PENGARUH PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DAN STANDAR AKUNTANSI

Download Jurnal Akuntansi. ISSN 2302-0164. Pascasarjana ... Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas informasi keuangan SKPD di Kota Banda Aceh. Pop...

0 downloads 447 Views 301KB Size
Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala

ISSN 2302-0164 pp. 1- 14

14 Pages

PENGARUH PENERAPAN GOOD GOVERNANCE DAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS INFORMASI KEUANGAN SKPD DI KOTA BANDA ACEH Azlim1, Darwanis2, Usman Abu Bakar3 1)

Magister Akuntansi Program Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Banda Aceh 2,3) Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala Banda Aceh

Abstract: The purpose of this study are to analyze: the influence of implementation good governance and implementation of accounting standards of goverment on the quality of financial information SKPD in Banda Aceh. The population in this study where 26 SKPD in Banda Aceh and each represented by three person namely the Head SKPD, Financial Administration Officer (PPK), and financial reporting staff as respondents. The study is a census of research and data collection is done directly by using a questionnaire containing 28 statements. While the tools of analysis used was multiple regression with SPSS program. The results show that the variable application of the good governance and the Governmental Accounting Standards simultaneously have influence to the quality of financial information SKPD in Banda Aceh. The results show that the partial implementation of good governance and the Governmental Accounting Standards has influence to the quality of financial information SKPD in Banda Aceh. Keywords: Good Governance, Government Accounting Standards (SAP), and the Quality of Financial Information Abstrak: Tujuan penelitian ini untuk menguji pengaruh penerapan good governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap kualitas informasi keuangan SKPD di Kota Banda Aceh. Populasi dalam penelitian ini yaitu 26 SKPD di Kota Banda Aceh dan tiap SKPD diwakili oleh 3 orang yaitu Kepala SKPD, Pejabat Penatausahaan Keuangan Daerah (PPK) serta staf pelaporan keuangan sebagai responden. Penelitian ini merupakan penelitian sensus, dan pengumpulan data dilakukan secara langsung dengan menggunakan kuesioner yang berisikan 28 pernyataan. Sedangkan alat analisis yang digunakan adalah regresi berganda dengan program SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel penerapan good governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan secara simultan berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan SKPD di Kota Banda Aceh. Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa penerapan good governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas informasi keuangan SKPD di Kota Banda Aceh. Kata Kunci : Good Governance, Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), dan Kualitas Informasi Keuangan

PENDAHULUAN

Perkembangan

1-

Selain itu, maraknya globalisasi yang akuntansi

sektor

menuntut daya saing di setiap negara juga

publik, khususnya di Indonesia semakin

menuntut daya saing di setiap Pemerintah

pesat dengan adanya era reformasi dalam

daerahnya. Daya saing Pemerintah Daerah

pelaksanaan kebijakan pemerintah otonomi

ini diharapkan akan tercapai melalui

daerah dan desentralisasi fiskal yang

peningkatan

menitik beratkan pada Pemerintah Daerah.

Daerah yang dapat diraih melalui adanya

Volume 1, No. 1, Agustus 2012

kemandirian

Pemerintah

Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala otonomi daerah. Dengan

keuangan pemerintah Kota Banda Aceh

adanya

otonomi

daerah,

masih terdapat penyimpangan penggunaan

pengelolaan keuangan sepenuhnya berada

keuangan Negara, penyimpangan yang

ditangan

pemerintah

daerah.

Sejalan

terjadi hingga saat ini adalah masih adanya

pelaksanaan

otonomi

daerah,

korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

diperlukan suatu penataan lingkungan dan

Sehingga diperlukan pembenahan data atau

sistem akuntansi yang baik, karena kedua

laporan yang berkaitan dengan keuangan,

hal

terutama

dengan

tersebut

merupakan

pendukung

untuk

menghindari

terciptanya pengelolaan keuangan daerah

penyimpangan

yang accountable, dalam rangka mengelola

Pemerintah

dana dengan sistem desentralisasi secara

menjalankan tatakelola pemerintah, namun

transparan, efisien, efektif, dan dapat

korupsi, kolusi dan nepotisme masih saja

dipertanggung jawabkan.

terjadi (www.analisadaily.com).

Perkembangan teknologi dan ekonomi merupakan

acuan

dasar

dalam

tersebut.

Kota

Banda

Walaupun Aceh

telah

Permasalahan lain yang timbul adalah terlambatnya

penyampaian

laporan

mewujudkan pengelolaan keuangan daerah

keuangan dari perangkat kerja, hal tersebut

tersebut,

terciptanya

disebabkan adanya kendala dibeberapa

pemerintahan yang baik atau sering disebut

sektor, diantaranya dokumentasi maupun

Good Governance. Pemerintahan yang

sinerginitas.

baik

bentuk

permasalahan tersebut, pemerintah Kota

keberhasilan dalam menjalankan tugas

Banda Aceh telah membentuk Asistensi

untuk membangun daerah sesuai dengan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

tujuan yang telah direncanakan. Untuk

Pemerintah (LAKIP) sekaligus melakukan

pencapaian

ini

sehingga

merupakan

pemerintahan

tujuan

suatu

Untuk

tersebut

setiap

penetapannya.

