sub Bagian Pendidikan; b) Sub Bagian Pengembangan Seni dan Budaya. 3) Bagian Kepemudaan dan Kemasyarakatan. a) Sub

Bagian

Pemberdayaan

Kelembagaan

Kemasyarakatan; b) Sub Bagian Pemuda, Olahraga dan Kemasyarakatan. b. Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol. 1) Bagian Kehumasan. a) Sub Bagian Hubungan Internal dan Eksternal; b) Sub Bagian Perpustakaan Setda. 2) Bagian Protokol. a) Sub Bagian Penerimaan Tamu Pemda; b) Sub Bagian Upacara dan Perjalanan Pimpinan; c) Sub Bagian Tata Usaha Biro. 5. Asisten Administrasi Umum. a. Biro Organisasi 1) Bagian Kelembagaan a) Sub Bagian Standar dan Desain Kelembagaan; b) Sub Bagian Penyusunan dan Evaluasi Kelembagaan. 2) Bagian Ketatalaksanaan a) Sub Bagian Mekanisme dan Prosedur Kerja;


8


b) Sub Bagian Pelayanan Publik; c) Sub Bagian Tata Usaha Biro. 3) Bagian Pendayagunaan Aparatur. a) Sub Bagian Analisis dan Formasi Jabatan; b) Sub Bagian Analisis Kebijakan Aparatur; c) Sub Bagian Kepegawaian Setda. 4) Bagian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. a) Sub

Bagian

Pengembangan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi Pemerintah; b). Sub Bagian Pengolahan Data dan Penyajian Informasi. b. Biro Keuangan 1) Bagian Anggaran a) Sub Bagian Anggaran I; b) Sub Bagian Anggaran II; c) Sub Bagian Tata Usaha Biro. 2) Bagian Perbendaharaan. a) Sub Bagian Perbendaharaan I; b) Sub Bagian Perbendaharaan II; c) Sub Bagian Perbendaharaan III; d) Sub Bagian Pengelolaan Kas Daerah. 3) Bagian Akuntansi. a) Sub Bagian Akuntansi Belanja; b) Sub Bagian Akuntansi Pendapatan; c) Sub Bagian Pelaporan Keuangan Daerah. 4) Bagian Bina Administrasi Keuangan Daerah. a) Sub Bagian Analisis dan Evaluasi Keuangan Daerah; b) Sub Bagian Pembinaan Pengelola Keuangan Daerah. c. Biro Perlengkapan 1) Bagian Analisis Kebutuhan. a) Sub Bagian Analisis dan Standarisasi Barang / Jasa; b) Sub Bagian Pengadaan; c) Sub Bagian Tata Usaha Biro.


9


2) Bagian Pengendalian Aset Daerah. a) Sub Bagian Pengamanan Barang Daerah; b) Sub Bagian Pemanfaatan Barang Daerah. 3) Bagian Pengelolaan Aset Daerah. a) Sub Bagian Inventarisasi dan Distribusi; b) Sub Bagian Penilaian dan Penghapusan Barang; c) Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan. d. Biro Umum. 1) Bagian Administrasi Umum. a) Sub Bagian Arsip dan Ekspedisi. b) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan; c) Sub Bagian Tata Usaha Biro. 2) Bagian Keuangan Setda. a) Sub Bagian Belanja dan Perjaalanan Dinas Pegawai; b) Sub Bagian Belanja Lain-Lain; c) Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan. 3) Bagian Sandi dan Telekomonikasi. a) Sub Bagian Administrasi dan Sarana Telekomunikasi; b) Sub Bagian Sandi. Untuk lebih jelasnya bagan struktur organisasi Sekretariat Daerah Propinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada lampiran. E. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang PokokPokok Kepegawaian, secara umum menyampaikan bahwa dalam rangka usaha mencapai tujuan nasional untuk mewujudkan masyarakat madani yang taat hukum berperadaban modern, demokratis, makmur, adil dan bermoral tinggi diperlukan Pegawai Negeri yang merupakan unsur aparatur

negara

menyelenggarakan

yang

bertugas

pelayanan

sebagai

secara

adil

abdi dan

masyarakat

yang

merata.

Untuk


10


melaksanakan tugas

tersebut diperlukan Pegawai

Negeri

yang

profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan

dan

pembangunan,

serta

bersih

KKN.

Kelancaran

penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional sangat tergantung pada kesempurnaan aparatur negara khususnya Pegawai Negeri. Sumber daya manusia adalah merupakan unsur yang paling menentukan dalam proses pembangunan khususnya sumber daya aparatur

yang

merupakan

mesin

penggerak

berjalannya

roda

pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat. Untuk menghadapi perkembangan teknologi modern saat ini diimbangi dengan peningkatan sumber daya manusia yang memadai dan mampu menjawab segala tantangan. Berikut ini data mengenai Pegawai Negeri Sipil yang berada dilingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan pendidikan, pangkat, golongan dan eselonering : 1. Pendidikan Sampai dengan 1 April 2010 Sumber Daya Manusia yang ada di Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berjumlah 500 orang dengan berbagai tingkat pendidikan mulai dari SD sampai dengan S2. Berdasarkan rekapitulasi yang disusun oleh Sub Bagian Kepegawaian Biro Organisasi Setda Provinsi Kaltim dari 500 orang PNS kalau dirangking menurut tingkat pendidikan maka pendidikan S1 menduduki urutan Kedua dengan jumlah 195 orang urutan pertama adalah pendidikan SLTA yaitu sebanyak 203 orang dan urutan ketiga adalah pendidikan S2 sebanyak 69 orang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel rekapitulasi pendidikan PNS dilingkungan Setda Provinsi Kaltim mulai tahun 2010 sebagai berikut :


11


Tabel 1 SUMBER DAYA APARATUR SETDA PROVINSI KALTIM MENURUT PENDIDIKAN NO

EKSEKUTIF/BIRO

1 2 3 4

SEKDA & ASISTEN STAF AHLI PEMERINTAHAN UMUM HUKUM PERBATASAN PENATAAN WILAYAH DAN KERJASAMA PEMBANGUNAN DAERAH PEREKONOMIAN SOSIAL

TAHUN 2010 SM SLTA SLTP 8 1 1 4 -

S.3 2 2 -

S.2 2 1 10 5

S.1 2 12 16

1

5 7 5 6

12 8 14 20

2 3 -

6 7 6 13

HUMAS 4 18 ORGANISASI 7 11 KEUANGAN 8 39 PERLENGKAPAN 6 7 UMUM 6 38 Jumlah 4 71 191 Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi Kaltim.

3 6 5 19

7 6 37 19 55 168

5 6 7 8 9 10 11 12 13

Jumlah SD 1 -

4 5 32 26

1 1

1

23 24 29 42

7 5 15

19 21

29 27 97 32 128 498

2. Golongan dan Eselon Dalam rangka memenuhi kebutuhan akan aparatur yang handal dan profesional di bidangnya maka Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim secara terus menerus berusaha meningkatkan kemampuan aparaturnya baik dari pendidikan maupun kepangkatan sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan terpenuhinya syarat administrasi pemerintahan. Pangkat dan golongan seorang PNS ditentukan oleh pendidikan dan eselon. Sampai dengan 31 Desember 2010 PNS dilingkungan Setda Provinsi Kaltim yang memiliki golongan III sebanyak 305 orang diikuti oleh golongan II sebanyak 127 orang, golongan IV sebanyak 56 orang dan golongan I sebanyak 6 orang. Berikut tabel rekapitulasi PNS di lingkungan Setda Provinsi Kaltim berdasarkan golongan :


12


Tabel 2 SUMBER DAYA APARATUR SETDA PROVINSI MENURUT GOLONGAN

NO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

JMLH GOL PNS THN 2010

EKSEKUTIF/BIRO SEKDA & ASISTEN STAF AHLI PEMERINTAHAN UMUM HUKUM PERBATASAN PENATAAN WILAYAH DAN KERJASAMA PEMBANGUNAN DAERAH PEREKONOMIAN SOSIAL HUMAS ORGANISASI KEUANGAN PERLENGKAPAN UMUM Jumlah

Jumlah

IV

III

II

I

4 5 5 4

18 19

9 3

-

4 5 32 26

3 21 24

23 24 19 42 29 27 96 32 166 525

5 16 2 7 14 3 5 11 3 5 30 7 4 20 5 6 15 6 9 61 23 4 23 5 7 67 71 70 294 137

Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi Kaltim.

Hal

yang

tidak

kalah

pentingnya

untuk

menunjang

terselenggaranya pemerintahan adalah formasi jabatan struktural yang tersedia sehingga pelaksanaan manajemen pemerintahan dapat berjalan dengan baik dan terpenuhinya syarat administrasi jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


13


Tabel 3 SUMBER DAYA APARATUR SETDA PROVINSI KALTIM BERDASARKAN TINGKAT GOLONGAN YANG TERSUSUN DENGAN KRITERIA GENDER NO.

EKSEKUTIF/BIRO

1 2

SEKDA & ASISTEN STAF AHLI PEMERINTAHAN UMUM HUKUM PERBATASAN PENATAAN WILAYAH DAN KERJASAMA PEMBANGUNAN DAERAH PEREKONOMIAN SOSIAL HUMAS ORGANISASI KEUANGAN62 PERLENGKAPAN UMUM Jumlah

3 4 5

6 7 8 9 10 11 12 13

JENIS KELAMIN LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 4 4 5 5 22 15

10 11

32 26

17

6

23

17 15 27 22 18 62 25 104 353

7 14 15 7 9 35 7 24 145

24 29 42 29 27 97 32 128 498

Sumber : Biro Organisasi Setda Provinsi Kaltim.

F.

Sarana Dan Prasarana Kemajuan teknologi membuka konsekuensi dengan tuntutan

perubahan untuk mengikuti perkembangan teknologi tersebut, bilamana sarana

dan

prasarana

tidak

dipersiapkan

untuk

menghadapi

perkembangan dan kemajuan teknologi tersebut berakibat mengalami ketertinggalan atau keterbelakangan di segala bidang. Untuk menjamin terlaksananya Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat dan sekaligus untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur diperlukan sarana dan prasarana yang memadai.


14


Berdasarkan data dari Biro Umum dan Perlengkapan Setda Prov. Kaltim sampai dengan 31 Desember 2009, Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur memiliki sarana dan prasarana sebagai berikut : 



PRASARANA 1.

Luas Tanah

2.

Luas Bangunan

3.

Luas Ruangan Kerja

10.95 M2 3 M2 M2

SARANA 1.

Kendaraan - Kendaraan roda 6

13 Buah

- Kendaraan roda 4

100 Buah

- Kendaraan roda 2

43 Buah

- Speed Boat 2.

3.

Meja - Meja Kerja

539 Buah

- Meja Rapat

23 Buah

- Meja Makan

20 Buah

- Meja Samping

12 Buah

- Meja Komputer

9 Buah

Kursi - Kursi Meja

539 Buah

- Kursi Besi/Hadap

175 Buah

- Kursi Rapat

560 Buah

- Kursi Lipat - Kursi Makan - Kursi Sofa+Meja 4.

2 Buah

- Buah 250 Buah 75 Buah

Lemari - Lemari Besi - Lemari Kayu/Rak - Filling Kabinet - Lemari/Meja Dapur

9 Buah 12 Buah 270 Buah 12 Set


15


(Kitchen Set) 5.

6.

7.

Komputer - CPU

153 Buah

- Monitor

181 Buah

- UPS/Stavolt

125 Buah

- Printer

140 Buah

Alat Komunikasi - Telephone

28 Buah

- Earphone

32 Buah

- Televisi

24 Buah

- AC (Sentral)

1 Buah

- Jam Dinding

25 Buah

- Tempat Sampah

240 Buah

8.

Mesin Tik

18 Buah

9.

Kalkulator

42 Buah

10.

Mesin Photocopy

6 Buah


16


BAB II PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA

A. Rencana Strategis.

Penetapan Visi, sebagai bagian dari perencanaan strategis, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai berkarya, tetapi juga pada kehidupan

organisasi

itu

selanjutnya.

