peranan hubungan masyarakat (humas) mpr ri ... - Repository UIN

PERANAN HUBUNGAN MASYARAKAT (HUMAS) MPR RI DALAM MENSOSIALISASIKAN EMPAT PILAR BANGSA TAHUN 2014

Skripsi Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Komunikasi Islam (S. Kom. I)

Oleh Mochammad Kahfi NIM 1110051000174

JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1436 H/ 2014 M

ABSTRAK Mochammad Kahfi Peran Hubungan Masyarakat (Humas) MPR RI Dalam Mensosialisasikan Empat Pilar Bangsa Tahun 2014 Biro Hubungan Masyarakat (Humas) MPR RI adalah Biro Humas Pemerintahan yang ruang lingkup tugasnya sangat besar mengingat MPR RI adalah lembaga tinggi negara, pemegang dan pelaksana kedaulatan rakyat. Biro Humas MPR RI mempunyai peran penting dalam melakukan pemberitaan dan pengolahan data dan informasi, baik dari luar maupun dari dalam lingkungan MPR RI. Jadi, Biro Humas MPR sangat vital keberadaannya, tanpa Biro Humas MPR RI, akan sulit melakukan pendekatan kepada publik internal dan eksternal. Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas, maka peneliti melakukan penelitian pada rumusan masalah penelitian yaitu bagaimana peran Humas MPR RI dalam mensosialisasikan Empat Pilar Bangsa tahun 2014? Kemudian apa saja kegiatan Humas MPR RI dalam mensosialisasikan Empat Pilar Bangsa tahun 2014? Adapun teori yang digunakan adalah teori peranan Humas Cutlip, Center dan Broom. Teori ini digunakan sebagai alat pembedah dalam pembahasan peran Humas MPR RI, apakah Humas MPR RI berhasil atas metode yang digunakan, untuk menyebarluaskan paham Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Dalam penelitian ini peneliti meneliti tentang peran Humas MPR dan bagaimana kegiatannya dalam mensosialisasikan Empat Pilar Bangsa tahun 2014. Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif analisis. Sedangkan, metode yang dipergunakan adalah kualitatif, yang mendeskripsikan bagaimana penerapan Peran Humas MPR RI Dalam Mensosialisasikan Empat Pilar Bangsa Tahun 2014. Setelah melakukan penelitian dan menganalisis, peneliti menemukan beberapa temuan, antara lain adalah sebagai penghubung antara MPR RI dengan publiknya, membina hubungan yang positif dan saling menguntungkan dengan pihak publiknya, menjadi pendukung dalam fungsi manajemen MPR RI dan berupaya menciptakan citra bagi MPR RI. Dari penelitian yang kemudian dijabarkan dan dianalisis, dapat ditarik kesimpulan bahwa Humas MPR RI mempunyai peranan yang penting dalam mensosialisasikan Empat Pilar Bangsa.

Kata kunci: Sosialisasi, Humas, Pilar Bangsa, Kualitatif dan Deskriptif Analisis.

i

KATA PENGANTAR ِ‫بِسْمِ اهللِ ال َرّحْمنِ ال َرّحِيم‬

Alhamdulillaahirabbil’aalamiin, puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan ridho, rahmat dan karunianya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Peran Hubungan Masyarakat (Humas) MPR RI Dalam Mensosialisasikan Empat Pilar Bangsa Tahun 2014” sebagai bagian dari tugas penulis sebagai akademisi di Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi khususnya di program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Tak lupa pula shalawat dan salam di atas Nabi pelita alam, yang tak pernah henti dan selalu tercurahkan kepada junjungan Nabiyyul Musthofa Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan ilmu hingga zaman yang penuh ilmu pengetahuan sampai saat ini. Terselesaikannya skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang selama ini telah banyak sekali membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini sampai akhir. Sebagai bentuk penghargaan yang tak terhingga kepada seluruh pihak yang telah banyak membantu penulis dalam merampungkan skripsi ini, maka izinkanlah penulis mengungkapkan ucapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada Ayahanda (Sofyan dan Alm. H. Nanang Ahmad) dan kedua Ibunda (Titin Tarwiyah dan Ina Sugiyanti) tercinta, yang telah memberikan kasih sayang dan perhatian mu yang tak terhingga, sepanjang waktu, pengorbanan mu yang tak terkira, dan terima kasih atas pendidikan yang Ayah ii

dan Mamah berikan dari kecil hingga dewasa, tersusunnya skripsi ini berkat motivasi dan do’a Ayah dan Mamah. Terima kasih atas semuanya. Selanjutnya, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada: 1.

Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Bapak Dr. H. Arief Subhan, MA., Bapak Suparto Ph.D, ME.d. selaku Wakil Dekan Bidang Akademik, Bapak Drs. Jumroni, M.Si. selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Bapak Dr. H. Sunandar, M.Ag. selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2.

Ketua Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Bapak Rachmat Baihaky, MA. dan Sekretaris Jurusan KPI Ibu Fita Fathurokhmah, M.Si. yang membantu penulis dalam menjalankan proses birokrasi yang ada, serta Bapak Fatoni yang telah banyak membantu penulis dalam hal birokrasi untuk menempuh ujian skripsi ini.

3.

Bapak Drs. Wahidin Saputra, M.A. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak meluangkan waktu, membimbing penulis dalam membuat skripsi yang baik dan benar.

4.

Ibu Dra. Hj. Jundah, MA. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan arahan kepada penulis, Terima Kasih.

5.

Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, atas segala pengetahuan dan pengalaman berharga sehingga penulis bisa menyelesaikan studi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. iii

6.

Seluruh Staf Perpustakaan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi dan Perpustakaan Utama UIN Syarif Hidayatullah Jakarta yang telah membantu penulis untuk mencari bahan referensi penelitian ini.

7.

Bapak Drs. Yana Indrawan, M.Si. selaku Kepala Biro Hubungan Masyarakat MPR RI, Bapak Agip Munandar, S.H., M.H. selaku Kabag Keanggotaan dan Kepegawaian MPR RI, dan Mba Christy yang membantu dan menghubungkan penulis ke Biro Hubungan Masyarakat MPR RI hingga bisa menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih.

8.

Bapak Budi Muliawan, SH, MH selaku Kasubbag Hubungan Antarlembaga MPR RI, Bapak Agus Subagyo, S.S., M.IR. selaku Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antalembaga MPR RI, Bapak Hendrasto Setiawan, S.IP dan Bapak Wasinton Saragih, juga Mas Ramos Diaz, Mba Alinda Maharani dan Mba Mellisa Syafri yang telah meluangkan banyak waktunya dalam membantu penulisan skripsi ini.

9.

Sayyid Al Habib Hasan bin Ja’far Assegaf sebagai orang tua dan Murabbi Ruh yang selama ini mengasihi, menyayangi, mendo’akan dan memberikan ilmu kepada penulis dalam senang maupun susah, mata’anallah bituli hayat. Semoga dipanjangkan umurnya dalam keberkahan Allah SWT dan Nabi Besar Muhammad SAW.

10. Adik-adik saya tersayang, Mochammad Rizky dan Mochammad Azka Zahirul Sofyan yang selama ini menjadi penyemangat dan motivator saya untuk segera menyelesaikan skripsi ini. iv

11. Para sahabat dan teman-teman KPI F angkatan 2010, Sendy Darlis Alditya, Muhammad Fahmi Al Manshuri, Muhammad Yusra Nuryazmi dan Rendy Adityawarman, Aris Suyitno, Daniella Putri Islamy, Icha Khairnunnisa, Pambayun Menur Syta, dan teman-teman lain yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu per satu yang telah banyak memberikan keceriaan dan kenangan indah selama belajar di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan selalu memberikan kebahagiaan, kesenangan dan keceriaan, serta mau berbagi kesedihan dan kesusahannya selama 4 tahun ini. Dukungan dan motivasi dari kalian sangatlah penting untuk saya. May the odds be ever in our favor!!! 12. Teman-teman dari KKN Aksi 2013, Terima kasih untuk kekompakan dan suka dukanya selama di Kampung Melayu Barat, Teluk Naga. Pada akhirnya penulis hanya dapat mengucapkan terimakasih yang sebesarbesarnya, hanya ucapan inilah yang dapat penulis berikan, semoga Allah SWT dapat membalas semua kebaikan yang telah diberikan dan menjadi amal shaleh disisi-Nya. Dengan segala kerendahan hati.

Jakarta, 22 November 2014

Penulis

v

DAFTAR ISI

ABSTRAK ......................................................................................................

i

KATA PENGANTAR ....................................................................................

ii

DAFTAR ISI ...................................................................................................

vi

BAB I

PENDAHULUAN A. B. C. D. E. F.

BAB II

Latar Belakang Masalah ..................................................... Pembatasan dan Perumusan Masalah................................. Tujuan dan Manfaat Penelitian .......................................... Metodologi Penelitian ........................................................ Tinjauan Pustaka ................................................................ Sistematika Penulisan ........................................................

1 8 8 9 12 13

LANDASAN TEORI A. Pengertian Peran................................................................. B. Humas 1. Pengertian Humas ........................................................ 2. Fungsi Humas .............................................................. C. Macam-macam Humas 1. Humas Pemerintahan ............................................. 2. Humas Perusahaan/ Bisnis ..................................... 3. Humas Non Government Organization.................. D. Peran Humas ...................................................................... E. Kegiatan Humas ................................................................. F. Sosialisasi 1. Definisi Sosialisasi ....................................................... 2. Jenis Sosialisasi ............................................................

vi

15 17 21 22 22 23 24 26 27 29

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN A. Humas MPR RI .................................................................. B. Tujuan Sosialisasi Empat Pilar Bangsa ..............................

BAB IV

TEMUAN DAN ANALISIS DATA A. Peran Humas MPR RI ........................................................ B. Kegiatan Humas MPR RI...................................................

BAB V

32 39

43 53

PENUTUP A. Kesimpulan ........................................................................ B. Saran ...................................................................................

60 61

DAFTAR PUSTAKA .....................................................................................

63

LAMPIRAN-LAMPIRAN

vii

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Kegiatan menyampaikan pesan bisa dengan berbagai cara, tergantung kepada siapa kita menyampaikan pesan tersebut. Dalam hal ini, Biro Hubungan Masyarakat (Humas) MPR RI memiliki tugas penting dalam membantu Pimpinan MPR RI dalam mensosialisasikan nilai-nilai luhur bangsa kepada seluruh masyarakat Indonesia secara merata agar rasa cinta tanah air terus berkobar dalam diri setiap individu. Kegiatan Humas memiliki keterkaitan dengan ilmu komunikasi karena keduanya merupakan satu kesatuan yang utuh dan mata rantai yang menunjang kegiatan Humas. Karena Humas merupakan metode ilmu komunikasi sebagai salah satu kegiatan yang mempunyai kaitan kepentingan dengan suatu organisasi1. Kegiatan sosialisasi sangat penting karena saat ini masih banyak penyelenggara negara dan kelompok masyarakat yang belum memahami dan mengerti tentang nilai-nilai yang terkandung didalamnya. Peneliti sendiri sebelumnya tidak mengetahui apa itu Empat Pilar Bangsa. Ketika peneliti kerja lepas di salah satu media online swasta, barulah peneliti tahu apa itu Empat Pilar Bangsa. Setelah itu peneliti langsung tertark dan berniat untuk membuat penelitian tentang sosialisasi Humas MPR tentang Empat Pilar Bangsa ini. Peneliti ingin mengetahui seperti apa 1

Onong Uchjana Effendy, Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), cet, ke-XII, h. 131Rosdakarya, 1999), cet, ke-XII, h. 131.

1

2

kegiatan sosialisasi Humas MPR tentang Empat Pilar Bangsa dan bagaimana peran Humas MPR RI dalam mensosialisasikan Empat Pilar Bangsa. Selain itu banyak masukan dan harapan dari masyarakat bahwa sosialisasi yang telah dilakukan memang sudah sangat efektif namun belum menjangkau seluruh masyarakat, sehingga MPR harus terus melakukan sosialisasi dengan jangkauan yang lebih luas yang diharapkan akan banyak masyarakat yang paham terhadap nilai-nilai luhur bangsa. Untuk mendukung tugas dan wewenang tersebut, Biro Hubungan Masyarakat, Sekretariat Jenderal MPR RI ditugaskan untuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Empat Pilar kehidupan bernegara melalui media massa. Humas MPR dalam memasyarakatkan UUD 1945 memunculkan banyak gagasan. Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara ini adalah istilah yang digagas oleh Alm. Bapak Taufiq Kiemas sewaktu masih menjabat sebagai ketua MPR RI. Wakil Ketua MPR RI, Farhan Hamid, mengatakan bahwa Pak Taufiq memunculkan istilah itu yang didapat dari dialog dengan teman-teman anggota dewan. Ketika suatu pagi Beliau mengobrol, muncullah istilah “Empat Pilar Berbangsa Dan Bernegara” itu2. Menurut analisis penulis, secara social marketing ini lebih ke pendekatan mencari sebuah istilah yang mudah didengar, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit. Dibandingkan dengan istilah memasyarakatkan UUD RI 1945 yang begitu panjang.

2

Dikutip dari Rekaman Siaran Dialog Interaktif RRI tanggal 2 September 2013, Litbang Hubungan Antar Lembaga MPR RI

3

Pemilihan nilai-nilai luhur bangsa ini sesuai dengan kewajiban Anggota MPR sebagaimana diatur dalam Keputusan MPR Nomor 1/MPR/2010 tentang Peraturan Tata Tertib MPR Pasal12 yaitu antara lain harus memegang teguh dan melaksanakan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan, memasyarakatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memperkukuh dan memelihara kerukunan nasional serta menjaga keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika.3 A. Pilar Pancasila Pancasila merupakan ideologi dan dasar negara. Dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Rumusan Pancasila tersebut mengikat seluruh lembaga negara tanpa terkecuali. Pancasila harus dilaksanakan oleh rakyat Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang integral, yang saling mengandaikan dan saling mengunci. B. Pilar Undang-Undang Dasar 1945

UUD 1945 adalah konstitusi negara. Konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar yang tertulis yang biasa disebut Undang Undang Dasar, dan dapat juga tidak tertulis4. Oleh karena itu menurut penulis, dalam negara yang menganut paham konstitusional tidak ada satu pun penyelenggara negara dan masyarakat yang tidak berlandaskan konstitusi. 3

Sekretariat Jenderal MPR RI, Tanya Jawab Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, (Jakarta: Sekretaris Jenderal, 2013), h. 1 4 Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, op. cit. h. 117

4

Dalam penyusunan undang-undang dasar, nilai-nilai dan norma dasar yang hidup dalam masyarakat dan dalam praktek penyelenggaraan negara turut mempengaruhi perumusan pada naskah. Dengan demikian, suasana kebatinan yang menjadi latar belakang filosofis, sosiologis, politis, dan historis perumusan yuridis suatu ketentuan undang-undang dasar perlu dipahami dengan seksama, untuk dapat mengerti dengan sebaik-baiknya ketentuan yang terdapat pada pasal-pasal undang-undang dasar.5 C. Pilar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) Dalam rapat BPUPKI yang membahas rancangan UUD, permasalahan bentuk negara menjadi salah satu pembahasan yang diperdebatkan secara serius. Usulan bentuk negara yang muncul pada waktu itu yaitu negara kesatuan dan negara federal. Namun kemudian disepakati bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan.