harus

dapat

dalam tujuan mewujudkan good goverment,

daerah

Hal

dilakukan

mengelola sumber daya yang ada di

sebagai

daerahnya sendiri, salah satunya yang

terhadap visi, tujuan, sasaran, program dan

terpenting adalah keuangan.

kegiatan yang tercantum pada rencana

Namun

pada

kenyataannya,

strategi

wujud

tersebut

menyikapi

pertanggungjawaban

(arsipkorankita.blogspot.com).

permasalahan didalam laporan keuangan

Selain sebagai wujud partisipasi dalam

daerah

pengelolaan keuangan yang baik, LAKIP

sebagai

bentuk

pertanggungjawaban pemerintah terhadap

juga

publik/ masyarakat masih menyisakan

pemerintah dalam meningkatkan kinerja,

permasalahan

akan

menghasilkan laporan keuangan yang lebih

kebenarannya. Seperti yang dikutip dari

berkualitas serta memfasilitasi manajemen

media online, diungkapkan bahwa laporan

keuangan/aset yang lebih transparan dan

dan

keraguan

diharapkan

dapat

membantu

Volume 1, No.1, Agustus 2012

-2

Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala akuntabel.

bahwa

Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan

bahwa

Kepala

bertanggungjawab

SKPD

sesuai

dengan

penerapan

system

keuangan.

dalam

organisasi.

Tujuannya

agar

pengelolaan uang rakyat (public money) dilakukan

mengelola

governance

merupakan tuntutan dari pembaharuan

wewenang yang dilimpahkan kepadanya pelaksanaan

good

secara

transparan

dengan

tanggung

jawab

berdasarkan konsep value for money

Kepala

SKPD

sehingga

tercipta

akuntabilitas

publik

dipercayakan untuk mengelola sumber-

(public accountability) yang pada akhirnya

sumber daya publik dan yang bersangkutan

dapat

dengannya untuk dapat menjawab hal-hal

masyarakat.

yang menyangkut pertanggungjawabannya. Kepala

SKPD

melaksanakan

pertanggungjawaban

keuangan

yang

menciptakan

kesejahteraan

Selanjutnya penelitian Nugraheni dan Subaweh (2008) dengan hasil bahwa terdapat

pengaruh

penerapan

standar

berhubungan dengan integritas keuangan,

akuntansi pemerintahan terhadap kualitas

pengungkapan

laporan

dan

ketaatan

terhadap

keuangan,

dimana

sebelum

peraturan perundang - undangan yang

diterapkan standar akuntansi pemerintahan

tercermin

laporan

di

dalam

Laporan

keuangan

Inspektorat

Jendral

Pertanggungjawaban (LPJ) yang akan

Departemen Pendidikan Nasional tahun

dipertanggung jawabkan kepada bupati/

2006

walikota/ gubernur.

permasalahan pencatatan keuangan dan

Penelitian Permana (2011) dengan Judul

Pengaruh

Penerapan

Standar

belum

dapat

memecahkan

belum ada cara untuk menyelesaikannya. Namun

setelah

diterapkan

standar

Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas

akuntansi pemerintahan maka

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

keuangan

Dan

memenuhi karakteristik laporan keuangan

Implikasinya

(Survei

Pada

Pada

Dinas

Akuntabilitas

Kota

Bandung).

Kesimpulan dari penelitan tersebut adalah Standar

Akuntansi

Pemerintahan

yang

tahun

baik

laporan

berikutnya

(relevan,

andal,

telah

dapat

dibandingkan dan dapat dipahami). Dari

permasalahan,

uraian

dan

berpengaruh signifikan terhadap kualitas

beberapa penelitian yang telah dijelaskan

laporan keuangan pemerintah daerah di

peneliti

dinas Kota Bandung. Standar Akuntansi

kualitas informasi keuangan SKPD dapat

Pemerintahan

pengaruh

dipengaruhi oleh adanya penerapan good

sebesar 31,1% terhadap kualitas laporan

governance yang meliputi transparansi,

keuangan pemerintah daerah pada dinas

partisipasi dan akuntabilitas. Kemudian

Pemerintah Kota Bandung.

pengaruh lain terhadap kualitas informasi

Batubara 3-

memberikan

(2006)

menyimpulkan

Volume 1, No. 1, Agustus 2012

menarik

kesimpulan

bahwa

keuangan SKPD adalah dilaksanakannya

Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala system keuangan daerah yang berdasarkan

memenuhi kualitas yang dikehendaki yaitu

Standar Akuntansi Pemerintahan sebagai

relevan, andal, dapat dibandingkan dan

acuan

dapat dipahami.

dalam

menyelesaikan

laporan

keuangan daerah. Penerapan Good Governance Pengertian good governance sering

Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang penelitian

diartikan sebagai kepemerintahan yang

yang telah diuraikan, maka perumusan

baik.

masalah dalam penelitian ini adalah,

menyatakan

Apakah penerapan Good Governance dan

upaya pemerintahan yang amanah dan

Standar

untuk

Akuntansi

Pemerintahan

(Sumodiningrat, good

1999:

