HAK ASASI MANUSIA DAN PEKERJAAN SOSIAL

Download Hak asasi manusia dan pekerjaan sosial merupakan suatu hal yang saling berkaitan, dimana pekerjaan sosial di dalam prakteknya mendasarkan e...

2 downloads 570 Views 357KB Size
HAK ASASI MANUSIA DAN PEKERJAAN SOSIAL Oleh: Eva Nuriyah Hidayat10 Abstrak Hak asasi manusia dan pekerjaan sosial merupakan suatu hal yang saling berkaitan, dimana pekerjaan sosial di dalam prakteknya mendasarkan etika pada hak asasi manusia. Dalam praktek pekerjaan sosial, permasalahan yang muncul adalah hak asasi manusia yang seperti apa yang dapat diterapkan sebagai etika praktek pekerjaan sosial. Oleh karena itu mahasiswa perlu dibekali dasar-dasar hak asasi manusia yang sesuai dengan sistem sosial masyarakat.

10

Disampaikan dalam Seminar “Social Work Students Sensitized Orientation on Human Rights”, yang diselenggarakan Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial FISIP UNPAD bekerja sama dengan Ikatan Pendidikan Pekerjaan Sosial Indonesia, pada tanggal 13 Desember 2012 di Gedung D Lt II FISIP UNPAD Jatinangor.

69

A. Pendahuluan Manusia sempurna

dari

Manusia juga hadir ke dunia dengan adalah

makhluk

aspek

penciptaan

mengemban

paling

sampai setelah kematiannya manusia harus tetap dihormati, dengan segala hak yang

rohani (sebagian menyebutnya menambah

dimilikinya. Sebagian hak-haknya merupakan

unsur nafsani), merupakan makhluk tertinggi

hak asasi (Hak Asasi Manusia-HAM)15. Inilah

ciptaan Allah yang merupakan citra ArRahman).

khalifah

Tuhan pun menanggungnya. Karena itu

terdiri atas unsur lahir dan batin, jasmani dan

(Suratir

sebagai

Tuhan yang dengan segala kelebihannya

dan

kedudukannya11. Ia adalah makhluk yang

Rahman12

amanah,

yang disebut hak asasi manusia yaitu hak-

Sebelum

hak yang telah dipunyai seseorang sejak ia

kelahirannya telah didahului oleh perjanjian

dalam kandungan dan merupakan pemberian

primordial dengan Tuhan13, sehingga ia

Tuhan.

terlahir dengan berkeimanan dengan fitrah suci yang dengan bekal akal budi dan hati

Istilah hak asasi manusia bukan

nuraninya potensial berlaku lurus14.

hanya

istilah

masyarakat

yang barat

dipergunakan saja.

Ide

oleh untuk

memperjuangkan hak dan martabat, hak

11

Mengenai hal ini banyak ayat Al Qur-an ataupun Hadits Rasul yang bisa dirujuk. Salah satu yang terkenal adalah, “Sesungguhnya manusia diciptakan dalam sebaik-baik kejadian”. Qur-an S. At- Tien: 5. 12 Dalam Teologi Kristiani juga ada pandangan ini. Magnis Suseno misalnya menyebut “Manusia diciptakan oleh Allah menurut CitraNya” atau “Bahwa manusia diciptakan menurut citra Allah”. Lihat Franz Magnis Suseno. Kuasa & Moral. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2001. h. 14-15 13 Istilah perjanjian primordial adalah istilah yang ditemkan Prof Nurcholish Madjid, untuk menyebut perjanjian perjanjain Tuhan dengan segenap Roh sebagaimana dilukiskan dalam Qur-an, Surat Al A’raf (7) ayat 172-173. 14 Kesucian asal itu bersemayam dalam hati nurani (nurani, artinya bersifat cahaya terang), yang mendorongnya untuk senantiasa mencari, berpihak dan berbuat baik dan benar. Jadi setiap pribadi mempunyai potensi untuk benar(Qur-an S. Al Ahzab/33:4). Maka, untuk hidupnya, manusia dibekali akal pikiran, kemudian agama, dan terbebani kewajiban terus menerus mencari dan memilih jalan hidup yang lurus, benar dan baik. Karena itu diwajibkan mengerjakan shalat, yang didalamnya harus membaca al Fatihah. Dalam surat itu ada doa yang harus dihayati dengan sepenuh hati dann diaminkan, yaitu doa memohon jalan yang lurus. Mencari, menemukan, memahami dan mengikuti jalan yang lurus adalah perjalanan yang