Hal tersebut sebagaimana yang tertera dalam Pasal 1 ayat (1) UndangUndang Dasar 1945. Pilihan BPUPKI ini kemudian sepakat dan tidak lagi diganti ketika pada 18 Agustus 1945 PPKI menetapkan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republlik Indonesia Tahun 19456.

D. Pilar Bhinneka Tunggal Ika Semboyan Bhinneka Tunggal Ika diungkapkan pertama kali oleh Empu Tantular yang ditulis dalam Kitab Sutasoma pada abad XIV di masa Kerajaan Majapahit. Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bentuk negara yang 5

Jimly Asshiddiqie, Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945, (Yogyakarta: UII Press, 2005) 6 Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, h. 157

5

dipilih sebagai komitmen bersama. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah pilihan yang tepat untuk mewadahi kemajemukan bangsa kita yang terdiri dari ribuan pulau maka dari itu negara kita disebut negara maritim. Dalam kitab tersebut Empu Tantular menulis “Rwaneka dhatu winuwus Buddha Wisma, Bhinneki rakwa ring apan kena parwanosen, Mangka ng Jinatwakalawan Siwatatwa tunggal, Bhinneka tunggal ika tan hana dharma mangrwa” (Bahwa agama Buddha dan Siwa (Hindu) merupakan zat yang berbeda, tetapi nilai-nilai kebenaran Jina (Buddha) dan Siwa adalah tunggal. Terpecah belah, tetapi satu jua, artinya tak ada dharma yang mendua, satu itu, tak ada pengabdian yang mendua).7 Etika Kehidupan Berbangsa merupakan rumusan yang bersumber dari ajaran agama, khususnya yang bersifat universal, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tercermin dalam Pancasila sebagai acuan dasar dalam berpikir, bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan berbangsa8. Penulis melihat bahwa krisis kepercayaan yang dialami pemerintah Indonesia oleh masyarakat harus dihilangkan. Rasa kebangsaan dan cinta tanah air tidak bertentangan dengan prinsipprinsip agama Islam. Sejalan dengan ayat-ayat Al Qur'an dan Hadits lainnya. Banyak ayat-ayat Al Qur'an yang menganjurkan kita untuk mencintai tanah air atau negeri kita. Allah SWT telah berfirman didalam Al-Qur’an:

7

Sigit Suhandi, Bhinneka Tunggal Ika Maha Karya Persembahan Mpu Tantular, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2009), h. 195 8 Sekretariat Jenderal MPR RI, Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2013), h. 195.

6

“Dan (ingatlah), tatkala Ibrahim berkata (berdoa): "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini (Mekkah), negeri yang aman, dan berikanlah rezeki dari buah-buahan (yaitu) terhadap orang-orang yang beriman diantara mereka kepada Allah dan hari kemudian”. Allah berfirman: "Dan barangsiapa yang ingkar maka Aku menyenangnyenangkannya sementara, kemudian Aku memasukkannya ke dalam adzab neraka dan itulah seburuk-buruk tempat kembali". (QS. Al-Baqarah: 126)9

“Dan (ingatlah), ketika Ibrahim berkata: "Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini (Mekah), negeri yang aman, dan jauhkanlah aku beserta anak cucuku daripada menyembah berhala-berhala.” (QS. Ibrahim: 35)10 Dari ayat diatas, bisa kita lihat bahwa Nabiyullah Ibrahim AS berdo’a untuk tanah airnya agar selalu menjadi negeri yang aman dan sentosa, rakyatnya selalu dilimpahkan rezeki dan mereka semua beriman kepada Allah SWT dan hari akhir. Ini menunjukkan Nabiyullah Ibrahim AS adalah seseorang yang begitu mendalam cintanya akan tanah airnya. Para Nabiyullah senantiasa mencintai negeri yang didiaminya. Sebab jika negerinya rusak, penduduknya juga yang akan menderita.

9

Dinas Pembinaan Mental TNI AD, Al Qur’an Terjemah Indonesia, (Jakarta: PT. Sari Agung, 1997), cet- XI, h. 35. 10 Dinas Pembinaan Mental TNI AD, Al Qur’an Terjemah Indonesia, h. 483

7

Allah SWT begitu memuliakan tanah air dan negeri sehingga menjadikannya sebagai nama satu surah, yaitu surah Al Balad (Negeri). Walaupun tafsir dari ayat tersebut adalah Mekkah, namun yang dimaksud bukan sekedar Mekkah saja, melainkan seluruh negeri.

“Aku benar-benar bersumpah dengan kota ini (Mekah)” (QS. Al-Balad: 1)11

“Dan Kami jadikan antara mereka dan antara negeri-negeri yang Kami limpahkan berkat kepadanya, beberapa negeri yang berdekatan dan Kami tetapkan antara negeri-negeri itu (jarak-jarak) perjalanan. Berjalanlah kamu di kota-kota itu pada malam hari dan siang hari dengan dengan aman.” (QS. Saba’: 18)12

Dari latar belakang masalah dan contoh yang ada, kiranya penulis merasa butuh terpanggil untuk mengkaji permasalahan ini, dan juga sebagai diskursus dan wacana intelektual demi membuka jendela pengetahuan, koleksi pemikiran, dan kecerdasan kepribadian yang kemudian penulis tuangkan dalam sebuah karya ilmiah

11 12

Dinas Pembinaan Mental TNI AD, Al Qur’an Terjemah Indonesia, h. 1243 Dinas Pembinaan Mental TNI AD, Al Qur’an Terjemah Indonesia, h. 846

8

dengan judul “Peranan Hubungan Masyarakat (Humas) MPR RI Dalam Mensosialisasikan Empat Pilar Bangsa Tahun 2014.” B. Pembatasan dan Perumusan Masalah Agar pembahasan ini terfokus pada satu permasalahan maka penulis membatasi kajian ini pada peranan Humas MPR RI dalam mensosialisasikan Empat Pilar Bangsa. Adapun perumusan masalah dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana peran Humas MPR RI dalam mensosialisasikan Empat Pilar Bangsa? 2. Apa kegiatan Humas MPR RI dalam mensosialisasikan Empat Pilar Bangsa? C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian a) Tujuan Umum Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Humas MPR RI membuat formula serta langkah-langkah yang tepat untuk kemudian lebih bisa mensosialisasikan Empat Pilar Bangsa untuk menanamkan rasa nasionalis berbangsa dan bernegara tetap berkembang sebagaimana yang diharapkan. b) Tujuan Khusus 1. Untuk mengetahui peran Humas MPR RI dalam mensosialisasikan Empat Pilar Bangsa dalam membangun rasa nasionalis berbangsa dan bernegara.

9

2. Untuk mengetahui aktifitas dan kegiatan Humas MPR RI dalam upaya mensosialisasikan Empat Pilar Bangsa. 2. Manfaat Penelitian a) Manfaat Teoritis Kegiatan penelitian ini merupakan stimulus dan kesempatan bagi penulis untuk mengeksplorasi lebih jauh materi-materi yang didapatkan di bangku perkuliahan yang kemudian diaktualisasikan dalam sebuah tulisan ilmiah yang mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan serta wawasan untuk mempelajari langsung langkah dan peran Humas dalam membangun rasa nasionalis berbangsa dan bernegara. Serta untuk menambah wawasan mengenai konsep-konsep yang dikemas tentang peran dan langkah dalam membentuk dan membangun citra baik pemerintahan, serta sebagai referensi kepustakaan di bidang ilmu komunikasi massa, khususnya media cetak. b) Manfaat Praktis Penelitian ini diharapkan menjadi masukan dan wacana ideal khususnya untuk penulis dan umumnya untuk masyarakat luas yang menggeluti di bidang komunikasi yang kemudian direalisasikan dalam bentuk tindakan yang konkret dari konsep dan wacana yang disajikan. D. Metodologi Penelitian 1. Metode Penelitian Dalam penelitian ini, penulis menggunakan deskriptif analisis. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif. Yang merupakan

10

prosedur sebagai penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati13. Menurut Jalaludin Rahmat, metode penelitian deskriptif analisis bertujuan mengumpulkan informasi aktual secara rinci yang melukiskan gejala yang ada, mengidentifikasi masalah atau

memberikan kondisi dan menentukan apa yang

dilakukan orang lain dalam menghadapi masalah yang sama dan belajar dari pengalaman mereka untuk menetapkan rencana dan keputusan pada waktu yang akan datang.14 2. Subjek dan Objek Penelitian Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Humas MPR RI. Kemudian yang menjadi objek penelitian ini meliputi Peranan Humas MPR RI dalam mensosialisasikan Empat Pilar Bangsa. 3. Teknik Pengumpulan Data Dalam pengumpulan data ini penulis menggunakan beberapa teknik sebagai berikut: a. Observasi Dalam hal ini peneliti mendatangi sekaligus magang di MPR RI Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga, Biro Hubungan Masyarakat, untuk

13

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,

2004), h. 3 14

Jalaludin Rahmat, Metode Penelitian Komunikasi, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), cet, ke-XIII, h. 25

11

memperoleh data-data mengenai peran Humas MPR RI dalam mensosialisasikan Empat Pilar Bangsa yang dilakukan selama sebulan pada 1 - 31 September 2014. b. Dokumentasi Peneliti mengambil dan mengumpulkan data berdasarkan tulisan-tulisan berbentuk catatan dari hasil wawancara, buku-buku dan dokumen-dokumen internal Biro Hubungan Masyarakat dan Antar Lembaga MPR RI yang diberikan secara langsung. Kemudian peneliti menggunakan analisa deksriptif. Dengan tujuan setelah data-data terkumpul, kemudian penulis menjabarkan dengan memberikan analisaanalisa untuk kemudian diambil kesimpulan akhir. c. Wawancara Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang langsung secara lisan, di mana dua atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-inforrnasi atau keterangan.15 Peneliti meawawancarai Bapak Drs. Yana Indrawan, M. Si selaku Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Bapak Agus Subagyo, S.S., M.I.R. selaku Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga, Biro Hubungan Masyarakat. Peneliti mewawancarai beberapa responden tersebut karena menurut peneliti mereka dapat memberikan informasi ataupun data yang dibutuhkan oleh peneliti.

15

Chalid Narbuko dan Abu Ahmad, Metodologi Penelitian, (Jakata: PT Bumi Aksara, 1997), cet, ke-I, h. 83

12

4. Waktu dan Tempat Penelitian Tempat penelitian dilakukan di kantor MPR RI Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga, Biro Hubungan Masyarakat selama satu bulan, yaitu 1-31 September 2014 penelitian ini selesai dilaksanakan. Tempat penelitian adalah di Jl. Jend. Gatot Subroto No. 6 Jakarta – 10270. 5. Teknik Analisis Data Analisis data kualitatif menurut Bogdan dan Biklen yang dikutip dari buku Metodologi Penelitian Kualitatif karangan Moleong adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.16 E. Tinjauan Pustaka Sebelum melakukan penelitian ini, penulis melakukan observasi terhadap hasil penelitian lain yang mempunyai kemiripan dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Hal ini penulis temukan pada hasil penelitian dari saudara Anwar (Jurusan Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah 2009 M) yang berjudul Peran Public Relations Radar Banten Dalam Membangun Citra Perusahaan. Dengan tujuan untuk meyakinkan bahwa penulisan skripsi ini bukan merupakan hasil plagiat dari skripsi sebelumnya. 16

h. 186

Lexy J. Moleong, Metodelogi Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009)

13

Perbedaan antara penelitian saya dan saudara Anwar adalah di peran Humas, yaitu antara Humas pemerintah dan Humas swasta. F. Sistematika Penulisan Sistematika dalam penulisan ini akan diuraikan sebagai berikut: BAB I:

Bab ini merupakan bab pendahuluan. Dalam bab ini akan memaparkan mengenai latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penjelasan mengenai metode penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data yang berupa observasi, dokumentasi, wawancara, waktu dan tempat penelitian dan teknik analisis data. Kemudian tertera juga tinjauan pustaka dan sistematika penulisan.

BAB II:

Dalam bab ini akan diuraikan landasan-landasan teori yang akan digunakan dalam penelitian ini, pertama konseptualisasi mengenai pengertian

peran.

Kedua,

konseptualisasi

mengenai

Humas;

(pengertian Humas, fungsi Humas dan Humas pemerintahan). Ketiga konseptualisasi mengenai peran Humas. Keempat, konseptualisasi dari aktivitas

Humas.

Kelima konseptualisasi

mengenai

sosialisasi

(pengertian sosialisasi dan jenis sosialisasi). BAB III:

Dalam bab ini penulis akan menjabarkan gambaran umum Humas MPR RI, tim kerja sosialisasi MPR periode tahun 2009-2014 berkaitan

14

dengan judul penulis, kemudian penulis juga menuliskan tujuan sosialisasi Empat Pilar Bangsa MPR RI. BAB IV:

Dalam bab ini penulis menguraikan hasil observasi yang telah diperoleh, mulai dari data-data, kemudian hasil wawancara. Kemudian analisis data dari sumber-sumber yang telah penulis peroleh dalam lokasi penelitian. Lalu penulis mengaplikasikan teori yang ada dengan hasil yang didapatkan selama penelitian.

BAB V:

Dalam bab ini merupakan bagian penutup dari skripsi ini, disajikan kesimpulan-kesimpulan serta saran-saran yang relevan dengan hasil penelitian yang telah dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II LANDASAN TEORI A. Pengertian Peranan Peranan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata “peran” artinya adalah beberapa tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dimasyarakat dan harus dilaksanakan1. Sedangkan “peranan” adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau pun sesuatu yang terutama dalam terjadinya sesuatu hal atau peristiwa. Kemudian menurut Gross, Mason dan Mc. Eachern, sebagaimana yang dikutip oleh David Berry, mereka mendefinisikan peran sebagai seperangkat harapanharapan yang dikenakan pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu.2 Harapan tersebut masih menurut Berry, merupakan imbangan dari norma-norma sosial, oleh karena itu dapat dikatakan peranan-peranan itu ditentukan oleh normanorma didalam masyarakat. Artinya seseorang diwajibkan untuk menentukan hal-hal yang diharapkan oleh masyarakat di dalam pekerjaan dan dalam pekerjaan-pekerjaan lainnya.

1

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka. 1998), h. 322. 2

David Berry, Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995) Ed. 1., cet, ke-III, h. 99.

15

16

Di dalam peranan terdapat dua macam harapan, yaitu harapan-harapan dari masyarakat terhadap pemegang peran dan harapan-harapan yang dimiliki oleh pemegang peran terhadap masyarakat atau terhadap orang-orang yang berhubungan dengannya dalam menjalankan kewajiban-kewajibannya3. Dari sini penulis melihat bahwa masyarakat memang berharap agar tujuan dari sosialisasi Empat Pilar Bangsa ini sampai kepada mereka, sehingga mereka paham akan nilai-nilai luhur bangsa untuk dipraktekan. Selanjutnya harapan dari pemegang peran yaitu disini Humas MPR yang berharap yaitu ketika masyarakat telah mendapatkan sosialisasi, mereka langsung mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari, atau mengajarkan lagi kepada yang lain sehingga paham ini bisa sampai ke segala penjuru. Peran memiliki tugas utama sebagai fungsi dari suatu organisasi tertentu. Peran menjadi bermakna ketika dikaitkan dengan orang lain dan komunitas sosial atau politik. Peran adalah kombinasi antara posisi dan pengaruh. Harapan-harapan tersebut masih menurut David Berry, merupakan imbangan dari norma-norma sosial, oleh karena itu dapat dikatakan peranan-peranan itu ditentukan oleh norma-norma di dalam masyarakat, artinya seseorang diwajibkan untuk melakukan hal-hal yang diharapkan oleh masyarakat di dalam pekerjaannya dan dalam pekerjaan-pekerjaan lainnya. Setiap orang pasti mempunyai peran, baik dalam keluarga, masyarakat, organisasi maupun institusi. Baik secara interaksi, tingkah laku dan lain sebagainya.