251)

governance

adalah

menciptakan

good

governance

berpengaruh terhadap kualitas informasi

pemerintahan perlu didesentralisasi dan

keuangan SKPD di Kota Banda Aceh.

sejalan dengan kaidah penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penelitian Berdasarkan latar belakang penelitian

Sementara

itu

World

Bank

yang telah diuraikan sebelumnya, maka

mendefinisikan good governance sebagai

penelitian ini dilakukan dengan tujuan, Untuk

suatu

menguji

pembangunan yang solid dan bertanggung

pengaruh

Governance

dan

penerapan Standar

Good

Akuntansi

jawab

penyelenggaraan

yang

sejalan

dan

pasar

manajemen

dengan

prinsip

yang

efisien,

Pemerintahan terhadap kualitas informasi

demokrasi

keuangan SKPD di Kota Banda Aceh.

penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik

KAJIAN KEPUSTAKAAN

maupun administrasi, menjalankan disiplin

Kualitas Informasi Keuangan Berdasarkan

Peraturan

Pemerintah

Nomor 71 Tahun 2010 menyebutkan,

anggaran

serta

penciptaan

political

framework

bagi

legal

and

tumbuhnya

aktivitas usaha (Mardiasmo, 2002: 18).

untuk menghasilkan laporan keuangan yang bermanfaat bagi para pemakainya, maka informasi yang terdapat dalam laporan tersebut harus berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan. Kualitas

laporan

tercermin

dari

keuangan

karakteristik

tersebut kualitatif.

Prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan

keuangan

pemerintah

dapat

Penerapan

Standar

Akuntansi

Akuntansi

Pemerintahan

Pemerintahan Standar

(SAP) merupakan pelaksanaan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara pasal 32 ayat (2) yang menyatakan

bahwa

standar

akuntansi

pemerintahan disusun oleh suatu komite Volume 1, No.1, Agustus 2012

-4

Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala standar yang independen dan ditetapkan

Penatausahaan Keuangan (PPK). Populasi

dengan

penelitian dapat dilihat pada Tabel 1.

PP

setelah

terlebih

mendapat

pertimbangan

dari

Pemeriksa

Keuangan

(BPK).

dahulu Badan SAP

merupakan landasan hukum bagi aparatur pemerintah pusat maupun daerah dalam mengelola penerimaan dan penggunaan dana secara transparan, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga tujuan untuk

mewujudkan

transparansi

dan

akuntabilitas dapat tercapai. Penerapan SAP dimaksud dibutuhkan dalam

rangka

penyusunan

laporan

Tabel 1. Data Responden Penelitian No Nama SKPD/ Entitas Akuntansi 1 Sekretariat Daerah 2 Sekretariat Dewan Perwakilan

Rakyat Kota

N

3 3

3 Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah

Raga 4 Dinas Kesehatan 5 Dinas Pekerjaan Umum 6 Dinas Perhubungan, Komunikasi dan

Informatika 7 Dinas Sosial dan Tenaga Kerja 8 Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil

3 3 3 3 3 3

9 Dinas Perindustrian, Perdagangan,

Pemerintah Daerah. Dengan demikian

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 3 Kelautan, Perikanan dan Pertanian 3 11 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 3 12 Dinas Kebersihan dan Keindahan 3 Kota 13 Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 3 14 Dinas Syariat Islam 3 15 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 3 16 Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah 3 17 Badan Pemberdayaan Masyarakat 3 18 Badan Kesatuan Bangsa Politik, Perlindungan Masyarakat dan 3 Penanggulangan Bencana 19 Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu 3 20 Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana 3 21 Kantor Perpustakaan dan Arsip 3 22 Kantor Pemadam Kebakaran 3 23 Kantor Lingkungan Hidup 3 24 Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah 3 25 Inspektorat 3 26 Rumah Sakit Umum Daerah Meuraxa 3 Jumlah 78

terdiri dari 26 SKPD dan untuk masing-

Keterangan: N = Jumlah Responden

pertanggungjawaban

pelaksanaan

APBN/APBK berupa laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), neraca, Laporan Operasional (LO)¸ Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). METODE PENELITIAN

Populasi Penelitian Populasi penelitian ini adalah seluruh institusi/lembaga yang meliputi kantor, dinas dan badan Banda

pada Pemerintah Kota

Aceh.

diikutsertakan

Kecamatan dalam

tidak

pengambilan

populasi dengan asumsi bahwa tidak termasuk

sebagai

instansi

teknis

10 Dinas

masing SKPD akan dijadikan responden sebanyak 3 orang yaitu kepala SKPD, Pengguna Anggaran (PA), dan Pejabat 5-

Volume 1, No. 1, Agustus 2012

Sumber: Qanun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja 3 Perangkat Daerah Kota Banda Aceh

Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala meningkatkan keterbandingan laporan

Teknik Pengumpulan Data Teknik

dalam

keuangan baik terhadap anggaran,

penelitian

antar periode, maupun antar entitas.

lapangan (field research), yaitu data atau

PP No.71 tahun 2010 tentang Standar

kuesioner

Akuntansi Pemerintahan.

penelitian

pengumpulan ini

data

merupakan

diberikan

langsung

kepada

responden dengan menggunakan item-item

c.