Didalam

kontek

kehidupan

bernegaraa, Visi memainkan peran yang menentukan dalam dinamika perubahahn lingkungan, sehingga pemerintah pada umumnya dan instansi pemerintah pada khususnya dapat bergerak maju menuju masa depan yang lebih baik. Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Visi adalah gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh instansi pemerintah tersebut. Dalam rangka mewujudkan good governance yang ditandai dengan

adanya

keseimbangan

peran

pemerintah,

swasta

dan

masyarakat, perlu dilakukan pemilihan tugas, wewenang dan tanggung jawab masing-masing komponen tersebut. Upaya ini perlu dibangun dengan komitmen yang kuat terutama dari kalangan pemerintah menuju reformasi administrasi publik untuk menciptakan organisasi yang lebih mengedepankan fungsi pengendalian/pembuat kebijakan (steering) dari pada fungsi pelaksanaan (rowing). Perlu juga disadari bahwa upaya reformasi kelembagaan, merupakan bagian dari reformasi birokrasi secara keseluruhan. Artinya, keberhasilan dalam menata kelembagaan perangkat daerah sangat tergantung pada keberhasilan aspek lain seperti penataan sistem kepegawaian dan penyempurnaan sistem dan prosedur kerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2010

17


1. Pernyataan Visi. Lahirnya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang merupakan penyempurnaan

Undang-undang

Nomor

22

Tahun

1999

telah

mempengaruhi arah kebijakan yang telah disusun oleh Pemerintah Daerah khususnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Memasuki era otonomi daerah semangat reformasi masih terasa dan menyentuh seluruh sendi kehidupan yang bermuara kepada semangat untuk meninggalkan sistem lama yang tidak transparan menuju Pemerintahan yang lebih demokratis, akuntabel, transparan sehingga mampu mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance). Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang mampu memotivasi tumbuh dan berkembangnya keserasian, keselarasan dan keseimbangan antara Pemerintah, dunia usaha dan masyarakat didalam penyelenggaraan berbagai aktivitasnya. Ketiga unsur tersebut diharapkan dapat berperan optimal dan terarah dalam mendorong Pemerintahan yang lebih mampu mengatasi permasalahan internal dan eksternal yang bertumpu pada pemberdayaan masyarakat dan daerah. Meningkatnya persaingan di era perdagangan bebas, tuntutan pemberdayaan

masyarakat

dan

daerah

melalui

pelayanan

prima

merupakan kondisi yang sangat di sadari oleh Sekretariat Kalimantan Timur, untuk mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya agar lebih unggul, dan lebih maju, serta senantiasa mengupayakan perubahan ke arah perbaikan. Sekretaris Daerah selaku unsur staf yang mempunyai tugas dan kewajiban membantu kepala daerah dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan tugas-tugas dan memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh perangkat daerah disamping fungsinya sebagai pembina Pegawai Negeri Sipil di daerah. Mengingat besarnya beban tugas dan tanggung jawab seorang Sekretaris

Daerah

dalam

melaksanakan

proses

administrasi

Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, terlebih terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2010

18


pemberian pelayanan kepada

seluruh perangkat daerah, maka sudah

barang tentu perlu didukung oleh staf yang profesional. Beberapa hal yang dapat diidentifikasi kekuatan eksternal yang terjadi diluar Sekretariat Daerah Provinsi yang secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi perubahan dan tuntutan kinerja internal adalah : 1. Sering terjadinya perubahan kebijakan dan peraturan perundangundangan 2. Pedoman pelaksanaan otonomi daerah belum memadai 3. Rendahnya pengetahuan dan

kesadaran masyarakat tentang

administrasi pemerintahan daerah 4. Sering terjadinya situasi yang kurang kondusif Tuntutan perubahan tersebut akan terjadi terus menerus, yang mengandung konsekuensi adanya upaya untuk terus melakukan tindakantindakan ke arah perbaikan dan penyempurnaan. Oleh karenanya perubahan tersebut harus diantisipasi dalam tindakan yang terkonsep, dan disusun dalam tahapan yang terencana, dihayati dan dilaksanakan secara konsisten oleh semua sumber daya aparatur tanpa kecuali, sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan manfaatnya. Untuk mendukung pencapaian maksud tersebut diatas perlu diciptakan Visi yang jelas untuk menumbuhkan dan mengembangkan semangat, komitmen, daya dorong, arah tugas dan fungsi, serta menyatukan cara pandang jauh ke depan seluruh Sumber Daya Aparatur Sekretariat Daerah Kalimantan Timur ke arah tujuan yang akan dicapai. Bertolak dari kondisi diatas, maka tugas di jajaran Sekretariat Daerah Kalimantan Timur kedepan semakin berat dan kompleks, sehingga memerlukan adanya upaya-upaya bertahap, terencana, dan konsisten dalam mengoptimalkan pemanfaatan segala Sumber Daya, mengembangkan peluang dan inovasi agar tidak tertinggal dalam kemajuan jaman maka Sekretariat Daerah menetapkan visi sebagai berikut :


19


TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA MENUJU TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK

Makna yang terkandung dari visi di atas adalah sebagai berikut : 1. Pelayanan Prima adalah pelayanan yang berkualitas yaitu memenuhi standar namun bernilai tinggi dan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat hendaknya dilaksanakan secara profesional, jujur, adil dan merata yang dilandasi nilai luhur disiplin pribadi, melayani sesama dan dengan semangat pengabdian. 2. Pemerintahan yang baik adalah untuk mewujudkan amanah bangsa Indonesia dan sekaligus sesuai dengan arah reformasi Indonesia. Langkah tersebut terdapat tiga pilar utama yang saling berkaitan, yaitu transparansi, partisipasi dan akuntabilitas serta peran Pemerintah dalam

membentuk

praktek-praktek

pelayanan

penyelenggaraan

Pemerintahan yang bertumpu pada keselarasan, keserasian dan keseimbangan hubungan antara Pemerintah, masyarakat dan dunia usaha. Dengan pernyataan visi di atas diperlukan langkah dan strategi antisipatif dan inovatif untuk mewujudkannya. Visi tersebut juga menunjukkan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Penetapan visi tersebut juga merupakan motivasi utama bagi Sekretariat

Daerah

Provinsi

Kalimantan

bersama-sama

pihak

berkepentingan lainnya untuk menentukan kearah mana Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur akan dibawa dan sekaligus merupakan konsensus bersama dalam upaya merefleksikan tujuan yang akan dicapai dalam jangka panjang. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2010

20


Berdasarkan penjelasan di atas, jelas terlihat keinginan yang kuat dari Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka disiplin aparatur mewujudkan pelayanan prima menuju pemerintahan yang baik. Dengan

penetapan

Visi

tersebut

diharapkan

dapat

mendukung

keberhasilan pencapaian visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yaitu Mewujudkan Kalimantan Timur sebagai Pusat Agroindustri dan Energi Terkemuka Menuju Masyarakat Adil dan Sejahtera dan misi ke 1 yaitu mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan beribawa untuk mewujudkan Kaltim sebagai « Island of Integrity « pemerintahan yang bersih dan berwibawa, didukung oleh aparatur yang berwawasan luas, bermoral, penuh dedikasi dan bebas KKN. Upaya untuk mendukung visi dan misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tersebut dapat dilihat dari pelayanan Administrasi Pemerintahan Umum yang prima oleh Sekretariat Daerah yang tentunya sangat berharga dalam percepatan pencapaian visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Untuk lebih jelasnya keterkaitan antara Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan Visi Instansi dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada gambar di bawah ini:


21


Gambar 1 Keterkaitan Visi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur Dengan Instansi di bawahnya

Visi Pemerintah

Provinsi Kalimantan Timur Mewujudkan Kalimantan Timur sebagai Pusat Agroindustri dan Energi Terkemuka Menuju Masyarakat Adil dan Sejahtera.

Implementasi

Visi Sekretariat Daerah Provinsi Kaltim

Visi SKPD Dilingkungan Pemprov Kaltim

Terwujudanya Pelayanan Prima menuju tata pemerintahan yang baik

2. Pernyataan Misi Kemampuan organisasi untuk membuat uraian kegiatan secara akurat menggambarkan lingkup pekerjaan yang dimasuki, memberikan kesempatan bagi organisasi untuk menyediakan produk pelayanan yang mampu

memenuhi

kebutuhan

semua

stakeholders,

sehingga

kelangsungan hidup dan perkembangan organisasi terjamin. Misi adalah jalan pilihan (the chosen track) suatu organisasi untuk menyediakan produk/jasa bagi masyarakat, dunia usaha dan pemerintah. Misi atau pilihan cara yang dikembangkan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur untuk mendukung terwujudnya pelayanan


22


prima dan profesionalisme menuju pemerintahan yang baik adalah melalui penumbuhan komitmen yang tinggi terhadap tugas dan fungsi aparatur, yang didukung oleh kemampuan profesionalisme dalam menjalankan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi kegiatankegiatan bidang tugas masing-masing dalam mendorong tumbuh dan berkembangnya daya saing dan kemandirian daerah Kalimantan Timur. Hal ini dapat dilihat pada rangkaian dibawah ini.

Koordinasi Integrasi Sinkronisasi Simplifikasi

Profesionalisme Aparatur

Reformasi Birokrasi

Komitmen Tugas dan Fungsi

Kemandirian dan Daya Saing

Dalam rangkaian diatas nampak bahwa, perwujudan pertama yang perlu

segera

dilakukan

adalah

menumbuhkan

pemahaman

dan

penghayatan terhadap tugas dan fungsi yang baik dan komitmen yang tinggi terhadap mutu pelayanan yang dilakukan, selanjutnya Kedua, Pelaksanaan Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi untuk Ketiga,

Reformasi

Birokrasi

Keempat,

mendorong

perwujudan

kemandirian dan daya saing daerah sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki. Dengan

adanya

misi

tersebut

diharapkan

seluruh

aparat,

masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengetahui, apa dan bagaimana melakukan kewajibannya, sesuai dengan peran dan fungsi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam pemerintahan.


23


Misi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur berkaitan dengan tujuan Strategis adalah sebagai berikut : Gambar 2 Keterkaitan Misi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur Dengan Tujuan Strategis MISI

TUJUAN STRATEGIS

SETDA PROVINSI KALTIM 1. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah yang profesional; 2. Meningkatkan harmonisasi kerja melalui Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi (KISS) 3. Mewujudkan Reformasi Birokrasi di Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur 4. Meningkatkan kemandirian dan daya saing pemerintah daerah dan masyarakat;

1 2

3 4 4

Adapun maksud dari masing-masing misi berkaitan dengan tujuan Strategis adalah sebagai berikut : 1. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah yang profesional, ditujukan untuk mewujudkan aparatur yang ahli dibidangnya melalui peningkatan kemampuan intelektual, keterampilan, kesehatan dan etika-moral aparatur; 2. Meningkatkan

harmonisasi

kerja

melalui

Koordinasi,

Integrasi,

Sinkronisasi dan Simplikasi (KISS), dengan melibatkan semua potensi masyarakat, ditujukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan melalui kegiatan-kegiatan pembinaan dan pengawasan, sinkronisasi kegiatan, sosialisasi kebijakan dan survey kepuasan pelayanan;


24


3. Mewujudkan Reformasi Birokrasi di Pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur, meliputi kelembagaan birokrasi pemerintah, sistem yang digunakan dan perilaku birokrasi dan birokratnya (sumber daya manusia).

Kelembagaan

meliputi

struktur

dan

kultur,

Sistem

menyangkut Merit dan patronage dan Perilaku menyangkut akuntabel dan proses. Sturktur dengan pilihan rightsizing atau ramping atau kaya fungsi. Tentang kultur dengan pilihan apa demokrasi atau abs atau responsif. Merit sistem apa profesional atau demokrasi atau individu compet (persaingan). Sedang Patronage adalah antara KKN atau spoil atau abs. Sedang Reformasi birokrasi pada Pemerintah daerah, Gubernur keputusan.

dibantu

pejabat

Kemudian

ahli

keputusan

dibidangnya Gubernur

dalam

mengambil

dilaksanakan

oleh

Sekretaris daerah dan dinas-dinas daerah yang dibentuk. Sekretaris daerah dan dinas melaksanakan tugasnya dan tergambar dalam LAKIP. LAKIP sebagai dasar dalam menyusun program tahun beriktunya. Kebijakan reformasi birokrasi diarahkan pada penataan kelembangaan, penataan sdm, peningkatan efesiensi ketatalaksanaan dan peningkatan akutabiltias kinerja aparatur, pengawasan dan pemberantasan

KKN,

pengembangan

budaya

peningkatan kerja

dan

kualitas

layanan

peningkatan

publik,

koordinasi

pendayagunaan aparatur. 4. Meningkatkan kemandirian dan daya saing pemerintah daerah dan masyarakat, kemandirian daerah ditujukan kepada peningkatan stabilitas daya tahan politik, ekonomi, sosial-budaya, ketentraman dan ketertiban daerah melalui upaya memandirikan keuangan, ekonomi tenaga kerja dan penegakan hukum, serta kemandirian di bidang sosial; sedangkan daya saing pemerintah daerah ditujukan bagi peningkatan kemampuan daya saing asset dan proses terhadap pelayanan kepada stakeholders melalui kegiatan-kegiatan peningkatan sarana dan prasarana, pengembangan teknologi dan informasi,


25


pengembangan kerjasama serta fasilitasi promosi potensi Strategis daerah;

3. Tujuan Pada dasarnya tujuan adalah suatu kondisi ideal, lebih berhasil, lebih maju, lebih bahagia, yang ingin diwujudkan atau dihasilkan, atau dengan kata lain ingin menjadikan suatu realita antara keinginan (das solen) dan kenyataan (das sein), pada kurun waktu tertentu. Karakteristik tujuan pada Rencana Strategis ini dapat diartikan sebagai berikut : 1. Idealistik artinya adalah suatu pemahaman dan keyakinan yang kuat akan suatu dan keinginan untuk mewujudkan keadaan menjadi lebih baik dan berhasil; 2. Jangkauan ke depan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun atau lebih sebagaimana yang ditetapkan oleh Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur; 3. Abstrak, bahwa tujuan

belum tergambar secara kuantitatif, tetapi

menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa yang akan datang; 4. Konsisten, yaitu tujuan harus konsisten sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi. Upaya perwujudan Misi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam tahun 2009-2013 yang akan datang akan diarahkan pada pencapaian tujuan masing – masing misi sebagai berikut :


26


Tabel 4 Misi dan Tujuan Penyelenggaraan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 1 1.

