RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN TAHUN 2010-2014 Terwujudnya Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang efektif untuk mencapai Indonesia yang Demokratis, Adil, Aman dan Damai
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN REPUBLIK INDONESIA
KATA PENGANTAR
Undang-undang
Nomor
25
Tahun
2004
Tentang
Sistem
Perencanaan
Pembangunan Nasional mengamanatkan perlunya penyusunan Rencana Strategis (Renstra) bagi setiap Kementerian/Lembaga. Memenuhi amanat tersebut dan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional II (RPJMN) 2010-2014, maka Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam) menyusun Rencana Strategis yang merupakan rencana induk bagi Kemenko Polhukam dalam mewujudkan visi dan misi khususnya dalam mewujudkan kepemerintahan yang baik (Good Governance). Renstra ini sekaligus sebagai panduan dalam menerapkan manajemen pemerintahan yang berorientasi pada kinerja (Performance-Based-Management).
Pada dasarnya, Kemenko Polhukam telah berupaya menerapkan manajemen pemerintahan yang berorientasi pada hasil sejak periode Kabinet Indonesia Bersatu 2004-2009. Berdasarkan pengalaman tersebut, maka Renstra 2010-2014 diharapkan dapat lebih mensinergikan proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian secara efisien dan efektif dalam kegiatan koordinasi guna memberi kontribusi berupa perumusan kebijakan bidang politik, hukum dan keamanan yang lebih selaras dengan tuntutan pembangunan nasional.
Perumusan Renstra Kemenko Polhukam dilakukan melalui analisis isu-isu strategis, potensi, permasalahan dan tantangan, kelemahan serta peluang yang dihadapi oleh Kemenko Polhukam, dan identifikasi terhadap berbagai permasalahan lainnya yang dihadapi oleh bangsa dan negara selaras dengan sasaran nasional yang hendak dicapai dalam 5 tahun mendatang.
Penyusunan Renstra ini sudah mempertimbangkan konsepsi Bappenas yang merencanakan
akan
melakukan
Restrukturisasi
Program
dan
Kegiatan
yang
disesuaikan dengan nomenklatur Kementerian/Lembaga. Atas pertimbangan tersebut, maka Renstra ini memungkinkan hasil kerja dapat diukur sesuai dengan target yang sudah ditetapkan sehingga pada gilirannya dapat menjawab paradigma perubahan dan tantangan lingkungan strategis yang akan dihadapi oleh Kemenko Polhukam.
Rencana Strategis Kemenko Polhukam ini diharapkan menjadi pedoman dalam mewujudkan
kesamaan persepsi, pola pikir, pola tindak dan pola kerja dalam
lingkungan organisasi, sehingga capaian kinerja dalam kegiatan tahunan dan kegiatan lima tahunan dapat lebih optimal.
Jakarta,
Januari 2010
MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN
DJOKO SUYANTO
RINGKASAN EKSEKUTIF
Pelaksanaan koordinasi bidang politik, hukum dan keamanan pada RPJMN I (2005-2009) telah mampu menciptakan Indonesia yang lebih demoktratis, adil, aman dan damai. Namun memasuki RPJMN II (2010-2014) sejalan dengan dinamika perubahan lingkungan strategis, baik secara eksternal maupun internal, terdapat sejumlah permasalahan dan tantangan yang dihadapi oleh segenap bangsa Indonesia dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Isu-isu bidang politik, hukum dan keamanan sangatlah kompleks dan multidimensi. Titik tolak perumusan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang hendak dicapai lima tahun mendatang dihasilkan melalui analisis atas isu-isu strategis, permasalahan dan tantangan, serta kelemahan dan peluang yang dihadapi oleh Kemenko
Polhukam,
berbagai
permasalahan
serta
identifikasi
lainnya
yang
di bidang politik, hukum dan keamanan. halnya dengan arah kebijakan dan strategi pencapaian tujuan dan sasaran strategis
terhadap Terwujudnya Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan yang efektif untuk mencapai Indonesia yang demokratis, adil, aman dan damai”.
dihadapi Demikian untuk yang
dituangkan melalui program dan kegiatan. Berdasarkan hasil analisis tersebut ditetapkan visi Kemenko Polhukam, yaitu “Terwujudnya Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Yang Efektif Untuk Mencapai Indonesia Yang Demokratis, Adil, Aman dan Damai”. Selanjutnya untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi Kemenko Polhukam yaitu: 1. Mewujudkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan.
2. Mewujudkan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan. 3. Menyelenggarakan evaluasi dan kajian sebagai bahan pertimbangan untuk koordinasi penyusunan kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan. Melalui penyelarasan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah II (RPJM II) 2010 - 2014, maka ditetapkan 7 (tujuh) sasaran strategis yang menjadi target capaian kinerja bagi organisasi. Selanjutnya ditetapkan arah kebijakan, dan strategi pencapaiannya melalui 1 (satu) program teknis dengan 35 kegiatan dan 1 (satu) program generik yang didalamnya memuat beberapa kegiatan yang bersifat rutin dan kegiatan pembangunan/renovasi gedung, perbaikan sarana dan prasarana, pengadaan peralatan dan lain-lain. Akhirnya, baik program, kegiatan maupun anggaran yang telah dituangkan dalam Renstra, pada setiap tahunnya akan diselaraskan dengan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang merupakan dasar untuk penetapan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L).
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR RINGKASAN EKSEKUTIF BAB I
: PENDAHULUAN 1. Kondisi Umum 2. Potensi dan Permasalahan
i iii
1 14
BAB II : VISI, MISI DAN TUJUAN KEMENKO POLHUKAM 2.1 2.2 2.3 2.4
Visi Misi Tujuan Sasaran Strategis
29 30 31 31
BAB III : ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 33 3.2. Arah kebijakan dan strategi Kemenko Polhukam BAB IV : PENUTUP
38 53
LAMPIRAN : LAMPIRAN I MATRIKS TARGET PEMBANGUNAN 2010-2014 KEMENKO POLHUKAM LAMPIRAN II MATRIKS PENDANAAN KEMENKO POLHUKAM
BAB I PENDAHULUAN
1.1
Kondisi Umum 1.1.1. Evaluasi Capaian Program dan Kegiatan Tahun 2004 - 2009 Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu, menetapkan tugas
Menko
Polhukam
mengkoordinasikan
dan
yaitu
membantu
mensinkronkan
Presiden
perumusan
dalam
rangka
kebijakan
dan
pelaksanaannya di bidang politik, hukum dan keamanan. Dalam pelaksanaan tugas, Kemenko Polhukam mempunyai fungsi sebagai berikut: a. Koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan; b. Sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan; c. Pengendalian penyelenggaraan kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b; d. Pengelolaan barang milik atau kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; e. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang politik, hukum dan keamanan; f. Pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden; g. Penyampaian laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan di bidang tugas dan fungsinya kepada Presiden.
Berdasarkan fungsi tersebut di atas, maka Kemenko Polhukam menetapkan sasaran strategis dalam periode Kabinet Indonesia Bersatu I (2004-2009) disesuaikan atas Agenda Nasional yaitu: (1) Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai; (2) Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis, dan (3) Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat.
Dari tiga Agenda Nasional tersebut, dua agenda yaitu: Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai; serta Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis merupakan bagian dari tugas Kemenko Polhukam. Mengacu pada 2 (dua) agenda tersebut diatas, dalam kurun waktu 2004 – 2009, Kemenko Polhukam telah menetapkan 12 sasaran strategis, masing-masing 6 sasaran untuk Agenda Mewujudkan
Indonesia yang
Aman dan Damai, dan 6 sasaran untuk Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis. Evaluasi program untuk mencapai tujuan dari sasaran strategis tersebut di atas memperlihatkan hal-hal sebagai berikut : Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai Sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi sebagai Koordinator, maka ditetapkan 6 sasaran strategis yang lebih spesifik untuk Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai, yaitu : a. Meningkatnya
Koordinasi
dalam
menciptakan
kapasitas
dan
profesionalitas instansi-instansi pemerintah dalam penyelesaian konflik; b. Meningkatnya koordinasi untuk menciptakan Kondisi Keamanan dan Ketertiban Dalam Negeri; c. Meningkatnya koordinasi untuk mewujudkan sistem koordinasi dalam deteksi, penanggulangan, dan pemulihan konflik; d. Meningkatnya koordinasi untuk pengembangan kapasitas institusi negara
dan
masyarakat
dalam
pencegahan,
penangkalan
dan
penanggulangan ancaman terorisme; e. Meningkatnya koordinasi untuk merumuskan kebijakan dan strategi nasional yang komprehensif dalam pertahanan negara; dan
f. Meningkatnya koordinasi untuk menyusun sistem koordinasi yang berkelanjutan dalam penyelenggaraan hubungan luar negeri.
Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis Sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi sebagai Koordinator, maka ditetapkan 6 sasaran strategis yang lebih spesifik untuk Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis, yaitu : a. Meningkatnya koordinasi dalam mewujudkan substansi, struktur dan budaya hukum nasional yang sehat; b. Meningkatnya koordinasi pengembangan aturan hukum yang bebas diskriminasi; c. Meningkatnya koordinasi pengembangan citra Indonesia dalam hal Penegakan Hukum dan HAM; d. Meningkatnya koordinasi mewujudkan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan
perundang-undangan
pusat-daerah,
termasuk
otonomi
khusus bagi Papua dan NAD; e. Meningkatnya koordinasi dalam pengembangan tata kepemerintahan yang bersih dan berwibawa; dan f. Meningkatnya koordinasi
penguatan
lembaga-lembaga politik yang
profesional. Dalam pelaksanaan program selama tahun 2004-2009 dapat dikemukakan capaian strategis, yaitu : Capaian Agenda Mewujudkan Indonesia yang Aman dan Damai meliputi : a. Terciptanya kapasitas dan profesionalitas instansi-instansi pemerintah dalam penyelesaian konflik yang tercermin melalui: stabilitas politik,
keamanan dan ketertiban masyarakat yang semakin kondusif di Provinsi NAD, Provinsi Papua, dan Poso. b. Terwujudnya kondisi Keamanan dan Ketertiban Dalam Negeri yang Mantap, melalui : peningkatan koordinasi dan keterpaduan TNI-Polri dalam pengelolaan keamanan nasional; serta diselenggarakannya latihan kesiapsiagaan dan ketanggap-segeraan TNI-Polri secara terpadu dan berlanjut; mantapnya sistem operasi dan prosedur kerjasama antara TNI – Polri dalam penanganan masalah terorisme. c. Terwujudnya sistem koordinasi dalam deteksi, penanggulangan dan pemulihan konflik , dilaksanakan melalui : peningkatan Rasa Saling Percaya
dan
Pencegahan
Harmonisasi dan
Antar
Penanggulangan
kelompok
Masyarakat
Separatisme;
serta
meningkatkan
komitmen kebangsaan; meningkatnya kesadaran masyarakat tentang perlunya penguatan wawasan kebangsaan; meningkatnya partisipasi masyarakat dalam melakukan kontrol sosial dan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya mempertahankan dan mengaktualisasikan
empat
konsensus
dasar
dalam
kehidupan
berbangsa dan bernegara. d. Terwujudnya peningkatan kapasitas institusi negara dan partisipasi masyarakat dalam pencegahan, penangkalan dan penanggulangan ancaman terorisme. e. Terwujudnya kebijakan dan strategi nasional yang komprehensif dalam pertahanan negara, melalui : koordinasi pengamanan wilayah terluar Indonesia; penguatan pos-pos pertahanan dengan
penempatan
personil TNI; pembangunan sistem pengamanan di Laut (Marine Surveillance System); kerjasama bidang pertahanan dengan negaranegara sahabat. f. Terwujudnya
sistem
koordinasi
yang
berkelanjutan
dalam
penyelenggaraaan hubungan luar negeri melalui : penyelenggaraaan
koordinasi menyangkut kedaulatan dan keutuhan NKRI; koordinasi mengenai penyelesaian masalah perbatasan antara RI dan negaranegara tetangga, penyertaan pasukan TNI dan personil Polri dalam Misi Pemeliharaan Perdamaian, Technology Safeguarding Agreement (TSA) dengan Rusia; pemberantasan terorisme; pengembalian sebagian kekayaan negara yang dikorupsi (Asset Recovery);
pelaksanaan
ASEAN Charter; pelaksanaan Lombok Treaty; penyelesaian nelayan tradisional
Indonesia
yang
dipermasalahkan
oleh
Australia;
pemberantasan kejahatan penyelundupan orang dan perdagangan manusia (people smuggling and trafficking in person); kerjasama Indonesia-Australia di bidang pertahanan, serta perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Capaian Agenda Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis, meliputi : a. Meningkatnya koordinasi dalam penegakan hukum antara lain : memburu para tersangka dan terpidana korupsi yang melarikan diri ke luar negeri berikut aset-asetnya; dan penanggulangan pelanggaran HKI. b. Perumusan aturan hukum yang bebas diskriminasi sejalan dengan kematangan iklim demokrasi. c. Meningkatnya citra Indonesia dalam hal penegakan hukum dan HAM melalui : pemberantasan korupsi, tindakan terhadap pencucian uang, illegal logging, illegal fishing, illegal mining, human trafficking; ratifikasi instrument internasional mengenai HAM serta perundang-undangan yang terkait dengan pemajuan dan perlindungan HAM. d. Mendorong upaya sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundangundangan yang saling bertentangan dan tumpang tindih; implementasi otonomi khusus bagi Provinsi Papua dan pengelolaan damai di Provinsi NAD.
e. Pengembangan Clean Government and Good Governance melalui: pembentukan tim Reformasi Birokrasi; penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN); serta
meningkatnya partisipasi
masyarakat dalam pemberian informasi dalam rangka pencegahan dan pemberantasan korupsi. f. Penyempurnaan paket UU bidang Politik; melaksanakan sosialisasi bidang politik dengan penyelenggaraan forum komunikasi dan dialog; publikasi tentang nilai-nilai demokrasi dan kebangsaan, koordinasi perbaikan mekanisme Pemilukada dan penyelenggaraan Pemilu 2009 .
1.1.2.
Aspirasi masyarakat mengenai pengelolaan bidang Polhukam Selama periode Kabinet Indonesia Bersatu (2004-2009), telah banyak capaian yang diraih dalam pengelolaan bidang politik, hukum dan keamanan. Namun demikian, iklim demokrasi dan dorongan reformasi serta perwujudan tata pemerintahan yang baik melahirkan aspirasi masyarakat secara lebih dinamis dengan ekspektasi yang lebih tinggi. Dengan demikian tugas-tugas dalam pengelolaan bidang politik, hukum dan keamanan pada periode waktu yang akan datang yang akan menjadi tantangan bagi Kabinet Indonesia Bersatu II (2009-2014) tetap tidak mudah dan kompleks. Berdasarkan hasil penjaringan aspirasi masyarakat tentang pengelolaan bidang politik, hukum dan keamanan pada periode pemerintahan yang akan datang dapat dikemukakan sebagai berikut:
a. Bidang Politik 1) Penataan Daerah Otonom Sejalan dengan desentralisasi pemerintahan, maka penataan otonomi daerah ke arah pemerintahan yang lebih efisien, efektif, dan akuntabel, muncul sebagai salah satu aspirasi yang menonjol. Dalam merespon aspirasi tersebut, perlu dipertimbangkan agenda berupa kegiatan antara lain : Revisi Undang-undang No. 32 Tahun 2004
tentang
Pemerintahan
Daerah
khususnya
yang
menyangkut
pengaturan pemekaran; Penyusunan Grand Strategy Penataan Daerah, dan Penyusunan Pedoman atau Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pembentukan Daerah Otonom; serta Pembinaan pengelolaan daerah otonom agar lebih efektif; dan Evaluasi kemampuan daerah otonom khususnya Evaluasi daerah pemekaran. 2) Pemilu Kepala Daerah Sejalan dengan aspirasi perwujudan otonomi daerah dan tata pemerintahan yang efektif, maka pelaksanaan Pilkada yang demokratis dan efisien menjadi aspirasi yang patut mendapat perhatian. Untuk itu upaya mewujudkan terpilihnya Kepala Daerah yang kapabel dengan pelaksanaan Pilkada yang efisien menjadi suatu kebutuhan. Pengkajian kembali Pilkada Gubernur untuk dipilih melalui DPRD serta pengkajian posisi dan pemilihan Wakil Kepala Daerah untuk tidak melalui sistem Pemilukada adalah aspirasi yang mengkoreksi Pilkada Langsung. Demikian pula, pemisahan isu Pemilukada dari materi Undang-undang No. 32 tahun 2004 untuk menjadi undang-undang tersendiri menjadi relevan sejalan dengan aspirasi Pemilihan Kepala Daerah yang kapabel. Untuk mendukung aspirasi tersebut diatas maka Penataan kependudukan dengan sistem identitas tunggal menjadi relevan. 3) Dana Perimbangan Pusat dan Daerah Sejalan dengan tuntutan perwujudan tata pemerintahan yang baik, maka aspirasi mengenai penggunaan dana perimbangan yang efisien dan efektif
untuk membiayai pelayanan publik muncul
sebagai hal yang mendesak. Untuk itu Evaluasi pemanfaatan APBD Kabupaten/Kota oleh Gubernur selaku Wakil Pemerintah, dan revisi Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah menjadi layak dipertimbangkan.
