IMPLEMENTASI SOSIALISASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DALAM PELAYANAN DI POLI GIGI PUSKESMAS RURUKAN TOMOHON Mirsarinda Leander *Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi
ABSTRAK Puskesmas sebagai salah satu Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) menjamin pelayanan gigi yang bebas biaya bagi pasien peserta BPJS Kesehatan. Kendati demikian sejak dimulainya program BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014, hanya ada 150 pasien peserta BPJS yang berobat ke puskesmas dari total 6102 peserta yang terdaftar di Puskesmas Rurukan. Sosialisasi sebenarnya sangat dibutuhkan karena belum semua masyarakat memahami JKN secara keseluruhan khususnya dalam pelayanan gigi, seperti apa manfaat yang akan diterima, hak dan kewajiban sebagai peserta BPJS, serta hak dan kewajiban pemberi pelayanan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi tentang implementasi sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional dalam pelayanan di poli gigi Puskesmas Rurukan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Pengambilan data dengan wawancara mendalam dan dilaksanakan di Puskesmas Rurukan pada bulan Juli sampai November 2015. Informan dalam penelitian ini diambil berdasarkan prinsip kesesuaian (appropriateness) dan kecukupan (adequacy). Informan dalam penelitian ini berjumlah 8 orang terdiri dari Kepala Puskesmas Rurukan, pemegang program kesehatan gigi dan mulut, staf BPJS cabang pembantu di Kota Tomohon, dan 5 orang pasien gigi. Hasil penelitian ini didapatkan bahwa sosialisasi tentang cakupan pelayanan gigi, prosedur pendaftaran dan prosedur pelayanan gigi bagi peserta BPJS masih kurang. Untuk itu disarankan agar Dinas Kesehatan, puskesmas, BPJS Kesehatan, dan stakeholder terkait dapat menjalin kerjasama yang baik dalam mensosialisasikan pelayanan gigi bagi peserta BPJS Kesehatan. Masyarakat juga diharapkan memiliki sikap terbuka sehingga dapat bersama-sama mensukseskan program JKN ini.
ABSTRAK Public Health Center as one of the First Level Health Facilities in the era of National Health Insurance (JKN) ensure dental services are free of charge to the patient participants of BPJS Health. However since the program's inception BPJS on January 1, 2014, there were only 150 patients BPJS participants who went to the clinic of a total of 6102 participants enrolled in PHC Rurukan. Actual socialization is needed because not all people understand the overall JKN particularly in dental services, such as what benefits will be received, rights and obligations as participants BPJS, and the rights and obligations of service providers. This study aimed to obtain information on the implementation of the National Health Insurance socialization in service at the health center dental clinic Rurukan. This study used qualitative methods. Retrieving data with in-depth interviews carried out in health centers and Rurukan in July to November 2015. The informants in this study
1
were drawn based on the principle of appropriateness and adequacy. Informants in this study amounted to 8 consists of the Head of Puskesmas Rurukan, holders of oral health programs, staff BPJS branches in Tomohon, and 5 patients teeth. Results of this study found that the socialization of dental care coverage, the registration procedures and procedures for participants BPJS dental services is still lacking. It is recommended that the Department of Health, community health centers, BPJS Health, and relevant stakeholders to establish a good cooperation in disseminating dental services for participants BPJS Health. People are also expected to have an open attitude so as to jointly succeed in this JKN program. BPJS : Social Security Administrator
2
diwajibkan untuk datang ke Fasilitas Kesehatan
PENDAHULUAN Hak tingkat hidup yang memadai untuk kesehatan
dan
kesejahteraan
dirinya
Tingkat Pertama (FKTP) terlebih dahulu sebelum
dan
mereka mendapatkan pelayanan kesehatan tingkat
keluarganya merupakan hak asasi manusia dan
lanjutan. Puskesmas sebagai salah satu FKTP
diakui oleh segenap bangsa-bangsa di dunia,
harus
termasuk Indonesia. Pengakuan itu tercantum
bermutu dan berkualitas serta harus menyentuh
dalam Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa
seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali.
tahun 1948 pasal 25 ayat 1 tentang Hak Azasi
Pelayanan
Manusia.
didalamnya adalah pelayanan kesehatan gigi dan
Berdasarkan Deklarasi tersebut,
beberapa negara mengambil inisiatif untuk
memiliki
pelayanan
kesehatan
kesehatan
tersebut,
yang
termasuk
mulut.
mengembangkan jaminan sosial, antara lain
Kesehatan gigi dan mulut merupakan
jaminan kesehatan bagi semua penduduk atau
bagian integral dari kesehatan tubuh secara
yang
keseluruhan yang tidak dapat dipisahkan dari
disebut
Universal
Health
Coverage.
(Anonim, 2014c).
kesehatan tubuh secara urnum. Menurut data
Di Indonesia, falsafah dan dasar negara
WHO 60-90% anak usia sekolah dan hampir
Pancasila terutama sila kelima juga mengakui hak
100% orang dewasa memiliki masalah gigi. Dari
asasi warga negara atas kesehatan. Hak ini juga
hasil Riskesdas 2013 sebesar 25,9% penduduk
tercantum dalam UUD 1945 pasal 28H dan pasal
Indonesia mempunyai masalah gigi dan mulut. Di
34, dan diatur dalam Undang-Undang No. 36
Propinsi Sulawesi Utara, prevalensi penduduk
Tahun 2009 tentang Kesehatan.
yang bermasalah gigi dan mulut adalah 31,6%
Komitmen global dan konstitusi di atas
(Anonim, 2014b). Dengan demikian dapat
diwujudkan oleh pemerintah dengan pelaksanaan
dibayangkan besarnya kebutuhan masyarakat
jaminan kesehatan masyarakat melalui Jaminan
akan perawatan gigi dan mulut. Namun sebagian
Kesehatan
kesehatan
besar masyarakat sering mengabaikan kondisi
perorangan. Karena itu pada tahun 2004,
kesehatan gigi secara keseluruhan. Perawatan gigi
dikeluarkan Undang-Undang No. 40 Tentang
dianggap
Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). Undang-
manfaatnya
Undang ini mengamanatkan bahwa jaminan sosial
kesehatan dan penampilan. Sebaliknya perawatan
wajib bagi seluruh penduduk termasuk Jaminan
gigi justru dianggap mahal sehingga sebagian
Kesehatan Nasional (JKN) melalui suatu Badan
masyarakat belum mau dan mampu membiayai
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). (Anonim,
pengobatan ke dokter gigi di fasilitas kesehatan
2014c).
milik swasta atau fasilitas kesehatan milik
Nasional
(JKN)
bagi
Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh
tidak sangat
terlalu vital
penting,
padahal
dalam menunjang
pemerintah seperti puskesmas.
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terhadap
Puskesmas Rurukan yang menjadi lokasi
peserta dilakukan dengan sistem pelayanan
penelitian penulis memiliki poli gigi yang terdiri
kesehatan
berjenjang
membutuhkan
dimana
pelayanan
saat
peserta
dari 1 orang dokter gigi dan 3 orang perawat gigi.
kesehatan,
peserta
Jumlah penduduk Kecamatan Tomohon Timur 3
yang berada di wilayah kerja Puskesmas Rurukan
Sutopo
tahun 2013 sebesar 10.876 jiwa (Anonim, 2013a).
Sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional oleh
Data terakhir bulan September 2015, jumlah
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
peserta BPJS yang terdaftar di Puskesmas
Kesehatan di Kabupaten Temanggung yang
Rurukan berjumlah 6102 orang. Di era Jaminan
menyatakan
Kesehatan Nasional saat ini, Puskesmas Rurukan
sosialisasi JKN di Kabupaten Temanggung
sebagai penyedia pelayanan kesehatan gigi dan
kurang efektif karena terdapat faktor penghambat
mulut memberikan pelayanan bebas biaya untuk
sosialisasi yaitu kurangnya kesadaran masyarakat
konsultasi,
dan
akan pentingnya program JKN sebagai proteksi
pencabutan gigi serta pembersihan karang gigi
dini. Sosialisasi ini sebenarnya sangat penting
bagi peserta BPJS yang terdaftar. Karena semua
karena belum semua masyarakat memahami JKN
perawatan ini tidak dipungut biaya, seharusnya
secara keseluruhan khususnya dalam pelayanan
seluruh pasien peserta BPJS dapat menikmati
gigi, seperti apa manfaat yang akan diterima, hak
perawatan gigi dan mulut tersebut. Namun pada
dan kewajiban sebagai peserta BPJS, serta hak dan
kenyataanya sejak dimulainya program BPJS
kewajiban pemberi pelayanan.
premedikasi,
penambalan
(2014)
yang
dalam
berjudul
Efektivitas
kesimpulannya
bahwa
Kesehatan 1 Januari 2014, pasien gigi peserta BPJS di Puskesmas Rurukan masih banyak yang
METODOLOGI PENELITIAN
belum menggunakan pelayanan gigi tersebut.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian
Data yang penulis dapatkan selama tahun 2014
kualitatif.
hanya ada 836 pasien yang berkunjung ke poli
Puskesmas Rurukan Kecamatan Tomohon Timur
gigi, 150 diantaranya adalah peserta BPJS, sisanya
pada bulan Juli sampai November 2015.
Penelitian
ini
dilaksanakan
di
adalah pasien umum yang dikenakan biaya
Informan dalam penelitian ini diambil
administrasi dan perawatan (Anonim, 2014a).
berdasarkan prinsip kesesuaian (appropriateness)
Menurut
berbagai
dan kecukupan (adequacy). Kesesuaian adalah
kemudahan dalam pemanfaatan program jaminan
informan dipilih berdasarkan pengetahuan yang
kesehatan terutama dalam hal biaya perawatan
dimiliki yang berkaitan dengan topik penelitian.
yang gratis belum cukup mendorong masyarakat
Prinsip
untuk menggunakannya karena belum semua
penelitian ini adalah jumlah informan tidak
masyarakat mengerti manfaat yang akan didapat
menjadi faktor penentu utama, akan tetapi
ketika menjadi peserta BPJS di puskesmas.
kelengkapan data yang dipentingkan. Berdasarkan
pengamatan
Penelitian
dari
penulis
Trias
kecukupan
yang
dimaksud
dalam
(2014)
prinsip tersebut diatas, maka informan dalam
menyimpulkan bahwa sosialisasi tentang JKN dan
penelitian ini berjumlah 8 karakteristik informan
BPJS saat ini masih kurang dalam hal memberi
yaitu Kepala Puskesmas Rurukan (1 orang),
informasi akan hak dan kewajiban bila nanti
pemegang program kesehatan gigi dan mulut
menjadi peserta dikarenakan dari pihak BPJS
Puskesmas Rurukan (1 orang), staf BPJS cabang
tidak menjelaskan dengan lengkap. Hal ini
pembantu di Kota Tomohon (1 orang), pasien gigi
didukung oleh studi evaluasi dari Mariza dan
peserta Jamkesmas (1 orang), pasien gigi peserta 4
BPJS mandiri (1 orang), pasien gigi PNS (1
Staf BPJS menyatakan bahwa sosialisasi JKN
orang),dan pasien gigi umum (2 orang).
kepada masyarakat sudah dikerjakan dengan baik. Sosialisasi dilakukan sampai ke berbagai profesi, di kampus serta sekolah-sekolah. Namun jawaban yang
HASIL DAN PEMBAHASAN Implementasi
sosialisasi
kesehatan
berbeda didapat dari pasien dan pemegang program
nasional bagi pelayanan kepada pasien peserta BPJS
gigi dan mulut. Semua informan pernah melihat iklan
di poli gigi Puskesmas Rurukan meliputi sosialisasi
JKN dan BPJS di media massa seperti televisi atau
cakupan
koran namun merasakan bahwa sosialisasi belum
pelayanan
gigi,
jaminan
sosialisasi
prosedur
pendaftaran, sosialisasi prosedur pelayanan, faktor
maksimal.
pendukung dan penghambat. 1.
Sosialisasi dari BPJS Kesehatan ke Dinas
Cakupan pelayanan gigi dan mulut bagi peserta BPJS
Kesehatan Kota Tomohon sudah pernah dilakukan
Kesehatan
awal tahun 2014 yang lalu dan pertemuan seperti ini
Pelayanan di poli gigi fasilitas kesehatan tingkat
akan dilakukan secara berkala setiap kali terjadi
pertama yang dijamin oleh BPJS yaitu terdiri dari
perubahan regulasi atau kebijakan yang baru.
administrasi pendaftaran peserta untuk berobat,
Pertemuan tersebut dihadiri oleh kepala puskesmas,
penyediaan dan pemberian surat rujukan ke faskes
dokter umum, dokter gigi, kepala tata usaha dan
lanjutan untuk penyakit yang tidak dapat ditangani di
bendahara. Informasi yang didapat diharapkan akan
faskes tingkat pertama, pemeriksaan, pengobatan,
diteruskan kepada seluruh staf puskesmas sehingga
dan konsultasi medis, premedikasi, kegawatdaruratan
semua staf di puskesmas dapat memahami tentang
oro-dental,
(topikal,
prosedur pelayanan bagi pasien peserta BPJS. Namun
infiltrasi), pencabutan gigi permanen tanpa penyulit,
yang terjadi adalah beberapa staf medis di puskesmas
obat pasca ekstraksi, tumpatan komposit atau GIC
kurang memahami secara lengkap tentang BPJS
(glass ionomer cement), skeling gigi (satu kali dalam
Kesehatan. Bila ada perubahan peraturan atau
setahun), gigi palsu (satu kali dalam dua tahun).
kebijakan maka BPJS Kesehatan akan langsung
Ketika mewawancarai pasien tentang cakupan
menyampaikan
pelayanan, penulis terlebih dahulu menanyakan
puskesmas sehingga diharapkan peraturan atau
tentang sejauh mana mereka mengetahui JKN. Dari 5
kebijakan
informan pasien, hanya 1 orang informan yang
disosialisasikan ke pasien.
pencabutan
gigi
sulung
kepada
terbaru
Dinas
tersebut
Kesehatan
bisa
dan
langsung
mengatakan tidak tahu. Informan pasien yang
Sosialisasi dari staf BPJS kepada masyarakat
berjumlah 4 orang dengan latar belakang berbeda
sudah sering dilakukan. Hal ini disampaikan dengan
pekerjaan dan pendidikan menjawab mengetahui
tegas oleh staf BPJS cabang Tomohon. Menurut hasil
kepanjangan JKN yaitu jaminan kesehatan nasional
wawancara tersebut di atas dapat dikatakan bahwa
yang memberikan pelayanan kesehatan gratis bagi
sosialisasi yang dilakukan oleh BPJS sudah cukup
mereka yang memegang kartu BPJS Kesehatan.