untuk hidup, hak memperoleh keadilan, hak memperoleh kemerdekaan, hak memperoleh persamaan dan hak untuk memperoleh perlindungan merupakan hak-hak yang tidak hanya diperjuangkan oleh semua bangsa. Von Senger menyatakan bahwa di berbagai belahan dunia dan di berbagai kultur di dunia ini, istilah hak asasi manusia dikenal oleh

tidak kenal berhenti. Maka shalat yang mencakup doa tersebut juga tidak berhenti, terus menerus sepanjang hayat (Surat Al Fatihah: ayat 7). 15

70

Hak asasi manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijungjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia (Pasal 1 angka 1 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).

semua manusia, meskipun penamaannya

Indonesia tidaklah berbeda dengan

atau istilahnya berbeda.16

negara-negara Asia dan Afrika lainnya yang pernah mengalami kemajuan budaya, namun tidak mengalaminya pada periode yang sama dengan

B. Hak Asasi Manusia di Indonesia

negara-negara

barat

dalam

mengembangkan gagasan demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia

HAM. Oleh karenanya, negara-negara Asia

bukanlah suatu wacana yang asing dalam pembentukan

bangsa.

Jauh

kemerdekaan, para founding fathers memperjuangkan

harkat

dan

dan Afrika, terkadang memiliki persepsi yang

sebelum

berbeda,

telah

para

pejuang

yang

antara negara dan masyarakat, manusia dan sesama manusia dan hak-hak masyarakat

RA. Kartini dalam surat-suratnya, Ki Hajar dan

pengalaman

berbeda tersebut terkait dengan hubungan

martabat

manusia ke arah yang lebih baik, misalnya

Dewantara,

dikarenakan

yang

yang

diperlawankan

dengan

hak-hak

individualistis.

memperjuangkan kemerdekaan bangsa. Titik tolak

Bangsa

Indonesia

Hak

dalam

Asasi

Manusia

dengan

yang

memperjuangkan Hak Asasi Manusia adalah

berkesesuaian

Pasal

berdasarkan pemahaman bahwa bangsa

Universal Declaration of Human Right yang

Indonesia lahir dan memperjuangkan hak

menekankan pada dua aspek yang harus

dasar ini, terutama hak untuk merdeka. Dan

selalu

hal ini tidak hanya terbatas pada hak atas

terdapat prinsip-prinsip yang sangat terkait

kebebasan politik namun juga kebebasan

dengan

dari kemelaratan, kebodohan, ketidakadilan

individu, namun pada sisi lain, terdapat

sosial dan keterbelakangan ekonomi.

pernyataan terkait dengan kewajiban bagi

diseimbangkan.

hak-hak

29

Pada

dasar

dan

satu

dari

sisi,

kebebasan

individu terhadap masyarakat dan negara. Konsep Indonesia mengenai HAM

Implementasi

muncul dari dasar filsafat negara, Pancasila, terutama

dari

sila

keduanya

secara

adanya

hak individual dan kewajibannya terhadap masyarakat. Tanpa adanya keseimbangan,

kemudian terefleksi juga di dalam 4 sila yang

menuntut

hubungan yang saling seimbang antara hak-

yakni

kemanusiaan yang adil dan beradab. Hal ini

lainnya

HAM

hak komunitas secara keseluruhan tidaklah

bersama-sama

dapat

mensiratkan gagasan mengenai harkat dan

dikesampingkan,

hal

menciptakan ketidakstabilan

martabat manusia baik sebagai anggota

anarki,

masyarakat dan individu.

terutama

bagi

ini dan

dapat bahkan

negara-negara

berkembang. Di Indonesia, seperti di banyak negara berkembang lainnya, hak-hak individu

16

Von Senger. H. 1993. “From the Limited to The Universal Consept of Human Rights: Two Periods of Human Rights” in Schmale, Human Rights and Cultural Diversity. Hlm: 47.