Kualitas

informasi

keuangan,

pertanyaan yang telah dibatasi dalam

merupakan ukuran-ukuran normatif

pemberian

yang

jawaban.

Untuk

setiap

perlu

diwujudkan

dalam

pernyataan dalam kuesioner diberi bobot 1

informasi akuntansi sehingga dapat

sampai 5 terhadap tingkat setuju atau

memenuhi

ketidaksetujuannya.

kebutuhan bersama pengguna laporan

tujuannya

sebagai

keuangan (PP Nomor 71 Tahun 2010). Operasionalisasi Variabel Dalam penelitian ini terdiri dari

Metode Analisis

variabel independen yaitu penerapan good

Dalam penelitian ini data dianalisis

governance (X1) dan Standar Akuntansi

dengan menggunakan metode kuantitatif,

Pemerintahan (X2), sedangkan variabel

dimana kuesioner yang telah terkumpul

dependen

adalah

informasi

diolah dalam bentuk tabulasi dengan

keuangan

pemerintah

Berikut

memberikan bobot jawaban pada masing-

dijelaskan definisi dan operasionalisasi

masing pernyataan. Dari tabulasi data

variabel yaitu:

tersebut

a.

Penerapan good governance, adalah

berupa angka yang selanjutnya dianalisis

penyelenggaraan pemerintahan yang

melalui program SPSS (Statistical Package

solid dan bertanggung jawab serta

for Social Science).

kualitas (Y).

efisien dan efektif dengan menjaga kesinergiaan

b.

interaksi

yang

dihasilkan

keluaran-keluaran

Setelah kuesioner terkumpul untuk melakukan analisis data perlu dilakukan uji

konstruktif diantara domain-domain

validitas

(state, private sector and society)

pengujian ini dilakukan untuk mengetahui

(Osborne and Geabler, 1992, OECD

apakah alat ukur yang digunakan sesuai

and World Bank, 2000, LAN dan

dengan yang diukur dan juga konsistensi

BPKP, 2000; 6).

dengan data yang dikumpulkan.

Penerapan

Standar

Pemerintahan,

a. Uji

uji

validitas

reliabilitas.

dilakukan

Kedua

untuk

mengatur

mengetahui apakah alat ukur yang

penyajian laporan keuangan untuk

telah disusun benar-benar mengukur

tujuan

apa yang perlu diukur. Koefisien

umum

adalah

Akuntansi

dan

(general

purpose

financial statements) dalam rangka

validitas

menggambarkan

Volume 1, No.1, Agustus 2012

tingkat -6

Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala kemampuan

instrumen

untuk

reliabel,

mengungkap data atau informasi dari variabel

yang

pengujian

diukur.

validitas

dan

diatas

0,8

suatu

instrumen dikatakan baik.

Teknik

menggunakan

Rancangan Pengujian Hipotesis

teknik korelasi product moment dari

Pengujian hipotesis dalam penelitian

pearson dengan tingkat signifikansi

ini menggunakan statistik parametrik untuk

5%

keeratan

menguji hipotesis (H). Dalam penelitian ini

bebas

digunakan tingkat signifikansi (α) 0,05

dengan variabel terikat dengan cara

atau 5% untuk menguji apakah hipotesis

mengkorelasikan antara skor item

yang

pernyataan

total.

diterima atau ditolak dilakukan dengan

pearson

cara menguji nilai F. Untuk menguji

untuk

pengaruh

Apabila

mengetahui antara

variabel

terhadap nilai

skor

total

diajukan

dalam

penelitian

correlation > 0,3, atau probabilitas

masing-masing

kurang dari 0,05 maka item tersebut

terhadap

valid (Arikunto, 2002 : 146 ).

menguji nilai t dengan uji dua sisi pada

b. Uji

reliabilitas

bertujuan

untuk

tingkat

keakuratan,

ketepatan,

kestabilan

atau

dependen

Pengujian

regresi

gejala

sebagai berikut:

sekelompok

dengan

hipotesis

berganda.

matematis

dari

dilakukan

dalam

penelitian ini menggunakan alat analisis

konsistensi dalam mengungkapkan tertentu

independen

tingkat signifikansi (α) 0,05 atau 5%.

apakah alat ukur yang digunakan menunjukan

variabel

ini

analisis

Adapun regresi

bentuk berganda

individu, walaupun dilakukan pada waktu yang berbeda. Uji ini dilakukan

Y =  + 1X1 + 2 X 2 + e ..................... (1)

pada

Keterangan:

pernyataan-pernyataan

yang

sudah valid. Pengujian reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan Cronbach

alpha

masing-masing

instrumen. Variabel tersebut akan dikatakan reliabel

bila

Cronbach

Y X1 X2

  e

= Kualitas informasi keuangan = Penerapan good governance = Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan = Konstanta = Koefisien regresi = error

alpha-nya memiliki nilai lebih besar dari 0,60 Sekaran (2003: 257) yang

HASIL PEMBAHASAN

menyatakan bahwa pada umumnya

Lingkup Pengembalian Kuesioner

reliabilitas yang nilai r-nya kurang

Data dalam penelitian ini merupakan

dari 0,6 dikatakan kurang reliabel,

data primer yang diberikan langsung

antara 0,6 sampai 0,8 adalah cukup

kepada responden dalam bentuk kuesioner. Jumlah

7-

Volume 1, No. 1, Agustus 2012

kuesioner

yang

disebarkan

Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Tabel 2.

sebanyak 78 kuesioner dan masing-masing

Karakteristik

SKPD terdiri dari 3 orang yang akan menerima

dan

menjawab

kuesioner.