3

David Berry, Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi, h. 101

17

Humas MPR RI mengambil peranan sebagai penyambung antara Pimpinan dan anggota MPR dengan publiknya. Peran tidak dapat dipisahkan dengan status (kedudukan), walaupun keduanya berbeda, akan tetapi saling berhubungan erat antara satu dengan yang lainnya, karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Peran diibaratkan seperti dua sisi mata uang yang berbeda, akan tetapi kelekatannya sangat terasa sekali. Seseorang dikatakan berperan atau memiliki peranan karena dia (orang tersebut) mempunyai status dalam masyarakat, walaupun kedudukan itu berbeda antara satu orang dengan orang lain, akan tetapi masing-masing dirinya berperan sesuai dengan statusnya. Dari penjelasan tersebut maka dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud dengan peran merupakan seperangkat tindakan, perbuatan, atau pekerjaan yang diharapkan dilakukan oleh seseorang karena kedudukannya di dalam status tertentu dalam suatu masyarakat atau lingkungan di mana dia berada untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Dengan kata lain, sebuah peran berkaitan dengan fungsi, tugas, dan status seseorang dalam suatu masyarakat. B. Humas 1. Pengertian Humas Salah satu alat dalam komunikasi yang digunakan oleh instansi pemerintah untuk membantu menciptakan dan saling memelihara alur komunikasi serta kerjasama suatu perusahaan dengan publiknya agar program-program yang telah direncanakan dapat tercapai adalah dengan menggunakan prakstisi Humas.

18

Humas mempunyai dua pengertian, yaitu Humas sebagai “method of communication” dan Humas sebagai “state of being” 4. Menurut analisa penulis, yang di maksud dalam pengertian method of communication yaitu rangkaian metode komunikasi atau sistem kegiatan, dimana metode kegiatan berkomunikasi Humas harus mempunyai ciri khas, itulah yang dimaksud dengan metode komunikasi. Kemudian penulis juga menilai bahwa Humas dalam pengertian state of being adalah pelaksanaan kegiatan berkomunikasi tersebut sehingga terstruktur, massif dan melembaga.

Dalam pengertian sebagai metode komunikasi menurut Rosady Ruslan, penulis melihat ada makna bahwa setiap pemimpin dari suatu organisasi baik besar atau kecil, dapat melaksanakan Humas5. Kegiatan komunikasi yang khas akan mempunyai ciri-ciri yaitu komunikasi yang dilaksanakan berlangsung dua arah secara timbal balik, artinya ada respon atau efek dari komunikan ketika komunikator menjalankan tugasnya. Kemudian ciri selanjutnya, kegiatan yang dilakukan terdiri dari penyebaran informasi, pelaksanaan persuasi dan pengkajian opini publik, artinya Humas memberikan sesuatu yang bermanfaat, bernilai dan bersifat mengajak kepada komunikan. Dari situ kemudian masyarakat bisa memberikan pendapat mengenai informasi-informasi yang dikemukakan Humas.

4

Onong Uchjana Effendy, Human Relations dan Public Relations. (Bandung: CV Mandar Maju, 1993), cet, ke-viii, h. 94 5 Onong Uchjana Effendy, Human Relations dan Public Relations, h. 95.

19

Ciri selanjutnya adalah tujuan yang dicapai adalah tujuan organisasi itu sendiri, artinya tujuan yang diinginkan Humas dalam bersosialisasi adalah tujuan dari organisasi tempat Humas bernanung, bukan tujuan pribadi Humas. Ciri berikutnya, sasaran yang dituju adalah publik di dalam dan publik di luar organisasi, artinya Humas bukan hanya berkonsentrasi penuh bekerja untuk ekstern, melainkan intern juga harus diperhatikan. Ini sangat penting dibina, karena apabila hubungan dalam organisasi saja tidak bisa dijalin, bagaimana Humas bisa bersosialisasi ke masyarakat. Kemudian ciri terakhir metode komunikasi Humas yang khas menurut Rosady Ruslan adalah efek yang diharapkan adalah terjadinya hubungan yang harmonis antara organisasi dengan publik. Dimana ini juga merupakan salah satu tugas penting Humas, yaitu menciptakan citra baik di masyarakat. Humas menurut para ahli seperti contohnya Howard Bonham, Vice Chairman, American National Red Cross adalah adalah suatu seni untuk menciptakan pengertian publik yang lebih baik, yang dapat memperdalam kepercayaan publik terhadap seseorang atau organisasi6. Seni seperti yang kita tahu adalah sebuah keindahan. Keindahan antara hubungan yang terjalin baik antara suatu organisasi dengan masyarakat. Kemudian Humas menurut Frank Jefkins adalah sesuatu yang merangkum keseluruhan komunikasi yang terencana, baik itu kedalam maupun keluar, antara 6

Rosady Ruslan, Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1997), h 25

20

suatu organisasi dengan semua khalayaknya dalam rangka mencapai tujuan-tujuan spesifik yang berlandaskan pada saling pengertian7. Penulis menganalisa bahwa maksud Frank Jefkins disini adalah seorang Humas sudah pasti memiliki persiapan yang matang dan tersusun rapi sebelum dia menjalankan tugasnya untuk bersosialisasi. Dr. Rex Harlow dalam bukunya berjudul A Model for Public Relations Education for Professional Practices yang diterbitkan oleh International Public Relations Application (IPRA) 1978, menyatakan bahwa definisi Humas adalah: Fungsi manajemen yang khas dan mendukung pembinaan, pemeliharaan jalur bersama antara organisasi dengan publiknya, menyangkut aktivitas komunikasi, pengertian dan penerimaan kerja sama; melibatkan manajemen dalam menghadapi persoalan/permasalahan, membantu manajemen untuk mampu menanggapi opini public; mendukung manajemen dalam mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif; bertindak sebagai system peringatan dini dalam mengantisipasi kecenderungan penggunaan penelitian serta teknik komunikasi yang sehat dan etis sebagaimana sarana utama8. Pengertian Humas diatas dianggap yang paling sempurna diantara semua pengertian Humas yang ada. Dengan demikian, Humas memang menunjang fungsi manajemen dalam suatu kegiatan organisasi dan lembaga yang bersifat umum untuk mengerahkan orang-orang yang terlibat di dalamnya, untuk menuju sasaran dan tujuan yang ingin dicapai. Dan untuk menunjang kegiatan manajemen itu harus dilakukan dengan komunikasi.

7 8

Jefkins, Frank, Public Relations, (Jakarta: Erlangga, 2003), h. 8-9. Onong Uchjana Effendy, Human Relations dan Public Relations, h. 16

21

2. Fungsi Humas Fungsi utama Humas adalah menumbuhkan dan mengembangkan hubungan baik antarlembaga (organisasi) dengan publiknya, internal maupun eksternal dalam rangka menanamkan pengertian, menumbuhkan motivasi dan partisipasi publik dalam upaya menciptakan iklim pendapat (opini publik) yang menguntungkan lembaga organisasi9. Seperti yang telah penulis teliti sebelumnya, bahwa Humas harus bisa membina hubungan yang ada di dalam maupun di luar organisasi demi kepentingan dan kompaknya organisasi itu sendiri. Fungsi atau peranan Humas adalah harapan publik terhadap apa yang seharusnya dilakukan oleh Humas sesuai dengan kedudukannya sebagai seorang Humas. Jadi, Humas dikatakan berfungsi apabila dia mampu melakukan tugas dan kewajibannya dengan baik, berguna atau tidak dalam menunjang tujuan perusahaan dan menjamin kepentingan publik10. Artinya Humas harus bisa menyeimbangkan antara hubungan ke dalam dan ke luar. Sehingga organisasi tersebut sehat di dalam dan baik di luar. Secara garis besar fungsi dari Humas adalah memelihara komunikasi yang harmonis antara perusahaan dengan publiknya, melayani kepentingan publik dengan baik dan memelihara perilaku dan moralitas perusahaan dengan baik.

9

Firsan Nova, Crisis Public Relations: Bagaimana PR Menangani Krisis Perusahaan, (Jakarta: Grasindo, 2009), h. 38 10 Rachmat Kriyantono, Public Relations Writing, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), h. 21

22

C. Macam-macam Humas 1. Humas Pemerintahan (Government Public Relations) Keberadaan unit kehumasan di sebuah lembaga/instansi pemerintah merupakan

keharusan

secara

fungsional

dan

operasional

dalam

upaya

menyebarluaskan atau untuk mempublikasikan tentang suatu kegiatan atau aktivitas instansi bersangkutan yang ditujukan baik untuk hubungan masyarakat ke dalam, maupun kepada masyarakat luar pada umumnya11. Humas Pemerintahan berfungsi sebagai pengelola informasi dan opini publik yang muncul dari masyarakat karena rakyat dalam pemerintahan ikut serta mengawasi jalannya pemerintahan yang apabila tidak sesuai dengan aspirasi rakyat, rakyat akan cepat mengkritiknya. Humas melakukan penyebaran informasi mengenai kebijakan pemerintah yang disebarluaskan, sedangkan opini publik dikaji dan diteliti seefektif mungkin untuk keperluan dan pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan selanjutnya.12 2. Humas Perusahaan/ Bisnis Humas Perusahaan dengan manajemennya pada umumnya berusaha memperoleh peningkatan pada segi profit atau keuntungan finansial. Selain itu, Humas Perusahaan harus pintar dalam menyusun strategi untuk meningkatkan citra dan reputasi perusahaan, terutama dewasa ini yang semakin banyak persaingan. 11

Onong Uchjana Effendy, Human Relations dan Public Relations. h. 341 Onong Uchjana Effendy, Hubungan Masyarakat: Suatu Studi Komunikasi, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), h. 37. 12

23

Humas perusahaan biasanya didefinisikan sebagai pengelolaan reputasi perusahaan secara keseluruhan atau disebut juga citra perusahaan13. 3. Humas Non Government Organization (Third Sector) Non Government Organization (NGO) atau yang lebih kita kenal dengan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) adalah sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya.14 Tugas Humas dalam NGO antara lain mengembangkan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi. Humas sektor ini menyebarluaskan mengenai profil organisasi, visi misi dan tujuan organisasi agar publik tertarik dan kemudian memberikan kepercayaan masyarakat terhadap organisasi tersebut yang kemudian dapat meningkatkan citra pada organisasi tersebut. Menyediakan media komunikasi yang tepat antara publik dengan organisasi. Media komunikasi merupakan sarana dalam berkomunikasi. Humas dalam NGO berperan untuk memberikan sumbangan terhadap suksesnya organisasi dengan melaksanakan hubungan dengan pihak lain seperti melakukan kerja sama demi terlaksananya tujuan dari berdirinya NGO tersebut dan melakukan publikasi dan advertising.15

13

Anne Gregory, Public Relations dalam Praktik, (Jakarta: Erlangga, 2004), h. 58. http://soloraya.net/peran-humas-dalam-dunia-ngo.html 15 Sam Black & Melvin L. Sharpe, Ilmu Hubungan Masyarakat Praktis, (Jakarta: PT. Intermasa, 1988), h. 187-188. 14

24

D. Peran Humas Secara garis besarnya Humas mempunyai peran ganda: yaitu fungsi keluar memberikan informasi atau pesan-pesan sesuai dengan tujuan dan kebijaksanaan instansi/lembaga kepada masyarakat sebagai khalayak sasaran, sedangkan ke dalam wajib menyerap reaksi, aspirasi atau opini khalayak tersebut diserasikan demi kepentingan instansinya atau tujuan bersama. Peranan umum Humas dalam manajemen suatu organisasi itu terlihat dengan adanya beberapa aktivitas pokok kehumasan, yaitu mengevaluasi sikap atau opini publik, artinya Humas harus bisa mengkoreksi apa yang kurang dalam pelaksanaan sosialisasi dan membaca situasi dalam setiap menjalankan tugas di masyarakat. Kemudian mengidentifikasi kebijakan dan prosedur organisasi/ perusahaan dengan kepentingan publiknya. Humas dalam terjun ke masyarakat harus bisa membedakan mana yang benar-benar kebijakan pemerintah, dan mana kepentingan masyarakat yang sedang dihadapi. Karena seringkali kepentingan masyarakat jauh lebih banyak dari kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Selanjutnya merencanakan dan melaksanakan penggiatan aktivitas Humas. Sebelum melaksanakan tugasnya, Humas harus memiliki rencana matang. Konten apa saja yang akan diberikan kepada masyarakat nanti. Jika hal ini sudah dilakukan, maka kemungkinan besar pesan yang ingin disampaikan akan tepat sasaran.Pada umumnya manajemen Humas berperan untuk melakukan beberapa tahapan-tahapan diantaranya

25

Perencanaan

(planning),

Pengorganisasian

(organizing),

Pengkomunikasian

(communicating), Pengawasan (controlling) dan Penilaian (evaluating). Penulis mengerti bahwa Peran Humas menurut Cutlip dan Center dan dalam buku Rosady Ruslan (2008 : 26) pada intinya adalah sebagai Communicator, penghubung antara organisasi atau lembaga yang diwakili dengan publiknya. Dari uraian tersebut dijelaskan Humas berperan sebagai perwakilan perusahaan dalam melakukan komunikasi dengan publik internal dan eksternal. 16

Kemudian membina Relationship, yaitu berupaya membina hubungan yang positif dan saling menguntungkan dengan pihak publiknya. Dalam hal ini Humas berperan dalam melakukan pendekatan hubungan baik dengan publik. Lalu Peranan back up management, yakni sebagai pendukung dalam fungsi manajemen organisasi atau perusahaan. Humas memiliki peranan sebagai pendukung organisasi yang selalu sigap dalam menjalankan tugas dari atasan/ perusahaan. Dan selanjutnya adalah membentuk corporate image, artinya peranan Humas berupaya menciptakan citra bagi organisasi atau lembaganya. Dalam hal ini Humas berperan menjaga dan menciptakan citra yang positif terhadap perusahaan dimata publik.

16

Rosady Ruslan, Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi: Konsepsi dan Aplikasi. (Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2008), h. 20.

26

E. Kegiatan Humas Kegiatan Humas dimaksudkan untuk menciptakan suatu pengertian, sikap, dan tanggapan yang lebih baik dari khalayak terhadap produk, tindakan, atau suatu organisasi secara keseluruhan. Proses penciptaannya itulah yang disebut sebagai proses transfer17. Kegiatan Humas menurut peneliti adalah aplikasi nyata dari persiapan dan kebijakan sebuah organisasi dalam mewujudkan keinginannya yang secara persuasif dilakukan, karena akan ada efek setelah dilakukannya kegiatan ini. No. Posisi Negatif

Proses Transfer

Posisi Positif

1.

Permusuhan (Hostility)

Simpati (Sympathy)

2.

Prasangka (Prejudice)

Penerimaan (Acceptance)

3.

Ketidakpedulian (Apathy)

Berminat (Interest)

4.