2.

3.

4.

Misi Tujuan 2 3 Meningkatkan kinerja 1. Terwujudnya koordinasi aparatur pemerintah yang peningkatan kesejahteraan profesional masyarakat yang terencana, efektif, efisien, rasional dan transparan. 2. Terciptanya Keseimbangan dan keserasian hubungan antara Pemerintah Daerah dan Masyarakat Meningkatkan harmonisasi 1. Mewujudkan organisasi kerja melalui Koordinasi, perangkat daerah yang Integrasi, Sinkronisasi dan profesional, rasional, efektif, Simplikasi (KISS). efisien dan akuntabel. 2. Mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tansparan dan akuntabel. 3. Terwujudnya administrasi umum yang tertib dan teratur. 4. Terwujudnya tata kelola aset barang milik daerah. Mewujudkan Reformasi 1. Terwujudnya penyelenggaraan Birokrasi di Pemerintahan pemerintah yang tertib, aman Provinsi Kalimantan Timur dan demokrasi. 2. Terwujudnya kewibawaan hukum. 3. Terwujudnya kepastian hukum batas antar daerah/wilayah dan optimalisasi pemanfaatan peluang kerjasama yang sinergis. Meningkatkan kemandirian 1. Meningkatkan pelayanan dan daya saing pemerintah administrasi pembangunan daerah dan masyarakat yang transparan dan akuntabel. 2. Terwujudnya fasilitasi dan sinergi di bidang perekonomian daerah.


27


4. Sasaran Sasaran merupakan tujuan antara dari perwujudan kondisi atau keadaan ideal yang diharapkan. Sasaran merupakan bagian integral dalam sistem perencanaan Strategis yang terfokus pada tindakan dan alokasi sumber daya dalam kegiatan atau aktivitas. Sasaran bersifat spesifik, terukur baik secara kualitatif maupun kuantitatif, sehingga dapat diukur secara nyata dalam jangka waktu tertentu baik tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Karakteristik dari sasaran yang baik paling tidak terdiri atas:

 S – Specific Jelas dan secara spesifik menunjukan sasaran apa yang ingin dicapai.

 M – Measureable Sasaran yang ada harus bisa diukur sehingga memudahkan dalam penyusunan LAKIP dan evaluasinya

 A – Acceptable Sasaran yang ada walaupun menantang namun masih bisa dicapai oleh instansi yang bersangkutan.

Sasaran penyelenggaraan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan

 R – Result Timur akan difokus utamakan

pada upaya tercapainya perwujudan

Sasaran yang ada lebih berorientasi pada hasil yang ingin profesionalisme dicapai aparatur, bukan hanya yang sekedar mampuoutput mendukung perwujudan mutu

pelayanan, dan efisien dalam memfasilitasi dan membina terwujudnya

 T – Timelines

daya tahan dan kemandirian daerah Kalimantan Timur. semesteran, Dapat dicapai dalam hitungan waktu misalnya triwulan maupun tahunan.

Berdasarkan fokus sasaran tersebut secara lebih operasional, maka Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan sasaran dalam periode tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 yang akan datang, yaitu sebagai berikut : 1. Tertibnya

Penyelenggaraan

Pengangkatan

dan

Pemberhentian

KDH/WKDH, PAW Pimpinan dan anggota DPRD Prov.maupun Kab/Kota. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2010

28


2. Koordianasi dan penyusunan Laporan Penyelenggnaraan Pemeeintah Daerah (LPPD) 3. Terselenggaranya SIAK dan NIK Nasional 4. Berfungsinya pelaksanaan/penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. 5. Terciptanya pelayanan hukum yang sederhana, mudah, cepat dan tepat serta memiliki legalitas. 6. Terwujudnya kesadaran hukum dan HAM masyarakat 7. Terciptanya produk hukum Daerah Kab/Kota yang sesuai dengan ketentuan peraturan per-UU-an yang berlaku. 8. Terciptanya dokumentasi dan informasi hukum yang cepat dan tepat dengan menggunakan teknologi informasi 9. Terlaksananya Penetapan batas antar negara, provinsi, kabupaten dan kota. 10. Telaksananya Pembakuan Nama unsur Geografis di wilayah Kaltim. 11. Terwujudnya data dan kode wilayah Administrasi Pemerintah di Kaltim. 12. Terwujudanya Daerah Ototnomi bartu di wilayah Kaltim. 13. Terlaksananya kerjasama pembangunan antara negara, provinsi dan kabupaten dan kota. 14. Terwujudnya sistem pengandaan barang dan jasa secara elektronik (LPSE). 15. Terselenggaranya koordinasi penyusunan program pembangunan dilingkungan Setda. 16. Terwujudnya pelayanan administrasi pembangunan yang prima. 17. Terwujudnya hasil analisa pengkajian dan evaluasi pembangunan daerah. 18. Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah. 19. Meningkatkan kualitas koordinasi bidang sosial 20. Terjalinnya kegiatan kerjasama yang lebih baik dengan pihak pers di tahun-tahun mendatang. 21. Terjadinya hubungan Pemerintah dan masyarakat melalui pemberitaan Pers yang lebih baik dan berkembang. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2010

29


22. Tersedianya anggaran untuk kegiatan pendidikan dan latihan bagi staf Biro Humas dan Protokol Kaltim. 23. Meningkatnya kualitas manajemen berbasis kinerja serta penataan organisasi serta ketatalaksanaan pemerintahan daerah. 24. Pengembangan dan Pembinaan fasilitasi pengelolaan keuangan Kabupaten/Kota. 25. Terwujudnya pelayanan Administrasi umum dan ketatausahaan Biro. 26. Terwujudnya Pengelolaan Administrasi keuangan 27. Terwujudnya pelayanan Kerumahtanggaan Setda Pimpinan Daerah. 28. Terwujudnya pelayanan Sandi dan Telekomunikasi. 29. Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Daerah secara optinal.

5. Indikator Kinerja. Untuk melakukan penilaian terhadap keberhasilan pencapaian sasaran yang telah ditetapkan di atas, maka ditetapkan indikator kinerja sasaran yang sangat berguna untuk memudahkan perhitungan kinerja pada penyusunan LAKIP setiap tahunnya. Adapun indikator kinerja sasaran tersebut secara lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini: Tabel 5 Penentuan Indikator Kinerja Sasaran SASARAN 1

2

INDIKATOR KINERJA

1 Tertibnya Penyelenggaraan Pengangkatan dan Pemberhentian KDH/WKDH, PAW, Pimpinan dan anggota DPRD Prov.maupun Kab/Kota.

2 Proses Pemberhentian dan pengangkatan KDH/WKDH, PAW, Pimpinan anggota DPD Provinsi maupun Kab/Kota, memenuhi Standar ktentuan yang berlaku.

Koordinasi penyusunan dan -

Terselenggaranya


penataan 30


Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

urusan dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD).

3

Terselenggaranya SIAK dan NIK Nasional

Terbangunnya SIAK yang terintegrasi antara Kab/Kota, Provinsi dan Pusat serta data base berbasis NIK Nasional

4

Berfungsinya pelaksanaan/penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Sinkronisasi pelaksanaan dan pelaporan Dekosentrasi dan Tugas Pembantuan.

-

Jumlah Perda, Pergub, Peratuan Bersama Kepala Daerah, Keputusan dan Instruksi Gubernur yang ditetapkan.

-

Jumlah Perkara/kasus yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi Kaltim dan HAM

5 Terciptanya pelayanan hukum yang sederhana, mudah, cepat dan tepat serta memiliki legalitas. 6

Terwujudnya kesadaran hukum dan HAM masyarakat

7

Terciptanya produk hukum Daerah Kab/Kota yang sesuai dengan ketentuan peraturan per-UU-an yang berlaku.

Jumlah produk Kab/Kota yang dievaluasi/klarifiikasi.

8

Terciptanya dokumentasi dan informasi hukum yang cepat dan tepat dengan menggunakan teknologi informasi

Jumlah peraturan per-UU-an yang didokumentasikan dan diinformasikan kepada masyrakat.

9

Terlaksananya Penegasan Batas Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Kaltim secara jelas dan pasti di lapangan.

Usulan Surat Keputusan Penataan batas daerah Prov. - Pelacakan dan pemasangan PBU : 1. Antar Kab/Kota : - Pelacakan - Pamasangan pilar 2. Antar Provinsi : - Pelacakan - Pemasangan pilar

Terlaksananya

Pemberian dan pembakuan

10

Pembakuan


hukum telah

31


Nama Unsur Geografis Wilayah Kaltim

di

urusan toponimi

geografis/penataan

11

Terwujudnya Data dan Kode Wilayah Administrasi Pemerintah di Kaltim

Inventarisasi kode dan data wilayah administrasi Pemerintah kab/kota se Kaltim

12

Terwujudnya Daerah Otonomi Baru di Wilayah Kalimantan Timur

Penataan Daerah otonomi baru/pembentukan/pemekaran wilayah - Pembentukan Provinsi Baru - Pembentukan Kabupaten/Kota baru - Pembentukan Kecamatan baru

13

Terealisasinya Program Kerjasama yang telah disepakati oleh Pihak Dalam dan Luar Negeri.

Jumlah/MOU kerjasama antara Pemerintah daerah dan Luar Negeri/fasilitasi dan pembinaan kerjasama

14

Terwujudnya sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik (LPSE).

Terselenggaranya proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik sejumlah 7 Kab/Kota

15

Terselenggaranya koordinasi penyusunan program pembangunan dilingkungan Setda.

Program pembangunan lingkungan Setda.

16

Terwujudnya administrasi yang prima.

pelayanan pembangunan

Pembinaan dan pengendlalian program kerja pembangunan di Kaltim.

17

Terwujudnya hasil analisa pengkajian dan evaluasi pembangunan daerah.

Evaluasi dan analisa pengkajian pembangunan.

18

Peningkatan Fasilitasi dan Sinergi pada Bidang Perekonomian Daerah

Persentase terlaksananya fasiltasi dan Sinergi pada Bidang Perekonomian

19

Meningkatkan kualitas 1 koordinasi bidang Sosial. 2

Jumlah Peraturan/Kebijakan di bidang Sosial Jumlah Instansi yang


di

32


menindak lanjuti bidang Sosial 20

kebijakan

Terjalinnya kegiatan 1 kerjasama yang lebih baik dengan pihak pers di tahuntahun mendatang. 2

Persentase pers/peliputan wartawan

21

Terjadinya hubungan Pemerintah dan masyarakat melalui pemberitaan Pers yang lebih baik dan berkembang.

Jumlah Bakohumas Jumlah Raker Kehumasan Jumlah Pameran Jumlah Pencetakan Buletin, Profil Kaltim

22

Tersedianya anggaran untuk kegiatan pendidikan dan latihan bagi staf Biro Humas dan Protokol Kaltim.

Persentase kegiatan persiapan dan pengaturan acara/upacara dan tamu Pemprov. Kaltim

23

Penataan organisasi serta 1. ketatalaksanaan pemerintahan daerah serta Peningkatan kinerja Organisasi. 2

Jumlah kebijakan dibidang Organisasi yang dihasilkan.

1 2 3 4

3 4

5

24

Pengembangan Pembinaan pengelolaan Kabupaten/Kota.