Namun jumlah yang diterima kembali sebanyak 74 kuesioner. Hal ini disebabkan ada beberapa responden yang tidak berada ditempat semenjak diberikannya kuesioner hingga pengambilan kembali kuesioner selama 1 minggu. Kemudian juga terdapat beberapa

kuesioner

yang

rusak.

Berdasarkan hal tersebut, jumlah kuesioner yang terkumpul dan dapat diolah sebanyak 74 kuesioner.

Data Karakteristik Responden

-

Responden

Jumlah (N)

46 28

74

Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan Usia 26-30tahun 31-35 tahun 36-40 tahun >40 tahun Pendidikan SLTA D3 S1 S2 S3 Disiplin Ilmu Akuntansi Lainnya - EKP - Manajemen - Tekhnik

19 21 12 22

74

13 46 15 -

74

45 10 13 6

74

Analisis Data Hasil Penelitian Bab ini menjelaskan hasil perhitungan dan analisis serta pembahasannya secara keseluruhan

guna

menjawab

rumusan

hipotesis penelitian yang telah diutarakan sebelumnya dan ketentuan data yang harus dipenuhi

untuk

keperluan

analisis.

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari pengumpulan data primer dengan menggunakan kuesioner yang

disampaikan

langsung

kepada

responden yaitu Kepala Dinas, PPK, dan

Hasil Uji Validitas Berdasarkan output komputer dari 28 pernyataan dinyatakan valid karena nilai korelasi yang diperoleh masing-masing pernyataan untuk 28 item berada di atas nilai kritis korelasi product moment. Dari hasil yang diperoleh nilai kritis 5% (untuk N=74) yaitu 0,227. Jika nilai korelasi > nilai kritis maka pernyataan-pernyataan tersebut adalah signifikan dan pernyataanpernyataan tersebut adalah valid.

staf pelaporan keuangan. Setelah kuesioner terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan program SPSS.

Hasil Uji Reliabilitas Pengujian reliabilitas juga dilakukan secara

Karakteristik Responden Karakteristik responden berdasarkan kuesioner yang diperoleh dapat dilihat pada Tabel 2.

statistik

dengan

menghitung

besarnya nilai Cronbach’s alpha. Hasil seperti yang terlihat pada tabel 4.6 yang menunjukkan bahwa instrumen dalam penelitian ini realible (handal) karena nilai Cronbach’s alpha lebih besar dari 0,60.

Volume 1, No.1, Agustus 2012

-8

Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala 2.

Hasil Pengujian Hipotesis Pengujian hipotesis dilakukan untuk

Koefisien determinasi (R2) sebesar 0,255

artinya

kualitas

informasi

menguji serta menganalisis rumusan hipotesis

keuangan sebesar 25,5% dipengaruhi

berdasarkan

oleh penerapan good governance dan

struktur

model.

Pengujian

hipotesis tersebut dilakukan sesuai dengan

Standar

hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya.

sedangkan sebesar 74,5% dipengaruhi

Berdasarkan hasil kuesioner yang telah diolah

oleh

dari 74 responden pada 26 SKPD, diperoleh

dimasukkan dalam penelitian ini.

informasi yang memadai tentang pengaruh

3.

Akuntansi

variabel

Pemerintahan,

lain

yang

tidak

Konstanta sebesar 2,319 artinya jika

penerapan good governance (X1), Standar

penerapan

good

governance

Akuntansi Pemerintahan (X2), dan kualitas

Standar

informasi keuangan (Y). Hasil pengujian

dianggap konstan, maka besarnya

hipotesis dapat dilihat pada Tabel 3.

nilai kualitas informasi keuangan

Akuntansi

dan

Pemerintahan

adalah 2,319 pada satuan skala likert. Tabel 3.

Hasil Pengujian Hipotesis Coefficientsa

a. Koefisien regresi (β1) sebesar 0,122 menunjukkan bahwa setiap

Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients

Model

B

Std. Error

1 (Constant) 2.319

.343

X1

.122

t

Sig.

kenaikan

penerapan

good

governance sebesar 1% maka

Beta 6.757 .000

akan kualitas

.072

.195

1.679 .098

X2 .304 .092 Dependent Variable: Y

.384

3.309 .001

diikuti

dan persamaan regresi berganda, dapat

kenaikan

informasi

keuangan

sebesar 12,2%. Dengan asumsi variabel

Berdasarkan Tabel pengujian hipotesis

oleh

independent

lainnya

tetap (konstan). b. Koefisien regresi (β2) sebesar

diketahui hasil-hasil penelitian yaitu:

0,304 menunjukkan bahwa setiap

1.