adalah

seimbang

dengan

hak

dari

masyarakat. Budaya Indonesia berdasarkan

71

hukum kebiasaan para leluhurnya, selalu mengedepankan

hak

dan

Sejalan

kepentingan

dengan

pandangan

ini,

Indonesia mendukung penuh kebijakan yang

masyarakat dan bangsa. Namun demikian,

temuat

hal ini dilakukan tanpa meminimalkan hak-

mempromosikan

hak

dari

dalam konteks kerjasama internasional. Saat

kelompok-kelompok

ini telah terdapat beragam kovensi-konvensi,

dan

kepentingan-kepentingan

individu-individu

dan

minoritas.

Kepentingan

terakhir

yang

diperhitungkan

dari

kelompok

disebutkan atas

dalam

sama

prinsip

dalam

mengukur

Piagam

dan

deklarasi-deklarasi

selalu

dasar

di

PBB

yang

perlindungan

HAM

dan

pengertian

yang

mengimplementasikan

kerjasama

internasional

dan yang

musyawarah mufakat, yang terkandung di

dikembangkan oleh PBB sejak tahun 1945.

dalam sistem politik dan bentuk demokrasi

Indonesia

Bangsa Indonesia.

representasi dari pemulaan budaya universal

Indonesia

tidak

sejak

1991

ini

merupakan

terciptanya kerjasama internasional dalam isu HAM.

yang telah disepakati oleh negara-negara Indonesia

hal

atas HAM yang merupakan dasar bagi

bermaksud

mengusulkan konsep alternatif HAM, selain

PBB.

melihat

merupakan

Namun

demikian,

kerjasama

mensyaratkan

penghargaan

anggota Komisi HAM PBB, dan mengakui

internasional,

peran penting yang dapat dimainkan oleh

bagi kedaulatan yang setara dari negara-

institusi

negara dan identitas nasional dari suatu

nasional

mempromosikan

dan

dalam

rangka

melindungi

HAM,

bangsa.

Indonesia

oleh

karenanya,

Indonesia pada tahun 1993 membentuk

memegang pandangan bahwa kerjasama

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Oleh

internasional, tidak boleh dilakukan atas

karenanya

dasar

Indonesia

menerima

dan

tuduhan

yang

tidak

mendasar,

mengakui keabsahan universal dari HAM

pengkhotbahan yang hanya berdasar pada

dasar

kehendak

dan

kebebasan

dasar.

Namun

sendiri,

atau

pencampuran

demikian, Indonesia menekankan pada perlu

(intervensi) terhadap negara lain. Tidak ada

dilakukannya pengakuan yang luas terhadap

suatu negara atau sekelompok

kompleksitas dari isu HAM yang muncul

negara memegang peran sebagai hakim

dikarenakan kebergamaan yang luas, baik

maupun

dari sejarah, budaya, sistem nilai, lokasi

merupakan hal yang penting dan sensitif.

juri

atas

negara

lain,

negara-

hal

ini

geographis dan tahap-tahap perkembangan antara

negara-negara

karenanya, memiliki

di

dunia.

Oleh

seluruh negara-negara harus sensitifitas

dari

C. Pendidikan Hak Asasi Manusia di

menghadapi

Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial

kompleksitas dari Isu HAM yang muncul. HAM meluas

72

menjadi

bahan

diperbincangkan

yang di

kian

berbagai

kalangan masyarakat. Namun yang paling

pada berbagai universitas di Fakultas Hukum.

mendominasi

Khusus di Jurusan Ilmu Kesejahteraan Sosial

perhatian

materi/subtansinya

pembahasan

berpusat

dunia

FISIP UNPAD, pendidikan hak asasi manusia

akademik, suatu tempat penggodokan calon

diberikan kepada mahasiswa dalam judul

pemimpin masa depan –sebagai dosen,

mata kuliah “Pekerjaan Sosial dan Hak Asasi

pengacara, konsultan, legal drafter, legislator,

Manusia”. Meskipun mata kuliah tersebut

pejabat, notaris, dan lain-lain- yang akan

berupa

memiliki tempat dan pengaruh tersendiri di

dilaksanakan pada tahun ini, namun terdapat

kalangan

hal-hal

masyarakat.

di

Titik

sentral

mata

kuliah

yang

pilihan

penting

dan

dari

baru

substansi

permasalahannya meliputi sejarah, teori-teori,

perkuliahan yang garis besar matakuliah ini

kandungan aturan hukumnya sampai pada

terbagi menjadi:

pelaksanaannya. Secara

1.

tentang

HAM,

meliputi sejarah, teori-teori, dan aturan-

kuliah HAM ini harus sejalan dengan tujuan

aturan HAM nasional dan internasional,

Pendidikan

yang

dengan materi ini diharapkan mahasiswa

tertuang dalam pasal Pasal 3 UU No. 20

dapat memahami konsep HAM secara

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

utuh.

Nasional

(UU

pengajaran

dasar

mata

Nasional

umum,

Pengetahuan

sebagaimana

Sisdiknas).

Pasal

3

2.

menyatakan,

Permasalahan-permasalahan

yang

melanggar HAM baik lokal, nasional maupun

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”

yang

internasional. dibahas

Permasalahan

meliputi

kejahatan

genosida dan kejahatan kemanusiaan yang ada di masyarakat. Dengan materi ini diharapkan mahasiswa kritis terhadap permasalahan-permasalahan HAM yang dialami baik oleh individu, kelompok maupun masyarakat. 3.

Sistem sosial budaya masyarakat dan Hak Asasi Manusia, dengan materi ini

Berdasarkan hal itu, pengajaran ini

diharapkan

mahasiswa

memahami

secara umum untuk membekali mahasiswa

bahwa hak asasi manusia itu tidak

ilmu/pengetahuan tentang HAM yang meliputi

terlepas dari kultur budaya masyarakat.

sejarah,

teori-teori

(termasuk

ham

4.

Praktek pekerjaan sosial dan Hak Asasi

partikularistik-universal), kandungan aturan

Manusia, materi ini meliputi human rights

hukumnya sampai pada pelaksanaannya.

and human need, etics and human

Pengajaran tersebut, saat ini telah diberikan

rights, dan beberapa praktek

73

pekerja

sosial

di

lembaga-lembaga

nasional

menjadi tanggungjawab negara tetapi setiap

maupun internasional. Dengan materi-

orang,

materi tersebut diharapkan mahasiswa

organisasi masyarakat, lembaga swadaya

dapat lebih memahami praktek pekerjaan

masyarakat, perguruan tinggi, juga turut

sosial

mempunyai

serta

kesadaran calon

dapat

bagi

pekerja

martabat

menumbuhkan

mahasiswa sosial

akan

kemanusiaan

sehingga

sebagai

para

dalam

sosialisasi

harkat

hak

organisasi

untuk

dan

ikut

penegakan

politik,

melakukan hak

asasi

manusia.

pribadi,

memberikan

pertolongan ataupun intervesi

tidak

D.

melanggar hak-hak asasi manusia. Berkaitan

kelompok,

dengan

sosialisasi

Peluang dan Tantangan Bagi Praktek Pekerja Sosial

dan

Selaku

makhluk

individual

dan

penegakan hak asasi manusia telah ada

makhluk sosial, ia perlu berproses menuju

pengaturannya di dalam Pasal 100 Undang-

pencapaian jatidirinya. Dalam proses ini

Undang

termasuk melalui pendidikannya- ia akan

No.

39

Tahun

1999,

yang

menyatakan sebagai berikut :

mengalami berbagai benturan. Ada kalanya ia sanggup mengatasi, ada kalanya ia tak

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan,dan pemajuan Hak Asasi Manusia.

sanggup menghadapinya. Akibatnya banyak fakta

berbagai

yang dilakukan oleh individu maupun yang telah memegang jabatan. Berbagai bentuk pelanggaran yang diterima oleh korban baik yang dilakukan oleh

Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, lembaga studi atau lembaga kemasyarakatan lainnya, baik secara sendiri-sendiri maupun bekerjasama dengan Komnas HAM dapat pula melakukan penelitian, pendidikan, dan penyebarluasan informasi mengenai Hak Asasi Manusia. ketentuan bahwa

mengungkap

sederhana maupun kejahatan berat. Baik

Tahun 1999 menyebutkan,

menunjukkan

yang

pelanggaran oleh manusia, baik pelanggaran

Lebih lanjut Pasal 103 UU No. 39

Kedua

-

di

sosialisasi

aparat atau bukan, ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tahun 2008 mencapai jumlah 4900 kasus, dan sampai tahun 2009 data pelanggaran HAM yang dilaporkan ke Komnas HAM ini mengalami peningkatan yaitu mencapai 5300 kasus17. Hal ini cukup memprihatinkan mengingat berbagai bentuk pelanggaran HAM ini tidak

atas, dan

penegakan hak asasi manusia tidak hanya 17

74

Laporan Komnas HAM 2009.

semuanya

mendapatkan

pelayanan

dan

Berbagai

advokasi yang maksimal. Kondisi

tersebut

menjadi

perlindungan. pelanggaran

untuk

(dalam

berat

pemerintah),

misalnya

dan masih banyak lagi kasus seperti

kasus

Marsinah,

perdagangan anak, dan lain-lain. Sederet

perilaku manusia dan lingkungan sosial serta

memperhatikan

ini

kemanusian

sosial mendasarkan intervensinya pada teori

dengan

hal

Trisakti,

meningkatkan kesejahteraannya. Pekerjaan

keadilan

manusia

Priok (1984), kasus Bulu Kumba, kasus

keluarga, kelompok dan masyarakat untuk

manusia

asasi

kejadian di Timor Timur (April 1999), Tanjung

serta lingkungannya pada tingkat individu,

asasi

hak

pelanggaran-

pembantaian masal pada tahun 1965-1970,

perubahan sosial dalam interaksi manusia

hak

Apalagi

(genosida) yang melibatkan para penguasa

penyelesaian

masalah, pemberdayaan dan mendorong

prinsip-prinsip

hak

yang belum mendapatkan pelayanan dan

suatu

Pekerjaan sosial sebagai sebagai profesi bantuan

pelanggaran

asasi manusia di Indonesia masih banyak

tantangan bagi profesi pekerjaan sosial.

pemberian

kasus

penanganan di atas belumlah mendapat

dan

penanganan yang berarti. Secara garis besar

faktor

masih jalan di tempat. Lembaga-lembaga,

budaya masyarakat.

baik lembaga negara seperti Komnas HAM maupun lembaga non pemerintah / LSM

Berdasarkan definisi tersebut maka hak asasi manusia merupakan dasar moral

hanya

praktek pekerjaan sosial baik level personal,

pelanggaran tanpa adanya

community

maupun

berarti dalam konteks penegakan HAM.

advokasinya.18 Hal-hal yang terkait dengan

Seperti yang disampaikan ELSAM (2007),

HAM ini adalah democracy, justice, feedom,

tidak adanya kemajuan penanganan HAM

equality and human dignity , menjadi prinsip-

adalah karena tidak koheren dan tidak

prinsip yang dijunjung oleh pekerja sosial.19

konsistennya instansi-instansi negara dalam

Berbicara mengenai hak asasi manusia

membuat

dalam profesi pekerjaan sosial tentu saja

penyebabnya

tidak terlepas dari konsep dan praktek

kesulitan

pekerjaan sosial.

Perspektif hak asasi

kebijakan yang telah dibuat dan institusi-

manusia menjadi hal yang ditekankan dalam

institusi yang seharusnya dibentuk untuk

pertolongan

mengimplementasikan kebijakan di bidang

development

individu

dalam

memperoleh

mampu

mencatat

kebijakan. yaitu

dalam

data-data

kemajuan yang

Ada

dua

pemerintah

hal sendiri

mengimplementasikan

HAM, tidak bisa dibentuk karena tidak

tujuan dari kesejahteraan sosial.

tersedianya

sarana

pembentukannya.

18

Ife, James William. 2001. Human Rights and Social Work. Toward Rights-Based Practice. UK: Cambridge University Press. 19 Schmale.W (ed). 1993. Human Rights and Cultural Diversity, Goldbach, Germany: Keip.

dan

Jikapun

prasarana institusi

itu

dibentuk, institusi itu tidak bisa bekerja dengan

baik

karena

tidak

dukungan dan sarana yang baik.

