BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak, diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan serta bahan baku pangan yang lain. Karenanya bahan pangan perlu selalu tersedia di daerah-daerah pemukiman dalam jumlah yang cukup, mutu yang layak dan secara medis aman dikonsumsi. Pemenuhan pangan juga sangat penting sebagai komponen dasar untuk mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas. Mengingat pentingnya mencukupi kebutuhan pangan, maka pembangunan ketahanan pangan merupakan fondasi bagi pembangunan sektor lainnya. Karena produksi pangan sebagian besar dihasilkan oleh petani dengan skala usaha kecil masyarakat miskin di pedesaan, maka pembangunan ketahanan pangan sangat strategis untuk memperkuat ekonomi pedesaan dan mengentaskan masyarakat dari kemiskinan. Ketahanan pangan sendiri mencakup aspek yang luas yaitu aspek ketersediaan pangan, distribusi pangan dan konsumsi pangan, dan untuk mewujudkannya perlu didukung semua stakeholder baik pemerintah maupun masyarakat. Ketahanan pangan harus terwujud pada tingkat Nasional, lokal, rumah tangga serta individu. Dinamika dan Kompleksitas ketahanan pangan menimbulkan berbagai permasalahan dan tantangan serta potensi dan peluang yang terus berkembang, sehingga perlu diatasi dan diantisipasi melalui kerja sama yang harmonis antar seluruh aspek dalam mewujudkan ketahanan pangan. 1.2 Landasan Hukum Landasan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rencana Kerja ( Renja ) SKPD Kantor Ketahanan Pangan Tahun 2016 adalah:
1
1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme; 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara; 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara; 5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintah; 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Daerah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar; 10. Peraturan Bupati Blitar Nomor 73 tahun 2008 tentang penjelasan tugas dan fungsi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Blitar. 11. Undang-undang Nomor 18 tahun 2012 tentang Pangan;
1.3 Maksud dan Tujuan Perencanaan pembangunan ketahanan pangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam sistem pembangunan secara keseluruhan. Kantor Ketahanan Pangan sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) menyusun Rencana Kerja SKPD tahun 2016 sebagai dokumen perencanaan kegiatan SKPD tahun 2016 yang berpedoman pada RPJMD dan RKPD, sehingga untuk tahun 2016 semua pembangunan Ketahanan Pangan merupakan implikasi dari aspirasi masyarakat untuk terwujudnya ketahanan pangan kabupaten blitar yang berkelanjutan. Ketahanan Pangan Kabupaten Blitar yang berkelanjutan akan terwujud apabila tercapai tujuan sebagai berikut : 2
1. Tersedianya pasokan pangan di tingkat rumah tangga dan berkurangnya penduduk rawan pangan. 2. Meningkatnya peran dan fungsi kelembagaan masyarakat dalam mendukung terwujudnya kemandirian pangan. 3. Meningkatnya pola konsumsi pangan masyarakat yang beragam, bergizi, berimbang dan aman serta halal 4. Menurunnya konsumsi beras per kapita dengan memanfaatkan sumber pangan lokal non beras. 5. Meningkatnya akses pangan masyarakat. 1.4 Sistematika Penulisan BAB I. Pendahuluan 1.1
Latar Belakang
1.2
Landasan Hukum
1.3
Maksud dan Tujuan
1.4
Sistematika Penulisan
BAB II. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2014 2.1
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2014 dan Capaian RPJMD
2.2
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
2.3
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi SKPD
2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III. Tujuan, Sasaran Program dan Kegiatan 3.1
Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
3.2
Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
3.3
Program dan Kegiatan
BAB IV. Penutup