Ketidaktahuan (Ignorance)

Pemahaman (Knowledge)

Situasi Negatif

Situasi Positif Tabel 2.1 Proses Transfer dalam Humas18

Kemudian, berdasarkan ciri khas kegiatan Humas tersebut, menurut pakar Humas Internasional, Cutlip & Centre, and Canfield (1982) 19 fungsi Humas adalah menunjang aktivitas utama manajemen dalam mencapai tujuan bersama (fungsi melekat pada manajemen lembaga/ organisasi), membina hubungan yang harmonis

17

Linggar Anggoro, M, Teori dan Profesi KeHumasan Serta Aplikasinya di Indonesia, (Jakarta: Bumi Aksara, 2005), h. 12 18 Rosady Ruslan, Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations, , h 20 19 Bertrand R. Canfield, Public Relations, Principles and Problems, dikutip oleh Roland E. Wolseley & Laurence R. Campbell, Third Edition, Exploring Journalism, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J., 1959, hal. 468.

27

antara badan/organisasi dengan publiknya yang merupakan khalayak sasaran, mengidentifikasi segala sesuatu yang berkaitan dengan opini, persepsi dan tanggapan masyarakat terhadap badan/organisasi yang diwakilinya, atau sebaliknya, melayani keinginan publiknya dan memberikan sumbang saran kepada pimpinan manajemen demi tujuan dan manfaat bersama dan menciptakan komunikasi dua arah timbal balik, dan mengatur arus informasi, publikasi serta pesan dari badan/organisasi ke publiknya/sebaliknya, demi tercapainya citra positif bagi kedua belah pihak. F. Sosialisasi 1. Definisi Sosialisasi Menurut Kamus Besar Bahasa

Indonesia, sosialisasi adalah upaya

memasyarakatkan sesuatu sehingga dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat20. Penulis beranggapan bahwa sosialisasi diartikan sebagai sebuah proses seumur hidup bagaimana seorang individu mempelajari kebiasaan-kebiasaan yang meliputi caracara hidup, nilai-nilai, dan norma-norma sosial yang terdapat dalam masyarakat agar dapat diterima oleh masyarakatnya. Kemudian Peter Berger (1978) mendefinisikan sosialisasi sebagai “a process by which a child learns to be a participant member of society” atau proses melalui di mana seorang anak belajar menjadi seorang anggota dalam masyarakat (Berger,

20

Tim Penyusun Kamus Pusat, Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-3 Cet1. (Jakarta: Balai Pustaka,2001), h.1085.

28

1978:116)21. Maksudnya adalah seseorang yang berusaha untuk mengetahui sesuatu yang belum diketahuinya. Dimana disitu dia berada di tengah orang-orang yang akan berinteraksi padanya dengan memberikan sejumlah informasi. Ada juga yang berpendapat bahwa sosialisasi adalah usaha untuk mengubah milik perseorangan menjadi milik publik (milik negara), proses belajar seorang anggota masyarakat untuk mengenal dan menghayati kebudayaan masyarakat dilingkungannya.

Pendapat

lain

mengemukakan

sosialisasi

adalah

upaya

memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayati oleh masyarakat (pemasyarakatan). Sosialisasi merupakan proses belajar mengajar mengenai pola-pola tindakan interaksi dalam masyarakat sesuai dengan peran dan status sosial yang dijalankan masing-masing. Dengan proses itu, individu akan mengetahui dan menjalankan hak dan kewajibannya berdasarkan peran status masing-masing dan kebudayaan suatu masyarakat22. Dengan begitu, jelaslah bahwa sosialisasi adalah proses berbaur, mencari tahu, member tahu dan interaksi antara satu orang dengan orang lainnya. Sementara itu, beberapa ahli mengemukakan pendapatnya tentang pengertian sosialisasi. Diantaranya Charlotte Buhler, yang mengatakan sosialisasi adalah proses yang membantu individu-individu belajar dan menyesuaikan diri, bagaimana cara hidup dan berpikir kelompoknya agar ia dapat berperan dan berfungsi dengan

21

Kamanto Sunarto, Pengantar Sosiologi, (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indoensia, 2004) h. 21. 22 http://www.zonasiswa.com/2014/07/pengertian-sosialisasi.html

29

kelompoknya. Artinya adalah individu tersebut akan beradaptasi untuk memiliki posisi atau kedudukan agar mendapat pengakuan dari orang-orang disekitar. Menurut Peter Berger dan Paul B. Horton, sosialisasi adalah suatu proses dimana seseorang menghayati serta memahami norma-norma dalam masyarakat tempat tinggalnya sehingga akan membentuk kepribadiannya. Artinya adalah orang tersebut mendapatkan stimulus agar mempelajari kebiasaan-kebiasaan apa yang ada di lingkungan tempat tinggalnya yang kemudian akan membuatnya memiliki jati diri. Kemudian Soerjono Soekanto berpendapat, sosialisasi adalah suatu proses mengkomunikasikan kebudayaan kepada warga masyarakat yang baru. Artinya disini adalah interaksi aktif dari seorang pribumi kepada orang pendatang, agar dapat menyesuaikan dirinya di tempat yang baru. Tentu ini dilakukan demi kebaikan bersama. 2. Jenis Sosialisasi

Dalam bersosialisasi, kita harus memperhatikan lingkungan sosial. Lingkungan sosial adalah lingkungan masyarakat yang di dalamnya terdapat interaksi antara individu dengan individu yang lain. Yang terlibat dari proses sosialisasi tersebut adalah manusia sebagai makhluk sosial, yang berhubungan dengan sekitarnya, serta adanya dorongan untuk mengabdi kepada masyarakat23.

23

Ke-1, h.22

Bimo Walgito, Psikologi Sosial Suatu Pengantar, (Yogayakarta : Ardi, 2002), ed. III, cet.

30

Karena manusia sebagai makhluk sosial, maka dalam tindakan-tindakanya manusia juga sering mengarah pada kepentingan-kepentingan masyarakat. Sebaliknya, apabila manusia lebih cenderung individual, maka ia lebih mementingkan kehidupan pribadinya. Berdasarkan jenisnya, sosilisasi dibagi menjadi dua. Pertama yaitu Sosialisasi Primer, sosialisasi ini terjadi pada masa pertumbuhan, yakni dengan cara mengucapkan kalimat, cara mengucapkan kata, cara bersikap dan lain sebagainya. Pada masa ini pemegang peran sosialisasi utamanya adalah keluarga. Keluarga mempunyai peranan penting dalam terbentuknya kepribadian seorang anak. Maka dari itu keluarga adalah tempat pertama kita belajar akan segala sesuatu, mulai dari kecil hingga kita sudah bisa membedakan yang mana yang baik dan yang mana yang buruk, atau mumayyiz. Menurut Peter L. Berger dan Luckmann yang mendefinisikan sosialisasi primer sebagai sosidalisasi pertama yang dijalani individu menjadi anggota masyarakat (keluarga). Secara bertahap dia mulai mampu membedakan dirinya dengan orang lain di sekitarnya. Selain itu, disebut primer juga karena kelompok ini bisa menjadi instrument penting untuk control social. Sebagai pemegang peran sosialisasi, kelompok primer berusaha menjaga agar norma dan sosial yang dianut bersama bisa membentuk sikap dan prilaku anggota kelompoknya seperti yang dianut masyarakat di kelompoknya.

31

Kemdian kedua ada Sosialisasi Sekunder, yaitu suatu proses sosialisasi lanjutan setelah

sosialisasi primer yang memperkenalkan individu ke dalam

kelompok tertentu dalam masyarakat. Jadi sosialisasi ini adalah setelah kita sudah bisa berbicara lancar dan bersikap dewasa. Saat itulah kita siap untuk bergabung ke masyarakat di luar lingkungan keluarga. Menurut Goffman kedua proses tersebut berlangsung dalam institusi sosial, yaitu tempat tinggal dan tempat bekerja. Dalam kedua institusi tersebut, terdapat sejumlah individu dalam situasi yang sama, terpisah dari masyarakat luas dalam jangka waktu kurun tertentu, bersama-sama menjalani hidup terkukung, dan diatur secara formal.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN A. Humas MPR RI Hubungan Masyarakat Sekretariat Jenderal MPR RI ditugaskan untuk menyelenggarakan kegiatan sosialisasi Empat Pilar kehidupan bernegara melalui media massa. Oleh karena itu, dalam kerangka pelaksanaan tugas pokok penyelenggaraan kehumasan, Biro Hubungan Masyarakat dituntut untuk mampu memberikan dukungan teknis, administratif, dan keahlian guna terselenggaranya kegiatan sosialisasi melalui media massa tersebut1. Hal ini penting dilakukan untuk mendukung sosialisasi Empat Pilar utama kehidupan bernegara agar terlaksana secara masif dan menyentuh kalangan masyarakat luas. Perbedaan pokok antara fungsi dan tugas Humas yang terdapat di instansi pemerintah dengan non pemerintah (lembaga komersial) adalah tidak adanya unsur komesial walaupun Humas Pemerintah juga melakukan hal yang sama dalam kegiatan publikasi, yaitu promosi dan periklanan. Humas pemerintah lebih menekankan pada pelayanan umum. Dalam kerangka sosialisasi, untuk memberikan pembelajaran dan pendidikan politik, diselenggarakan juga Pelatihan untuk Pelatih Sosialisasi Putusan MPR atau yang disebut dengan Training of Trainers di tingkat provinsi dan beberapa

1

Litbang Sekretariat Jenderal MPR RI, Biro Hubungan Antar Lembaga

32

33

kementerian, Cerdas Cermat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR Tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, dan seminar-seminar yang berkaitan dengan materi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR. Seminar ini dilakukan untuk menghimpun dan mengetahui berbagai pandangan

dan

pendapat

masyarakat

mengenai

hal-hal

terkait

dengan

penyelenggaraan Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar. Seluruh anggota MPR diwajibkan melakukan sosialisasi Empat Pilar di Dapil nya masing-masing, karena MPR terdiri dari anggota DPR (560 orang) dan DPD (124 orang) dan semuanya harus aktif dalam mensosialisasikan Empat Pilar2. Pimpinan dan anggota MPR RI yang dibantu Biro Humas MPR RI dalam mensosialisasikan Empat Pilar kebangsaan juga memanfaatkan media elektronik sebagai media sosialisasi. Dialog media elektronik yaitu radio (RRI) dan televisi (TVRI). Di TVRI ada dua acara, yang pertama adalah Jendela Anak Negeri dan Warung Kebangsaan. Subjek MPR RI yang saya teliti adalah sosialisasi Empat Pilar Bangsa. Jenis sosialisasinya diantaranya adalah dialog-dialog, seminar, talkshow secara ringan, lomba-lomba cerdas cermat, forum kehumasan, Training of Trainers bekerjasama dengan Kementrian-kementrian, Dinas Pendidikan Provinsi, media cetak dan elektronik.

2

Litbang Sekretariat Jenderal MPR RI, Biro Hubungan Antar Lembaga

34

Biro Humas Sekretariat Jenderal MPR RI membantu tugas Pimpinan MPR RI untuk mengoordinasikan anggota MPR untuk memasyarakatkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD Pasal 15 ayat (1) huruf e dan Keputusan MPR Nomor 1/MPR/2010 tentang Peraturan Tata Tertib MPR Pasal 22 ayat (1) huruf e dengan memfasilitasi semua komponen kegiatan-kegiatan sosialisasi.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat (Drs. Yana Indrawan, M. Si)

Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antar Lembaga (Agus Subagyo, S.S., M.I.R.)

Pengolahan Data dan Sistem Informasi (Usep Supriyatna, S.Sos, M.Si.)

Bagian Media Visual (Didi Kusmayadi)

Bagian Perpustakaan (Dra. Roosiah Yuniarsih, M.Kom.)

Kasubbag Pemberitaan (Rharas Esthining Palupi, S.H., M.H.)

Kasubbag Sarana dan Jaringan (Indri Wahyuni, S.IP.)

Kasubbag Audio Visual (Supriyanto)

Kasubbag Pelayanan Pepustakaan (Kasan Jaya)

Kasubbag Hubungan Antar Lembaga (Budi Muliawan, S.H., M.H.)

Kasubbag Pengolah Data (M. Haris Purwa P., S.H.)

Kasubbag Dokumentasi Foto (Rades Rahadian, S.H.)

Kasubbag Penyediaan dan Pemeliharaan Bahan Pustaka (Zaenal Abidin)

Gambar 3.1 Struktur Organisasi Biro Humas MPR RI

35

Seperti yang telah peneliti jelaskan sebelumnya, salah satu metode Humas MPR RI dalam mensosialisasikan Empat Pilar kebangsaan adalah pimpinan MPR RI membentuk tim kerja sosialisasi yang anggotanya berjumlah 35 orang, terdiri atas unsur fraksi-fraksi dan kelompok anggota DPD di MPR yang ditugasi untuk menyusun materi dan metodologi, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan sosialisasi, serta melaksanakan sosialisasi.

Peran tersebut diwujudkan dengan komitmen Pimpinan MPR untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terhadap nilai-nilai luhur bangsa yang terdapat dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika yang dikenal dengan istilah Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara.

Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dipandang sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh para penyelenggara negara bersama seluruh masyarakat dan menjadi panduan dalam kehidupan berpolitik, menjalankan pemerintahan, menegakkan

hukum,

mengatur

perekonomian

negara,

interaksi

sosial

kemasyarakatan, dan berbagai dimensi kehidupan bernegara dan berbangsa lainnya. Dengan pengamalan prinsip Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, diyakini bangsa Indonesia akan mampu mewujudkan diri sebagai bangsa yang adil, makmur, sejahtera, dan bermartabat.

1

Pimpinan Tim Kerja Sosialisasi MPR RI 1.

Ketua: Drs. Agun Gunandjar Sudarsa, Bc.IP., M.Si. (Fraksi Partai Golongan Karya)

2.

Wakil Ketua: Drs. Achmad Basarah, MH. (Fraksi PDI Perjuangan)

3.

Wakil Ketua: Drs. H. Zainut Tauhid Sa’Adi (Fraksi Partai Persatuan Pembangunan)

4.

Wakil Ketua: Martin Hutabarat (Fraksi Partai Gerindra)

5.

Wakil Ketua: Drs. H. Wahidin Ismail (Kelompok Anggota DPD)

Anggota Tim Kerja Sosialisasi MPR RI 1.

DR. Ir. Mohammad Jafar Hafsah (Fraksi Partai Demokrat) (menggantikan Ir. Agus Hermanto, MM.)

2.

Laksada TNI (Purn) Adiyaman Amir Saputra, S.IP. (Fraksi Partai Demokrat)

3.

Anton Sukartono Suratto (Fraksi Partai Demokrat) (Menggantikan Sutjipto, SH., M.Kn)

4.

Yusyus Kuswanda, SH. (Fraksi Partai Demokrat)

1

Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014, h. v

36

37

5.

Didi Irawadi Syamsuddin, S.H., LLM (Fraksi Partai Demokrat) (Menggantikan Rinto Subekti, S.E., MM yang menggantikan Angelina Patricia Pingkan Sondakh, SE.)

6.

Ruhut Poltak Sitompul, SH. (Fraksi Partai Demokrat)

7.

Ir. H. Muhammad Azhari, S.H., M.H. (Fraksi Partai Demokrat) (Menggantikan Bokiratu Nitabudhi Susanti, S.E.yang sebelumnya Hj. Himmatul Alyah Setiawaty, SH., MH.)