Koefisien korelasi (R) sebesar 0,505

kenaikan

menunjukkan

Akuntansi Pemerintahan sebesar

bahwa

derajat

Standar

hubungan (korelasi) antara variabel

1% maka

independen dengan variabel dependen

kenaikan

sebesar 50,5%. Artinya penerapan

keuangan sebesar 30,4%. Dengan

good

asumsi

governance

dan

Standar

Akuntansi Pemerintahan mempunyai hubungan terhadap kualitas informasi keuangan sebesar 50,5%.

9-

penerapan

Volume 1, No. 1, Agustus 2012

akan diikuti oleh kualitas

variabel

informasi

independent

lainnya tetap (konstan).

Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Pengaruh Penerapan Good Governance

keuangan pada SKPD dengan ketentuan

dan Standar Akuntansi Pemerintahan

dalam

terhadap Kualitas Informasi Keuangan

Pemerintahan (PSAP) akan menghasilkan

Pengujian secara simultan dilakukan

Pernyataan

Standar

Akuntansi

laporan keuangan yang buruk. Walaupun

dengan melihat nilai Koefisien determinasi

Pemerintah

(R2). Hasil pengujian variabel independen

mendapatkan

opini

Wajar

Tanpa

terhadap dependen diperoleh nilai R2

Pengecualian

(WTP)

oleh

Badan

sebesar

Pemeriksa Keuangan (BPK), namun masih

0,255

atau

25,5%.

Artinya

Kota

Banda

telah

penerapan good governance dan Standar

terdapat

Akuntansi

berpengaruh

ditemukan dari hasil audit BPK. Hal

secara simultan terhadap kualitas informasi

tersebut akan menjadi peringatan bahwa

keuangan. Hasil penelitian ini mendukung

seluruh SKPD di Kota Banda Aceh harus

hipotesis

lebih

Pemerintahan

pertama

yang

menyebutkan

beberapa

Aceh

giat

permasalahan

dalam

menciptakan

bahwa penerapan good governance dan

pemerintahan

Standar

governance) serta menerapkan Standar

Akuntansi

Pemerintahan

yang

yang

baik

berpengaruh terhadap kualitas informasi

Akuntansi

keuangan.

keuangan yang dihasilkan SKPD maupun

Pada SKPD di Kota Banda Aceh, penerapan

good

laporan

LKPD lebih berkualitas.

telah

Hasil penelitian ini sesuai dengan

dilakukan dengan baik yang meliputi

hasil penelitian yang dilakukan oleh Zeyn

transparansi informasi keuangan dan non

(2011) yang menyebutkan bahwa secara

keuangan, partisipasi masyarakat dalam

simultan penerapan good governance dan

menyusun kebijakan dan pelayanan kepada

standar

media

berpengaruh

pers

governance

Pemerintahan agar

(good

serta

telah

melakukan

akuntansi

pemerintahan

terhadap

akuntabilitas

penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja

keuangan. Selanjutnya dalam penelitian

Instansi

bentuk

Zeyn menyimpulkan bahwa penerapan

Pemerintah

sebagai

pertanggungjawaban

dan

prinsip

good

akuntabilitas

kepada

publik.

pemahaman dan penggunaan SAP mutlak

Penyusunan laporan pertanggungjawaban

dilakukan agar laporan keuangan yang

atas pelaksanaan keuangan daerah yang

dihasilkan lebih berkualitas.

instansi

governance

yang

baik

dan

baik harus menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan

sebagai

pedoman

Pengaruh Penerapan Good Governance terhadap Kualitas Informasi Keuangan

penyusunan laporan keuangan. Pemahaman dan implementasi SAP

Pengujian secara parsial dilakukan

sangat mempengaruhi laporan keuangan,

dengan melihat nilai koefisien regresi (β)

ketidak

variabel independen. Hasil output SPSS

sesuai

penyusunan

laporan

Volume 1, No.1, Agustus 2012

- 10

Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala menunjukkan bahwa nilai β untuk X1

pelaporan keuangan dengan berdasarkan

adalah

rumusan

konsep value for money sehingga tercipta

hipotesis terhadap pengujian secara parsial

akuntabilitas publik yang pada akhirnya

ditentukan bahwa jika β1 ≠ 0 : H0 ditolak

dapat

dan menerima Ha artinya penerapan good

masyarakat.

governance berpengaruh terhadap kualitas

Pengaruh

Penerapan

Standar

informasi keuangan. Hasil penelitian ini

Akuntansi

Pemerintahan

terhadap

mendukung hipotesis kedua yang telah

Kualitas Informasi Keuangan

0,122.

dirumuskan

Berdasarkan

bahwa

penerapan

good

menciptakan

kesejahteraan

Pengujian secara parsial yang kedua

governance berpengaruh terhadap kualitas

antara

informasi keuangan.