4) SDM Aparatur Pemerintah Daerah Peningkatan
kinerja
aparatur
Pemerintah
Daerah
dalam
melayani masyarakat adalah suatu kebutuhan nyata menurut aspirasi masyarakat. Untuk itu, Revisi terhadap UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian serta Evaluasi manajemen kepegawaian
kabupaten/kota
oleh
Gubernur
sebagai
wakil
Pemerintah di tingkat Provinsi perlu diprogramkan dalam era Kabinet Indonesia Bersatu II. Terlepas dari itu diperlukan pula evaluasi netralitas birokrasi dan ruang promosi/mutasi aparatur Pemerintah Daerah. 5) Peningkatan Public Private Partnership Disadari oleh masyarakat bahwa anggaran pemerintah belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan pembangunan. Oleh sebab itu, kemitraan antara pemerintah dengan swasta menjadi kebutuhan nyata. Dalam kaitan tersebut, Peningkatan awareness pejabat Pemda dalam kerja sama dengan swasta melalui Penerbitan UU tentang Kemitraan Antara Pemda dan Swasta serta Penyediaan pelayanan
terpadu
1
pintu
menjadi
aspirasi
yang
layak
dipertimbangkan untuk diagendakan. b. Bidang Hukum 1) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Terkait dengan aspirasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, maka diperlukan langkah-langkah : a) Penguatan dan Pemantapan Hubungan Kelembagaan melalui : penyelenggaran koordinasi yang baik antara Aparat penegak hukum dan Aparat pengawasan; penyelenggaran sosialisasi Anti Korupsi melalui mekanisme penguatan sistem Pemberantasan Korupsi dengan pemanfaatan teknologi; serta pendidikan dan pelatihan satu atap dalam penanganan tindak pidana korupsi
b) Implementasi Perlindungan Saksi dan Pelapor perlu ditingkatkan agar terwujud perasaan aman dan tidak takut untuk melaporkan kejadian dan menyerahkan bukti serta siap menjadi saksi melalui :
Pengembangan
dan
penguatan
kelembagaan
Lembaga
Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) di seluruh daerah; Penyusunan
organisasi
dan
tata
laksana
LPSK
dengan
dukungan dana, SDM, sarana dan prasarana; MoU antara LPSK dengan Kejaksaan Agung, Polri, KPK, dan Depkumham. c) Sosialisasi Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor dan mempercepat terbentuknya pengadilan tipikor
di
setiap
Penyusunan
ibukota
rancangan
propinsi
dan
Perpres
Kabupaten/Kota;
tentang
pembentukan
pengadilan Tipikor di Pengadilan Negeri di beberapa ibukota Provinsi/Kabupaten/Kota. d)
Pengembalian Aset (Asset Recovery) perlu ditingkatkan dengan menyusun Undang-Undang Pengembalian Aset dan Revisi UU tentang Pemberantasan Korupsi agar aset-aset yang ada di dalam dan luar negeri dapat segera kembali kepada negara serta dapat ditingkatkan kerja sama bilateral dalam asset recovery. Tahapan dilakukan melalui : Penyusunan RUU tentang perampasan aset koruptor; Penyempurnaan UU tindak pidana pencucian uang; Melakukan MLA dengan beberapa negara dimana aset-aset maupun terdakwa terpidana berada.
2) Reformasi Hukum dan Perlindungan HAM Terkait dengan aspirasi masyarakat dalam upaya reformasi hukum dan perlindungan HAM, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut: a) Harmonisasi undangan
dan
Sinkronisasi
Peraturan
Perundang-
Sejalan dengan reformasi sistem hukum nasional perlu adanya suatu penciptaan peraturan perundangan yang tidak tumpang tindih yang pada akhirnya mudah diterapkan dalam penegakan hukum. Hal tersebut meliputi: Uji Publik/Uji Materi sebelum
penetapan
UU,
Koordinasi
dalam
penyusunan
peraturan perundang-undangan (didukung parliamentary review mechanism), Penyusunan Pedoman Pembentukan Perda. b) Penataan Birokrasi dan Manajemen SDM di Bidang Hukum Profesionalitas aparatur hukum dan penataan birokrasi adalah faktor penunjang dalam reformasi hukum di Indonesia. Aspirasi masyarakat mengenai hal ini adalah:
Terciptanya
Aparat Penegak Hukum yang handal, Formasi sesuai dengan kompetensinya, Perubahan UU Pokok-Pokok Kepegawaian, serta Remunerasi bagi penegak hukum yang kompeten melalui Seleksi Penerimaan Pegawai yang berkualitas di bidang Hukum/Standar Perekrutan. c) Kepastian Hukum Masyarakat
menginginkan
hilangnya
berbagai
bentuk
penyimpangan yang dapat menghambat dunia usaha, Konsisten dalam penerapan UU dan Adanya kepastian hukum terhadap dunia usaha melalui Penyamaan pemahaman prosedur perijinan antar instansi terkait, Penerapan tuntutan pidana maksimal, Harmonisasi
peraturan
perundang-undangan
yang
mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. d) Peningkatan Kesadaran hukum dan Perlindungan HAM Meningkatnya
kesadaran
hukum
masyarakat
dan
pencegahan pelanggaran HAM adalah aspirasi masyarakat mengenai kesadaran hukum dan HAM. Hal tersebut diupayakan melalui: Penyuluhan hukum oleh Pemerintah dan masyarakat
melalui tatap muka atau media elektronik, Penyusunan RUU tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, Pemberdayaan masyarakat dalam menghormati HAM, Peningkatan pemahaman HAM bagi aparat pemerintah, dan Penyusunan dan pelaksanaan RANHAM 2010 – 2014. c. Bidang Keamanan Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme serta Peningkatan Kemampuan Pertahanan Terkait dengan aspirasi masyarakat dalam upaya Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme serta Peningkatan Kemampuan Pertahanan, maka diperlukan langkah-langkah sebagai berikut: 1) Penguatan Payung Hukum Sebagai landasan hukum pemberantasan terorisme, perlu penyempurnaan Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan
Terorisme
dan
Penyempurnaan
peraturan
perundang-undangan tentang bahan peledak serta Penyusunan Perpres
tentang
strategi
pemberantasan
terorisme.
Dalam
pelaksanaannya ada beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yaitu :Penangkapan dan penahanan tersangka terorisme, Laporan intelijen sebagai alat bukti, Pelibatan komponen-komponen dan instansi-instansi (antara lain TNI dan BIN) dalam penanggulangan terorisme,
Kriminalisasi
perbuatan-perbuatan
awal
terorisme
(menghasut untuk melakukan tindakan kekerasan, menyebarkan permusuhan dan kebencian), Peran instansi terkait dan masyarakat, Perlindungan saksi, jaksa, dan hakim (hukum acara),Pengawasan dan pembinaan terpidana terorisme. 2) Peningkatan Kelembagaan Rekomendasi Komisi I DPR tentang pembentukan BKPT perlu mendapat perhatian serius sehingga dalam tindak lanjutnya perlu
penyusunan Perpres tentang Badan Koordinasi Pemberantasan Terorisme/BKPT. 3) Peningkatan Kapasitas (Capacity Building) Peningkatan kapasitas pelatihan untuk pemberantasan terorisme termasuk pelatihan penanganan cyber terroris menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi melalui : Kerjasama Internasional, Peningkatan perlindungan terhadap instalasi penting/obyek vital, Pelatihanpelatihan instansi terkait, termasuk pelatihan penanganan ancaman CBRN dan cyber terrorism. 4) Pelaksanaan Program Deradikalisasi Sejalan
dengan
kebijakan
pemberantasan
terorisme
menggunakan strategi soft power, diharapkan seluruh instansi terkait dan masyarakat (tokoh agama, ormas dan lingkungan pendidikan) berperan aktif dalam menetralisasi ideologi radikal sesuai dengan fungsi dan perannya. Dalam strategi ini, Penyusunan Pedoman Pelaksanaan Deradikalisasi (Perpres) dan Sosialisasi wawasan kebangsaan menjadi relevan untuk kebijakan ke depan. 5) Pemberdayaan Industri Strategis Pertahanan Kebutuhanan akan pemenuhan kebutuhan Alutsista, kemandirian industri pertahanan yang dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan
terselenggaranya
sistem
pertahanan
negara
melalui
pembentukan Komite Industri Strategis Pertahanan dan penyusunan Peraturan Perundangan tentang Optimalisasi Pemanfaatan Produkproduk Industri Strategis dalam Negeri Bagi Kepentingan Pertahanan dan Keamanan menjadi sangat penting untuk diperhatikan. Dalam rangka mencapai hal tersebut perlu dukungan sistem perbankan sebagai sumber pembiayaan dalam negeri (PP No. 54 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengadaan dan Penerusan Pinjaman Dalam Negeri oleh Pemerintah). 6) Profesionalisme SDM Pertahanan
Masyarakat menginginkan SDM pertahanan yang professional. Untuk mewujudkannya perlu : Perbaikan sistem dan sarana pendidikan/pelatihan, Menetapkan sistem remunerasi dan tunjangan tugas sesuai dengan kondisi penugasan, Peningkatan pendidikan Aparat Pertahanan dan Sarana prasarana pendidikan.
1.2
Potensi dan Permasalahan 1.2.1. Analisa Potensi a. Pemahaman Lingkungan Strategis Pengkajian untuk memahami kondisi Lingkungan Strategis untuk kurun waktu 2009- 2014 telah disusun oleh Kemenko Polhukam sehingga menjadi potensi awal dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi. Gambaran Lingkungan Strategis tersebut meliputi : 1) Proses globalisasi dapat menimbulkan gesekan antar peradaban yang dapat memunculkan radikalisme global dengan dampak pada stabilitas politik dan keamanan dalam negeri. 2) Masyarakat internasional tetap mendukung kedaulatan dan keutuhan NKRI sejauh penghormatan HAM dan tata pemerintahan bergerak dalam koridor nilai-nilai demokrasi, walaupun masih terdapat non-state actors yang harus tetap diwaspadai. 3) Penerapan prinsip-prinsip demokrasi melalui pemberdayaan pemerintahan daerah belum sejalan dengan tujuan otonomi daerah yang mendorong pembangunan yang berkeadilan dan mensejahterakan masyarakat. 4) Kematangan berdemokrasi yang masih dalam proses transisi memerlukan pengelolaan yang sistematis dan komprehensif sehingga dampak politik, ekonomi, sosial, dan keamanan dapat diminimalkan, khususnya dalam penyelenggaraan pilkada dan pemekaran daerah.
5) Perkembangan demokrasi liberal bisa mendorong kebebasan aspirasi yang dapat mengabaikan nilai-nilai konsensus dasar: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. 6) Kebebasan keterbukaan informasi dan komunikasi serta kesenjangan pembangunan antar daerah dapat mempengaruhi berkembangnya aspirasi politik pemisahan diri dari NKRI. 7) Perkembangan hukum internasional dan hukum nasional menuntut harmonisasi dan penataan hukum dan perundangundangan yang menjamin adanya kepastian serta penegakan hukum dan HAM. 8) Meningkatnya kebutuhan global akan sumber daya alam dan pertumbuhan ekonomi di kawasan tertentu dapat menimbulkan sengketa wilayah perbatasan. 9) Konflik di kawasan tertentu seperti Timur Tengah dan Asia Selatan dapat mempengaruhi peningkatan ancaman keamanan nasional khususnya terorisme dan kegiatan illegal migrant sehingga memerlukan peningkatan kapasitas dan kewaspadaan nasional serta kerja sama regional dan internasional. 10) Perkembangan transnational crime menuntut peningkatan kemampuan pemberantasan kejahatan dan keamanan nasional serta kerja sama bilateral, regional, dan internasional. b. Stabilitas bidang Polhukam yang makin kondusif Capaian koordinasi bidang Politik, Hukum dan Keamanan pada RPJMN I (2005-2009) telah memberikan kondisi yang semakin kondusif untuk melanjutkan pembangunan pada periode RPJMN II (2010-2014). Hal ini tercermin dari tercapainya sasaran agenda pertama,
seperti
semakin
terciptanya
keamanan
yang
stabil,
menurunnya ketegangan antar golongan masyarakat di daerah rawan konflik, serta berhasil ditanggulanginya aksi-aksi teror selama ini. Pelaksanaan Pemilu dan Pilkada yang semakin aman dan tertib,
kebebasan menyampaikan aspirasi oleh masyarakat semakin terarah dan positif mencerminkan capaian agenda Aman dan Damai. Capaian sasaran agenda kedua juga telah menunjukkan banyak kemajuan,
seperti
membaiknya
indeks
persepsi
korupsi,
meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan Pilkada di berbagai daerah serta suksesnya Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden, menggambarkan bahwa proses demokrasi berlangsung dalam arah yang baik, dengan dukungan pembenahan sistem hukum yang terus berlanjut. c. Sumber Daya Aparatur Kemenko Polhukam Sumber daya aparatur Kemenko Polhukam pada saat ini berjumlah 287
orang,
dengan
kualifikasi
dan
komposisi
pengalaman
kelembagaan dan pendidikan yang beragam. 1) Aparatur Pegawai Negeri Sipil 232 orang, terdiri dari : a) Golongan
I berjumlah : 8 orang;
b) Golongan
II berjumlah : 84 orang;
c) Golongan III berjumlah : 89 orang; dan d) Golongan IV berjumlah : 51 orang; 2) Aparatur TNI 40 orang 3) Aparatur Polri 14 orang Kekuatan
sumber
daya
aparatur
Kemenko
Polhukam
dan
kemampuan pengalaman dalam mengelola tugas-tugas koordinasi bidang politik, hukum dan keamanan selama RPJMN I (2005-2009), merupakan potensi yang dapat diandalkan dalam pelaksanaan tugastugas koordinasi bidang politik, hukum dan keamanan pada RPJMN II (2010-2014). d. Sarana dan Prasarana Sarana dan prasarana yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan tugas Polhukam pada RPJMN I (2005-2009) telah memperoleh perhatian yang positif seperti penambahan ruang kerja, peralatan kantor, kendaraan
dinas, pengembangan sistem serta peralatan kerja lainnya. Sarana prasarana yang tersedia saat ini merupakan potensi bagi Aparatur Kemenko Polhukam untuk mengelola tugas-tugas pada RPJMN II (20102014).
1.2.2. Analisa Permasalahan Permasalahan bidang politik, hukum dan keamanan baik dalam tataran nasional maupun dalam tataran regional dan global yang dalam pengelolaannya memerlukan koordinasi, khususnya selama rentang waktu RPJMN II (2010-2014) tidaklah ringan. Iklim demokrasi dan reformasi memberi dampak kepada tumbuhnya ekspektasi masyarakat yang semakin tinggi dan dinamis terhadap tata kelola pemerintahan yang semakin baik. Pemenuhan hak warga negara yang berkaitan dengan prinsip
demokrasi,
keadilan,
serta
kesejahteraan
membutuhkan
kestabilan bidang politik, hukum dan keamanan. Disamping itu dinamika globalisasi lingkungan strategis mempengaruhi kehidupan politik, hukum dan keamanan di dalam negeri, sehingga perlu langkah-langkah antisipasi dalam melaksanakan koordinasi melalui organisasi yang solid dan efektif. Secara umum, permasalahan yang dijumpai dalam bidang politik, hukum dan keamanan pada tahap awal memasuki RPJMN II (20102014), yaitu : a. Politik Dalam dan Luar Negeri 1) Kinerja Organisasi Masyarakat Sipil dan Partai Politik dalam proses demokratisasi perlu ditingkatkan; belum menguatnya pelembagaan politik dan lembaga kemasyarakatan. Peraturan perundangan yang ada belum cukup akomodatif meningkatkan peran masyarakat sipil. Hal ini ditambah pula dengan masih
rendahnya internalisasi nilai-nilai demokratis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; 2) Belum optimalnya pelaksanaan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah, dan banyaknya peraturan-peraturan Daerah Otonomi Khusus yang bertentangan
dengan Peraturan
Perundang-undangan yang berlaku; 3) Menguatnya tuntutan masyarakat mengenai perlunya perbaikan mekanisme pelaksanaan Pemilu, sehinga perlu membangun hubungan
kelembagaan
dengan
lembaga-lembaga
terkait
seperti KPU, K/L (pemerintahan), partai politik, dan organisasi masyarakat, terutama yang memiliki kepedulian dengan isu kepemiluan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan tugastugas dan regulasinya 4) Menguatnya tuntutan masyarakat mengenai perlunya perbaikan mekanisme
Pilkada
yang
lebih
sesuai
dengan
konteks
demokrasi di Indonesia; dan 5) Banyak daerah yang telah dimekarkan mengalami berbagai persoalan baik mengenai potensi daerah, budaya, rentang kendali, geografis, sarana prasarana, yang berdampak pada peningkatan pelayanan dan kesejahteraan rakyat. Di samping itu, adanya aspirasi masyarakat untuk pemekaran daerah; 6) Dalam konteks politik luar negeri, terlihat bahwa jumlah organisasi-organisasi internasional
terus bertambah dengan
berbagai tujuan yang sudah tentu mempunyai pengaruh cukup besar pada setiap negara. Pemberdayaan posisi Indonesia dengan Kapasitas dan integratis nasional
perlu ditingkatkan
melalui keterlibatan di organisasi-organisasi internasional; 7) Kualitas
diplomasi
pemeliharaan
di
fora
keamanan
internasional
nasional,
dalam
integritas
upaya wilayah,
pengamanan Sumber Daya Alam, baik daratan maupun lautan serta antisipasi terhadap berbagai isu baru dalam hubungan
internasional, seperti Kejahatan terorganisir lintas negara seperti perdagangan gelap narkoba yang merongrong human security, Pembangunan reaktor-reaktor tenaga nuklir
meningkatkan
kemungkinan tersedianya bahan dan teknologi yang diperlukan teroris untuk memperoleh senjata nuklir; 8) Berbagai persoalan terkait konsolidasi dan kohesivitas ASEAN adalah: diversitas anggota, baik dalam hal ekonomi maupun politik, masalah Myanmar, Konflik Thailand-Kamboja, Persoalan sengketa perbatasan yang masih belum tuntas. Efektifitas dan perluasan fungsi jaringan kerjasama untuk membangun kembali Solidaritas ASEAN dalam berbagai bidang perlu ditingkatkan; 9) Keterlibatan berbagai tokoh dalam membangun
hubungan
kerjasama demi kepentingan dan menyelesaikan suatu masalah negara telah semakin efektif. Oleh karena itu, perlu penguatan jaringan hubungan dan kerjasama yang produktif antar aktoraktor
negara
dan
aktor-aktor
non
negara
yang
menyelenggarakan hubungan luar negeri; 10) Berbagai pertentangan yang tajam diantara negara yang berbeda ideologi, sistem politik dan kepentingan memunculkan ketegangan-ketegangan.