8.

H. Harry Witjaksono, S.H. (Fraksi Partai Demokrat) (Menggantikan Ir. Sumanggar Milton Pakpahan, MM.)

9.

Syamsul Bachri M.Sc. (Fraksi Partai Golongan Karya)

10. H.M. Busro (Fraksi Partai Golongan Karya) (Menggantikan Drs. Josef A. Nae Soi, MM.) 11. Drs. Murad U. Nasir (Fraksi Partai Golongan Karya) (Menggantikan Dra. Hj. Chairun Nisa, MA.) 12. Dr. Ir. Hetifah, MPP. (Fraksi Partai Golongan Karya) 13. Dr. Yasonna Hamonangan Laoly, SH., M.Sc. (Fraksi PDI Perjuangan) 14. Dr. Ir. Arif Budimanta M.Sc (Fraksi PDI Perjuangan) 15. H. Rahadi Zakaria, S.IP., MH. (Fraksi PDI Perjuangan) 16. Dra. Eva Kusuma Sundari, MA., MDE. (Fraksi PDI Perjuangan) 17. H. TB. Soenmandjaja, SD. (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera) 18. H. Rofi Munawar, Lc (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera) (Menggantikan Drs. Al Muzammil Yusuf)

38

19. H. Hermanto, S.E., MM (Fraksi Partai Keadilan Sejahtera) (Menggantikan Dr. H. Muhammad Sohibul Iman) 20. Drs. Ibrahim Sakty Batubara, M.AP. (Fraksi Partai Amanat Nasional) 21. Dra. Mardiana Indraswati (Fraksi Partai Amanat Nasional) 22. H. Ahmad Yani, SH., MH. (Fraksi Partai Persatuan Pembangunan) 23. Ir. H.M. Lukman Edy, M.Si. (Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa) 24. Drs. Erik Satrya Wardhana, SE (Fraksi Partai Hati Nurani Rakyat) 25. H. Dani Anwar (Kelompok Anggota DPD) 26. Ir. Abraham Paul Liyanto (Kelompok Anggota DPD) 27. Abdul Azis, S.H. (Kelompok Anggota DPD) (Menggantikan Drs. H. Mohammad Sofwat Hadi, SH. yang sebelumnya Ir. Adhariani, SH., MH.) 28. Ir. Marhany Victor Poly Pua (Kelompok Anggota DPD) (Menggantikan Abdi Sumaithi) 29. H.T. Bachrum Manyak (Kelompok Anggota DPD) 30. dr. Budi Doku (Kelompok Anggota DPD) (Menggantikan Elnino M. Husein Mohi, ST., M.Si.)

39

B. Tujuan Sosialisasi Empat Pilar Bangsa

Empat pilar dari konsepsi kenegaraan Indonesia tersebut merupakan prasyarat minimal, disamping pilar-pilar lain, bagi bangsa ini untuk bisa berdiri kukuh dan meraih kemajuan berlandaskan karakter kepribadian bangsa Indonesia sendiri. Setiap penyelenggara negara dan segenap warga negara Indonesia harus memiliki keyakinan, bahwa itulah prinsip-prinsip moral keindonesiaan yang memandu tercapainya perikehidupan bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Untuk itu diperlukan adanya usaha sengaja untuk melakukan penyadaran, pengembangan dan pemberdayaan menyangkut empat pilar kehidupan berbangsa dan bernegara itu. Para penyelenggara negara baik pusat maupun daerah dan segenap warga negara Indonesia harus sama-sama bertanggung jawab untuk melaksanakan nilai-nilai yang terkandung dalam empat pilar tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Empat pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara dapat menjadi panduan yang efektif dan nyata, apabila semua pihak, segenap elemen bangsa, para penyelenggara negara baik di pusat maupun di daerah dan seluruh masyarakat konsisten mengamalkan nilai-nilai yang terkandung didalamnya.

Oleh karena itu, MPR selalu mengadakan Sosialisasi Empat Pilar yang diadakan di berbagai Provinsi, Kota, Kabupaten, daerah maupun lingkungan

40

MPR/DPR/DPD RI, karena Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara dipandang sebagai sesuatu yang harus dipahami oleh para penyelenggara negara bersama seluruh masyarakat dan menjadi panduan dalam kehidupan berpolitik, menjalankan pemerintahan, menegakkan hukum, mengatur perekonomian negara, interaksi sosial kemasyarakatan dan berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara lainnya. Dengan pengamalan prinsip Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara, diyakini bangsa Indonesia akan mampu mewujudkan diri sebagai bangsa yang adil, makmur, sejahtera dan bermartabat.

Pemilihan nilai-nilai luhur bangsa ini sesuai dengan kewajiban Anggota MPR sebagaimana diatur dalam Keputusan MPR Nomor 1/MPR/2010 tentang Peraturan Tata Tertib MPR Pasal12 yaitu antara lain harus memegang teguh dan melaksanakan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan, memasyarakatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memperkukuh dan memelihara kerukunan nasional serta menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam semangat Bhinneka Tunggal Ika.

Tujuan sosialisasi Empat Pilar Bangsa antara lain Pertama, melaksanakan tugas Pimpinan MPR dalam rangka mengoordinasikan Anggota MPR dalam melakukan pemasyarakatan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sesuai dengan amanat UU No, 27 Tahun 2009, tentang Majelis

41

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 15 ayat (1) huruf e. Humas MPR RI membantu secara teknis dan administratif dalam mengakomodir kegiatan-kegiatan sosialisasi Pimpinan MPR ke seluruh Indonesia. Kedua, melakukan reaktualisasi terhadap nilai-nilai Pancasila, Konstitusi (Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Bhinneka Tunggal Ika. Penulis menganggap bahwa pengajaran tentang Empat Pilar bukan hanya memberitahukan apa Empat Pilar Bangsa itu, tapi juga untuk memperkokoh landasan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ketiga, meningkatkan pemahaman terhadap Empat Pilar kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya kepada setiap lapisan masyaraka. Selain mensosialisasikan apa itu Empat Pilar Bangsa, penulis menilai Pimpinan MPR RI sangat berharap bahwa mahasiswa dan mahasiswi juga masyarakat memahami pentingnya mendalami pilar-pilar kehidupan berbangsa dan bernegara Republik Indonesia. Keempat, sebagai salah satu upaya dalam menggali dan membangun kembali kesadaran pentingnya nilai-nilai Empat Pilar kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurut penulis, pilar-pilar yang lahir sejak hampir 70 tahunan yang lalu ini bukan hanya sebagai pajangan istilah-istilah kenegaraan, tapi juga sebagai landasan dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat guna mewujudkan kehidupan masyarakat

42

yang sejahtera adil dan makmur sebagaimana diamanatkan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kelima, membangun sinergisitas antara Pimpinan dan Anggota Majelis sebagai pelaksana tugas konstitusional dengan mahasiswa sebagai agen perubahan dan kalangan akademis sebagai salah satu elemen penggerak masyarakat. Menurut penulis, tujuan ini sudah jelas bahwa Humas MPR RI memiliki peran penting dalam hubungan dalam MPR RI sendiri maupun hubungan ke luar. Penulis menyimpulkan, bahwa tujuan-tujuan dari sosialisasi Empat Pilar Bangsa di atas tidak lain adalah menjadikan masyarakat Indonesia yang majemuk ini agar terus bersatu padu, tidak berpecah belah antar suku. Sosialisasi Empat Pilar Bangsa

kegiatan

sosialisasi

yang

dilaksanakan

Humas

MPR

RI

dalam

menyebarluaskan informasi-informasi dan kebijakan pemerintah demi meratanya pengetahuan masyarakat Indonesia akan pemahaman konstitusional negara kita. Dengan memadukan beberapa aktivitas yang menjadi agenda Pimpinan, Anggota dan Humas MPR berharap mencapai satu hasil yang berlipat. Sehingga MPR bisa benar-benar dekat di masyarakat dan bisa mengurangi citra negatif yang selalu akrab dengan lembaga pemerintah di mata masyarakat. Tentunya tugas-tugas Pimpinan, Anggota dan Humas MPR RI ini juga membutuhkan dukungan kita, jika kita acuh akan tujuan-tujuan sosialisasi MPR ini maka kegiatan mereka juga akan siasia. Maka dari itu dibutuhkan kesadaran yang serius dari setiap elemen masyarakat.

BAB IV TEMUAN DAN ANALISIS DATA A. Peran Humas MPR RI

Peran Humas MPR RI dalam mensosialisasikan Empat Pilar Bangsa merupakan apresiasi dan pemberdayaan masyarakat dari Pimpinan dan anggota MPR RI untuk mengimplementasikan Empat Pilar Kebangsaan dalam etika kehidupan berbangsa sehari-hari, menjadi pijakan operasional yang ada dalam tujuan Pimpinan MPR RI dan anggotanya sebagai Keputusan MPR Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa dengan memfasilitasi semua komponen kegiatankegiatan sosialisasi.

Ketetapan ini mengamanatkan untuk meningkatkan kualitas manusia yang beriman, bertaqwa dan berakhlak mulia serta berkepribadian Indonesia dalam kehidupan berbangsa. Pokok-pokok etika berbangsa mengacu pada cita-cita persatuan dan kesatuan, ketahanan, kemandirian, keunggulan dan kejayaan, serta kelestarian lingkungan yang dijiwai oleh nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur bangsa.1

Humas MPR RI selain berperan mengakomodir semua kegiatan dan tugas pimpinan MPR RI maupun anggotanya juga berperan menerima masukan yang berasal dari rakyat, LSM, terutama media yang saat ini memiliki kekuatan yang 1

Sekretariat Jenderal MPR RI, Bahan Tayangan Materi Sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2013), cet, ke- XIII, h. 68.

43

44

paling besar dalam pembentukan opini publik yang mengarah kepada aspirasi publik. Dalam tugas Humas MPR tersebut tentunya berimplikasi dalam mengidentifikasi, mempertahankan,

dan

menjaga

kesinambungan

hubungan

yang

saling

menguntungkan antara anggota MPR RI dan masyarakat sangat relevan agar memperoleh dukungan masyarakat secara lebih kontinyu. Tentunya hal ini akan berujung pada pembentukan demokrasi Indonesia yang bersih, aspiratif, dan transparan.

Humas MPR RI juga dituntut untuk mengantisipasi isu-isu yang berkembang dalam masyarakat maupun internal Sekjen MPR RI, agar proses komunikasi bisa berjalan dua arah, yakni antara MPR RI dengan masyarakat. Disamping itu, Humas MPR RI diharapkan mampu mengevaluasi perilaku publik, mengidentifikasi kebijakan dan berbagai prosedur organisasi dengan kepentingan publik serta melaksanakan suatu program aksi dan komunikasi dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman publik atas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh MPR RI itu sendiri.

Dalam MPR RI penulis menemukan satu bagian yang memiliki fungsi manajemen organisasi MPR RI itu sendiri yaitu Biro Kehumasan yang berada langsung dibawah Sekjen dimana biro humas ini bertugas untuk kemudian menyelenggarakan dukungan teknis dan administratif kepada MPR RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur

45

dalam lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI yang berkonsentrasi pada menyelenggarakan kegiatan Hubungan Masyarakat,

keprotokolan,

publikasi,

perpustakaan dan dokumentasi. Kemudian juga menampung aspirasi atau respon masyarakat atas kegiatan-kegiatan sosialisasi Empat Pilar Bangsa. Untuk itu mereka membuat sub menu “SURAT PEMBACA” di home page www.mpr.go.id untuk partisipasi aktif dari masyarakat itu sendiri berupa pengaduan online atas kegiatan yang dilaksanakan. Pengaduan tersebut bisa diajukan ke www.mpr.go.id atau alamat email Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) [email protected] baik itu berupa kritik maupun saran.

Humas di MPR RI sudah sangat terstruktur, berdiri sendiri dibawah Sekretaris Jenderal/Wakil Sekretaris Jenderal MPR RI. Biro Hubungan Masyarakat MPR RI menjalankan tugasnya untuk memperoleh goodwill dengan memberikan pernyataanpernyataan melalui media cetak, media elektronik, media online, ataupun secara tatap muka (melalui seminar/sosialisasi).

Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia termasuk dalam organisasi nonprofit. Karena organisasi nonprofit didirikan untuk mencapai tujuan yang bersifat nonbisnis atau tidak mencari keuntungan, dalam organisasi nonprofit dibagi menjadi dua bagian, yaitu organisasi nonprofit pemerintah dan organisasi nonprofit bukanpemerintah. Dalam penggolongan tersebut Majelis Permusyawaratan

46

Rakyat Republik Indonesia termasuk dalam golongan organisasi nonprofit pemerintah. Karena kegiatan operasionalnya dibiayai oleh pemerintah atau negara.

Pimpinan dan seluruh anggota MPR RI diwajibkan melakukan sosialisasi Empat Pilar di Dapil nya masing-masing, dimana MPR RI terdiri dari anggota DPR (560 orang) dan DPD (124 orang) dan semuanya harus aktif dalam mensosialisasikan Empat Pilar Bangsa dibantu oleh Sekretariat Jenderal MPR RI yang bertugas menyelenggarakan dukungan teknis dan administratif kepada MPR RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, serta pembinaan terhadap seluruh unsur dalam lingkungan Sekretariat Jenderal MPR RI yang berkonsentrasi pada menyelenggarakan

kegiatan

Hubungan

Masyarakat,

keprotokolan,

publikasi,

perpustakaan dan dokumentasi.

Sesuai dengan Teori Peran Humas oleh Cutlip dan Center yaitu sebagai Communicator, membina Relationship, melakukan peranan Back Up Management dan membentuk Corporate Image, dimana Humas MPR RI melaksanakan aktifitas sosialisasi Empat Pilar Bangsa yang sekaligus melakukan fungsi-fungsi MPR RI. Sesuai dengan teori peran Humas tersebut dan hasil penelitian di lapangan, penulis mendapatkan data-data dan fakta terkait peran dan kegiatan Humas MPR RI dalam mensosialisasikan Empat Pilar Bangsa.

Pertama, Peranan Humas sebagai Communicator. Pimpinan dan anggota tim kerja sosialisasi MPR RI yang secara tidak langsung adalah Humas MPR RI, mereka

47

berperan sebagai Communicator. Dalam hal ini, mereka sama-sama berperan sebagai penghubung untuk mewakili MPR RI dalam melakukan komunikasi dengan publik internal dan eksternal. Contohnya adalah Ketua MPR RI Drs. H. Sidarto Danusubroto, SH memberikan sosialisasi secara langsung dalam kegiatan-kegiatan sosialisasi MPR seperti MPR “Goes To Campus” di Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Senin, 27 Januari 2014 dengan tema Menuju Pemilu Yang Berkualitas. Kemudian ditayangkan di TVRI pada Senin, 3 Februari 2014.

Bentuk sosialisasi ini adalah dialog ringan yang berlangsung secara tematik dan diselingi dengan komedi-komedi yang diperankan oleh 4 orang komedian. Acara ini dihadiri oleh narasumber dari MPR RI, instansi pemerintah setempat, dan perwakilan tokoh dari universitas, dengan tetap mengedepankan substansi Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara sebagai bahan diskusi dan dialog antara narasumber dan peserta.Ketua Biro Humas MPR RI yaitu Bapak Drs. Yana Indrawan, M. Si menjadi pembawa acara dalam acara ini. Selain acara MPR “Goes To Campus” acara lainnya adalah Jendela Anak Negeri dan Warung Kebangsaan. Ketiga acara ini disiarkan di TVRI, namun bedanya untuk MPR “Goes To Campus” sasarannya adalah mahasiswa/i, sedangkan Jendela Anak Negeri dan Warung Kebangsaan mengundang masyarakat umum datang langsung ke studio TVRI diberikan acara sosialisasi tersebut.