maksimal. Sosialisasi sudah dilakukan dari sebelum
Cakupan pelayanan gigi yang dijamin oleh BPJS
tahun 2014 sampai sekarang. Berbeda dengan
Kesehatan belum diketahui secara jelas oleh pasien.
peryataan staf BPJS di atas, informan pemegang program 5
gigi
dan
mulut
menyatakan
bahwa
sosialisasi ke pasien hanya dilakukan secara langsung
dengan penyuluhan kesehatan atau dari UKS dan
ke pasien yang berobat di puskesmas saja. Belum
UKGS di sekolah-sekolah.
pernah ia mendengar tentang sosialisasi BPJS
Peserta BPJS yang terdaftar di Puskesmas
Kesehatan diadakan dilingkup kantor, lingkungan
Rurukan memang belum disosialisasikan sehingga
atau di gereja. Menurut informan pasien menyatakan
mereka yang tidak pernah berobat gigi tidak akan
bahwa sosialisasi dari BPJS Kesehatan secara
tahu tentang pelayanan gigi ini. Seiring dengan
langsung belum pernah dilakukan namun dari pihak
penelitian dari Primantika (2014) yang mendapatkan
kepala lingkungan dan dari gereja sudah pernah
hasil penelitian di Rumah Sakit Permata Medika Kota
berinisiatif untuk ikut membantu mensosialisasikan
Semarang tahun 2013-2014bahwa materi sosialisasi
BPJS tersebut. Penulis berpendapat bahwa sosialisasi
JKN dapat dipahami, tetapi masih terlalu umum.
yang dilakukan oleh stakeholder terkait memang
Metode ceramah kurang menolong memahami materi
sangat diperlukan karena BPJS sangat terbantu
sedangkan metode diskusi lebih menolong. Alat
dengan adanya gereja yang ikut menggalakkan
sosialisasi
program JKN ini bagi jemaatnya.
lengkap
tetapi
kurang
bermanfaat.
Organisasi BPJS, tim khusus sosialisasi JKN hanya
Tokoh agama dan tokoh masyarakat sangat
ada pada tahun 2013 saja. Pernyataan dari staf BPJS
berperan dalam hal memberikan motivasi kepada
bertolak belakang dengan informan yang lain dimana
masyarakat untuk mengikuti program JKN ini.
menurut mereka sudah disosialisasikan kepada
Kepala lingkungan yang berinisiatif mengadakan
masyarakat tentang cakupan pelayanan gigi lewat
pertemuan dengan warganya, memfasilitasi pihak
buku terbitan BPJS berjudul Pelayanan Gigi dan
puskesmas atau pihak BPJS utuk bertemu dengan
Protesa Gigi serta lewat sosialisasi secara langsung
warga lingkungannya mensosialisasikan tentang
ketika mendaftar fasilitas kesehatan tingkat pertama.
BPJS ini perlu diberikan apresiasi, karena tidak
Sosialisasi harus dilakukan dengan dua tahap
semua kepala lingkungan yang memiliki inisiatif
besar untuk mencapai pemahaman dan kesadaran luas
seperti di Keluarahan tersebut.
akan sistem JKN, yaitu: a. Tahap sosialisasi kepada pemangku kepentingan
Cakupan pelayanan gigi yang dijamin bagi
kunci, yaitu para tokoh/ pimpinan serikat pekerja,
peserta BPJS memang belum tersosialisasikan
para pemberi kerja, para akademisi, para penggiat
dengan baik. Hal ini terlihat dari hasil wawancara
organisasi kemasyarakatan dan para pejabat di pusat
kepada informan pasien. Dari kelima pasien yang
dan daerah.
diwawancara semua tidak mengetahui tentang pelayanan gigi yang dijamin oleh BPJS. Kepala
b. Tahap sosialisasi kepada seluruh publik (peserta)
puskesmas dan pemegang program gigi dan mulut
dilakukan
cukup mengetahui tentang cakupan pelayanan gigi
fasilitas/tenaga kesehatan telah dikontrak, sistem dan
yang dijamin oleh BPJS. Mereka mensosialisasikan
prosedur baku telah disusun dan diuji, serta bahan
kepada pasien yang kebetulan berobat di poli gigi
yang dibutuhkan telah tersedia. (Roadmap JKN,
puskesmas dan melakukan sosialisasi bersamaan
2012) .
6
setelah
peraturan
perundangan,
Strategi sosialisasi, edukasi dan advokasi didesain
untuk kelas II perawatan rumah sakit, dan Rp 59.500
untuk memudahkan pemahaman, penerimaan dan
untuk kelas I perawatan rumah sakit. Paket pelayanan
dukungan/partisipasi
kesehatan sama untuk semua kelas perawatan
publik
tentang
kebijakan
jaminan kesehatan. Agar kegiatan sosialisasi, edukasi
(Anonim, 2014c).
dan advokasi yang dilakukan berjalan efektif maka
Masyarakat masih belum memahami manfaat
harus dirumuskan strateginya oleh BPJS Kesehatan
menjadi peserta BPJS, seperti peneitian dari Rolos
dan pemerintah.
(2014) manfaat yang di dapatkan peserta BPJS
2. Sosialisasi prosedur pendaftaran di Fasilitas Kesehatan
Kesehatan di Kabupaten Minahasa Tenggara adalah
Tingkat Pertama (FKTP).
pelayanan kesehatan preventif, promotif, kuratif dan
Jumlah kapitasi yang terdaftar di Puskesmas
rehabilitatif yang pemanfaatannya masih kurang
Rurukan adalah sebanyak 6102 peserta. Jumlah ini
dipahami oleh masyarakat.
dapat diketahui dan diakses lewat layanan primary
Kunjungan pasien di poli gigi selama 2014
care BPJS. Menurut informan Kepala Puskesmas
adalah 836 pasien, 150 diantaranya adalah pasien
Rurukan jumlah kapitasi ini terus meningkat setiap
BPJS. Jumlah ini masih sangat sedikit bila
bulannya.
dibandingkan dengan jumlah peserta BPJS yang
Jumlah penduduk Kecamatan Tomohon Timur Tahun
2013
dengan
Menurut hasil wawancara kepada informan kepala
perbandingan jumlah laki-laki 5.586 jiwa sedangkan
puskesmas dan pemegang program gigi dan mulut,
perempuan 5.290 jiwa. Pasien yang terdaftar di
pasien yang datang hampir sebagian besar dengan
kapitasi Puskesmas Rurukan baru 6102 berarti
keluhan sakit gigi. Ketika belum timbul rasa sakit
sisanya terdaftar di dokter umum keluarga atau belum
maka pasien enggan untuk datang berobat meskipun
menjadi peserta BPJS. Menurut data terakhir yang
banyak masalah di dalam mulutnya. Hal ini yang
diberikan oleh Kepala Puskesmas, masih sekitar 30%
menyebabkan kunjungan pasien di poli gigi tidak
penduduk di Tomohon Timur yang belum mendaftar
mengalami kenaikan yang signifikan. Karena itu
menjadi peserta BPJS.
menurut penulis sangat perlu untuk memberikan
Hasil
sebesar
wawancara
10.876
jiwa
terdaftar di Puskesmas Rurukan yaitu 6102 orang.
dengan
informan
menyimpulkan bahwa banyak masyarakat
edukasi kepada pasien tentang kesehatan gigi dan
(yang
mulut sekaligus sosialisasi kepada pasien tentang
bukan pegawai negeri) yang masih enggan menjadi
cakupan pelayanan, prosedur pendaftaran dan
peserta karena masih mengharapkan mendapat kartu
prosedur pelayanan,
jamkesmas
menjadi peserta BPJS.
atau
jamkesda
sehingga
lebih
meringankan karena mereka tidak perlu membayar
manfaat dan keuntungan
Penelitian dari Rolos (2014) yang berjudul
iuran per bulannya. Namun menurut informan staf
Implementasi
BPJS, iuran yang dikeluarkan tidak seberapa bila
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kabupaten
dibandingkan dengan manfaat dan keuntungan yang
Minahasa Tenggara menyatakan masyarakat nanti
bisa diperoleh ketika sakit. Adapun iuran yang harus
baru bergabung menjadi peserta BPJS Kesehatan jika
dibayarkan oleh peserta mandiri adalah Rp 25.500
sudah mengalami sakit atau sudah mendapatkan
untuk kelas III perawatan rumah sakit, Rp 42.500
rehabilitasi di rumah sakit. Seharusnya masyarakat 7
Program
Badan
Penyelenggara
juga bisa mendapatkan manfaat promotif dan
c) Penggantian fasilitas kesehatan dokter gigi
preventif dari penggunaan BPJS Kesehatan sehingga
diperbolehkan minimal setelah terdaftar 3 (tiga) bulan
masyarakat bisa terhindar dari berbagai macam
di fasilitas kesehatan tersebut.
penyakit. Persepsi masyarakat inilah yang salah
Hal inilah yang belum dipahami pasien secara
terhadap program yang dibuat oleh pemerintah.
mendalam, karena itu sering terjadi salah komunikasi
Informan pasien yang berjumlah 5 orang belum
antara pasien dengan penyedia layanan kesehatan
sepenuhnya memahami tata cara pendaftaran sebagai
primer atau dalam penelitian ini puskesmas.
peserta BPJS. Hal ini terlihat dari hasil wawancara
Informan staf BPJS menyatakan bahwa mereka
kepada informan. Informan Kepala Puskesmas dan
sudah memberikan edukasi, pemahaman yang baik
pemegang program gigi dan mulut mengungkapkan
kepada peserta. Selain sosialisasi berkelompok,
bahwa kurangnya pemahaman masyarakat akan
sosialisasi langsung ke peserta yang mendaftar di
prosedur pendaftaran disebabkan oleh kurangnya
kantor BPJS juga sudah dilaksanakan. Banyaknya
petugas BPJS yang seharusnya menjelaskan dengan
peserta yang mendaftar di kantor BPJS dan antrian
rinci ketika calon peserta datang ke kantor BPJS
yang panjang menyebabkan para staf BPJS tidak bisa
untuk mendaftar.
menyediakan waktu yang lebih untuk memberikan
Buku Pedoman Pelayanan Gigi dan Protesa
penjelasan kepada satu calon peserta. Hanya sedikit
Gigi yang diterbitkan BPJS menyatakan jika peserta
peserta yang tahu bahwa mereka dapat memanfaatkan
memilih terdaftar di puskesmas atau klinik sebagai
palayanan gigi dan mulut secara gratis pula. Selain itu
fasilitas kesehatan tingkat pertamanya, maka :
kembali lagi kepada alasan calon peserta ketika
a) puskesmas atau klinik wajib melayani pasien
mendaftar BPJS, sebagian besar karena sudah jatuh
tersebut, bila
wajib
sakit bahkan butuh segera dilayani di rumah sakit
menyediakan jejaring (dokter gigi dan sarana
karena sakit yang berat. Paradigma sehat atau slogan
penunjang lain).
‘lebih baik mencegah daripada mengobati’ belum
b) peserta mendapatkan pelayanan gigi di dokter gigi
menjadi alasan utama bagi pasien untuk mendaftar
yang menjadi jejaring puskesmas atau klinik.
BPJS. Apalagi penyakit gigi dan mulut yang
c) tidak ada pendaftaran peserta ke dokter gigi lain.
seringkali dianggap tidak terlalu penting. Dari hasil
Namun
jika peserta memilih terdaftar di dokter
Riskesdas 2013 sebesar 25,9% penduduk Indonesia
praktek perorangan (dokter umum) sebagai fasilitas
mempunyai masalah gigi dan mulut. Diantara
kesehatan tingkat pertamanya, maka:
mereka, terdapat 31,1% yang menerima perawatan
tidak ada
sarana maka
dan pengobatan dari tenaga medis gigi (perawat gigi,
a) peserta dapat mendaftar ke dokter gigi praktek
dokter gigi atau dokter gigi spesialis), sementara
mandiri atau perorangan sesuai pilihan dengan
68,9% lainnya tidak dilakukan perawatan.
mengisi daftar isian peserta (DIP) yang disediakan oleh BPJS Kesehatan.
3. Sosialisasi prosedur pelayanan di fasilitas kesehatan
b) pelayanan gigi kepada peserta diberikan oleh
tingkat pertama (FKTP)
dokter gigi sesuai pilihan peserta.
8
Pelayanan di poli gigi Puskesmas Rurukan
dilakukan tanpa melalui prosedur sebagaimana diatur
cukup membuat informan pasien yang berjumlah 5
dalam peraturan yang berlaku, pelayanan kesehatan
orang puas, namun dari segi sarana masih kurang
yang dilakukan di fasilitas kesehatan yang tidak
lengkap. Kepala puskesmas dan pemegang program
bekerja sama dengan BPJS Kesehatan (kecuali dalam
gigi dan mulut menyatakan bahwa alat dan bahan
keadaan
yang sudah rusak akan diadakan kembali oleh
dilakukan di luar negeri, pelayanan kesehatan untuk
pemerintah
jalannya
tujuan estetik, pelayanan meratakan gigi (ortodonsi),
pelayanan gigi di puskesmas. Kepuasan dari pasien
biaya pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan
terhadap pelayanan di poli gigi antara lain
dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan.
dikarenakan oleh pelayanan yang efektif dan efisien,
Hak pasien peserta BPJS untuk dapat mengetahui
sikap ramah dari tenaga medis, serta biaya yang tidak
pelayanan gigi yang dijamin dan tidak dijamin oleh
mahal untuk informan dengan latar belakang pasien
BPJS Kesehatan.
daerah
agar
mendukung
umum sedangkan bagi pasien Jamkesmas dan PNS
darurat),
pelayanan
kesehatan
Informan kepala puskesmas, staf
yang
BPJS dan
tentu saja tidak dikenakan biaya pengobatan namun
pemegang program gigi dan mulut mengatakan
mereka puas dengan pelayanan yang diberikan. Hal
bahwa indikasi medis yang tidak dapat ditangani di
ini hampir sama dengan penelitian dari Riyadi (2015)
FKTP dapat dirujuk ke rumah sakit atau dokter
yang mendapatkan hasil mutu pelayanan kesehatan
spesialis dan sub spesialis yang bekerja sama dengan
peserta BPJS di Puskesmas Kembangan Jakarta Barat
puskesmas. Saat ini sarana di poli gigi Puskesmas
adalah baik dilihat dari faktor kompetensi teknis,
Rurukan belum lengkap dan masih perlu perbaikan
akses terhadap pelayanan, efektifitas, hubungan
sehingga tidak dapat melayani pasien sesuai dengan
antara manusia, efisiensi, pelayanan, keamanan,
kewajiban dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.
kenyamanan serta kenikmatan.
