DAFTAR PUSTAKA
Abdul Kadir Muhammad, Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia, Citra Aditya Bakti, 1991, Bandung, hlm. 68. Abdurrachman, A. Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan, Pradya Pramila, Jakarta, 1991, hlm. 303. Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Perseroan Terbatas, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999, hlm. 1. Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Kepailitan, Op. Cit., hlm. 11 s.d. 12. Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis Kepailitan, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 30 Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, Seri Hukum Bisnis: Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 85. Anny Diharti, Tinjauan Yuridis Terhadap Pengesahan Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Melalui SISMINBAKUM (Sistem Administrasi Badan Hukum), Tesis Program Magister Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2008, hlm. 18. Aria Suyudi, Dkk., Analisi Hukum kepailitan Indonesia, Kepailitan Di Negeri Pailit, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia, Jakarta, 2004, hlm.121. Aria Suyudi, Dkk., Analisi Hukum kepailitan Indonesia, Kepailitan Di Negeri Pailit, Op. Cit., hlm. 122. Aria Suyudi, Dkk., Analisi Hukum kepailitan Indonesia, Kepailitan Di Negeri Pailit, Op. Cit., hlm. 148. Aria Suyudi, Dkk., Analisi Hukum kepailitan Indonesia, Kepailitan Di Negeri Pailit, Ibid, hlm. 149. B. Wessels, Failitverklaring, Kluwer 1999, hlm. 15 (Polak-Wessels par. 1029)
Bernard Nainggolan, Perlindungan Hukum Seimbang Debitor, Kreditor dan PihakPihak Berkepentingan Dalam Kepailitan, PT. Alumni, 2011, hlm. 70. Binoto Nadapdap, Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2007, Edisi Revisi, Permata Aksara, Jakarta, 2013, Hlm. 7, yang menyitir Buku R. Soepomo, Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia Kedua, Cetakan Kedua, Pradnya Paramita, Jakarta, 1972, Hlm. 10. Binoto Nadapdap, Hukum Perseroan Terbatas Berdasarkan Undang-Undang No 40 Tahun 2007, Op. Cit., hlm. 53. C.S.T. Kansil & Christine S.T. Kansil, Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek hukum Dalam Bisnis), Bagian 2, Pradnya Paramita: Jakarta 1994, hlm. 26 Chatamarrasjid Ais, Penerobosan Cadar Perseroan dan Soal-soal Aktual Hukum Perusahaan, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 1. Chidir Ali, Badan Hukum, Alumni, Bandung, 2005, hlm. 18. Cholid Narbuko, H Abu Ahmad, Metodelogi Penelitian, Bumi Angkasa, Jakarta, 2002, hlm. 11. Cholid Narbuko, H Abu Ahmad, Metodelogi Penelitian, Op.Cit., hlm. 23. David Jenkins, From Unwritten to Written: Tansformation in the British CommonLaw Constitution, Vanderbilt Journal of Transnational Law, Vol. 36: 863, 2003, hlm. 894. Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka: Jakarta 2002. Departemen Pertanian, http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/pdffiles/SUP7-1.pdf. Eddie Supriyadi, Tanggung Jawab Direksi, Jurnal Hukum Themis, Vol. 1, Nomor 1, oktober 2006, hlm. 45. Erman Rajagukguk, Tanggung Jawab Direksi dan Business Judgement Rule, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3. No. 1, Oktober 2008, hlm. 5.
Erman Rajagukguk, Tanggung Jawab Direksi dan Business Judgement Rule, Loc. Cit. Frank A. Mack, “The Law on ultra Vires Acts and Contract of Private Corporation”, Marquette
Law
Riview,
tersedia
di
website
http://epublications.marquette.edu/cgi/viewcontent.cgiarticle=4163, diakses tanggal 17 February 2014. Fred B.G. Tumbuan, Tugas dan Wewenang Organ Perseroan Terbatas Menurut Undang-undang Tentang Peseroan Terbatas, PPH News Letter, No. 70, September 2007, hlm. 17. Gregory Mitchell and Richard Brent, English Law Contracts, foreign Counterparties and Ultra Vires, Butterworths Journal of International Banking and Financial Law, September 2010, hlm. 463. Gunawan Widjaja, Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan, Op. Cit. halm. 128 s.d 143. H. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Kencana, Jakarta, 2009, hlm. 69. H. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Ibid, hlm. 70. H. Hadi Shubhan, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Ibid, hlm. 70. H. Man S. Suparman, Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 (Suatu Telaah Perbandingan, PT. Alumni, Bandung, 2010, hlm. 76. H.M.N. Purwosutjipto, Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia 1: Pengetahuan Dasar Hukum Dagang, Djambatan, Jakarta, 1995, hlm. 2. Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 1983, hlm. 64.