48

Kedua, Peranan Humas MPR RI dalam membina Relationship ditunjukkan dengan mengadakan Lomba Cerdas Cermat UUD NRI 1945 tingkat SLTA di seluruh Indonesia yang membina kerjasama dengan Dinas Pendidikan Provinsi, SLTA-SLTA di seluruh Indonesia dan PGRI. Lomba ini bertujuan untuk memasyarakatkan dan membudayakan pentingnya penyelenggaraan kehidupan berkonstitusi melalui pemahaman aturan dasar bernegara, khususnya di kalangan generasi muda, membangun

dan

membina

persahabatan

antargenerasi

muda

yang

dapat

memperkukuh persatuan bangsa dan memahami pentingnya kebhinekaan dalam program budaya dan hidup berbangsa di kalangan siswa SLTA.

Peran Humas MPR RI sebagai membina Relationship selanjutnya adalah Dialog Interaktif RRI. Sosialisasi ini bentuknya adalah dialog tanya jawab dengan media elektronik radio antara penyiar dan narasumber dari MPR RI dan juga melibatkan penelepon dari seluruh Indonesia. Setiap siaran, acara Dialog Interaktif RRI juga menetapkan tema yang khusus, namun garis besarnya tetap Empat Pilar Bangsa. Acara ini disiarkan secara langsung setiap hari Rabu mulai dari pukul 10.0011.00 WIB. Salah satu contohnya adalah Bapak Drs. H. Zainut Tauhid Sa’Adi selaku pimpinan tim kerja sosialisasi MPR 2010-2014 (Fraksi Partai Persatuan Pembangunan) siaran dengan tema “Pencegahan Kerusakan Hutan” pada tanggal 25 Juni 2014 bersama dengan Bapak Firman Soebagyo, anggota MPR RI dari fraksi Golkar.

49

Kemudian ada kegiatan sosialisasi Seminar Nasional Empat Pilar. Seminar ini dilakukan untuk menghimpun dan mengetahui berbagai pandangan dan pendapat masyarakat mengenai hal-hal terkait dengan penyelenggaraan Negara berdasarkan Undang-Undang Dasar. MPR RI dan Fraksi-Fraksi Partai menggelar Seminar Nasional Empat Pilar Kebangsaan di berbagai kota di Indonesia. Acara yang dihadiri sekitar 300 peserta guru-guru sekolah menengah pertama, sekolah dasar, dan madrasah ini mengambil tema yang khusus terkait dengan peristiwa yang terjadi di sekitar masyarakat, dengan tetap bersandar pada nilai-nilai Empat Pilar Bangsa. Acara ini dihadiri oleh tim kerja sosialisasi MPR dan ketua atau anggota fraksi partai sebagai narasumber, dan tokoh terkait di provinsi setempat.

Ketiga, Peranan Humas MPR RI dalam Peranan Back Up Management diantaranya adalah Dialog diskusi kemajlisan dengan pesertanya wartawan yang disebut dengan Forum Bakohumas (Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat). Forum ini adalah forum antara Humas di instansi-instansi lain dengan Humas MPR RI. Dari pemerintah misalnya, Humas MPR menjalin hubungan dengan semua Kementerian dan lembaga-lembaga yang lain seperti PGRI, Kementeriankementerian.

Contoh peran Humas dalam Peranan Back Up Management adalah Biro Humas menerima kunjungan dari sekolah-sekolah baik itu mulai dari TK, SD, SMP, SLTA maupun perguruan tinggi yang ingin berkunjung ke MPR RI diberikan dan

50

sisipkan pembelajaran dan sosialisasi mengenai apa itu MPR dan mengenai Empat Pilar itu sendiri.

Selain itu, Humas MPR RI pada tahun 2014 juga mensosialisasikan kegiatan sidang akhir masa jabatan MPR periode 2009-2014 yang diselenggarakan dari tanggal 22-29 September 2014, lalu kegiatan pelantikan anggota baru MPR periode 2014-2019 yang dilaksanakan tanggal 1-3 Oktober 2014, dan kegiatan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2014-2019 yang dilaksanakan tanggal 20 Oktober 2014. Acara sosialiasi ini dihadiri oleh himpunan Biro Humas dari lembagalembaga negara, Kementerian-kementerian, dan institusi lainnya yang terhimpun di dalam Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas).

Kegiatan

ini

dilaksanakan

di

Ruang

GBHN,

Komplek

Gedung

MPR/DPR/DPD, pada hari Rabu, 24 September 2014. Bapak Agus Subagyo, M.I.R., Kepala Bagian Pemberitaan dan Hubungan Antarlembaga sekaligus selaku Ketua Panitia acara menjelaskan kegiatan ini. Ketua Bakohumas yang diwakili oleh Drs. Ismail Cawidu, M.Si., Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Komunikasi dan Informasi, memaparkan beberapa hal mengenai pentingnya hubungan masyarakat.

Humas MPR RI sebagai Back Up Management juga ada sosialisasi tentang pendaftaran wartawan pada sidang Paripurna MPR/DPR/DPD RI Tahun 2014. Dalam hal ini, ketua Biro Humas MPR RI, Bapak Drs. Yana Indrawan, M. Si, pada tanggal 4

51

September 2014 mengeluarkan pengumuman dengan Nomor: UM.040/3017/2014 tentang pendaftaran wartawan pada sidang Paripurna MPR/DPR/DPD RI tahun 2014.

Selain itu Peran Humas MPR RI dalam membentuk Corporate Image memiliki tugas utama yaitu membentuk citra positif. Terkait dengan pembentukan citra positif tersebut, Bagian Pemberitaan yang dipimpin Ibu Rharas Estining Palupi, S.H., M.H. selaku Kepala Bagian Pemberitaan memiliki peran yang sangat penting karena Bagian Pemberitaan mempunyai tugas melaksanakan urusan pemberitaan dan penerbitan.

Karena itu seiring dengan upaya pembentukan citra positif tentang MPR RI, diharapkan Bagian Pemberitaan lebih meningkatkan sosialisasi kegiatan dan hasilhasil kerja MPR RI melalui pemberitaan di media massa maupun media internal yaitu bulletin dan majalah Parlementaria serta home page MPR RI di www.mpr.go.id.

Komitmen Pimpinan MPR untuk memperluas jangkauan sosialisasi Empat Pilar Bangsa diwujudkan dengan memadukan berbagai bentuk kegiatan, antara lain Cerdas Cermat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Training Of Trainers, dialog interaktif melalui TVRI dan RRI, sosialisasi melalui media cetak, sosialisasi langsung kepada kelompok-kelompok masyarakat, serta dengan penerbitan berbagai buku yang memuat sejarah ketatanegaraan, seperti buku Panduan Pemasyarakatan UUD NRI Tahun 1945, buku Materi Sosialisasi Putusan

52

MPR berupa Ketetapan dan Keputusan MPR, dan buku Risalah Perubahan UUD NRI Tahun 1945.

Setiap instansi/ lembaga apapun bentuknya baik itu lembaga yang bersifat profit maupun yang bersifat non profit selalu berhubungan dengan pihak-pihak lain baik diluar maupun di dalam lembaga itu sendiri. Keberagaman masyarakat Indonesia membawa nilai-nilai yang beragam pula. Masalah saat ini yang muncul di Indonesia makin kompleks dan menunjukkan bahwa permasalahan di Indonesia tidak sesederhana seperti yang dibayangkan. Semakin banyak permasalahan yang muncul ke publik dan muncul nada pesimis akan terselesaikannya masalah tersebut. Kondisikondisi seperti ini sering dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk kemudian melahirkan persepsi publik yang negatif terhadap MPR RI dan cenderung mengarah semakin tidak percayanya publik pada partai dan tentunya mengarah kepada orangorang partai yang ada di MPR RI.

Tentunya melihat permasalahan di atas, maka sangat jelas akan menjadi tugas berat bagi MPR RI sebagai lembaga dan anggota-anggotanya untuk kemudian diterima kembali dengan baik oleh masyarakat apalagi didukung dengan makin bebasnya media dalam bersuara. Mengelola persoalan yang muncul tentunya bukan tugas yang sederhana dan mudah. Mempublikasikan dan mensosialisasikan kerja MPR RI sebenarnya membutuhkan penanganan yang khusus mengingat anggota

53

MPR RI memiliki kepentingan yang berbeda-beda. Oleh sebab itulah, keberadaan Humas dalam MPR RI menjadi sesuatu yang sangat strategis dan teramat penting.

B. Kegiatan Humas MPR RI 1. Sosialisasi Empat Pilar MPR

Humas MPR RI yang menunjang segala dukungan teknis, administratif, dan keahlian guna terselenggaranya kegiatan sosialisasi melalui kegiatan sosialisasi yang akan dijalankan oleh Pimpinan dan anggota MPR RI, memiliki perencanaan programprogram sosialisasi dalam kegiatannya mensosialisasikan Empat Pilar Bangsa demi tercapainya niat dan tujuan.

Kegiatan internal humas MPR RI aktifitasnya menyangkut kegiatan yang akan dilaksanakan bersama orang-orang dalam perusahaan. Adapun kegiatan internal yang dilaksanakan adalah kegiatan publikasi. Pertama, kegiatan publikasi MPR RI melalui media cetak meliputi surat kabar dan majalah. Surat kabar merupakan media massa cetak yang dapat tersebar secara luas dan dapat dinikmati oleh sebagian besar kalangan. Oleh karena itu surat kabar dipilih sebagai salah satu media publikasi MPR RI. Sedangkan untuk majalah, dalam hal ini yang dibuat merupakan majalah khusus untuk publik internal (Majalah Majelis), yang berisikan pemaparan seluruh kegiatan yang dilakukan oleh MPR RI.

54

Kedua, kegiatan publikasi MPR RI melalui media elektronik. Publikasi MPR RI dengan media elektronik disampaikan melalui dua media, yaitu LPP (Lembaga Penyiaran Publik) seperti RRI dan TVRI. Untuk media elektronik, tidak ada proses pemilihan secara khusus untuk televisi atau radio mana yang akan digunakan, karena pada dasarnya MPR RI hanya memanfaatkan media yang sudah ada dan bukan memilih media-media tersebut.

Ketiga, kegiatan publikasi MPR RI melalui media online, publikasi MPR RI melalui penggunaan media online dirasa sangat tepat dan mempunyai nilai penting untuk terus dikembangkan dalam pesatnya perkembangan teknologi maupun secara online. Media publikasi online yang dibuat oleh MPR RI adalah berupa sebuah website resmi Pemerintah dengan alamat website www.mpr.go.id.

Keempat, kegiatan publikasi MPR RI melalui media luar ruang. Publikasi MPR RI melalui media luar ruang seperti baliho dan spanduk dibuat dalam bentuk gambar dan tulisan. Kelima, kegiatan publikasi MPR RI melalui media tatap muka. Publikasi MPR RI melalui media tatap muka biasanya dibuat dalam bentuk diskusi dan lokakarya yang membahas mengenai Dialog Empat Pilar Bangsa yang diadakan secara rutin. Diskusi dan lokakarya yang diadakan oleh MPR RI sebagai media penyampaian informasi biasanya mendatangkan pembicara, baik pimpinan MPR RI, perwakilan Fraksi, maupun pengamat politik secara rutin setiap hari senin pukul 13.00-15.30 WIB di Ruang Presentasi Perpustakaan MPR RI.

55

Kegiatan eksternal humas MPR RI adalah kegiatan yang dilakukan oleh humas MPR RI yang aktifitasnya menyangkut kegiatan yang akan dilaksanakan bersama masyarakat. Kegiatan sosialisasi MPR RI tahun 2014 yang pertama adalah Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara tingkat SLTA di seluruh Indonesia. Materi yang dilombakan meliputi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika, Ketetapan MPR RI, Undang-Undang yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya yang berkaitan dengan Lembaga Negara yang tugas dan kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, undang-undang bidang politik (Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD; Pemilu Presiden; Partai Politik; UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD), undang-undang tentang Pemerintahan Daerah, undang-undang tentang warga negara, dan undang-undang yang mengatur tentang lembaga Negara.

Putaran final Cerdas Cermat Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara diikuti oleh 33 (tiga puluh tiga) Sekolah Lanjutan Tingkat Atas yang mewakili 33 (tiga puluh tiga) provinsi. Sekolah yang berlomba pada putaran final di Jakarta merupakan hasil seleksi tingkat provinsi yang dilaksanakan oleh MPR bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Provinsi pada bulan Maret s.d. September 2014.

56

Jumlah peserta dari masing-masing sekolah adalah 10 (sepuluh) orang didampingi oleh 2 (dua) orang guru pendamping dan 1 (satu) orang dari Dinas Pendidikan Provinsi. LCC Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara ini akan dilombakan di masing-masing provinsi yang dipilih oleh Dinas Pendidikan provinsi. Ke 33 perwakilan dari provinsi akan dilombakan kembali di Jakarta yang nantinya akan memperebutkan gelar juara nasional.

Penulis melihat, Sosialisasi Empat Pilar Bangsa juga merangkul anak-anak SLTA, melalui lomba cerdas cermat tingkat SLTA di seluruh Indonesia. Jadi MPR melakukan sosialisasi Empat Pilar kepada anak-anak SMA, dengan seleksi di tiap provinsi di seluruh 33 provinsi. Ke 18 sekolah akan dilombakan di masing-masing provinsi yang dipilih oleh Dinas Pendidikan provinsi. Ke 33 perwakilan dari provinsi akan dilombakan kembali di Jakarta yang akan memperebutkan gelar juara nasional. Bentuk kegiatan dialog-dialog dan talkshow seperti MPR “Goes To Campus”, Dialog Interkatif RRI bersama pimpinan atau anggota MPR dan atau anggota fraksi, Jendela Anak Negeri, Warung Kebangsaan, Seminar Nasional Empat Pilar Kebangsaan mempunyai bentuk kegiatan yang diantaranya sama, yaitu ada seminar, dialog-dialog ringan, tanya jawab dan hiburan-hiburan. MPR “Goes To Campus” menghadirkan narasumber pimpinan atau anggota MPR, mereka datang langsung ke kampus dan juga akdemisi dari kampus, juga ada

57

dari instansi pemerintahan provinsi setempat baik Bupati, wakil Bupati sampai kepala instansi di daerah.

Dialognya yang sangat ringan diselingi komedi-komedi oleh para komedian membuat mahasiswa dan mahasiswi tidak akan bosan. Mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk bertanya kepada narasumber seputar permasalahan yang diagendakan. Dan setiap kampus itu mempunyai tema yang berbeda-beda. Jadi garis besarnya tetap Empat Pilar Bangsa namun diambil tema yang lebih khusus lagi.

Bentuk acaranya menampilkan tema yang berbeda-beda di setiap episodenya dengan tetap mengedepankan substansi Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara dan disesuaikan dengan isu-isu teraktual sebagai bahan dialog antara narasumber dan peserta. Sosialisasi Empat Pilar Bangsa ini dilaksanakan secara tematik.