25

Terwujudnya Administrasi

dan fasilitasi keuangan

pelayanan umum dan

Jumlah kontrak dengan media

Jumpa dengan

halaman

Jumlah formasi Jafung Umum/Tertentu Jumlah Jenis Jafung Umum/Tertentu Jumlah SKPD dan Kab/Kota yang menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang menerapkan unit pelayanan yang melaksanakan pelayanan berstandar dalam rangka peningkatan investasi Persentase pembinaan fasilitasi pengelolaan keuangan Kab/Kota.

Tersedianya/terpelihara Arsip


33


ketatausahaan Biro. 26

Terwujudnya Pengelolaan Administrasi keuangan.

Tersedianya laporan realisasi anggaran yang akuntabel.

27

Terwujudnya pelayanan Kerumahtanggaan Setda Pimpinan Daerah.

Tersedianya prasarana

28

-

dan

Tersedianya kebutuhan jaringan komunikasi dan pensandian

Terwujudnya pelayanan Sandi dan Telekomunikasi. 29

sarana

Terwujudnya pengelolaan Barang Milik Daerah secara optimal

Persentase Asset sesuai kebutuhan

Daerah

B. Penetapan kinerja Tahun 2010 Pada dasarnya Rencana Kinerja ( Performance Plan ) Tahun 2010 menguraikan target kinerja yang hendak dicapai oleh Sekretariat Daerah Provinsi

Kalimantan

Timur

selama

tahun

2010.

Target

kinerja

mempresentasikan nilai kuantitatif yang harus dicapai dalam tahun 2010 dari semua indikator kinerja yang melekat pada tingkat sasaran maupun tingkat kegiatan. Target kinerja pada tingkat sasaran akan dijadikan benchmark dalam mengukur keberhasilan organisasi di dalam upaya pencapaian misi dan visinya. Sedangkan target kinerja untuk tingkat kegiatan didefinisikan dalam Rencana Kerja Tahun 2010 untuk tujuan pengukuran efisiensi dan efektifitas kegiatan. Untuk dapat mengukur keberhasilan dan implementasi Rencana Stratejik

di

atas,

Sekretariat

Daerah

Provinsi

Kalimantan

Timur

menetapkan target untuk masing-masing sasaran yang harus dicapai. Sedangkan target ditetapkan untuk setiap indikator kinerja, baik untuk


34


indikator tingkat sasaran maupun indikator kinerja (input, output, outcome) tingkat kegiatan. Untuk tahun 2010 ditetapkan sebanyak 26 Sasaran dengan 46 indikator kinerja pada tingkat sasaran beserta targetnya adalah sebagai berikut: Tabel 6 Penetapan Kinerja Sasaran Beserta Indikatornya Tahun 2010 No.

Sasaran

Indikator Kinerja

Satuan

Target

Anggaran

1

2 Tertibnya Penyelenggaraan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, PAW, Pimpinan dan Anggoata DPRD Prov.maupun Kab/Kota. Koordinasi dan Penyusunan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) Terselenggaranya SIAK dan NIK Nasional

3 Persentase Proses Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, PAW, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi maupun Kab/Kota, memenuhi standar ketentuan yang berlaku. Persentase Terselenggaranya penataan urusan dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Persentase Terbangunnya SIAK yang terintegrasi antara Kab/Kota, Provinsi dan Pusat dan Database berbasis NIK Nasional. Persentase Sikronisasi pelaksanaan dan pelaporan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan oleh Tim Daerah Jumlah Perda, Pergub, Peratuan Bersama Kepala Daerah, Keputusan dan Instruksi Gubernur yang ditetapkan. Jumlah Perkara/kasus yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi Kaltim dan HAM Jumlah produk hukum Kab/Kota yang telah dievaluasi/klarifiikasi.

4 %

5

6 6.708.132.000,-

1

2.

3.

4.

5

6

7

8

Berfungsinya pelaksaanan/Penyelenggar aan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Terciptanya pelayanan hukum yang sederhana, mudah, cepat dan tepat serta memiliki legalitas. Terwujudnya kesadaran hukum dan HAM masyarakat Terciptanya produk hukum Daerah Kab/Kota yang sesuai dengan ketentuan peraturan per-UU-an yang berlaku. Terciptanya dokumentasi dan informasi hukum yang cepat dan tepat dengan menggunakan teknologi informasi


100

%

100

%

100

%

100

Buah

850

818.850.000,-

Kasus

6

995.000.000,-

Buah

120

730.760.800,-

Buah

1000

98.072.480,-


Keterangan

7 Biro Pemerintahan Umum

Biro Hukum

35


1 9

2 Terlaksananya Penegasan Batas Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Kaltim secara jelas dan pasti di lapangan.

3 Usulan Surat Keputusan Penataan batas daerah Prov.

4

5

6

7 Biro Kerjasama dan Penataan Wilayah

1. Antar Kab/Kota : - Pelacakan

Km

665

669.175.000,-

- Pamasangan pilar

PBU

19

326.025.000,-

2. Antar Provinsi : -

Pelacakan

- Pemasangan pilar 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Km

95

87.500.000,-

PBU

14

216.750.000,-

Kab/Kota

198

750.000.000,-

1.200 211 139

150.000.000,-

Terlaksananya Pembakuan Nama Unsur Geografis di Wilayah Kaltim Terwujudnya Data dan Kode Wilayah Administrasi Pemerintah di Kaltim

Pemberian dan pembakuan urusan geografis/penataan toponimi Inventarisasi kode dan data wilayah administrasi Pemerintah kab/kota se Kaltim

Terwujudnya Daerah Otonomi Baru di Wilayah Kalimantan Timur

Penataan Daerah otonomi baru/pembentukan/pemekaran wilayah Pembentukan Provinsi Baru

Provinsi

1

Pembentukan Kabupaten/Kota baru Pembentukan Kecamatan baru

Kab/Kota

6

Kecamatan

7

Buah

57

1.500.000.000,-

Kab/Kota

10

1322.950.000,-

Program pembangunan dilingkungan Setda Provinsi.

Biro

11

1.260.000.000,-

Pembinaan dan pengendalian Program kerja Pembangunan di Kaltim. Eevaluasi dan Analisa pengkajian pembangunan.

SKPD Kab/Kota

67

1.723.200.000,-

Laporan

20

551.050.000,-

Persentase terlaksananya Fasilitasi dan Sinergi pada Bidang Perekonomian Jumlah Peraturan/kebijakan di bidang Sosial. Jumlah Instansi Vertikal yang menindak lanjuti Hibah (Dept.Agama, BKKBN, Bapas, Lapas, Unmul, STAIN) Jumlah PTS & Organisasi Masyarakat yang meneriman Hibah Jumlah Ormas yang menerima BANSOS

Paket

100

3.300.000.000,-

Biro Perekonomian

Pergub

1

5.689.136.480,-

Biro Sosial

SKPD

6

PTS / Ormas

-

Ormas

-

Terealisasinya Program Kerjasama yang telah disepakati oleh Pihak Dalam dan Luar Negeri. Terwujudnya sistim pengadaan barang dan jasa Elektronik Terselenggaranya koodinasi penyusunan program pembangunan di lingkungan Setda. Terwujdnya pelayanan administrasi pembangunan prima Terwujudnya hasil analisa pengkajian dan evaluasi pembangunan daerah Peningkatan Fasilitasi dan Sinergi pada Bidang Perekonomian Daerah Meningkatkan kualitas koordinasi bidang Sosial

Jumlah/MOU kerjasama antara Pemerintah daerah dan Luar Negeri/fasilitasi dan pembinaan kerjasama Jumlah Proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

Desa Kelurahan Kecamatan

850.000.000,-


Biro Pembangunan Daerah

36


1 20

21

22

23

24

25

26

2 Terjalinnya kegiatan kerjasama yang lebih baik dengan pihak pers di tahun-tahun mendatang.

Terjadinya hubungan Pemerintah dan masyarakat melalui pemberitaan pers yang lebih baik dan berkembang.

Tersedianya anggaran untuk kegiatan pendidikan dan latihan bagi Staf Biro Humas dan Protokol Kaltim. Penataan organisasi serta ketatalaksanaan pemerintahan daerah serta Peningkatan kinerja Organisasi.

Pengembangan dan pembinaan fasilitasi pengelolaan keuangan kab/kota Terwujudnya pelayanan Administrasi Umum dan Ketatausahaan Biro, Pengelolaan Administrasi Keuangan, Pelayanan Kerumahtanggaan, Sandi dan Telekomunikasi.


3 Persentase Jumpa pers/peliputan dengan wartawan

4 %

Jumlah Kontrak halaman dengan media (Kaltim Post) umlah Kontrak halaman dengan media (Tribun) Jumlah Bakohumas

Terbit

61

Terbit

61

Kegiatan

1

Jumlah Raker Kehumasan

Kegiatan

1

Jumlah Pameran

Kegiatan

Jumlah Pencetakan Buletin tentang Kaltim Persentase Kegiatan persiapan dan pengaturan acara/iupacara dan tamu Pempov Kaltim

Eksemplar

Jumlah kebijakan dibidang Organisasi yang dihasilkan.

Jumlah formasi Jafung umum/tertentu Jumlah Jenis Jafung Umum/tertentu Jumlah SKPD dan Kab/Kota yang menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang menerapkan unit pelayanan yang melaksanakan pelayanan berstandar dalam rangka peningkatan investasi Persentase pembinaan fasiltasi pengelolaan keuangan kab/kota

%

5 100

6 7.156.229.400,-

7 Biro Humas dan Protokol

380.445.600,-

2 8.000 100

1.158.350.000,-

Perda/ Pergub

5

3.200.000.000,-

Biro Organisasi

Formasi

851

Jenis

304

SKPD, Kab/Kota

53

SKPD, Kab/Kota

11

%

100

17.407.865.000, -

Biro Keuangan

Tingkat pelayanan Admninistrasi Umum, Adminsitaasi Keuangan, Administrasi Perjalanan Dinas dalam menunjang kegiatan Pemerintah Provinsi Kaltim yang memadai

%

98

30.075.715.200, -

Biro Umum

Tingkat pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat dan Pimpinan Daerah serta Tamu Pemerintah Daerah yang memadai. Tingkat pelayanan persandian dan Telekomunikasi dalam penyampaian informasi/komunikasi yang baik. Persentase Asset Daerah sesuai Kebutuhan

%

98

24.629.910.000, -

%

98

394.374.800,-

%

100

99.227.400.000, -


Biro Perlengkapan

37


BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Indikator Kinerja Utama. Dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabiitas kinerja instansi pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja utama (IKU). Untuk pertama kali yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Kienja Uitama dari Instansi adalah hal utama apa yang akan diwujudkan oleh instansi yang bersangkutan, atau untuk mewujudkan apa instansi pemerintah dibenuk, yang manjadi core area/business dan tertuang dalam tugas dan fungsi serta kewenangan utama instansi pemerintah. Dengan demikian kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU (Key Performance Indicator) adalah merupakan ukuran keberhasilan dan suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan Adapun Indikator Kinerja Setda Provinsi Kalimantan Timur sebagai berikut : Tabel 7 Perbandingan Target Indikator Kinerja Sasaran Setda Provinsi Kaltim Tahun 2009 s/d Tahun 2011 No. 1 1

2.

Sasaran 2 Tertibnya Penyelenggaraan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, PAW, Pimpinan dan Anggoata DPRD Prov.maupun Kab/Kota.

Koordinasi dan Penyusunan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Indikator Kinerja 3 Persentase Proses Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, PAW, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi maupun Kab/Kota, memenuhi standar ketentuan yang berlaku. Persentase Terselenggaranya penataan urusan dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)

Satuan 4 %

2009 5 100

Target 2010 6 100

2011 7 100

Keterangan

%

100

100

100


8 Biro Pemerintahan Umum

38


1 3.

4.

5

2 Terselenggaranya SIAK dan NIK Nasional

Berfungsinya pelaksaanan/Penyelenggaraan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Terciptanya pelayanan hukum yang sederhana, mudah, cepat dan tepat serta memiliki legalitas.

