PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN NOMOR PER.11/MEN/2005 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LOKA RISET BUDIDAYA IKAN HIAS AIR TAWAR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN, Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan riset dan pengembangan di bidang budidaya ikan hias air tawar, dipandang perlu membentuk Loka Riset Budidaya Ikan Hias Air Tawar;
b.
bahwa untuk itu perlu ditetapkan Organisasi dan Tata Kerja Loka Riset Budidaya Ikan Hias Air Tawar dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan;
1.
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Keanekaragaman Hayati);
2.
Undang-Undang Nomor 23 Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1990 tentang Pengendalian Pencemaran Air;
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut;
6.
Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 8/M Tahun 2005;
Tahun
1997
tentang
7.
Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
8.
Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2005;
9.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 62/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Organisasi Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Departemen dan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
10. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. 24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundangan Departemen Kelautan dan Perikanan; 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. 07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan; Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam surat Nomor B/1588/M.PAN/8/2005, tanggal 24 Agustus 2005; MEMUTUSKAN: Menetapkan
: PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LOKA RISET BUDIDAYA IKAN HIAS AIR TAWAR.
BAB I KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI Pasal 1 (1) Loka Riset Budidaya Ikan Hias Air Tawar adalah unit pelaksana teknis di bidang riset budidaya ikan hias air tawar yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pusat Riset Perikanan Budidaya. (2) Loka Riset Budidaya Ikan Hias Air Tawar dipimpin oleh seorang Kepala. Pasal 2 Loka Riset Budidaya Ikan Hias Air Tawar mempunyai tugas melaksanakan kegiatan riset strategis di bidang budidaya ikan hias air tawar. Pasal 3 Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Loka Riset Budidaya Ikan Hias Air Tawar menyelenggarakan fungsi: a. pelaksanaan penyusunan program dan kerja sama riset; b. pelaksanaan riset pemuliaan, sistem, dan teknologi budidaya di bidang: genetika, pemuliaan, pengembangan teknologi produksi benih dan induk, analisis komoditas, serta sistem dan teknologi budidaya di kolam dan Keramba Jaring Apung (KJA); c. pelaksanaan riset komponen teknologi pemuliaan, sistem, dan teknologi perikanan air tawar; d. pelaksanaan teknik dan penyebarluasan hasil riset; e. pengelolaan urusan keuangan, rumah tangga, dan tata usaha.
BAB II SUSUNAN ORGANISASI Pasal 4 Loka Riset Budidaya Ikan Hias Air Tawar terdiri atas: a. Petugas Tata Usaha; b. Kelompok Jabatan Fungsional.
Pasal 5 Petugas Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keuangan, kepegawaian, persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan perlengkapan, serta pengelolaan sarana riset.
BAB III KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Pasal 6 Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 7 (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jabatan fungsional Peneliti, Perekayasa, Teknisi Litkayasa, Arsiparis, Pranata Komputer, Pustakawan, dan jabatan fungsional lain berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Kepala. (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
BAB IV TATA KERJA Pasal 8 Dalam melaksanakan tugas, Kepala, Petugas, dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik di lingkungan Loka Riset Budidaya Ikan Hias Air Tawar maupun dengan instansi lain di luar Loka Riset Budidaya Ikan Hias Air Tawar sesuai dengan tugas masing-masing. Pasal 9 Kepala wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahan dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 10 Kepala bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan. Pasal 11 Petugas dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada Kepala atau koordinator serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya. Pasal 12 Setiap laporan yang diterima oleh Kepala dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan. Pasal 13 Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib pula disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
Pasal 14 Kepala dalam melakukan tugasnya dibantu oleh Petugas dan Kelompok Jabatan Fungsional, dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan wajib mengadakan rapat berkala.
BAB V ESELONISASI Pasal 15 Kepala Loka Riset Budidaya Ikan Hias Air Tawar adalah jabatan struktural eselon IV a.
BAB VI LOKASI Pasal 16 Loka Riset Budidaya Ikan Hias Air Tawar berlokasi di Jalan Perikanan Kecamatan Pancoran Mas, Depok, Jawa Barat.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 17 Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan ini ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan setelah terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.
Pasal 18 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 29 Agustus 2005 MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN, ttd FREDDY NUMBERI
Disalin sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi,
Narmoko Prasmadji