Proses produksi dilaksanakan oleh penyedia jasa produksi yang telah ditetapkan berdasarkan hasil pelelangan umum yang dilaksanakan oleh Unit Layanan Pengadaan, Sekretariat Jenderal MPR RI, sedangkan penyiaran dilaksanakan oleh stasiun televisi yang memiliki jangkauan ke 33 Provinsi di seluruh Indonesia, yaitu TVRI2. Sebagaimana perjanjian kerjasama yang dijalin oleh MPR RI dan TVRI dan RRI sebagai LPP (Lembaga Penyiaran Publik) untuk acara kegiatan-kegiatan MPR RI.

2

Litbang Sekretariat Jenderal MPR RI, Biro Hubungan Antar Lembaga.

58

Pelaksana setiap Kegiatan sosialisasi Empat Pilar Bangsa MPR RI ini adalah Sekretariat Jenderal MPR RI yang terdiri dari 6 Biro, yaitu Biro Persidangan, Biro Sekretariat Pimpinan, Biro Hubungan Masyarakat, Biro Administrasi dan Pengawasan, Biro Keuangan dan Biro Umum.

Dalam bentuk diskusi publik ada Forum Bakohumas (Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat) yaitu diskusi kemajlisan dengan pesertanya wartawan dan kegiatan menerima kunjungan dari sekolah-sekolah baik itu mulai dari TK, SD, SMP, SMA maupun Perguruan Tinggi yang ingin berkunjung ke MPR RI.

Sebelum kegiatan forum Bakohumas dilakukan, Humas MPR mengundang humas-humas dari instansi-instansi lain diundang ke MPR dan diberikan pemahaman atau penjelasan mengenai sidang-sidang yang akan dilakukan oleh MPR RI kedepan.

Indikasi yang terlihat terkait dengan sosialisasi Empat Pilar Bangsa adalah mereka lebih cinta tanah air dan bangsa, lebih untuk berusaha untuk tetap ikut dalam NKRI dan mengesampingkan kepentingan kelompok namun mengutamakan kepentingan bersama. Sejauh ini, Peran Humas MPR RI dalam mensosialisasikan Empat Pilar Bangsa sudah efektif, karena bisa langsung menyasar dari apa yang ingin dituju dan hasilnya bisa lebih baik karena langsung ke sasaran tersebut.

Dalam laporannya kepada Wakil Ketua MPR RI, Ketua Panitia Muhammad Rizal mengatakan bahwa sebelum mengikuti kegiatan, diadakan survei secara acak

59

kepada para peserta, sekitar 74% peserta sudah mengetahui tentang kegiatan sosialisasi Empat Pilar hanya 26% yang belum mengetahui. Setelah mengikuti rangkaian kegiatan sosialisasi, sekitar 11% peserta makin sangat paham dengan pentingnya pemahaman dan pengamalan Empat Pilar Bangsa, 76% paham tentang pentingnya pemahaman dan pengamalan Empat Pilar Bangsa, hanya 13% peserta yang masih perlu didorong dan mempelajari lagi soal Empat Pilar Bangsa.3

Secara garis besar, setelah mengikuti kegiatan sosialisasi secara intensif, secara umum terjadi peningkatkan pemahaman yang massif dalam diri para komunikan soal Empat Pilar Bangsa. Bahkan, para komunikan berencana tidak hanya selesai hanya dalam tataran teoritis saja, tapi akan mengadopsi nilai-nilai luhur Pancasila dalam kegiatan sehari-hari mulai dari lingkungan terdekat.

Demi menciptakan masyarakat yang penuh dengan rasa nasionalisme yang tinggi, MPR RI terus menggalakkan berbagai kegiatan sosialisasi Empat Pilar Bangsa di berbagai kalangan sebagai langkah awal dalam membangun sumber daya manusia dan bangsa yang berkualitas. Kegiatan sosialisasi Empat Pilar Bangsa senantiasa dilakukan agar masyarakat kritis terhadap nilai-nilai dari budaya barat, maka dari itu kita harus punya filter yaitu Empat Pilar Bangsa ini. Jadi, nilai-nilai dari luar yang mempunyai

3

4-pilar

dampak

buruk

bagi

kehidupan

masyarakat

bisa

kita

cegah.

https://www.mpr.go.id/berita/read/2013/09/02/12559/nyala-api-unggun-tutup-tot-outbound-

BAB V PENUTUP A. Kesimpulan Perkembangan Empat Pilar Bangsa di Indonesia tidak lepas dari peran serta universitas-universitas dan kalangannya dalam membuat acara sosialisasi yang nyaman dan kondusif. Perlu adanya pembinaan terhadap seluruh penyelenggara negara agar rasa nasionalisme didalam diri terus ditularkan ke seluruh lapisan masyarakat. Sebagai salah satu Biro di MPR RI, Biro Humas MPR RI telah berusaha memberikan kontribusi yang nyata terhadap tugas-tugas Pimpinan dan anggota MPR saat ini. Penulis menyimpulkan bahwa Peran Humas MPR secara umum, seperti menjadi Communicator, membina Relationship , peranan Back Up Management dan membentuk Corporate Image berjalan cukup baik. Mendukung secara teknis dan administratif tugas-tugas dari Pimpinan MPR. Ini bisa kita lihat pada kegiatankegiatan sosialisasi MPR RI dimana Pimpinan MPR RI dan Tim Kerja Sosialisasi MPR RI yang telah dibentuk. Karena juru bicara dari MPR sebenarnya adalah Pimpinan MPR sendiri. Kegiatan Humas MPR RI dalam mensosialisasikan Empat Pilar Bangsa ini disusun sebagai kerangka dalam menjadikan masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang mengimplementasikan nilai-nilai luhur bangsa. Sehingga cita-cita

60

61

dan tujuan dari sosialisasi Empat Pilar Bangsa bisa terwujud. Segala persiapan yang matang dilakukan oleh Humas MPR RI demi terciptanya hubungan yang baik antara instansi pemerintah dengan masyarakat Indonesia dengan menampung aspirasi publiknya. Dengan memberikan pelayanan dan menyebarluaskan pesan atau informasi mengenai kebijaksanaan hingga program-program kerja secara nasional kepada masyarakat. B. Saran Saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Adanya humas dalam lingkungan manajemen MPR RI saat ini secara umum memang sudah ada. Hanya saja dalam pengamatan penulis menunjukkan bahwa peranan humas MPR RI belum dimanfaatkan secara optimal dan strategis. Indikasi ini dapat dilihat dalam kasus-kasus tertentu yang dialami MPR RI dimana sering terjadi permasalahan-permasalahan opini publik terpublikasikan secara tidak terorganisir dan terkoordinasi. 2. Biro humas MPR RI masih sangat sulit untuk menjalankan fungsi politik kehumasan yang sebenarnya. Fungsi kehumasan politik sebenarnya tidak perlu dijalankan tim kehumasan, namun perlu disadari bahwa humas politik harus dijalankan dengan baik oleh anggota MPR RI itu sendiri, karena sebenarnya penilaian kinerja dan humas MPR RI di mata rakyat

62

ditentukan oleh anggota MPR RI itu sendiri. Maka dari itu baik pimpinan maupun anggota MPR RI sendiri harus menjadi seorang humas yang baik bagi lembaganya, apapun yang diucapkan harus dipegang dengan baik, karena apa yang diucapkaannya adalah cerminan bagi lembaganya itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA Ardianto, Elvinaro. Teori dan Metodologi Penelitian “Public Relations”. Bandung: Simbiosa Rekatama Media. Asshiddiqie, Jimly. 2005. Format Kelembagaan Negara dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945. Yogyakarta: UII Press. Bertrand R. Canfield. 1959. Public Relations, Principles and Problems, dikutip oleh Roland E. Wolseley & Laurence R. Campbell, Third Edition, Exploring Journalism, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, N.J. Berry, David. 1995. Pokok-Pokok Pikiran Dalam Sosiologi. Jakarta: Raja Grafindo Persada. Departemen Penerangan RI, “Pedoman dan Manual Penerangan”, Booklet. Jakarta. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1998, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka. Dinas Pembinaan Mental TNI AD, Al Qur’an Terjemah Indonesia, (Jakarta: PT. Sari Agung, 1997), cet- XI Effendy, Onong Uchjana. 1993. Human Relations dan Public Relations. Bandung: CV Mandar Maju. -------------------------------. 1999. Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Bandung: Remaja Rosdakarya. Jefkins, Frank – Daniel Yadin. 2003. Public Relations. Jakarta: Erlangga. Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2008. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Linggar Anggoro, M. 2005. Teori dan Profesi KeHumasan Serta Aplikasinya di Indonesia. Jakarta: Bumi Aksara. Litbang Sekretariat Jenderal MPR RI, Biro Hubungan Antar Lembaga. Moleong, Lexy J. 2004. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. -----------------------. 2009. Metodelogi Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya. MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009-2014. 2013. Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI Mulyana, Deddy. 2007. Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

63

64

Ningrat, Soewarno Handaya. 1980. Pengantar Ilmu Studi Dan Manajemen. Jakarta: CV Haji Masagung. Rahmat, Jallaludin. 2006. Metode Penelitian Komunikasi. Bandung: Remaja Rosda Karya Rekaman Siaran Dialog Interaktif RRI tanggal 2 September 2013, Litbang Hubungan Antar Lembaga MPR RI. Ruslan, Rosady. 1997. Kiat dan Strategi Kampanye Public Relations. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. -------------------, 2005. Manajemen Public Relations dan Media Komunikasi: Konsepsi dan Aplikasi. Jakarta: RajaGrafindo Persada. Sekretariat Jenderal DPR RI. 2013. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI. Sekretariat Jenderal MPR RI, 2009. MPR RI, Sejarah, Realita dan Dinamika. Jakarta: Sekjen MPR RI. -----------------------------------------. 2013. Tanya Jawab Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI. ----------------------------------------. 2013. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI. ----------------------------------------. 2013. Bahan Tayangan Materi Sosialisasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Indonesia. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI. Suhandi, Sigit. 2009. Bhinneka Tunggal Ika Maha Karya Persembahan Mpu Tantular. Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia. Walgito, Bimo. 2002. Psikologi Sosial Suatu Pengantar, Yogayakarta: Ardi.

Sumber lain: http://www.mpr.go.id http://www.zonasiswa.com/2014/07/pengertian-sosialisasi.html

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar Tabel Tabel 2.1 Proses Transfer dalam Humas....................................................

26

Daftar Gambar Gambar 3.1 Struktur Organisasi Biro Humas MPR RI ...............................

Draft Wawancara Script Wawancara Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal MPR RI Surat Ijin Magang di Sekretariat Jenderal MPR RI Surat Ijin Penelitian Skripsi di Sekretariat Jenderal MPR RI Surat Keterangan Telah Selesai Melaksanakan Magang

34

DRAFT WAWANCARA Pertanyaan: 1.

Menurut Bapak, sejauh mana peran Humas MPR RI dalam mensosialisasikan keempat pilar ini?

2.

Peran Humas MPR secara umum, seperti Penasihat Ahli, Fasilitator Komunikasi, lalu fasilitator pemecahan masalah dan teknisi komunikasi?

3.

Siapa yang lebih berperan dalam membangun paham 4 Pilar Bangsa ini?

4.

Apakah MPR RI pernah mengalami krisis kepercayaan di masyarakat?

5.

Seberapa penting pengaruhnya mensosialisasikan 4 Pilar Bangsa?

6.

Apakah Humas MPR RI bekerjasama dengan Departemen lain dalam mensosialisasikan 4 Pilar ini?

7.

Sejauh ini, apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Humas MPR RI dalam mensosialisasikan 4 Pilar?

8.

Bagaimana pola hubungan yang dibina Humas MPR RI dengan internal dan eksternal MPR RI?

9.

Apakah dalam bersosialisasi dan melakukan sebuah konsep kegiatan menggunakan teori Humas?

10. Strategi dan langkah apa yang dipakai dalam mensosialisasikan 4 Pilar Bangsa? 11. Apakah strategi yang dipakai sudah efektif atau belum? 12. Apa saja indikasi yang kongkret terkait nasionalisme masyarakat dengan sosialisasi 4 Pilar Bangsa?

SCRIPT WAWANCARA

Hasil Wawancara dengan staff Hubungan Antarlembaga Biro Hubungan Masyarakat MPR RI (Bapak Hendrasto Setiawan, S.I.P.) Selasa, 4 November 2014 pukul 13.30 WIB

1. Menurut Bapak, sejauh mana peran Humas MPR RI dalam mensosialisasikan keempat pilar ini? Jawab: MPR dalam UU MD3 sebelum dilakukan amandemen dalam UU Nomer 27 tahun 2009 disebutkan bahwa salah satu tugas pimpinan MPR yaitu mengkoordinasikan seluruh anggota MPR untuk memasyarakatkan UndangUndang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dan oleh pimpinan MPR pada periode 2009-2014 dulu disaat kepemimpinan Bapak Taufiq Kiemas bahwa untuk memasyarakatkan UUD 1945 itu dikemas dalam istilah 4 Pilar. Yaitu ada Pancasila, UUD 1945, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika. MPR RI dalam mensosialisasikan 4 Pilar itu ada beberapa metode, diantaranya ada sosialisasi 4 Pilar di seluruh kabupaten di Indonesia. Itu dilakukan MPR dibantu oleh Sekretariat Jenderal di Biro Persidangan. Mereka bekerjasama dengan PGRI di kabupaten kota. Jadi MPR mengarahkan sosialisasi itu bekerjasama dengan PGRI di seluruh kabupaten di Indonesia dengan

menghadirkan langsung narasumber dari tim sosialisasi MPR. Tim sosialisasi MPR itu sendiri anggotanya terdiri dari anggota MPR yang sudah dibagi menjadi beberapa kelompok pembagian, jadi ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3… mereka sistem kerjanya berbagi. Kelompok 1 didaerah sana, kelompok 2 didaerah sini, dll. Kemudian ada lagi metode yang pake TOT (Training Of Trainer) di Biro Persidangan, di pusat pengkajian ada yang namanya seminar Focus Group Discussion. Kemudian langsung ke Biro Humas, Biro Humas dalam memasyarakatkan 4 Pilar ada beberapa metode yang dilakukan oleh Biro Humas yang pertama diantaranya melalui dialog di media elektronik. Di radio dan televisi mulai tahun 2009 sampai 2014 ini karena kita istilahnya anggarannya tiap tahun, mengalami beberapa perubahan, yang pertama sekitar tahun 2009 sampai 2013 ada dialog RRI dan dialog di TVRI juga di TV swasta. Di tahun 2014 ini, masih juga dialog di RRI dan dialog di TVRI. Dialog di TVRI saat ini sudah berjalan, ada 2 acara, yang pertama Jendela Anak Negeri atau dulu namanya Negeri 4 Pilar dan Warung Kebangsaan yang dulu namanya Warung 4 Pilar. Itu yang melalui media elektronik. Ada lagi melalui lomba cerdas cermat tingkat SLTA seluruh Indonesia. Jadi MPR melakukan sosialisasi 4 Pilar kepada generasi muda khususnya anak-anak SMA, kita melakukan seleksi di tiap provinsi di seluruh 33 provinsi bekerjasama dengan Dinas Pendidikan provinsi. Biasanya di masing-masing provinsi dilombakan 18 sekolah, pilihan dari Dinas Pendidikan provinsi. Kemudian dikunjungi dan diadakan lomba di tiap-tiap