6

Terwujudnya kesadaran hukum dan HAM masyarakat

7

Terciptanya produk hukum Daerah Kab/Kota yang sesuai dengan ketentuan peraturan per-UU-an yang berlaku. Terciptanya dokumentasi dan informasi hukum yang cepat dan tepat dengan menggunakan teknologi informasi Terlaksananya Penegasan Batas Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Kaltim secara jelas dan pasti di lapangan.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Terlaksananya Pembakuan Nama Unsur Geografis di Wilayah Kaltim Terwujudnya Data dan Kode Wilayah Administrasi Pemerintah di Kaltim Terwujudnya Daerah Otonomi Baru di Wilayah Kalimantan Timur

Terealisasinya Program Kerjasama yang telah disepakati oleh Pihak Dalam dan Luar Negeri. Terwujudnya sistim pengadaan barang dan jasa Elektronik Terselenggaranya koodinasi penyusunan program pembangunan di lingkungan Setda. Terwujdnya pelayanan administrasi pembangunan prima Terwujudnya hasil analisa pengkajian dan evaluasi pembangunan daerah Peningkatan Fasilitasi dan Sinergi pada Bidang Perekonomian Daerah

3 Persentase Terbangunnya SIAK yang terintegrasi antara Kab/Kota, Provinsi dan Pusat dan Database berbasis NIK Nasional. Persentase Sikronisasi pelaksanaan dan pelaporan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan oleh Tim Daerah Jumlah Perda, Pergub, Peratuan Bersama Kepala Daerah, Keputusan dan Instruksi Gubernur yang ditetapkan. Jumlah Perkara/kasus yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi Kaltim dan HAM Jumlah produk hukum Kab/Kota yang telah dievaluasi/klarifiikasi. Jumlah peraturan per-UU-an yang didokumentasikan dan diinformasikan kepada masyrakat.

4 %

5 100

%

6

7

8

100

100

100

100

100

Buah

650

850

850

Kasus

12

6

2

Buah

120

120

80

Buah

1000

1000

300

Usulan Surat Keputusan Penataan batas daerah Prov.

1. Antar Kab/Kota : - Pelacakan - Pamasangan pilar 1. Antar Provinsi : - Pelacakan - Pemasangan pilar Pemberian dan pembakuan urusan geografis/penataan toponimi Inventarisasi kode dan data wilayah administrasi Pemerintah kab/kota se Kaltim

Biro Kerjasama dan Penataan Wilayah

Km PBU

440 14

665 19

469 38

Km PBU Kab/Kota

85 5 -

95 14 198

75 10 108

1.194 207 135

1.200 211 139

1.250 250 125

Provinsi Kab/Kota

1 6

1 6

1 2

Kecamatan Buah

4 54

7 57

3 60

Kab/Kota

7

10

14

Biro

11

11

11

Pembinaan dan pengendalian Program kerja Pembangunan di Kaltim. Eevaluasi dan Analisa pengkajian pembangunan.

SKPD Kab/Kota

67

67

67

Laporan

-

20

20

Persentase terlaksananya Fasilitasi dan Sinergi pada Bidang Perekonomian

Paket

100

100

100

Penataan Daerah otonomi baru/pembentukan/pemekaran wilayah Pembentukan Provinsi Baru Pembentukan Kabupaten/Kota baru Pembentukan Kecamatan baru Jumlah/MOU kerjasama antara Pemerintah daerah dan Luar Negeri/fasilitasi dan pembinaan kerjasama Jumlah Proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Program pembangunan dilingkungan Setda Provinsi.

Biro Hukum



Biro Pembangunan Daerah

Biro Perekonomian

39


1 19

20

21

22

23

24

25

26

2 Meningkatkan kualitas koordinasi bidang Sosial

Terjalinnya kegiatan kerjasama yang lebih baik dengan pihak pers di tahuntahun mendatang.


Tersedianya anggaran untuk kegiatan pendidikan dan latihan bagi Staf Biro Humas dan Protokol Kaltim. Penataan organisasi serta ketatalaksanaan pemerintahan daerah serta Peningkatan kinerja Organisasi.

Pengembangan dan pembinaan fasilitasi pengelolaan keuangan kab/kota Terwujudnya pelayanan Administrasi Umum dan Ketatausahaan Biro, Pengelolaan Administrasi Keuangan, Pelayanan Kerumahtanggaan, Sandi dan Telekomunikasi.


3 Jumlah Peraturan/kebijakan di bidang Sosial. Jumlah Instansi Vertikal yang menindak lanjuti Hibah (Dept.Agama, BKKBN, Bapas, Lapas, Unmul, STAIN) Jumlah PTS & Organisasi Masyarakat yang meneriman Hibah Jumlah Ormas yang menerima BANSOS Persentase Jumpa pers/peliputan dengan wartawan

4 Pergub

Jumlah Kontrak halaman dengan media (Kaltim Post) umlah Kontrak halaman dengan media (Tribun) Jumlah Bakohumas

5

6

7

1

1

1

SKPD

6

6

7

PTS / Ormas

-

-

318

Ormas

-

-

1020

%

100

100

`00

Terbit

61

61

61

Terbit

61

61

61

Kegiatan

1

1

1

1 2 8.000

1 2 8.000

1 2 8.000

100

100

100

Jumlah Raker Kehumasan Jumlah Pameran Jumlah Pencetakan Buletin tentang Kaltim Persentase Kegiatan persiapan dan pengaturan acara/iupacara dan tamu Pempov Kaltim Jumlah kebijakan dibidang Organisasi yang dihasilkan.

Kegiatan Kegiatan Eksemplar

Perda/ Pergub

5

5

6

Jumlah formasi Jafung umum/tertentu Jumlah Jenis Jafung Umum/tertentu Jumlah SKPD dan Kab/Kota yang menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang menerapkan unit pelayanan yang melaksanakan pelayanan berstandar dalam rangka peningkatan investasi Persentase pembinaan fasiltasi pengelolaan keuangan kab/kota

Formasi

851

851

936

%

Jenis

304

304

340

SKPD, Kab/Kota

53

53

53

SKPD, Kab/Kota

11

11

12

%

100

100

100

Tingkat pelayanan Admninistrasi Umum, Adminsitaasi Keuangan, Administrasi Perjalanan Dinas dalam menunjang kegiatan Pemerintah Provinsi Kaltim yang memadai

%

98

98

95

Tingkat pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat dan Pimpinan Daerah serta Tamu Pemerintah Daerah yang memadai. Tingkat pelayanan persandian dan Telekomunikasi dalam penyampaian informasi/komunikasi yang baik. Persentase Asset Daerah sesuai Kebutuhan

%

98

98

85

%

98

98

95

%

100

100

100


8 Biro Sosial

Biro Humas dan Protokol

Biro Organisasi

Biro Keuangan

Biro Umum

Biro Perlengkapan

40


B. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Dalam

rangka

akuntabilitas

instansi

pemerintah

terhadap

penyelenggaraan pemerintahan maka evaluasi kinerja instansi pemerintah melalui evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

merupakan

salah

satu

bentuk

instrumen

pertanggunggungjawaban dan juga merupakan bentuk mekanisme memberikan umpan balik guna perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas instansi pemerintah. Evaluasi kinerja menjadi sangat penting bagi instansi pemerintah untuk memperbaiki kinerja organisasinya. Sebagai langkah awal dalam proses penyusunan LAKIP adalah Pengukuran

Kinerja

berkesinambungan

yang untuk

merupakan menilai

proses

keberhasilan

sistematis dan

dan

kegagalan

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan stratejik instansi pemerintah. Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran. Selanjutnya dilakukan analisis

akuntabilitas

kinerja

yang

menggambarkan

keterkaitan

pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam rangka mewujudkan sasaran, tujuan, visi dan misi sebagaimana ditetapkan dalam Renstra. Evaluasi dapat dilakukan secara efisien dan efektif sebagai ukuran keberhasilan masing-masing tingkatan organisasi dalam perencanaan tahunan, penganggaran, pengukuran dan pelaporan terdapat keterkaitan yang baik sehingga mudah dalam mengukurr, mengevaluasi dan menilai kinerja. Berdasarkan evaluasi terhadap pencapaian setiap indikator kinerja, evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan dimasa


41


yang akan datang. Dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh unit organisasi dengan memberikan data nilai output perunit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu. Tahap berikutnya dilakukan pula pengukuran/penentuan tingkat efektivitas yang menggambarkan tingkat kesesuaian antara tujuan dengan hasil, manfaat, atau dampak. Selain itu evaluasi juga dilakukan terhadap setiap perbedaan kinerja (performance gap) yang terjadi, baik terhadap penyebab terjadi gap maupun strategi pemecahan masalah yang telah dan akan dilaksanakan. Dalam

melakukan

evaluasi

kinerja,

perlu

juga

digunakan

pembandingan-pembandingan antara :  Target Kinerja tahun ini dengan realisasi tahun ini.  Realisasi tahun ini dan tahun lalu  Capain tahun ini dan tahun lalu.  Capaian target tahu ini dengan target akhir Renstra  Standar nasional (kalau ada)  Permasalahan dan solusi. Perolehan capaian indikator kinerja terhadap

sasaran selama

tahun 2010 cukup variatif, ada sasaran yang menunjukkan presentasi capaian cukup tinggi dan ada sasaran yang menunjukkan presentasi capaian sangat rendah. Berikut ini perolehan capaian indikator kinerja sasaran tahun 2010 beserta evaluasi dan analisis capaiannya :


42


Sasaran 1

Tertibnya Penyelenggaraan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, PAW, Pimpinan dan Anggoata DPRD Prov.maupun Kab/Kota. Koordinasi dan Penyusunan laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

Terselenggaranya SIAK dan NIK Nasional

Berfungsinya pelaksaanan/Penyelenggaraa n Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan.

Indikator Kinerja Persentase Proses Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, PAW, Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi maupun Kab/Kota, memenuhi standar ketentuan yang berlaku. Persentase Terselenggaranya penataan urusan dan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Persentase Terbangunnya SIAK yang terintegrasi antara Kab/Kota, Provinsi dan Pusat dan Database berbasis NIK Nasional. Persentase Sikronisasi pelaksanaan dan pelaporan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan oleh Tim Daerah

Satuan

Target

Realisasi

%

%

100

100

100

%

100

100

100

%

100

100

100

%

100

90

90

Pencapaian Sasaran 1 : Secara umum realisasi pencapaian sasaran terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Biro Pemerintahan Umum Kalimantan Timur,

tahun anggaran

2009

Setda Provinsi

dapat terlaksana. Hal ini

tercermin dari dapat dicapainya indikator capaian program tepat pada sasaran. Walaupun disisi lain ada kendala-kendala dalam pelaksanaanya: yaitu : a. Adanya mutasi pada awal tahun 2009 yang berakibat lambatnya penerbitan SK Gubernur Kaltim mengenai pengelola kegiatan pada Biro Pemerintahan Umum. b. Beberapa kegiatan ada kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan dari berpindahnya nomenklatur kelembagaan dan tupoksi pelaksanaan PP Nomor 41 tahun 2007 sehingga ada kegiatan yang harus dialihkan ke SKPD lain diluar Biro Pemerintahan Umum ke Badan Pemberdayaan Masyarakat Provinsi Kaltim yaitu : 

Kegiatan Penilaian Kepala Desa/Lurah Berprestasi.



Kegiatan

Rakor

Penyelenggaraan

Pemerintahan

Desa

dan

Kelurahan. 

Validasi data desa/kelurahan serta Aparat Desa Kelurahan Kab/Kota se Kaltim.


43




Pemantapan Tugas Kades/Perangkat Desa dan anggota BPD di 13 Kab/Kota se Kaltim.

Juga kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh Satpol PP masih di Biro Pemerintahan Umum yaitu : 

Peningkatan koordinasi Penyelenggaraan kegiatan Ketentraman dan Ketertiban Umum



Operasional Pengamanan Perda dan Kebijakan Kepala Daerah.



Koordinasi dan Penyidikan PPNS.



Pelaksanaan Hari Bhakti Satpol PP.



Peningkatan

fasilitas

pengamanan,

pengadaan

pakaian

dan

kelengkapan Pol PP. 

Pelaksanaan Pelatihan dan Pendidikan anggota Satpol PP dan PPNS.