Hasbullah F. Sjawie, Direksi Perseroan Terbatas Serta Pertanggungjawaban Pidana Korporasi, Op. Cit., halm 179 s.d 186 Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, Ibid, halaman 823. Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, Ibid, hlm. 588. Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, Op. Cit., hlm. 1033. Henry Campbell Black, Black’s Law Dictionary, St. Paul, Minn., Sixth Edition, West Publishing Co., 1990, hlm. 1522. Henry Campbell Black. Black’s Law Dictionary, Op. Cit., hlm. 147. I.G. Rai Widjaya, Hukum Perusahaan, Megapoin, Divisi dari Kesaint Blanc, Jakarta, 2002, hlm. 220. I.G. Rai Widjaya, Hukum Perusahaan, Op. Cit., hlm. 224. J. Armour, The Law and Economics of Corporate Insolvency: A Riview, ESRC Centre for Business Research University of Cambridge, Maret 2001, hlm. 3. Johny Ibrahim berjudul “Doktrin Ultra Vires dan Konsekuensi Penerapannya terhadap
Badan
Hukum
Private”
yang
diunduh
dari
http://download.portalgaruda.org/article.php) Kartini Muljadi, Perubahan pada Faillissementsverordering dan Perpu No. 1 tahun 1998 jo. UU No. 4 tahun 1998 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU tentang Kepailitan Menjadi UU”, makalah dalam Seminar Perkembangan Hukum Bisnis di Indonesia, Jakarta, 25 Juli 2003. Kartini Muljadi, Perubahan pada Faillissementsverordering dan Perpu No. 1 tahun 1998 jo. UU No. 4 tahun 1998 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 1998 tentang Perubahan atas UU tentang Kepailitan Menjadi UU, Ibid. Kartono, Pengantar Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran: Pradya Pramila: Jakarta, 1974, hlm. 1. M. Hadi Subhan, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Kencana: Jakarta, 2009, hlm. 71.
M. Hadi Subhan, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Op. Cit., Hlm. 163 s.d. 164. M. Hadi Subhan, Hukum Kepailitan: Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan, Ibid., hlm. 164. M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 897. M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Op. Cit, hlm. 285 s.d. 286. M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Op. Cit. halm 391 s.d 392. M. Yahya Harahap, Hukum Perseroan Terbatas, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 2 s.d.7. M. Yahya Harahap, S.H., Hukum Perseroan Terbatas, Op. Cit., hlm. 38. Mirko Vasilevic, Civil Law and Business Rule, Belgrade Law Riview, Year LX, 2012, No. 3, hlm. 13. Mochtar Kusumaatmadja, Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan, PT. Alumni, Bandung, 2002, hlm. 14. Munir Fuady, Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 10 s.d. 11. Munir Fuady, Doktrin-Doktrin Modern Dalam Corporate Law dan Eksistensinya Dalam Hukum Indonesia, Ibid. Munir Fuady, Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis, Ibid, hlm. 33. Munir Fuady, Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis, Ibid., hlm. 60 s.d. 61. Munir Fuady, Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis, Op. Cit., hlm. 61.
Munir Fuady, Hukum Perusahaan Dalam Paradigma Hukum Bisnis, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 236. N.E. Elgra dan H.R.W. Gokkel, Kamus Istilah Hukum Fockema Andreae Belanda Indonesia, Terjemahan Saleh Adiwinata, dkk., Binacipta, Jakarta, 1983, hlm.193. Nindyo Pramoho, Sertifikasi Saham PT. Go Publik dan Hukum Pasar Modal di Indonesia, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2001, hlm. 94. Otje Salman, Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Waris, PT. Alumni, Bandung, 1993, hlm. 1 s.d. 2. Paul Craig, The EJC and Ultra Vires Action: A Conceptual Analysis, Common Market Law Review, No. 48, 2011, hlm. 395-437. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 RPJP Nasional 2005-2025. Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Power Paul J. Omar, Purpose and Objects: The Protracted Demise of the Ultra Vires Rule, Bond Law Riview Volume 16, Issue 1, 2004, hlm. 110. Rachmadi Usman, Dimensi Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas, PT. Alumni, bandung 2004, hlm. 152. Raghvendra Singh Raghunvanshi, 2009, Doctrin of Ultra Vires in Common Law, National Law Institute University, Bhopal, India, Sumber: http://apjlsg.com/articleaspx?c6b62, diakses tanggal 17 February 2014, hlm. 5. Ricardo Simanjuntak, Teknik Perancangan Kontrak Bisnis, PT. Gramedia, Jakarta, 2006, hlm. 183. Ridwan Khairandy dan Camelia Malik, Good Corporate Governance, Kreasi Total Media, Yogyakarta, 2007, hlm. 36. Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 24.
Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi, Op. Cit., hlm. 229 s.d. 230. Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi, Op. Cit., hlm. 230. Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi, Ibid. Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi, Ibid, hlm. 230 s.d. 231. Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi, Op. Cit., hlm. 235. Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas Doktrin, Peraturan Perundang-undangan dan Yurisprudensi, Ibid, hlm. 235. Ridwan Khairandy, Perseroan Terbatas; Doktrin, Peraturan Perundang-Undangan dan Yurisprudensi, Op. Cit. halm. 223 s.d 240. Rudhi Prasetya, Maatschap, Firma dan Persekutuan Komanditer, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2002, hlm. 205. Rudhy Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, Citra Aditya Bakti, Bandung 1995, hlm. 42. Rudhy Prasetya, Kedudukan Mandiri Perseroan Terbatas Disertai Dengan Ulasan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 18. Rudy Lontoh (Ed.), Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, PT. Alumni, Bandung, 2001, hlm. 23. Rudy Lontoh (Ed.), Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang,
Ibid.,
hlm.