provinsi dan diambil 1 pemenang yang akan berlomba di Jakarta. Kebetualn saat ini sedang dilaksanakan putaran final lomba cerdas cermat itu. Jadi mereka ke 33 perwakilan dari sekolah pemenang-pemenang di provinsi sekarang sudah berada di Jakarta semua, mereka akan dilombakan kembali di Jakarta yang nantinya akan memperebutkan gelar juara nasional. Kemudian adalagi untuk yang segmennya mahasiswa, dulu namanya 4 Pilar “Goes To Campus”, sekarang MPR “Goes To Campus”. MPR “Goes To Campus” itu kita sasarannya mahasiswa, kita dalam bentuk dialog talkshow secara ringan. Kita bekerjasama dengan kampus-kampus pilihan. Itu sudah mulai dari tahun 2012 acara “Goes To Campus” itu. Tahun 2012 kurang lebih ada 16 kampus, 2013 ada 48 kampus dan 2014 rencana ada 48 kampus juga di 24 provinsi. Dan kebetulan saat ini sudah 21 provinsi atau 42 kampus. Dan itu kita kerjasama dengan kampus-kampus, metodenya dialog secara ringan, kita kerjasama dengan TVRI. Acaranya disiarkan di TVRI setiap hari senin pukul 21.00-22.00 WIB di TVRI Nasional. Acaranya itu sendiri dihadiri oleh peserta kurang lebih 200 sampai 300, bahkan ada yang pernah sampai 1000 peserta. Target kita memang mahasiswa, menghadirkan narasumber pimpinan atau anggota MPR, mereka datang langsung ke kampus dan juga akdemisi dari kampus, juga ada dari instansi pemerintahan provinsi setempat. Bisa Bupati atau wakil Bupati, atau kepala instansi di daerah, bisa kepala Bappeda, dll. Jadi talkshow nya sangat ringan diselingi komedi-komedi. Mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk bertanya kepada narasumber seputar

permasalahan yang ditampilkan. Dan setiap kampus itu mempunyai tema yang berbeda-beda. Jadi garis besarnya tetap 4 Pilar Bangsa namun kita ambil tema yang lebih khusus lagi. Misalkan saja ada tema Pembangunan Infrastruktur, Pembangunan Daerah Tertinggal, dll. 2. Peran Humas MPR secara umum, seperti Penasihat Ahli, Fasilitator Komunikasi, lalu fasilitator pemecahan masalah dan teknisi komunikasi? Jawab: Berdasarkan survey-survey yang dilakukan oleh lembaga survey universitas, Sosialisasi 4 pilar ini memang sangat berguna bagi masyarakat. Terbukti orang yang sebelumnya belum tahu apa itu Undang-Undang, MPR sebagai lembaga tinggi negara, karena saat ini masih banyak orang yang menganggap MPR sebagai lembaga tertinggi negara. Kemudian kalau di Humas MPR sendiri sebenarnya kita sebagai mendukung kegiatan dari MPR atau Pimpinan MPR, karena juru bicara dari MPR sebenarnya adalah Pimpinan MPR sendiri. Kita di Humas MPR ini mendukung tugas-tugas dari Pimpinan

dan

MPR

itu

sendiri.

Kan

tadi

ada

tugas

pimpinan

mengkoordinasikan seluruh anggota MPR untuk memasyarakatkan UndangUndang Dasar. Ada berbagai kegiatan, kita di Sekretariat Jenderal memberikan dukungan teknis dan administratif mengenai kegiatan-kegiatan itu. Misalnya kegiatan MPR “Goes To Campus” yang narasumbernya bisa Pimpinan dan anggota MPR. Kita di Sekretariat Jenderal mendukung pelaksanaan kegiatan sosialisasi dalam bentuk MPR “Goes To Campus”.

Dalam “Goes To Campus” itu kan kita juga ada sesi tanya jawab. MPR sebagai lembaga negara apabila ada masukan-masukan dari kampus, baik itu dari mahasiswa sebagai peserta “Goes To Campus” ya kita tampung. Lembaga MPR sendiri bukan sebagai eksekutor, kegiatan itu ada di lembaga eksekutif. Biasanya dari MPR juga melakukan considering di Badan Kajian mengenai apa-apa yang bisa diwujudkan sistem ketatanegaraan. Usul-usul dan masukan-masukan baik dari kampus dan mahasiswa akan ditampung dan menjadi usulan nantinya bagi pemerintahan. 3. Siapa yang lebih berperan dalam membangun paham 4 Pilar Bangsa ini? Jawab: Yang bertugas untuk mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila harusnya ada lembaga sendiri. Karena MPR sebenarnya adalah lembaga politik dan lembaga Negara. Wacana itu sebenarnya pernah ada, bahwa nantinya akan ada badan sendiri yang bertugas untuk mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Namun saat ini karena dirasa setelah adanya reformasi lalu sosialisasi nilai-nilai Pancasila praktis tidak ada yang melakukannya. Maka dari itu MPR pada jaman Pak Taufiq Kiemas bernisiatif untuk MPR sebagai lembaga negara yang memasyarakatkan Undang-Undang Dasar sekaligus memasyarakatkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. 4. Apakah MPR RI pernah mengalami krisis kepercayaan di masyarakat? Jawab: MPR berusaha meyakinkan masyarakat bahwa nilai-nilai Pancasila itu harus ditanamkan ke dari segala umur mulai dari anak TK sampai orang

tua harus ditanamkan sejak dari lahir nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan. Karena dewasa ini nilai-nilai dari budaya barat salah satunya itu dari internet, maka dari itu kita harus punya filter yaitu Pancasila. Jadi nilai-nilai dari luar yang mempunyai dampak buruk bagi kehidupan masyarakat harus bisa kita tangkal yang mempunyai berdampak buruk bagi kehidupan di masyarakat kita. Mulai di TK kita sudah diajarkan mulai dari menggambar, Pancasila, cinta tanah air. Karena itu semuanya dimulai dari sejak kecil. Sebenarnya jika kita menanamkan ini saat sudah besar ya mungkin agak susah, tapi kalau sejak kecil sudah ditanamkan seperti bagaimana cara menghormati orang tua, bagaimana harus taat beribadah, menghormati sesama manusia, dan nilai-nilai yang tercantum dalam Pancasila sudah ditanamkan sejak kecil, saya yakin nanti untuk generasi yang berikutnya dia bisa menjadikan sumber daya manusia yang lebih berkualitas. 5. Seberapa penting pengaruhnya mensosialisasikan 4 Pilar Bangsa? Jawab: Sosialisasi 4 Pilar yang sudah dilakukan MPR tentulah sangat berpengaruh besar terhadap kepribadian masyarakat Indonesia saat ini. Namun memang kita tidak bisa menyangkal bahwa belum seluruh masyarakat bisa terjangkau dengan sosialisasi yang dilakukan MPR karena luasnya wilayah Indonesia ini dan juga terbatasnya sumber daya manusia MPR yang dimiliki. Tapi berdasarkan survey yang sudah pernah dilakukan bahwa dengan dilakukannya sosialisasi ini manfaatnya sudah dirasakan cukup baik, cuma

masih ada beberapa kekurangan yang harus perlu dibenahi MPR dalam melakukan sosialisasi 4 Pilar itu sendiri. Dengan adanya sosialisasi 4 Pilar diharapkan memang diharapkan persatuan dan kesatuan bangsa dan semangat kedaerahan, konflik-konflik di daerah dan upaya untuk memisahkan diri dari NKRI lebih bisa diredam dengan adanya sosialisasi 4 Pilar. Cuma memang ada beberapa daerah tertentu yang memang harus dilakukan penekanan lebih lanjut dan perhatian lebih khusus mengenai sosialisasi 4 pilar itu sendiri supaya daerah-daerah itu bisa tetap berpedoman bahwa NKRI merupakan harga mati. 6. Apakah Humas MPR RI bekerjasama dengan Departemen lain dalam mensosialisasikan 4 Pilar ini? Jawab: MPR RI dalam mensosialisasikan 4 Pilar Bangsa bekerjasama dengan instansi-instansi lain. Seperti yang saya sebutkan tadi. Ada yang namanya dengan PGRI yaitu Persatuan Guru Republik Indoneisa, yang dilakukan oleh MPR RI dalam bentuk sosialisasi di kabupaten dan kota. Kerjasamanya dalam bentuk MPR melakukan sosialisasi dengan mengundang guru-guru PKn yang ada di kabupaten tersebut. Dimaksudkan bahwa mereka yang telah diberi sosialisasi 4 Pilar itu bisa mengajarkan lagi ke anak didik mereka. Kemudian untuk acara dalam bentuk Training Of Trainer yang bekerjasama dengan Kemeterian Agama. Perwakilan dari semua agama-yang ada di Indonesia dan ormas-ormas keagamaan kita undang, kita berikan sosialisasi dan diharapkan

mereka memberikan sosialisasi lagi ke kalangan mereka masing-masing. Yang agama Islam ke agama Islam, Hindu, Katolik, Kristen, dll ke golongan agamanya mereka sendiri-sendiri. Lalu cerdas cermat bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan di masing-masing provinsi. Itulah contoh kerjasama MPR dengan lembaga dan instansi lain dalam melakukan sosialisasi 4 Pilar tersebut. 7. Sejauh ini, apa saja kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Humas MPR RI dalam mensosialisasikan 4 Pilar? Jawab: Sekarang ini di tahun 2014 yang masih dilaksanakan adalah lomba cerdas cermat, lalu dalam bentuk dialog-dialog seperti “Goes To Campus”, dialog-dialog di radio juga masih, kita di RRI setiap hari rabu, live dari jam 10.00-11.00 wib, untuk yang di TVRI kita rekaman, tayangnya untuk “Goes To Campus” tiap senin malam jam 21.00 wib. Lalu yang Jendela Anak Negeri Rabu dan Sabtu di TVRI jam 21.00-20.00 wib. Ada juga Warung Kebangsaan tiap hari Minggu jam 9.30-10.30 wib. Dan juga ada dialog diskusi kemajlisan dengan pesertanya wartawan. Kita di Biro Humas ada kegiatan menerima kunjungan dari sekolah-sekolah baik itu mulai dari TK, SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi yang ingin berkunjung ke MPR RI kita berikan dan sisipkan pembelajaran dan sosialisasi mengenai apa itu MPR dan mengenai 4 Pilar itu sendiri. Itu yang masih dilakukan di Biro Humas saat ini.

8. Bagaimana pola hubungan yang dibina Humas MPR RI dengan internal dan eksternal MPR RI? Jawab: Pola hubungannya ya kita berusaha menjalin komunikasi dan hubungan yang baik antara internal sendiri baik itu di Biro Humas sendiri maupun biro-biro lainnya yang ada di MPR RI, karena semua kegiatan yang ada di Biro Humas juga berkaitan dengan biro-biro yang lain jadi hubungannya

harus

kita

jaga.

Misalnya

apabila

Biro

Humas

menyelenggarakan lomba cerdas cermat , ada biro-biro lain yang berhubungan seperti Biro Keuangan, Biro Umum, kemudia Biro Setpim. Karena satu kegiatan saling berhubungan maka dari itu kita harus bisa menjaga komunikasi dan hubungan yang baik dengan sesama biro di internal MPR. Untuk hubungan yang eksternal, kita menjalin instansi-instansi yang berhubungan dengan kegiatan MPR. Ada juga kita punya forum yang bernama Forum Bakohumas (Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat). Forum ini adalah forum antara humas di instansi-instansi lain, misalnya dari pemerintah, semua Kementerian. Lalu juga ada lembaga-lembaga yang lain. Kita biasanya ada pertemuan kehumasan. Kebetulan tahun ini dalam dalam menghadapi sidang kemarin, mulai dari sidang akhir masa jabatan anggota MPR, sidang awal masa jabatan anggota MPR 2014-2019 dan menghadapi sidang pelantikan presiden dan wakil presiden yang telah dilakukan MPR. sebelum dilakukan sidang itu, MPR mengadakan forum Bakohumas yang mengundang humas-humas dari instansi-instansi lain diundang ke MPR dan

kita berikan pemahaman atau penjelasan mengenai sidang-sidang yang akan dilakukan oleh MPR. 9. Apakah dalam bersosialisasi dan melakukan sebuah konsep kegiatan menggunakan teori Humas? Jawab: Kita jarang mendapatkan teori-teori, kita langsung saja. Mungkin karena saya basic nya bukan dari komunikasi jadi saya nggak tahu teori-teori dalam Humas itu seperti apa. Mungkin jika yang lain yang jurusannya komunikasi lebih paham teori-teori di Humas dan apakah itu diterapkan disini saya nggak tahu. 10. Strategi dan langkah apa yang dipakai dalam mensosialisasikan 4 Pilar Bangsa? Jawab: Langkah nya adalah langsung ke sasaran yang kita tuju atau to the point. Misalnya kita mau menyasar ke kalangan sekolah anak-anak SMA, yaudah kita berikan lomba cerdas cermat 4 Pilar, kita mau sasar guru-guru, yaudah kita kerjasama dengan PGRI, kita mau sosialisasi 4 Pilar untuk kalangan pengamen, kita adakan lomba cipta lagu 4 Pilar Bangsa buat pengamen, dan itu sudah dilakukan. Kita mau menyasar anak TK, kita adakan lomba menggambar dan mewarnai tentang 4 Pilar Bangsa, jadi kita langsung ke sasaran strateginya. 11. Apakah strategi yang dipakai sudah efektif atau belum?

Jawab: Saya rasa sudah efektif karena bisa langsung menyasar dari apa yang ingin kita tuju sasarannya. Dan hasilnya bisa lebih baik karena langsung ke sasarannya itu. 12. Apa saja indikasi yang kongkret terkait nasionalisme masyarakat dengan sosialisasi 4 Pilar Bangsa? Jawab: Indikatornya untuk misalnya yang sudah pernah diberikan sosialisasi adalah mereka lebih cinta tanah air dan bangsa, lebih untuk berusaha untuk tetap ikut dalam NKRI. Contohnya seperti yang ada di daerah-daerah perbatasan. Mereka yang selama ini belum disentuh oleh pemerintah, MPR bisa langsung datangi penduduk Indonesia yang hidup di daerah perbatasan, mulai dari perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini, sudah pernah didatangi. Kalimantan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, lalu yang berbatasan dengan Filipina, Natuna yang berada di tengah laut kita sudah datangi. Pimpinan MPR langsung yang datang memberikan sosialisasi 4 Pilar. Dengan adanya itu mereka lebih senang untuk ikut bergabung ke NKRI. Meskipun belum seluruh daerah perbatasan bisa dikunjungi karena letaknya yang luas dan panjang dan belum bisa semuanya dijangkau. Cuma ada beberapa daerah yang belum sempat didatangi dan mereka masih ada keinginan untuk memisahkan diri dengan NKRI dan bergabung ke negara tetangga. Ya Mungkin itu karena keterbatasan, harusnya dari pemerintah daerah harus lebih intens memberikan masukan untuk mereka tetap bertahan

dengan pembangunan infrastruktur, layanan pendidikan dan kesehatan yang lebih, kita yakin mereka bisa lebih bertahan untuk tetap dalam wilayah NKRI. Tapi yang telah dilakukan MPR, MPR sudah sampai melakukan sosialisasi di perbatasan-perbatasan.

Jakarta, 4 November 2014

(Mochammad Kahfi)

(Bpk. Hendrasto Setiawan, S.I.P)

Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal MPR RI

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia