BAB I. PENDAHULUAN

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penerapan perjanjian Free Trade dalam pembangunan ekonomi wilayah serta peluncuran target MDGs 2015 dalam upaya pengentasan kemiskinan, besar ataupun kecil, akan memberikan dampak terhadap arah kebijakan pembangunan di segala strata dan sektor sampai ke tingkat yang paling bawah, termasuk di dalamnya pembangunan pertanian di daerah. Disamping itu, perubahan struktur dan tuntutan kemasyarakatan akan produk yang berkualitas dan berwawasan lingkungan juga telah berimbas terhadap akuntabilitas arah pembangunan pertanian dan kehutanan. Selain itu, sektor pertanian merupakan sektor strategis yang harus didukung keberlagsungannya sebagai faktor pendorong percepatan pembangunan wilayah pedesaan dan juga merupakan sektor yang memperkuat ketahanan pangan, sebagai bahan baku pengolahan untuk agroindustri pedesaan, membuka kesempatan kerja dan perbaikan pendapatan petani. Jika dilihat dari fungsi, sektor pertanian mempunyai peranan penting dalam pembangunan wilayah di Kabupaten Bandung. Menurut World Bank (2008), lima karakteristik yang harus dipenuhi untuk pembangunan pertanian berkelanjutan dalam pembangunan wilayah adalah (1) Established Preconditions; (2) Comprehensive; (3) Differentiated dan kemitraan yang solid; (4) berkelanjutan, sinergitas antara ekonomi, sosial, dan lingkungan; dan (5) Feasible dalam manajemen data, penganggaran, program, kebijakan, dan dampak. Karakteristik tersebut harus menjadi agenda khusus dari hirarki kepemerintahan. Pada tahun 2012, Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan yang merupakan lembaga teknis di Kabupaten Bandung diarahkan untuk mengkolaborasikan partisipasi masyarakat tani lokal, hirarki kepemerintahan, dan stakeholder pendukung lainnya (seperti lembaga penelitian/ universitas sebagai mediator dan fasilitator transfer teknologi, lembaga financial, dan lembaga lainnya) untuk membentuk manajemen kemitraan dan manajemen rantai pasok. Arah pembangunan pertanian tersebut dirumuskan dalam bentuk visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut yang dijabarkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan yang perlu dilaksanakan secara bertahap pada periode tahun 2011 sampai dengan 2015. Dalam rangka mengantisipasi kecenderungan perubahan-perubahan yang terus berlangsung pada lingkungan strategis pembangunan pertanian, Dinas Pertanian harus menetapkan visi yang ingin diwujudkan melalui pelaksanaan pembangunan pertanian di Kabupaten Bandung tahun 2011-2015 dan untuk mewujudkan visi tersebut, perlu disusun misi yang akan ditempuh. Visi pembangunan pertanian dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung adalah “Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui

pengembangan agribisnis berkelanjutan berbasis sumberdaya lokal menuju keunggulan bersaing global, maju, mandiri, dan berwawasan lingkungan ”.

Adapun komposisi APBD Dinas Pertanian Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2012, meliputi;

a. Anggaran Pendapatan. Pada tahun 2012, Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung ditargetkan untuk menghasilkan pendapatan sebesar Rp. 177.320.000,- (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dari hasil pengelolaan balai-balai benih. Sampai dengan bulan Desember 2012, realisasi pendapatan dari 3 balai benih/kebun bibit tersebut mencapai Rp. 177.985.000,- (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) atau 100,38% dari target pendapatan yang ditetapkan atau peningkatan 0,38% serta bila dibandingkan dengan Tahun 2011 terdapat kenaikan Rp15.085.000,(Lima Belas Juta Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) atau 9,26%. b. Anggaran Belanja. Berdasarkan target sebesar Rp. 16.468.261.603,- anggaran Belanja Aparatur Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2012 mendapatkan alokasi anggaran Belanja sebesar Rp19.896.529.063,(Sembilan Belas Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp4.621.660.309,- dan belanja langsung Rp15.274.868.754,-.

Secara umum permasalahan yang menghadang pelaksanaan program/kegiatan adalah (1) kondisi iklim yang kurang menentu beberapa waktu belakangan ini; dan (2) kedekatan wilayah Bandung dengan Kota mendorong tingginya alih fungsi lahan. Meskipun demikian, secara keseluruhan pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Bandung pada tahun 2012 dapat dikatakan telah berhasil mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan, baik dilihat dari indikator input, output, outcome, benefit maupun impact. Evaluasi terhadap pelaksanaan 21 kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan

Laporan Akuntabilitas Kinerja 2012

Anggaran belanja langsung pilihan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp14.344.536.754,- yang dialokasikan untuk membiayai sebanyak 8 program dan 21 kegiatan. Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Bandung Tahun 2012 sebesar Rp12.474.591.849,-; Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Kehutanan sebesar Rp1.310.920.000,-, dan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau APBN 2012 sebesar Rp559.024.905,-. Total realisasi anggaran Belanja Langsung Pilihan sebesar Rp13.632.044.669,dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp712.492.085,-. 1. Peningkatan Kesejahteraan Petani 2. Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan; 3. Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan; 4. Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan; 5. Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan; 6. Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan 7. Rehabilitasi Hutan dan Lahan. 8. Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan

2

pada tahun 2012 bahkan mampu menghasilkan efisiensi dari aspek penggunaan anggaran tanpa mengurangi nilai fungsional substansi kegiatan. Keberhasilan pada tingkat kegiatan tersebut tentunya mempunyai pengaruh terhadap keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran dari program dan kebijaksanaan pembangunan pertanian di Kabupaten Bandung pada tahun 2012, baik dalam upaya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian, pengembangan agribisnis terpadu, dan pengendalian ketersediaan pangan dalam rangka ketahanan pangan. Meningkatnya geliat usaha agribisnis dan berkembangnya diferensiasi usaha berbasis agribisnis melalui pendekatan kemitraan usaha dalam pembentukan collective efficiency merupakan salah satu dampak positif pembangunan pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang secara makro ekonomi dapat dilihat dari adanya peningkatan PDRB sektor pertanian di Kabupaten Bandung. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup melalui konservasi dan rehabilitasi hutan dan lahan menunjukan arah yang lebih baik dan terintegrasi dalam pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan.

DAFTAR ISI


Pembangunan pertanian merupakan aktivitas pembangunan masyarakat seutuhnya yang multistakeholder, maka dari itu peran serta aktif berbagai stakeholder sangat dibutuhkan dalam menunjang pelaksanaan pembangunan pertanian, baik dari instansi pemerintah lain maupun masyarakat itu sendiri.

3

KATA PENGANTAR ....................................................................

i

DAFTAR ISI ..............................................................................

ii

IKHTISAR EKSEKUTIF ………………………………………………………

iii

BAB I. PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Kegiatan .........................................................

2

1.2. Dasar-dasar Penyusunan Laporan ...........................................

3

1.3. Gambaran Umum SKPD ..........................................................

5

1.3.1. Susunan Organisasi.......................................................

5

1.3.2. Bidang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi ...................

9

1.4. Sumberdaya Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan ........

12

1.5. Permasalahan Utama...............................................................

13

1.5.1. Identifikasi Masalah ......................................................

13

1.5.2. Isu-isu Strategis ............................................................

20

BAB II. RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA 2.1. Rencana Strategis ..................................................................

23

2.1. Visi Misi Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan .......

23

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah ..................

24

2.1.3. Strategi, Kebijakan dan Penetapan Renja Tahunan

25

2.1.4. Kerangka Kebijakan, Strategis dan Penetapan

Kehutanan Tahun 2012..........................................

33

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Gambaran Umum Target dan Realisasi Anggaran ....................

50

3.1.1. Anggaran Pendapatan ...................................................

50


Kinerja Tahunan Pembangunan Pertanian dan

4

3.1.2. Anggaran Belanja..........................................................

50

3.2. Analisis Pengukuran Kinerja ....................................................

55

3.2.1. Analisa Pencapaian kinerja Saaran Tahun 2012 .............

55

3.2.2. Analisa Pencapaian Struktur Ekonomi Tahun 2012 .........

85

3.2.3. Analisa Pencapaian Struktur Ekonomi Tahun 2012 .........

93

4.1. Kesimpulan ............................................................................

118

4.2. Saran .....................................................................................

119

DAFTAR TABEL


BAB IV. PENUTUP

5

Judul

Halaman

3.1.

Jadwal Pelaksanaan Kegiatan ....……………….................

19

4.1.

Komoditas Unggulan Kabupaten bandung dan Nasional

20

4.2.

Sasaran Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura 2011-2015 ……………………………………………………….

21

4.3.

Sasaran Produksi Komoditas perkebunan Rakyat ....….

21

4.4

Daftar Pengumpul Data Statistik Tanaman Pangan dan Hortikultura ……………………....……………….................

31

4.5.

Nama Tanaman dan bentuk Hasil Tan. Pangan ............

32

4.6.

Nama Tanaman dan bentuk Hasil Tan.Hortikultura …..

32

4.7.

Faktor Konversi Bahan Makanan Yang Dipakai Untuk perhitungan Produksi ………………………………………...

4.8.

43

Konversi Luas Bersih dari Luas Kotor Bidang Sawah Menurut Golongan Luas Sawah (%) ....…………………….

DAFTAR GAMBAR

46


No

6

Judul

1.

Kontribusi Sektor pertanian dalam Pembangunan Wilayah

2.

Lima Target Utama Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan

Halaman 3

periode 2011-2015 …………….…………….…..

9

3.

Fungsi Data Statistik dan Informasi bagi Lembaga Pemerintah ……

10

4.

Aliran Data dalam Organisasi Dinas Pertanian ..............

10

DAFTAR LAMPIRAN


No

7

No 1.

Judul Pencapaian Luas Tanam Padi Palawija 2011/2012 Terhadap sasaran MT 2011/2012 Jawa Barat

2.

Pencapaian Produksi Sayuran (Tomat, Cabe, Cabe Rawit, Bawang Merah, Kubis, Kentang) Jawa barat Tahun 2012

3.

Sasaran Tanam (2012/2013), Panen dan Produksi Komoditas Padi dan Palawija Kabupaten Bandung Tahun 2012

4.

Sasaran Produksi dan Produktivitas komoditas Perkebunan Utama (Cengkeh, Kopi, Teh, Tembakau) Tahun 2011-2015

5.

Realisasi Tanam (2011/2012), Panen dan Produksi Padi Palawija Kabupaten Bandung tahun 2012 Realisasi Tanam, Panen dan Produksi komoditas Hortikultura (Tomat, Cabe Besar, Bawang Merah, Kubis, Kentang, Tan. Buah-buahan, Tan. Hias dan tan. Obat-obatan) Kabupaten Bandung tahun 2012


6.

8

DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN KEHUTANAN


BAB I. PENDAHULUAN

9

BAB I

1.1. Latar Belakang Pelaksanaan kegiatan tahun 2012 diarahkan menjaring kerjasama dan kemitraan di antara para pelaku yang terlibat dalam pembangunan pertanian perkebunan, dan kehutanan. Bahwa sebagai salah satu upaya mengevaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan dan dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, dan untuk memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance yang merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan untuk mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Disamping itu, sesuai yang diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011, bahwa Laporan akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban dari setiap instansi pemerintahan pada akhir tahun berlaku sebagai laporan pertanggungjawaban secara sistematik dan melembaga. Laporan tersebut untuk mengukur seberapa jauh tingkat kinerja dan keberhasilan pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dan tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan Instansi Pemerintahan. Akuntabilitas merupakan kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi. Sedangkan kinerja itu sendiri merupakan hal mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Oleh sebab itu, Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan organisasi.


PENDAHULUAN

10

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Bandung menyusun laporan akuntabilitas kinerja (LAKIP) tahun 2012, sebagai upaya pertanggungjawaban keuangan dan kinerja dinas untuk menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan organisasi yang terkait dengan pembangunan pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang tertuang dalam Rencana Strategis Tahun 2010-2015 dan Renja tahun 2012. Diharapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja tersebut dapat digunakan sebagai barometer Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan dalam memprediksi, memproyeksi, dan conjectures program/kegiatan di tahun-tahun berikutnya, secara efektif, efisien dan responsif. 1.2. Dasar-dasar Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan Akuntabilitasi Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Tahun 2012 mempertimbangkan landasan hukum, sebagai berikut: a. Landasan Idiil Pancasila b. Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 c. Landasan Operasional : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286). 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400). 2004

tentang

Sistem

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437). 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah


4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun Perencanaan Pembangunan Nasional;

11

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438). 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penylenggaraan Pemerintahan Daerah, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124 9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah; 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. 12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2005 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009. 13. Peraturan Presiden RI Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014. 14. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

16. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 28 Tahun 2010; Nomor 0199/M PPN/04/2010; Nomor PMK 95/PMK 07/2010, tentang Penyelarasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. 17. Peraturan menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 18. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 tentang Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2011;


15. Kepmendagri Nomor 050-188/Kep/Bangda/2007 tentang Pedoman Penilaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD).

12

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung. 20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung No. 8 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunaan Daerah. 21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 24 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Perimbangan Desa di Kabupaten Bandung. 22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pedoman Kerjasama Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung. 23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. 24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung. 25. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 11 tahun 2011 tentang Rancangan awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bandung Tahun 2011-2015. 26. Peraturan Bupati Bandung Nomor 41 Tahun 2011 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2012 beserta perubahannya Nomor 26 Tahun 2012.

1.3. Gambaran Umum SKPD 1.3.1. Susunan Organisasi Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 tahun 2007 tanggal 17 Desember 2007 tentang “Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung” dibentuk Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan yang dipimpin oleh pejabat setingkat eselon II dengan susunan unit kerja eselon III terdiri dari : Sekretaris Dinas, Bidang Pertanian Tanaman Pangan, Bidang Hortikultura, Bidang Perkebunan dan Bidang Kehutanan. Selain itu terdapat 3 UPTD eselon IV


27. Surat Edaran Bupati Bandung Nomor 130.04/22/Org tentang Penetapan Kinerja dan Penyusunan LAKIP SKPD.

13


yaitu UPTD Alat Mesin Pertanian dan Proteksi Tanaman, UPTD Benih Tanaman dan UPTD Pengembangan Usaha Tani, seperti terlihat pada Gambar 1.1 dan Gambar 1.2.

14

KEPALA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN KEHUTANAN

SEKRETARIS DINAS

SUB BAGIAN PENYUSUNAN PROGRAM

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN KEUANGAN

BIDANG TANAMAN PANGAN PERTANIAN

BIDANG HORTIKULTURA

BIDANG PERKEBUNAN

BIDANG KEHUTANAN

SEKSI SARANA DAN PRASARANA

SEKSI PENGEMBANGAN PRODUKSI SAYURAN

SEKSI PENGEMBANGAN PRODUKSI PERKEBUNAN

SEKSI PENGEMBANGAN DAN PEMANFAATAN SD HUTAN

SEKSI PENGEMBANGAN PRODUKSI SERELIA, KACANG-KACANGAN, DAN UMBI-UMBIAN

SEKSI PENGEMBANGAN PRODUKSI TAN. HIAS, TAN. BUAH, DAN TAN. OBAT

SEKSI PASCA PANEN, PENGOLAHAN, DAN PEMASARAN HASIL

SEKSI REHABILITASI LAHAN DAN KONSERVASI TANAH



SEKSI PENGENDALIAN

SEKSI PERLINDUNGAN DAN PENGENDALIAN HUTAN

UPTD

Gambar 1.1 struktur organisasi Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan


JAFUNG

15

KEPALA DINAS PERTANIAN, PERKEBUNAN, DAN KEHUTANAN

KEPALA UPTD PENGEMBANGAN BENIH

KEPALA UPTD PENGEMBANGAN USAHA

KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA



Gambar 1.2 struktur organisasi UPTD Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Laporan Akuntabilitas Kinerja 2012

JAFUNG

KEPALA UPTD ALSINTAN DAN PENGENDALIAN OPT

16

1.3.2. Bidang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Tugas pokok Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan berdasarkan Perda Kab. Bandung No. 20 tahun 2007 adalah merumuskan kebijakan teknis operasional di bidang pertanian, perkebunan dan kehutanan yang meliputi pertanian tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan kehutanan serta melaksanakan ketatausahaan Dinas. Menindaklanjuti Perda tersebut, maka pada tanggal 26 Februari 2008 terbentuk Peraturan Bupati Bandung tahun 5 tahun 2008 tentang “Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah kabupaten Bandung”. Berdasarkan Peraturan Bupati tersebut, tugas pokok kepala dinas pertanian, perkebunan dan kehutanan adalah memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis pelaksanaan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan sebagian bidang pertanian dan ketahanan pangan serta bidang kehutanan. Adapun tugas pokok dan Fungsi Kesekretariatan: memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan yang meliputi pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan umum dan kepegawaian serta pengelolaan keuangan: a. penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan; b. penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan tugas-tugas Bidang secara terpadu; c. penetapan rumusan kebijakan pelayanan administratif Dinas; d. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggaan; e. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat; f. penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian; g. penetapan rumusan kebijakan administrasi pengelolaan keuangan; h. penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Dinas; i. penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas Dinas; j. penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas Dinas; k. pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan; l. evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan; m. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya; n. pelaksanaan koordinasi/kerja sama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/ lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan.

Sedangkan, tugas pokok dan fungsi Bidang-bidang dalam Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan:

1. Bidang Pertanian Tanaman Pangan

Tugas pokok Kepala Bidang Pertanian Tanaman Pangan adalah memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan pertanian tanaman pangan yang meliputi sarana dan prasarana, pengembangan produksi serealia, kacang-kacangan dan umbi-umbian serta pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil. Fungsi Bidang Pertanian Tanaman Pangan adalah : a) menetapkan penyusunan dan program kerja pengelolaan pertanian tanaman pangan, b) menyelenggarakan pelamkasanaan tugas di bidang pengelolaan pertanian tanaman pangan, c) mengkoordinasikan perencanaan teknis di bidang pengelolaan tanaman pangan, d) merumuskan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pertanian tanaman pangan, e) membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan pertanian tanaman pangan, f) melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan pertanian tanaman pangan, g) mengevaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pertanian tanaman pangan, melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas da fungsinya serta h) melaksanakan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pertanian tanaman pangan. Tugas pokok Kepala Bidang Hortikultura adalah memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan hortikultura yang meliputi pengemangan produksi sayuran, tanaman hias, buah-buahan dan obat-obatan serta pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil. Fungsi Bidang Hortikultura adalah : a) menetapkan penyusunan dan program kerja pengelolaan hortikultura b) menyelenggarakan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan hortikultura c) mengkoordinasikan perencanaan teknis di bidang pengelolaan hortikultura d) merumuskan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan hortikultura


2. Bidang Hortikultura

20

e) melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan hortikultura f) mengevaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan hortikultura g) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas da fungsinya serta i) melaksanakan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan hortikultura

3. Bidang Perkebunan

4. Bidang Kehutanan Tugas pokok Kepala Bidang Kehutanan adalah memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan kehutanan yang meliputi pengembangan dan pemanfaatan sumberdaya kehutanan, rehabilitasi lahan dan konservasi tanah serta perlindungan dan pengendalian hutan. Fungsi Bidang Kehutanan adalah : a) menetapkan penyusunan dan program kerja pengelolaan kehutanan


Tugas pokok Kepala Bidang Perkebunan adalah memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pengelolaan perkebunan yang meliputi pengembangan produksi perkebunan, pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil serta pengendalian. Fungsi Bidang Perkebunan adalah : a) menetapkan penyusunan dan program kerja pengelolaan perkebunan b) menyelenggarakan pelamkasanaan tugas di bidang pengelolaan perkebunan c) mengkoordinasikan perencanaan teknis di bidang pengelolaan perkebunan d) merumuskan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan perkebunan e) membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan perkebunan f) melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan perkebunan g) mengevaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan perkebunan h) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas da fungsinya serta j) melaksanakan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan perkebunan

21

b) menyelenggarakan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan kehutanan c) mengkoordinasikan perencanaan teknis di bidang pengelolaan kehutanan d) merumuskan sasaran pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan kehutanan e) membina dan mengarahkan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan kehutanan f) melaporkan pelaksanaan tugas pengelolaan kehutanan g) mengevaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan kehutanan h) melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas da fungsinya serta i) melaksanakan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang kehutanan. 1.4.

Sumberdaya Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan

Sumberdaya manusia setiap instansi harus cakap dan memiliki sikap mental dan moral yang baik. Tahun 2011, jumlah personil di Dinas Pertanian, perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung berjumlah 81 orang dengan perincian pada Tabel 2.1.

Tabel 2.1 Sumber daya Aparatur/Petugas Pertanian

1

2

3

Klasifikasi berdasarkan Tingkat Pendidikan Formal Yang Ditamatkan

Pangkat/Jabatan

Berdasarkan Jabatan

Uraian

Jumlah

S2 S1 D3 SLTA

10 24 6 32

SLTP IV.c IV.b IV.a

3 1 6

III.d III.c

10 6

III.b III.a

19 13

II.d II.c II.b II.a I.b I.c

3 4 5 6 1 1

Eselon II.b eselon III.a

1 1

Keterangan 3 CPNS

3 CPNS


No

22

No

Klasifikasi berdasarkan

Uraian

Jumlah

Eselon III.b

4

Eselon IV.a Eselon IV.b POPT

18 3 26

Keterangan

Pegawai Propinsi yg diperbantukan

1.5. Permasalahan Utama (Strategic Issued) yang Dihadapi 1.5.1. Identifikasi Masalah a. Keterbatasan dan Penurunan Kapasitas Sumberdaya Pertanian Pembangunan pertanian dihadapkan kepada permasalahan permintaan produk pertanian terutama pangan yang semakin meningkat sejalan dengan meningkatnya pertambahan penduduk, sementara kapasitas sumberdaya alam pertanian terutama lahan dan air terbatas dan bahkan semakin menurun. Luas baku lahan pertanian semakin menurun karena pembukaan lahan pertanian baru sangat lambat sementara konversi lahan pertanian terus meningkat. Masalah konversi lahan cukup berat.

Tingkat urbanisasi yang tinggi menyebabkan masyarakat yang terlibat pertanian menurun drastis; yang juga berarti bahwa pangsa penduduk yang tinggal di wilayah pedesaan akan cenderung semakin kecil. Implikasinya adalah masyarakat yang membutuhkan pangan akan berjumlah lebih banyak dibandingkan dengan masyarakat yang memproduksi pangan. Hasilnya adalah tuntutan terhadap ketersediaan dan kontinuitas produksi pangan. Hal ini dapat menjustifikasi lebih cepatnya laju pertumbuhan industri agro dibandingkan dengan sektor pertanian. Selain itu, pergeseran pola demografis menyebabkan munculnya sektor-sektor ekonomi baru dalam rantai pasok pangan; seperti pada lembaga-lembaga dalam rantai tersebut.

b. Sistem Alih Teknologi Masih Lemah dan Kurang Tepat Sasaran Sistem adopsi atau alih teknlogi dinilai masih lemah karena lambatnya diseminasi teknologi baru (invention) dan pengembangan teknologi yang sudah ada (innovation) di tingkat petani. Rendahnya diseminasi teknologi


Sumber air untuk pertanian semakin langka akibat kerusakan alam, terutama di daerah aliran sungai (DAS). Sementara itu, kompetisi pemanfaatan air juga semakin ketat dengan meningkatnya penggunaan air untuk rumah tangga dan industri. Besarnya tekanan penambahan penduduk terhadap lahan berakibat pemilikan dan penggarapan semakin terfragmentasi, sehingga jumlah petani gurem meningkat dengan rataan pemilikan lahan yang semakin kecil.

23

disebabkan oleh beberapa hal. Sebelum diberlakukannya kebijakan otonomi daerah, sistem penyampaian hasil teknologi dilakukan oleh penyuluh melalui proses aplikasi teknologi di area percontohan. Pada era desentralisasi, kegiatan penyuluhan menjadi kewenangan pemerintah daerah dan permasalahan pada sistem penyampaian teknologi menjadi lebih kompleks akibat dorongan fungsi penyuluhan di tingkat lapangan masih kurang c. Kualitas, Mentalitas, dan Keterampilan Sumberdaya Petani Rendah Rendahnya kualitas sumberdaya manusia merupakan kendala yang serius dalam pembangunan pertanian. Tingkat pendidikan dan keterampilan rendah. Selama 10 tahun terakhir kemajuan pendidikan berjalan lambat. Tahun 1992, 50 persen tenaga kerja di sektor pertanian tidak tamat SD, 39 persen tamat SD, sedangkan yang tamat SLTP hanya 8 persen (BPS, 1993). Tahun 2002, yang tidak tamat SD menjadi 35 persen tamat SD 46 persen dan tamat SLTP 13 persen (BPS, 2003). Rendahnya mentalitas petani antara lain dicirikan oleh usaha pertanian yang berorientasi jangka pendek, mengejar keuntungan sesaat, serta belum memiliki wawasan bisnis luas. Selain itu banyak petani menjadi sangat tergantung pada bantuan/pemberian pemerintah. Keterampilan petani yang rendah terkait dengan rendahnya pendidikan dan kurang dikembangkannya kearifan lokal (indigenous knowledge).

Ketertinggalan petani dalam hal pendidikan diatasi dengan pendekatan penyetaraan pendidikan yang selanjutnya dikaitkan dengan pelatihan keterampilan berusahatani. Disamping itu, berbagai upaya penguatan kapasitas petani juga perlu dilakukan terutama dalam hal pengembangan sikap kewirausahaan, kemampuan dalam pemasaran dan manajemen usaha. Hal ini juga menimbulkan ketergantungan yang sangat besar dari petani terhadap lembaga-lembaga donor, termasuk institusi pemerintahan. d. Lemahnya Koordinasi Antar Lembaga Terkait Dan Birokrasi Kinerja pembangunan pertanian sangat ditentukan oleh keterpaduan diantara subsistem pendukungnya, yaitu mulai dari subsistem hulu (industri agro-input, agro-kimia, agro-otomotif), subsistem budidaya usahatani (on-


Selama ini masalah di atas diatasi melalui peningkatkan kemampuan SDM petani dan aparat melalui kegiatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. Untuk mendukung kegiatan tersebut sarana yang digunakan adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di Daerah seperti Balai Diklat, Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian, dan Sekolah Pembangunan Pertanian.

24

farm), subsistem hilir (pengolahan dan pemasaran) dan subsistem pendukung (keuangan, pendidikan, dan transportasi). Keterkaitan antar subsistem sangat erat namun penanganannya terkait dengan kebijakan berbagai sektor. Sementara itu, Departemen Pertanian hanya memiliki kewenangan dalam aspek budidaya/usahatani. Berbagai kebijakan yang terkait dengan produk pertanian sering tidak harmonis dari hulu hingga ke hilir, seperti kasus penanganan impor produk pertanian (paha ayam, daging illegal, benih kapas transgenik). Berkaitan dengan hal tersebut, diperlukan adanya kesamaan persepsi dan komitmen tentang peranan sektor pertanian dalam pembangunan nasional. Apabila disepakati bahwa sektor pertanian merupakan penggerak utama ekonomi nasioanal maka koordinasi antar instansi menjadi hal yang sangat penting dalam menyusun kebijakan maupun implementasinya. Untuk itu perlu perbaikan menejemen pembangunan pertanian dengan mengacu pada UU dan Peraturan Pemerintah.

Kebijakan pemerintah yang belum memihak sektor petanian antara lain: (1) penerapan pajak ekspor komoditas pertanian yang bertujuan untuk mendorong industri pengolahan produk pertanian dalam negeri; (2) kredit perbankan yang disediakan pemerintah, porsi terbesar diserap oleh pengusaha konglomerat, sisanya adalah untuk koperasi, usaha kecil menengah termasuk petani; (3) alokasi dana APBD untuk pembangunan sektor pertanian kurang memadai; (4) beberapa daerah menarik biaya retribusi yang tinggi termasuk pada komoditas pertanian sehingga mengurangi dayasaing dan menjadi penghambat dalam investasi di sektor pertanian; (5) pembangunan sarana dan prasarana lebih besar di perkotaan dibanding dengan perdesaan; dan (6) liberalisasi perdagangan telah menyebabkan membanjirnya produk pertanian yang disubsidi berlebih oleh negara maju membuat petani kita tidak mampu bersaing. Untuk itu diperlukan: (a) advokasi kebijakan dengan instansi terkait, dan (b) dukungan legislatif dan stakeholders lainnya.


e. Kebijakan Makro Ekonomi Yang Belum Berpihak Kepada Petani Salah satu faktor penting yang menentukan kelanjutan dan kemampuan dayasaing usaha pertanian adalah adanya kebijakan makro yang kondusif. Saat ini kebijakan makro ekonomi baik fiskal, moneter, perdagangan, maupun prioritas dalam pengembangan ekonomi nasional dinilai belum kondusif bagi keberlanjutan dan kemampuan dayasaing usaha pertanian.

25

f.

Pesatnya Pertumbuhan Industri Ritel Modern Laju pertumbuhan industri ritel modern tidak terlepas dari pola perubahan struktur demografis; terutama di negara berkembang. Beberapa alasan yang mendasari pertumbuhan tersebut adalah; (1) Urbanisasi, yang merupakan stimulan utama pertumbuhan; (2) pergeseran pola konsumsi masyarakat pada pangan olahan dan (3) lebih rendahnya harga komoditas pertanian di ritel modern dibandingkan dengan pasar tradisonal (harga riil). Pada masa 10 tahun mendatang, supermarket diprediksi dapat menguasai lebih dari 75 persen pangsa pasar komoditas ritel; terutama di negara-negara berkembang. Proyeksi ini dilakukan berdasarkan kecenderungan yang terjadi di negara-negara Amerika Latin dan Asia yang memiliki angka pertumbuhan sampai dengan 30 persen per tahun. Faktor utama lainnya sebagai pendorong pertumbuhan industri ritel modern tersebut adalah integrasi perdagangan dunia; terutama flow keuangan dunia (FDI). Semakin terbuka pasar sebuah negara maka semakin besar peluang pertumbuhan ritel modern ini.

g. Pergeseran Pola Permintaan Pangan Pada konteks global, tren perubahan pada pola konsumsi pangan diindikasikan akan dan sedang membawa perubahan di dalam pasar produkproduk pertanian yang memberikan peluang kepada Indonesia beserta wilayah sentra pertaniannya. Salah satu perubahan yang dapat diamati secara empiris ditunjukkan oleh fakta bahwa sektor agro-industri memiliki laju pertumbuhan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor pertanian; sektor pertanian menghasilkan bahan baku pangan (unprocessed food) sementara industri agro menghasilkan pangan olahan (processed food). Kondisi ini dapat dijustifikasi dengan melihat bahwa selalu terdapat kecenderungan laju peningkatan pendapatan per kapita masyarakat. Implikasinya adalah belanja pangan masyarakat juga mengalami peningkatan. Namun, proporsi laju peningkatan per kapita diindikasikan lebih cepat dibandingkan dengan proporsi belanja pangan sehingga terjadi pergeseran pola belanja pangan; dari staple food yang merupakan sumber kalori paling murah ke arah pangan yang harganya lebih mahal per unit kalori; seperti pada pangan sumber protein serta buah-buahan dan sayuran. Sebagai bagian dari pergeseran ini, masyarakat akan mengkonsumsi lebih banyak pangan olahan dengan beberapa alasan: (1) rasio pendapatan masyarakat dan biaya pangan menjadi lebih besar karena pangan yang


Beberapa tren perubahan fundamental pada sektor pertanian yang disebabkan oleh pertumbuhan supermarket ini adalah; (1) sistem rantai pasok untuk komoditas pertanian yang tersentralisasi ditandai dengan meningkatnya peran teknologi informasi dan manajemen rantai pasok; (2) hilangnya ketergantungan dan keberadaan spot market ditandai dengan semakin terspesialisasinya pelaku-pelaku dalam sistim rantai pasok pertanian; (3) inovasi bersifat institusional yang bersumber dari top leader firm di dalam industri tersebut; dan (4) standarisasi kualitas dan keamanan produk pertanian yang selalu dinamis.

26

unprocessed dapat diderivasi menjadi beragam jenis pangan sehingga secara

riil menjadi lebih murah; (2) pangan olahan cenderung memiliki kualitas yang seragam dan lebih tahan lama sehingga dapat menghasilkan opportunity cost yang lebih rendah. h. Tuntutan Keamanan Pangan Sejalan dengan pergeseran produk pertanian segar kepada produk olahan maka fakta menunjukkan bahwa sisi konsumsi telah memberikan perhatian lebih terhadap proses industrialisasi pertanian terutama di negara berkembang. Konsumen pangan cenderung lebih memprioritaskan kualitas dan keamanan pangan. Hal ini berkaitan dengan semakin tingginya kesadaran konsumen terhadap potensi gangguan kesehatan yang ditimbulkan oleh pangan yang dikonsumsi dan kandungan pestisida dalam pangan; dimana proses produksi komoditas olahan berkaitan erat dengan tuntutan efisiensi pada industri yang berimplikasi pada penggunaan input-input modern, teknologi dan rekayasa biologis; yang diindikasikan akan menimbulkan resiko teknis dalam penggunaanya (technological risks). Tuntutan konsumen atas keamanan pangan sangat jelas terlihat dari fenomena semakin tingginya permintaan pangan yang bersifat organik dan ”bersih”. Selain itu, lembagalembaga pemberi sertifikasi tingkat dunia semakin banyak terberntuk dan keikutsertaan suatu negara dalam perdagangan internasional komoditas pertanian ditentukan oleh lembaga-lembaga tersebut. i.

Prioritas terhadap Lingkungan dan Hutan

(a). Sampah dan Limbah Pertanian Salah satu komponen yang sangat terkait dengan sektor pertanian di masa depan adalah sampah (organik). Selain menghasilkan manfaat ekonomi, sektor pertanian diindikasikan merupakan sektor yang memiliki kontribusi yang tidak sedikit dalam konteks permasalahan persampahan yang dihadapi oleh banyak wilayah terutama kota besar. Hutan menjadi salah isu yang paling penting dalam konteks permasalahan lingkungan global. Kecenderungan terjadinya bencana alam; terutama banjir dan kekeringan, memberikan indikasi tidak lagi berfungsinya hutan sebagai penyangga ekosistem. Paradigma hutan sebagai penghasil devisa tampaknya tidak lagi menjadi kerangka utama negara-negara penghasil produk hutan mengingat nilai kerusakan infrastruktur dan tingginya biaya mitigasi bencana akibat tidak berfungsinya hutan. Adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah sebagai daerah otonom dalam pelaksanaan pengelolaan hutan menyebabkan terjadinya distorsi kebijakan di tingkat daerah.


(b). Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan

27

j.

Kemunculan Industri Biofarmaka Peran komoditas tanaman obat cenderung semakin meningkat dalam perdagangan local dan internasional. WHO telah secara eksplisit memberikan berbagai advokasi mengenai pemanfaatan tanaman obat dalam programprogram kesehatan di Negara-negara berkembang. Fakta menunjukkan bahwa terdapat lebih dari 50 ribu spesies tanaman yang diindikasikan bermanfaat sebagai tanaman penghasil obat-obatan namun baru sekitar 1000 spesies yang dapat dimanfaatkan secara penuh. Kondisi ini berimplikasi pada sangat besarnya potensi pasar komoditas tanaman obat. Karakteristik produk dan nilai transaksi industri tanaman obat dipaparkan berikut ini. Pertama (1) adalah fitofarmaka; berupa isolat aktif yang berasal dari tanaman obat. Nilai transaksi jenis produk ini diestimasi mencapai 13.5 milyar dolar dengan pertumbuhan sebesar 6.3 persen per tahun. (2) Ekstrak botani atau herbal; merupakan jenis produk tanaman obat non ekstrak. Beberapa negara tujuan ekspor utama adalah AS, Jerman, Perancis dan negara-negara Eropa lainnya. Nilai transaksi produk tersebut diestimasi sebesar 35 milyar dolar dengan laju pertumbuhan sebesar 20 persen per tahun. (3) Nutrasetikal; berupa produk suplemen pada pangan dengan nilai transaksi sebesar 5.5 milyar dolar. (4) Bahan mentah (raw) tanaman obat dengan nilai transaksi mendekati 30 milyar dolar per tahunnya.

k. Label Perdagangan Etis dan Adil ( Ethics and Fair Trade) Semakin terbukanya pasar dunia dan semakin luasnya pergerakan komoditas pertanian berimplikasi kepada konvergensi tuntutan konsumen terhadap komoditas tersebut. Selain tuntutan konsumen yang mengarah pada aspek keamanan pangan, standarisasi sosial dari sebuah komoditas pertanian yang diperdagangkan semakin keras disuarakan. Beberapa standar sosial yang harus dipenuhi oleh sebuah produk pertanian sebagai syarat untuk diterima oleh konsumen global berkaitan dengan aspek perdagangan yang etis dan adil. Salah satu opsi strategis masa depan yang harus diambil industri pertanan adalah memperluas pangsa pasar. Industri pertanian di India dan Cina telah menginisiasi penggunaan label ethical trade (ETI) dan fair trade (FTI) dengan tujuan merebut pangsa pasar produk pertanian di pasar Eropa. ETI dan FTI merupakan badan sertifikasi yang memberikan jaminan terhadap suatu produk agar dapat diterima konsumen. Sertifikat dari ETI akan menjamin produsen (pengolah) suatu komoditas telah memenuhi syarat-


Berkaitan dengan karakter industri tanaman obat tersebut, pertumbuhan diciptakan melalui berbagai bentuk bio-partnerships antara industri dan petani. Hubungan ini lebih bersifat sebagai suatu perpaduan yang strategis antara ilmu farmasi modern dan tradisional ( indigenous knowledge); yang merupakan domain dari masyarakat tradisional. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembangunan dan pengembangan komoditas tanaman obat dititikberatkan pada eksplorasi lebih jauh pada tanaman obat yang belum termanfaatkan dengan dukungan kesinergian dari indutri-industri farmasi.

28

syarat dalam menggunakan tenaga kerja sesuai dengan standar yang telah diratifikasi bersama ILO, sementara FT memberikan jaminan bahwa manfaat ekonomi yang terdapat dalam transaksi suatu komoditas (pertanian) terdistribusi merata pada setiap komponen pasok rantai komoditas tersebut.


1.5.2. Isu-isu Strategis Berdasarkan permasalahan utama di sektor pertanian tersebut, isu-isu strategis dan mendasar yang harus tertangani dalam periode 2011-2015 dan esensial untuk menunjang terciptanya pembangunan pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang berkelanjutan dan memiliki competititveness dan comparativeness adalah (1) identifikasi dan penguatan potensi sumberdaya lokal; (2) menicptakan kemitraan dan konsolidasi yang solid di antara para pelaku usaha, stakeholders, dan pemerintahan; (3) peningkatan kualitas dan kuantitas yang konsisten dan berkelanjutan melalui penerapan teknologi dan SOP; dan (4) membangun infrastruktur dasar pembangunan pertanian, perkebunan dan kehutanan. Selain itu, penguatan kelembagaan dinas, aparatur dan institusi, menjadi isu strategis yang harus secara konsisten ditingkatkan, sehingga cepat tanggap, informatif, regulatori, dan fasilitatori.

29

BAB II RENCANA STRATEGIS DAN PENETAPAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis 2.1.1. Visi dan Misi Kehutanan

Dinas Pertanian, Perkebunan, dan

Visi pembangunan dari Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Bandung periode 2012-2015 adalah “Meningkatkan kesejahteraan

masyarakat melalui pengembangan agribisnis berkelanjutan berbasis sumberdaya lokal menuju keunggulan bersaing global, maju, mandiri, dan berwawasan lingkungan” Elemen-elemen yang menjadi jiwa dari visi tersebut adalah; (a)

Mensejahterakan

masyarakat

(b)

Pengembangan agribisnis berkelanjutan yang mengandung pengertian

(c)

Berbasis sumberdaya lokal yang artinya memanfaatkan semaksimal

(d)

Memiliki keunggulan bersaing global yang berarti bahwa output sektor

yang berarti bahwa prioritas pembangunan pertanian ditempatkan pada kesejahteraan masyarakat pada umumnya; dan khususnya pada masyarakat pertanian; dimana kemampuan tukar output pertanian yang dihasilkan petani diharapkan selalu meningkat antar waktu. bahwa agribisnis merupakan suatu bentuk usahatani yang harus dikembangkan dengan meningkatkan kapasitas sumberdaya pertanian dari waktu ke waktu dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai dasar pengambilan keputusannya; yang pada gilirannya memiliki dampak positif terhadap status kesejahteraan masyarakat pertanian dalam terminologi kondisi ekonomi, sosial dan lingkungan hidup.

pertanian dihasilkan melalui pola-pola yang terstandarisasi sehingga dapat menjamin keamanan dan kesehatan konsumen sebagai dasar dari keunggulan komparatif dan kompetitif di pasar lokal, nasional dan internasional.

Untuk mencapai visi Pembangunan Pertanian tersebut, Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Bandung mengemban misi yang harus dilaksanakan, yaitu: 1. Mendorong peningkatan peran sektor pertanian Kabupaten Bandung dalam perekonomian regional dan nasional. 2. Meningkatkan akses dan ketersediaan sumberdaya pertanian yang


mungkin segenap potensi yang dimiliki wilayah yang meliputi beragam sumberdaya alam, manusia dan kapital serta derajat keterkaitan wilayah yang dimiliki.

30

bersifat lokal dengan memanfaatkan keberlanjutan usaha pertanian.

teknologi

untuk

menjamin

3. Meningkatkan peran dan keterkaitan antar pelaku usaha melalui integrasi wilayah produksi dan konsumsi komoditas serta produk pertanian. 4. Meningkatkan partisipasi setiap usaha pertanian terhadap pasar bebas melalui pembenahan pola produksi, kelembagaan dan pasar. 5. Membangun agribisnis berwawasan lingkungan

2.1.2. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Tujuan:

1. Meningkatkan kesejahteraan kelompok masyarakat yang mata pencahariannya berkaitan langsung dengan sumberdaya pertanian terutama sub-sistem hulu dan produksi yang pada gilirannya juga pada sub-sistem hilir. 2. Meningkatkan swasembada pangan lokal melalui peningkatan produktivitas lahan dan komoditas pangan unggulan lokal 3. Meningkatkan posisi tawar petani melalui penguatan kelembagaan petani serta meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan petani sehingga mampu meningkatkan partisipasi dan aksesibilitas terhadap inovasi teknologi, perkreditan, informasi pasar, dan kelestarian sumberdaya pertanian 4. Meningkatkan keunggulan komparatif dan kompetitif produk pertanian baik produk primer maupun olahan, sehingga mampu berdaya saing di pasar, khususnya pasar ekspor melalui pengembangan agribisnis dalam aglomerasi ekonomi pertanian. 5. Mengembangkan teknologi informasi dan komunikasi pada pembangunan pertanian, pengembangan agribisnis, dan informasi pasar 6. Mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam upaya stabilitas kualitas lingkungan hutan dan lahan


1. Menumbuhkembangkan sistem manajemen terpadu antar komoditas pertanian dan wilayah sentra produksi 2. Menciptakan sistem produksi pertanian yang menghasilkan nilai tambah dan memiliki keunggulan kompetitif. 3. Menjaga kualitas lingkungan dalam pembangunan pertanian, perkebunan, dan kehutanan yang berkelanjutan Secara lebih spesifik, tujuan dari implementasi Rencana Strategis Pembangunan Pertanian jangka lima tahun di Kabupaten Bandung memiliki sasaran sebagai berikut:

31

Rencana Strategis ini setelah disepakati oleh semua stakeholder harus merupakan pedoman dasar bagi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di sektor pertanian selama sepuluh tahun kedepan. Setiap lima tahun dokumen rencana strategis harus ditinjau kembali dan kemudian direvisi apabila diperlukan. Pedoman ini setelah disahkan akan menjadi dokumen arahan bagi penyusunan rencana pembangunan tahunan dengan target dan sasaran pembangunan yang lebih terarah, efektif, dan efisien. Selanjutnya, Rencana Strategis juga harus dijadikan sebagai bahan evaluasi setiap tahun, merupakan masukan bagi perbaikan program tahun berikutnya.

2.1.3. Strategi, Kebijakan dan Penetapan Rencana Kinerja Lima Tahunan Pembangunan Pertanian dan Kehutanan Tahun 2010-2015

Berdasarkan strategic foresight dan identifikasi kesenjangan sektor pertanian di Kabupaten Bandung, proses pembangunan pertanian dapat dibagi menjadi tiga jangka waktu dalam tiga dimensi pembangunan; yaitu dimensi produk, pasar dan institusional. Secara umum, pengembangan subsektor tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan diarahkan pada terciptanya komoditas dan produk yang memiliki standar global. Pencapaian standar tersebut ditujukan untuk memperbesar peluang pasar produk tersebut; meskipun mungkin pada faktanya produk tersebut belum dapat menembus pasar global tetapi barriers to entry terhadap pasar internasional telah dapat dieliminasi. Pencapaian standar tersebut dapat dicapai dengan mengikuti pola produksi komoditas dan proses pembentukan produk yang juga terstandarisasi internasional; beberapa diantaranya adalah good agricultural practices dan good manufacturing practices yang telah diratifikasi pada tingkat internasional. Sementara untuk subsektor kehutanan, strategistrategi yang disusun diarahkan untuk menciptakan kawasan hutan yang berkelanjutan; dimana implikasinya adalah harus adanya perubahan pola produksi, dari produksi fisik (kayu dan non-kayu) menjadi produksi barang dan jasa lingkungan (dalam hal ini adalah ekowisata). Di samping itu, hutan dapat memberikan nilai perlindungan exsitu dan insitu. Dalam jangka pendek, strategi-strategi yang disusun untuk setiap dimensi bersifat penentuan dan identifikasi komponen pengembangan untuk masing-masing subsektor. Strategi identifikasi sangat dibutuhkan sebagai dasar untuk strategi berikutnya; atau untuk perubahan (dan migrasi) strategi pada jangka waktu berikutnya. Pada subsektor tanaman pangan, penentuan komoditas pertanian yang akan menjadi fokus pengembangan dan pemetaan


Kerangka migrasi strategi pembangunan pertanian menunjukkan proses penetapan dan perubahan strategi pembangunan antar waktu. Dalam hal ini, migrasi strategi pembangunan pertanian ditetapkan dalam jangka waktu 5 tahun dengan harapan bahwa strategi-strategi yang terpilih pada setiap jangka waktu dapat disesuaikan dengan kebutuhan migrasi tersebut. Kelebihan dari arsitektur strategi ini adalah sifatnya yang sensitif dalam menghadapi perubahan-perubahan yang dinamis pada sektor pertanian dan perkebunan.

32

pelaku usaha dalam komoditas tersebut (beserta stakeholders-nya) dirasakan sangat relevan sebagai dasar pengembangan selanjutnya. Selain dari komoditas, wilayah dimana komoditas tersebut dapat dikembangkan juga menjadi dasar dari pengembangan komoditas. Sebagai justifikasi, pengembangan suatu komoditas memerlukan keterkaitan antara aspek spasial dengan jaringan usahatani komoditas tersebut. Keunggulan komoditas dapat dicapai dengan memanfaatkan dampak tumpahan ( spillover effect) yang cenderung terjadi pada wilayah-wilayah sentra produksi pertanian yang berkelompok membentuk cluster. Cluster sentra produksi berbagai komoditas pertanian yang terbentuk secara alami di Kabupaten Bandung. Pada subsektor perkebunan, inventarisasi teknologi produksi dan upaya penerapannya menjadi komponen yang cukup penting mengingat permasalahan yang dihadapi bermuara pada sisi produksi dan pengolahan hasil. Sementara pada subsektor kehutanan, komponen-komponen kelembagaan merupakan komponen penting karena permasalahan yang dihadapi adalah mengenai konflik pemanfaatan sumberdaya alam dan penanganan lahan dan air. Strategi identifikasi tersebut selanjutnya dilengkapi dengan upayaupaya mengembangkan pola produksi yang konvergen pada konsep good agricultural practices (GAP). GAP harus dijadikan dasar pada proses pembangunan pertanian karena konsep ini memuat pola produksi yang bersifat holistik dan dapat diterapkan secara spesifik pada setiap jenis sistem agroekologis. Pengadopsian konsep ini dapat dilakukan setelah wilayah dan komoditas utama telah teridentifikasi. Selanjutnya diperlukan proses penerjemahan prinsip-prinsip GAP tersebut sesuai dengan karakteristik wilayah dan komoditas yang bersangkutan.

Di dalam dimensi pasar, competitive intelligence (CI) menjadi kunci dari strategi-strategi jangka pendek. Strategi CI mencakup proses-proses yang berkaitan dengan mengumpulkan, menganalis, dan mengaplikasikan informasi yang diperoleh berkaitan dengan komoditas dan produk. Dalam operasionalisasinya, CI dapat dilakukan dengan membentuk jaringan formal dengan stakeholders yang terlibat dalam sektor pertanian. Dalam konteks ini, CI lebih ditekankan kepada penggalian informasi mengenai pasar komoditas dan produk pertanian. Pada gilirannya, informasi-informasi yang diperoleh akan diterjemahkan sebagai input dalam melakukan penyesuaian rencana strategis ketika pasar pertanian mengalami dinamika. Informasi-informasi yang dibutuhkan oleh Kabupaten Bandung terntunya berkaitan dengan


Strategi jangka pendek juga akan diwarnai dengan upaya-upaya mengembangkan mekanisme supply chain (SCM) pada setiap komoditas. SCM merujuk pada kegiatan manajerial (koordinasi) antar pelaku dan lembaga yang terlibat dalam sektor pertanian (produksi, distribusi dan pemasaran) dengan tujuan mengahasilkan produk yang diminta oleh konsumen. Yang menjadi penekanan pada mekanisme ini adalah proses kolaborasi perencanaan dan keterkaitan antar pelaku usahatani tersebut. Strategi ini sangat relevan dengan Dinas Pertanian Kabupaten Bandung yang berfungsi sebagai fasilitator pembangunan pertanian.

33

kekuatan dan kelemahan sektor pertanian serta peluang-peluang yang dapat dieksploitasi. Kerangka keterkaitan strategi dan migrasi stretegi disajikan pada Gambar 10.


Sebagai hasil dari jangka pendek, terdapat beberapa komponen dasar strategi yang harus diterapkan. Pada jangka menengah diharapkan telah terciptanya arah menuju pola produksi komoditas dan pasar yang bersifat kontrak (contract based). Sebagai justifikasi, pasar yang bersifat kontrak akan memberikan peluang yang lebih besar terhadap usahatani berskala kecil untuk dapat berpartisipasi dalam pasar. Meskipun begitu, pola ini memerlukan jaringan usaha yang relatif telah terbangun; dimana usaha-usaha untuk membangun jaringan tersebut telah diinisiasi pada strategi jangka pendek. Selanjutnya, lingkungan yang dapat mendorong usahatani kecil untuk dapat memenuhi standar dalam pola kontrak harus dikembangkan.

34

PASAR

1 2 3

KELEMBAGAAN

1 2 3 4 5 6

Competitive intelligent. Pemetaan karakteristik dan perilaku pasar. Inventarisasi kendala barriers to entry pada pasar. Pengembangan promosi generik. Inisiasi penetrasi pasar (penekanan pada pasar ritel moderen).

4

Inisiasi untuk mentransformasi kelembagaan petani berbasis produksi menjadi berbasis pasar (nilai). Pengembangan aglomerasi di sektor pertanian. Pemetaan dan identifikasi keterkaitan di antara jaringan pelaku usaha dan stakeholders di sektor pertanian. Menginisiasi pembentukan forum pada (3.) dan merancang proses kolaborasi di dalam rantai pasokan. Pemetaan industri penunjang komoditas dan produk. Inisiasi pembentukan klaster agribisnis pangan dan perkebunan. Pengembangan supply chain and network management (SCNM).

7 8 9

5

Transformasi perilaku pasar yang informal (open negotiation based) menjadi formal (contract based). Penetrasi pasar (penekanan pada niche market dan pasar industri).

Pemetaan cluster komoditas dan produk. Pengembangan sistem informasi cluster. Pengarahan dan pemanfaatan dana corporate social responsibility untuk pembentukan cluster. 10 Menciptakan iklim kondusif untuk merangsang pembentukan aliansi strategis antar pelaku usaha dan stakeholders. Pengembangan biopartnership pada industri agrofarmaka. 11 Pengembangan collaborative decision making.

6

Penetrasi pasar nasional untuk komoditas terfokus beserta produk dan produk derivatifnya. Pemanfaatan peluang pasar global (extenderization).

12 Pemanfaatan kekuatan kolaborasi dan SCNM untuk menciptakan co-innovation pada produk. Pengembangan sistem inovasi agribisnis. 13 Proses regenerasi dan suksesi pada generasi muda agripreneur.

1 2 3 4

Pemetaan komoditas aktual dan potensi. Penentuan fokus pengembangan komoditas. Inventarisasi dan inisisasi pemanfaatan teknologi yang tersedia pada tingkat nasional dan internasional. Penyesuaian dan penerapan standar komoditas dan terdiferensiasi. Sosialisasi dan inisiasi penerapan Integral Chain Care tahap awal (penekanan pada sektor budidaya; good agricultural practices, good pesticide practices).

Jangka Pendek

5 6

Penerapan Integral Chain Care selanjutnya (penekanan pada good manufacturing practices, HACCP dan sistim traceability). Adopsi teknologi yang tersedia untuk pengembangan komoditas menjadi produk derivatif;.

Jangka Menengah

7

Pengembangan industri pertanian di sektor hilir.

Jangka Panjang


PRODUK

Gambar 2.1. Kerangka Migrasi Strategi Pembangunan Sub-Sektor Tanaman Pangan dan Perkebunan Kab. Bandung

35

Salah satu prasyarat bagi terciptanya pasar kontrak adalah adanya standarisasi komoditas atau produk pertanian. Pada jangka pendek, upayaupaya standarisasi telah diinisiasi salah satunya melalui strategi adopsi konsep GAP; dan pada jangka menengah dikembangkan lebih lanjut dengan mengadopsi konsep traceability. Konsep ini merujuk pada kelengkapan informasi pada setiap tahap produksi komoditas pertanian. Konsep ini sangat perlu diadopsi mengingat bahwa preferensi konsumen telah berubah ke arah makanan yang aman dan sehat; dimana perhatian konsumen terhadap proses produksi akan semakin besar pada masa mendatang. Isu-isu mengenai penggunaan komoditas pertanian transgenik dan bahan kimia akan memperbesar tekanan konsumen terhadap produsen. Sejalan dengan konsep traceability, secara paralel konsep HACCP (hazard analysis and critical control points) harus dapat diterapkan. HACCP merupakan suatu pendekatan yang sistematik terhadap keamanan pangan yang dilakukan pada setiap tahap produksi pangan tersebut. Pendekatan ini dianggap sangat perlu mengingat bahwa selama ini inspeksi pangan lebih sering dilakukan pada tahap akhir produksi.

Dalam jangka panjang merupakan pengembangan dari strategi-strategi yang telah disusun pada jangka pendek. Dalam jangka menengah, strategistrategi akan mengalami perubahan (penyesuaian) terhadap tujuan yang akan dicapai pada jangka panjang. Dari sekian banyak opsi strategi, pembentukan integral chain care (ICC) pada subsektor tanaman pangan dan perkebunan perlu mendapatkan prioritas karena ICC merupakan koridor utama dalam pencapaian target pengembangan. Pada subsektor perkebunan, pembentukan aliansi strategis dengan asosiasi-asosiasi perlu dilakukan untuk dapat meningkatkan posisi tawar dari produk yang dihasilkan. Di antara beberapa dimensi pembangunan dalam kerangka migrasi strategi, dimensi kelembagaan tampaknya belum menjadi perhatian utama. Paradigma baru dalam pembangunan pertanian menyaratkan keseluruhan dimensi mendapatkan proporsi pengembangan yang seimbang. Pembangunan pertanian di dalam dimensi kelembagaan melalui aktivitas-aktivitas yang bersifat co-innovation, collaborative decision making dan beragam skema yang mengambil bentuk biopartnerships diharapkan akan menjamin tercapainya target pembangunan pertanian yang berkelanjutan. Berkaitan dengan subsektor kehutanan, perencanaan dapat diterjemahkan sebagai sebuah proses pengambilan keputusan dan kegiatan


Pada sisi kelembagaan, pembangunan jangka menengah harus diwarnai dengan pengembangan kolaborasi pengambilan keputusan usaha (collaborative decision making ) diantara pelaku pada sektor pertanian untuk menjamin efektivitias dari serangkaian strategi-strategi yang telah dilakukan sebelumnya. Pengambilan keputusan usahatani secara kolaboratif merupakan strategi lanjutan dari strategi SCM; dimana kolaborasi menunjukkan bentuk hubungan antar pelaku dan lembaga dalam sektor pertanian yang bersifat partnership. Konsekuensi dari bentuk hubungan tersebut adalah adanya kontrak formal mengenai distribusi profit dan loss yang dialami dalam rantai produksi tersebut.

36

yang berkesinambungan dalam menentukan alternatif pemanfaatan dan konservasi sumberdaya hutan dengan tujuan tertentu pada jangka menengah dan jangka panjang. Dalam konteks perencanaan strategis ini, pengembangan subsektor kehutanan diarahkan pada pemanfaatan hutan yang tidak bersifat eksploitatif sebagai altenatif dari pemanfaatan yang konvensional. Pada jangka pendek, strategi-strategi pengembangan kehutanan diarahkan pada upaya-upaya mengidentifikasi manfaat lain dari hutan dalam menghasilkan barang dan jasa lingkungan. Sebelumnya, telah dikemukakan bahwa dari sekian alternatif pemanfaatan hutan maka ekowisata (ecotourism) menawarkan peluang yang sangat besar untuk dikembangkan. Dalam konteks ini, peran utama dari Dinas adalah sebagai koordinator dan negoisator mengingat bahwa hutan adalah sebuah barang publik yang hingga saat ini selalu menghadapi masalah-masalah hak properti dan hak pemanfaatannya. Sebagai konsekuensi dari barang publik, terdapat banyak pelaku ekonomi yang sangat berkepentingan dalam memanfaatkan hutan; dan tidak jarang menimbulkan konflik sumberdaya. Fungsi negoisator menjadi sangat relevan dengan banyaknya pelaku ekonomi yang terlibat tersebut.


Pada jangka menengah, strategi pengembangan beralih pada aspek penyediaan infrastruktur yang berkaitan dengan ekowisata. Selain dari anggaran belanja pemerintah, penyediaan infrastruktur tersebut dapat dilakukan melalui pihak swasata yang distimulasi dengan pemberian insentif fiskal. Dalam pengembangannya, peranan masing-masing stakeholder dalam subsektor kehutanan menjadi sangat krusial. Keberhasilan pengelolaan hutan tentunya sangat bergantung pada komitmen dan partisipasi stakeholder. Selain itu, pendidikan informal yang berkaitan dengan konservasi sumberdaya alam harus telah disosialisikan; terutama ditujukan pada masyarakat yang berhubungan langsung dengan hutan. Pada jangka panjang, strategi-strategi diarahkan kepada pengintegrasian ekowisata di Kabupaten Bandung pada jaringan keparawisataan nasional dan internasional. Kegiatan-kegiatan promosi menjadi kunci bagi terlaksananya strategi ini. Selain itu, objek ekowisata tersebut telah terhubung dengan upaya-upaya konservasi lainnya yang mengarah pada proteksi wilayah yang bersangkutan.

37

Identifikasi pasar barang dan jasa lingkungan; menyusun target pasar. Penyusunan paketpaket produksi barang dan jasa lingkungan.

1

Pemetaan stakeholders kehutanan; terutama masyarakat sekitar hutan. Pembentukan komunitas hutan. Inisiasi pembentukan jaringan bisnis dan pendidikan.

1

Inventarisasi detil mengenai interaksi antara hutan dengan objek lainnya (aspek teknososio-ekonomi).

2

Pemenuhan kebutuhan infrastruktur minimal dengan memanfaatkan jaringan dengan swasta.

2

Pembakuan mekanisme sharing manfaat dan tanggung jawab dengan stakeholders. Pengembangan sistim pendidikan lingkungan.

2

Adopsi dan pembakuan standar mengenai pengelolaan hutan sesuai konvensi internasional.

3

Inisiasi pengintegrasian objek hutan ke dalam jaringan kepariwisataan nasional dan internasional.

3

Pemberlakuan audit sosial terhadap stakeholders. Pemanfaatan kekuatan kolaborasi untuk menciptakan co-innovation pada produk lingkungan.

3

Konvergensi sistim pertanian dengan produk dan jasa lingkungan.

Gambar 2.2. Kerangka Migrasi Strategi Pembangunan Sub-Sektor Kehutanan Kab. Bandung Jangka Pendek

Jangka Menengah

Jangka Panjang


PASAR KELEMBAGAAN PRODUK

1

38

Tabel 2.1 Sasaran Strategis, Indikator dan Target Kinerja sampai dengan Periode 2015

Meningkatkan swasembada pangan lokal melalui peningkatan produktivitas lahan dan komoditas pangan unggulan lokal

Meningkatkan keunggulan komparatif dan kompetitif produk pertanian melalui pengembangan agribisnis dalam aglomerasi ekonomi pertanian

INDIKATOR KINERJA 1. Jumlah produksi komoditas tanaman pangan unggulan: - Padi (ton) - Jagung (Ton) - Ubi Kayu (Ton) 2. Jumlah produktivitas komoditas tanaman pangan: - Padi (kui/ha) - Jagung (kui/ha) - Ubi Kayu (kui/ha) 3. Prosentase kehilangan/kerusakan hasil tanaman pangan 4. Proporsi serangan OPT terhadap luas tanam: Padi Jagung 1. Jumlah perluasan tanam yang telah menerapkan teknologi a. Padi - SL-PTT - SRI b. SL-PTT Jagung 2. Prosentase luas tanam yang telah menerapkan teknologi: a. Penggunaan Pupuk Berimbang b. Penggunaan Benih Berlabel Padi Jagung 1. Jumlah produksi komoditas unggulan: Sayuran (ton) Buah-buahan (ton) Biofarmaka (ton) Tan. Hias (tangkai) Kopi (ton) Teh (ton) Cengkeh (ton) 2. Jumlah kelompok tani yang telah memiliki registrasi kebun a. Hortikultura

TARGET KINERJA TAHUN 2015

536.347 53.386

57.580

63,01 64,15 113,00

0,2 – 5%

11% 7%

12.000 ha 5.000 ha 6.250 ha

70% 65% 60%

1.091.180 594.473 894.960 397.543 4.407 3.495 124

55 kelompok


SASARAN STRATEGIS

39

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA

3.

Mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam upaya stabilitas kualitas lingkungan hutan dan lahan

1.

2. 3.

b. Perkebunan Jumlah kelompok usaha rumah kemasan dan UPH: a. Hortikultura b. Perkebunan Jumlah usaha agribisnis hasil nonkayu: Jamur Lebah Madu Ulat Sutera Jumlah usaha agribisnis hasil kayu Penanaman lahan kritis

TARGET KINERJA TAHUN 2015 10 kelompok

5 kelompok 7 kelompok

5 unit 5 kel 4 kel 1 kelompok 22.906 ha

2.1.4. Kerangka Kebijakan, Strategis dan Penetapan Kinerja Tahunan Pembangunan Pertanian dan Kehutanan Tahun 2012 Sejalan dengan visi dan misi Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kabupaten Bandung yang telah ditentukan sebelumnya, diperlukan beragam kebijakan strategis untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dari pembangunan sektor pertanian. Secara garis besar, strategi, kebijakan dan program yang disusun untuk meningkatkan kesejahteraan petani pada tahun 2012 bertujuan untuk memfasilitasi peningkatan pendapatan petani melalui pemberdayaan, peningkatan akses terhadap sumberdaya usaha pertanian, pengembangan kelembagaan, dan perlindungan terhadap petani. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai adalah: (1) meningkatnya kapasitas dan kapabilitas petani, (2) semakin kokohnya kelembagaan petani, (3) meningkatnya akses petani terhadap sumberdaya produktif; dan (4) meningkatnya kualitas infrastruktur pertanian.

Kerangka kebijakan yang termasuk di dalam dimensi produk dibentuk berdasarkan target pencapaian kinerja pertanian yang berkaitan dengan sisi produksi pertanian. Dalam rangka memperoleh keunggulan kompetitif komoditas dan produk pertanian, maka secara spesifik target jangka panjang yang akan dicapai adalah memperoleh komoditas yang telah mendapatkan standarisasi internasional dan bersifat terdiferensiasi. Tabel 2.2 Prioritas Komoditas Unggulan Komoditas Tanaman Pangan Hortikultura

Kabupaten Bandung Pangan Non Pangan Padi, Jagung, dan Ubi kayu Tanaman hias Cabe, Bawang merah,

Kentang, Kubis, Tomat,


(a). Kebijakan yang berdasarkan strategi Produksi

40

Perkebunan

Stroberi, Alpukat, Jambu, Biofarmaka Kopi, Teh

Cengkeh, Tembakau

Diantara berbagai opsi kebijakan di dalam dimensi pengembangan produk, kebijakan penetapan standar mutu produksi tampaknya belum mendapatkan prioritas. Sesuai dengan target yang akan dicapai, penetapan standar mutu produksi berfungsi sebagai benchmark dan indikator kinerja produksi komoditas dan produk pertanian. Penetapan standar mutu ini merupakan akumulasi dari beberapa komponen yang dapat dijadikan acuan dalam merencanakan program pengembangan yang lebih spesifik. Di dalam subsektor kehutanan, kebijakan pengadopsian dan penetapan kerangka pengolahan dan pemanfaatan berdasarkan prinsip-prinsip konservasi hutan ditujukan untuk menciptakan produk dan jasa lingkungan yang dapat digunakan sebagai patokan dalam setiap jangka waktu pembangunan. Kebijakan ini mencakup beberapa komponen pengembangan; (1) pengkajian mengenai berbagai manfaat hutan yang kemudian dapat disosialisasikan kepada setiap stakeholders; (2) pengadopsian standar internasional mengenai kegiatan pemanfaatan hutan; dan (3) penetapan regulasi sebagai koridor terlaksananya kebijakan tersebut. (b).

Kebijakan yang berdasarkan strategi Pasar

Pencapaian utama pembangunan dalam dimensi pasar adalah menciptakan peluang dan keikutsertaan komoditas dan produk pertanian di pasar global. Kebijakan-kebijakan yang dapat memayungi proses pencapaian tersebut disajikan berikut ini.

Pengembangan alternatif sistim transaksi (pembiayaan, pengalihan resiko dan penjaminan) Peningkatan fungsi fasilitasi dan advokasi antara pelaku pasar

Rencana Tindakan  Pengembangan market-competitive

intelligence  Pengembangan inovasi pertanian spesifik lokasi  Pengembangan pola contract farming.

 Advokasi dan pendampingan dengan tujuan meperkuat aspek legal usaha pertanian

Beberapa dari kebijakan di atas yang belum mendapatkan prioritas adalah kebijakan yang berkaitan dengan peningkatan riset pasar dan peningkatan fungsi fasilitasi dan advokasi. Riset pasar sangat dibutuhkan untuk tetap menjamin kedinamisan strategi dan keberlanjutan keunggulan komoditas dan produksi pertanian yang dihasilkan. Mengingat perilaku pasar


Kebijakan Penetapan mekanisme yang berkaitan dengan riset pasar (identifikasi peluang pasar)

41

(sisi permintaan) yang selalu berubah, maka dibutuhkan strategi yang juga dituntut untuk selalu dapat beradaptasi dengan perubahan. Dalam hal ini, riset pasar merupakan bahan bakar utama bagi upaya-upaya adaptasi yang harus dilakukan. Kebijakan peningkatan fungsi fasilitasi dan advokasi antara pelaku pasar juga sangat penting untuk diprioritaskan. Kebijakan ini ditujukan untuk mengantisipasi kecenderungan terjadinya kegagalan pasar yang kerap terjadi pada sektor pertanian. Selain itu, fungsi fasilitasi tentunya sangat dibutuhkan untuk mengintegrasikan usahatani berskala kecil (tradisional) kepada alternatif-alternatif sistim transaksi moderen yang sedang mengalami pertumbuhan pesat pada saat ini. Selain itu, sudah waktunya untuk juga dipikirkan mengenai: pengembangan manajemen resiko usahatani dan penciptaan iklim investasi usaha yang kondusif. Untuk itu, pemerintah daerah perlu menunjukan political will yang kuat dalam menunjang para pelaku agribisnis dengan dibuatnya program-program yang spesifik. Kebijakan dan program yang berkaitan dengan pengembangan pemasaran dilaksanakan melalui program pemasaran hasil produk pertanian/perkebunan. (c).

Kebijakan yang berdasarkan strategi kelembagaan

Pada jangka panjang, pembangunan pertanian dalam dimensi institusional ditujukan pada terciptanya sistem cluster pada sektor pertanian. Selanjutnya cluster akan berperan sebagai media dasar dalam mengembangkan kolaborasi antar stakeholders dalam rantai produksi komoditas. Kerangka kebijakan pendukung pencapaian tersebut disajikan pada matriks kebijakan selanjutnya.

Selanjutnya, kebijakan harus didukung pula dengan kebijakan pengembangan sistem koordinasi usahatani. Keragaan usahatani memerlukan dukungan yang bersifat lintas fungsional, administrasi dan disiplin disertai dengan penggunaan teknologi (teknik) di bidang manajemen yang akan memberikan dampak signifikan terhadap kinerja sektor pertanian di Kabupaten Bandung. Kebijakan Penataan fungsi tugas pemerintah yang didasari oleh kebutuhan spesifik



Rencana Tindakan Pendidikan dan pelatihan teknis SDM Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan


Kebijakan pertama yang harus dilakukan adalah menata kembali fungsi pemerintah sebagai kelembagaan penunjang yang didasari oleh kebutuhan sektoral, dengan demikian akan jelas struktur dan hirarki kelembagaan pemerintah dalam sektor pertanian. Langkah tersebut diharapkan akan berdampak pada koordinasi yang baik diantara para pengambil dan pelaksana kebijakan pengembangan pertanian. Selain itu, peningkatan profesionalisme aparatur Dinas Pertanian diharapkan menjadi akselerator terbentuknya proses kolaborasi tersebut.

42



Penetapan mekanisme keterkaitan lembaga peneltian dengan pelaku sektor pertanian dan pasar



Pengembangan sistem koordinasi dan komunikasi pertanian (E-Government)

 



  Pemberdayaan masyarakat kehutanan





Rencana Tindakan Peningkatan profesionalisme SDM Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Peningkatan koordinasi dengan lembaga penelitian (nasional dan internasional) dan perguruan tinggi (perencanaan kolaboratif) Pengembangan lembaga pertanian di pedesaan Penyebaran informasi mengenai program pembangunan pertanian (partisipatif) Peningkatan peran pengawasan partisipatif program pembangunan pertanian Penciptaan proses pengambilan keputusan yang bersifat kolaboratif Mendorong berfungsinya cluster-cluster komoditas pertanian Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan dan program pemanfaatan hutan Peningkatan kewirausahaan masyarakat kehutanan melalui pendidikan informal

Masih berkaitan dengan dimensi institusional, permberdayaan masyarakat dalam rangka pembangunan sektor perkebunan dan kehutanan merupakan komponen yang paling relevan mengingat konflik sumberdaya yang sering timbul di kedua subsektor ini. Pada subsektor perkebunan, peningkatan kapasitas pekebun-pekebun berskala kecil dan buruh perkebunan dapat dilakukan melalui optimasi penggunaan isu corporate social responsibility pada perusahaan perkebunan berskala besar; termasuk di dalamnya perusahaan perkebunan milik pemerintah. Di dalam sub sektor kehutanan, optimasi pemanfaatan hutan dapat dilakukan dengan meningkatkan keterlibatan masyarakat, terutama masyarakat pinggiran hutan. Dengan rekayasa kelembagaan, diharapkan masyarakat menjadi aktif dalam melakukan kegiatan konservasi serta mengalihkan ekstraksi sumberdaya hutan menjadi bentuk-bentuk jasa lingkungan. Rekayasa kelembagaan tersebut dapat diinisiasi dengan mengidentifikasi hukum adat atau norma yang berlaku lokal. Selanjutnya, penentuan pengelolaan hutan dapat diformulasikan bersama-sama seluruh


Kebijakan

43

stakeholders primer; sementara peningkatan kapasitas kelembagaan dapat dilakukan melalui beragam bentuk pendampingan dan advokasi. (d) Kebijakan yang berdasarkan Pengelolaan Lingkungan

Pembangunan pertanian didesain dengan mencermati perkembangan lingkungan global sebagai respon terhadap pembangunan yang menyeluruh di bidang lain di dalam ekonomi nasional. Kenaikan standar hidup, perkembangan teknologi termasuk di dalamnya bioteknologi, serta perkembangan pasar domestik dan pasar dunia merupakan faktor yang mendorong tumbuh kembangnya pertanian modern sebagai bagian dari pembangunan ekonomi nasional. Pembangunan pertanian modern yang dimaksud adalah pembangunan pertanian melalui pembangunan agribisnis dan agroindustri dengan penguatan pola kemitraan usaha tani dari industri hulu sampai industri hilir. Di dalam memandang perencanaan pembangunan pertanian sebagai upaya peningkatan kesejahteraan petani, pembangunan harus diarahkan agar penduduk desa yang relatif miskin dapat menikmati buah dari kemajuan pembangunan nasional dan dapat memberdayakan dirinya sendiri untuk berpartisipasi secara penuh di dalam proses pembangunan. Pemberdayaan itu juga diarhakan ke dalam suatu proses di mana rakyat dapat bergerak untuk memanfaatkan kesempatan-kesempatan yang tersedia yang disiapkan untuk memperbaiki kualitas hidup secara bertahap. Saat ini terdapat kecenderungan dan perubahan paradigma untuk mendesain pembangunan pertanian atas dasar perubahan dan perkembangan teknologi dan mekanisme pasar. Perubahan ini mendorong keseluruhan sektor ikut harus mampu mengubah arah dan strategi pembangunan termasuk di sektor pertanian. Berdasarkan pertimbangan kondisi, potensi sumberdaya domestik, serta peluang yang dimiliki, maka dapat dibuat arah pembangunan pertanian pada masa datang di Kabupaten Bandung dengan tetap memperhatikan pola perubahan yang terjadi di sepanjang proses kegiatan agribisnis melalui program kerja Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan.


Target pencapaian pembangunan pertanian dan kehutanan berkelanjutan sebagaimana diuraikan di atas akan sangat dipengaruhi oleh fenomena perubahan iklim yang telah menjadi isu global dan sangat berdampak terhadap kelangsungan pembangunan di masa yang akan datang. Perlu upaya mengurangi dampak negatif perubahan iklim terhadap sumberdaya dan sistem produksi pertanian serta terhadap sosial ekonomi petani dan juga peningkatan kualitas lingkungan, terutama kualitas lahan dan hutan. Oleh karena itu, untuk menyiapkan antisipasinya diperlukan analisis tentang kerentanan dampak perubahan iklim, inventarisasi dan delineasi wilayah yang terkena dampak, serta penyusunan road map rencana aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim dan lingkungan. Kebijakan ini tahun 2012, dilaksanakan melalui program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

44


Setiap program/kegiatan yang direncanakan ditujukan untuk mencapai Rencana Kerja Lima Tahunan yang dievaluasi setiap tahun. Lebih lanjut, untuk mencapai sasaran lima tahunan tersebut, perlu ditetapkan Rencana Kerja Tahunan. Rencana Kinerja Tahunan merupakan penjabaran dari Rencana Kinerja Lima Tahunan. Strategis pencapaian sasaran dan tujuan tahunan dirancang ke dalam program/kegiatan tahunan. Pada tahun 2012, Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan menyusun Rencana Tindak ke dalam 8 program dan 22 kegiatan. Berikut Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2012, antara lain (tabel 2.3):

45

Tabel 2.3. Penetapan Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2012


INDIKATOR KINERJA 1.

Jumlah produksi komoditas tanaman pangan unggulan: - Padi (ton) -

2.

3. 4.

5.

6.

Jagung (Ton) Ubi Kayu (Ton)

Jumlah produktivitas komoditas tanaman pangan: - Padi (kui/ha) - Jagung (kui/ha) - Ubi Kayu (kui/ha) Prosentase kehilangan/kerusakan hasil tanaman pangan Proporsi serangan OPT terhadap luas tanam: Padi Jagung Jumlah perluasan tanam yang telah menerapkan teknologi c. Padi - SL-PTT - SRI d. SL-PTT Jagung Prosentase luas tanam yang telah menerapkan teknologi: a. Penggunaan Pupuk Berimbang b. Penggunaan Benih Berlabel

TARGET KINERJA

1. 2. 498.076 3. 51.954 4. 52.186 5. 6.

61,85 7. 63,00 110,65

PROGRAM/KEGIATAN

Pengembangan Intensifikasi Padi Palawija Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pengembangan Diversifikasi Pangan Pengembangan Perbenihan/Pembibitan Penyusunan Database Produk Pangan Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Tepat Guna Pertanian/Perkebunan Pemeliharaan Rutin/Berkala Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

0,2 – 5%

15% 10%

1.500 ha 334 ha 1.250 ha

61,11%


SASARAN STRATEGIS

46



2.

3.

Jumlah produksi komoditas unggulan: Sayuran (ton) Buah-buahan (ton) Biofarmaka (ton) Tan. Hias (tangkai) Kopi (ton) Teh (ton) Cengkeh (ton)

4.064 3.261 116

9 kelompok - kelompok

Jumlah kelompok usaha rumah kemasan dan UPH: a. Hortikultura b. Perkebunan

2 kelompok 2 kelompok

Penanaman lahan kritis

PROGRAM/KEGIATAN 1.

1.060.004 2. 574.281 3. 859.830 388.369 4.

Jumlah kelompok tani yang telah memiliki registrasi kebun a. Hortikultura b. Perkebunan

1. Jumlah usaha agribisnis hasil non-kayu: Mengembangkan - Jamur usaha ekonomi - Lebah Madu produktif dalam upaya - Ulat Sutera stabilitas kualitas lingkungan hutan dan 2. Jumlah usaha agribisnis hasil kayu lahan 3.

TARGET KINERJA 60,00%

1 unit 1 kel 1 kel 4.415 ha

5. 6. 7. 8. 9.

1. 2. 3. 4.

Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Pertanian Peningkatan Mutu, Produksi dan Produktivitas Produk Pertanian/Perkebunan Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Atas Hasil Produk Pertanian/Perkebunan Promosi Atas Hasil Produk Pertanian/ Perkebunan Pembangunan Pusat-pusat penampungan hasil produk Pertanian/Perkebunan Penyusunan database produk pangan Pengembangan Pertanian pada Lahan Kering Penyediaan sarana dan Prasarana Produksi Pertanian/Perkebunan Pengembangan bibit unggul pertanian/ perkebunan

Pengembangan hasil hutan non kayu Pembuatan benih/bibit kehutanan Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan


SASARAN STRATEGIS

47

1. Program Peningkatan Ketahanan Pangan

Salah satu tujuan dari pembangunan pertanian di Kabupaten Bandung adalah meningkatkan produktivitas usahatani tanaman pangan melalui pola kemitraan dan meningkatkan ketahanan pangan di pedesaan. Hal ini dapat dilihat dengan meningkatnya produktivitas tanaman komoditas pertanian unggulan per hektar dalam satu kali tanam, berkembangnya usahatani padi dan palawija dengan pola kemitraan, dan tersedianya pangan yang cukup dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta terwujudnya diversifikasi konsumsi pangan yang tercermin dari tersedianya berbagai komoditas pangan dan pangan olahan. Untuk mewujudkan tujuan pembangunan pertanian ini, Dinas Pertanian Kabupaten Bandung mengajukan beberapa strategi perencanaan pembangunan melalui kegiatan: 1. Penyusunan Database Potensi Produk Pangan; 2. Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian; 3. Pengembangan Intensifikasi Tanaman, Padi Palawija; 4. Pengembangan Diversifikasi Pangan 5. Pengembangan Pertanian pada Lahan Kering; 6. Pengembangan Perbenihan dan Pembibitan; 7. Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Pertanian/Perkebunan; 8. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian / Perkebunan; Dengan upaya ini diharapkan mampu mencapai ketahanan pangan di tingkat rumah tangga petani dan gizi masyarakat yang seimbang sebagai prasyarat dalam meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, juga meningkatkan usahatani pertanian dengan pola kemitraan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan indeks daya beli dan indeks kesehatan masyarakat, terutama masyarakat tani di pedesaan. Adapun teknis pelaksanaan, sebagai berikut:

a. Pengidentifikasian Kelompok Sasaran

Kegiatan dilaksanakan oleh petugas lapangan untuk mengetahui potensi sumber daya pangan, spesifikasi teknis teknologi pengembangan, kemampuan SDM dan pengembangan bisnis pertanian. Selain itu, juga dikumpulkan data dan informasi mengenai kelembagaan dan budaya lokal. 1) Seleksi peserta dan jenis usaha Berdasarkan hasil identifikasi, dilakukan seleksi dan penentuan jenis usaha pangan lokal kepada calon peserta. Penetapan jenis usaha dilakukan dengan studi kelayakan usaha untuk mengetahui keuntungan dan keberlanjutan usaha. Kegiatan

ini harus dilakukan dengan hati - hati karena hasilnya menentukan kegiatan selanjutnya. 2) Pelatihan Teknis Agribisnis Setelah seleksi peserta, dilaksanakan pelatihan tentang pengembangan pangan lokal yang disesuaikan dengan hasil seleksi dan potensi wilayahnya. Mata pelajaran diberikan secara teori dan praktek baik berupa teknis maupun manajemen usaha. Kegiatan ini akan berhasil baik jika dilaksanakan dengan metode belajar sambil bekerja. Pelatihan teknis agribisnis ditujukan untuk peningkatan kesiapan penerima manfaat dalam manajerial usaha.

b. Pemberian bantuan Bantuan dapat diberikan berupa uang, peralatan, sarana produksi atau kombinasi keduanya. Sebaiknya bantuan tersebut diberikan secara bertahap sesuai dengan kebutuhannya dalam kegiatan produksi/pengolahan pangan/pertanian.

c. Pendampingan/pembinaan Kelompok dalam mengelola usahanya, perlu diberikan pendamping/pembina dengan keahlian sesuai dengan kebutuhan teknis dan manajemen dari usahanya. Pendampingan dilaksanakan selama satu tahun atau satu kali proses produksi/pengolahan pangan/pertanian sampai dengan pemasarannya. Apabila dalam proses pendampingan menghadapi permasalahan yang sulit dipecahkan ditingkat lapangan, maka dapat meminta bantuan kepada dinas/instansi teknis terkait.

d. Pembinaan pasca proyek dan pengembangannya Walaupun pendampingan sudah selesai, pembinaan tetap diberikan selama beberapa bulan dengan frekwensi kunjungan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kelompok. Pembinaan akan terus dilanjutkan sampai kelompok dapat mengembangkan usahanya menjadi kokoh dan mandiri termasuk mengupayakan kemitraan dengan perusahaan mitra. Pembinaan pasca proyek ini merupakan pembinaan rutin yang diberikan oleh petugas lapangan dari dinas sesuai dengan bidangnya. Adapun sasaran dari program peningkatan ketahanan pangan direncanakan tersebar di 31 kecamatan yang merupakan daerah sentra komoditas padi, palawija, dan hortikultura. Sedangkan dampak yang diharapkan dari kegiatan tersebut, adalah: 1. Meningkatnya keragaman produksi dan konsumsi pangan.

2. Berkembangnya kegiatan perbenihan tanaman Pangan, hortikultura dan perkebunan. 3. Berkembangnya daerah sentra produksi tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan. 4. Terbinanya kelompok tani dalam penerapan teknologi pertanian organik. 5. Berkembangnya usahatani organik di pedesaan. Kegiatan agribisnis mencakup empat subsistem, yaitu: subsistem agribisnis hulu (up-stream agribusiness), yakni kegiatan ekonomi yang menghasilkan (agroindustri hulu) dan perdagangan sarana produksi pertanian primer (seperti industri pupuk, obat-obatan, bibit/benih, alat mesin pertanian, dan lain-lain); subsistem usahatani (on-farm agribusiness); subsistem agribisnis hilir (down-stream agribusiness). Keberhasilan pembangunan pertanian melalui pendekatan sistem agribisnis sangat tergantung pada tingkat kehandalan dari setiap komponen yang menjadi subsistemnya. Untuk mencapai kehandalan yang simultan dari setiap subsistem dalam sistem agribisnis dibutuhkan uluran dan campur tangan pemerintah melalui regulasi, koordinasi, perlindungan, stimulasi, pelayanan dan penilaian terhadap seluruh subsistem dalam sistem agribisnis beserta lingkungan yang mempengaruhinya. Selain itu, kondisi sumberdaya lingkungan serta sarana dan prasarana juga merupakan faktor yang menentukan kehidupan dan pengembangan sistem agribisnis tersebut, yang direncanakan tersebar di Kabupaten Bandung (31 kecamatan). Sedangkan sasaran dan dampak yang diharapkan dari kegiatan ini, antara lain adalah : 1. Mendorong terbentuknya usaha agribisnis baru sebagai usaha diversifikasi pangan; 2. Terbinanya kelompok tani dalam penerapan standar-standar mutu produk dan teknologi pengolahan hasil; dan 3. Terfasilitasi alat mesin pengolahan pasca panen hasil pertanian dan sarana prasarana agribisnis. Kegiatan Pengembangan sistem informasi manajemen pertanian diarahkan untuk mencapai sasaran: - Terkumpul, terolah, dan teranalisanya data primer komoditas Pertanian serta peramalan produksi pertanian - Teridentifikasinya data potensi wilayah dan agroekosistem - Berkembangnya manajemen database pertanian - Terlaksananya perencanaan pembangunan pertanian yang tepat sasaran.

Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan di atas merupakan rincian tahapan kegiatan, sehingga dapat dicapai impact yang bermanfaat bagi masyarakat tani pada khususnya. Adapun sasaran kegiatan yang ingin dicapai pada tahun 2012, sebagai berikut: Tabel 2.4. Sasaran Kegiatan pada Program Peningkatan Ketahanan Pangan Tahun 2012 Kegiatan Sasaran Kegiatan Target 1. Penyusunan a. Tersusunnya database 4 dokumen 12 Database potensi bulan potensi pengembangan produk pangan pertanian berbasis tanaman daerah; pangan, hortikultura, perkebunan; - Luas Tanam - Luas Panen - Produksi - Produktivitas b. Tersusunnya sasaran intensifikasi tanaman pangan dan hortikultura

2. Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian

3. Pengembangan

a. Terlaksananya sosialisasi penerapan teknologi pengolahan dan penanganan pasca penen b. Terlaksananya pelatihan internal control system; c. Terlaksananya temu usaha padi organik; d. Pelatihan penanganan dan pengolahan hasil e. Menurunnya jumlah kehilangan hasil (lossis) untuk komoditas serealia dan palawija (terutama komoditas padi; f. Memfasilitasi stimulan alat dan mesin pasca panen dan pengolahan hasil; a. Target Pencapaian hasil

1 dokumen

40 orang

20 orang 20 orang 75 orang/ kecamatan 0,2-5%

9 paket

3

Kegiatan Intensifikasi Tanaman Padi, Palawija

4. Pengembangan diversifikasi pangan

5. Pengembangan Pertanian pada Lahan Kering

Sasaran Kegiatan Target produksi dan komoditas terutama padi dan palawija, yaitu ;  Padi 498.076 ton  Jagung 51.954 ton b. Target pencapaian produktivitas - Padi 61,85 kuin/ha - Jagung 63,00 kuin/ha c. Penerapan teknologi pemupukan berimbang dan pengadaan benih padi palawija; d. Penerapan teknologi 168 hektar budidaya padi dengan metode System Rice Intensification (SRI) atau “pengelolaan tanaman terpadu /PTT” e. Terlaksananya SLPTT; 10 kelompok f. Terlaksananya sosialisasi 1.550 orang SLPTT g. Terlaksananya sosialisasi 60 orang dan bimbingan teknis SOP GAP Padi h. Terlaksananya bimbingan 110 orang teknis penerapan SOP GAP Jagung i. Terlaksananya bimbingan 100 orang teknis pupuk berimbang j. Terlaksananya 6 kelompok pengembangan kelompok pengelola UPPO a. Terlaksananya bimbingan 45 orang teknis SOP GAP Ubi kayu 1 kecamatan b. Terlaksananya pengembangan ubi kayu a. Target pencapaian produksi: - buah-buahan 574.281 ton - tanaman hias 388.369 tgk b. Berkembangnya kelompok 1 kelompok usaha hortikultura organik c. Berkembangnya penangkaran

Kegiatan

6. Pengembangan Perbenihan dan Pembibitan

Sasaran Kegiatan

a.

b. 7. Penelitian dan Pengembangan Sumber daya Pertanian/ Perkebunan

a.

b. c. d. e. f. 8. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan mutu Produk Perkebunan

Target

benih stroberi 1 kelompok d. Berkembangnya penangkaran benih kentang 1 kelompok e. Berkembangnya kelompok usaha dan kel. Wanita tani 5 kelompok f. Terlaksananya pengembangan kelompok pengelola UPPO

a.

1 kelompok Terlaksananya pemurnian 1 varietas benih bersertifikat spesifikasi lokalita; 11.500 kg Terfasilitasinya benih padi cadangan daerah Target pencapaian produksi komoditas perkebunan: - Kopi 4.064 ton - Teh 3.261 ton - Cengkeh 116 ton Terlaksananya penilaian 17 perusahaan perkebunan bagi PBS dan PTP 50 orang Terlaksananya forum kemitraan bisnis antar para pelaku usaha perkebunan 1 paket Terlaksananya penyusunan simakit 50 orang Terlaksananya rapat koordinasi gangguan usaha 50 orang perkebunan Terlaksananya sosialisasi IBK dan pengendalian OPT Perkebunan Berkembangnya budidaya 15 hektar

tembakau rendah nikotin; b. Berkembangnya industri 4 kelompok pengolahan tembakau rakyat

2. Program Peningkatan Perkebunan

Pemasaran

Hasil

Produksi

Pertanian/

Peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan menjadi keharusan dalam mempertahankan kontinuitas usaha agribisnis

pada berbagai komoditas unggulan di sektor pertanian. Menurut Abdul Adjid, D (2001), pasar adalah suatu tempat yang terbentuk dari usaha dua pihak yang akan berinteraksi, yaitu pembelian dan penjualan. Dengan kata lain, pasar menjadi sentra aktivitas ekonomi di dalam lingkungan dunia usaha termasuk di sektor pertanian. Stabilitas dan mekanisme pasar termasuk ke dalam sasaran utama dalam menciptakan masyarakat ekonomi yang berswasembada. Maka dari itu, program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/ perkebunan merupakan hal mutlak yang harus dilaksanakan dalam pembangunan pertanian di Kabupaten Bandung. Salah satu sub sistem dalam sistem agribisnis adalah penataan jaringan pemasaran guna meningkatkan posisi tawar petani dan Program peningkatan pemasaran bertujuan untuk mengembangkan dan menata jaringan pemasaran komoditas pertanian. Hal ini dirasakan perlu karena salah satu penyebab rendahnya nilai jual produk pertanian di tingkat petani di Kabupaten Bandung disebabkan oleh ketidakteraturan dan panjangnya jalur pemasaran komoditas pertanian. Kegiatan-kegiatan ini direncanakan tersebar di 31 kecamatan di Kabupaten Bandung. Sedangkan sasaran dan dampak yang diharapkan dari kegiatan tersebut, adalah sebagai berikut: 1. Mendorong terbentuknya rumah kemasan hasil pertanian serta mendorong meningkat nya permintaan konsumen; 2. Mengembangkan pusat-pusat penampungan Komoditas Pertanian skala kecil di pedesaan; 3. Terlaksananya promosi produk hasil pertanian; dan 4. Tertatanya/teraturnya jalur pemasaran komoditas pertanian. 5. Meningkatnya kesadaran serta pengetahuan petani akan produk bermutu/unggulan pertanian serta teknologi terbaru beserta penerapannya dalam bidang pertanian. Pada tahun 2012, program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan diarahkan untuk menyusun, mendeteksi, dan merestrukturisasi mekanisme dan stabilitas jaringan pasar komoditas hortikultura dan tanaman pangan di Kabupaten Bandung. Adapun sasaran kegiatan yang ingin dicapai, sebagai berikut: Tabel 2.5. Sasaran Kegiatan pada Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan Kegiatan Sasaran Kegiatan Kinerja 1. Penelitian dan a. Penyusunan database 1 dokumen Pengembangan pelaku usaha agribisnis Pemasaran Hasil hortikultura; Produksi b. Terlaksananya usaha 2 kali Pertanian/Perkebunan; promosi produk

Kegiatan

2. Promosi atas hasil produksi pertanian/perkebunan unggul daerah

3. Pembangunan pusatpusat penampungan hasil produksi

Sasaran Kegiatan Kinerja unggulan hortikultura; c. Fasilitasi jaringan 1 kali kerjasama antara petani hortikultura dengan pelaku pasar melalui kegiatan temu investasi; a. Terlaksananya pameran 4 kali tingkat kabupaten b. Terlaksananya pameran tingkat propinsi Jawa Barat c. Terlaksananya pameran tingkat nasional (PF2N) d. Terlaksananya festival stroberi

a. berkembangnya kelompok usaha rumah kemasan

1 kali 1 kali 1 kali 4 kelompok

3. Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan

Beberapa tantangan yang dihadapi dalam pemberdayan sumberdaya pertanian dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan adalah: a. Meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan petani dan kelompok tani tentang inovasi teknologi pertanian. b. Mencukupi kebutuhan air yang terus meningkat dalam waktu, ruang, jumlah serta mutu yang tepat sebagai akibat dari meningkatnya jumlah penduduk dan pembangunan di segala bidang (industri, pertanian, pariwisata dan lain-lain). Sedangkan ketersediaan air relatif tetap dan bahkan pada daerah-daerah tertentu sumber daya airnya cenderung menurun. c. Meningkatkan efisiensi penggunaan air melalui penerapan teknologi hemat air. d. Kelangkaan air yang selalu terjadi pada setiap musim kemarau yang telah menyebabkan beberapa areal pertanian (terutama lahan sawah) di Kabupaten Bandung mengalami kekeringan. e. Mencukupi kebutuhan alat mesin pertanian untuk kegiatan produksi dan pengolahan hasil. f. Mencukupi ketersediaan sarana produksi berupa pupuk, obat-obatan dan pestisida.

Adapun

kegiatan

yang diwadahi dalam program ini, adalah Pengadaan Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/ Perkebunan . Kegiatan Pengembangan Ketersediaan sarana prasarana pertanian dalam rangka peningkatan produktivitas pertanian diarahkan untuk mencapai sasaran: - Terfasilitasinya dan terpeliharanya alat mesin pertanian pengolahan produksi; - Terbinanya dan berkembangnya pelayanan jasa alat mesin pertanian; - Terencananya kebutuhan pupuk, obat-obatan, dan pestisida; Terbinanya kelompok tani dalam penerapan teknologi pengairan hemat; Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/ perkebunan ditujukan sebagai usaha pendukungan dalam peningkatan produksi tanaman unggulan pertanian, seperti padi, jagung, kentang, cabe, tomat, bawang merah, kubis, alpukat, kopi, dan teh. Adapun sasaran kegiatan yang ingin dicapai pada tahun 2012, sebagai berikut:

Tabel 2.6. Sasaran Kegiatan pada Program Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan Kegiatan Sasaran Kegiatan Kinerja 1. Pengadaan Sarana a. Berkembangnya unit 1 kelompok dan Prasarana pelayanan jasa alsintan Teknologi (UPJA center) Pertanian/Perkebunan; b. Terkendalinya serangan Minimal 95% OPT c. Terlaksananya forum 1 kali komunikasi revitalisasi UPJA center; d. Terlaksananya 1 desa pengembangan desa PHT e. Penguatan brigade 31 kecamatan proteksi tanaman f. Terlaksananya bimbingan 1 kali teknis perlindungan tanaman 2. Pemeliharaan rutin/ berkala sarana prasarana tek.

a. Terlaksananya pembangunan jaringan irigasi;

314 hektar

Kegiatan pertanian/ perkebunan tepat guna.

Sasaran Kegiatan b. Terlaksananya pembangunan jalan usaha tani c. Pembangunan jaringan irigasi air permukaan d. Terfasilitasinya pembangunan rumah kompos

Kinerja 1 km 4 lokasi 1 unit

4. Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan

Program peningkatan produksi pertanian/ perkebunan ditujukan untuk meningkatkan produktivitas dan nilai tambah komoditas hortikultura dan perkebunan spsesifik lokalita. Adapun teknis pelaksanaan kegiatan diarahkan dalam pemenuhan:

a. Pengidentifikasian Kelompok Sasaran

Kegiatan dilaksanakan oleh petugas lapangan untuk mengetahui potensi sumber daya pangan, spesifikasi teknis teknologi pengembangan, kemampuan SDM dan pengembangan bisnis pertanian. Selain itu, juga dikumpulkan data dan informasi mengenai kelembagaan dan budaya lokal. 1) Seleksi peserta dan jenis usaha Berdasarkan hasil identifikasi, dilakukan seleksi dan penentuan jenis usaha pangan lokal kepada calon peserta. Penetapan jenis usaha dilakukan dengan studi kelayakan usaha untuk mengetahui keuntungan dan keberlanjutan usaha. Kegiatan ini harus dilakukan dengan hati - hati karena hasilnya menentukan kegiatan selanjutnya. 2) Pelatihan Teknis Agribisnis Setelah seleksi peserta, dilaksanakan pelatihan tentang pengembangan pangan lokal yang disesuaikan dengan hasil seleksi dan potensi wilayahnya. Mata pelajaran diberikan secara teori dan praktek baik berupa teknis maupun manajemen usaha. Kegiatan ini akan berhasil baik jika dilaksanakan dengan metode belajar sambil bekerja. Pelatihan teknis agribisnis ditujukan untuk peningkatan kesiapan penerima manfaat dalam manajerial usaha.

b. Pemberian bantuan

Bantuan dapat diberikan berupa uang, peralatan, sarana produksi atau kombinasi keduanya. Sebaiknya bantuan tersebut diberikan secara bertahap sesuai dengan kebutuhannya dalam kegiatan produksi/pengolahan.

c. Pendampingan/pembinaan Kelompok dalam mengelola usahanya, perlu diberikan pendamping/pembina dengan keahlian sesuai dengan kebutuhan teknis dan manajemen dari usahanya. Pendampingan dilaksanakan selama satu tahun atau satu kali proses produksi/pengolahan hortikultura dan perkebunan sampai dengan pemasarannya. Apabila dalam proses pendampingan menghadapi permasalahan yang sulit dipecahkan ditingkat lapangan, maka dapat meminta bantuan kepada dinas/instansi teknis terkait.

d. Pembinaan pasca proyek dan pengembangannya Walaupun pendampingan sudah selesai, pembinaan tetap diberikan selama beberapa bulan dengan frekuensi kunjungan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan kelompok. Pembinaan akan terus dilanjutkan sampai kelompok dapat mengembangkan usahanya menjadi kokoh dan mandiri termasuk mengupayakan kemitraan dengan perusahaan mitra. Pembinaan pasca proyek ini merupakan pembinaan rutin yang diberikan oleh petugas lapangan dari dinas sesuai dengan bidangnya. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan digulirkan untuk meningkatkan optimalisasi produktivitas komoditas unggulan dan indeks pertanaman lahan sawah dan lahan kering Kabupaten Bandung. Adapun kegiatan yang diwadahi dalam program ini, sebagai berikut: 1. Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan; 2. Penyediaan sarana produksi pertanian dan perkebunan; dan 3. Peningkatan/Rehabilitasi saluran Irigasi. Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan diarahkan untuk mencapai sasaran: - Meningkatkan hasil produksi komoditas pertanian/perkebunan unggulan Kabupaten Bandung yaitu dari tanaman hortikultura; sayuran 1.060.004 ton; buah-buahan 574.281 ton; tanaman hias 388.369 tangkai; obat-obatan 859.830 ton; tanaman perkebunan; teh 3.277 ton, kopi 4.087 ton, dan cengkeh 117 ton. - (1) berkembangnya kelompok usaha agribisnis berbasis hortikultura 4 kelompok (2) berkembangnya kelompok usaha agribisnis berbasis

komoditas kopi 3 kelompok; teh 2 kelompok; dan cengkeh 1 kelompok; Langkah-langkah pelaksanaan kegiatan di atas merupakan rincian tahapan kegiatan, sehingga dapat dicapai impact yang bermanfaat bagi masyarakat tani pada khususnya. Adapun sasaran kegiatan yang ingin dicapai pada tahun 2012, sebagai berikut: Tabel 2.7. Sasaran Kegiatan pada Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan Target Kegiatan Sasaran Kegiatan Kinerja 1. Penyediaan a. Tercapainya produksi Sarana Produksi komoditas perkebunan; - Kopi Pertanian dan 4.064 ton Teh Perkebunan; 3.261 ton - Cengkeh 116 ton b. Berkembangnya kelompok usaha agribisnis perkebunan - Kopi - Teh - Cengkeh

3 kelompok 2 kelompok 1 kelompok c. Berkembangnya penangkar 1 kelompok benih komoditas perkebunan d. Terfasilitasi sarana produksi perkebunan: -

Benih kopi Bibit kopi Bibit teh Bibit cengkeh

315.000 biji 32.000 pohon 11.250 pohon e. Berkembangnya kelompok 9.000 pohon 1 kelompok usaha UPPO f. Terbentuknya MPIG kopi java preanger Kabupaten 1 kelompok Bandung 2. Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/ Perkebunan.

a. Tercapainya produksi komoditas hortikultura; -

Sayuran Buah-buahan Tanaman hias Tanaman obat-obatan

b. Terlaksananya lahan kebun c. Pengembangan

1.060.004 ton 574.281 ton 388.369 tangkai 859.830 ton registrasi 1,5% (2 kelompok) sayuran

Kegiatan

Sasaran Kegiatan

Target Kinerja 1 kelompok

eksklusif paprika d. Pengembangan agribisnis biofarmaka 1 kelompok e. Pengembangan kawasan buah-buahan 100 hektar f. Berkembangnya kelompok perbenihan kentang 1 kelompok 5. Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan

Program pemanfaatan potensi sumberdaya hutan merupakan salah satu kebijakan pembangunan kehutanan yang diarahkan untuk memberikan alternatif usaha bagi masyarakat di sekitar hutan, sekaligus dalam upaya rehabilitasi hutan dan lahan, selain langkah tindak vegetatif. Pada tahun 2012, program ini ditujukan untuk: (1) pengembangan agribisnis jamur dan (2) pengembangan agribisnis lebah madu. Tabel

2.8. Sasaran Kegiatan Sumberdaya Hutan

Kegiatan Pengembangan hasil hutan non kayu

pada

Program

Sasaran Kegiatan a. Berkembangnya agribisnis jamur b. Berkembangnya agribisnis lebah madu c. Terlaksananya penyusunan database pelaku usaha HHR dan HHBK

Pemanfaatan

Potensi

Target Kinerja 1 kelompok 1 kelompok 1 dokumen

6. Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

Program rehabilitasi hutan dan lahan merupakan kebijakan yang ditujukan dalam pelestarian dan konservasi lingkungan, bertujuan untuk: a. Meningkatkan akselerasi penanggulangan lahan kritis; b. Mendukung dan mengembangkan program perbaikan lingkungan melalui Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GRLK) melalui

pemberdayaan masyarakat tani di sekitar hutan dalam peningkatan peran aktif masyarakat; c. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. Adapun sasaran yang diharapkan, adalah: a. Terpenuhinya masalah kekurangan bibit tanaman untuk penanaman pada lahan kritis seluas 4.415 hektar; b. Tercapainya sasaran percepatan penanganan lahan kritis; c. Mendorong tercapainya Kabupaten Bandung Hijau dan Lestari. Tabel 2.9. Sasaran Kegiatan pada Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kegiatan Sasaran Kegiatan 1. Pembuatan a. Pengembangan pembibitan hutan tanaman bibit/benih unggul untuk tanaman kayu-kayuan. Rehabilitasi Hutan dan Lahan melalui; P2WKKS, TMMD, Lomba 2. Pembinaan Desa dan PKK serta Lomba Sekolah Sehat (UKS) Pengendalian dan Pengawasan GRHL a. Fasilitasi sarana dan prasarana Pembuatan Hutan Rakyat dan Hutan Kota; 3. Peningkatan Peran b. Pelatihan dan bimbingan teknis pengelolaan Serta Masyarakat hasil hutan dalam pendukungan rehabilitasi Dalam Rehabilitasi serta konservasi hutan dan lahan Serta Hutan dan Lahan c. Penanaman lahan kritis seluas 4.415 hektar dan ruang terbuka hijau seluas 0,5 hektar; d. Tersusunnya pedoman rencana teknik lapangan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah (RTLRLKT)

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 3.1. Gambaran Umum Target dan Realisasi Anggaran 3.1.1. Anggaran Pendapatan Pada Tahun 2012, Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung ditargetkan untuk menghasilkan pendapatan sebesar Rp. 177.320.000,- (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah) dari hasil pengelolaan balai-balai benih. Sampai dengan bulan Desember 2012, realisasi pendapatan dari 3 balai benih/kebun bibit tersebut mencapai Rp. 177.985.000,- (Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) atau 100,38% dari target pendapatan yang ditetapkan atau peningkatan 0,38% serta bila dibandingkan dengan Tahun 2011 terdapat kenaikan Rp15.085.000,- (Lima Belas Juta Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) atau 9,26%. Adapun perincian anggaran pendapatan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten bandung dan realisasinya tahun 2012 dapat dilihat pada Tabel 3.1. Tabel 3.1. Target dan Realisasi Anggaran Pendapatan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Tahun 2012 Realisasi No SUMBER PENDAPATAN Target (Rp) (%) (Rp) 1 Balai Benih Padi Jelekong 115.785.00 115.785.000 100,00 0 2 Balai Benih Padi 40.110.000 40.775.000 101,66 Solokanjeruk 3 Balai Benih Buah Batu 21.425.000 21.425.000 100,00 Jumlah

177.320.000

177.985.000

100,38

3.1.2. Anggaran Belanja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Tahun 2012 mendapatkan alokasi anggaran Belanja sebesar Rp19.896.529.063,(Sembilan Belas Miliar Delapan Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Lima Ratus Dua Puluh Sembilan Ribu Enam Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri dari belanja tidak langsung Rp4.621.660.309,- dan belanja langsung Rp15.274.868.754,-.

1.

Belanja Tidak Langsung (BTL)

Belanja tidak langsung merupakan alokasi belanja untuk membiayai gaji pegawai beserta tunjangannya. Pada tahun 2012, Dinas Pertanian mendapatkan alokasi BTL sebesar Rp4.621.660.309,- atau 23,22% dari total anggaran belanja. Dari target tersebut, terealisasi sebesar Rp4.464.268.774,- (Empat Miliar Empat Ratus Enam Puluh Empat Juta Dua Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Rupiah) atau 96,59 persen. Tabel 3.2 Target dan realisasi Belanja Tidak Langsung Realisasi No Belanja Target (Rp) (Rp) 1 Gaji dan Tunjangan 3.685.894.00 3.541.603.97 0 7 2 Tambahan Penghasilan 935.766.309 922.664.797 PNS Jumlah

2.

4.621.660.309

4.464.268.774

(%) 96,09 98,60 96,59

Belanja Langsung

Belanja langsung dialokasikan untuk membiayai belanja langsung peningkatan kinerja aparatur dinas dan belanja langsung masyarakat. Pada tahun 2012, target anggaran Belanja Langsung sebesar Rp15.274.868.754,dan terealisasi sebesar Rp14.518.356.830,- atau 95,05% dari target yang telah ditetapkan, yang terdiri dari belanja langsung SKPD Rp886.312.161,atau 95,27% dan belanja langsung urusan pilihan Rp13.632.044.669,- atau 95,03%. Berikut Rincian target dan realisasi pada belanja SKPD Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Tahun Anggaran 2012. Tabel 3.2. Target dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Tahun 2012 No. I.

URAIAN BELANJA SKPD

1.

Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 3. Peningkatan Disiplin Aparatur 4. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja Dan

TARGET TA.2012 (Rp)

REALISASI TA.2012 (Rp)

%

SISA ANGGARAN

903.332.000 431.053.000

886.312.161 411.693.811

95,27 95,51

44.019.000 19.359.189

432.355.000

407.974.800

94,36

24.380.200

24.265.000

23.984.550

98,84

280.450

42.659.000

42.659.000

100,00

-

Keuangan

Belanja Langsung Pilihan Anggaran belanja langsung pilihan Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2012 adalah sebesar Rp14.344.536.754,- yang dialokasikan untuk membiayai sebanyak 6 program dan 20 kegiatan. Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Bandung Tahun 2012 sebesar Rp12.474.591.849,-; Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Kehutanan sebesar Rp1.310.920.000,-, dan Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau APBN 2012 sebesar Rp559.024.905,-. Total realisasi anggaran Belanja Langsung Pilihan sebesar Rp13.632.044.669,dan terdapat sisa anggaran sebesar Rp712.492.085,-. Perincian belanja dapat dilihat pada Tabel 3.3.

Tabel 3.3 Target dan Realisasi Anggaran Belanja Langsung Program Tahun 2012

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 1. Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pert./Perkebunan 1. Penyusunan Data Base Potensi Produk Pangan 2. Penanganan Pasca Panen Dan Pengolahan Hasil Pertanian 3. Pengembangan Intensifikasi Tanaman, Padi Palawija 4. Pengembangan Diversifikasi Tanaman 5. Pengembangan Pertanian Pada Lahan Kering 6. Pengembangan Perbenihan dan Pembibitan 7. Penelitian dan Peng. Sumber daya Pertanian/Perkebunan 8. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan/Pertanian Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/perkebunan. 1. Penelitian Dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/perkebunan. 2. Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/perkebunan Unggulan Daerah 3. Pembangunan Pusat-Pusat Penampungan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan Program Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan 1. Pengadaan Sarana & Prasarana Tehnologi Pert./Perkebunan 2. Pemeliharaan Rutin/Berkala sarana dan prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan 1. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan 2. Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan 1. Pengembangan hasil hutan non kayu Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan 1. Pembuatan Benih/Bibit tanaman Kehutanan 2. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan GRLK 3. Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Hutan

Realisasi Anggaran (Rp)

Prosentas e (%)

Sisa Anggaran (Rp)

281.000.000

281.000.000

100,00

-

5.124.466.905 404.000.000

4.904.117.730 403.301.000

95,70 99,83

220.349.175 699.000

402.000.000 1.401.875.000 86.400.000

393.882.500 1.388.322.325 83.871.000

97,98 99,03 97,07

8.117.500 13.552.675 2.529.000

1.284.135.000 350.000.000 637.032.000

1.249.196.690 348.284.650 632.153.650

97,28 99,51 99,23

34.938.310 1.715.350 4.878.350

559.024.905 1.034.300.000

405.105.915 1.027.442.650

72,47 99,34

75.000.000 625.000.000

75.000.000 620.991.450

100,00 99,36

153.918.990 6.857.350 4.008.550

334.300.000 1.943.650.000 1.285.525.000

331.451.200 1.818.502.250 1.161.417.500

99,15 93,56 90,35

125.147.750 124.107.500

658.125.000 2.162.700.000 1.157.400.000

657.084.750 2.111.288.150 1.124.418.500

99,84 97,62 97,15

1.040.250 51.411.850 32.981.500

1.005.300.000 300.000.000 300.000.000

986.869.650 297.422.050 297.422.050

98,17 98,17 98,17

18.430.350 2.577.950 2.577.950

3.433.803.000 230.000.000 1.528.775.000 1.675.028.500

3.127.655.589 216.369.250 1.308.608.839 1.602.677.500

91,08 94,07 85,60 95,68

306.147.911 13.630.750 220.166.161 72.351.000

64.616.349

64.616.250

100,00

99

2.848.800

Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan

Program dan Kegiatan

Target Anggaran (Rp)

53

Sosialisasi Pencegahan dan Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan

64.616.349

64.616.250

100,00

99


1.

54

3.2. Analisis Pengukuran Kinerja Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung maka perlu dilakukan pengukuran kinerja. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten dilakukan terhadap: (a)

Tingkat pencapaian sasaran, yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari masing-masing indikator sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan Rencana kerja tahunan dan rencana strategis lima tahunan.

(b)

Kinerja kegiatan , yang merupakan tingkat pencapaian target (rencana tingkat capaian) dari setiap kelompok indikator kinerja kegiatan, dan langkah-langkah kegiatan.

Pengukuran kinerja ini merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran dan hasil.

Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan pertanian di Kabupaten Bandung tahun 2012, yang telah ditetapkan dalam Indikator kinerja utama, Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan menetapkan beberapa langkah rencana tindak tahun 2012 ke dalam 8 program dan 22 kegiatan. Untuk mengevaluasi tingkat efektivitas program/kegiatan tersebut, indikator kinerja menjadi acuan penilaian sasaran strategis. Sasaran Strategis 1 Meningkatkan swasembada pangan lokal melalui peningkatan produktivitas lahan dan komoditas pangan unggulan lokal Salah satu sasaran strategis pembangunan pertanian adalah meningkatnya swasembada pangan lokal melalui peningkatan lahan dan komoditas pangan unggulan lokal. Hal ini merupakan salah satu langkah perwujudan tercapainya ketahanan pangan sampai tingkat rumah tangga,


3.2.1. Analisa Pencapaian Kinerja Sasaran Tahun 2012

55

terutama dalam keberlanjutan ketersediaan pangan. Keadaan ini dicirikan antara lain dengan tersedianya pangan yang cukup serta harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat dan terwujudnya diversifikasi konsumsi pangan yang tercermin dari tersedianya berbagai komoditas pangan, baik produk segar maupun produk olahan. Untuk mewujudkan ketersediaan pangan sampai tingkat rumah tangga tersebut, pemerintah mengupayakan strategi antara lain berbagai usaha peningkatan produksi dan produktivitas lahan dan pangan. Selain itu, peningkatan kapasitas dan kapabilitas masyarakat tani dalam desiminasi teknologi mulai dari budidaya tanaman pangan pada sisi on-farm juga teknologi pasca panen dan pengolahan hasil pada sisi off-farm. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran seperti yang telah dilakukan dan dapat dilihat pula dari berbagai fakta yang ada, baik berupa keberhasilan maupun kekurangberhasilan pelaksanaan pembangunan pertanian di Kabupaten Bandung, apabila dibandingkan dengan tahun 2012 maupun terhadap sasaran/target yang telah ditentukan, ataupun juga terhadap realisasi pencapaian dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2012 ini.

Tabel 3.3 pengukuran sasaran kinerja tahunan 2012



6.

Jumlah produksi komoditas tanaman pangan unggulan: - Padi (ton) -

Jagung (Ton)

-

Ubi Kayu (Ton)

TARGET KINERJA

552.096 50.687

110,83 97,56

52.186

120.923

231,72

63,66

102,9 3 101,6 0 165,8 8

61,85 Jagung (kui/ha)

-

Ubi Kayu (kui/ha)

%

498.076 51.954

Jumlah produktivitas komoditas tanaman pangan: - Padi (kui/ha)

-

REALISASI

59,03 58,10 110,65

183,55


SASARAN STRATEGIS

56

INDIKATOR KINERJA 7. 8.

9.

Prosentase kehilangan/kerusakan hasil tanaman pangan Proporsi serangan OPT terhadap luas tanam: Padi Jagung Jumlah perluasan tanam yang telah menerapkan teknologi e. Padi - SL-PTT (ha) - SRI (ha) f. SL-PTT Jagung (ha)

10. Prosentase luas tanam yang telah menerapkan teknologi: c. Penggunaan Pupuk Berimbang d. Penggunaan Benih Berlabel

TARGET KINERJA 0,2 – 5%

REALISASI

%

0,4%

100,00

15%

13%

115,38

10%

11%

90,91

1.500

16.000

996,67

334

1.000

299,40

1.250

1.350

108,00

61,11%

62,92%

102,94

60,00%

68,32%

113,87

Tabel 3.3 menunjukkan bahwa ketersediaan pangan yang diindikasikan oleh jumlah produksi tanaman pangan mengalami pertumbuhan positif dan melebihi target kinerja yang telah ditetapkan. Pencapaian jumlah hasil produksi padi sampai Desember 2012 ini mencapai 552.029 ton GKG atau dengan peningkatan Produksi sebesar 110,83% dari target atau mencapai 116,07% dari tahun 2011 dengan produktivitas sebesar 63,66 kuintal/hektar. Pencapaian ini melebihi target yang telah ditetapkan yang disebabkan oleh adanya perlakuan dan langkah strategis dalam peningkatan produktivitas lahan dan komoditas padi serta penurunan persentase kehilangan hasil akibat proses pasca panen dan pengolahan hasil.


SASARAN STRATEGIS

57

Sedangkan realisasi produksi jagung mencapai 87.862 ton (Jagung pipilan kering dan jagung yang dipanen muda/basah/sayur). Jagung Pipilan keringnya sebesar 50.687 ton. Hasil panen jagung terbagi ke dalam dua bentuk produk yang jagung dipanen muda dan jagung dalam bentuk pipilan kering. Pada tahun 2012, petani lebih menginginkan panen muda karena dari sisi ekonomi lebih cepat pergulirannya. Dalam Tabel 3.4 dapat dilihat bahwa peningkatan padi di Kabupaten Bandung tahun 2012 ini terjadi dalam peningkatan produksi dan produktivitas per satuan luas bila dibandingkan dengan realisasi MT. 2010/2011 dan MT. 2011 dan target tahun 2012. Hal ini dikarenakan kondisi iklim pada MT. 2012 lebih bersahabat untuk membudidayakan padi/ tanaman pangan lainnya, walaupun pada beberapa titik sentra produksi mengalami puso akibat kekeringan. Lebih lanjut, upaya yang dilakukan untuk meningkatkan luas tanam melalui peningkatan indeks pertanaman padi. Peningkatan IP tersebut dilaksanakan melalui perbaikan/rehabilitasi jaringan irigasi dan/atau pembangunan jaringan irigasi baru, dinilai efektif. Dengan demikian, dampak negatif dari alih fungsi lahan terhadap pencapaian jumlah produksi tanaman pangan, khususnya padi masih bisa diminimalisasi melalui peningkatan IP dan produktivitas komoditas, disamping pengendalian OPT secara sabilulungan (Brigade Proteksi Tanaman). Tabel 3.4. Target dan Realisasi Jumlah Produksi Padi Palawija di Kabupaten Bandung Tahun 2012

A 1

2

Uraian Komoditi PADI Padi Sawah Luas Tanam (ha) Luas panen (ha) Produksi (ton) Produktivitas (kwt/ha) Padi Gogo Luas Tanam (ha) Luas panen (ha) Produksi (ton) Produktivitas (kwt/ha) JUMLAH PADI Luas Tanam (ha) Luas panen (ha) Produksi (ton)

Realisasi 2011 (Ha)

Target 2012 (Ha)

Realisasi 2012 (Ha)

Perkembangan Realisasi Thdp Target 2012

% thdp 2011

74.171 71.055 450.652 63,50

75.770 73.607 477.848 64,92

78.969 78.029 518.032 66,39

104,22 106,01 108,41 102,27

106,47 109,81 114,95 104,55

7.137 6.231 22.337 35,85

5.956 5.377 20.228 37,62

7.950 7.885 33.997 43,12

133,48 146,64 168,07 114,62

111,39 126,54 152,20 120,28

81.308 77.286 472.989

81.726 78.984 498.076

86.919 85.914 552.029

106,35 108,77 110,83

106,90 111,16 116,71


No

58

No

Uraian Komoditi Produktivitas (kwt/ha)

B 1

2

3

5

6

PALAWIJA Jagung Luas Tanam (ha) Luas panen (ha) Produksi (ton) Produktivitas (kwt/ha) Kedelai Luas Tanam (ha) Luas panen (ha) Produksi (ton) Produktivitas (kwt/ha) Kacang Tanah Luas Tanam (ha) Luas panen (ha) Produksi (ton) Produktivitas (kwt/ha) Ubi Kayu Luas Tanam (ha) Luas panen (ha) Produksi (ton) Produktivitas (kwt/ha) Ubi Jalar Luas Tanam (ha) Luas panen (ha) Produksi (ton) Produktivitas (kwt/ha) JUMLAH PALAWIJA Luas Tanam (ha) Luas panen (ha) Produksi (ton) Produktivitas (kwt/ha)

Realisasi 2011 (Ha)

Target 2012 (Ha)

Realisasi 2012 (Ha)

Perkembangan Realisasi Thdp Target 2012

% thdp 2011

61,20

63,06

63,66

100,95

104,02

11.931 9.115 51.039 55,99

12.911 10.329 51.954 58,10

13.101 8.587 50.687 59,03

101,48 83,13 97,56 101,60

109,81 94,21 99,31 105,43

4 64 95 14,84

185 175 273 15,03

48 44 67 15,34

25,95 25,15 24,73 102,06

1.200,00 68,75 70,53 103,37

1.297 1.308 2.202 16,83

2.145 2.038 3.018 14,81

1.673 1.655 2.853 17,24

77,98 81,21 94,53 116,41

128,99 126,53 129,56 102,44

6.674 7.565 144.990 191,66

6.483 6.159 118.013 110,65

6.540 6.588 120.923 183,55

100,88 106,97 102,47 165,88

97,99 87,09 83,40 95,77

1.965 2.618 37.692 143,97

2.140 2.033 26.501 130,35

1.737 1.820 26.503 145,62

81,17 89,52 100,01 111,71

88,40 69,52 70,31 101,15

21.871 20.670 236.018 114,18

23.864 20.734 213.867 103,15

23.099 18.694 201.032 107,54

96,79 90,16 94,00 104,26

105,61 90,44 85,18 94,18

Indikator kinerja lain yang dapat digunakan untuk mengevaluasi pencapaian sasaran strategis 1: “ Meningkatkan swasembada pangan lokal

melalui peningkatan produktivitas lahan dan komoditas pangan unggulan lokal” untuk mendorong tercapainya pengamanan produksi pangan adalah 1. Sub sistem pengelolaan sarana dipengaruhi oleh ketersediaan sarana produksi pada saat dibutuhkan petani terutama pupuk, pestisida, benih serta sarana dan prasarana lainnya. 2. Sub sistem pengelolaan infrastruktur dasar pertanian. 3. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas petani melalui desiminasi teknologi budidaya tanaman: (1) Sekolah Lapang Pengelolaan


Sumber: Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung, 2012

59

Tanaman Terpadu; (2) System Rice of Intesification; (3) penggunaan pupuk berimbang. 4. Peningkatan sarana prasarana pasca panen. 5. Pemberdayaan kelembagaan pertanian tanaman pangan. Melalui peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana tersebut di atas secara langsung dapat berdampak pada peningkatan luas pertanaman pertanian tanaman pangan yang merupakan upaya dalam pencapaian peningkatan produksi 5% terutama komoditas padi di Kabupaten Bandung. Grafik Indeks Pertanaman (IP) dibawah menunjukkan adanya peningkatan nilai dari 1,92 di tahun 2009, 1,98 di tahun 2011 menjadi 2,01 pada Tahun 2012 dan produktivitas padi meningkat dari 55,63 kuintal/ha di tahun 2005 menjadi 61,20 kuintal/ha di tahun 2011 dan 63,66 kuintal/ha pada Tahun 2012.

066 63,66000

Produktivitas (Kuin/ha)

064

61,2000

062 060 058 056

55,36000

054 052

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Gambar 3.1 perkembangan produktivitas padi Kabupaten Bandung


050

60

2,01

2,02

Indeks Pertanaman (IP)

2

1,97

1,98

1,98

1,96 1,94

1,92

1,92 1,9 1,88 1,86 2009

2010

2011

2012

Gambar 3.2 perkembangan indeks pertanaman padi Kabupaten Bandung

1. Pupuk Keberadaan pupuk sangat penting artinya bagi keberhasilan kegiatan pengembangan agribisnis. Secara teknis kebutuhan pupuk setiap tahun meningkat sejalan dengan peningkatan kebutuhan pangan masyarakat, akan tetapi pada tahun 2012 ini penggunaan pupuk kimia mulai dikurangi dengan tujuan untuk mengurangi tingkat degradasi lahan/tanah, dengan kata lain untuk mengembalikan tingkat kesuburan tanah, dengan cara sedikit demi sedikit memperbaiki tekstur serta struktur tanah agar sifat-sifat fisik, biologi maupun kimia tanah nya menjadi lebih baik lagi dan otomatis ketersediaan unsur hara serta penyerapannya oleh tanaman menjadi maksimal, juga bisa membentuk iklim mikro yang sesuai dengan perakaran tanaman. Cara yang ditempuh diantaranya yaitu dengan cara mensosialisasikan kembali penggunaan pupuk organik terutama pupuk organik buatan sendiri/kompos maupun buatan pabrik yang lebih ramah terhadap lingkungan ataupun dengan cara melakukan pemupukan yang berimbang antara pupuk an


Sub sistem pengelolaan sarana dipengaruhi oleh ketersediaan sarana produksi pada saat dibutuhkan petani terutama pupuk, pestisida, benih serta sarana dan prasarana lainnya

61

organik dan pupuk organik. Realisasi penyaluran pupuk tahun 2012 dapat dilihat pada tabel 3.5 berikut. Tabel 3.5 Realisasi Penyaluran Pupuk Pada Tahun 2012 No 1 2 3 4 5 6

Jenis Sarana Produksi Urea SP- 36 (Superphos) ZA NPK Kujang NPK Ponska Petro Organik

Realisasi Tahun 2011 (Ton) 39.489 5.445 5.885 2.018 11.660 1.310

Sasaran Tahun 2012

Realisasi Tahun 2012

41.000 7.500 7.000 3.500 15.000 3.500

Perbandingan Realisasi terhadap Target 2012

26.289,20 3.638,00 5.152,00 1.725,00 12.014,00 1.076,00

64,12 48,51 73,60 49,29 80,09 30,74

Lebih lanjut, sebagai upaya penerapan pupuk organik, pengembangan unit-unit pengolahan pupuk organik dalam bentuk rumah kompos menjadi prioritas. Disamping mensosialisasikan penggunaan kembali pupuk organik dan menjaga kualitas lingkungan melalui pemanfaatan kembali limbah peternakan dan pertanian, juga memberikan alternatif usaha bagi kelompok masyarakat tani di luar agribisnis. Langkah strategis yang telah dilakukan sampai dengan Tahun 2012, adalah: 1. Memfasilitasi pembangunan rumah kompos dan Memfasilitasi alat-alat pengolahan pupuk organik. 2. Memfasilitasi peningkatan pengetahuan, keterampilan dan teknologi pengolahan pupuk organik bagi kelompok usaha. 3. Revitalisasi komisi Pengawasan Penyaluran Pupuk Kabupaten Bandung (KP3) Fasilitasi pengembangan unit pengolahan pupuk organik dialokasikan dari anggaran yang bersumber dari APBN Kementerian Pertanian Tahun 2012 pada Direktorat Jenderal Pengelolaan Sarana dan Prasarana dan APBD Kabupaten Bandung Tahun 2012. Tabel 3.6 Fasilitasi Pengembangan Unit Pengolahan Pupuk Organik No Jenis Sarana Volume Lokasi 1.

Rumah Kompos

4 unit

2.

Alat Pengolahan Pupuk Organik

12 unit

Sumber: Bidang Teknis Distanbunhut, 2012

Solokanjeruk, Paseh, Bojongsoang, Pameumpeuk Paseh, Bojongsoang, Pasirjambu, Pameumpeuk, Solokanjeruk, Rancabali dan Cangkuang


Sumber: Bidang Pangan dan Hortikultura DISTANBUNHUT Kabupaten Bandung, 2012

62

Melalui upaya pengembangan Unit Pengolahan Pupuk Organik, Kelompok Usaha Ekonomi Pedesaan (KUEP) “Taruna Mukti” Kampung Papakmanggu Desa Cibodas Kecamatan Pasirjambu telah berhasil menyalurkan pupuk organik kurang lebih 7.000 Ton/tahun. Penyaluran produk pupuk organik tersebut tersebar dari Kabupaten Bandung, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Subang, juga telah bekerjasama dengan PT. PN VIII dan PT. Agrimas sebagai pasar/pengguna produk.

2. Pengelolaan Benih Kegiatan pada tahun 2012 ini Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan hanya membantu/memfasilitasi BKPPP dan BPSB dalam melakukan pengawasan dan sertifikasi benih terhadap para penangkar benih. Selanjutnya, Balai benih Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan di Solokan Jeruk dan Jelekong sebagai UPTD dari Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan terus mengembangkan dan memantau penggunaan benih bermutu/berlabel di lapangan. Pada Tahun 2012, telah dapat menyalurkan benih padi sebanyak 421,25 Ton dan 20,25 Ton benih jagung, yang terdiri dari: 35 Ton dari APBD Kabupaten Bandung sebagai


Gambar 3.2 Unit Pengolahan Pupuk Organik KUEP Taruna Mukti

63

Cadangan Benih Daerah (CBD) stimulan bencana alam dan pengembangan untuk 1.400 hektar dan dari BLBU dan CBN sebanyak 262,5 Ton untuk SLPTT padi non hibrida; 93,75 Ton SL-PTT padi lading; 30 Ton untuk SL-PTT padi Hibrida; dan 20,25 Ton untuk SL-PTT Jagung. Lebih lanjut, pada Tahun 2012, Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan telah melakukan penjajakan kerjasama dengan BATAN untuk melakukan pelepasan varietas padi lokal Kabupaten Bandung, yakni varietas Jembar. Kerjasama tersebut di mulai dengan uji multi lokasi dan uji adaptasi di beberapa titik di Kabupaten Bandung dan beberapa titik di luar Kabupaten Bandung, yang langkah selanjutnya akan dilaksanakan pada Tahun 2013. Disamping itu pula dalam upaya mengejar penyerapan teknologi pertanian, UPTD Benih menampung serta menyediakan benih berlabel/bermutu untuk disebar/ditanam oleh para petani di wilayah kabupaten bandung, dan menurut data dari UPTD benih bermutu/berlabel yang banyak ditanam/digunakan oleh para petani di Kabupaten Bandung ini adalah Varietas Ciherang (60%), Sintanur (3%), Mekongga (17%), IR-64 (10%) dan benih Lokal sebanyak 10%.

Alat Mesin Pertanian sangat mempengaruhi tingkat pencapaian ketersediaan pangan di Kabupaten Bandung. Melalui hal tersebut, akan mempercepat waktu tanam, waktu olah, dan waktu simpan dengan kuantitas dan kualitas yang relatif lebih bila dibandingkan dengan secara manual. Perkembangan Alat Mesin Pertanian dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan baik dari jumlah alat maupun ketrampilan operator. Peningkatan tersebut disebabkan adanya swadaya masyarakat maupun dukungan dari pemerintah Pusat, Propinsi ataupun Kabupaten. Meskipun demikian, program mekanisasi pertanian secara bertahap perlu terus dikembangkan karena semakin terbatasnya tenaga kerja di pedesaan terutama buruh tani, meningkatnya efisiensi dan efektivitas pemanfaatan alat itu sendiri, meningkatnya tuntutan konsumen terhadap mutu dan kualitas produk pertanian. Pada tahun 2011 ini jumlah alat mesin pertanian yang diberikan ke tingkat petani mengalami sedikit penurunan seperti pada tahun 2012, hal ini disebabkan karena alat mesin tahun-tahun sebelumnya masih ada serta masih layak untuk digunakan dan diarahkan untuk pengembangan sarana reparasi alat mesin tersebut. Pengembangan kegiatan mekanisasi pertanian diharapkan dapat berdampak positif terhadap kualitas penerapan teknologi usaha tani,


3. Pengelolaan Alat Mesin Pertanian

64

pendapatan usaha tani, peningkatan minat generasi muda untuk terus bekerja di sektor pertanian, sehingga diharapkan usaha tani dan bisnis pertanian dapat terus berkembang serta dapat meningkatkan minat para generasi muda agar tidak merasa minder dalam bergumul dengan lumpur dan bercinta dengan tanah dan terus bekerja pada sektor pertanian dalam merajut masa depan keluarga. Pada tahun 2012, sebagai langkah strategis dalam mengelola alat mesin pertanian di Kabupaten Bandung, Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan mengembangkan Unit Pelayanan Jasa Alsintan yang bertujuan untuk mengelola dan memelihara alat dan mesin pertanian yang telah ada di lapangan. Dengan UPJA ini, kelompok-kelompok masyarakat mendapatkan alternatif usaha dalam bidang penyewaan alat mesin pertanian tersebut. Hal tersebut dapat memberikan efek positif pada kedua belah pihak. Di sisi petani, akan mempermudah pekerjaan dan mempercepat waktu usahanya dengan pembayaran sewa setelah panen, di sisi lain, UPJA akan mendapatkan keuntungan sebagai penghasilan dan pemeliharaan aset UPJA. Kehadiran UPJA di perdesaan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan petani, kelompok tani dan gabungan kelompok tani dalam rangka penyediaan pelayanan jasa alsintan guna mendukung tercapainya pemenuhan produksi pertanian yang terus meningkat sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk, menurunnya daya dukung lahan, rendahnya intensitas pertanaman, dan kepemilikan alsintan secara individu yang kurang menguntungkan. Tabel 3.7. Perbandingan Jumlah Alat Mesin Pertanian di tingkat petani Kabupaten Bandung Tahun 2011 dan Tahun 2012

1

Jenis Alsintan

Alat Pengolahan Lahan

456

402

54

Tahun 2012 (Unit) Total 593

Yang dapat digunakan

Rusak

539

54

2 Alat Pemupukan 243 135 108 243 135 3 Alat Pemberantasan OPT 46.472 45.669 803 46.556 45.753 4 Pompa Air 425 411 14 571 533 5 Sabit Bergerigi 219 194 25 998 987 6 Alat Pengolah Padi 1.700 1.664 143 1.726 1.519 7 Alat Pengolah Jagung 18 18 0 18 18 8 Alat Pengolah Non Jagung 154 135 19 154 135 9 Perajang 3 3 0 3 3 10 Grader 409 363 46 409 363 Sumber: UPTD Alat mesin Pertanian dan Pengendalian OPT; Statistik DISTANBUNHUT Kab. Bandung 2012.

108 803 38 11 207 0 19 0 46


No

Tahun 2011 (Unit) Yang Total dapat Rusak digunakan

65

Pada Tahun 2012, pemerintah Kabupaten Bandung melalui Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan telah memberikan stimulan berupa alat mesin pertanian kepada kelompok tani sebagai langkah dalam pengembangan UPJA, berupa alat dan mesin baik pada sub sistem on-farm maupun sub sistem pasca panen dan pengolahan hasil. Hal tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas usaha kelompok tani. Stimulan alat dan mesin tersebut berupa: 1. Traktor sebanyak 89 unit, terdiri dari 13 unit berasal dari APBD Kabupaten Bandung; 26 unit dari APBD Provinsi Jawa Barat; dan 50 unit dari APBN Kementerian Pertanian. 2. Alat pengendalian OPT berupa hand sprayer, emposan, dan power sprayer sebanyak 92 unit yang berasal dari APBD Kabupaten Bandung. 3. Alat dan mesin perbengkelan pertanian sebanyak 2 paket. Lebih lanjut, pengembangan UPJA di Kabupaten telah dilaksanakan di Kecamatan Kutawaringin dan Ciparay. Kedua UPJA center tersebut diharapkan dapat memberikan efek positif untuk menjawab kebutuhan masyarakat tani akan alat dan mesin pertanian.

Salah satu upaya pengamanan produksi beras daerah adalah pengendalian OPT. Pemerintah Kabupaten Bandung berupaya seefektif dan seefisien mungkin dalam mengendalikan serangan OPT maupun menangani bencana alam. Hal ini memberikan efek positif dalam meminimalisasi kemungkinan terjadinya puso yang diakibatkan oleh serangan OPT dan bencana alam kekeringan/banjir. Melalui pembentukan Brigade Proteksi Tanaman di tingkat kecamatan dan desa se-Kabupaten Bandung pengendalian dan penanganan tersebut dapat segera dilakukan secara cepat, tepat, dan akurat. Brigade proteksi tanaman merupakan agen pemerintah yang bertugas sebagai pemantau, pengendali, dan pelaksana pengamanan produksi pangan di Kabupaten Bandung, terutama yang diakibatkan oleh serangan OPT dan bencana alam. Agen tersebut terdiri dari Petugas Pengendali OPT (POPT) dinas dan para petani di desa dan kecamatan se-Kabupaten Bandung. Setiap kejadian di lapangan akan segera ditangani secara cepat dan tepat dengan memotong jalur koordinasi/birokrasi. Teknologi pengendalian OPT yang telah dilaksanakan adalah: (1) Spot Stop; (2) Trips Barrier System; (3) Agen hayati.


4. Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT)

66

Selain itu, pengembangan desa-desa PHT yang bekerjsama dengan BPTPH Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu prioritas langkah untuk mengendalikan serangan OPT. Melalui kombinasi Desa PHT dan brigade proteksi tanaman diharapkan akan mengurangi dampak negatif dari serangan OPT dan bencana alam terhadap jumlah produksi dan keadaan puso. Berikut stimulan yang telah disalurkan untuk pengendalian OPT, yang berasal dari APBD Kabupaten Bandung dan APBN, adalah: Tabel 3.8 Stimulan Pengendalian OPT Tahun 2012 No Sarana Volume 1. Sarana pengendali agen hayati a. Trichogaamma sp 900 pias b. metharizium sp 800 bungkus c. Beauveria sp 800 bungkus 2. Teknologi trip barrier system 40 paket 3. Obat-obatan pengendalian OPT a. Rodentisida anti oagulan 300 kg b. Insektisida 300 kg c. Fungisida 250 kg d. Rodentisida/pengasapan 40 kg Sumber: UPTD Alat mesin Pertanian dan Pengendalian OPT

Sub sistem pengelolaan infrastruktur dasar pertanian

Pada sisi pengelolaan infrastruktur pengairan, Pelaksanaannya ditentukan oleh beberapa peraturan termasuk pengaturan kewenangan diantaranya. Undang-undang No. 7 tahun 2004 tentang SDA dan Peraturan Pemerintah No. 20 tahun 2006 tentang Irigasi mengamanatkan bahwa tanggung jawab pengelolaan jaringan irigasi tersier sampai ke tingkat usahatani (JITUT) dan jaringan irigasi desa (JIDES) menjadi hak dan tanggung jawab petani pemakai air (P3A) sesuai dengan kemampuannya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah daerah Provinsi dan Pemerintah daerah Kabupaten/Kota disebutkan bahwa kewenangan pengembangan dan rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usahatani dan jaringan irigasi desa menjadi kewenangan dan tanggung jawab instansi tingkat kabupaten/kota yang menangani urusan pertanian.


1. Pengelolaan Infrastruktur Pengairan

67

Potensi sumber daya air permukaan di wilayah Kabupaten Bandung dari sisi kuantitas dapat dikatakan cukup baik apabila hanya dilihat secara jumlah volume keseluruhan dalam setahun. Namun apabila ditinjau dari periode waktu dan lokasi setiap Satuan Wilayah Sungai (SWS), kondisi ketersediaan sumber air ini diperkirakan mempunyai 3 macam fluktuasi yaitu fluktuasi tinggi, Sedang dan Rendah. Potensi sumber daya air yang dimiliki oleh Kabupaten Bandung berupa mata air dan situ-situ serta curah hujan. Untuk pemanfaatan sumber air tersebut telah dibangun bangunan pengambilan utama berupa bendungan, embung dan bangunan irigasiirigasi, bendungan-bendungan yang ada ini dimanfaatkan selain untuk mengairi lahan pertanian juga untu pembangkit tenaga listrik. Potensi air permukaan sungai dan air permukaan bendungan yang ada di Kabupaten Bandung dapat dilihat pada Tabel 3.9 di bawah ini. Tabel 3.9. Potensi Air Permukaan Bendungan Desa di Kabupaten Bandung No

Kecamatan

1 Soreang 2 3 4 5

Pasirjambu Ciwidey Margaasih Katapang

6 Majalaya 7 8 9 10 16

Ciparay Pacet Rancaekek Ibun Cangkuang

Desa -

Sadu Buninagara Buninagara Panyocokan Lagadar Parungserab Banyusari

- Juntigirang - Banyusari - Wangisagara -

Pakutandang Maruyung Rancaekek kulon Lampegan Jatisari

Nama Sungai/ DAM Cibeureum Leuwikuya Leuwikuya Cigadog Malang Leuwikuya

Kiarawuyeuh - Juntihilir - Baros Wangisagara - Cirasea - Wanir - Ciajasana - Cikaro - Ciherang

Volume (Juta m3) 20,0947 97,4462 30,2745 20,1326 18,6567 8,7039 6,5847 2,1192 63,8793 93,5105 71,1452 46,1848 125 95,7811


Lokasi

68

2. Pengelolaan Lahan Pengelolaan lahan ditujukan untuk mengoptimal penggunaan lahan bagi pengusahaan agribisnis tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan, sehingga dapat meningkatkan Indeks Pertanaman (IP) dan berproduktif.


Pengelolaan sumberdaya air ini, dilaksanakan program pengontrolan dan pemeliharan juga rehabilitasi saluran-saluran irigasi tersier yang ada melalui JIDES dan JITUT, agar supaya tidak terjadi kekeringan pada musim kemarau dan banjir pada musim penghujan dan juga pembuatan sumur pantek serta embung. Tujuan utama pengelolaan/pemeliharaan air irigasi ini adalah untuk (1) meningkatkan indeks pertanaman (IP) dan (2) mengurangi dampak bencana alam kekeringan dan banjir. Upaya pemeliharaan saluran irigasi tersebut, dianggarkan baik berasal dari APBD Kabupaten Bandung, APBD Provinsi Jawa Barat, maupun APBN. Pada Tahun 2012, ada beberapa kegiatan pengelolaan air irigasi tersier di beberapa wilayah kecamatan di Kabupaten Bandung, yakni kegiatan rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa (JIDES), Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT), pembangunan embung; dan revitalisasi kelembagaan pengelolaan air irigasi - P3A mitra cai -. a. Alokasi anggaran dari APBD Kabupaten Bandung 1. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa (JIDES) seluas 25 hektar di Kecamatan Solokanjeruk; 2. Rehabilitasi jaringan irigasi tingkat usahatani (JITUT) seluas 60 hektar di Kecamatan Cileunyi; 3. Pembangunan jaringan irigasi air permukaan, berupa rumah pompa sebanyak 6 unit di Kecamatan Bojongsoang, Solokanjeruk, Baleendah, Cikancung, Ciparay, dan Rancaekek; 4. Stimulan pompa air sebanyak 23 unit; 5. Revitalisasi P3A Mitra Cai. b. Alokasi anggaran dari APBD provinsi Jawa Barat Revitalisasi kelembagaan pengelola air irigasi menjadi prioritas utama. c. Alokasi anggaran dari APBN Kementerian Pertanian 1. Rehabilitasi jaringan irigasi seluas 1.000 hektar di Kecamatan Cangkuang, Kutawaringin, Pameungpeuk, Rancaekek, Cicalengka, Solokanjeruk, Majalaya, Ciparay, Paseh, Cikancung, Nagreg, Ibun, Baleendah, Bojongsoang, Pacet, Katapang, Pasirjambu, Cimaung, Cileunyi.

69

Lebih lanjut, pengotimalisasi lahan tersebut termasuk pembangunan infrastruktur dasar – jalan, optimalisasi, konservasi –. Pengelolaan lahan tersebut juga merupakan langkah strategis yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan untuk menjaga dan mengamankan ketersediaan pangan lokal. Langkah strategis yang dilakukan bersumber dari APBD Kabupaten Bandung dan APBN Kementerian Pertanian, yang meliputi: i. Pembangunan/rehabilitasi jalan usaha tani Pada Tahun 2012, rehabilitasi jalan usaha tani dilakukan di Kecamatan Pacet sebanyak 1 km ii. Optimalisasi lahan tidak produktif, yang dilaksanakan seluas 500 hektar dengan mengembangkan budidaya pertanian tanaman pangan alternatif, seperti ubi kayu

Berdasarkan data yang ada, diketahui bahwa pada tahun 2012 penerapan teknologi budidaya pertanian terutama padi dan palawija melalui metode PTT (Pengelolaan Tanaman Terpadu) mengalami kenaikan dalam skala presentase di tingkat petani terutama dalam hal pemupukan berimbang, begitupun dalam hal penggunaan benih bermutu, namun demikian ternyata penggunaan benih bermutu pun terkadang hasilnya tidak signifikan ini dimungkinkan karena benih tersebut tidak sesuai dengan iklim mikro di tempat/lahan para petani itu berada. Penerapan teknologi pertanian tanaman pangan melalui metode PTT (Pengelolaan Tanaman Terpadu) di tingkat petani dapat dilihat pada Tabel 3.10. Tabel 3.10 Penerapan Teknologi di Tingkat Petani thn 2011-2012 No 1 2

Metode Teknologi

3

Pupuk Berimbang Benih Bermutu/Berlabel Penerapan SRI

4

SLPTT

Penerapa Penerapa n Tahun n Tahun 2011 (Ha) 2012 (Ha) 11.650 22.637 12.433 24.477 700 1.000 15.200 16.600

Perkembanga n Tahun 2012 thdp 2011 194,31 196,87 142,86 109,21


Peningkatan kapasitas dan kapabilitas petani melalui desiminasi teknologi budidaya tanaman

70

Berdasarkan data Tabel 3.10 dapat dilihat bahwa desiminasi teknologi khususnya pada peningkatan produktivitas tanaman pangan dapat dikatakan telah menyebar hampir ke seluruh kawasan/lahan pertanian terutama lahan sawah di Kabupaten Bandung. Hal ini terbukti penggunaan pupuk berimbang dan benih bermutu/berlabel meningkat dari luas lahan sawah yang telah menerapkan teknologi pupuk berimbang 11.650 hektar menjadi 22.637 hektar pada tahun 2012 atau 62,92% dari total luas lahan sawah di Kabupaten Bandung dan 12.433 hektar luas lahan sawah yang menerapkan teknologi benih bermutu/berlabel menjadi 24.477 hektar pada Tahun 2012 atau 68,31% dari total luas lahan sawah. Lebih lanjut, 16.600 hektar atau 46,14% dari total luas lahan sawah telah mengikuti dan menerapkan teknologi Pengelolaan Tanaman Terpadu (PTT). SL-PTT tersebut termasuk didalamnya SL-PTT padi sawah non hibrida, padi sawah hibrida, padi ladang, dan SL-PTT jagung. 1.000 hektar juga telah menerapkan teknologi System Rice of Intensification (SRI) yang merupakan cikal bakal pengembangan padi organik di Kabupaten Bandung. Pada Tahun 2012, Penerapan SRI fokus pengembangan pertanian di Kecamatan Bojongsoang, Ciparay, Baleendah, Banjaran, dan Solokanjeruk, yang memberikan dampak positif bagi petani. Petani secara antusias mengembangkan pertanian padi organik. Jumlah kelompok tani yang telah mendapat sertifikasi organik dari Inofice sebanyak 2 kelompok di Kecamatan Ciparay dan Bojongsoang. Salah satu diantaranya telah mendapatkan kerjasama dengan eksportir PT. Amazing Farm dan PT. Sarinah Agro Mandiri dalam hal pemasaran, yaitu Kelompok Tani “Organik Sarinah” Kecamatan Ciparay dengan produksi rata-rata 11,44 kuintal/ha GKP. Lebih lanjut, untuk meningkatkan keberdayaan kelembagaan pertanian organik di Kabupaten Bandung, khususnya di wilayah Kecamatan Ciparay dibentuk “Asosiasi Organik”. Penerapan SRI tersebut dari sisi harga produk mengalami peningkatan. Dari semula harga jual gabah sebesar + Rp3.500 per kg dengan konvensional menjadi + Rp5.000/kg dan dalam bentuk beras kemasan dijual + Rp15.000/kg.


Sumber: Bidang Pangan DISTANBUNHUT Kabupaten Bandung, 2012

71

Gambar 3.2 pengembangan pertanian organik Kelompok tani Sarinah

Penanganan panen dan pasca panen di Kabupaten Bandung pada tahun 2012 untuk komoditas padi dan jagung memperlihatkan perkembangan yang cukup mengembirakan, hal ini salah satunya dapat dilihat dari tingkat penurunan angka kehilangan hasil dalam hal pemanenan serta pengolahan pasca panennya. Berdasarkan data yang ada, tingkat kehilangan hasil komoditas padi pada tahun 2011 dalam penanganan pasca panen mencapai 11,15% dan pada tahun 2012 ini menurun 0,75% menjadi 10,75%. Sedangkan pada komoditas jagung angka kehilangan hasil tahun 2010 sebesar 4,20% menurun menjadi 4,17% pada tahun 2011 (turun 0,03%), ditunjukkan pada Tabel 3.11. Nilai-nilai penurunan kehilangan hasil tersebut diukur pada kelompok tani yang mendapatkan intervensi bantuan. Penurunan tingkat kehilangan hasil tersebut didukung adanya penggunaan alat mesin pertanian yang semakin modern, tingkat kesadaran petani dan ketrampilan petani yang semakin meningkat sejalan dengan


Peningkatan Sarana Prasarana Pasca Panen dan Pengolahan Hasil

72

upaya pembinaan yang cukup intensif dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung. Tabel 3.11 Realisasi Tingkat Kehilangan Hasil Komoditas Padi dan Jagung Tahun 2010, 2011, dan 2012. N o 1 2 3 4

Panen Perontokan Pengeringan Pengilingan

Tahun 2010 Jagun Padi g 2,42 0,29 3,91 2,77 2,83 0,72 2,36 0,42

JUMLAH

11,52

Komponen

4,20

Tahun 2011 Jagun Padi g 2,35 0,29 3,35 2,76 3,03 0,71 2,42 0,41 11,1 4,17 5

Sumber : Bidang Tanaman Pangan DISTANBUNHUT Kabupaten Bandung, 2012

Tahun 2012 Jagun Padi g 0,58 0,27 3,33 2,76 3,83 0,70 3,01 0,41 10,7 4,14 5

1. Rice Milling Unit (RMU) sebanyak 2 paket di Kecamatan Ciparay dan Rancaekek; 2. 2 unit power thresher multiguna di Kecamatan Nagreg dan Cikancung; 3. Penggilingan padi/power thresher/peda thresher sebanyak 18 unit di Kecamatan Ciparay, Cimaung, Bojongsoang, Cangkuang, dan Margaasih; 4. Combine harvester sebanyak 2 unit di Kecamatan Kutawaringin dan Ciparay; 5. Mesin pengering vertical sebanyak 1 unit di Kecamatan Bojongsoang.

Sasaran Strategis 2


Pada tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Bandung yang didukung oleh anggaran yang bersumber dari APBN Kementerian Pertanian dan APBD Provinsi Jawa Barat telah memberikan stimulan barang dan peningkatan keterampilan dan pengetahuan teknologi pasca panen dan pengolahan hasil sebagai upaya dalam pengembangan dan pemberdayaan kelompokkelompok pengolahan hasil berbasis komoditas tanaman pangan, berupa:

73

Meningkatkan keunggulan komparatif dan kompetitif produk pertanian melalui pengembangan agribisnis dalam aglomerasi ekonomi pertanian Sasaran strategis ini diarahkan untuk mengembangkan kelompokkelompok usaha agribisnis yang berbasis komoditas hortikultura dan perkebunan unggul lokal Kabupaten Bandung. Agribisnis hortikultura dan perkebunan dikembangkan berdasarkan pada potensi satu kawasan tertentu. Pengembangan Kawasan Pertanian menekankan transformasi desa-desa dengan memperkenalkan unsur-unsur urbanisme ke dalam lingkungan pedesaan yang spesifik yang didalamnya menekankan kekuatan lokal untuk berkembang aktif dalam struktur ekonomi wilayah. Selain itu, pertimbangan kaidah-kaidah konservasi air dan tanah menjadi prioritas dalam pengembangan kawasan hortikultura dan perkebunan di Kabupaten Bandung. Penentuan kawasan-kawasan didasarkan pada: (1) potensi yang dimiliki; (2) sumberdaya pertanian yang memadai; (3) sesuai kaidah konservasi dan tercantum dalam RTRW Kabupaten Bandung; dan (4) memiliki peluang komparatif dan kompetitif. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap pencapaian sasaran strategis 2 seperti yang telah dilakukan dan dapat dilihat pula dari berbagai fakta yang ada, baik berupa keberhasilan maupun kekurangberhasilan pelaksanaan pembangunan pertanian di Kabupaten Bandung, apabila dibandingkan dengan tahun 2012 maupun terhadap sasaran/target yang telah ditentukan, ataupun juga terhadap realisasi pencapaian dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun 2012 ini. Tabel 3.12 pengukuran sasaran strategis 2 Tahun 2012


4.

Jumlah produksi komoditas unggulan: Sayuran (ton) Buah-buahan (ton)* Biofarmaka (ton)* Tan. Hias (tangkai) Kopi (ton) Teh (ton) Cengkeh (ton)

Target Kinerja

1.060.004 574.281 859.830 388.369

4.064 3.261 116

Realisasi

783.488 184.842 399.729 1.070.4 48 6.362 3.124 62

%

73,91 32,18 46,49 275,63 156,54 95,80 53,45


Indikator Kinerja

Sasaran Strategis

74

Target Kinerja

Indikator Kinerja

Sasaran Strategis 5.

6.

Jumlah kelompok tani yang telah memiliki registrasi kebun a. Hortikultura (kel) b. Perkebunan (kel)

Jumlah kelompok usaha rumah kemasan dan UPH: a. Hortikultura (kel) b. Perkebunan (kel)

Realisasi

%

9

11

122,22

-

-

100,00

2

8

400

2

7

350

Keterangan: *) data sampai dengan triwulan II (Juni 2012)

Jumlah

Produksi

Komoditas

Hortikultura

dan

Produksi serta produktivitas komoditas pertanian khususnya komoditas hortikultura dan perkebunan yang diunggulkan di Kabupaten Bandung tahun 2012 ini terjadi peningkatan yang cukup signifikan walaupun menghadapi kendala-kendala yang cukup sulit seperti keadaan alam yang cukup ekstreem khususnya iklim yang kering, namun disisi lain iklim tersebut membantu dalam pertumbuhan serta perkembangan bunga dan pembuahan komoditas hortikultura dan perkebunan sehingga umumnya mampu menaikan produksi dan produktivitasnya asalkan pengairannya tetap terjaga dan terpenuhi. Selain itu pula ada tantangan internal diantaranya adalah peralihan komoditas karena alasan-alasan tertentu, pengurangan lahan produktif karena digunakan untuk keperluan lainnya serta terkadang penanaman/pertanian komoditas hortikultura berbenturan dengan isu-isu tentang kaidah-kaidah konservasi. Berikut diantaranya peningkatan produksi dari komoditas hortikultura dan perkebunan antara lain; kentang dari 110.793 ton menjadi 131.007 ton, bawang merah dari 20.887 ton menjadi 39.222 ton, produksi tomat dari 94.124 ton menjadi 94.486 ton, strawberry produksinya naik 429,9%, dari 35.342 ton menjadi 151.959 ton serta produksi tanaman perkebunan rakyat yaitu; teh 15.708,50 ton naik 100,07% (bahan mentah) dari tahun 2011,


Pencapaian Perkebunan

75

kopi mencapai 25.449,76 ton naik 136%, serta tembakau naik sebesar 123% dari tahun 2011.

Sayuran Lima komoditas utama sayuran di kabupaten Bandung adalah kentang, tomat, cabe, bawang merah, dan kubis. Kelima komoditas tersebut mengalami peningkatan dalam hal produksi dan produktivitas. Disamping itu, terdapat komoditas-komoditas spesifikasi lokal dan eksklusif yang dikembangkan atas kerjasama antara petani dengan pelaku pasar (ritel, industri, dan eksportir), seperti wortel, brokoli, paprika, dan sayuran eksklusif jepang. Komoditas tersebut tersebar di Kecamatan Pangalengan, Ciwidey, Pasirjambu, Rancabali, Cimenyan, dan Kertasari. Perkembangan yang cukup signifikan adalah pada komoditas stroberi dengan jumlah produksi sebanyak 151.959 ton dari luas areal 451 hektar. Komoditas stroberi tersebar di 3 kecamatan – Pasirjambu, Ciwidey, dan Rancabali –. Pada tahun 2012, Pemerintah Kabupaten Bandung mendeklarasikan da menetapkan sebagai “ kabupaten stroberi” dengan memecahkan rekor muri. Melalui penetapan ini, memberikan komitmen dari pemerintah untuk mengembangkan komoditas unggul lokal.

No 1

2

3

4

Uraian Komoditi Bawang Merah Luas Tanam (ha) Luas panen (ha) Produksi (ton) Produktivitas (kwt/ha) Kentang Luas Tanam (ha) Luas panen (ha) Produksi (ton) Produktivitas (kwt/ha) Kubis Luas Tanam (ha) Luas panen (ha) Produksi (ton) Produktivitas (kwt/ha) Cabe Luas Tanam (ha)

Realisasi 2010

Realisasi 2011

Realisasi 2012

Perkembangan Realisasi Th.2012 thdp Th.2011

2.098 2.378 26.990 113,98

2.827 1.799 20.887 116,10

3.116 3.265 39.222 120,13

110,22 181,49 187,79 103,47

4.834 5.606 114.919 204,99

6.527 5.346 110.793 207,25

6.711 7.036 131.007 186,19

102,82 131,61 118,24 89,84

4.424 4.424 102.747 232,2

5.394 4.592 109.326 238,08

5.266 5.242 125.606 239,61

97,63 114,16 114,89 100,65

711

787

226

28,72


Tabel 3.12 Realisasi Luas Tanam, Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Komoditas Sayuran di Kabupaten Bandung Tahun 2012

76

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Uraian Komoditi Luas panen (ha) Produksi (ton) Produktivitas (kwt/ha) Tomat Luas Tanam (ha) Luas panen (ha) Produksi (ton) Produktivitas (kwt/ha) Bawang Daun Luas Tanam (ha) Luas panen (ha) Produksi (ton) Produktivitas (kwt/ha) Kembang Kol Luas Tanam (ha) Luas panen (ha) Produksi (ton) Produktivitas (kwt/ha) Petsai/Sawi/Sosin Luas Tanam (ha) Luas panen (ha) Produksi (ton) Produktivitas (kwt/ha) Wortel Luas Tanam (ha) Luas panen (ha) Produksi (ton) Produktivitas (kwt/ha) Lobak Luas Tanam (ha) Luas panen (ha) Produksi (ton) Produktivitas (kwt/ha) Kacang Merah Luas Tanam (ha) Luas panen (ha) Produksi (ton) Produktivitas (kwt/ha) Kacang Panjang Luas Tanam (ha) Luas panen (ha) Produksi (ton) Produktivitas (kwt/ha) Jamur Luas Tanam (m2) Luas panen (m2) Produksi (ku) Produktivitas (kg/m2) Terung Luas Tanam (ha) Luas panen (ha) Produksi (ton) Produktivitas (kwt/ha)

Realisasi 2010

Realisasi 2011

Realisasi 2012

969 20.684 213,58

740 20.682 87,74

691 20.376 294,88

Perkembangan Realisasi Th.2012 thdp Th.2011 93,38 98,52 336,07

1.344 1.499 86.960 580,12

1.295 1.339 94.124 702,95

1.174 1.097 94.486 861,31

90,66 81,93 100,38 580,12

2.764 2.696 38.479 142,73

3.147 2.969 49.570 166,96

3.549 3.512 54.115 154,09

112,77 118,29 109,17 92,29

294 289 5.419 187,51

466 418 8.091 193,56

512 511 9.958 194,88

109,87 122,25 123,08 100,68

2.788 2.787 55.536 199,27

3.128 3.015 61.396 203,63

3.176 3.218 67.581 210,01

101,53 106,73 110,07 103,13

1.566 1.457 31.738 217,83

2.131 2.006 42.524 211,99

1.745 1.796 40.316 224,48

81,89 89,53 94,81 105,89

365 345 7.525 218,12

376 360 8.027 222,96

306 313 7.228 230,91

81,38 86,94 90,05 103,57

1.877 2.609 23.797 91,21

1.547 1.191 10.835 90,97

1.690 1.538 9.833 63,93

109,24 129,14 90,75 70,27

180 603 4.744 78,67

179 139 2.786 117,59

119 156 3.620 232,03

66,48 112,23 129,92 197,32

6.415 5.172 28.014 10,16

8.971 8.689 15.643 18,00

11.413 20.205 29.530 14,62

127,22 232,54 188,77 81,18

117 99 2.442 246,66

173 143 4.673 135,05

160 186 4.964 266,89

92,49 130,07 106,23 197,62


No

77

15

16

17

18

19

20

21

22

Uraian Komoditi Buncis Luas Tanam (ha) Luas panen (ha) Produksi (ton) Produktivitas (kwt/ha) Ketimun Luas Tanam (ha) Luas panen (ha) Produksi (ton) Produktivitas (kwt/ha) Labu Siam Luas Tanam (ha) Luas panen (ha) Produksi (ton) Produktivitas (kwt/ha) Kangkung Luas Tanam (ha) Luas panen (ha) Produksi (ton) Produktivitas (kwt/ha) Bayam Luas Tanam (ha) Luas panen (ha) Produksi (ton) Produktivitas (kwt/ha) Seledri Luas Tanam (ha) Luas panen (ha) Produksi (ton) Produktivitas (kwt/ha) Cabe Rawit Luas Tanam (ha) Luas panen (ha) Produksi (ton) Produktivitas (kwt/ha) Jumlah Sayuran Luas Tanam (ha) Luas panen (ha) Produksi (ton) Produktivitas (kwt/ha) Strowberry**) Luas Tanam (ha) Luas panen (ha) Produksi (ton) Produktivitas (kwt/ha)

Realisasi 2010

Realisasi 2011

Realisasi 2012

Perkembangan Realisasi Th.2012 thdp Th.2011

478 546 11.287 206,72

696 639 14.857 128,27

850 789 18.279 231,68

122,13 123,47 123,04 180,62

544 456 12.885 282,51

561 524 24.388 207,80

460 538 18.164 337,62

82,00 102,67 74,48 162,47

21 353 52.306 1481,75

55 62 66.493 10.724,68

87 69 60.089 8.708,49

158,18 111,29 90,37 81,20

193 224 2.752 122,9

266 242 9.092 135,91

260 255 9.495 372,37

97,74 105,37 104,44 273,98

106 120 793 66,08

153 128 1.250 97,64

259 267 2.953 110,61

169,28 208,59 236,29 113,28

1.624 1.866 35.501 190,25

1.560 1.596 30.479 190,97

1.516 1.441 28.516 197,89

97,18 90,29 93,56 103,62

377 324 6.619 67,61

432 424 11.943 68,45

282 324 8.150 251,54

65,28 76,42 68,24 367,48

33.120 34.822 672.137 19,30

40.671 36.361 1.060.004 19,74

42.877 52.449 783.488 19,94

105,42 144,25 73,91 101,10

156 1.764 27.949 158,44

172 188 35.342 179,93

148 141 151.959 10.777,21

86,05 75,00 429,97 5.989,81

Sumber : Bidang hortikultura Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung 2012 Ket **) Termasuk dalam komoditas tanaman buah-buahan semusim


No

78

Buah-buahan Produksi komoditas buah-buahan unggulan seperti alpukat, durian dan strawberry di Kabupaten Bandung pada tahun 2012 umumnya dapat melampaui target serta memperlihatkan realisasi yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2011, tetapi ada juga yang tidak bisa melampaui realisasi tahun 2011, ini disebabkan oleh kondisi alam yang cukup kering sehingga dalam proses pembungaan dan pembuahan tanaman banyak yang gugur karena evavotranspirasi dari tanaman itu sendiri cukup tinggi, disamping itu pula sudah banyak tanaman yang tua dan tidak produktif lagi serta tanaman muda sebagai penggatinya belum produktif menghasilkan buah. Untuk selengkapnya mengenai realisasi produksi, dapat dilihat pada Tabel 3.13 di bawah ini.

Tabel 3.13 Realisasi Produksi Tanaman Buah-buahan di Kabupaten Bandung Tahun 2012 *) Komoditi

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Alpukat Belimbing Duku/Langsat Durian Jambu Biji Jambu Air Jeruk Besar Mangga Manggis Nangka/Campedak Nenas Pepaya Pisang Rambutan Salak Sawo Sirsak Sukun Melinjo Petai

JUMLAH

532.874

574.281

184.842

Sumber : Bidang Hortikultura,DISTANBUNHUT Kabupaten Bandung, 2012 *) Data sampai dengan s.d Triwulan II

Tanaman Hias dan Obat-obatan

Persen Realisasi Produksi 2012 Thdp 2011 41,97 47,37 229,29 46,80 43,27 30,98 50,76 38,80 267,80 64,94 16,67 41,15 42,01 92,42 59,04 60,24 57,11 33,61 28,14 22,75

32,18


No

Produksi ( Kuintal ) Realisasi Realisasi Realisasi Tahun Tahun Tahun 2012 2010 2011 93.734 78.576 32.982 3.149 3.236 1.533 283 140 321 8.672 12.067 5.647 15.926 25.458 11.016 3.179 10.384 3.217 3.277 9.833 4.991 6.942 27.508 10.674 92 118 316 49.705 34.810 22.605 29 18 3 9.270 9.981 4.107 292.095 150.041 63.028 1.485 4.975 4.598 376 249 147 3.674 3.453 2.080 3.221 3.957 2.260 16.351 25.847 8.688 5.912 7.321 2.060 15.502 20.086 4.569

79

Produksi komoditas tanaman hias dan obat-obatan unggulan seperti Anggrek, Krisan, Mawar dan Gerbera, serta komoditas tanaman obat di Kabupaten Bandung tahun 2012 yaitu diantaranya jahe, lengkuas, kencur, kunyit umumnya memperlihatkan realisasi produksi yang sedikit menurun dibanding target dan realisasi tahun 2011 ini dikarenakan cuaca yang cukup panas sehingga tidak mendukung terhadap pertumbuhan tanaman dikarenakan porositas, struktur serta agregat tanah menjadi lebih besar dan solid/keras terutama untuk perkembangan tanaman obat-obatan yang kebanyakan berbentuk rimpang. Realisasi produksi tanaman hias tersaji pada tabel 3.14. Tabel 3.14 Realisasi Produksi Tanaman Hias di Kabupaten Bandung Tahun 2012 No

Komoditas

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Anggrek Anthurium Bunga Gladiul Helicania Krisan Mawar Melati Palem Sedap Malem Gerbera Anyelir Dracaena Jumlah

Luas Tanam (m2)

4.300 140 201 700 12.063 1.538 114 146 1.331 268 85 30 20.916

Target

Realisasi Produksi 2012 (Tangkai)

57.545 3.614 6.040 6.360 1.200 10.825 1.148 358 260.554 14.138 29.737 388.369

117.115 4.640 1.532 4.221 860.237 23.257 2.075 8.952 40.624 4.689 3.106 1.070.448

Perkemb realisasi thd Target (%)

203,52 128,39 25,36 66,37 71.686,42 214.85 180,75 2.500,56 15,59 33,17 10,44 -

Tabel 3.15 Realisasi Produksi Tanaman Obat Tahun 2012 *) Produksi (Kg) N o 1 2 3 4 5 6 7

Komoditas Jahe Lengkuas Kencur Kunyit Lempuyang Temulawak Temu Ireng

Luas Tanam Baru (m2) 33.953 8.892 6.881 8.925 342 2.170 750

Target 232.006 51.381 58.826 141.030 1.710 53.008 952

Realisas i 75.700 25.213 17.436 33.510 865 5.600 275

Perkemb Realisasi Produksi Thd Target (%) 32,628 49,071 29,640 23,761 50,585 10,564 28,887


Sumber : Bid. Hortikultura, DISTANBUNHUT Kabupaten Bandung, 2012

80

8 9 10 11

Kaji Beling Kapulaga Sambiloto Mengkudu/Pac e Jumlah

263 6.047 118

884 5.700 284

292 12.294 146

33,032 215,684 51,408

1

12.751

13.275

104,109

68.342

558.532

184.606

33,052

Sumber : Bid. Hortikultura, DISTANBUNHUT Kabupaten Bandung, 2012 (Datas.d Triwulan II)

*) Data sampai dengan s.d Triwulan II

Tanaman Perkebunan Upaya peningkatan fungsi lahan serta penanaman baru komoditas (Replanting) perkebunan di Kabupaten Bandung dilaksanakan dalam rangka optimalisasi penggunaan lahan perkebunan yang telah ada, agar supaya terjadi peningkatan produksi komoditas perkebunan, terutama produksi tanaman perkebunan unggulan Kabupaten Bandung. Pencapaian produksi tanaman Perkebunan unggulan (Perkebunan Rakyat) tahun 2012 di Kabupaten Bandung adalah diantaranya sebagai berikut: - Teh

- Kopi

- Cengkeh

Tembakau

: Jumlah produksi bahan mentah mencapai 15.708,5 ton meningkat 11,50 ton dari tahun 2011 yang hanya 15.697 ton, serta hasil olahan mencapai 3,142 ton. : Jumlah produksi bahan mentah mencapai 25.449,76 ton, dan Hasil Olahan mencapai 6.362,44 ton. Perbandingan produksi bahan mentah dengan tahun 2011 adalah mencapai 136 %. : Jumlah produksi bahan mentah mencapai 248,18 ton dan hasil olahan 62,05 ton dan perbandingan hasil bahan mentah antara 2012 dengan 2011 mencapai 123,65 %. : Jumlah produksi bahan mentah mencapai 6.603,36 ton dan hasil olahan 1.320,67 ton dan perbandingan bahan mentah antara 2012 dengan 2011 mencapai 123 %.

Pengembangan Agribisnis Berbasis Komoditas Hortikultura dan Perkebunan Sejalan dengan pemenuhan dalam pencapaian jumlah produksi, pengembangan agribisnis berbasis komoditas hortikultura juga menjadi sasaran dalam pembangunan pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Pengembangan agribisnis ditujukan untuk meningkatkan keberdayaan kelembagaan petani. Manajemen kelembagaan petani dikelola, sehingga terjalin kerjasama/kemitraan bisnis di antara para pelaku usaha dalam satu


Sumber. Bid. Perkebunan DISTANBUNHUT 2012

81

kesatuan system agribisnis, di mulai dari sistem off-farm hulu, on-farm, onfarm hilir dan pasar.

1. Alokasi Anggaran APBD Kabupaten Bandung a. Pembangunan embung 4 unit, di Kecamatan Cimenyan, Pangalengan, Pasirjambu, dan Kertasari; b. Fasilitasi bibit hortikultura: sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan biofarmaka (jahe) dan komoditas perkebunan: kopi, teh, dan cengkeh di Kecamatan Cikancung, Kutawaringin, Soreang, Pacet, Kertasari, Ciwidey, Cimaung, Cilengkrang, Cimenyan, Pasirjambu, Pangalengan, Rancabali, Arjasari, Cicalengka, dan Paseh; c. Pengembangan jaringan irigasi; d. Pembangunan/rehabilitasi jalan produksi dan jalan usaha tani; e. Pengembangan rumah kompos/ unit pengolahan pupuk organik 2. Alokasi Anggaran APBN Kementerian Pertanian a. Konservasi lahan b. Optimalisasi lahan Melalui pengembangan agribisnis berbasis hortikultura dan perkebunan tersebut, beberapa kelompok usaha telah berhasil mengembangkan unit-unit pasca panen dan pengolahan hasil dalam bentuk rumah kemasan (packing house) pada komoditas hortikultura dan UPH pada komoditas perkebunan. Kelompok-kelompok tersebut telah bekerjasama/berkemitraan dengan perusahaan, ekportir, dan industry pengolahan lainnya. Lebih lanjut, kelompok usaha Jaya Alam Lestari Kecamatan Pasirjambu telah mendapatkan sertifikat organik untuk produk hortikulturan – sayuran – organik. Pengembangan keberdayaan kelembagaan pemasaran hasil hortikultura dan perkebunan dialokasikan dalam anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung dan APBN Kementerian Pertanian Tahun 2012.


Seperti halnya komoditas tanaman pangan, pengembangan agribisnis hortikultura dan perkebunan tidak lepas dari pengelolaan faktor-faktor yang mempengaruhi pada sisi pencapaian produksi. Pengembangan pupuk organik (UPPO), pembangunan/rehabilitasi jaringan irigasi, dan pengembangan dan penyediaan sarana produksi benih menjadi fokus utama pada sub sistem off-farm hulu. Pada Tahun 2012, kegiatan yang menunjang peningkatan kapasitas sub sistem off-farm hulu dialokasikan dari anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bandung, APBD Provinsi Jawa Barat, dan APBN Kementerian Pertanian.

82

Sasaran Strategis 3 Mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam upaya stabilitas kualitas lingkungan hutan dan lahan

Rehabilitasi hutan dan lahan di Kabupaten Bandung dilaksanakan melalui 2 mekanisme pendekatan: (1) pendekatan vegetatif dan (2) pendekatan ekonomi dengan mengembangkan agribisnis di sekitar hutan. Kedua mekanisme tersebut saling berkesinambungan dan ketergantungan satu dengan yang lainnya.

Tabel 3.16. pengukuran sasaran strategis 3 Tahun 2012 Indikator Kinerja 4.

5. 6.

Jumlah usaha agribisnis hasil nonkayu: Jamur Lebah Madu Ulat Sutera

Jumlah usaha agribisnis hasil kayu Penanaman lahan kritis (hektar)

Target Kinerja

Realisasi

%

1 unit

1 unit

100,00

1 kel

2 kel

200,00

1 kel

1 kel

100,00

-

-

-

4.415

6.097

138,10

Pengelolaan Lahan Kritis Adanya praktek-praktek budidaya pertanian yang tidak memperhatikan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air serta banyaknya penelantaran lahanlahan kering yang berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama telah mengakibatkan terjadinya lahan-lahan kritis di Kabupaten Bandung. Keberadaan lahan kritis di Kabupaten Bandung ini telah menyebabkan rusaknya keseimbangan, daya dukung serta daya tampung lingkungan terutama pada lahan-lahan yang terdapat di daerah-daerah hulu dengan fungsi sebagai


Sasaran Strategis Mengembangkan usaha ekonomi produktif dalam upaya stabilitas kualitas lingkungan hutan dan lahan

83

daerah resapan air. Kondisi yang sama, dan dengan ditambah banyaknya pemukiman pendudukpun terjadi di daerah sepanjang aliran sungai (DAS), keadaan ini pada akhirnya turut berpengaruh sebagai faktor penyebab atau faktor yang mempercepat terjadinya bencana alam di Kabupaten Bandung seperti banjir, longsor, kekeringan serta makin tingginya kualitas pencemaran yang terjadi di beberapa badan sungai di Kabupaten Bandung, baik pencemaran dari rumah tangga maupun industri. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan pada tahun 2011 dan tahun 2012 ini telah melakukan upayaupaya untuk mengurangi luas lahan kritis di Kabupaten Bandung melalui penanaman komoditas tanaman tahunan produktif seperti buah-buahan dan kayu-kayuan, baik melalui kegiatan yang dibiayai APBD Kabupaten, Propinsi maupun APBN TA. 2012. Upaya-upaya tersebut telah dilakukan Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan dan berhasil menanami lahan kritis serta tegalan seluas 6.096,67 Ha.

2012 (Ha) 55,00 150,00 52,50 298,50 205,00 25,00


Tabel 3.17 Luas Hutan dan Lahan Kritis yang Direhabilitasi LUAS HUTAN DAN 2010 2011 NO LAHAN KRITIS YANG (Ha) (Ha) DIREHABILITASI 1 Soreang 160,00 200,91 2 Pasirjambu 113,00 547,25 3 Ciwidey 50,00 356,82 4 Nagreg 125,00 97,15 5 Rancabali 160,00 230,00 6 Margaasih 7 Bojongsoang 77,27 8 Dayeuhkolot 11,81 9 Banjaran 285,00 10 Pameungpeuk -

84

NO

LUAS HUTAN DAN LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI

2010 (Ha)

2011 (Ha)

2012 (Ha)

Pangalengan

12

Katapang

13 14

Majalaya Ciparay

15

Pacet

16

505,00

306,82

-

38,35 2,27

55,00

256,82

445,00

716,77

Cicalengka

18

Cikancung

19

Rancaekek

20

Paseh

21 22

Ibun Cileunyi

23

Cimenyan

24

Cilengkrang

25

Margahayu

25,00

212,50

200,00

203,41

248,18

100,00

305,19

1,00

-

252,00 -

160,23 2,27

225,00

484,30

185,00

297,05

-

235,00

169,32 -

52,50

198,56

Arjasari Cimaung

29

Solokan Jeruk

30

Cangkuang

302,00 25,00

75,00

Baleendah

28

200,00

125,00 135,00

70,00 27

30,00

75,45

1,00 26

-

250,00

Kertasari

17

230,00

212,36 470,00

446,89

285,00

207,73

-

-

131,00

422,50

215,00 172,95


11

85

31

LUAS HUTAN DAN LAHAN KRITIS YANG DIREHABILITASI Kutawaringin

32

Tersebar di Kab. Bandug

NO

2010 (Ha)

2011 (Ha)

81,00

2012 (Ha)

108,64 147,73

JUMLAH

4.167,00

6.208,56

300,00 2.670,23 6.096,67

Sumber: Bidang Kehutanan Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kab. Bandung 2012

Saat ini upaya mempertahankan dan melestarikan hutan rakyat diakui cukup berat dan masih mengalami banyak kendala. Hasil kajian LPM ITB (2001) menunjukkan gambaran kondisi kerusakan lahan yang diakibatkan oleh penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah konservasi tanah dan air serta terjadinya penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya di Kabupaten Bandung cukup memprihatinkan sehingga menyebabkan tingkat erosi yang terjadi di Kabupaten Bandung berkisar mulai dari kategori sedang sampai dengan berat.

Peningkatan Produksi Komoditas Kehutanan

Tabel 3.19 Produksi Kayu-kayuan di Kabupaten Bandung PRODUKSI Asal Kayu Rubah Betuk Perbandingan No Komoditas 2010 (M3)

1

Jati

2

Maesopsi

3

Rasamala

4

Pinus

2011 (M3)

75,76 1.419,83 20,55 -

2010 (M3)

5,52 41,7 29,19

-

-

5

Suren

6

Kayu Putih

95,53

10,72

7

Garmelia

14,43

-

2011 (M3)

2011 (M3)

2012/11 (%)

5,52

100,00

-

-

29,04

272,70

29,19 79,60 -

-

10,72

-

-

-

-


Produksi tanaman kayu-kayuan (Hutan Rakyat) pada tahun 2010/2011 di Kabupaten Bandung dapat dilihat dalam tabel di bawah ini.

86

8

Saninten

9

Angrit

10

Silver Oaks

11

Mani'i

12

Rincam JUMLAH

55,87 1.681,97

34,22 9,93 1696,79 75,95 139,25 2.043,27

26,49

-

7,47

-

1.248,78

-

11,69

-

96,61

-

1.465,51

272,70

-

Sumber : Bidang Kehutanan DISTANBUNHUT Kabupaten Bandung, 2012

Hutan, khususnya hutan rakyat merupakan salah satu sumberdaya alam yang dimiliki Kabupaten Bandung dan peranannya sangat penting, baik dilihat dari aspek ekonomi, aspek sosial dan aspek lingkungan hidup. Secara keseluruhan realisasi produksi kayu hutan rakyat di Kabupaten Bandung mencapai 272,70 m3 (Tabel 4.18), terjadi penurunan bila dibandingkan dengan tahun 2011. Hal ini dimungkinkan karena umur tebang kayu hutan tersebut belum mencukupi untuk dipanen/ditebang.

- Penyediaan bibit Kopi; - Pemberian bantuan peralatan pengolahan Kopi; - Penyediaan bibit kayu-kayuan; Kicangkudu, Kikancing, Jabon, Kihoe, Manglid, Maesopsi, Campoleh, Petai, Sukun, Nangka, Gamelina, Mangga dan Mahoni Uganda. - Terfasilitasinya budidaya jamur tiram - Memfasilitasi perkembangan Usaha AUK masyarakat disekitar hutan untuk usaha budidaya Ulat Sutra dan Jamur Kayu tani diantaranya 2 kelompok tani dari petani ulat sutra dan 7 kelompok tani jamur kayu. Pemberdayaan masyarakat disekitar hutan dan kebun ini secara tidak langsung mampu menurunkan jumlah perambah hutan dimana para


4. Pemberdayaan Masyarakat di Sekitar Hutan dan Kebun Pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan dan kebun salah satunya diarahkan untuk menambah penghasilan/pendapatan masyarakat/petani dan juga diharapkan dapat mengurangi jumlah perambah dan penjarah hutan serta mencegah terjadinya kembali aktivitas perambahan hutan. Upaya ini dilakukan melalui program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Kontribusi Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung dalam mendukung PHBM di antaranya dilaksanakan melalui:

87

perambah itu umumnya merusak/mengganggu keseimbangan ekosistem hutan, kemudian dampak lainnya adalah semakin terkendalinya berbagai gangguan terhadap sumber daya hutan sehingga kerusakan lingkungan dapat diminimalisir dan yang paling utama adalah mampu meningkatkan pendapatan serta kesejahteraan petani/masyarakat disekitar hutan. 3.2.2. Analisa Pencapaian Struktur Ekonomi Tahun 2012 Perkembangan sektor pertanian (tanaman pangan, hortikultura) perkebunan dan kehutanan dalam pembangunan daerah Kabupaten Bandung khususnya di bidang perekonomian diantaranya dapat dilihat melalui perkembangan indikator-indikator yang mengusungnya, seperti kontribusinya dalam pembentukan PDRB, LPE, kesempatan kerja dan perdagangan, disamping itu perkembangan sektor pertanian juga dapat dilihat dari kontribusinya dalam pembangunan ekonomi, ketahanan pangan, dan pelestarian lingkungan hidup di Kabupaten Bandung. Hasil pelaksanaan Program Pembangunan Pertanian pada Tahun 2010 dan 2011, secara nyata memberikan konstribusi terhadap Produk Domestik Regional (PDRB) pada tahun 2011 mencapai Rp 3.452.210,59 juta bila dibandingkan dengan realisasi pencapaian PDRB sektor pertanian pada tahun 2010 sebesar Rp. 3.007.028,13 juta (berdasarkan harga berlaku). Tabel 3.20. PDRB Kabupaten Bandung Tahun 2011 dan 2012 Berdasarkan Harga Berlaku dan Konstan No

Lapangan Usaha

A1

Pertanian (Tan Bahan Makanan, Perkebunan dan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan/Kontruksi Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-jasa PDRB

2010

2011

2012

Distribusi Persentase PDRB (%) 2010 2011 2012

6,66 4,87 5,24 5,32 7,17 8,21 5,78 5,26 5,6 5,88

5,38 3,00 5,19 8,21 8,10 7,88 7,62 7,15 6,99 5,94

5,23 0,00 5,40 12,53 5,04 8,86 7,90 9,09 5,05 6,15

7,37 1,30 60,61 1,82 1,75 15,99 4,11 2,18 4,86 100

Laju Pertumbuhan (%)

7,33 1,27 60,18 1,86 1,79 16,28 4,17 2,21 4,91 100

7,88 1,20 57,67 1,67 1,66 18,32 4,16 1,98 5,46 100

Sumber : Produk Domestik regional Bruto semesteran Kabupaten bandung 2012, BPS Kabupaten Bandung (Angka sangat Sementara).

PDRB sektor pertanian Kabupaten Bandung tahun 2012 mengalami peningkatan dari tahun 2011 dan 2010 dan kontribusi PDRB Pertanian


Kehutanan)

88

terhadap PDRB Kabupaten Bandung sebesar 7,88 dan meningkat 0,55 bila dibandingkan dengan Tahun 2011. Sampai saat ini, penyumbang terbesar terhadap PDRB tahun 2011 (harga berlaku) sektor pertanian di Kabupaten Bandung adalah produksi pertanian tanaman pangan, disusul oleh produksi perkebunan, peternakan, perikanan dan terakhir produksi kehutanan, dan PDRB Kabupaten Bandung juga dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan dan Sektor Pertanian masih tetap menempati posisi ketiga terbesar dibawah Sektor Industri Pengolahan serta Sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran.

Hasil Sensus Pertanian 2003 (BPS Kabupaten Bandung) menunjukkan bahwa sektor pertanian merupakan sumber matapencaharian dari 535.120 Rumah Tangga atau 52,2 % dari total jumlah Rumah Tangga di Kabupaten Bandung sebesar 1.024.871, sisanya 47,8 % didominasi oleh kegiatan industri, buruh dan perdagangan. Informasi ini menunjukkan peran dominan kegiatan pertanian dalam struktur ekonomi rumah tangga pedesaan dan pertumbuhan perkonomian daerah.

47,8% Non-Pertanian

489.751

Pertanian

535.120

52,2% Pertanian

Petani Pemilik Lahan 245.411 Bukan Pengguna Lahan 3.793 Pengguna Lahan 285.916

Non-Pertanian

Sumber Sensus Pertanian 2003

Gambar 3.3. Struktur Ekonomi Rumah Tangga Pertanian


Sektor Pertanian dalam Struktur Ekonomi Kabupaten Bandung Tahun 2012

89

Sejalan dengan meningkatkan peran sektor pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bandung serta meningkatnya kinerja sektor pertanian pada tahun 2011, yang ditandai dengan naiknya LPE sektor pertanian, penting pula dilihat struktur mata pencaharian penduduk berdasarkan lapangan usaha, dan berdasarkan data dari BPS (suseda 2008), sektor pertanian mampu menyerap/menyediakan lapangan kerja bagi 20,66 % penduduk Kabupaten Bandung. Selain berperan dalam memberikan lapangan pekerjaan bagi masyarakat, sektor pertanian pun terbukti relatif paling tahan terhadap krisis dibandingkan dengan sektor lainnya.

Tabel 3.21 Penyerapan Tenaga Kerja Kabupaten Bandung 2006-2008 diatas usia 10 tahun dan Persentasenya pada tahun 2008. Sektor Lapangan Usaha PERTANIAN

2006

2007

2008

Persen Penduduk

697.709

268.273

239.004

1.169.604

957.878

917.659

*)

*)

*)

416.793

329.017

313.234

3. Listrik, Gas dan Air

*)

*)

*)

*)

4. Konstruksi

*)

*)

*)

*)

NON-PERTANIAN 1. Pertambangan dan Penggalian 2. Industri

20,66 *) 27,08


Dengan berdasarkan pada hal-hal tersebut diatas maka sektor pertanian masih sangatlah layak untuk lebih dikembangkan lagi menjadi core bisnis di Kabupaten Bandung. Selain itu Sektor pertanian pun merupakan sektor yang cukup stategis yang harus didukung keberlangsungannya sebagai faktor pendorong paling utama dalam percepatan pembangunan perdesaan.

90

5. Perdagangan

300.656

239.246

225.667

6. Angkutan dan Komunikasi

*)

*)

*)

*)

7. Keuangan

*)

*)

*)

*)

8. Jasa

169.703

266.650

118.094

10,21

9. Lainnya

282.452

122.965

260.664

22,54

1.867.258

1.918.295

1.156.663

TOTAL

19,51

100

Sumber : BPS Kabupaten Bandung 2008, Keterangan : *) data tidak tersedia.

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Tabel 3.22. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Bandung Tahun 2007-2012 No

Tahun

1 2 3 4

2007 2008 2009 2010

PDRB (juta Rupiah) (atas dasar harga berlaku) 2.465.321,20 2.728.755,88 3.013.007,10 3.471.661,92

Laju Pertumbuhan Ekonomi (%) 2,51 3,97 5,31 5,88


Dalam mengukur upaya kemajuan pembangunan di bidang pertanian adalah dengan mengamati konstribusi PDRB sub sector pertanian terhadap PDRB Kabupaten Bandung yang ditandai dengan meningkat, menurun atau tetap sebagai hubungan timbal balik antara nilai PDRB dengan konstribusi kinerja Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan. Pada Tahun 2011 terjadi kondisi iklim yang ekstrem seigga curah hujan menjadi sangat sedikit juga masih terjadinya fluktuasi harga minyak mentah dunia dan bencana alam yang tak diduga-duga sehingga secara tidak langsung mempengaruhi pencapaian Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) dan ternyata LPE Kabupaten Bandung secara keseluruhan pada tahun 2007 sampai tahun 2011 terus mengalami peningkatan.

91

5 6

2011 2012

3.978.936,25

5,94 6,15

Dalam perdagangan, baik lokal (regional/nasional) maupun ekspor, sektor pertanian Kabupaten Bandung merupakan salah satu pemasok utama komoditi beras dan sayuran dataran tinggi maupun dataran rendah bagi daerah perkotaan/konsumen potensial seperti : Jakarta, Bogor, Tangerang dan Bekasi, serta pasar lokal baik di Kota Bandung, ataupun di Kabupaten Bandung Barat serta pasar-pasar di Kabupaten Bandung sendiri. Untuk komoditas beras, sampai saat ini Kabupaten Bandung memasok kurang lebih 50-70 ton per hari ke Pasar Induk Beras Cipinang Jakarta. Sedangkan pada komoditas sayuran, 50% produksi sayuran Kabupaten Bandung dijual ke pasar Jakarta dan sekitarnya, 25% dijual ke pasar Kota Bandung dan sisanya dijual ke pasar lokal di Kabupaten Bandung dan Bandung Barat, khusus untuk komoditas kentang, Kabupaten bandung merupakan penghasil produklsi tertinggi di Jawa Barat, yaitu mencapai 70% dan sisanya sebesar 30% untuk tingkat Nasional. Sedangkan sebagian dari komoditas Perkebunan (sepert teh, kopi, cengkeh) dan Hortikultura (sayuran dan buah-buahan) baik yang berasal dari perkebunan Negara, perkebunan besar swasta dan perkebunan rakyat merupakan komoditas yang sebagian di ekspor. Pendapatan Petani

Berdasarkan hasil survey terhadap usahatani beberapa komoditas pertanian, menunjukkan rata-rata pendapatan bersih usaha tani di Kabupaten Bandung pada tahun 2011 mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2010. Meningkatnya produktivitas serta harga jual komoditas pertanian pada tahun 2011 merupakan salah satu dari beberapa faktor yang telah mempengaruhi/menyebabkan terjadinya peningkatan pendapatan para petani/pengusaha bidang pertanian di Kabupaten Bandung.

Tabel 3.23 Pendapatan Rata-rata Usahatani beberapa Komoditas Pertanian di Kabupaten Bandung Tahun 2012


Sesuai dengan AKU APBD kabupaten bandung tahun 2011, pelaksanaan kegiatan pembangunan bidang pertanian salah satunya diarahkan untuk meningkatkan pendapatan petani.

92

Komoditas Padi Sawah Jagung Kacang Tanah Ubi Kayu

Pendapatan Usaha Tani/Musim/Hektar (Rp) 10.500.000 10.800.000 3.900.000 25.000.000

Pendapatan per Bulan/Hektar (Rp) 3.500.000 3.600.000 1.300.000 2.083.333

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa rata-rata pendapatan bersih usahatani padi sawah tahun 2012 mencapai Rp. 10.500.000,- per musim atau kurang lebih Rp. 3.500.000,- per bulan per hektar (3 kali panen dalam satu tahun) dan bila dilihat rata-rata kepemilikan lahan sebesar 0,3 hektar, maka rata-rata pendapatan petani di Kabupaten Bandung tahun 2011 sebesar Rp. 1.050.000,- per bulan per kapita.

a. Rumah Tangga Petani (RTP) Petani dan keluarga tani perlu mengetahui dan meyakini adanya kemungkinan-kemungkinan untuk memperbaiki penghidupan dan kehidupan, serta berkeinginan untuk itu, maka mereka perlu menerapkan teknologi baru untuk hasil produksi yang tinggi dan bermutu, mengorganisasikan dan mengelola serta memanfaatkan perkembangan dari permintaan usaha taninya secara lebih efektif juga efesien, dan memanfaatkan perkembangan dari permintaan dan harga pasar untuk keuntungan yang lebih besar. Secara umum pembinaan penyuluh pertanian diarahkan untuk memantapkan kemampuan, peranan dan peran serta petani beserta keluarganya sebagai upaya mencapai pertanian yang tangguh. b. Kelompok Tani dan Gapoktan Kelompok tani merupakan kumpulan orang-orang yang bergerak dalam bidang pertanian yang terikat secara informal dalam satu wilayah kelompok yang bekerja samaatas dasar saling percaya, saling asah dan saling asuh untuk keberhasilan usaha taninya yang diketuai oleh seorang kontak tani dan berperan sebagai uit produksi, wahana kerjasama dan kelas


Petani

93

belajar. Peranan Kelompok tani dalam pelaksanaan prongam pembangunan pertanian semakin penting dan strategis, sehingga pembinaannya perlu lebih diarahkan dan diintensifkan. Berdasarkan jenisnya, kelompok tani di Kab. Bandung tahun 2011 dibagi menjadi tiga yaitu Tani Dewasa sebanyak (terbagi dalam kelas pemula, lanjut, madya dan utama), Wanita Tani dan Pemuda Tani. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas yang lebih tinggi dalam mengelola usaha taninya, kelompok tani bergabung menjadi Gabungan Kelompok Tani (GAPOKTAN). Selain itu, beberapa petani atau Kelompok Tani juga saling bergabung membentuk Asosiasi atau Paguyuban dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan, meningkat kuantitas dan kualitas produk serta meningkatkan pemasaran baik di tingkat lokal, regional ataupun eksport ke mancanegara. Asosiasi tersebut dapat dikelompokkan menjadi Asosiasi Industri Kecil Menengah Agro (AIKMA) dan Asosiasi Pedagang Komoditi Agro (APKA).


c. Kelompok Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektivitas pengunaan air di tingkat Kelompok Tani maka diharapkan adanya peran serta aktif dari organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) dalam kegiatan pengaturan air ditingkat usahatani, yaitu dalam pengelolaan air irigasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier dan pedesaan yang sasarannya adalah terlaksananya pemberian air yang optimal untuk setiap jenis tanaman guna menunjang peningkatan produksi pangan. Selain tujuan tersebut P3A Mitra Cai juga diharapkan dapat menunjang pelaksanaan Iuran Pelayanan Air Irigasi (IPAIR) dalam rangka menggerakan partisipasi mesyarakat petani pemakai air dalam pembiayaan Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi. Organisasi Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Mitra Cai dillihat dari segi kuantitas cukup menggembirakan, tetapi bila ditinjau dari aktivitasnya masih perlu pembinaan karena aktivitasnya belum seperti yang diharapkan. Tabel 3.24 Perkembangan dan Kondisi P3A Mitra Cai Tahun di Kabupaten Bandung Tahun 2012 Jumlah P3A Menurut Jml Jml Luas Berbad Kondisinya Des No Kecamatan P3A Areal an a SB SD BB SK (Unit) (Ha) Hukum B Bupati 1 Soreang 10 4 4 1 4 1.900

94

2

Pasirjambu

10

6

-

2

4

2

-

-

9

-

8

-

-

-

3

-

-

-

-

2

-

1

-

2

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

17

4

17

-

-

15

-

15

-

-

3

-

3

-

1

9

2

8

3

1

4

7

5

1

2

14

6

12

1

-

3

21

3

1

-

1

1

1

-

-

6

5

6

4

-

2

5

2

-

-

2

14

2

-

-

-

10

-

-

-

1

13

1

-

-

-

3

-

-

210 3

Ciwidey

7

9 1.573

4

Nagreg

6

3 461

5

Rancabali

5

2 460

6

Margaasih

6

2 318

7

Bojongsoang

6

1.339

8

Dayeuhkolot

6

160

9

Banjaran

11

21 1.642

10 11

Pameungpeu k Pangalengan

6

15 1.746

13

3 517

12

Katapang

7

11 987

13

Majalaya

11

11 1.285

14

Ciparay

14

20

15

Pacet

13

24

2.669

16

Kertasari

7

2 360

17

Cicalengka

12

11 1.116

18

Cikancung

9

7 912

19

Rancaekek

13

16 3.100

20

Paseh

12

10 1.581

21

Ibun

12

14

22

Cileunyi

6

3

1.147 1.000


1.783

95

23

Cimenyan

9

2

-

-

2

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

-

14

-

-

-

-

9

-

-

-

-

10

-

1

-

-

8

-

-

-

-

-

-

-

6

-

97

12

224 24

Cilengkrang

6

1 234

25

Margahayu

5

69

26

Baleendah

8

14 1.292

27

Arjasari

11

9 1.613

28

Cimaung

10

10 2.445

29 30

Solokan Jeruk Cangkuang

7

8 1.767

7

1.803

31

Kutawaringi n JUMLAH

11

6

6 499

277*

244

4

100

145

36.212 Sumber: Bidang Pangan DISTANBUNHUT Kabupaten Bandung, 2011 :

- SB; Sudah Berkembang, SDB; Sedang Berkembang, BB; Belum Berkembang - * 277 = 267 Desa dan 9 Kelurahan

Kelompok Usaha Pelayanan Jasa Alsin (UPJA) Pengembangan Usaha Pelayanan Jasa Alsin dimulai Tahun 2010 Yang dilaksanakan di 3 Kecamatan, sampai Tahun 2010 telah berkembang hingga 9 Kecamatan. Pengembangan sentra penumbuhan Usaha Pelayanan Jasa Alsin merupakan salah satu alternative dalam rangka meningkatkan efektivitas dan evisiensi usahatani dan memasyarakatkan penggunaan alat panen dan pasca panen. Kondisi saat ini di Kabupaten Bandung telah terbentuk sebanyak 13 Kelompok UPJA dengan rincian dapat dilihat pada tabel di bawah ini : Tabel 3.25 Kelompok UPJA Sesuai Jenis Alat Tahun 2009/2010 No

Kecamatan

Traktor Tangan

Power Thresher

Pompa Air

Dryer

1 2 3 4 5

Soreang Bojongsoang Banjaran Ciparay Baleendah JUMLAH

2 1 2 1 6

1 1 1 3

1 1 3 1 6

1 1

Rice Miling Unit -

Jumlah Alsin (Unit) 4 1 2 6 3 16

Jumlah UPJA (Kelp) 1 1 1 2 1 5


Keterangan

96

Sumber: Bid.Tan.Pangan dan UPTD Alsin Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung, 2009

i.

Analisa Pencapaian Struktur Ekonomi Tahun 2012

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani

1. Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Pada Tahun Anggaran 2012 kegiatan ini dianggarkan sebesar 281.000.000,- (Dua ratus delapan puluh satu juta rupiah) dan sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar Rp 281.000.000,- atau 100.00 % dari target anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan. Adapun langkah/proses kegiatannya adalah sebagai berikut: a. Pelaksanaan persiapan kegiatan; - Pelaksanaan rapat koordinasi;

b. Pelaksanaan kegiatan, meliputi: 1. Terlaksananya Sekolah Lapang GAP Buah-buahan 2. Terlaksananya Sekolah Lapang Penanganan Hama Terpadu Sayuran 3. Terlaksananya Sekolah Lapang GAP Bunga Potong 4. Terlaksananya Sekolah Lapang GAP Tanaman Biofarmaka 5. Terlaksananya Pelaihan Teknologi Pembuatan Kompos 6. Terlaksananya Pelatihan Pengolahan dan Pemanfaatan Potensi Hasil Pertanian Rakyat 7. Terlaksananya kursus Pertanian Terpadu Hortikultura 8. Terlaksananya Pelatihan Budidaya Jamur 9. Terlaksananya Forum Kemitraan Hortikultura 2012 c. Pelaksanaan monitoring kegiatan; d. Evaluasi dan pelaporan. Keluaran dari pelaksanaan kegiatan ini diantaranya adalah: (1) Meningkatnya Kemampuan Petani Terhadap Teknik Budidaya Buahbuahan Yang Baik (2) Meningkatnya Kemampuan Petani Terhadap Penguasaan Pengendaliah Hama Terpadu (3) Meningkatnya Kemampuan Petani Terhadap Teknik BudidayaBunga Potong Yang Baik


- Identifikasi CP/CL;

97

(4) Meningkatnya Kemampuan Petani Terhadap Teknik Budidaya Biofarmaka Yang Baik (5) Meningkatnya Kemampuan Petani Dalam Penguasan Teknologi Pengolahan Kompos (6) Meningkatnya Kemampuan Petani Dalam Memanfaatkan Budidaya Potensi Lokal (7) Meningkatnya Petani Yang Menerapkan Budidaya Ramah Lingkungan (8) Meningkatnya Kemampan Petani Dalam Teknik dan Teknologi Budidaya Jamur (9) Berkembangnya Akses Pasar Petani Adapun hasil dari pelaksanaan kegiatan Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis Meningkatnya pemahaman masyarakat petani Hortikultura tentang agribisnis serta Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman Hortikultura Program Peningkatan Ketahanan Pangan 1. Penyusunan Database Potensi Produk Pangan Pada Tahun Anggaran 2012 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 404.000.000,- (Empat ratus empat juta ribu rupiah) dan sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 403.301.000,- atau 99.82% dari target anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan. Adapun langkah/proses kegiatannya adalah sebagai berikut: a. Pelaksanaan persiapan kegiatan; - Pelaksanaan rapat koordinasi;

- Petunjuk Teknis; b. Pelaksanaan kegiatan, meliputi: 1. Terkumpulnya data Potensi Produksi Pangan, Kebun, Hortikultura dan Tanaman Hutan serta data Bencana Alam dan OPT 2. Terlaksananya penyusunan laporan potensi Produksi Pangan, Kebun, Hortikultura, Tanaman Hutan dan organisme pengganggu tanaman (OPT) tahunan, semesteran, triwulan dan bulanan tingkat Kecamatan maupun Kabupaten 3. Terlaksananya kegiatan sinkronisasi dan apresiasi data statistik pertanian 4. Terlaksananya penyusunan rencana detail pembangunan pertanian Kabupaten Bandung .



98

5. Penyusunan Blue print Pengolahan Database 6. Terfasilitasinya petugas pengumpul data statistik pertanian tingkat kecamatan 7. Pemutahiran integritas data base pertanian, perkebunan dan kehutanan 8. Termonitornya kegiatan pembangunan pertanian Kabupaten Bandung c. Pelaksanaan monitoring kegiatan; d. Evaluasi dan pelaporan. Keluaran dari pelaksanaan kegiatan ini diantaranya adalah: (1) Tersajinya Data Laporan Tahunan, Semesteran, Triwulanan dan Bulanan, Perkembangan Luas Areal Tanam, Panen, Produksi dan Produktivitas Tingkat Kecamatan maupun Tingkat Kabupaten secara komputerisasi (2) Meningkatnya pemahaman petugas pengumpul data dalam penyusunan statistik pertanian (SP) (3) Tersusunnya dokumen rencana detail pembangunan pertanian Kabupaten Bandung (4) Tersajinya Data Program Pembangunan Pertanian Adapun hasil dari pelaksanaan kegiatan penyusunan database potensi produk pangan daerah, adalah sebagai berikut: (1) Lebih lancarnya kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian

(3) Menetapkan angka sasaran luas tanam, luas panen, produksi, dan produktivitas kecamatan setiap bulan untuk masing-masing kecamatan; (4) Menyeragamkan komitmen prosedur pengumpulan antara petugas dilapangan dengan petugas tingkat kabupaten. (5) Meningkatkan kualitas dan kuantitas produktivitas kinerja petugas pengumpul data statistik pertanian tingkat kecamatan; (6) Tersusunnya laporan kegiatan pembangunan pertanian, yaitu laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan tahunan dan rencana kinerja; Pelaksanaan kegiatan ini dapat bermanfaat dalam mendukungan dan penyediaan informasi pembangunan pertanian dapat tersedia, tersaji, dan


(2) Membimbing dan melatih petugas statistik tingkat kecamatan (terutama yang baru) mengenai pengumpulan dan pengolahan data statistik pertanian seperti pengisian format data statistik pertanian SP I, SP II, SP III dan SP IV secara rutin serta SP Va, SP Vb, dan SP Vc dalam periode tahunan;

99

diinformasikan secara akurat dan tepat waktu serta dalam Pengembangan Usaha Tani di Kab. Bandung. 2. Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian Pada Tahun Anggaran 2012 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 402.000.000,- (Empat ratus dua juta ribu rupiah), dan sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 393.882.500,- atau 97.98% dari target anggaran, yang digunakan untuk membiayai kegiatan. Langkah/proses kegiatannya adalah, sebagai berikut: a. Pelaksanaan persiapan kegiatan; - Pelaksanaan rapat koordinasi; - Identifikasi CP/CL;

b. Pelaksanaan kegiatan, yang meliputi: 1. Terlaksananya sosialisasi penerapan teknologi pengolahan dan penanganan pasca panen (GHP & GMP) 2. Terlaksananya pengadaan alat mesin pasca panen 3. Terlaksananya pengadaan alat pengolahan hasil 4. Terlaksananya pertemuan untuk penyusunan dokumen sistem mutu 5. Terlaksananya pelatihan internal Controll System 6. Terlaksananya temu usaha padi organik 7. Terlaksananya penumbuhan grup panen 8. Terlaksananya pelatihan petani dan pelaku agribisnis di Kec. Majalaya 9. Terlaksananya pelatihan penanganan pasca panen di Kec. Pasirjambu 10. Terlaksannya pelatihan pengolahan hasil di Kec. Cileunyi 11. Terlaksananya pengumpulan data lossiss 12. Terlaksananya pencatatan analisa usaha tani c. Pelaksanaan monitoring kegiatan; d. Evaluasi dan pelaporan. Keluaran dari pelaksanaan kegiatan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian, adalah sebagai berikut: (1) Meningkatnya pengetahuan petani dalam pengolahan hasil (2) Tersedianya data lossiss padi (3) Terbentuknya grup pasca panen Kabupaten Bandung (4) Meningkatnya pengetahuan petani dalam penerapan teknoloi pasca panen


- Penyusunan juklak dan juknis.

100

Adapun hasil dari pelaksanaan kegiatan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil pertanian, sebagai berikut: (1) Meningkatnya kesempatan petani/pelaku usaha dalam bermitra dengan para pemasok dalam dan luar negeri; (2) Meningkatnya daya saing petani/pelaku usaha dalam memasarkan produk-produk hasil olahannya; (3) Meningkatnya kualitas produk pertanian segar dan olahan komoditi padi, palawija, dan tanaman hortikultura. Pelaksanaan kegiatan ini dapat - Meningkatnya kualitas dan jenis olahan hasil tanaman pangan, dan menurnnya kehilangan hasil padi pada saat panen dan pasca panen menjadi 0,4%. Adapun dampaknya dengan pelaksanaan kegiatan ini dapat meningkatnya nilai tambah komoditas tanaman pangan 25% dari target, serta meningkatnya produktivitas padi sebesar 2.46 kw/ha. 3. Pengembangan Intensifikasi Tanaman Padi Palawija Pada Tahun Anggaran 2012 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.401.875.000,- (Satu milyar empat ratus satu juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 1.388.322.325,- atau 99.03% dari target anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan. Adapun langkah/proses kegiatan, sebagai berikut: a. Pelaksanaan persiapan kegiatan; - Pelaksanaan rapat koordinasi;

- Penyusunan juklak dan juknis. b. Pelaksanaan kegiatan, yang meliputi: 1. Terlaksananya Bimbingan Teknis Budidaya Padi Organik dalam Polybag 2. Terlaksananya Sosialisasi SLPTT 3. Meningkatnya Kinerja sistem pemenuhan input produksi 4. Terlaksananya Peningkatan mutu dan produktivitas produk padi organik untuk penyesuaian standar kualitas 5. Terfasilitasinya sarana produksi untuk penerapan SRI berupa pupuk cair organik dan kompas 6. Terlaksananya Pengembangan Agribisnis Potensi Lokal 7. Terlaksananya pengadaan Pencacah Pupuk Organik



101

8. Terlaksananya Pengadaan Mesin Granul Pupuk Organik 9. Terlaksananya Pengadaan Rumah Kompos 10. Terlaksananya Pengadaan Mesin Pengayak 11. Kunjungan Hari pangan sedunia 12. Stimulan lahan pertanian abadi c. Pelaksanaan monitoring kegiatan; d. Evaluasi dan pelaporan. Keluaran dari pelaksanaan kegiatan pengembangan intensifikasi tanaman padi palawija, adalah: (1) Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani dan petugas dalam Agribisnis padi organik (75 orang) . (2) Terlaksananya Sosialisasi SLPTT sebanyak (1.550 orang petani). (3) Terlaksananya Penerapan Teknologi budidaya. (4) Meningkatnya kualitas dan kuantitas hasil produk Terlaksananya Pelatihan penerapan teknologi pupuk berimbang (60 orang petani). (5) Terlaksananya Teknologi pemupukansesuai dengan GT (50 orang petani) (6) Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan petani dalam pembuatan pupuk organik . (50 orang petani). (7) Meningkatnya penerapan Teknologi budidaya jagung (110 orang petani jagung) (8) Terlaksananya Koordinasi dan sinergitas program.

Adapun hasil yang didapat dari pelaksanaan kegiatan pengembangan intensifikasi tanaman padi dan palawija, adalah: (1) Terlaksananya Program Peningkatan Ketahanan Pangan. (2) Meningkatnya Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan. Pelaksanaan kegiatan ini dapat bermanfaat dalam peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat terutama kelompok tani padi dan palawija antara lain: - Penerapan Teknologi pertanian di tingkat Petani mendorong peningkatan Produksi mencapai 2-5%.

4. Pengembangan Diversifikasi Tanaman Pada Tahun Anggaran 2012 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 86.400.000,- (Delapan puluh enam juta empat ratus ribu rupiah), dan sampai


(9) Terlaksananya intensif bagi lahan pertanian pangan berkelanjutan.

102

dengan triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 83.871.000,- atau 97,07 % dari target anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan. Adapun langkah/proses kegiatan, sebagai berikut: a. Pelaksanaan persiapan kegiatan; - Pelaksanaan rapat koordinasi; - Identifikasi CP/CL; - Penyusunan juklak dan juknis.

5. Pengembangan Pertanian pada Lahan Kering Pada Tahun Anggaran 2012 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.284.135.000,- (Satu milyar dua ratus delapan puluh empat juta seratus tiga puluh lima ribu rupiah), dan sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 1.249.196.690,- atau 97.27% dari target anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan. Adapun langkah/proses kegiatan, sebagai berikut: a. Pelaksanaan persiapan kegiatan; - Pelaksanaan rapat koordinasi; - Identifikasi CP/CL; - Penyusunan juklak dan juknis. b. Pelaksanaan kegiatan, berlokasi di Kecamatan Pangalengan, Pasirjambu, Rancabali, Kertasari, Soreang , Cimaung , Banjaran, Kutawaringin, Cileunyi yang meliputi: 1. Tersedianya Benih Strawberry Bermutu 2. Tersedianya Benih G3 Bersertifikat


a. Pelaksanaan kegiatan, yang meliputi: 1. Berkembangnya diversifikasi pangan untuk tanaman umbi-umbian dan kacang-kacangan yang tepat dan berkelanjutan termasuk untuk bahan bakar nabati Keluaran dari pelaksanaan kegiatan Pengembangan Diversifikasi Tanaman, adalah: (1) Terlaksananya peningkatan mutu dan produktivitas produk untuk penyusunan standar kualitas dan keamanan pangan (2) Terlaksananya bimbingan dan pendampingan pengembangan agribisnis ubi kayu Pelaksanaan kegiatan ini dapat bermanfaat dalam peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat terutama kelompok tani ubi kayu, Pemingkatan Produk Ubikayu 5 %.

103

2) Meningkatnya Ketersediaan Sumber Daya Air Melalui Sarana Irigasi Tetes pada Lahan Kering Hortikultura. 3) Meningkatnya Produktivitas Penyediaan Pupuk Organik & Kompos. 4) Meningkatnya Ketersediaan Air pada Musim Kemarau Pada Lahan Kering. 5) Terpeliharanya Lahan/Infrastruktur Pertanian. 6) Terpeliharanya Pagar Hidup serta dapat memudahkan pembersihan lahan dari semak/alang-alang.


3. Tersedianya Benih Sayuran Dataran Rendah 4. Pengembangan sayur organik 5. Tersedianya Pupuk Kompos 6. Tersedianya Sarana Pengolahan Kompos 7. Tersedianya Embung Untuk Sarana Pengairan di Lahan Kering 8. Tersedianya Alat pengolahan Jamur dan Buah 9. Terfasilitasinya Pengembangan Sayuran Organik 10. Terfasilitasinya Pengembangan Hortikultural Organik 11. Terfasilitasinya Sarana Pengairan di Lahan Pertanian Organik 12. Terlaksananya pengembangan Penangkaran buah 13. Terlaksananya Pembangunan green House ( permanen). c. Pelaksanaan monitoring kegiatan; d. Evaluasi dan pelaporan. Keluaran dari pelaksanaan kegiatan pengembangan pertanian pada lahan kering, adalah sebagai berikut: (1) Berkembangnya Penangkar Strawberry (2) Berkembangnya Petani Penangkar Kentang Bersertifikat (3) Berkembangnya Petani Organik di Dataran Rendah (4) Berkembangnya Petani Organik Hortikultura (5) Berkembangnya Teknologi Pengolahan Pupuk Organik (6) Meningkatnya Perluasan Areal Tanam di Lahan Kering (7) Bertambahnya Nilai Produk Petani Melalui Peningkatan Teknologi (8) Terfasilitasinya Pengembangan Sayuran Organik (9) Terfasilitasinya Pengembangan Hortikultura Organik (10) Terfasilitasinya Sarana Pengairan di Lahan Pertanian Organik Adapun hasil yang didapat dari pelaksanaan kegiatan pengembangan pertanian pada lahan kering, adalah: 1) Meningkatnya Ketersediaan Sumber Daya Air Melalui Sarana Irigasi Sprinkler pada Lahan Kering Hortikultura.

104

7) Tersedianya Air di dalam Embung 8) Meningkatnya produksi dan produktivitas sayuran. 9) Meningkatnya pemberdayaan petani sayuran. 6. Pengembangan Perbenihan dan Pembibitan. Pada Tahun Anggaran 2012 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 350.000.000,- (Tiga ratus lima pulih ribu rupiah), dan sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 348.248.650,- atau 93.79 % dari target anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan. Adapun langkah/proses kegiatannya, sebagai berikut: a. Pelaksanaan persiapan kegiatan; - Pelaksanaan rapat koordinasi; - Identifikasi CP/CL; - Penyusunan juklak dan juknis. a. Pelaksanaan kegiatan, berlokasi di Kecamatan Soreang, Kutawaringin, Banjaran, Pameungpeuk, Baleendah, Ciparay, Bojong soang dan Solokanjeruk, yang meliputi: 1. Terlaksananya pengadaan Benih Padi VUB Kelas SS (Label Ungu) dan Benih Padi Hibrtida. 2. Terlaksananya sertifikasi benih unggul dan bersertifikat 3. Tersedianya Bantuan Benih Bencana Alam 4. Tersosialisasinya Benih Padi Hibrida 5. Terlaksananya Pengadaan Power Tresher/Perontok Padi 6. Terlaksananya Pengadaan Pompa Air 2 inch

d. Evalusi dan Pelaporan. Keluaran dari pelaksanaan kegiatan Pengembangan Perbenihan dan Pembibitan pertanian/perkebunan, adalah terlaksananya pengembangan benih/bibit pertanian/perkebunan, dan hasil yang didapat dari kegiatan Pengembangan Perbenihan dan Pembibitan pertanian/perkebunan tersebut, diantaranya adalah sebagai berikut: 1) Terlaksananya penangkaran benih padi berlabel 2) Berkembangnya area pertanaman padi organik


c. Pelaksanaan monitoring kegiatan.

105

7.

Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Pertanian/ Perkebunan. Pada Tahun Anggaran 2012 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 637.032.000,- (Enam ratus tiga puluh tujuh juta tiga puluh dua ribu rupiah), dan sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 632.153.650,- atau 99.23 % dari target anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan. Adapun langkah/proses kegiatannya, sebagai berikut: a. Pelaksanaan persiapan kegiatan; - Pelaksanaan rapat koordinasi;

b. Pelaksanaan kegiatan berlokasi di 4 Kecamatan yaitu di Kecamatan Soreang, Cikancung, Pangalengan dan Cileunyi yang meliputi: 1. Terlaksananya Sosialisasi Keg. Simakit (Lap. OPT) 2. Terlaksananya Sosialisasi Keg. SLPHT (Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu) 3. Terlaksananya Penilaian Kebun 4. Terlaksananya Koordinasi Gangguan Usaha Perkebunan (GUP) 5. Terlaksananya Adopsi Kopi Organik 6. Terlaksananya Sosialisasi Indikator Blok Kinerja (IBK) dan Pengendalian OPT Kab. Bandung 7. Terlaksananya Kegiatan Penilaian Usaha Perkebunan Tahun 2012 di Kabupaten Bandung 8. Terlaksananya Sosialisasi Kegiatan Penilaian Usaha Perkebunan c. Monitoring, Evalusi dan Pelaporan. d. Evalusi dan Pelaporan Keluaran dari pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Pertanian / Perkebunan, adalah terlaksananya pengembangan  Meningkatnya PSK Petani kebun dalam menangani OPT di Lapangan  Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menghijaukan daerahnya dengan komoditi Perkebunan yang ramah lingkungan  Meningkatnya kesejahteraan dan Pendapatan Petan  Tersajinya data laporan Penilaian Usaha Perkebunan di Kabupaten Bandung  Meningkatnya kesadaran pelaku perkebunan untuk memenuhi standar baku teknis usaha perkebunan dalam memaksimalkan kinerja



106

perkebunan dan memenuhi kewajibannya sesuai ketentuan perundangan yang berlaku  Meningkatnya pemahaman masyarakat petani kebun tentang agribisnis perkebunan

8. Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan dan Produk Pertanian. Pada Tahun Anggaran 2012 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp.559.024.905,- (Lima ratus lima puluh sembilan juta dua puluh empat ribu sembilan ratus lima rupiah), dan sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 405.105.915,- atau 72.47 % dari target anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan. Adapun langkah/proses kegiatan, sebagai berikut:

-

Identifikasi CP/CL;

-

Penyusunan juklak dan juknis.

b. Pelaksanaan kegiatan berlokasi di Kec. Pacet, Paseh, Arjasari, Ibun, Cicalengka, Cikancung, Soreang, Ciwidey Nagreg, Kutawaringin,Cimaung,Pasirjambu,Cileunyi, yang meliputi: 1. Terlaksananya Sosialisasi Kegiatan DBHC 2. Terlaksananya Kegiatan Evaluasi DBHC 3. Terlaksananya Kegiatan Budidaya Tembakau 4. Terlaksananya Kegiatan Pengendalian OPT Tembakau 5. Terlaksananya Peningkatan Kualitas Tembakau melalui sistem GAP 6. Terlaksananya pengadaan bibit tembakau: c. Pelaksanaan monitoring kegiatan. d. Evalusi dan Pelaporan. Keluaran dari pelaksanaan kegiatan laporan berkala kondisi ketahanan pangan daerah, adalah : (1) Meningkatnya pemahaman Petani Tembakau dalam melaksanakan kegiatan DBHC di Lapangan (2) Meningkatnya PSK Petani dalam menangani /Mengendaliakan OPT di Lapangan Meningkatnya Pemasaran Produksi Tanaman Perkebunan. (3) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk menghijaukan daerahnya dengan komoditi Perkebunan Meningkatnya Kualitas Hasil tembakau


a. Pelaksanaan persiapan kegiatan; - Pelaksanaan rapat koordinasi;

107

(4) Meningkatnya Kualitas Hasil tembakau (5) Meningkatnya pendapatan dan kesejahteraan petani Program Peningkatan Perkebunan

Pemasaran

1. Penelitian dan Pengembangan Pertanian/Perkebunan

Hasil

Produksi

Pemasaran

Pertanian/

Hasil

Produksi

Pada Tahun Anggaran 2012 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 75.000.000,- (Tujuh puluh lima juta rupiah)), dan sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar Rp.75.000.000,- atau 100.00 % dari target anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan. Adapun langkah/proses kegiatan, sebagai berikut: a. Pelaksanaan persiapan kegiatan; - Pelaksanaan rapat koordinasi; - Identifikasi CP/CL; - Penyusunan juklak dan juknis.

Keluaran dari pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, adalah: (1) Terjadinya Kemitraan Antara Petani Dengan Para Pelaku Usaha (2) Tersedianya database pelaku – pelaku usaha bidang Hortikultura, Padi Palawija, Perkebunan dan Kehutanan (3) Terbentuknya Pencitraan Prodak Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Adapun hasil dari pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, adalah pedoman dan acuan arah kebijakan dalam pengembangan dan pembangunan komoditas unggulan pertanian di Kabupaten Bandung dan penguatan lembaga perbenihan komoditas pertanian unggul, Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam


b. Pelaksanaan kegiatan, yang meliputi: 1. Terlaksananya Kegiatan Temu Usaha Bidang Hortikultura, Padi Palawija, Perkebunan dan Kehutanan 2. Teridentifikasinya Pelaku Usaha Bidang Hortikultura, Padi Palawija, Perkebunan dan Kehutanan 3. Terfasilitasinya Petugas Duta Promo Prodak Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan

108

penguasaan teknologi pasca panen yaitu dalam pengolahan serta pemasaran hasilnya. Pelaksanaan kegiatan ini dapat bermanfaat dalam pendukungan dan penyediaan informasi pembangunan pertanian, sehingga segala data tentang pertanian dapat tersedia secara cepat, akurat dan tepat, yang pada akhirnya dapat meningkatkan keakuratan dalam pencapaian tujuan dan sasaran program serta kegiatan pembangunan pertanian yang akuntabel. Selain itu kegiatan ini juga dapat bermanfaat dalam peningkatan kapasitas produksi dan pemasaran sebesar ±2%, dalam perkembangan kegiatan usaha agribisnis serta terciptanya masyarakat tani yang mampu bersinergi, berintergrasi dan berkemitraan dalam meningkatkan pendapatan masyarakat tani, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pengembangan ekonomi kerakyatan berbasis usaha agribisnis local unggulan. 2. Promosi Atas Hasil Produksi Pertanian/perkebunan Unggulan Daerah Pada Tahun Anggaran 2012 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 625.000.000,- (Enam ratus dua puluh lima ribu rupiah), dan sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 620.991.450- atau 99.36 % dari target anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan. Adapun langkah/proses kegiatan, sebagai berikut: a. Pelaksanaan persiapan kegiatan; - Pelaksanaan rapat koordinasi; - Identifikasi CP/CL;

b. Pelaksanaan kegiatan berlokasi di 11 Kecamatan yaitu Kecamatan Baleendah, Solokanjeruk, Bojongsoang, Pangalengan, Cimaung, Ciwidey, Rancabali, Soreang, Pasirjambu dan Nagreg, yang meliputi: 1. Terlaksananya Kegiatan Promosi Produk Pertanian melalui Kegiatan Pameran 2. Terlaksananya Kegiatan Promosi dan terpasarkannya prodak pertanian melalui pasar tani 3. Terlaksananya Kegiatan Gelar festival Strawberry dan buah-buahan unggulan Daerah Tingkat Provinsi Jawa Barat 4. Terlaksananya Kegiatan Pameran Tingkat Nasional (Pekan Flori Nasional) PF2N dan Internasional Flower Festival



109

Keluaran dari pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan, adalah: (1) Terpromosikannya produk komoditas unggulan lokal 3. Pembangunan Pusat-pusat Pertanian/ Perkebunan

Penampungan

Produksi

Hasil

Pada Tahun Anggaran 2012 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 334.300.000,- (Tiga ratus tiga puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah), dan sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 331.451.200,- atau 99.15 % dari target anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan. Adapun langkah/proses kegiatan, sebagai berikut: c. Pelaksanaan persiapan kegiatan; - Pelaksanaan rapat koordinasi; - Identifikasi CP/CL; - Penyusunan juklak dan juknis. b. Pelaksanaan kegiatan berlokasi di Kecamatan Pasirjambu, Pangalengan, Arjasari, Cimaung, Kertasari yang meliputi: 1. Terfasilitasinya secara usaha Rumah Kemasan dan fasilitas sarana rumah kemasan 2. Terfasilitasinya sarana penempuhan hasil pertanian (Freezer) 3. Terfasilitasinya sarana pengolahan produk segar

-

Tersedianya fasilitas teknologi penyimpanan benih bermutu

-

Terfasilitasinya timbangan duduk untuk sarana pemasaran hasil stroberi

Keluaran dari pelaksanaan kegiatan Pembangunan Pusat-pusat Penampungan Produksi Hasil Pertanian/Perkebunan, adalah: (1) Meningkatnya nilai jual dan mutu produk hortikultura (2) Meningkatnya nilai tambah dan berkurangnya resiko kerusakan produk hortikultura Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/ Perkebunan


c. Pelaksanaan monitoring kegiatan. - Tersedianya sarana/prasarana untuk kebutuhan packinghouse

110

1. Pengadaan Sarana dan Pertanian/Perkebunan Tepat Guna

Prasarana

Teknologi

Pada Tahun Anggaran 2012 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.285.525.000,- (Satu milyar dua ratus delapan puluh lima juta lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 1.161.417.500,- atau 90.35 % dari target anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan. Adapun langkah/proses kegiatan, sebagai berikut: a. Pelaksanaan persiapan kegiatan; - Pelaksanaan rapat koordinasi; - Identifikasi CP/CL;

c. Pelaksanaan kegiatan, meliputi: 1. Terlaksananya Bimbingan Teknis Teknologi Agen Hayati 2. Terlaksananya Pengembangan Desa PHT 3. Terlaksananya forum Komunikasi Revitalisasi UPJA Center 4. Terlaksananya Bimtek Perlindungan Tanaman dalam Rangka Pengamanan Produksi Hasil Pertanian 5. Terlaksananya Bimtek Forum Komunikasi Tingkat Desa 6. Terlaksananya Bimtek Teknologi Tepat Guna 7. Tersedianya Bahan Obat-obatan 8. Terlaksananya alat penunjang alat-alat pengolah pertanian - Brigade Proteksi Tanaman - Pengembangan Pertanian Organik - Pengadaan Alat UPJA c. Pelaksanaan monitoring kegiatan; 1. Terlaksananya kerjasama antara petugas dengan kelompok tani dalam manajemen pengelolaan alat mesin pertanian. 2. Terlaksananya Pengadaan alat-alat penunjang pengolahan Pertanian:  -Brigade Proteksi Tanaman ; a) Hand Sprayer 70 unit. b) Emposan Tikus 20 unit c) Power Sprayer sebanyak 2 unit,  -Pengembangan Pertanian Organiki ; Alat Pencacah Organik (APO) 2 unit.



111

 -Pengadaan Alat UPJA a) Traktor 9 unit; b) Power treser 2 unit; c) Alat perbengkelan; d) Mesin parut ubi kayu; e) Mesin pompa air 11 unit;  Percepatan dan antisipasi lahan - Pompa Air 2” sebanyak 2. - Pompa Air 3” sebanyak 10 unit. - Traktor sebanyak 4 unit. 3. Terlaksananya pengadaan Bahan obat-obatan pertanian yaitu : -

Rodentisida 300 kg.;

-

Insektisida 300 liter.;

-

Fungisida 250 kg.;

-

Rodentisida / pengasapan 40 dus;

d. Evaluasi dan pelaporan.

(1) Meningkatnya penerapan teknologi pertanian tepat guna (SLPHT dan SLPTT) dan Berkembangnya Desa PHT (2) Terlaksananya pengembangan desa PHT (3) Terlaksananya revitalisasi UPJA Center Kabupaten Bandung (4) Meningkatnya produksi pertanian (5) Berkembangnya Petani Organik, maupun petani kopi (6) Terlindunginya Tanaman dalam Rangka Pengamanan Produksi Hasil Pertanian Adapun hasil dari pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna, adalah meningkatnya pengetahuan dan keterampilan kelompok tani serta terpenuhinya kebutuhan alat


Keluaran dari pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna, sebagai berikut:

112

dan mesin pertanian bagi petani sehingga diharapkan mampu mempermudah dan meningkatkan hasil produksi dan produktivitas pertanian.

2. Pemeliharaan Rutin Berkala Sarana dan Prasarana Teknologi Pertanian/Perkebunan Pada Tahun Anggaran 2012 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 658.125.000,- (Enam ratus lima puluh delapan juta seratus dua puluh lima ribu rupiah), dan sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 657.084.750,atau 99.84 % dari target anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan. Adapun langkah/proses kegiatannya, sebagai berikut: a. Pelaksanaan persiapan kegiatan; - Pelaksanaan rapat koordinasi; -

Identifikasi CP/CL;

-


1. Terlaksananya Pemeliharaan Jaringan Irigasi Desa, Jaringan Tingkat Usaha tani dan Jalan Usaha Tani 2. Terlaksananya Rapat Koordinasi KP3 3. Terlaksananya pembangunan rumah pompa 4. Terlaksananya Pembangunan Rumah Kompos c. Pelaksanaan monitoring kegiatan meliputi; 1. Terlaksananya pengembangan jalan usaha tani sepanjang 1 KM di kecamatan Pacet 2. Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tingkat Usaha Tani (JITUT), dengan cakupan luas areal 60 ha yang dilaksanakan di Kecamatan Cileunyi di dua lokasi; 3. Terlaksananya Rehabilitasi Jaringan Irigasi Desa (JIDES), dengan luas areal 25 ha di Kecamatan Solokanjeruk. 4. Terlaksananya pembangunan rumah pompa (2 unit), Kecamatan Bojongsoang, Solokanjeruk; 5. Terlaksananya Pengadaan dan Pengembangan Rumah Kompos sebanyak 1 unit yang dilaksanakan di Kecamatan Solokanjeruk.


b. Pelaksanaan kegiatan, yang meliputi:

113

6. Terlaksananya Antisipasi kekeringan : Irigasi air permukaan (Rumah pompa) 4 lokasi di Kecamatan Baleendahn cikancung, ciparay dan Rancaekek. d. Evaluasi dan pelaporan. Manfaat dari pelaksanaan kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala sarana prasarana teknologi pertanian/perkebunan, diantaranya adalah sebagai berikut: -

-

Meningkatnya kemampuan petani dalam penerapan teknologi sarana dan prasarana pertanian dalam peningkatan produksi tanaman pangan. Meningkatnya fungsi sarana dan prasarana pertanian di lahan beririgasi.

-

Tervisualisasinya kelembagaan petani di 31 Kecamatan Kabupaten Bandung.

-

Tersajinya Materi Workshop Usaha Tani (WISMP).

-

Meningkatnya kemampuan dan pengetahuan petani dalam Pengelolaan Sarana dan Prasarana Pertanian khususnya Tanaman Pangan.

Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan

Pada Tahun Anggaran 2012 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.157.400.000,- (Satu milyar seratus lima puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) untuk membiayai kegiatan di Bidang Perkebunan, dan sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 1.124.418.500,- atau 97.15 % dari target anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan. Adapun langkah/proses kegiatan, sebagai berikut: a. Pelaksanaan persiapan kegiatan; (1) Pelaksanaan rapat koordinasi; (2) Identifikasi CP/CL; (3) Penyusunan juklak dan juknis. - Pelaksanaan kegiatan, dilaksanakan di Kecamatan Pangalengan, Pasirjambu, Ciwidey, Cilengkrang, Pacet, Cikancung, Ibun dan Paseh yang meliputi: 1. Terlaksananya pengadaan bibit kopi, Teh, dan Cengkeh


1. Penyediaan Sarana Produksi Pertanian/Perkebunan

114

2. Terlaksananya Pengadaan benih kopi 3. Terlaksananya pengawasan dan pemantauan fluktuasi harga komoditas perkebunan di tingkat petani, pasar 4. Terlaksananya kegiatan pembinaan Penangka Perkebunan di Kab. Bandung 5. Tersedianya sarana prasarana pasca panen 6. Terlaksananya Pembuatan rumah kompos 7. Terlaksananya Peningkatan Produktifitas lahan perkebunan rakyat c. Pelaksanaan monitoring kegiatan; 1. Terlaksananya kegiatan pembuatan jalan produksi di sekitar kawasan perkebunan sepanjang 1 km. 2. Terlaksananya Pembuatan Rumah kompos sebanyak 1 unit. 3. Terlaksananya Pengadaan Penunjang Alat-alat Pengembangan Agribisnis Kopi d. Evaluasi dan pelaporan. Pelaksanaan kegiatan ini dapat bermanfaat dalam peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat kelompok tani: - Meningkatnya pemahaman masyarakat petani kebun tentang agribisnis perkebunan. - Berkembangnya agribisnis kopi, teh, dan cengkeh; - Meningkatnya produksi dan produktivitas tanaman perkebunan;

Pada Tahun Anggaran 2012 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 1.005.300.000,- (Satu milyar lima juta tiga ratus ribu rupiah), dan sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 986.869.650,- atau 98.17 % dari target anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan terutama di bidang hortikultura. Adapun langkah/proses kegiatan, sebagai berikut: a. Pelaksanaan persiapan kegiatan; (1) Pelaksanaan rapat koordinasi; (2) Identifikasi CP/CL; (3) Penyusunan juklak dan juknis. b.Pelaksanaan kegiatan, yang meliputi: 1. Terlaksananya Pendampingan Pemanfaatan Pekarangan


2. Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/ Perkebunan

115

2. Terlaksananya Pengadaan Bibit Tanaman Buah-buahan, Toga dan Warun Hidup 3. Terlaksananya Pengadaan Bibit Tanaman Strawberry 4. Terlaksananya Bantuan Bibit Paprika 5. Terlaksananya Bantuan Benih Jamur 6. Terlaksananya Fasilitas Pengembangan Budidaya Tanaman Hias Bonsai 7. Terlaksananya Pembangunan Irigasi Springkel 8. Terlaksananya Pembangunan Embung di Kawasan DAS Hulu 9. Terlaksananya Pembangunan Green House Tanaman Hias Bonsai 10. Terlaksananya pembangunan Green House Sederhana Pembenihan Kentang 11. Terlaksananya pengadaan Sarana Pengairan Pertanian Organik ; 12. Terlaksanya Pengadaan Sarana Pengolahan Pupuk Organik ; c. Pelaksanaan monitoring kegiatan; d. Evaluasi dan pelaporan. Keluaran dari pelaksanaan kegiatan Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/Perkebunan, adalah: (1) Berkembangnya Pemanfaatan Pekarangan Untuk Meningkatkan Potensi Lokal; (2) Berkembangnya Budidaya Buah-buahan Potensi Lokal dan Terdukungnya Pertanian Ramah Lingkungan di Kawasan DAS Hulu; (3) Terdukungnya Agrowisata;

Peningkatan

Produktivitas

Hortikultura

Berbasis

(5) Berkembangnya Sentra Budidaya Jamur dan Peningkatan Taraf Hidup Petani. (6) Meningkatnya Potensi Agrowisata melalui Pengembangan Tanaman Hias Bonsai. (7) Meningkatnya luas tanam di musim kemarau dan efisiensi penggunaan sumber daya air untuk pertanian. (8) Meningkatnya luas tanam di musim kemarau & termanfaatkannya sumber daya air di kawasan DAS Hulu. (9) Berkembangnya kebun percontohan bonsai.


(4) Berkembangnya Budidaya Paprika Yang Ramah Lingkungan dan Aman Konsumsi

116

(10)Berkembangnya penangkaran benih kentang bermutu dan bersertifikat; Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu Pada Tahun Anggaran 2012 kegiatan ini dianggarkan sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), dan sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 297.422.050,- atau 99,14 % dari target anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan terutama di bidang Kehutanan . Adapun langkah/proses kegiatan, sebagai berikut: a. Pelaksanaan persiapan kegiatan; (1) Pelaksanaan rapat koordinasi; (2) Identifikasi CP/CL; (3) Penyusunan juklak dan juknis. b. Pelaksanaan kegiatan, yang meliputi: 1. Terlaksananya Budidaya Aneka Usaha Kehutanan Non Kayu meliputi: - Budidaya Lebah Madu. - Budidya Jamur Keluaran dari pelaksanaan kegiatan Pengembangan Hasil Hutan Non Kayu adalah: (1) Meningkatnya pendapatan masyarakat pedesaan dan sekitar hutan serta terciptanya kondisi sumber daya alam yang lestari

1. Pembuatan Benih / Bibit Tanaman Hutan Pada Tahun Anggaran 2012 kegiatan ini dianggarkan dari pembiayaan DAU sebesar Rp. 230.000.000,- (Dua ratus tiga puluh juta ribu rupiah), dan sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 216.369.250 atau 94.07 % dari target anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan. Adapun langkah/proses kegiatan, sebagai berikut: a. Pelaksanaan persiapan kegiatan; -

Pelaksanaan rapat koordinasi;

-

Identifikasi CP/CL;


Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan

117

-


b. Pelaksanaan kegiatan, yang meliputi; 1. Tersedianya kebun bibit tanaman untuk penghijauan ; 2. Tersedianya kebun bibit rakyat untuk mengurangi luasan lahan kritis; 3. Berkembangnya Bibit kayu; c.

Pelaksanaan monitoring kegiatan;

d.

Evaluasi dan pelaporan

Keluaran dari pelaksanaan kegiatan Pembuatan Benih / Bibit Tanaman Hutan, adalah: (1) Ketersediaan bibit tanaman kehutanan untuk membantu berbagai kebutuhan bibit guna kegiatan penghijauan & RHL oleh masyarakat berbagai upaya perbaikan lingkungan 2. Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan Pada Tahun Anggaran 2012 kegiatan ini dianggarkan dari pembiayaan DAU Rp. 217.855.000 + DAK Rp. 1.310.920.000 ,- = Rp. 1.528.775.000,(satu milyar lima ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dan sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 1308.608.839,- atau 85.60 % dari target anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan. Adapun langkah/ proses kegiatan, sebagai berikut: a. Pelaksanaan persiapan kegiatan; (1) Pelaksanaan rapat koordinasi; (2) Identifikasi CP/CL;

b. Pelaksanaan kegiatan, yang meliputi 1. Terlaksananya pembatan Hutan Rakyat 2. Terlaksananya Pengadaan bibit kayu-kayuan dan MPTS 3. Terfasilitasinya sarana produksitanaman kehutanan 4. Terlaksananya pembuatan bangunan koservasi (sipil) 5. Terlaksanya Pemeliharaan HR DAK Tahun 2011 6. Terlaksanya Penghijauan Lingkungan 7. Terfasilitasinya Sararana prasarana Penyuluh 8. Terfasilitasinya Sarana prasarana Pengamanan Hutan: c. Pelaksanaan monitoring kegiatan; d. Evaluasi dan pelaporan.


(3) Penyusunan juklak dan juknis.

118

Keluaran dari pelaksanaan kegiatan Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, adalah: (1) Terlaksananya pengembangan Hutan Rakyat (2) Menurunnya luas lahan kritis dan terkendalinya bencana Adapun manfaat utama yang didapat dari kegiatan Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan tersebut adalah tersedianya bibit tanaman sekaligus terlaksananya penanaman lahan kritis dan juga mampu menggerakan serta meningkatnya aktivitas masyarakat di sekitar hutan dan kebun dalam menjaga kelestarian serta konservasi hutan rakyat seluas 200 hektar. 3. Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Rehabiltasi Hutan dan Lahan Pada Tahun Anggaran 2012 kegiatan ini dianggarkan dari pembiayaan 1.602.677.500,- (Satu milyar enam ratus dua juta enam ratus tujuh puluh tujuh ribu lima ratus rupiah), dan sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 1.602.677.500,- atau 95.68 % dari target anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan. Adapun langkah/proses kegiatan, sebagai berikut: a. Pelaksanaan persiapan kegiatan; (1) Pelaksanaan rapat koordinasi; (2) Identifikasi CPCL; (3) Penyusunan juklak dan juknis b. Pelaksanaan kegiatan, yang meliputi: (1) Terlaksananya kegiatan pembuatan hutan rakyat silvikultur intensif;

(3) Terfasilitasinya sarana data statistik dan pemetaan kegiatan; (4) Terlaksananya rapat koordinasi pengendalian lahan kritis dan banjir; (5) Bintek HHK & MDK; (6) Terlaksananya penanaman Kakija; (7) Terlaksananya Perlindungan Mata Air; (8) Terlaksananya Pembibitan Green school; (9) Terlaksanaya dukungan thd lomba-lomba; (10)

Peringatan Hari tanam Nasional;


(2) Terlaksananya pembangunan Model Desa Konservasi;

119

d. Pelaksanaan pengawasan, pembinaan, dan monitoring kegiatan; e. Evaluasi dan pelaporan. Keluaran dari pelaksanaan kegiatan Peran Serta Masyarakat dalam Rehabilitasi Hutan dan Lahan adalah: (1) Bertamabhnya Ruang Terbuka Hijau dengan penanaman pohon tanaman keras (2) Berkurangnya lahan kritis (3) Meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap lingkungan Manfaat dari kegiatan peningkatan pranserta masyarakat dalam Rehabilitasi hutan dan lahan adalah berkuranya/dapat dioptimalkanya kembali lahan kritis seluas 250 ha, dan bertambahnya ruang terbuka hijau seluas 0,5 ha serta memiliki data serta peta hutan/lahan yang akurat. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Hutan Sosialisasi Pencegahan Dan Dampak Kebakaran Hutan Dan Lahan

-

Identifikasi CP/CL;

-


b.Pelaksanaan kegiatan, yang meliputi: - Terlaksananya Sosialisasi Pencegahan Dan Dampak Kebakaran Hutan Dan Lahan c. Sosialisasi, koordinasi, dan konsultasi d. Pelaksanaan pengawasan, pembinaan , dan monitoring kegiatan; e. Evaluasi dan pelaporan. Keluaran dari pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pencegahan Dan Dampak Kebakaran Hutan Dan Lahan agar masyarakat (kelompok tani) mengenai upaya-upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan pada wilayah desa yang berbatasan dengan kawasan hutan, masyarakat dapat


Pada Tahun Anggaran 2012 kegiatan ini dianggarkan dari pembiayaan DAU sebesar Rp. 64.616.349,- (Enam puluh empat juta enam ratus enam belas ribu tiga ratus empat puluh sembilan rupiah), dan sampai dengan triwulan IV terealisasi sebesar Rp. 64.616.349 atau 100.00 % dari target anggaran yang digunakan untuk membiayai kegiatan. Adapun langkah/proses kegiatan, sebagai berikut: a. Pelaksanaan persiapan kegiatan;

120


memahami upaya-upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan, serta mampu mengidentifikasi penyebab kebakaran hutan dan lahan.

121

BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN

4.1

Kesimpulan

Dari uraian yang telah disajikan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa secara keseluruhan baik kinerja kegiatan maupun kinerja pencapaian sasaran dalam pelaksanaan kegiatan pada APBD, APBD I, APBD II maupun APBN di Kabupaten Bandung yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan pada tahun 2012 dapat dikatakan telah memperlihatkan kinerja / hasil yang cukup baik dan maksimal sesuai dengan rencana tingkat capaian (target) yang telah ditetapkan, baik pada indikator input, output, outcome, benefit maupun impact.

Demikian pula halnya dengan kinerja pencapaian

sasaran pembangunan pertanian yang umumnya telah mampu memenuhi bahkan melebihi sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan rencana strategis dan arah kebijakan umum. Keberhasilan tersebut memberikan

dampak positif terhadap laju

pertumbuhan usaha agribisnis di Kabupaten Bandung

ini dapat dilihat dari

meningkatnya produksi serta produktivitas padi sebesar 110,83 % dari target 2012 dan 116,71 % dari tahun 2011 (produksi 2011 = 472.989 ton, menjadi 552.029 ton pada Tahun 2012), sedangkan realisasi produktivitas jagung naik dengan realisasi mencapai 59,03 ku/ha pada tahun 2012) dan 105,43 % dari tahun 2011. Kemudian Lima komoditas utama sayuran di kabupaten Bandung yaitu kentang, tomat, cabe, bawang merah, dan kubis. Kelima komoditas tersebut (kecuali cabe yang mengalami penurunan dalam luas tanam

sehingga

mempengaruhi

produksi.

Namun

produktivitasnya

meningkat) mengalami peningkatan dalam hal produksi dan produktivitas. Disamping itu, terdapat komoditas-komoditas spesifikasi lokal dan eksklusif yang dikembangkan atas kerjasama antara petani dengan pelaku pasar (ritel, industri, dan eksportir), seperti wortel, brokoli, paprika, dan sayuran


101,60 % dari target yang ditetapkan pada tahun 2012. (target 58,10 ku/ha

122

eksklusif jepang. Komoditas tersebut tersebar di Kecamatan Pangalengan, Ciwidey, Pasirjambu, Rancabali, Cimenyan, dan Kertasari. Komoditas yang perkembangannya cukup besar dan signifikan adalah komoditas stroberi dengan jumlah produksi sebanyak 151.959 ton dari luas areal 451 hektar. Penghasil terbesar stroberi tersebar di tiga kecamatan yaitu Kecamatan Pasirjambu, Ciwidey, dan Rancabali (Pacira), dan pada tahun 2012 bertepatan dengan hari jadi Kabupaten Bandung, Pemerintah Kabupaten

Bandung

mendeklarasikan

dan

menetapkan

sebagai

“kabupaten stroberi”’ dengan memecahkan rekor muri meminum jus stroberi terbanyak. Melalui penetapan ini, memberikan komitmen dari pemerintah untuk mengembangkan komoditas unggul lokal, tanaman perkebunan rakyat yaitu; teh 3.142 ton naik 100,07% (olahan) dari tahun 2011, kopi mencapai 25,450 ton bahan mentah dan olahannya 6.362 ton naik 135,68% dari tahun 2011 (olahan) dan 135,68% dari tahun 2011 (bahan mentah), serta kembali terehabilitasinya lahan kritis seluas 6.096,67 Hektar pada tahun 2012 ini, kemudian tingkat kehilangan hasil komoditas padi yang pada tahun 2011 tingkat kehilangan hasil mencapai 11,15% dan pada tahun 2012 ini menurun 0,04% menjadi 11,11%. Namun demikian, tercatat juga beberapa kekurang berhasilan dalam 2012 ini, di antaranya adalah masih adanya beberapa komoditas pertanian yang belum mampu mencapai produksi sesuai dengan target yang ditentukan. Kondisi tersebut sebagian besar diakibatkan oleh keadaan alam yang berfluktuasi sacara

ekstreem dan belum mampu kita tangani serta memanipulasinya secara baik. Selain itu kondisi petani yang umumnya memiliki lahan usahatani yang sempit dan permodalan yang minim, mengakibatkan produktivitas, efisiensi dan pendapatannya sulit untuk dtingkatkan secara maksimal. Kondisi ini diperkirakan akan menjadi masalah serius di masa yang akan datang mengingat alih fungsi lahan pertanian menjadi non-pertanian terutama oleh pemukiman penduduk


pelaksanaan kegiatan pembangunan pertanian di Kabupaten Bandung tahun

123

sampai saat ini terus berlangsung dan sulit dihindarkan. Penerapan Teknologi pertanianpun belum optimal terutama teknologi unggul tepat guna, spesifik lokasi, efisien dan ramah lingkungan, baik pada tahapan pra produksi, produksi, pengamanan hasil, maupun pasca panen. Paket teknologi yang diterapkan sebagian besar masih bersifat rekomendasi umum.

4.2 Saran Sehubungan dengan

hal tersebut, maka pelaksanaan kegiatan

pembangunan pertanian di Kabupaten Bandung di tahun-tahun mendatang masih perlu difokuskan pada upaya-upaya untuk: a.

Lebih meningkatkan akses para petani

ataupun Kelompok Tani dalam

kepemilikan sarana produksi. b.

Meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan SDM pertanian, baik petugas maupun petani melalui upaya-upaya pembinaan dan bimbingan teknis, penyuluhan pertanian, serta pengembangan sarana dan prasarana yang dibutuhkan.

c.

Memperkuat kelembagaan tani dan usahatani melalui upaya-upaya fasilitasi, baik pada subsistem hilir, produksi maupun off-farm. Adanya dukungan dari semua pihak terkait, terutama pemerintahan dalam memfasilitasi serta menjalankan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dan mendukung keberhasilan program-program yang dilakukan dan dilaksanakan agar mendapatkan hasil yang maksimal dan dapat diteruskan secara berkesinambungan ditahun-tahun selanjutnya.


d.

124

BAB I. PENDAHULUAN

Recommend Documents