Poli gigi tidak bisa melayani pencabutan dengan
Pandangan masyarakat (dalam hal ini informan)
komplikasi, penambalan gigi, perawatan saraf gigi,
terhadap kedokteran gigi primer adalah lebih terbuka
pembersihan karang gigi dan semua perawatan yang
dan mau menggunakannya. Sosialisasi tentang
memakai alat kompresor. Pengadaan alat dan bahan
kedokteran gigi di tingkat pertama memang perlu
gigi baru akan ditindaklanjuti oleh pemerintah agar
ditingkatkan lagi karena masih banyak peserta BPJS
dapat memaksimalkan pelayanan, karena itu banyak
yang berpikir bahwa semua perawatan gigi gratis.
pasien yang dirujuk ke rumah sakit terdekat yang
Informan pasien yang berjumlah 5 orang sama-sama
bekerjasama dengan BPJS atau pasien diberikan
belum memahami dengan jelas tantang manfaat dan
pengertian agar bersabar dengan kondisi yang ada.
keuntungan yang bisa didapatkan. Tiga orang
Solusi lain yang dapat diberikan untuk pasien yang
diantaranya mengatakan kalau mereka tahu bahwa
kurang kooperatif adalah pasien disarankan untuk
semua perawatan gigi gratis.
berpindah ke dokter gigi keluarga agar dapat dilayani dengan maksimal. Hal ini juga menjadi hambatan
Pelayanan gigi yang tidak dijamin oleh BPJS
bagi pasien yang ingin dilayani cepat karena
menurut Buku Pedoman Pelayanan Gigi dan Protesa
pergantian fasilitas kesehatan tingkat pertama baru
Gigi (2014) adalah pelayanan kesehatan yang
berlaku setelah 3 bulan kemudian. Hal yang penting 9
diketahui juga adalah pasien tidak diijinkan untuk
Staf BPJS menyatakan kendala dan faktor yang
meminta rujuk ke rumah sakit bila indikasi medisnya
menjadi hambatan sosialisasi jaminan kesehatan
masih bisa ditangani di fasilitas kesehatan tingkat
nasional bagi pelayanan di poli gigi Puskesmas
pertama. Kurangnya sosialisasi menyebabkan banyak
Rurukan
pasien yang langsung meminta rujukan padahal
mensosialisasikan dengan baik kepada masyarakat.
belum diperiksa oleh tenaga medis di poli gigi atau
Setiap kali membuat pertemuan, masyarakat sangat
ada beberapa pasien yang langsung pergi ke rumah
merespon dengan baik, hanya saja ada masyarakat
sakit tanpa surat rujukan dari puskesmas.
yang masih berpikir nanti jatuh sakit baru akan
ini
tidak
ada
karena
BPJS
sudah
Sejalan dengan penelitian dari Geswar (2014)
mendaftar menjadi peserta BPJS. Mereka tidak tahu
dalam tesisnya yang berjudul Kesiapan Stakeholder
bahwa kartu BPJS akan berlaku 2 minggu kemudian
dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan
sejak mendaftar. Kepala puskesmas dan pemegang
Nasional di Kabupaten Gowa
yang menyatakan
program gigi dan mulut tidak sependapat, mereka
bahwa belum ada kesiapan untuk aspek fasilitas
menyatakan bahwa masih banyak kendala di lapangan
kesehatan dikarenakan alat kesehatan masih kurang,
dan faktor yang menghambat diantaranya adalah sarana di poli gigi yang tidak lengkap, dana operasional yang
Sarana di poli gigi ini sangat perlu untuk diperbaiki karena sejak kondisi alat
belum bisa digunakan karena masalah birokrasi,
(kompresor)
regulasi atau peraturan yang sering berubah sehingga
rusak maka untuk pelayanan pencabutan dengan
membingungkan bagi masyarakat dan penyedia
komplikasi, penambalan gigi, perawatan saraf gigi,
layanan
dan pembersihan karang gigi tidak bisa dilakukan
primer,
bergantung
sama sekali. Seiring dengan berjalannya waktu,
sistem
kepada
komputer
jaringan
atau
yang
masih
sinyal,
serta
sosialisasi yang belum maksimal dari staf BPJS kepada
kunjungan para pasien akhirnya berkurang. Sejak
calon peserta. Sejalan dengan itu, penelitian dari Rolos
berdirinya Puskesmas Rurukan, sarana di poli gigi
(2014) mengatakan pelaksanaan sosialisasi kepada
hanya terdapat di Puskesmas Pembantu Paslaten 1.
masyarakat tentang BPJS Kesehatan yang ada di
Kunjungan pasien dari tahun 2006 rata-rata 3 sampai
Kabupaten Minahasa Tenggara sudah diadakan namun
5 orang per hari, namun sejak alat rusak makan
belum optimal.
kunjungan semakin berkurang. Hal ini tentunya tidak
Hasil penelitian dari Geswar (2014) juga
sesuai dengan harapan program jaminan kesehatan
menyatakan dalam kesimpulannya bahwa belum ada
yang sudah memberikan kemudahan kepada para
kesiapan untuk aspek fasilitas kesehatan dikarenakan
pasien dalam hal biaya. Para peserta BPJS Rurukan
alat kesehatan masih kurang, aspek regulasi juga belum
seharusnya lebih banyak berkunjung ke poli gigi
terlihat kesiapannya dikarenakan belum ada petunjuk
karena ada cakupan pelayanan gigi yang dijamin
teknis di Kabupaten Gowa mengenai jaminan
BPJS Kesehatan sehingga tidak perlu mengeluarkan
kesehatan, untuk sosialisasi sudah dilakukan seluruh
biaya sama sekali.
pihak stakeholder namun karena sosialisasi yang belum 4.
optimal sehinggga masih banyak masyarakat belum
Faktor pendukung dan penghambat sosialisasi JKN
memahami tentang program JKN.
10
Latar (2014) di dalam penelitiannya yang
dan bahan medis habis pakai,
upaya kesehatan
berjudul ‘Kesiapan Stakeholder dalam Pelaksanaan
perorangan berupa kegiatan promotif, preventif,
Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kota Tual’
kuratif, dan rehabilitatif lainnya, kunjungan rumah
menyimpulkan bahwa untuk kesiapan stakeholder
dalam rangka upaya kesehatan perorangan, operasional
dalam pelaksanaan JKN di Kota Tual dilihat dari
untuk puskesmas keliling, bahan cetak atau alat tulis
kesiapan fasilitas kesehatan belum siap dalam
kantor, administrasi keuangan dan sistem informasi
memenuhi syarat kredensial dan belum siap menerima
(Anonim, 2014g).
sistem pembiayaan kapitasi dan INA-CBGs. Pada kenyataannya
Pembayaran kapitasi oleh BPJS Kesehatan
pelayanan di puskesmas harus tetap
didasarkan pada jumlah peserta yang terdaftar di FKTP
berjalan karena fasilitas kesehatan tingkat pertama
sesuai dengan data BPJS Kesehatan. Pembayaran
milik pemerintah diharuskan menjadi mitra BPJS
kapitasi kepada FKTP milik Pemerintah Daerah ini
Kesehatan untuk mensukseskan program JKN dari
dilakukan oleh BPJS Kesehatan setiap bulan paling
Januari 2014 . Hal inilah yang seringkali membuat
lambat tanggal 15 bulan berjalan. Pembayaran dana
puskesmas tidak bisa memberikan pelayanan yang
kapitasi oleh BPJS ke Fasilitas Kesehatan Tingkat
maksimal kepada masyarakat karena sesungguhnya
Pertama milik Pemerintah Daerah ini langsung ke
banyak
puskesmas
yang
belum
siap
sewaktu
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota yang selanjutnya
ini.