Peningkatan pelaksanaan Administrasi dan pelaporan kegiatan satuan Polisi Pamong Praja.

c. Tidak dapat dilaksanakannya Forum koordinasi Gubernur dan Bupati/Walikota se Kaltim yang telah direncanakan pada tanggal 29 Oktober 2009, pada akhirnya batal dilaksanakan karena padatnya acara Gubernur dan pada saat itu ada panggilan rapat dipusat sementara jadwal agenda kegiatan Gubernur lainnya sudah tersusun. Rapat Muspida tidak dilaksanakan karena rapat yang dilaksanakan bersama muspida telah dilaksanakan oleh masing-masing SKPD yang melakukan koordinasi dengan muspida tersebut. Sedangkan realisasi pencapaian sasaran terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Biro Pemerintahan Umum

Setda Provinsi

Kalimantan Timur, tahun anggaran 2010 dapat terlaksana 100%. Hal ini tercermin dari dapat dicapainya indikator capaian program tepat pada sasaran. Walaupun dari aspek pelaksanaan ada beberapa kegiatan dengan

target waktu tidak dapat dilaksanakan sesuai yang telah

ditetapkan. Hambatan-hambatan dan kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja antara lain :


44


Penjadwalan kegiatan yang dilaksanakan secara bersama – sama



pada triwulan II sehingga penyediaan dana anggaran untuk kegiatan tersebut mengalami hambatan walaupun sudah meminta pencairan dana tambahan untuk 3 kegiatan melalui tambahan uang (TU). Adanya revisi anggaran kegiatan Sistem Informasi Administrasi



Kependudukan (SIAK) yang pada bulan Oktober baru terbit DPAPerubahan yang mengakibatkan pengadaan

jaringan

komputer

proses baru

lelang

Belanja

dilaksanakan

modal

pada

bulan

Nopember 2010. Sosialisasi Kebijakan dan manajemen kependudukan ( Pemutakhiran



Data Base Kependudukan, Penerbitan NIK dan Penerapan E KTP) yang menyesuaikan dan mengikuti jadwal kegiatan agenda kerja Gubernur dan dilaksanakan pada tgl 29 – 30 Desember 2010 sehingga memperlambat penyelesaian SPJ nihil. Sasaran 2

Terciptanya pelayanan hukum yang sederhana, mudah, cepat dan tepat serta memiliki legalitas. Terwujudnya kesadaran hukum dan HAM masyarakat

Terciptanya produk hukum Daerah Kab/Kota yang sesuai dengan ketentuan peraturan per-UU-an yang berlaku. Terciptanya dokumentasi dan informasi hukum yang cepat dan tepat dengan menggunakan teknologi informasi

Indikator Kinerja Jumlah Perda, Pergub, Peratuan Bersama Kepala Daerah, Keputusan dan Instruksi Gubernur yang ditetapkan. Jumlah Perkara/kasus yang dihadapi oleh pemerintah Provinsi Kaltim dan HAM

Satuan

Target

Realisasi

%

Buah

850

761

90

Kasus

6

6

100

Jumlah produk hukum Kab/Kota yang telah dievaluasi/klarifiikasi.

Buah

120

103

86


Buah

1000

916

92

Pencapaian Sasaran 2 : Pada Tahun Anggaran 2010 Biro Hukum Setda Prov. Kaltim memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp.3.939.000.000,- (Tiga Milyar Sembilan Ratus Sembilan Juta Rupiah). Besarnya jumlah anggaran tersebut terdiri dari APBD Murni sebesar Rp.3.500.000.000,- (Tiga Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan APBD Perubahan sebesar Rp.439.000.000,(Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah).


45


Sedangkan realisasi anggaran Biro Hukum Setda Prov. Kaltim Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp.3.470.086.790,- (Tiga Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah) atau 88,10%, yang terdiri dari realisasi APBD Murni sebesar Rp.3.134.643.790,- (Tiga Milyar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah)

atau

79,6%,

dan

realisasi

APBD

perubahan

sebesar

Rp.335.443.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) atau 8,5%. Adapun pada Tahun Anggaran 2009 alokasi anggaran Biro Hukum Setda Prov. Kaltim adalah sebesar Rp. 5.238.213.500,- (Lima Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Rupiah). Besarnya jumlah anggaran tersebut terdiri dari APBD Murni sebesar Rp. 4.171.679.500,- (Empat Milyar Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) dan APBD perubahan sebesar Rp.1.066.534.000,- (Satu Milyar Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah). Sedangkan realisasi anggaran Biro Hukum Setda Prov. Kaltim Tahun Anggaran 2009 adalah sebesar Rp.4.403.567.050,- (Empat Milyar Empat Ratus Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Rupiah) atau 84%, yang terdiri dari realisasi APBD Murni sebesar Rp.3.438.808.050,- (Tiga Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Lima Puluh Rupiah) atau 66%, dan realisasi APBD perubahan sebesar Rp.964.759.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah) atau 18%. Capaian Tahun Anggaran 2010 sebesar 88,10% sedangkan Capaian Tahun Anggaran 2009 sebesar 84%. Pada Tahun Anggaran 2010 Biro Hukum Setda Prov. Kaltim memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp.3.939.000.000,- (Tiga Milyar Sembilan Ratus Sembilan Juta Rupiah). Besarnya jumlah anggaran tersebut terdiri dari APBD Murni sebesar Rp.3.500.000.000,- (Tiga Milyar


46


Lima Ratus Juta Rupiah) dan APBD Perubahan sebesar Rp.439.000.000,(Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Rupiah). Sedangkan realisasi anggaran Biro Hukum Setda Prov. Kaltim Tahun Anggaran 2010 adalah sebesar Rp.3.470.086.790,- (Tiga Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Juta Delapan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah) atau 88,10%, yang terdiri dari realisasi APBD Murni sebesar Rp.3.134.643.790,- (Tiga Milyar Seratus Tiga Puluh Empat Juta Enam Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Rupiah)

atau

79,6%,

dan

realisasi

APBD

perubahan

sebesar

Rp.335.443.000,- (Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Rupiah) atau 8,5%. Adapun pada Tahun Anggaran 2009 alokasi anggaran Biro Hukum Setda Prov. Kaltim adalah sebesar Rp. 5.238.213.500,- (Lima Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Dua Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Rupiah). Besarnya jumlah anggaran tersebut terdiri dari APBD Murni sebesar Rp. 4.171.679.500,- (Empat Milyar Seratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Lima Ratus Rupiah) dan APBD perubahan sebesar Rp.1.066.534.000,- (Satu Milyar Enam Puluh Enam Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Rupiah). Sedangkan realisasi anggaran Biro Hukum Setda Prov. Kaltim Tahun Anggaran 2009 adalah sebesar Rp.4.403.567.050,- (Empat Milyar Empat Ratus Tiga Juta Lima Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Lima Puluh Rupiah) atau 84%, yang terdiri dari realisasi APBD Murni sebesar Rp.3.438.808.050,- (Tiga Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Lima Puluh Rupiah) atau 66%, dan realisasi APBD perubahan sebesar Rp.964.759.000,- (Sembilan Ratus Enam Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah) atau 18%. Capaian Tahun Anggaran 2010 sebesar 88,10% sedangkan Capaian Tahun Anggaran 2009 sebesar 84%. Dalam rangka melaksanakan tugas merumuskan kebijakan, koordinasi, pembinaan dan bimbingan serta pengendalian bidang peraturan perundang-undangan, bantuan hukum dan hak asasi manusia,


47


pembinaan dan pengawasan produk hukum, dokumentasi dan informasi hukum selama tahun anggaran 2010 terdapat beberapa permasalahan antara lain : a. Kurang tersedianya sarana teknologi informasi dokumentasi dan informasi hukum; b. Kurangnya sumber daya aparatur; c. Belum tersedianya kendaraan operasional lapangan; d. Koordinasi untuk mencari bukti / surat tertulis dengan instansi / tergugat untuk dijadikan bahan pembuktian dalam persidangan di pengadilan, sering terkendala karena bukti sudah tidak ada / hilang; e. Perda dan Peraturan Bupati / Walikota masih jarang disampaikan ke Biro Hukum untuk di klarifikasi; f. Kurangnya perhatian SKPD di lingkungan Pemprov Kaltim untuk mendukung

Program

Legislasi

Daerah

(Prolegda)

dengan

menyampaikan Rencana Peraturan Daerah kepada Biro Hukum; g. Sering berubah-ubahnya susunan personil panitia / tim yang dituangkan

ke

dalam

Keputusan

Gubernur,

sehingga

proses

penetapan Keputusan Gubernur menjadi relatif lama; h. Proses evaluasi / klarifikasi Raperda / Perda oleh Pemerintah Pusat masih terlalu lama; i. Proses pembahasan Raperda oleh DPRD Prov. Kaltim masih terlalu lama. - Solusi antara lain : a. Dalam pemberian dokumentasi dan informasi hukum, untuk sementara masih menggunakan sarana yang tersedia. b. Telah ditempatkannya 4 (empat) orang pegawai baru / CPNS, akan tetapi Biro Hukum masih kekurangan pegawai.


48


c. Dalam melaksanakan operasional Biro Hukum untuk sementara masih menggunakan kendaraan dinas Kepala Biro / Kabag. dan kendaraan pribadi. d. Dalam persidangan di Pengadilan, bukti tidak disertakan. e. Sudah disampaikan Surat Edaran Gubernur kepada seluruh Bupati / Walikota agar menyampaikan Perda dan/atau Peraturan Kepala Daerah ke Pemerintah Provinsi untuk diklarifikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. f. Sudah disampaikan Surat Edaran Gubernur kepada seluruh SKPD agar menyampaikan Prolegda setiap tahun terutama Raperda kepada Biro Hukum untuk dituangkan ke dalam Keputusan Gubernur setiap tahun. g. Sudah disampaikan Surat Edaran Gubernur kepada seluruh SKPD agar penyusunan personil tim/panitia pada Keputusan Gubernur tidak berubah-ubah / berganti-ganti. h. Dalam rangka mempercepat proses pelaksanaan evaluasi / klarifikasi Biro Hukum melakukan komunikasi dan koordinasi secara langsung. i. Dalam rangka mempercepat proses pembahasan Biro Hukum melakukan komunikasi dan koordinasi secara langsung. Sasaran 3

Terlaksananya Penegasan Batas Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se Kaltim secara jelas dan pasti di lapangan.

Indikator Kinerja Usulan Surat Keputusan Penataan batas daerah Prov.

1. Antar Kab/Kota : - Pelacakan - Pemasangan Pilar 2. Antar Provinsi : - Pelacakan - Pemasangan pilar Terlaksananya Pembakuan Nama Unsur Geografis di Wilayah Kaltim Terwujudnya Data dan Kode Wilayah Administrasi Pemerintah di Kaltim Terwujudnya Daerah Otonomi Baru di Wilayah Kalimantan Timur

Pemberian dan pembakuan urusan geografis/penataan toponimi Inventarisasi kode dan data wilayah administrasi Pemerintah kab/kota se Kaltim Penataan Daerah otonomi baru/pembentukan/pemekaran wilayah

Satuan

Target

Realisasi

%

Km PBU

665 19

545 19

81,95 100

Km PBU

95 14

42 11

44,21 78,57

198

198

100

1.200 211 139

1.225 220 150

102,08 104,27 107,91

Kab/Kota



49


-

Pembentukan Provinsi Baru

Provinsi

1

1

100

Pembentukan Kabupaten/Kota baru - Pembentukan Kecamatan baru Jumlah/MOU kerjasama antara Pemerintah daerah dan Luar Negeri/fasilitasi dan pembinaan kerjasama

Kab/Kota

6

7

116.67

7

4

57,14

57

75

131.58

-

Terealisasinya Program Kerjasama yang telah disepakati oleh Pihak Dalam dan Luar Negeri.

Kecamatan

Pencapaian Saaran 3 : Pencapaian untuk indikator kinerja Pelacakan dan pemasangan PBU dengan capaian target tahun 2010 adalah 665 Km dengan realisasi 81,95%, untuk indikator kinerja Inventarisasi kode dan data wilayah administrasi Pemerintah Kab/Kota Se Kaltim dengan target capaian untuk 1.200 desa (102,08%), 211 Kelurahan (104,27%) dan 139 Kecamatan (107,91%),

untuk

indikator

kinerja

Penataan

baru/pembentukan/pemekaran wilayah,

daerah

otonomi

tahun 2010 dengan target

capaian 1 Povinsi (100%), 6 Kabupaten (116,67%), 7 Kecamatan (57,14%),

untuk indikator

kinerja

jumlah

Mou

kerjasama

antara

Pemerintah daerah dan luar negeri/fasilitasi dan pembinaan kerjasama tahun 2010 ada 57 buah Mou kerjasama dengan capaiam (131,58%) Sasaran 4

Terwujudnya sistim pengadaan barang dan jasa Elektronik Terselenggaranya koodinasi penyusunan program pembangunan di lingkungan Setda. Terwujdnya pelayanan administrasi pembangunan prima Terwujudnya hasil analisa pengkajian dan evaluasi pembangunan daerah

Indikator Kinerja Jumlah Proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik. Program pembangunan dilingkungan Setda Provinsi.

Pembinaan dan pengendalian Program kerja Pembangunan di Kaltim. Evaluasi dan Analisa pengkajian pembangunan.

Satuan

Target

Realisasi

%

Kab/Kota

10

10

100

Biro

11

11

100

SKPD Kab/Kota

67

67

100

Laporan

20

20

100

Pencapaian Sasaran 4 : Pencapaian indikator kinerja proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik dengan target 10 Kab/Kota capaian (100%), untuk Program pembangunan dilingkungan

Setda Provinsi dengan target

capaian 11 biro (100%), indikator pembinaan dan pengendalian program


50


kerja pembangunan di Kaltim dengan target 67 SKPD dan Kab/Kota realisasi (100%). Sasaran 5

Indikator Kinerja Persentase terlaksananya Fasilitasi dan Sinergi pada Bidang Perekonomian

Peningkatan Fasilitasi dan Sinergi pada Bidang Perekonomian Daerah

Satuan

Target

Realisasi

%

%

100

71,1

72

Pencapaian Sasaran 5 : Dari program kegiatan yang kita targetkan untuk pelaksanaan kegiatan/program fasilitasi/pembentukan

perkuatan kerjasama antar

pemerintah daerah pada bidang ekonomi pada tahun 2010 yang ditargetkan 100% dengan biaya anggaran Rp.3.300.000.000 ternyata realisasi

pelaksana

kegiatan/program

mempunyai

71,1%

dengan

anggaran sebesar Rp.2.344.916.150 atau 28,9% tidak terealisasi disebabkan, yaitu : a. Raskin Award tidak dilaksanakan , karena pedoman dari Kementerian sejak tahun 2010 tidak ada. b. Monitoring Subsidi Ongkos Angkut ke 3 Kabupaten/Kota tidak dilaksanakan. c. Efesiensi kegiatan dinas lainnya. - Realisasi Tahun 2010 dan Tahun 2009 a. Kegiatan / program fasilitasi / pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang perekonomian pada tahun 2010, raelisasi pelaksanaan sebesar Rp.1.567.218.100 dengan presentase 48,08%; b. Kegiatan / program fasilitasi / pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang perekonomian pada Tahun 2010, realisasi pelaksanaan sebesar Rp.1.431.363.341 dengan presentase 65,9%. c. Capaian Tahun 2010 dan Tahun 2009 Kegiatan / program fasilitasi / pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang perekonomian pada Tahun 2010 yaitu 69,32% dan Tahun 2009 yaitu 48,08%. d. Tahun 2011 diharapkan capaian sebesar 85%, dan target akhir renstra

Tahun 2013 sebesar 80,66%;


51


- Kendala a. Akan ada pengalihan fungsi-fungsi pelayanan perizinan; b. Terhambatnya proses pengalihan perizinan dan non perizinan dari sektoral; c. Masih dirasakan promosi yang dilaksanakan belum fokus; d. Belum dimanfaatkannya media-media promosi lain secara efektif (selama ini masih dalam bentuk pameran yang general); e. Belum adanya persamaan persepsi mekanisme hubungan tata kerja antar

Pemerintah

Provinsi dan Perusahaan

Daerah Provinsi

Kalimantan Timur; f. Sampai dengan awal Maret 2009 raskin belum di distribusikan atau disalurkan kepada RTS - PM di masing-masing Kabupaten / Kota hal tersebut disebabkan data RTS - PM masih dikoordinasikan dengan pihak Badan Pusat Statistik di Tingkat Kabupaten / Kota mengingat data yang dipergunakan adalah hasil pendataan PPLS 08 Badan Pusat Statistik yang merupakan data RTS by name by address. g. Hingga saat ini subsidi ongkos angkut (untuk angkutan raskin dari titik distribusi sampai ke penerima manfaat) belum teranggarkan sebesar maximal dari dana APBD masing-masing Kabupaten / Kota. - Solusi a. Pelaksanaan sistem perizinan satu pintu; b. Melakukan promosi terhadap proyek-proyek yang telah mempunyai pra FS; c. Melibatkan instansi teknis; d. Melakukan promosi melalui media yang efektif dan tepat; e. Workshop restrukturisasi; f. Pembahasan dengan instansi terkait; g. Berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik Kalimantan Timur segera menyelesaikan atau menyampakan data hasil PPLS di masing-masing Kabupaten / Kota;


52


h. Mengupayakan agar Raskin telah tersedia di gudang Bulog masingmasing Kabupaten / Kota disalurkan dengan ketahanan stok 7 (tujuh) bulan kedepan. Sasaran 6

Meningkatkan kualitas koordinasi bidang Sosial

Satuan

Indikator Kinerja

Target

Realisasi

%

Jumlah Peraturan/kebijakan di bidang Sosial.

Pergub

1

1

100

Jumlah Instansi Vertikal yang menindak lanjuti Hibah (Dept.Agama, BKKBN, Bapas, Lapas, Unmul, STAIN) Jumlah PTS & Organisasi Masyarakat yang meneriman Hibah

SKPD

6

6

100

PTS / Ormas

-

349

-

Ormas

-

697

-

Jumlah Ormas BANSOS

yang

menerima

Pencapaian Sasaran 6 : Sesuai dengan rencana kerja tahun 2010, implementasi mencakup pelaksanaan 33 sub kegiatan dalam 1 kegiatan dan 1 program yang merupakan bagian dari 5 sasaran dengan capain indikator sasaran selama tahun 2010 sebagai berikut: ; Jumlah peraturan / kebijakan di bidang sosial adalah 1 yakni Pergub berupa : A. Hibah kepada Instansi Vertikal seperti : 1. Departemen Agama : Koordinasi bagian Kesehatan, Mental dan Spiritual. 2. BKKBN : Koordinasi bagian Kepemudaan dan Kemasyarakatan. 3. Lapas : Koordinasi bagian Kepemudaan dan kemasyarakatan. 4. Bapas : Koordinasi bagian Kepemudaan dan Kemasyarakatan. 5. Unmul : Koordinasi bagian Pendidikan. 6. STAIN Koordinasi bagian Pendidikan.


53


B. Hibah kepada PTS dan Organisasi masyarakat seperti Rumah Ibadah, Rumah Sakit, Yayasan/Pondok Pesantren, OKP/Ormas se Kalimantan Timur. C. Bantuan Sosial kepada Organisasi lain seperti Rumah Ibadah, Rumah Sakit, Yayasan / Pondok Pesantren, OKP / Ormas se Kalimantan Timur. Realisasi pelaksana kegiatan / program mempunyai 86.70 % atau

dengan anggaran sebesar Rp. 6.892.546.400,- (Enam Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Dua Juta Lima Ratus Empat Puluh Enam Ribu Empat Ratus Rupiah) Sasaran 7

Terjalinnya kegiatan kerjasama yang lebih baik dengan pihak pers di tahuntahun mendatang.


Indikator Kinerja Persentase Jumpa pers/peliputan dengan wartawan

Satuan %

100

83

83

Jumlah Kontrak halaman dengan media (Kaltim Post) umlah Kontrak halaman dengan media (Tribun)

Terbit

61

61

100

Terbit

61

61

100

Kegiatan

1

1

100

Jumlah Raker Kehumasan

Kegiatan

1

1

100

Jumlah Pameran

Kegiatam

2

2

100

Jumlah Pencetakan Buletin tentang Kaltim

Eksemplar

8.000

8.000

100

Persentase Kegiatan persiapan dan pengaturan acara/iupacara dan tamu Pempov Kaltim

%

100

100

100

Jumlah Bakohumas

Tersedianya anggaran untuk kegiatan pendidikan dan latihan bagi Staf Biro Humas dan Protokol Kaltim.

Target

Realisasi

%

Pencapaian Sasaran 7 : 1. Mitra Media Cetak Biro Humas dan Protokol Setdaprov Kaltim menjalin kerjasama dengan

mitra

media

cetak dalam penyebaran informasi kepada

masyarakat luas, baik media cetak lokal maupun media cetak Nasional. Media Cetak Lokal terdiri dari; a. Surat Kabar Harian: (Kaltim Post, Tribun Kaltim, Swara Kaltim, Poskota Kaltim, Samarinda Pos, Koran Kaltim dan Kaltim Express).


54


b. Surat Kabar Mingguan/Tabloid/Majalah (Wisma Berita, Otonomi Post, Khazanah, Amanah, Gema Otonomi Daerah, Kaltim Time dll). Selain itu, intern Setdaprov Kaltim, Biro Humas dan Protokol menerbitkan

secara

berkala

buletin/majalah

Membangun

Kaltim

(Membangun Kaltim untuk Semua). 2. Mitra

Media

Elektronik

dilakukan

dengan

menjalin

kerjasama

kemitraan dengan RRI Samarinda, TVRI Kaltim maupun dengan radio dan televisi swasta yang ada di daerah ini. 3. Pelayanan Keprotokolan -

Acara-acara/Kegiatan Pemprov Kaltim

-

Pelayanan Tamu-tamu Pemda.

4. Hubungan Humas antar Kabupaten/Kota -

Rapat Kerja (Raker). Raker Kehumasan dilaksanakan setiap tahun dengan mengambil tempat secara bergantian di kabupaten/kota se-Kaltim. Sedangkan materi yang dibahas dalam Raker adalah menyangkut pemantapan program kerja dan sinkronisasi program-program kerja Kehumasan Provinsi dan Humas Kabupaten/Kota.

-

Rakor Bakohumas. Rakor Bakohumas dilaksanakan tiap tahun dengan mengambil tempat

di

Kabupaten/Kota

secara

bergiliran.

Bakohumas

merupakan forum pertemuan Humas-Humas Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Kaltim maupun dengan Swasta (Humas BUMN/BUMD, Perbankan, Perusahaan sektor usaha lainnya). Tujuannya untuk menggali permasalahan dan mengangkat topiktopik hangat yang terjadi dalam lingkup unit kerja masing-masing, maupun permasalahan yang berkembang di dalam masyarakat, bangsa dan negara.


55


Sasaran 8

Indikator Kinerja Jumlah kebijakan dibidang Organisasi yang dihasilkan.

Penataan organisasi serta ketatalaksanaan pemerintahan daerah.

Meningkatnya kualitas manajemen berbasis kinerja

Satuan

Target

Realisasi

%

Perda/ Pergub

5

5

100

Jumlah formasi jafung Umum/tertentu Jenis Jafung Umum/Tertentu

Formasi

851

851

100

Jenis

304

304

100

Jumlah Provinsi dan Kab/Kota yang menerapkan unit pelayanan yang melaksanakan pelayanan berstandar dalam rangka peningkatan investasi Jumlah SKPD dan Kab/Kota yang menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

SKPD Kab/Kota

53

53

100

SKPD Kab/Kota

11

11

100

Pencapaian Sasaran 8 : Indikator Kinerja Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 telah dapat memenuhi tugas fungsi yang telah dibebankan. Hal ini dapat tercermin dari dapat dicapainya 2 sasaran yang telah ditargetkan dengan capaian kinerja sasaran 100%. Sasaran 9

Pengembangan pembinaan pengelolaan kab/kota

Indikator Kinerja Presentase pembinaan fasiltasi pengelolaan keuangan kab/kota

dan fasilitasi keuangan

Satuan %

Target

Realisasi

100

100

% 100

Pencapaian Sasaran 9 : Setiap

tahun

Biro

Keuangan

Sekretariat

Daerah

Provinsi

KalimantanTimur melaksanan kegiatan pembinaan atau memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan tehnis keuangan aparat pengelolaan keuangan daerah. Sasaran 10

Terwujudnya pelayanan Administrasi Umum dan Ketatausahaan Biro, Pengelolaan Administrasi Keuangan, Pelayanan Kerumahtanggaan, Sandi dan Telekomunikasi.

Indikator Kinerja Tingkat pelayanan Admninistrasi Umum, Adminsitaasi Keuangan, Administrasi Perjalanan Dinas dalam menunjang kegiatan Pemerintah Provinsi Kaltim yang memadai

Satuan %

Target 98

61

63

Tingkat pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat dan Pimpinan Daerah serta Tamu Pemerintah Daerah yang memadai. Tingkat pelayanan persandian dan Telekomunikasi dalam penyampaian informasi/komunikasi yang baik.

%

98

59

61

%

98

69

71


Realisasi

%

56


Pencapaian Sasaran 10 : Tingkat capaian indikator kinerja

utama Biro Umum Sekretariat

Daerah Provinsi Kalimantan Timur dalam tingkat sedang total anggaran tahun

2010

sebesar

Rp.

55.450.000.000,oo

dengan

target

Rp.

54.341.000.000,oo (98%) realisasi sebesar Rp. 36.354.607.773,oo mencapai tingkat capaian kinerja sebesar 66,90%. Untuk tingkat pelayanan Administrasi Umum Setda Provinsi Kalimantan Timur dengan target keseluruhan anggaran sebesar Rp. 343.000.000,oo dengan realisasi sebesar Rp. 302.232.500,oo mencapai tingkat capaian kinerja sebesar 88,11% . Untuk tingkat Pelayanan Administrasi Keuangan, Administrasi Perjalanan Dinas dalam menunjang kegiatan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dengan target keseluruhan anggaran sebesar Rp. 29.474.200.896,oo dengan realisasi sebesar Rp. 21.240.472.234,oo mencapai tingkat capaian kinerja sebesar 72,06 % . Untuk pelayanan Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah dan Pimpinan Daerah serta Tamu Pemerintah Daerah dengan target keseluruhan anggaran sebesar Rp. 24.137.311.800,oo dengan realisasi anggaran sebesar

Rp. 14.556.581.737,oo

mencapai tingkat capaian

kinerja sebesar 60,31%. Untuk

Pelayanan

Persandian

dan

Telekomunikasi

dalam

penyampaian informasi/komunikasi yang baik dengan target keseluruhan anggaran sebesar Rp. 386.487.304,oo dengan realisasi sebesar Rp. 255.321.302,oo mencapai tingkat capaian kinerja sebesar 66,06%. Sasaran 11


Indikator Kinerja Persentase Asset Daerah sesuai Kebutuhan

Satuan %

Target 100

Realisasi 96,6

% 97

Pencapaian sasaran 11 : -

Target dan Realisasi Tahun 2010

Dana yang digunakan dalam pelaksanaan tugas kegiatan untuk pencapaian sasaran tersebut adalah bersumber dari APBD Provinsi


57


Kalimantan Timur dan pada Tahun Anggaran 2010 Biro Perlengkapan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur mendapat alokasi anggaran sebesar Rp. 99.227.400.000,- (sembilan puluh sembilan milyar dua ratus dua puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah). Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada biro perlengkapan Sekretariat Darah Provinsi Kalimatan Timur terdapat permasalahan yaitu sebagai berikut : 1. Kegiatan Peningkatan Sarana Mobilitas dan Administrasi Pemerintah Provinsi Kalimtan Timur kendala yang dirasakan adalah Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) terlambat disahkan dan diterbitkan, hal tersebut

mengakibatkan

pelaksanaan

kegiatan

tidak

dapat

dilaksanakan karena waktu pelaksanaan yang sangat minim dan tidak mencapai sasaran. 2. Kegiatan Pengadaan Tanah, Pensertifikatan dan Pengamanan Aset Milik Pemprov. Kaltim menghadapi kendala: -

Dalam melaksanakan pembebasan tanah milik Pemprov. Kaltim tergantung dengan proses pembebasan yang dilakukan oleh Panitia Pembebasan Tanah Kota Samarinda (Panitia 9 Kota Samarinda)

-

Tidak terjadinya kesepakatan harga ganti rugi tanah dengan pemilik

-

Belum lengkapnya dokumen/warkah/surat-surat tanah yang akan diganti rugi

-

Dalam pensertifikatan

tanah

ketergantungan

dengan

kantor

pertanahan Kabupaten/Kota -

Sebagian Aset yang ada tidak memiliki dokumen

3. Kegiatan Rehab Penyempurnaan Fisik Pemerintah Pemprov. Kaltim, menghadapi kendala : -

Rehab Anjungan Kaltim di Taman Mini Indonesia Indah Alokasi Anggarannya tidak cukup

-

Rehab Rumah Jabatan di Rawa Indah tidak dilaksanakan karena keterbatasan waktu pelaksanaan


58


4. Perencanaan yang tidak singkron dan koordinasi terhadap kegiatan yang diusulkan sehingga tidak dapat dilaksanakan tidak sesuai dengan usulan 5. Terjadinya perubahan/usulan baru yang tidak sesuai dengan DPA yang ada sehingga menyulitkan dalam pelaksanaan kegiatan. Setiap permasalahan yang timbul didalam pelaksanaan kegiatan sebagaimana

dijelaskan

tersebut

diatas,

maka

dapat

dikemukan

pemecahan masalah sebagai berikut : 1. Sebagian kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan pada tahun Anggaran 2009 dirasionalisasikan dan diusulkan kembali pada Tahun berikutnya 2. Perencanaan yang tidak sesuai dengan usulan diambil langkahlangkah sebagai berikut : a. Telah Dilakukan revisi kegiatan b. Disetorkan ke Kas daerah 3. Dalam penyelesaian pembebasan lahan dan pensertifikatan tanah, agar dilakukan koordinasi yang lebih intensip dengan Panitia Pembebasan Tanah 4. (Panitia 9) dan Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota 5. Bagi masyarakat yang lahan/tanahnya akan diganti rugi supaya melengkapi surat-surat tanah sesuai dengan peraturan yang berlaku 6. Untuk pekerjaan Rehab Anjungan Kaltim di Taman Mini Indonesia Indah telah dianggarkan kembali di Tahun 2010dengan Alokasi dana yang lebih besar 7. Sedangkan pekerjaan Rehab Rumah Jabatan Asisten III dana yang telah tersedia direalokasi dan diakomodir melalui APBD Perubahan Tahun Anggaran 2010.

C. Aspek Keuangan Perhitungan Realisasi Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah dengan

Pendapatan

Rp.5.473.970.280.514,-

Rp.5.057.036.317.200,-

capaian

108,24%

dan

untuk


realisasi Belanja

59


Rp.3.242.894.427.100,- realisasi Rp.3.002.332.572.845,- capaian 92,58% serta Pembiayaan yang terdiri dari Penerimaan daerah dan Pengeluaran daerah, dengan Penerimaan daerah

Rp.698.446.425.831,91 realisasi

Rp.802.406.329.423,43 capaian 114,88% sedangkan Pengeluaran daerah Rp.284.459.286.000,- realisasi Rp.274.756.214.765,90 capaian 96,59%. Tabel 8 Realisasi Keuangan Setda Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2010 PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR LAPORAN REALISASI ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2010 Urusan Pemerintahan

:

1

Urusan Wajib

Bidang Pemerintahan

:

1.20

Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Sekretariat Daerah

Unit Organisasi

:

1.20.03 JUMLAH (Rp)

NO URUT

1 1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.1.1 1.2.1.2 1.2.1.4 1.2.2 1.2.2.2 1.3

REALISASI

(Rp)

(%)

4.358.589.891.368,09

4.671.563.951.091,26

312.974.059.723,17

107,18

PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengolahan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

335.711.321.368,09

353.949.576.249,26

18.238.254.881,17

105,43

2.074.160.000,00

390.250.000,00

-1.683.910.000,00

18,81

127.315.000.000,00

137.612.246.337,59

10.297.246.337,59

108,09

206.322.161.368,09

215.947.079.911,67

9.624.918.543,58

104,66

PENDAPATAN TRANSFER Transfer Pemerintah Pusat - Dana Pertimbangan Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi Hasil Bukan Pajak ( Sumber Daya Alam ) Dana Alokasi Khusus Transfer Pemerintah Pusat Lainya Dana Penyesuaian LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

4.015.478.570.000,00

4.308.464.374.842,00

292.985.804.842,00

107,30

4.015.478.570.000,00

4.308.299.862.342,00

292.821.292.342,00

107,29

629.870.000.000,00

653.810.498.447,00

23.940.498.447,00

103,80

3.351.965.570.000,00

3.620.846.163.895,00

268.880.593.895,00

108,02

33.643.000.000,00

33.643.200.000,00

200.000,00

100,00

0,00

164.512.500,00

164.512.500,00

0,00

0,00

164.512.500,00

164.512.500,00

0,00

7.400.000.000,00

9.150.000.000,00

1.750.000.000,00

123,65

Pendapatan Hibah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah dari Pihak ketiga

7.400.000.000,00

PENDAPATAN

1.3.1 1.3.4 2 2.1 2.1.1 2.1.2

BERTAMBAH/(BERKURANG)

ANGGARAN SETELAH PERUBAHAN

URAIAN

BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai

-7.400.000.000,00

0,00

9.150.000.000,00

9.150.000.000,00

0,00

2.958.435.141.100,00

2.727.576.358.080,00

-230.858.783.020,00

92,20

1.948.995.271.500,00

1.774.652.500.180,00

-174.342.771.320,00

91,05

98.984.079.980,00

79.792.800.049,00

-19.191.279.931,00

80,61

Belanja Barang Belanja Hibah

92.629.050.520,00

64.744.508.073,00

-27.884.542.447,00

69,90

2.1.5

435.503.000.000,00

356.170.000.000,00

-79.333.000.000,00

81,78

2.1.6

Belanja Bantuan Sosial

126.357.770.000,00

103.863.200.000,00

-22.494.570.000,00

82,20


60


2.1.7 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.5 2.3 2.3.1 2.4 2.4.1

Belanja Bantuan Keuangan BELANJA MODAL Belanja Tanah Belanja Peralatan Dan Mesin Belanja Bangunan dan Gedung Belanja Aset Tetap Lainya BELANJA TIDAK TERDUGA

3.1.1 3.2 3.2.2 3.2.3

-25.439.378.942,00

97,87

93.419.691.000,00

51.568.969.300,00

-41.850.721.700,00

55,20

61.779.400.000,00

32.178.490.000,00

-29.600.910.000,00

52,09

23.230.820.000,00

12.169.682.700,00

-11.061.137.300,00

52,39

8.315.471.000,00

7.167.496.600,00

-1.147.974.400,00

86,19

94.000.000,00

53.300.000,00

-40.700.000,00

56,70

12.133.966.000,00

0,00

-12.133.966.000,00

0,00

Belanja Tidak Terduga

12.133.966.000,00

-12.133.966.000,00

0,00

903.886.212.600,00

901.354.888.600,00

-2.531.324.000,00

99,72

903.886.212.600,00

901.354.888.600,00

-2.531.324.000,00

99,72

903.886.212.600,00

901.354.888.600,00

-2.531.324.000,00

99,72

1.400.154.750.268,09

1.943.987.593.011,26

543.832.842.743,17

138,84

Bagi Hasil Pajak SURPLUS / (DEFISIT)

3.1

1.170.081.992.058,00

TRANSFER Transfer Bagi Hasil ke KAB/KOTA/DESA

2.4.1.1

3

1.195.521.371.000,00

PEMBIAYAAN

0,00

PENERIMAAN DAERAH Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)

698.446.425.831,91

802.406.329.423,43

103.959.903.591,52

114,88

698.446.425.831,91

802.406.329.423,43

103.959.903.591,52

114,88

PENGELUARAN DAERAH Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

284.459.286.000,00

274.756.214.765,90

-9.703.071.234,10

96,59

255.000.000.000,00

254.600.000.000,00

-400.000.000,00

99,84

Pembayaran Pokok Utang PEMBIAYAAN NETTO SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)

29.459.286.000,00

20.156.214.765,90

-9.303.071.234,10

68,42

413.987.139.831,91

527.650.114.657,53

113.662.974.825,62

127,46

1.814.141.890.100,00

2.471.637.707.668,79

657.495.817.568,79

136,24


61


BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Setda Prov. Kaltim ini disusun masih mengacu pada Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/6/8/2003 tanggal 25 Maret 2003 tentang Perbaikan Pedoman

Penyusunan

Pelaporan

Akuntabilitas

Kinerja

Instansi

Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Penyusunan LAKIP 2010 ini masih belum sepenuhnya sempurna, hal ini tercermin dari kondisi sebagai berikut : 1. Beberapa indikator baik input, proses, output, outcome maupun benefit masih belum mempunyai standar baku. Untuk selanjutnya standar ini akan disempurnakan untuk setiap tahunnya. 2. Belum ada Benchmarking yang jelas untuk kegiatan-kegiatan yang bisa dibandingkan dengan instansi sejenis di Provinsi lain. Hal ini akan diperbaiki dimasa yang akan datang dengan cara studi banding dengan instansi lain yang sejenis. 3. Beberapa elemen indikator masih dalam bentuk persentase, sehingga belum begitu akurat hasil pengukurannya. Untuk tahun depan akan diusahakan dalam bentuk angka. 4. Beberapa elemen indikator input seperti SDM, Sarana dan Prasarana masih belum terinci dengan jelas, sehingga masih belum informatif bagi yang membaca. Untuk yang akan datang hal ini akan menjadi perhatian. 5. Belum semua kegiatan teridentifikasi anggaran yang tersedia, hal ini disebabkan sulitnya memisahkan biaya satu kegiatan dengan yang


62


lain, sehingga banyak kegiatan yang tidak ada terukur anggarannya dalam indikator input.

Untuk masa yang akan datang hal ini akan

menjadi perhatian. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Timur ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan clean goverment dalam rangka mewujudkan good governance, sehingga ke depan

akan

tercipta

sasaran

dan

hasil

kerja

yang

dapat

dipertanggungjawabkan atau akuntabel serta dapat menjadi umpan balik bagi stakeholder (pihak-pihak yang berkepentingan).


63

BAB I PENDAHULUAN A. Dasar Pembentukan Organisasi

Recommend Documents