Sehingga
diperlukan
penguatan
kapasitas dan kredibilitas politik luar negeri dalam rangka menciptakan perdamaian dunia, keadilan dan tata hubungan internasional dan ikut mencegah timbulnya pertentangan yang terlalu tajam, yang dapat mengancam keamanan internasional sekaligus mencegah munculnya kekuatan yang terlalu bersifat hegemonic-unilateralistik di dunia. b. Penegakan Hukum dan HAM 1) Supremasi dan Penegakan Hukum masih menjadi perhatian dari masyarakat, walaupun sudah ada peningkatan pada RPJMN I. Fokus yang perlu mendapatkan perhatian adalah upaya menurunkan tindak pidana korupsi melalui penindakan dan
pencegahan;
meningkatkan Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
terhadap Indonesia; meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemberantasan korupsi; serta penyempurnaan undang-undang yang menghambat upaya percepatan pemberantasan korupsi, implementasi undang-undang Tipikor secara nasional;
dan
penegakan hukum secara tegas, konsisten dan adil, serta memihak kepada rakyat kecil; 2) Penghormatan, pemajuan, perlindungan dan penegakan HAM masih memerlukan perhatian dalam memasuki RPJMN II, baik karena lintasan masa lalu maupun karena pemahaman aparat dan masyarakat yang belum selaras. Di samping masalahmasalah pokok tersebut di atas juga masalah kesetaraan Gender yang tercermin pada masih tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak; masih rendahnya angka Indeks Pembangunan Gender (Gender Empowerment Measurement); 3) Masih banyaknya peraturan perundang-undangan yang belum sinkron dan selaras baik di tingkat pusat maupun daerah yang sifatnya menghambat peningkatan kesejahteraan masyarakat; 4) Perlunya pembenahan struktur kelembagaan dan SDM Aparatur hukum untuk memantapkan dan mengefektifkan berbagai organisasi dan lembaga hukum, profesi hukum dan badan peradilan serta pelaksanaan kesadaran hukum.
c. Bidang Pertahanan dan Keamanan 1) Wilayah negara yang cukup luas, serta kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat yang beragam, dan potensi ancaman yang berkembang sejalan dengan globalisasi, maka lembaga pertahanan
dihadapkan
pada
kebutuhan
peningkatan
kemampuan untuk memenuhi standar minimum essential forces. Profesionalisme
aparat
pertahanan
sejalan
demokrasi memerlukan reformasi yang berlanjut;
dengan
iklim
2) Optimalisasi industri yang mendukung penguatan kemampuan pertahanan
negara
perlu
ditingkatkan,
guna
membangun
kemandirian pertahanan dan keamanan nasional; 3) Tingkat kesejahteraan, sistem insentif dan remunerasi terhadap seluruh SDM Aparatur Pertahanan dan Keamanan yang bertugas
di
daerah
perbatasan,
pulau-pulau
kecil
terluar/terdepan dan terpencil perlu memperoleh perhatian khusus sebagai bagian dari penjagaan wilayah kedaulatan NKRI; 4) Pengembangan sistem, doktrin dan strategi Pertahanan Negara, perlu dibangun dan disempurnakan karena tantangan yang dihadapi baik dari dalam negeri dan luar negeri semakin tinggi, di samping itu karena berbagai pengaruh dinamika lingkungan strategis yang semakin kompleks; 5) Pengelolaan Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar (terdepan), Kejahatan terhadap kekayaan negara di wilayah perbatasan, dan banyaknya pintu masuk melalui wilayah perbatasan sehingga perlu pengelolaan; 6) Masalah separatisme tetap menjadi aspek yang memerlukan perhatian
karena
masih
adanya
aspirasi
dari
kelompok
masyarakat tertentu yang belum menerima Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final negara; 7) Upaya pemberantasan terorisme, walaupun telah mencapai banyak kemajuan tetapi penanganannya tetap memerlukan perhatian yang serius karena paham-paham radikalisme masih dijumpai
dalam
Diperkirakan
kehidupan
bahwa
berbangsa
kelompok
teroris
dan
bernegara.
dengan
jaringan
internasional menjadikan iklim kemiskinan dan ketidakadilan sebagai
tempat
mengeksploitasi
guna
kepentingan
kelompoknya; 8) Peningkatan keamanan nasional melalui pengelolaan ketertiban masyarakat dan penanggulangan kriminalitas serta kegiatan-
kegiatan ilegal termasuk transnational crime masih perlu ditingkatkan.
Berbagai
kejahatan
transnasional,
seperti:
penyelundupan, narkotika, pencucian uang dan sebagainya masih menjadi gangguan terhadap keamanan nasional; 9) Pengamanan obyek-obyek vital perlu terus diperkuat karena masih adanya potensi ancaman yang dapat mengganggu stabilitas keamanan nasional; 10) Masalah kerjasama keamanan nasional juga perlu memperoleh perhatian yang lebih meningkat karena perilaku pelaku kriminal tertentu yang masih menggunakan wilayah negara tertentu sebagai destinasi perlindungan. d.
Pengelolaan
Kesatuan
Bangsa
dan
Pengembangan
Komunikasi dan Informasi 1) Pemantapan pemahaman terhadap empat konsensus dasar yakni UUD 1945, Pancasila, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika sebagai
upaya
bermasyarakat,
membangun berbangsa
harmoni
dan
dalam
bernegara
kehidupan
harus
terus
disosialisasikan untuk memantapkan wawasan kebangsaan. 2) Benturan-benturan sosial sebagai residu konflik-konflik masa lalu belum sepenuhnya terkikis dalam kehidupan sehari-hari pada wilayah eks daerah konflik. Oleh sebab itu upaya rekonsiliasi masih tetap menjadi perhatian dalam pengelolaan bidang politik, hukum dan keamanan. 3) Keterbukaan informasi sejalan dengan implementasi UndangUndang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memerlukan perhatian tersendiri. Penetapan Undangundang tersebut menuntut lembaga publik untuk membuka seluas-luasnya akses informasi kepada publik. Oleh sebab itu, kebutuhan akan koordinasi dan pengelolaan yang terkendali ke
arah penciptaan informasi yang produktif bagi stabilitas politik, hukum dan keamanan memerlukan peningkatan perhatian. 4) Pengelolaan media massa dan komunikasi semakin memerlukan perhatian agar perkembangan aspirasi dan opini publik tetap dalam keselarasan dengan koridor arah pembangunan nasional menuju konsolidasi demokrasi. 5) Perubahan lingkungan strategis yang demikian cepat dengan pola yang tidak menentu sehingga perlu pemantauan secara terus menerus agar kesiapan antisipasi terhadap gangguan bidang politik, hukum dan keamanan dapat dibangun dengan baik. e.