75

mendapat

Penulis mengambil contoh mengenai

sejauh manakah peran pekerja sosial dalam

hak pengungsi di Indonesia. Di tingkat

menghadapi

nasional,

manusia yang begitu banyak di Indonesia.

hak

dicantumkan

asasi

secara

pengungsi khusus.

tidak

Kebijakan,

Selain

program, pelayanan yang diberikan bagi

Berbagai organisasi non pemerintah (NGO)

orang termasuk kelompok masyarakat yang

perlindungan

yang

lebih

yang murni memperjuangkan HAM seperti

dan

ELSAM,

karena

permasalahan

Republik Indonesia tentang Badan Koordinasi Penanggulangan

Penanganan mengenai

Pengungsi

penanganan

Bencana dimuat

terhadap

yang

secara

serta

menangani

khusus

seperti

), masalah pengungsi (UNHCR ) dan lain-

yang

pengungsi

lain-lain,

dan lain-lain), masalah perempuan (UNIFEM

lain, masih memerlukan profesi pekerjaan

meliputi upaya pelayanan dan perlindungan kemanusiaan

dan

masalah anak (Save the Children, UNICEF,

dan

aturan

pengungsi

Kontras,

organisasi-organisasi

kekhususannya. Dalam Keputusan Presiden

Nasional

dihadapi,

HAM ini sebenarnya masih terbuka lebar.

ayat (3) yang menyatakan bahwa setiap

perlakuan

yang

asasi

berkiprah di dalam penanganan masalah

umum dalam UU No. 39 Tahun 1999 Pasal 5

memperoleh

tantangan

hak

sebenarnya peluang pekerja sosial untuk

pengungsi terkait hak asasinya dibuat secara

rentan

permasalahan

sosial.

yang

timbul akibat konflik yang terjadi di suatu daerah

termasuk

kegiatan

pencegahan, E. Penutup

tanggap darurat, penghapusan, pemindahan dan relokasi pengungsi. Pengungsi yang

Pendidikan Hak Asasi Manusia bagi

dimaksud dalam aturan ini lebih dikenal

mahasiswa

dengan istilah korban konflik atau korban

Sosial merupakan hal yang penting sebagai

bencana sosial. Dalam Kepres tersebut

dasar

belum diatur secara khusus penanganan dan

Dengan

pelayanan

korban

mahasiswa dapat lebih memahami praktek

Apabila

pekerjaan sosial serta dapat menumbuhkan

kebijakannya masih belum diatur, bagaimana

kesadaran bagi mahasiswa sebagai calon

membuat perlindungan terhadap hak-hak

pekerja

bagi pengungsi. Setelah diberikan sekedar

kemanusiaan para pribadi, sehingga dalam

bantuan, banyak sekali pengungsi korban

memberikan pertolongan ataupun intervesi

bencana alam ini diabaikan begitu saja.

tidak melanggar hak-hak asasi manusia.

pengungsi

kemanusiaan bencana

bagi alam.

Hal ini menjadi tantangan bagi pekerja sosial

dalam

pertolongan

dan

menjalankan pemberdayaan.

Jurusan

moral

praktek

mata

pekerjaan

Sudah

permasalahan

76

akan

dan

Kesejahteraan

pekerjaan

kuliah

sosial

Peluang

praktek

Ilmu

ini

diharapkan

harkat

martabat

tantangan

sosial

yang

hak

asasi

sosial.

praktek

menangani manusia

di

Indonesia masih terbuka lebar, khususnya

Schmale.W (ed). 1993. Human Rights and Cultural Diversity, Goldbach, Germany: Keip. Von Senger. H. 1993. “From the Limited to The Universal Consept of Human Rights: Two Periods of Human Rights” in Schmale, Human Rights and Cultural Diversity.

dalam organisasi-organisasi non pemerintah.

DAFTAR PUSTAKA Ife, James William. 2001. Human Rights and Social Work. Toward Rights-Based Practice. UK: Cambridge University Press. Laporan Komnas HAM 2009.

77