variabel dependen diperoleh nilai koefisien

Pelaksanaan Good governance pada

regresi

variabel

(β)

independen

untuk

terhadap

X2 adalah

0,304,

SKPD di Kota Banda Aceh dijalankan

berdasarkan rumusan hipotesis ditentukan

dengan

prinsip-prinsip

jika β2 ≠ 0 : H0 ditolak dan menerima H a

pengelolaan yang baik, seperti transparansi

artinya Standar Akuntansi Pemerintahan

(keterbukaan), akuntabilitas, partisipasi,

berpengaruh terhadap kualitas informasi

keadilan,

sehingga

keuangan. Hasil penelitian ini mendukung

sumber daya daerah yang berada dalam

hipotesis ketiga yaitu Standar Akuntansi

pengelolaan

Pemerintahan

mengikuti

dan

kemandirian,

pemerintah

benar-benar

mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran

dan

Penerapan

prinsip-prinsip

terhadap

kualitas informasi keuangan.

rakyat.

PP 71 Tahun 2010 menyebutkan

good

Standar Akuntansi Pemerintahan adalah

penyelenggaraan

prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan

kepemerintahan juga tidak lepas dari

dalam menyusun dan menyajikan laporan

masalah

keuangan pemerintah. Selanjutnya dalam

governance

dalam

kemajuan

berpengaruh

dalam

akuntabilitas pengelolaan

dan

tranparansi daerah

PP tersebut dijelaskan bahwa dalam rangka

sebagai acuan dalam menghasilkan laporan

peningkatan kualitas informasi pelaporan

keuangan yang berkualitas.

keuangan

Hasil

penelitian

keuangan

dan

untuk

mendukung

menghasilkan pengukuran kinerja yang

penelitian yang dilakukan oleh Batubara

lebih baik, serta memfasilitasi manajemen

(2006),

bahwa

keuangan/aset yang lebih transparan dan

penerapan good governance merupakan

akuntabel, maka perlu diterapkannya SAP.

tuntutan

Penerapan

yang

dari

ini

pemerintah

menyebutkan

pembaharuan

system

SAP

yang

keuangan. Tujuannya agar pengelolaan

pemenuhan

uang rakyat dilakukan secara transparan

pertanggungjawaban

dan 11 -

dipertanggungjawabkan

dalam

Volume 1, No. 1, Agustus 2012

sesuai

kewajiban keuangan

dalam

pelaopran daerah

Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala merupakan penentu atas kualitas laporan keuangan yang dihasilkan. Tahun

2006

sebelumnya. 1. Penerapan Good Governance dan

Kota

Banda

Aceh

Standar

Akuntansi

Pemerintahan

mendapat opini TMP oleh BPK, tahun

berpengaruh secara simultan terhadap

2007 naik mendapatkan opini WDP dan

kualitas informasi keuangan SKPD di

tahun 2008 hingga tahun 2010 Kota Banda

Kota Banda Aceh.

Aceh telah berhasil mendapatkan opini WDP.

Pemberian

opini

tersebut

2. Penerapan

good

berpengaruh

governance

terhadap

kualitas

merupakan bukti bahwa pemahaman dan

informasi keuangan SKPD di Kota

penerapan SAP oleh entitas akuntansi pada

Banda Aceh.

SKPD di Kota Banda Aceh sudah ada

3. Penerapan

Standar

Akuntansi

peningkatan dan lebih baik. Hal ini secara

Pemerintahan berpengaruh terhadap

umum menggambarkan perbaikan kualitas

kualitas informasi keuangan SKPD di

laporan keuangan yang disajikan oleh

Kota Banda Aceh.

seluruh SKPD di Kota Banda Aceh. Hasil penelitian ini sesuai dengan

Keterbatasan

penelitian yang dilakukan oleh Permana

Beberapa

keterbatasan

yang

ada

(2011) dengan hasil Standar Akuntansi

dalam penelitian ini dapat dijelaskan

Pemerintahan

signifikan

sebagai berikut:

keuangan

1. Instrumen

terhadap

berpengaruh

kualitas

laporan

dan

daftar

pemerintah daerah di dinas Kota Bandung.

dalam

Hasil penelitian ini juga diperkuat oleh

dikembangkan sendiri oleh peneliti

hasil penelitian yang dilakukan oleh

dengan

Nugraheni dan Subaweh (2008) yang

pernyataan dari penelitian sebelumnya

menyebutkan

dan dari literatur-literatur tinjauan

bahwa

terdapat

kuesioner

pernyataan

penelitian

mengadopsi

kepustakaan

keuangan yang lebih berkualitas setelah

penelitian ini sehingga dirasa masih

menerapkan

banyak kelemahan-kelemahan

dengan

sebelum

menerapkan SAP.

bab

item-item

perubahan/perbedaan atas hasil laporan

SAP

pada

ini

II

dalam

2. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini hanyalah dua

KESIMPULAN DAN SARAN

variabel yaitu good governance dan

Kesimpulan Setelah

SAP, padahal masih banyak variabel dilakukan

pengujian

dan

analisis data dalam penelitian ini, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan sesuai dengan hipotesis yang telah dirumuskan

lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas informasi keuangan SKPD. Hal tersebut dapat dilihat dengan kecilnya nilai koeisien determinasi Volume 1, No.1, Agustus 2012

- 12

Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala (R2) yang dihasilkan dari pengaruh

Penelitian ini dapat dijadikan acuan

variabel independen terhadap variabel

untuk

peneliti

selanjutnya.