75
s.d
76.
Rudy Lontoh (Ed.), Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Ibid., hlm. 181.
Siti Anisah, Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia, Total Media, Jakarta, 2008, hlm. 10. Siti Anisah, Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia, Op. Cit., hlm. 54. Siti Anisah, Perlindungan Kepentingan Kreditor dan Debitor Dalam Hukum Kepailitan di Indonesia, Ibid, hlm. 45. Siti Soematri, KUHD & PK, (Yogyakarta: Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada, 1993), hlm. 11. Soerjano Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ibid, hlm. 51-52. Soerjano Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Op.Cit., hlm. 66 Soerjano Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Penerbit UI Press, Jakarta, 1981, hlm. 15. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tijauan Singkat, CV Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 1. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Op.Cit.,, hlm. 24. Sri Redjeki Hartono, Bentuk-Bentuk Kerjasama Dalam Dunia Niaga, Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, 1985, hlm. 59. Stephen Griffin, The Rise and Fall of the Ultra Vires Rule in Corporate Law, Mountbatten Journal of Legal Studies, Juni 1998, hlm. 19. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, Kamus Hukum, Pradya Pramila: Jakarta, 1978, hlm. 89. Subekti, Hukum Perjanjian, PT. Intermasa, 1990, hlm. 45. Susan Ellis Wild, Webster’s New World Law Dicitionary, Canada: Wiley Publishing, Inc, 2006, hlm. 58. Sutan Remi Sjahdeni, Hukum Kepailitan-Memahami Faillissementsverordering juncto Undang-undang No. 4 tahun 1998, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 2002, hlm. 172-173.
Sutan Remi Sjahdeni, Hukum Kepailitan-Memahami Faillissementsverordering juncto Undang-undang No. 4 tahun 1998, Op. Cit., hlm. 9. Sutan Remi Sjahdeni, Hukum Kepailitan-Memahami Faillissementsverordering juncto Undang-undang No. 4 tahun 1998, Op. Cit., hlm. 64. Sutan Remi Sjahdeni, Hukum Kepailitan-Memahami Faillissementsverordering juncto Undang-undang No. 4 tahun 1998, Op. Cit., hlm. 65. Sutan Remi Sjahdeni, Hukum Kepailitan-Memahami Faillissementsverordering juncto Undang-undang No. 4 tahun 1998, Op. Cit., hlm. 172 s.d. 173. Sutan Remi Sjahdeni, Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris, Jurnal Hukum Bisnis Vol. 14, Juli 2001, hlm. 101. Sutan Remi Sjahdeni, Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris, Ibid, hlm. 101. Sutan Remi Sjahdeni, Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris, Loc. Cit. Sutan Remy Sjahdeini, Tanggung Jawab Pribadi Direksi dan Komisaris, Jurnal Hukum Bisnis, Volume 14, Juli 2001, halaman 100. Syamsudin M. Sinaga, Hukum Kepailitan Indonesia, Op. Cit., hlm. 101 s.d. 102. Syamsudin M. Sinaga, Hukum Kepailitan Indonesia, Op. Cit., hlm. 90. Syamsudin M. Sinaga, Hukum Kepailitan Indonesia, Tata Nusa: Jakarta, 2012, hlm. 5. Syarif Bastaman, Tanggung Jawab Direksi, Komisaris PT dan Beberapa Prinsip di Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, hlm. 3. Syarif Bastaman, Tanggung Jawab Direksi, Komisaris PT dan Beberapa Prinsip di Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, Op.Cit., hlm. 4. Syarif Bastaman, Tanggung Jawab Direksi, Komisaris PT dan Beberapa Prinsip di Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, Ibid., hlm. 3. Syarif Bastaman, Tanggung Jawab Direksi, Komisaris PT dan Beberapa Prinsip di Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995, Op. Cit.., hlm. 4.
Timothy Endicott, Constitutional Logic, University of Toronto Law Journal, No. 53 Tahun 2003, hlm. 201. Try Widiyono, Direksi Perseroan Terbatas (Bank dan Perseroan) Keberadaan, Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab, Berdasarkan Doktrin Hukum dan UU PT, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2005, hlm. 30. Undang-Undang Nomor: 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas V. Harlen Sinaga, S.H., M.H., Batas-batas Tanggung Jawab Perdata Direksi, Adinatha Mulia, Jakarta, 2012, hlm. 39. V. Harlen Sinaga, S.H., M.H., Batas-batas Tanggung Jawab Perdata Direksi, Op. Cit., hlm. 108 s.d 111, halm. 140 W.J.S Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1999. Wikipedia
Business
Judgment
http://en.wikipedia.org/wiki/Business_judgment_rule, February 2014.
Rule, diakses
pada
Sumber: tanggal
17
