BAB V PENUTUP A. KESIMPULAN 1. LANGKAH DAN

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 1.

Langkah dan prosedur yang dilakukan dalam pemberian pinjaman dan eksekusi jaminan fidusia PT BFI Finance Pekanbaru berdasarkan UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia wajib tunduk dan taat serta melaksanakan aturan menurut Undang–Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia demi tercapainya rasa keadilan dan tertib hukum. Langkah dan prosedur yang dilakukan di PT BFI Finance Pekanbrau perjanjian pinjaman dilakukan dengan adanya perjanjian pokok kemudian diikuti dengan akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris kemudian didaftarkan di kantor pendaftran fidusia yang berada ditempat kedudukan debitor. Eksekusi jaminan fidusia kadang di lapangan menemui berbagai hambatan dalam eksekusi pihak kreditor dalam proses eksekusi dilarang menggunakan cara kekerasan dan intimidasi dengan menggunakan jasa debt collectortetapi dalam kenyataannya tetap dilakukan apabila menghadapi debitor yang tidak bisa diajak dengan cara persuasif dengan pendekatan kekeluargaanyang akan mengakibatkan tidak dapat ditariknya objek jaminan dan menimbulkan kerugian terhadap kreditor.

2.

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia telah memberikan suatu kekuatan eksekutorial terhadap sertifikat jaminan fidusia, yaitu dengan dicantumkannya kata-kata, Demi Keadilan Berdasarkan 90

KeTuhanan Yang Maha Esa sehingga kedudukan dari sertifikat jaminan fidusia sama dengan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia. Adapun cara untuk melaksanakan kekuatan eksekutorial dari sertifikat jaminan fidusia menurut Pasal 15 ayat (2) UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dilakukan melalui pelaksanaan titel eksekutorial, penjualan benda yang menjadi objek jaminan fidusia atas kekuasaan kreditor sendiri melalui pelelangan umum dan penjualan dibawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama antara kreditor dan debitor. Proses eksekusi jaminan fidusia apabila pihak kreditor mendapatkan halangan atau hambatan dapat meminta bantuan kepada pihak yang berwenang seperti pihak kepolisian tapi fakta di lapangan kadang di beberapa tempat pihak kepolisian tidak mau membantu proses eksekusi tanpa alasan yang jelas padahal pihak PT BFI Finance Pekanbaru sudah melayangkan surat permohanan kepada pihak kepolisian sesuai prosedur yang berlaku hal inilah yang dapat menyebabkan berkurangnya kekuatan eksekutorial jaminan fidusia. B. Saran 1.

Perlawanan dari pihak debitor dalam proses eksekusi objek jaminan fidusia seharusnya tidak boleh menghambat proses eksekusi objek jaminan fidusia yang sedang dalam kekuasaan pihak debitor karena sertifikat jaminan fidusia telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang dapat melaksanakan eksekusi langsung terhadap objek jaminan apabila debitor 91

wanprestasi, sesuai dengan perjanjian pokok yang telah disepakati bersama antara pihak debitor dan kreditor oleh karena itu diperlukan solusi yang baik melalui pemahaman dan penjelasan kepada pihak debitor terhadap sertifikat jaminan fidusia sebelum penandatanganan perjanjian pokok agar mengerti konsekuensi hukum nya apabila wanprestasi dan apabila menemui jalan buntu dapat meminta Penetapan ketua Pengadilan Negeri secara cepat dan langsung setempat untuk membantu proses eksekusi objek jaminan. 2.

Aparat yang berhubungan dengan proses pelaksanaan eksekusi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dan peraturan pendukung lainnya seperti Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011 harus bisa menegakkan amanat peraturan perundangan yang berlaku sehingga para kreditor pemegang hak jaminan fidusia dengan menggunakan sertifikat jaminan fidusia yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dapat memanfaatkan hak atau kekuatan eksekutorial tersebut dengan mudah dalam rangka penyelesaian pinjaman macet yang telah dilakukan oleh debitor.

92