Untuk

dependen.

perbaikan selanjutnya peneliti memberi beberapa saran yaitu: 1. Memperbaiki

Saran Dalam kaitannya

terlebih

dahulu

terhadap kualitas

kuesioner

yang digunakan dalam

audit, peneliti ingin memberikan saran-

penelitian

ini

saran sebagai berikut:

kuesioner yang tingkat validitas dan

atau

menggunakan

reliabilitasnya lebih tinggi. Saran untuk SKPD di Kota Banda Aceh Dalam upaya peningkatan kualitas informasi

keuangan

peneliti

memberi

2. Menambah

jumlah

penelitian,

responden

mengingat

dalam

penelitian ini hanya 3 orang yang

beberapa saran:

dijadikan responden dalam menjawab

1.

Para penyusun laporan keuangan yang

kuesioner, sebaiknya perlu ditambah 1

terdiri dari PPK dan staf pelaporan

atau 2 orang lagi dalam entitas

keuangan pada masing-masing SKPD

akuntansi sebagai penanggungjawab

memiliki latar belakang disiplin ilmu

proses

yang

menghasilkan laporan keuangan.

berbeda-beda

berasal

dari

(tidak

latarbelakang

hanya ilmu

penyusunan

hingga

3. Mempertimbangkan variabel-variabel

akuntansi). Dengan demikian apabila

lain

pegawai yang bukan berasal dari

terhadap kualitas informasi keuangan,

disiplin ilmu akuntansi ditempatkan

misalnya

sebagai PPK dan staf pelaporan

informasi, pengalaman kerja aparatur,

keuangan pada SKPD hendaknya

kegiatan pengendalian maupun peran

dapat diberikan pembekalan yang

internal auditor.

yang

diduga

pemanfaatan

berpengaruh

teknologi

cukup mengenai dasar-dasar akuntansi. 2.

Entitas akuntansi pada setiap SKPD perlu

mengimplementasikan

secara

menyeluruh

SAP dengan

memperhatikan peraturan perundangundangan

yang

relevan

dalam

penyusunan laporan keuangan serta terus melakukan penelaahan dalam rangka perbaikan SAP.

Saran untuk Peneliti Selanjutnya 13 -

Volume 1, No. 1, Agustus 2012

DAFTAR KEPUSTAKAAN Arikunto,S., 1997. Prosedur Penelitian. Jakarta: PT.Rineka Cipta, Batubara, A. H., 2006. Konsep Good Governance Dalam Konsep Otonommi Daerah. Jurnal Analisis Administrasi dan Kebijakan. Vol. 3, No. 1. Baridwan, Z., 2004. Intmediate Accounting. Yogyakarta: BPFE. Carino, 1991. Accountability, Corruption and Democracy: A Clarification of Concepts, in the Asian Review of Public Administration. Vol. III. No. 2. Cooper, D. R., Boca R. and Pamela S. Schindler. 2006. Business Research Methods. International Edition. Nineth

Jurnal Akuntansi Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Edition. Singapore: Mc-Graw-Hill Co. Gunawan, E., 2012. Penerapan Sap Pernyataan N0.02 Laporan Realisasi Anggaran Dalam Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah. Fakultas Pendidikan Ekonomi. Universitas Sumatera Utara. Hopwood, A. dan Tomkins, C., 1984. Issues In Public Sector Accounting. Oxford: Philip Allan. LAN, BPKP. 2001. Pengukuran kinerja instansi pemerintah, Modul Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Jakarta: Lembaga Administrasi Negara. Mahmudi, 2005. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. Mardiasmo, 2002. Akuntansi Sektor Publik. , Yogyakarta: Andi. Nugraheni, P., 2008. Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Jurnal Ekonomi Bisnis. Vol. 13, No. 1. Osborne, D., and Gaebler. 1992. Reinveting Government: How the entrepreneurial spirit is Transforming the Public Sektor. New York: Penguinsc Book. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Peraturan Pemerintah Nomor71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor

17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Schiavo-Campo, S., and Tomasi, D., 1999. Managing Government Expenditure. Manila: Asia Development Bank. Sekaran, U., 2006. Research Methods for Business. Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Penerbit Salemba. Sumodiningrat, G., 1999. Pemberdayaan Masyarakat & JPS. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Ulum, I. MD. 2009. Audit Sektor Publik: Suatu Pengantar. Penerbit Bumi Aksara. World Bank. 2004. Mainstreaming Anticorruption Activities in World Bank Assistance: A Review of Progress since 1997. Washington, DC: World Bank. Zeyn, E., 2011. Pengaruh Good Governance Dan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi. Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan. Vol.1, No. 1. Hal: 21-37. www.analisadaily.com www.arsipkorankita.blogspot.com

Volume 1, No.1, Agustus 2012

- 14