BAB II TINJUAN UMUM MENGENAI KEDAULATAN NEGARA
A. Pengertian Kedaulatan Negara Secara etimologi kedaulatan berasal dari bahasa Arab yakni daulat yang berarti kekuasaan. Dalam bahasa lain kedaulatan di kenal dengan Supremus yang artinya tertinggi, kedaulatan di Italia di kenal dengan Sovranita, yaitu “ La sovranità è l'espressione della somma dei poteri di governo (legislativo, esecutivo e giudiziario), riconosciuta ad un soggetto di diritto pubblico internazionale (es. Stato) che può essere una persona od un organo collegiale”yang artinya bahwa Kedaulatan adalah ekspresi dari jumlah kekuasaan pemerintahan baik legislatif, eksekutif dan yudikatif. 7Mengakui subjek hukum internasional publik yang menjadi orang atau badan hukum) dan dalam bahasa Inggris Sovereignity.
Istilah kedaulatan pertama kali di kemukakan oleh Jean Bodin. Jean Bodin ( 1530 – 1596 ) adalah seorang filsuf Perancis, ahli hukum, ilmuwan politik dan ekonom yang lahir di Angers dan menuntut ilmu di Paris dan Toulouse 8. Bodin mengemukakan kedaulatan pertama kali dalam bukunya Les Six Livres de la Republique 9. Bodin hidup dalam masa permulaan lahir dan tumbuhnya negaranegara. Bodin menolak metode La Scolastique(filosofi yang dikembangkan dan diajarkan di abad pertengahan di universitas, berusaha untuk mendamaikan konstribusi
7
it.m.wikipedia.org/wiki/Sovranita pada tanggal 10 Juli 2014. www.eumed.net/cursecon/economistas/bodin.html pada tanggal 13 juli 2014. 9 Les Six Livres de la Republique adalah buku yang ditulis oleh Jean Bodin pada tahun 1576 Paris, Dalam bahasa Indonesia berarti Enam Buku Republik. 8
fisafat Yunani dengan Teologi Kristen) 10dan L’utopie(Representasi dari realitas yang ideal dan sempurna) 11 yang membentuk ulang pemikiran Politik dengan
menggunakan metode sejarah, terutama sejarah konstitusi negara- negara besar Eropa. Bodin melihat dimana-mana kekuasaan sentral dan Negara makin lama makin tegas menampakan diri dalam bentuk kekuasaan raja yang tertinggi dari keadaan yang ini ia menarik kesimpulan bahwa inti dari statehood adalah kekuasaan pemerintahan yang merupakan semua potesta atau majestas yakni kekuasaan tertinggi. 12 Bodin berpendapat konsep kunci dari negara yang keberadaanya modern yang didefenisikan oleh kedaulatan yang atribut utamanya adalah puisance de donner ef casser la loi, yakni kekuatan untuk memberi dan melanggar hukum. Negara merupakan suatu organsasi dalam masyarakat yang telah memenuhi beberapa syarat tertentu. Pengertian negara dapat di bentukan dalam arti formil dan materil 13 yaitu: 1. Negara dalam arti formil di maksudkan negara ditinjau dari aspek kekuasaan, negara sebagai organisasi kekuasaan dengan suatu pemerintahan pusat. Karakteristik dari negara formil adalah wewenang pemerintah untk menjalankan paksaan fisik secara legal. Negara dalam arti formil adalah negara sebagai pemerintah.
10
fr.m.wikipedia.org/wiki/Scolastique dikases pada tanggal 14 juli 2014. L’Utopie, diakses dari fr.m.wikipedia.org/wiki/Utopie diakses pada tanggal 14 Juli
11
2014. 12
http://asiatracoprima-sthbkk.blogspot.com/2011/03/kedaulatan.html tanggal 14 juli 2014. 13 Samidjo, Ilmu Negara, CV. Armico, Bandung, 2002, Hlm 33.
diakses
pada
2. Negara dalam arti materiil adalah negara sebagai masyarakat ( staat – gemenschap ) atau negara sebagai persekutuan hidup. Dengan melihat pembahasan di atas dapat di simpulkan bahwa kedaulatan suatu negara adalah kekuasaan tertinggi yang dimiliki suatu negara untuk menguasai wilayah pemerintahannya dan masyarakat. Kekuasaan tersebut bersifat asli pemamen tungal dan tidak terbatas. 14 Beberapa ahli mengemukakan pendapatnya tentang kedaulatan negara yang selanjutnya melahirkan teori kedaulatan negara 15 di antaranya sebagai berikut: 1. Jean Bodin ( 1530 – 1595 ) Jean Bodin adalah yang pertama mengemukaan istilah kedaulatan. Menurut Bodin kekuasaan adalah kekuasaan yang tertinggi, yaitu kekuasaan yang tidak berasal dan tidak di bawah kekuasan lain, dalam suatu kelompok manusia merdeka harus ada suatu autoritas ( satu orang dan beberapa orang ) yang merupakan sumber hukum, tetapi di atas hukum. Dalam hubungan kedaulatan dengan negara, yaitu sebagai ciri negara, sebagai atribut negara yang membedakan negara dengan persatuan-persatuan lainya. Bodin berpendapat hakikat negara terletak pada kedaulatan.
14
Sifat-sifat kedaulatan dikemukakan oleh Bodin yaitu asli, permanen, tunggal dan tidak
terbatas. 15
Menurut teori kedaulatan negara, negara dianggap sebagai satu kesatuan ide yang paling sempurna. Selain teori kedaulatan negara, terdapat teori kedaulatan tuhan, teori kedualatan rakyat dan teori kedualatan hukum.
2. John Austin ( 1790 – 1859 ) John Austin adalah seseorang sarjana hukum yang besal dari Inggris. Dalam tahun 1832 ia menerbitkan bukunya berjudul “The Province of Jurisprudence Determined“ yang memaparkan kedaulatan sebagai berikut: “If a determinate human superior, not the habit of obedience a like superior, receives habitual obedience from the bulk of the society, the determinate superior is sovereign in that society and the society, includes the superior, is a society political and independent. To that determinant superior, the other members of the society are dependent. The position of its other members towards the determinate superior is a state of subjection and dependence. The mutual relation which subsists between them and superior maybe styled the relation of sovereign and subject or the relation of sovereignty and subjection”
Dapat di analisis bahwa menurut John Austin, an Indenpendent Political Society adalah bangsa (Nation) yang bebas (merdeka) dan berdaulat. 3. Paul Laband ( 1838 – 1918 ) Dalam bukunya Dus Staatsrecht des Deutschen Reichs (negara hukum kerajaan Jerman) Laband menyatakan bahwa tidak ada negara yang tidak berkekuasaaan tinggi. 4. George Jellinek ( 1851 – 1911 ) Kedaulatan menurut George Jellinek adalah kekuatan yang tidak diturunkan dari sesuatu kekuatan atau kekuasaan lain yang derajatnya lebih tinggi. Kekuatan asli itu merupakan kekuasaan tertinggi dan diatasnya tidak ada kekuasaan lain. Negara adalah organisasi yang dilengkapi dengan sesuatu kekuatan Asli. 16
16
https ://archive.org/details/allgemeinestaatsOOjelliala diakses pada tanggal 14 Juli
2014.
5.
Hans kelsen
Hans kelsen adalah murid George Jellinek. Kelsen berpendapat hukum sebagai Wille des states atau kehendak negara. Hukum adalah kaidah yang memerintah orang secara tertib untuk bertindak seharusnya dan sepantasnya. B. Kedaualatan Negara Dalam Hukum Internasional Negara-negara yang berdaulat itu selain masing-masing merdeka, juga sama derajatnya satu dengan yang lainya. Suatu negara yang merdeka maka ia mempunyai hak-haknya, seperti yurisdiksi teritorial dan mempertahankan negaranya. Disamping hak terdapat kewajibannya yang mengikat atau berhubungan dengan Negara lain 17. Jean Bordin membagi kedaulatan menjadi kedaulatan dalam ( Interne Souvereiniteit ) dan kedaulatan keluar ( Externe Souvereiniteit ). Kedaulatan kedalam adalah bahwa kekuasaan negara itu ditaati dan dapat memaksakan untuk ditaati oleh rakyatnya dan kedaulatan keluar adalah bahwa Negara mampu mengadakan hubungan luar negeri dan mampu mempertahankan diri terhadap serangan yang datang dari luar. Dapat kita pahami dari bentuk kedaulatan yang dikemukakan oleh Jean Bodin tersebut bahwa menandakan hubungan luar negeri adalah suatu bentuk kedaulatan. Dalam pasal 1 Konvensi Montevidio tahun 1933 tentang hak dan kewajiban negara: The very nation of the state has these essential Componets:
17
http ://harimjogia.blogspot.com/2013/05 /artikedaulatan -negara-dalam -hi.html diakses pada tanggal 16 juli 2014.
(a) a permanent population (b) a defined territory (c) government and (d) Capacity to enter into relation with other states Menurut Konvensi Montevidio tahun 1933 di atas Negara harus mempuyai 4 (empat) komponen essensial yaitu penghuni atau bangsa, adanya wilayah atau kekuasaan, pemerintah dan terakhir kesanggupan berhubungan dengan Negara lain. Suatu negara yang merdeka memiliki kemajuan atau kekuasaan untuk secara bebas dan eksklusif melakukan berbagai kegiatan kenegaraan sesuai dengan kepentinganya, asulkan tidak bertentangan dengan kepentingan Negara lain dan hukum internasional. 18 Phillip Allot mengemukakan bahwa Sovereignity is not a fact but a theory. Artinya kedaulatan adalah konsep yang samar sehingga bisa saja tumbuh dari waktu ke waktu dikarenakan perubahan konstelasi politik internasional. 19 Sehingga kedaulatan harga diri suatu bangsa atau (the pride of nations) tergantung pada
perkembangan
suatu
negara.
Perkembangan
teknologi
perang,
interdependensi dalam kehidupan antarnegara, dan menguatnya globalisasi membawa berbagai implikasi yang menjadikan kedaulatan negara semakin rawan untuk di pertahankan. 20 Sehingga semakin baik suatu Negara menjalankan dan mempertahankan kedaulatanya maka semakin tinggilah harga diri negara tersebut. Negara yang berdaulat adalah negara yang mampu membuat suatu keputusan akhir tanpa dipengaruhi pihak atau otoritas lain, dan memperjuangkan 18
Jawahir Thantowi, Hukum Internasional Kontemporer, Refika Aditama, Jakarta, 2006,
hlm. 69. 19
Phillip Allof, New Order For a New World , Oxford : Oxford University Press, 2001,
hlm. 57. 20
Mirza Satria Buana, Hukum Internasional Teori dan Praktek, Nusamedia, Bandung, 2007, hlm.33.
haknya utnuk memnentukan keputusan akhir tanpa harus mematuhi kehendak otoritas lain. 21 Sehingga kedaulatan negara berdasarkan atas jangkauan dan konsep suatu negara. 1. Kedaulatan Berdasarkan Jangkauan (Scope) Kedaulatan mencakup independesi dan supremasi, dua aspek tersebut sering disebut sebagai kedaulatan eksternal dan kedaulatan internal. Dalam praktik internasional kedua kedaulatan baik eksternal dan internal tidak melalui perjuangan yang mudah. Kedaulatan eksternal (Independensi) adalah hak atau kewenangan eksklusif bagi setiap negara untuk secara bebas menentukan hubungan internasional dengan berbagai negara atau kelompok lain tanpa ada halangan, rintangan, kekangan dan tekanan dari pihak manapun juga. Selain jurisdiksi dan pengakuan negara lain yang sederajat, kedaulatan eksternal haruslah memiliki prinsip non-intervention yang ditegaskan dengan rumusan Internasional Commission on Intervention and State Sovereignity (ICISS), yaitu “the concept is normally used to encompass all matters in which state is permitted by international law to decide and act without intervensions from other state.” 22Kedaulatan eksternal disebut juga independensi negara yang berarti setiap negara sama kedudukannya dalam interaksi internasional dengan negara lainnya. Dalam kedaulatan internasional, harus ada sumber-sumber hukum seperti Constitution, Statutes, Regulations, dan Customs yaitu:
21
Christopher M. Roy, Sovereignity, Intervention and the Law : Journal of International Studies, 1997, hlm.77 22 ICISS, The Responsibility to Protect, Research, Bibliography, background : International Development Research Centr, 2001, hlm.6.
1. Constitution adalah dasar suatu negara, baik written law dan unwritten law yang
mengatur
secara
mengikut
bagaimana
suatu
pemerintahan
diselenggarakan dalam masyarakat. 2. Statutes adalah statuta atau undang-undang. 3. Regulations adalah peraturan-peraturan yang pembuatannya dari badan legislatif kepada badan eksekutif. 4. Customs
adalah
kebiasaan-kebiasaan
dalam
masyarakat.Kedaulatan
internasional diatas disebut sebagai supremasi negara.
2. Kedaualatan Berdasarkan Wilayah Apabila seorang berada di wilayah tertentu, maka orang tersebut harus tunduk pada hukum wilayah tersebut, hal ini dikenal dalam bahasa Romawi yang terkenal “qui in territorio meo est, etiam meus subditus est.” Secara geografis, kedaulatan mencakup tiga wilayah yaitu wilayah tanah, wilayah laut dan wilayah udara di suatu negara.
C. Beberapa Praktik Pelanggaran Kedaulaan Suatu Negara Dalam Hukum Internasional 1. Intervensi yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Selama Perang Teluk I, Saddam dan Irak mendapat bantuan ekonomi dan militer besar-besaran dari Amerika Serikat serta Uni Soviet, Perancis dan Inggris. Tetapi bantuan itu semata-mata karena khawatir terhadap ancaman revolusi Islam rezim Khomeini.
Perkembangan konflik antara Irak dan Kuwait menjadi awal konflik antara Irak dan Amerika Serikat. Dukungan Amerika Serikat terhadap Irak berbalik ketika Irak berbalik ketika irak menganggu kepentingan Amerika Serikat. Pada 17 Januari 1991 tentara multinasional yang dipelopori Amerika Serikat melakukan penyerangan terhadap Arab Saudi yang berbatasan dengan Irak. Setelah Perang Teluk II yang menghancurkan infrastruktur Irak, Amerika Serikat semakin bernafsu melakukan penyerangan terhadap Irak. Pada 16 Desember 1998, Amerika Serikat di dukung Inggris melancarkan serangan udara 4 hari atas Irak. Serangan ini ditujukan kepada perlengkapan militer dan industri Irak. Serangan dilakukan karena Saddam telah mengusir Tim Pemeriksa Nuklir PBB, United Nations Special Commission (UNSCOM). Bertahun-tahun Amerika Serikat melakukan intervensi dan invasi terhadap Irak dengan berbagai alasan, mulai dari terorisme dan membantu warga Irak membangun pemerintahan baru yang demokratis serta memusnahkan senjata pemusnah masal yang dimiliki Irak. 23 Beberapa alasan yang didengungkan Amerika tersebut dinilai tidak terbukti sampai sekarang bahkan sejumlah pejabat Irak semacam deputi PM Tareq Aziz dan wakil Presiden Taha Yasin Ramadhan secara terang-terangan menuduh AS ingin menguasai sumur-sumur minyak Irak yang merupakan terbesar kedua setelah Arab Saudi. Intervensi militer di Libya dimulai pada 19 Maret2011 ketika pasukan dari Amerika Serikat dan juga banyak bangsa melakukan intervensi militer di Libya untuk mendukung pemberontakan bersenjata dan untuk menegakkan zona 23
http://hapsaridn.wordpress.com/2011/12/21/jatuhnya-irak-dalam-serangan-as2003/diakses pada tanggal 24 November 2014.
larangan terbang 24 di wilayah udara Libya dibentuk oleh Resolusi Dewan Keamanan PBB 1973 pada 17 Maret 2011. Amerika Serikat menamai operasi di Libya dengan Odyssey, Inggris menamai operasi di Libya dengan Ellamy, dan Perancis dengan Harmattan. Pemerintah Vietnam Selatan pada awalnya hanya meminta pihak Amerika Serikat mengirimkan penasihat militer, namun diikuti dengan pengiriman beberapa batalyon dan diisi angkatan bersenjata. Peristiwa ini terjadi pada tahun 1965-1966, 25 pengiriman ini adalah untuk memberantas National Front for the Liberation of South Vietnam yang berada di wilayah Vietnam Utara. Haiti menyelenggarakan pemilihan umum bebasnya yang pertama, sesaat optimisme bermekaran sampai Amerika Serikat melakukan Intervensi. Hal yang sama juga terjadi pada Bulgaria dan Albania, bahkan Amerika Serikat menggulingkan pemerintahan kedua negara tersebut.
2. Intervensi Australia Terhadap Indonesia Australia mengakui melanggar kedaulatan Indonesia pada Desember 2013 dan Januari 2014 sebanyak 6 kali. Pemerintah Australia mengakui angkatan lautnya telah melanggar kedaulatan wilayah Indonesia sebagai kebijakan untuk menghentikan kapal pencari suaka. 26 Militer Australia juga mengonfirmasi ada ketidakjelasan instruksi dari komandan Angkatan Laut Australia terkait batas 12 mil laut di luar kepulauan Indonesia. 24
http://www.un.org/press/en/2011/sc10200.doc.htm diakses pada 24 November 2014. Earl L. Tilford, What the Air Force did in Vietnam and Why, Maxwell Air Force Base : Air University Press 1991, hlm.89. 26 http://www.voaindonesia.com/content/australia-minta-maaf-telah-langgar-kedaulatanRI/1832104.htmldiakses pada 16 Juli 2014. 25
Ketegangan hubungan diplomatik Indonesia dan Australia memang sering terjadi, yang terbaru dan paling memicu ketegangan dan sempat mengancam hubungan antara Indonesia dan Australia adalah penyadapan yang dilakukan Australia terhadap Indonesia. Dokumen rahasia ini dibocorkan oleh Edward Snowden 27 yang kemudian dikutip oleh ABC ( Australian Broadcasting Corporation ) pada 2013 dan The Guardian. Di Indonesia sendiri, terjadi demostrasi di jalanan mengecam Australia dan meminta presiden Susilo Bambang Yudhyono untuk memutus hubungan dengan Australia, Menteri Luar Negeri Indonesia Marty Natalegawa bahkan menarik pulang Duta Besar Indonesia untuk Australia Nadjib Riphat Kesoema kembali ke Indonesia.
27
Edward Joseph Snowden adalah mantan mata-mata Amerika Serikat, mantan kontributor teknik Amerika Serikat dan menjadi kontraktor untuk NSA ( National Security Agency ) dan juga karyawan CIA ( Central Untelligence Agency ).