Masalah Kelembagaan Internal Permasalahan pokok yang dihadapi secara internal pada saat ini dalam memasuki RPJMN II (2010-20014) adalah masalah Struktur Organisasi. Masalah ini dirasakan pada akhir pelaksanaan RPJMN I karena adanya Restrukturisasi Program dan Kegiatan sebagai upaya dalam mendukung reformasi perencanaan dan anggaran yang ditetapkan oleh Bappenas memasuki RPJMN II. Restrukturisasi Program dan Kegiatan pada intinya disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi setiap lembaga / instansi pemerintah dan tugas pokok dan fungsi setiap eselon I dan II berdasarkan nomenklatur yang ada, yang dilengkapi dengan outcome dan output berupa rekomendasi berdasarkan target yang ditetapkan selama lima tahun (2010-2014).
1.2.3.
Analisa Kelemahan a. Berdasarkan pengalaman pada RPJMN I (2005-2009), hambatan koordinasi tidak berada pada tahapan perumusan kebijakan tetapi berada pada implementasi kebijakan yang telah dirumuskan bersama. Hal ini disebabkan karena masih adanya keterbatasan pemahaman tentang saling keterkaitan kegiatan dan urgensi sinergi
serta egoisme sektoral secara terselubung pada tingkat departemen/lembaga teknis. b. Keterbatasan sumber daya dan kapasitas pada departemen/lembaga teknis pemerintah tertentu sehingga pelaksanaan agenda-agenda yang sudah dikoordinasikan tidak selalu dapat diselaraskan baik dari segi waktu maupun dari segi skala prioritas. c. Meningkatnya peranan sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil (termasuk LSM) yang sifatnya di luar kendali kewenangan lembaga pemerintah dan turut berpengaruh dalam pelaksanaan program terkoordinasi yang telah disepakati. d. Benturan kepentingan yang seringkali mengganggu pelaksanaan agenda yang telah dikoordinasikan dan memberi dampak kontraproduktif terhadap pencapaian sasaran koordinasi.
1.2.4.
Analisa Peluang Berhasilnya pelaksanaan program-program koordinasi bidang politik, hukum dan keamanan pada RPJMN II (2010-2014) diharapkan lebih berpeluang karena adanya dukungan positif yang disebabkan oleh : a. Komitmen pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono untuk membentuk tata pemerintahan yang baik (Good Governance) termasuk pemberantasan korupsi, narkoba, terorisme, kegiatan ilegal, pengembangan demokrasi, dan penguatan negara kesatuan; b. Citra Indonesia yang semakin baik dalam fora internasional, sehingga dukungan negara-negara sahabat akan sangat signifikan dalam memberi peluang keberhasilan program –program bidang politik, hukum dan keamanan;
c. Konsolidasi demokrasi yang melibatkan seluruh lembaga tinggi dan segenap komponen bangsa semakin terarah sehingga memberi peluang penciptaan kondisi politik, hukum dan keamanan yang semakin stabil; d. Sistem administrasi negara yang semakin mencerminkan aspek akuntabilitas dan transparansi yang mendukung pelaksanaan tata pemerintahan yang baik sehingga partisipasi masyarakat dalam bidang politik, hukum dan keamanan akan berkembang semakin positif; e. Agenda dan sasaran pembangunan yang jelas sesuai arahan dari Presiden antara lain : Arah Kebijakan dan Prioritas Kabinet Indonesia Bersatu II yang didukung dengan pengawasan dan pengendalian, serta pengkayaan program dari hasil-hasil Temu National (National Summit) seluruhnya menjadi faktor pendukung yang menciptakan peluang keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan; f. Capaian koordinasi pembangunan bidang politik, hukum dan keamanan selama periode RPJMN I (2004-2009), sebagai modal dasar yang memberi peluang untuk pemantapan pembangunan lebih lanjut. 1.2.5.
Analisa Tantangan Sejalan dengan dinamika aspirasi masyarakat dalam iklim demokrasi yang memberi pengaruh pada kualitas pengelolaan bidang politik, hukum dan keamanan untuk lima tahun ke depan, sesuai tupoksi Kemenko Polhukam, maka faktor-faktor yang perlu menjadi perhatian adalah : a. Kebebasan menyatakan aspirasi sejalan dengan hak-hak politik warga negara dan kebebasan berserikat (membentuk parpol dan ormas) menimbulkan tantangan berupa penyelarasan aspirasi yang beragam dalam bingkai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta NKRI;
b. Berkembangnya demokrasi secara global dan kerjasama negara baik dalam maupun antar kawasan dan regional, melahirkan tantangan dalam menciptakan posisi peran yang bebas dan aktif dalam forum hubungan luar negeri; c. Kebebasan berpolitik dan berkumpul serta semakin luasnya lingkup kesepakatan hukum secara regional dan internasional melahirkan tantangan berupa kemandirian dalam penegakan hukum nasional; d. Kompetisi dalam penguasaan sumber daya alam dan kepentingan politik ekonomi lintas negara serta konflik-konflik pada kawasan tertentu yang proses penyelesaiannya cenderung berjalan lambat menimbulkan tantangan perlunya pengawasan dan penjagaan wilayah kedaulatan negara; e. Kompetisi global dalam berbagai bidang dan masih adanya hegemoni antar belahan dunia serta hubungan antar negara yang semakin lancar menyebabkan variasi bentuk gangguan keamanan akan semakin beragam dan canggih; f. Berkembangnya globalisasi dapat menimbulkan pengikisan nilai-nilai budaya lokal dan wawasan kebangsaan; g. Kemajuan teknologi komunikasi dan sistem informasi serta peranannya dalam kehidupan sosial politik dan ekonomi melahirkan tantangan untuk pengelolaan kearah yang konstruktif tanpa menghambat kebebasan informasi; h. Perkembangan kehidupan global yang berubah secara dinamis, sehingga sulit diprediksi secara terstruktur dalam perumusan kebijakan dan program; i. Aspirasi yang berupa tuntutan masyarakat yang semakin variatif menyebabkan sistem perencanaan, tata pelaksanaan dan pengendalian pembangunan khususnya bidang polhukam semakin dituntut untuk akuntabel.
BAB II VISI, MISI DAN TUJUAN
2.1 Visi Kabinet Indonesia Bersatu II menetapkan visi yaitu : Indonesia yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan, dengan Misi: 1. Melanjutkan Pembangunan Menuju Indonesia Yang Sejahtera 2. Memperkuat Pilar-Pilar Demokrasi 3. Memperkuat Dimensi Keadilan di semua Bidang Sejalan dengan visi dan misi Kabinet Indonesia Bersatu II serta tugas pokok dan fungsi Kemenko Polhukam yang diselaraskan dengan tingkat capaian pembangunan bidang politik, hukum dan keamanan, maka Kemenko Polhukam menetapkan visi : Terwujudnya koordinasi bidang politik, hukum dan keamanan yang efektif untuk mencapai Indonesia yang demokratis, adil, aman dan damai. Pencapaian Indonesia yang demokratis, adil, aman dan damai dimaksudkan untuk lebih mendekatkan bangsa dan negara Indonesia pada tujuan luhur nasional sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Koordinasi merupakan suatu kegiatan untuk memadukan, menyerasikan dan menyelaraskan
perumusan
kebijakan
secara
proporsional
dengan
gerak
operasional antara komponen-komponen terkait untuk mencapai tujuan secara efesien dan efektif dalam bingkai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demokratis merupakan perwujudan dari implementasi nilai-nilai kehidupan berbangsa dan bernegara melalui berfungsinya seluruh institusi politik dan partisipasi warga negara sebagai pemegang kedaulatan negara. Adil mengandung makna bahwa masyarakat, bangsa, dan negara menjunjung tinggi pemenuhan hak dan kewajiban bidang politik, hukum, serta keadilan rasa aman bagi segenap warga negara. Aman mengandung makna terciptanya rasa terlindungi bagi masyarakat dari berbagai kemungkinan ancaman, tekanan dan perlakuan tidak adil dalam kehidupan masyarakat sehari-hari. Selain itu aman juga mencerminkan keadaan tenteram, tidak ada rasa takut atau kekhawatiran yang berlebihan. Damai mengandung arti tidak adanya ancaman konflik, tidak terjadinya kerusuhan yang mengganggu kerukunan dalam kehidupan sosial masyarakat.
2.2 Misi Guna mewujudkan Visi tersebut, Kemenko Polhukam menetapkan Misi yang diharapkan menjadi arah pelaksanaan kegiatan demi terwujudnya Visi yang telah ditetapkan. Misi Kemenko Polhukam tahunn2010-2014nyaitu: 1) Mewujudkan koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan. 2) Mewujudkan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan. 3) Menyelenggarakan evaluasi dan kajian sebagai bahan pertimbangan untuk koordinasi penyusunan kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan.
Pencapaian Misi Kemenko Polhukam dilakukan melalui koordinasi kebijakan bidang: politik dalam negeri; politik luar negeri;
penegakan hukum dan HAM;
pertahanan negara; keamanan nasional; kesatuan bangsa; komunikasi dan informasi; serta penyelenggaraan penugasan tertentu sesuai
arahan dari
Presiden. 2.3 Tujuan Tujuan yang ingin dicapai dalam koordinasi bidang politik, hukum dan keamanan adalah : Meningkatkan
efektivitas
Koordinasi
Perencanaan
dan
Penyusunan
Kebijakan, serta Sinkronisasi, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Bertolak dari tujuan strategis tersebut diatas maka Kemenko Polhukam dalam pelaksanaan program dapat lebih terarah dan terencana untuk koordinasi yang berkaitan dengan perencanaan dan penyusunan kebijakan, dengan mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, dana, sarana dan prasarana yang dimiliki. 2.4 Sasaran Strategis Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam koordinasi kebijakan bidang Politik, Hukum dan Keamanan dalam lima tahun mendatang (2010-2014) adalah : a. Meningkatnya koordinasi perumusan dan sinkronisasi implementasi serta evaluasi kebijakan Politik Dalam Negeri; b. Meningkatnya koordinasi perumusan dan sinkronisasi implementasi serta evaluasi kebijakan Politik Luar Negeri; c. Meningkatnya koordinasi perumusan dan sinkronisasi implementasi serta evaluasi kebijakan Penegakan Hukum dan HAM; d. Meningkatnya koordinasi perumusan dan sinkronisasi implementasi serta evaluasi kebijakan Pertahanan Negara;
e. Meningkatnya koordinasi perumusan dan sinkronisasi implementasi serta evaluasi kebijakan Keamanan Nasional; f. Meningkatnya koordinasi perumusan dan sinkronisasi implementasi serta evaluasi kebijakan Kesatuan Bangsa; dan g. Meningkatnya koordinasi perumusan dan sinkronisasi implementasi serta evaluasi kebijakan Komunikasi dan Informasi.
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 3.1.1. Arah Kebijakan Pembangunan Nasional Sejalan dengan pengarahan Presiden pada Sidang Paripurna pertama Kabinet Indonesia Bersatu II, ditetapkan arah kebijakan pembangunan nasional yaitu: a. Perubahan dan Keberlanjutan (Change and Continuity). b. Eleminasi hambatan-hambatan pembangunan (De-bottlenecking), Akselerasi (Acceleration) dan Peningkatan (Enhancement) c. Kesatuan (Unity) dan Kebersamaan (Together We Can) Keseluruhan arah kebijakan pembangunan nasional tersebut disimpulkan oleh Presiden sebagai Tag Line Kabinet Indonesia Bersatu II.
3.1.2. Strategi Pembangunan Nasional Untuk memenuhi arah kebijakan pembangunan tersebut diatas, maka strategi pembangunan nasional bertumpu pada lima agenda pokok yaitu: a. Pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat; b. Perbaikan tata kelola pemerintahan; c. Penegakan pilar demokrasi; d. Penegakan hukum dan pemberantasan korupsi; dan e. Pembangunan yang inklusif dan berkeadilan. Strategi pembangunan tersebut diatas, merupakan kumpulan agenda aksi yang mencakup berbagai program prioritas dan reguler yang kesemuanya merupakan satu kesatuan program besar dalam mewujudkan visi dan merealisasikan misi Kabinet Indonesia Bersatu II.
Sebagai program yang harus mendapat perhatian khusus, maka Kabinet Indonesia Bersatu II merumuskan 11 Program Aksi sebagai Prioritas Nasional 2009-2014 yaitu: 1. Reformasi birokrasi dan tata kelola 2. Pendidikan 3. Kesehatan 4. Penanggulangan kemiskinan 5. Ketahanan pangan 6. Infrastruktur 7. Iklim investasi dan iklim usaha 8. Energi 9. Lingkungan hidup dan pengelolaan bencana 10. Daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca-konflik 11. Kebudayaan, kreativitas, dan inovasi teknologi
Sejalan dengan perumusan program 100 hari Kabinet Indonesia Bersatu II dan masukan-masukan rekomendasi pembangunan yang dijaring dari National Summit, maka Presiden menetapkan 15 (lima belas) program pilihan yang disebut Top of the Top Agenda, yaitu : 1. Pemberantasan Mafia Hukum 2. Revitalisasi Industri Pertahanan 3. Penanggulangan Terorisme 4. Peningkatan Daya Listrik di seluruh Indonesia 5. Peningkatan Produksi dan Ketahanan Pangan 6. Revitalisasi Pabrik Pupuk dan Gula 7. Penyempurnaan Peraturan Agraria dan Tata Ruang 8. Pembangunan Infrastruktur 9. Penyediaan dana penjaminan Rp 2 triliyun per tahun untuk Kredit Usaha Kecil Mengenah 10. Penetapan Skema Pembiayaan dan Investasi
11. Perumusan Kontribusi Indonesia dalam Isu Perubahan Iklim dan Lingkungan 12. Reformasi Kesehatan Masyarakat 13. Penyelarasan antara Pendidikan dan Dunia Kerja 14. Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana 15. Sinergi antara Pusat dan Daerah
Selain dari itu, terdapat pula program yang bersumber dari kontrak kinerja Menko Polhukam serta program prioritas lainnya di bidang politik, hukum dan keamanan, meliputi: Kontrak Kinerja Menko Polhukam: 1. Penyusunan Rencana Strategis. 2. Koordinasi Penetapan Kebijakan Terpadu dan Khusus untuk Wilayah Perbatasan dan Pulau-Pulau Kecil Terluar. 3. Koordinasi Inventarisasi seluruh Peraturan Perundangan yang Menghambat Pelaksanaan Program di Lapangan. 4. Pencapaian Prioritas Nasional di Bidang Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluar dan Pasca Konflik. 5. Pengelolaan Keuangan Kemenko Polhukam mempertahankan Opini WTP dari BPK-RI. Program Prioritas Lainnya di Bidang Politik, Hukum dan Keamanan: 1. Pelaksanaan Pemilukada 2010-2013 dan Pemilu 2014 2. Koordinasi implementasi rekomendasi KKP RI-Timor Leste 3. Penanganan Illegal Migrant 4. Pengelolaan Damai Aceh 5. Pengelolaan Keamanan Papua 6. Keamanan Nasional
3.1.3 Strategi RPJMN II Dalam Pembangunan Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
Arah kebijakan dan strategi nasional yang dituangkan dalam RPJM II menjadi pedoman dalam penyusunan fokus kegiatan pembangunan bidang politik, hukum dan keamanan, sebagai berikut: a. Bidang Politik 1) Pelembagaan Demokrasi , dengan fokus: (a) Peningkatan akuntabilitas lembaga demokrasi (b) Peningkatan iklim kondusif bagi berkembangnya kebebasan sipil dan hak-hak politik rakyat (c) Pemberdayaan informasi dan komunikasi Dampak dari ketiga fokus diatas adalah meningkatnya kinerja demokrasi. 2) Pemantapan Diplomasi dan Kerja Sama Internasional, dengan fokus: (a) Peningkatan peran dan kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN (b) Peningkatan peran Indonesia dalam menjaga keamanan dan perdamaian dunia (c) Pemantapan pelaksanaan diplomasi perbatasan (d) Peningkatan pelayanan dan perlindungan WNI/BHI di luar negeri (e) Peningkatan Peran Indonesia dalam pemajuan Demokrasi, HAM, dan Lingkungan Hidup (f) Pemantapan kemitraan strategis di kawasan Asia-Pasifik-Afrika (Aspasaf) dan Amerika-Eropa (Amerop) (g) Peningkatan pelaksanaan diplomasi ekonomi (h) Peningkatan kerjasama Selatan-Selatan Dampak dari delapan fokus diatas adalah meningkatnya kinerja diplomasi.
b. Bidang Hukum 1) Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, dengan fokus pada : (a) Peningkatan Efektifitas Peraturan Perundang-Undangan
(b) Peningkatan Kinerja Lembaga di Bidang Hukum (c) Peningkatan Penghormatan, Pemajuan dan Penegakan terhadap HAM (d) Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih & Bebas Korupsi, Kolusi & Nepotisme (KKN) (e) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (f) Peningkatan Kapasitas dan Akuntabilitas Birokrasi (g) Pemantapan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Instansi Dampak dari ke tujuh fokus diatas adalah meningkatnya keadilan dan kepastian hukum, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik.