3
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA TAHUN 2014
2.1
Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian RPJMD Kabupaten Blitar merupakan daerah agraris, dimana kekuatan ekonomi didukung sebagian besar dari sektor pertanian. Pada tahun 2014 produksi padi mencapai 325.504,74 ton dengan jumlah penduduk 1.427.067 jiwa. Kebutuhan konsumsi riil padi mencapai 104.622,07 ton, sehingga terdapat surplus 185.641 ton. Berdasarkan data distribusi pangan terdapat pemasukan beras yang lebih kecil daripada distribusi beras yang keluar daerah kabupaten blitar. Produksi jagung pada tahun 2014 sebesar 253.991,97 ton, dimana distribusi keluar daerah untuk jagung lebih besar daripada yang masuk daerah. Sedangkan untuk kacang hijau, kacang tanah, ubi kayu, ubi jalar, buah dan sayuran, perimbangan negatif meskipun jagung, sedangkan untuk komoditas kedelei terdapat perimbangan yang positif. Meskipun untuk ketersediaan padi, jagung dan umbi-umbian terdapat perimbangan yang positif, namun disaat tertentu terjadi gejolak harga yang sulit untuk dipenuhi bagi masyarakat dengan tingkat ekonomi yang masih rendah. Masih adanya masyarakat yang sulit mengakses pangan karena tingkat pendapatannya yang rendah dan fluktuatifnya nilai harga pangan. Dengan adanya kecenderungan alih fungsi lahan yang semakin meningkat, sementara permintaan akan pangan terus meningkat, dikhawatirkan terjadinya penurunan cadangan pangan masyarakat. Keanekaragaman pangan didaerah menjamin keragaman pola konsumsi pangan, jika masyarakat mengerti pentingnya keragaman konsumsi untuk kesehatan. Keragaman pola konsumsi merupakan hal yang penting, karena konsumsi pangan yang cukup dari beragam jenis pangan, memberi peluang terpenuhinya energi dan protein yang diperlukan tubuh. Ketergantungan konsumsi pada satu jenis pangan pokok, merupakan salah satu titik rawan ketahanan pangan nasional. Sampai saat ini sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwa beras adalah makanan pokok.
4
Keanekaragaman produk pangan berbasis sumberdaya lokal belum dimanfaatkan secara optimal dengan terbatasnya teknologi pengolahan pangan lokal serta perlunya keamanan pangan lokal yang akan diolah agar tidak timbul masalah setelah dikonsumsi.
2.2
Analisis Kinerja Pelayanan SKPD Permasalahan
pokok
yang dihadapi dalam
pelaksanaan kegiatan
pembangunan ketahanan pangan adalah : 1. Ketersediaan pangan yang kurang stabil/ kelangkaan jenis pangan tertentu pada waktu tertentu, misalnya kedelai 2. Konversi lahan pertanian ke non pertanian yang berimbas pada penurunan produksi dan ketersediaan bahan pangan, sementara permintaan akan pangan terus meningkat sebesar 1,5 % per tahun. 3. Keterbatasan sumberdaya manusia dan infrastruktur pertanian 4. Keseimbangan antara eksport dan impor terhadap komoditi tertentu yang menyebabkan rawannya masalah harga dan ketersediaan bahan pangan. 5. Tidak stabilnya harga pangan tertentu, misalnya beras, gula, minyak goreng , terigu, kedelai, dll. 6. Keterbatasan sistem informasi harga yang dapat diakses petani dan kelayakan harga ditingkat petani masih rendah. 7. Keterbatasan akses terhadap sumber data, sehingga keakuratan data ketahanan pangan masih harus disempurnakan. 8. Kurangnya pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat. 9. Belum kuatnya kelembagaan pangan. 10. Penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana alam yang belum optimal. 11. Instabilitas politik dan sosial. 12. Mayoritas
penduduk
indonesia
makanan
pokoknya
beras
sehingga
ketergantungan kepada beras sangat tinggi. Hal ini mengakibatkan beras menjadi komponen utama ketahanan pangan nasional. 5
13. Penganekaragaman pangan yang belum optimal. 14. Terbatasnya teknologi pengolahan pangan. 15. Masih adanya kasus gizi buruk dan kasus keracunan pangan. 16. Kesadaran individu / pelaku usaha pangan terhadap keamanan pangan masih kurang. 17. Penanganan daerah rawan pangan belum maksimal. 18. Kurang tersedianya data dan informasi yang akurat tentang rawan pangan dan gizi antar daerah dan waktu. Salah satu isu strategis di Kabupaten Blitar adalah rendahnya pendapatan petani yang berakibat pada lambatnya pertumbuhan ekonomi di pedesaan. Untuk mengatasi hal tersebut perlu mendapatkan perhatian mulai dari kegiatan on farm sampai off farm. Pengembangan Ketahanan Pangan akan segera nampak apabila kondisi pangan di masyarakat tidak mengalami gejolak dan masyarakat mudah untuk memperolehnya. Untuk mewujudkan hal tersebut maka program prioritas yang akan dilaksanakan adalah Program Peningkatan Ketahanan Pangan.. Dalam rangka mewujudkan program prioritas tersebut, strategi yang ditempuh adalah : a. Penguatan cadangan pangan masyarakat (terutama di tingkat individu dan rumah tangga) b. Penjaminan stabilitas harga pangan melalui peningkatan peranan lembaga ekonomi pedesaan,
Lembaga Pembelian Gabah (LPG) dan Penguatan
Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (P-LDPM). c. Pengembangan dan penguatan diversifikasi konsumsi pangan berbasis pangan lokal. d. Pengembangan bisnis pangan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi. Beberapa faktor yang dapat mendukung kinerja Kantor Ketahanan Pangan dalam mewujudkan program prioritas adalah : -
Tersedianya sumberdaya manusia / aparatur Kantor Ketahanan Pangan yang cukup dengan fasilitas yang memadai.
6
-
Tersedianya dana APBD II
-
Adanya kerja sama yang baik antar SKPD pemerintah Kabupaten Blitar yang terkait dengan Ketahanan pangan dan lembaga-lembaga non pemerintah.
2.3
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tupoksi SKPD 2.3.1
Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Masih terdapat masyarakat miskin yang sulit mengakses pangan karena tingkat pendapatan yang rendah dan fluktuatifnya harga pangan. Dengan adanya kecenderungan alih fungsi lahan yang semakin meningkat, sementara permintaan akan pangan terus meningkat rata-rata 1,5 % per tahun, dikhawatirkan terjadi
penurunan cadangan pangan masyarakat.
Maka perlu adanya rumusan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan dan menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan melalui program-program yang telah direncanakan seperti Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan
Pangan
Masyarakat
melalui
Kegiatan
Percepatan
Penganekaragaman Konsumsi Pangan dengan pemanfaatan pekarangan serta Pengembangan desa mandiri pangan. 2.3.2
Konsumsi dan Keamanan Pangan Ketergantungan konsumsi pada satu jenis pangan pokok, merupakan salah satu titik rawan ketahanan pangan nasional. Sampai saat ini mindset masyarakat adalah beras sebagai makanan pokok. Keanekaragaman produk pangan berbasis sumberdaya lokal belum dimanfaatkan secara optimal dan teknologi pengelolaan pangan lokal masih sangat terbatas. Keragaman produk pangan dengan cita rasa yang menarik sangat terbatas. Untuk mengisi peluang tersebut, pelaku usaha pangan menawarkan kepada konsumen produk-produk tertentu dengan harga yang terjangkau, namun dari sisi keamanan panganya masih diragukan.
7
Maka
perlu
adanya
rumusan
kebijakan
teknis
dengan
menyelenggarakan pembinaan dan pelatihan mengenai pengolahan pangan berbasis lokal yang aman untuk dikonsumsi dan mempunyai nilai jual yang tinggi. Sehingga konsumen tertarik akan penampilan produk pangan hasil olahan dan merasa aman untuk mengonsumsinya.
2.3.3
Distribusi Pangan Masalah pangan yang merupakan tanggungjawab pemerintah bersama masyarakat harus dapat tercukupinya sampai di tingkat keluarga dan individu. Melalui pemberdayaan masyarakat agar mereka dapat mandiri, kelembagaan masyarakat ditumbuh kembangkan dengan sistem tunda jual sehingga
cadangan
pangan
desa
dapat
terwujud
dan
berjalan.
Permasalahan dasar yang ada di kelembagaan masyarakat adalah lemahnya permodalan, dan untuk mengatasinya perlu adanya penguatan modal lembaga masyarakat. Penguatan modal kelembagaan masyarakat dapat bersifat hibah (P-LDPM) dan bergulir (LPG), namun harus diikuti dengan pendampingan, pembinaan, monitoring serta pelaporan yang kontinyu.
2.4
Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Dalam pelaksanaan program ketahanan pangan, kantor ketahanan pangan selain melaksanakan kegiatan dengan dana APBD Kabupaten juga melaksanakan kegiatan dari dana APBD Propinsi dan dana APBN. Kegiatan yang didanai APBD Kabupaten adalah Program Peningkatan Ketahanan Pangan dengan kegiatan antara lain : 1. Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan. 2. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah 3. Pengembangan Desa Mandiri Pangan 4. Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat 5. Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL)
8
6. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan 7. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 8. Pemantapan Kelembagaan Pangan Tingkat Kabupaten 9. Pengembangan Teknologi Pangan Non Beras 10. Analisis Pola Konsumsi Pangan Wilayah 11. Lomba Cipta Menu Olahan Pangan Non Beras 12. Pengembangan Tanaman Buah di Lahan Kering 13. Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Perkebunan dan Pertanian 14. Publikasi dan Sosialisasi Pembangunan Ketahanan Pangan Keempatbelas
kegiatan
ini
merupakan
kegiatan
yang
diprogram
berdasarkan pengalaman kegiatan yang telah dilakukan pada tahun sebelumnya, yang mana perlu diadakan kegiatan lanjutan, kegiatan pemantapan dan kegiatan pengembangan program sebelumnya. Kelompok tani yang tergabung dalam Gapoktan diberi informasi mengenai kegiatan ketahanan pangan tersebut melalui petugas penyuluh lapang dengan mengajukan proposal kegiatan yang dikehendaki. Sedangkan dari hasil Musrenbang di tingkat kecamatan tidak ada kegiatan yang diminta oleh masyarakat. Kegiatan yang didanai APBD Propinsi dan dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Blitar adalah dengan menyalurkan dana bergulir (dagulir) pada suatu wadah yang dibentuk oleh masyarakat dengan pembinaan dan pengawasan dari petugas penyuluh lapang dan tim dari kantor ketahanan pangan yaitu : 1. Lembaga Pembelian Gabah (LPG) 2. Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat 3. Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Program yang dananya berasal dari APBN dan dilaksanakan oleh Kantor Ketahanan Pangan Kabuaten Blitar adalah Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat yang terdiri dari 3 kegiatan, antara lain 1. Kegiatan Pengembangan Ketersediaan dan Penganekaragaman Pangan 2. Kegiatan
Pengembangan
Penganekaragaman
Konsumsi
Pangan
dan
Peningkatan Keamanan Pangan Segar. 9 3. Kegiatan Dukungan Manajemen dan Teknis lainnya Badan Ketahanan Pangan
Ketiga kegiatan ini dalam penentuan lokasi didasarkan pada : 1. Data Dasar Rumah Tangga Miskin (DDRTM 30 %) 2. Desa Ex Pidra (Ex desa yang pernah mendapat Program Pengembangan Lahan Kering) 3. Desa Mandiri Pangan (Demapan) 4. Desa P4K 5. Desa PUAP
10
BAB III TUJUAN, SASARAN PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional Kebijakan pemantapan ketahanan pangan yang dijalankan adalah: a. Peningkatan Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan diarahkan untuk:
Penyediaan pangan diutamakan dari produksi dalam negeri
Pencegahan dan penanggulangan rawan pangan secara dinamis
Peningkatan akses pangan masyarakat secara fisik, sosial dan ekonomi dalam penyediaan pangan
b. Peningkatan distribusi pangan diarahkan pada:
Terwujudnya sistem distribusi pangan yang efektif dan efisien untuk menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan serta cadangan pangan.
Koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait yang mendukung kegiatan distribusi, harga dan cadangan pangan.
Peran serta kelembagaan masyarakat dalam meningkatkan kelancaran distribusi, kestabilan harga dan pemantapan cadangan pangan
c. Peningkatan konsumsi dan keamanan pangan diarahkan untuk:
Percepatan
penganekaragaman
konsumsi
pangan
(beragam,
bergizi,
berimbang, aman serta halal) berbasis pangan lokal
Pengembangan teknologi pengolahan pangan, terutama pangan lokal non beras, guna meningkatkan nilai tambah dan nilai sosial
Pengembangan dan pengawasan keamanan pangan di tingkat produsen dan konsumen
Meningkatkan daya saing produk olahan pangan dalam menghadapi Masyarakat Ekonomi Asia (AEC/MEA)
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Blitar Tahun 2016 memiliki tujuan dan sasaran rencana kerja sebagai berikut: 11
NO
Tujuan
Sasaran Uraian
Indikator
Menyediakan dan meningkatkan pelayanan rutin administrasi perkantoran, meningkatkan sarana dan prasarana aparatur serta meningkatkan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.
Terselenggaranya administrasi perkantoran, terlaksananya peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta tercapainya pengembangan pelaporan SKPD
1
Pelayanan Administrasi Perkantoran
2
Mewujudkan Ketahanan Meningkatkan Ketahanan 1. Meningkatnya jumlah Pangan Berbasis Pangan Daerah kelompok dalam Sumberdaya Lokal secara pemanfaatan pekarangan Cepat dan Efisien dan 2. Terlaksananya kegiatan Berkelanjutan menuju pembinaan dan monitoring Masyarakat yang 3. Tersusunnya profil makanan Sejahtera tradisional yang unggul 4. Menumbuhan sentra-sentra makanan tradisional 5. Meningkatnya ragam mutu bahan pangan lokal 6. Tersedianya modul dan leaflet diversifikasi pangan 7. Mantapnya cadangan pangan daerah 8. Meningkatnya akses pangan keluarga
3.3 Program dan Kegiatan 3.3.1
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
a. Kegiatan Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran. 3.3.2
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
a. Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3.3.3
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
a. Kegiatan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan. 3.3.3
Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/ Perkebunan)
a. Pemanfaatan Pekarangan untuk Pengembangan Pangan. b. Pengembangan Cadangan Pangan Daerah
12
c. Pengembangan Desa Mandiri Pangan d. Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat e. Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan melalui Konsep Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) f. Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan g. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan h. Pemantapan Kelembagaan Tingkat Kabupaten i. Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat j. Pengembangan Teknologi Pangan Non Beras k. Analisis Pola Konsumsi Pangan Wilayah l. Lomba Cipta Menu Olahan Pangan Non Beras m. Pengembangan Tanaman Buah di Lahan Kering n. Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk Perkebunan dan Pertanian o. Publikasi dan Sosialisasi Pembangunan Ketahanan Pangan
13
BAB IV PENUTUP
Rencana Kerja (Renja) Kantor Ketahanan Pangan tahun 2016 merupakan rangkuman kegiatan yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai visi dan misi pembangunan ketahanan pangan. Mengingat masalah pangan dan gizi bersifat lintas sektor, maka semangat koordinasi, integrasi dan sinergitas akan tetap terjaga dan ditingkatkan baik antara instasi terkait dan lembaga non pemerintah. Apabila dalam perjalanan organisasi terjadi perubahan kebijaksanaan ataupun perubahan lingkungan strategis, maka akan dilakukan penyesuaian – penyesuaian dengan tetap memperhatikan visi, misi serta tugas pokok dan fungsi Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Blitar. Membangun terus kemitraan dengan semua stakeholder merupakan kunci keberhasilan pembangunan ketahanan pangan. Namun apa yang telah dilaksanakan masih terdapat beberapa kekurangan, sehingga masih diperlukan kerja dan usaha yang lebih keras dalam mewujudkan kinerja yang lebih baik di masa mendatang, untuk itu tidak menutup kemungkinan adanya masukan dan saran dalam penyempurnaan kegiatan yang akan datang.
14