Seiring
dengan
disetor ke Kas Daerah (KASDA) atau langsung dari
dapat
BPJS Kesehatan ke Kas Daerah sebagai penerimaan
memperbaiki sistem dan sarana agar dapat memenuhi
daerah. Sejak diundangkannya Perpres 32/2014 dan
persyaratan kredensial dari BPJS.
Permenkes 19/2014 dana kapitasi langsung dibayarkan
dimulainya
program
berjalannya
waktu
JKN
diharapkan
puskemas
Kepala puskesmas melalui wawancara dengan
oleh BPJS Kesehatan ke FKTP milik Pemerintah
penulis memberikan pernyataan bahwa ia telah
Daerah. Peraturan Menteri Kesehatan Republik
berencana untuk memperbaiki sarana dan menambah
Indonesia nomor 19 tahun 2014 tentang Penggunaan
alat serta bahan obat
kedokteran gigi di poli gigi
Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk jasa
namun memiliki kendala dana yang belum tersedia.
pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional
Dana kapitasi yang diterima oleh FKTP dari BPJS
pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik
Kesehatan
Pemerintah
dimanfaatkan
seluruhnya
untuk
Daerah.
Pada
kenyataannya
dana
pembayaran jasa pelayanan kesehatan dan untuk
operasional dari BPJS Kesehatan ini masih terkendala
dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan.
di sistem birokrasi sehingga dana tersebut belum dapat
Alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan
digunakan untuk memperbaiki alat yang rusak dan
untuk tiap FKTP ditetapkan sekurang-kurangnya 60%
menambah alat kedokteran gigi yang masih diperlukan.
dari penerimaan dana kapitasi. Biaya operasional
Informan pasien berpendapat faktor yang
pelayanan ditetapkan sebesar selisih dari besar dana
menghambat adalah pandangan masyarakat yang salah
kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk
terhadap puskesmas. Baginya dan beberapa orang
pembayaran jasa pelayanan kesehatan. Dana kapitasi
sering
untuk
pelayanan
kesehatan yang kurang memenuhi standar operasional
kesehatan dimanfaatkan untuk obat, alat kesehatan,
prosedur dari segi pelayanan maupun sarana karena
dukungan
biaya
operasional
11
menganggap
puskesmas
adalah
fasilitas
biaya berobat yang murah namun ternyata setelah pergi
media informasi yang belum tepat guna. Penggunaan
ke puskesmas dan mendapat pelayanan yang baik,
media informasi memiliki dampak yang berbeda bagi
pandangannya terhadap puskesmas menjadi berubah.
penerimanya. Masyarakat dengan akses media
Informan lain mengatakan bahwa kepedulian terhadap
elektronik dengan mudah menemukan informasi
pasien BPJS lebih di tingkatkan lagi, karena banyak
BPJS di internet atau televisi. Namun demikian, hal
yang seolah-olah mengundurkan diri karena tidak bisa
ini tidak berlaku bagi masyarakat dengan akses
mendapatkan pelayanan yang seharusnya sesuai
terbatas. Sosialisasi seharusnya dibuat dalam bentuk
peraturan yang ada. Karena itu sebagai fasilitas
himbauan, penyuluhan, dan pengumuman di berbagai
kesehatan tingkat pertama dan fasilitas kesehatan
tempat yang dekat dengan masyarakat, terutama di
tingkat lanjutan harus memberikan pelayanan yang
rumah sakit dan puskesmas. Selain itu, pemerintah
baik sesuai dengan peraturan yang telah dibuat. Sejalan
disarankan melakukan sosialisasi lebih intensif ke
dengan hasil penelitian Taubati (2009) menunjukkan
tempat-tempat
bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kunjungan
Sosialisasi BPJS dapat dilakukan di mal-mal, pasar-
pasien untuk datang ke rumah sakit gigi dan mulut
pasar, terminal, universitas, dan tempat keramaian
adalah faktor kondisi fisik gedung, administrasi biaya,
lainnya (Mulyadi, 2014).
administrasi
pelayanan
pasien,
hubungan
lapangan mengatakan
keramaian.
dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi
adalah wilayah yang luas sehingga jarak yang
harus
ditempuh untuk menjangkau semua wilayah cukup
mendukung, stakeholder yang terkait juga seperti
jauh. Sikap masyarakat yang tidak memperhatikan
Dinas Kesehatan, puskesmas. Kegiatan promosi
materi sosialisasi saat kegiatan berlangsung sehingga
kesehatan dapat di lakukan bersamaan dengan
membuat pelaksana sosialisasi sering mengulangi
sosialisasi tentang jaminan kesehatan nasional BPJS.
materi yang disampaikan. Bahasa yag dipakai saat
BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan merilis
sosialisasi juga harus disesuaikan dengan bahasa
Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan Kesehatan (JKN)
daerah atau dialek yang ada di Tomohon agar materi
dalam Sistem Jaminan Sosial Nasional. Buku ini
mudah dipahami oleh penduduk setempat yang
secara ringkas memuat informasi tentang JKN yang
memiliki latar belakang pendidikan, sosial ekonomi
mencakup arti pentingnya skema jaminan kesehatan
yang berbeda
dari
BPJS
pusat
bahwa
sebenarnya
staf
dan
Adapun hambatan lain yang dihadapi di
dokter/operator dan pasien. Informan
umum
Pemerintah
Daerah
nasional serta mekanisme dan penyelenggaraan
Sejalan dengan hasil wawancara yang sudah
jaminan kesehatan nasional. Namun demikian, masih
penulis jelaskan sebelumnya, hambatan yang sering
terdapat kebingungan di masyarakat luas, yakni
ditemui menurut Mariza dan Sutopo (2014) adalah
pertama dalam hal substansi informasi. Informasi
keberatan
yang
belum
pendapatannya sebagai tabungan jaminan kesehatan
komprehensif meliputi aspek-aspek praktis yang
yang dapat meringankan beban biaya saat sakit,
dibutuhkan
yang
keberatan masyarakat dengan peraturan baru yang
disampaikan di televisi tidak dapat menjelaskan
mengharuskan pendaftaran JKN diikuti oleh satu
segala hal mengenai BPJS. Kedua, penggunaan
keluarga, kesibukan pelaksana sosialisasi yang bukan
disampaikan
di
pengguna
media
layanan.
massa
Iklan
12
masyarakat
menyisihkan
sedikit
saja bertugas dalam mengatur kegiatan sosialisasi saja
Penulis berpendapat bahwa bentuk komunikasi
melainkan masih memiliki tugas lain di luar sosialisasi.
yang digunakan oleh staf BPJS sudah tepat yaitu
Hasil
wawancara
dilakukan
bentuk komunikasi langsung (tatap muka) mengingat
menyatakan bahwa program sosialisasi JKN ini bisa
materi program masih dianggap awam dan baru bagi
dikategorikan
sebagian
cukup
yang
telah
efektif,
karena
mampu
masyarakat.
Materi
program
JKN
menjaring para peserta baru khusunya peserta BPJS
seharusnya dapat memuat ketentuan dan kebijakan
mandiri yang mendaftarkan diri ke BPJS. Hal ini
yang perlu dijelaskan secara lebih mendetail oleh staf
sejalan dengan hasil penelitian dari Roesalya (2014)
BPJS atau pelaksana program. Penyuluhan di tingkat
yang menyimpulkan bahwa terdapat hubungan antara
lingkungan maupun berupa gathering atau pertemuan
terpaan sosialisasi program BPJS Kesehatan dengan
, efektif untuk menyampaikan pesan-pesan yang akan
keputusan masyarakat sebagai peserta program BPJS
disampaikan dalam sosialisasi JKN.
Kesehatan dan
terdapat hubungan antara sikap
masyarakat pada program BPJS Kesehatan dengan keputusan
masyarakat
sebagai
peserta
KESIMPULAN
BPJS
1.
Sosialisasi cakupan pelayanan gigi dan mulut bagi
Kesehatan. Hal ini berarti pesan yang disampaikan
peserta BPJS di Puskesmas Rurukan Tomohon belum
melalui sosialisasi yang dilakukan oleh BPJS
terlaksana dengan baik karena masyarakat banyak
Kesehatan berkaitan dalam pembuatan keputusan
yang belum memahami dengan baik tentang cakupan
masyarakat untuk bergabung menjadi peserta BPJS
pelayanan gigi yang dijamin untuk peserta BPJS
Kesehatan sehingga sosialisasi merupakan hal yang
Kesehatan di fasilitas kesehatan tingkat pertama. Hal
penting agar masyarakat mengetahui informasi-
ini disebabkan karena kesehatan gigi dan mulut serta
informasi
pelayanan gigi dan mulut dianggap belum terlalu
yang
dibutuhkan
dan
yang
ingin
disampaikan oleh BPJS Kesehatan sehingga akan membantu
untuk
menghasilkan
penting bagi masyarakat..
keputusan
2. Sosialisasi prosedur pendaftaran pasien gigi dan mulut
masyarakat yang menguntungkan BPJS Kesehatan.
di Puskesmas Rurukan Tomohon belum terlaksana
Faktor pendukung yang didapatkan dari hasil
dengan baik karena masyarakat terlihat belum
wawancara yaitu sikap masyarakat yang terbuka yang
memahami secara menyeluruh prosedur ketika akan
penting demi kesuksesan program JKN. Hal ini
mendaftar dan setelah terdaftar sebagai peserta BPJS.
berhubungan dengan bagaimana masyarakat bersikap
Pasien masih bingung menggunakan kartu peserta
terhadap suatu program dengan keputusan yang akan
dan belum mengetahui dimana fasilitas kesehatan
diambil sehingga BPJS Kesehatan harus bisa
tingkat pertamanya, meskipun dari pihak BPJS sudah
mengambil hati masyarakat dengan memberikan apa
melakukan banyak sosialisasi kepada masyarakat.
yang diinginkan dan dibutuhkan oleh masyarakat
3. Sosialisasi prosedur pelayanan pasien gigi dan mulut
sehingga kelak masyarakat dapat memberikan sikap
bagi peserta BPJS di Puskesmas Rurukan Tomohon
yang positif terhadap program BPJS Kesehatan yang
belum terlaksana dengan baik karena terlihat
pada akhirnya kelak akan membantu masyarakat
masyarakat belum memahami ketika datang berobat
dalam mengambil keputusan yang positif pula.
ke puskesmas, meskipun dari pihak BPJS sudah melakukan banyak sosialisasi kepada masyarakat. 13
Sarana di poli gigi Puskesmas Rurukan juga belum
kelompok
tersedia dengan lengkap karena itu kunjungan pasien
organisasi gereja, lingkungan, kelurahan, dan
berkurang.
organisasi lainnya yang ada di wilayah kerja
4. Faktor pendukung dan penghambat sosialisasi jaminan kesehatan nasional
potensial
di
masyarakat
seperti
Puskesmas Rurukan.
kepada masyarakat di wilayah
d. Kepala Puskesmas hendaknya memberikan solusi
kerja Puskesmas Rurukan Tomohon harus dapat
yang terbaik untuk dapat memperbaiki alat yang
menjadi
bagi
rusak dan menyediakan sarana di poli gigi yang
kesuksesan program jaminan kesehatan nasional
belum lengkap sehingga pelayanan gigi boleh
khususnya untuk pelayanan gigi dan mulut.
berjalan dengan baik.
evaluasi
dan
bahan
perbaikan
3. Bagi peneliti selanjutnya karena pertimbangan tertentu ingin melakukan penelitian lanjutan, diharapkan
SARAN 1. Untuk Dinas Kesehatan dan Sosial Kota Tomohon
dapat meneliti ruang lingkup yang sama dengan
a. Dinas Kesehatan dan Sosial Kota Tomohon dapat
variabel berbeda sebagai salah satu variabel
berkoordinasi dengan Puskesmas Rurukan dan stakeholder
lainnya
untuk
pelaksanaan
sosialisasi
penelitian.
meningkatkan
jaminan
kesehatan
nasional kepada masyarakat terutama untuk pelayanan gigi dan mulut.
DAFTAR PUSTAKA
b. Dinas Kesehatan dan Sosial Kota Tomohon
Anonim. 2014a. Register Pasien Gigi Puskesmas Rurukan.
diharapkan dapat menyediakan leaflet, pamflet,
Tidak diterbitkan.
brosur, poster tentang cakupan pelayanan gigi, Anonim. 2014b. Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2013.
prosedur pendaftaran dan prosedur pelayanan gigi
Jakarta : Badan Penelitian dan Pengembangan
untuk masyarakat dan seluruh fasilitas kesehatan.
Kesehatan
2. Untuk Puskesmas Rurukan
membahas tentang BPJS beserta dengan tata agar
memahami
dengan
mensosialisasikan
seluruh baik dengan
staf
benar
Republik
Anonim. 2014c. Buku Pegangan Sosialisasi Jaminan
puskesmas
sehingga
Kesehatan
Indonesia.
a. Perlu dilakukan pertemuan staf puskesmas khusus
laksananya
Kementrian
Kesehatan Nasional dalam Sistem Jaminan Sosial
dapat
Nasional.
kepada
Indonesia.
Kementrian
Kesehatan
Republik
masyarakat. b. Pelaksanaan
program
preventif
Anonim. 2014d. BPJS Kesehatan, Peraturan BPJS
kesehatan gigi dan mulut perlu ditingkatkan lagi
Kesehatan Nomor 1 Tahun 2014 tentang
untuk
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan.
menambah
promotif
pengetahuan
masyarakat.
Penyuluhan kesehatan gigi dan mulut dapat dilakukan bersamaan dengan sosialisasi BPJS.
Anonim. 2014e. Kementerian Kesehatan RI. Peraturan
c. Bersama dengan Dinkesos Tomohon melakukan
Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 59
sosialisasi lebih efektif lagi dengan kelompok-
Tahun 2014 tentang Standar Tarif Pelayanan 14
Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
Adisasmito, W. 2014. Sistem Kesehatan. Edisi Kedua, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Anonim. 2014f. BPJS Kesehatan. Pelayanan Gigi dan Protesa Gigi bagi peserta JKN.
Adisasmito, W. 2008. Persepsi Stakeholders tentang Kompetensi Dokter di Layanan Kesehatan
Anonim. 2014g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19
Primer. Majalah Kedokteran Indonesia Volume
tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan
60, No. 1 Januari 2010
Kesehatan Nasional untuk jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional
Asih Eka Putri.2013. Tranformasi Badan Penyelenggara
pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik
Jaminan Sosial. Jurnal Legislasi Indonesia ;9(2):
Pemerintah Daerah.
239-257
Anonim. 2013a. Profil Puskesmas Rurukan. Tidak
Ayuningtyas. 2014. Hubungan Pengetahuan dengan
diterbitkan.
Sikap Kepala Keluarga tentang Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kelurahan Purwosari
Anonim. 2013b. Panduan Dokter Gigi di Faskes Primer,
Kecamatan Laweyan Kota Surakarta. Sekolah
Direktorat BUK Dasar Kemenkes RI.
Tinggi Ilmu Kesehatan Ngudi Waluyo. Program Studi Diploma IV Kebidanan
Anonim. 2011. Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
Azwar, A. 2010. Pengantar Administrasi Kesehatan. Edisi Ketiga, Binarupa Aksara Publisher, Tangerang.
Anonim.
2009.
Departemen
Indonesia.1990. Kesehatan
Kesehatan
Pedoman
Puskesmas
Republik
Supervisi Direktorat
Upaya
Balqis. 2013. Kesiapan Badan Penyelenggara Kesehatan
Jendral
dalam
Bankesmas. Depkes RI : Jakarta.
Menghadapi
Jaminan
Kesehatan
Nasiona.Jurnal AKK Vol 2 No 3 September 2013
Anonim. 2008. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta:
Budiharto. 2002. Peran Kedokteran Gigi Masyarakat dan
Balai Pustaka.
Pencegahan Dalam Pembangunan Kesehatan Gigi Di Indonesia. Jakarta.
Anonim. 2009. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dalam Himpunan Peraturan Perundang-undangan,
Penerbit
Darwita, R. 2004. Pencegahan Sakit Gigi dan Mulut
Fokusmedia,
dipandang dari proses Patofisiologis. Jakarta :
Bandung.
FKG UI.
Anonim. 2004. Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. 15
Geswar R.K., Nurhayani, Balqis. 2014. Kesiapan Stakeholder
Dalam
Pelaksanaan
Mulyadi, M. 2014. Info Singkat: Sosialisasi Ketentuan
Program
Jaminan Sosial 2014. Jakarta: P3DI Setjen DPR
Jaminan Kesehatan Nasional di Kabupaten
RI.
Gowa. (Online). Jurnal AKK Vol. 3 No. 1. (http://journal.unhas.ac.id) Diakses pada tanggal
Notoatmodjo, S. 2007. Ilmu Kesehatan Masyarakat, Prinsip – Prinsip Dasar. Edisi revisi, Jakarta.
17 September 2014. Hal: 16.
Penerbit Rineka Cipta. Herijulianti, E. 2002. Pendidikan Kesehatan Gigi. Jakarta:EGC
Notoatmodjo, S. 2010. Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasi. Jakarta: Rineka Cipta.
Irawan, P. 2010. Logika dan Prosedur Penelitian, Jakarta, Noviansyah. 2006. Persepsi Masyarakat Terhadap
STIA LAN Press, hal. 249.
Program Jaminan Sosial Bagi Masyarakat Miskin. Yogyakarta: UGM.
Latar, R. Kesiapan Stakeholder dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional di Kota
Usman, N. 2002. Konteks Implementasi berbasis
Tual : Kebijakan Kesehatan FKM Universitas
Kurikulum. Bandung: CV Sinar Baru.
Hasanuddin.
Ovedoff, D. 2002. Kapita Selekta Kedokteran. Jakarta : Massie,
R.
2013.
Proposal/Protokol
Penelitian.
Binarupa Aksara.
Pascasarjana Universitas Sam Ratulangi Manado. Pintauli, S. 20013. Dokter Gigi Sebagai Manager Kesehatan di Puskesmas. Fakultas Kedokteran
Mansjoer. 2001. Kapita Selekta Kedokteran. Jakarta:
Gigi Universitas Sumatra Utara.
Media Aesculapius. Mariza dan Sutopo. 2014. Efektivitas Sosialisasi Jaminan
Primantika, A. D. 2014. Evaluasi Pelaksanaan Sosialisasi
Kesehatan Nasional oleh Badan Penyelenggara
Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dari
Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kabupaten
Aspek Struktur dan Interaksi Sosialisasi di Rumah
Temanggung. Program Studi Ilmu Komunikasi
Sakit Permata Medika Kota Semarang Tahun
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas
2013-2014.
Sebelas Maret Surakarta. Purwoko, B. 2012. Konsepsi Pengawasan Operasional Mundiharno. 2012. Peta Jalan Menuju Universal
Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) terhadap
Jaminan KesehatanNasional. Jurnal Legislasi
Kegiatan Operasional Badan Penyelenggara
Indonesia ;9(2): 207-222
Jaminan Sosial (BPJS). (Online). Jurnal Legislasi Indonesia
Vol.
9
No.
2
(http://ditjenpp.kemenkumham.go.id.pdf)Diakses 22 Juli 2014. Hal: 295. 16
Taubati, A. 2009. Perbedaan Faktor-faktor yang Putra, N. 2011. Penelitian Kualitatif : Proses dan Aplikasi.
mempengaruhi Kunjungan Pasien Untuk Datang
Indeks. Jakarta.
ke Rumah Sakit Gigi dan Mulut Universitas Jember Antara Pasien Mahasiswa dan pasien
Putri, R. Kesiapan PT Askes (Persero) Cabang Manado Dalam
Bertransformasi
umum. Fakultas Kedokteran Gigi Jember.
Menjadi
Badan
Sosial
(BPJS)
Trias, P.K.2014. Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Jaminan
Kesehatan. Jurnal Legislasi Indonesia. 2013; 9(2):
Kesehatan Nasional. Info Singkat Hukum, Vol.
315-322.
VI, No. 07/P3DI/April/2014.
Penyelenggara
Jaminan
Riyadi, R. 2015. Mutu Pelayanan Peserta Jaminan Zaelani.
Kesehatan Nasional di Puskesmas Kecamatan
2012.
Komitmen
Penyelenggaraan
Kembangan Jakarta Barat : Fakultas Ilmu
Pemerintah
Jaminan
Sosial
(http://ditjen.kemenkuham.go.id.pdf). Roesalya, P. 2014. Hubungan Terpaan Sosialisasi BPJS
pada tanggal 22 Juli 2014. Hal: 203.
Kesehatan dan Sikap masyarakat pada Program dengan Keputusan Masyarakat sebagai Peserta BPJS Kesehatan.
W.
2014.
Implementasi
Program
Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan di Kabupaten
Minahasa
Tenggara.
Fakultas
Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi Manado.
Setiawan, G. 2004. Implementasi Dalam Birokrasi Pembangunan. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset. Shihab, A.N. 2012. Hadirnya Negara di Tengah Rakyatnya Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor
24
Tahun
2011
Tentang
Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial. (Online). Jurnal Legislasi
Indonesia
Vol.
9
Nasional.
(Online). Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No. 2
Komunikasi Universitas Islam Negri.
Rolos,
dalam
No.
2
(http://ditjen.kemenkumham.go.id.pdf). Diakses pada tanggal 21 Juli 2014. Hal: 178,189.
17
Diakses