c. Bidang Pertahanan dan Keamanan Negara 1) Peningkatan Kekuatan dan Kemampuan Pertahanan guna mencapai Minimum Essential Force , dengan fokus: (a) Meningkatkan Profesionalisme Personil (b) Memantapkan Kekuatan Matra Darat, Mengembangkan Kekuatan Matra Laut dan Udara (c) Percepatan Pembentukan Komponen Bela Negara Dampak dari ketiga fokus tersebut diatas adalah peningkatan daya tangkal sistem pertahanan Indonesia. 2) Pemberdayaan Industri Pertahanan Nasional, dengan fokus pada Pemberdayaan Industri Pertahanan Nasional. Dampak dari fokus tersebut adalah peningkatan kemandirian alutsista TNI. 3) Pencegahan dan Penanggulangan Gangguan Keamanan dan Pelanggaran Hukum Laut, dengan fokus meningkatkan patroli terkoordinasi dan operasi mandiri di laut (termasuk keamanan Selat Malaka). Dampak dari fokus tersebut adalah peningkatan pengelolaan kekayaan negara. 4) Peningkatan Rasa Aman & Ketertiban Masyarakat, dengan fokus : (a) Meningkatkan Profesionalisme Polri
(b) Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (c) Menuntaskan Penanganan Tindak Kejahatan terutama Kejahatan Konvensional (d) Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Polisi Dampak dari ke empat fokus tersebut adalah masyarakat dan dunia usaha dapat beraktivitas secara aman dan nyaman. 5) Modernisasi Deteksi Dini Keamanan Nasional, dengan fokus : (a) Memperluas Cakupan Deteksi Dini baik di Luar Negeri maupun Dalam Negeri (b) Meningkatkan Pengamanan Rahasia Negara baik di Luar Negeri maupun Dalam Negeri Dampak dari kedua fokus tersebut adalah peningkatan kesiapan dalam pengelolaan keamanan dalam negeri. 6) Peningkatan Pengelolaan Keamanan Nasional, dengan fokus peningkatan kemampuan lembaga keamanan nasional. Dampak dari fokus tersebut adalah peningkatan efektivitas pengelolaan keamanan nasional. Sasaran pembangunan bidang politik, hukum dan keamanan tersebut adalah peningkatan kualitas demokrasi dan diplomasi Indonesia; penegakan keadilan; peningkatan kualitas pelayanan publik, birokrasi yang bersih, efektif, efisien, dan akuntabel, pemantapan keamanan dan ketertiban.
3.2. Arah Kebijakan dan Strategi Kemenko Polhukam 3.2.1 Arah Kebijakan Arah kebijakan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
diimplementasikan melalui aktualisasi program prioritas dan
kegiatan lingkup koordinasi kelembagaan bidang polhukam untuk jangka waktu lima tahun kedepan (2010-2014). Hasil analisis dan evaluasi terhadap capaian selama periode KIB I (2004-2009) dan tantangan yang diperhitungkan
harus dikelola untuk lima tahun yang akan datang (2010-2014), maka disusun prioritas kegiatan sebagai arah kebijakan sebagai berikut: a.
Proritas Kegiatan Bidang Polhukam Prioritas kegiatan bidang politik, hukum dan keamanan dalam kurun waktu lima tahun (2010-2014), adalah : 1)
Reformasi birokrasi dan perbaikan tata kelola pemerintahan;
2)
Penegakan pilar demokrasi;
3)
Penegakan hukum, pencegahan dan pemberantasan korupsi dan terorisme;
4)
Perwujudan kondisi keamanan dan kepastian hukum dalam rangka penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang kondusif;
5)
Kebijakan pengelolaan daerah tertinggal;
6)
Perwujudan keamanan di wilayah terdepan, terluar, dan perbatasan;
7)
Pengelolaan daerah pasca-konflik; dan
8)
Kerjasama Internasional.
b. Kegiatan Koordinasi Kemenko Polhukam Kegiatan kooordinasi Kementerian Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dalam kurun waktu lima tahun (2010-2014), adalah : 1)
Koordinasi dan peningkatan komitmen persatuan dan kesatuan bangsa;
2)
Koordinasi penyusunan dan sinkronisasi implementasi kebijakan penguatan demokrasi;
3)
Koordinasi penyusunan dan sinkronisasi implementasi kebijakan dalam rangka penyelesaian grand strategy penataan daerah sebagai pedoman pemekaran wilayah dan melanjutkan evaluasi terhadap daerah-daerah otonom yang baru dibentuk;
4)
Koordinasi penyusunan dan sinkronisasi implementasi kebijakan otonomi daerah;
5)
Koordinasi penyusunan dan sinkronisasi implementasi kebijakan terkait dengan pengelolaan isu aktual seperti NIK nasional dan DPT untuk mendukung Pemilu 2014;
6)
Koordinasi dan sinkronisasi penyelenggaraan pilkada;
7)
Koordinasi persiapan dan penyelenggaraan tahapan Pemilu 2014;
8)
Koordinasi sinkronisasi implementasi kebijakan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan;
9)
Koordinasi peningkatan peran aktif Indonesia dalam fora bilateral, regional, dan multilateral;
10) Koordinasi implementasi kebijakan khusus dalam bidang infrastruktur dan pendukung kesejahteraan lainnya yang dapat mendorong pertumbuhan di daerah tertinggal, terdepan, terluar, dan pasca konflik; 11) Koordinasi penyusunan kebijakan dan sinkronisasi implementasi kebijakan di bidang hukum dan HAM; 12) Koordinasi penyusunan dan sinkronisasi implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi; 13) Koordinasi penyusunan dan sinkronisasi implementasi kebijakan pencegahan dan pemberantasan narkoba serta kegiatan illegal (logging, mining, fishing); 14) Pembentukan Badan Koordinasi Pemberantasan Terorisme (BKPT); 15) Koordinasi penyusunan rancangan perubahan UU No. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Terorisme; 16) Koordinasi penyusunan dan sinkronisasi implementasi kebijakan pemberantasan terorisme dan upaya deradikalisasi; 17) Koordinasi penyusunan dan sinkronisasi implementasi kebijakan pengelolaan damai Aceh; 18) Koordinasi penyusunan dan sinkronisasi implementasi kebijakan pengelolaan penyelesaian batas wilayah negara dan kawasan perbatasan;
19) Koordinasi dan peningkatan implementasi kebijakan peningkatan kekuatan dan kemampuan pertahanan; 20) Koordinasi dan peningkatan sinkronisasi implementasi kebijakan keamanan nasional; 21) Koordinasi dan peningkatan implementasi kebijakan peningkatan pengelolaan media; 22) Pengendalian pencapaian sasaran-sasaran Rencana Strategis Kemenko Polhukam 2009 – 2014; 23) Memantapkan implementasi Reformasi Birokrasi dan remunerasi yang proporsional di Kemenko Polhukam; 24) Mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI dalam pengelolaan keuangan Kementerian. 3.2.2 Strategi Pembangunan Bidang Polhukam Strategi untuk pencapaian sasaran pembangunan bidang polhukam dilaksanakan
melalui
implementasi
program
dan
kegiatan
dengan
berpedoman kepada konsep restrukturisasi program dan kegiatan yang ditetapkan oleh Bappenas. Adapun program dan kegiatan dalam kurun waktu lima tahun (2010-2014) adalah sebagai berikut :
a. Program Peningkatan Koordinasi Politik, Hukum dan Keamanan Indikator kinerja tercermin pada outcome berupa meningkatnya koordinasi bidang politik, hukum dan keamanan. 1) Meningkatnya Koordinasi Bidang Politik Indikator outcome-nya adalah: a) Meningkatnya Koordinasi Bidang Politik Dalam Negeri, melalui kegiatan: (1) Koordinasi Pemantapan Demokratisasi dan Kelembagaan ; (2) Koordinasi Pemantapan Desentralisasi dan Otonomi Daerah; (3) Koordinasi Organisasi Masyarakat Sipil; (4) Koordinasi Pengelolaan Pemilu; dan
(5) Koordinasi Pemantapan Otonomi Khusus. b) Meningkatnya Koordinasi Bidang Politik Luar Negeri, melalui kegiatan: (1) Koordinasi Strategi Politik Luar Negeri; (2) Koordinasi Kerjasama ASEAN; (3) Koordinasi Kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika; (4) Koordinasi Kerjasama Amerika dan Eropa; dan (5) Koordinasi Hubungan Multilateral.
2) Meningkatnya Koordinasi bidang Penegakan Hukum dan HAM Indikator
outcome-nya
berupa
meningkatnya
koordinasi bidang
penegakan hukum dan HAM, melalui kegiatan : a) Koordinasi Materi Hukum; b) Koordinasi Pemberdayaan Aparatur Hukum; c) Koordinasi Penegakan Hukum; d) Koordinasi Hukum Internasional; dan e) Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM. 3) Meningkatnya Koordinasi Bidang Pertahanan Negara Indikator outcome-nya berupa meningkatnya koordinasi di bidang Pertahanan Negara, melalui kegiatan : a) Koordinasi Doktrin dan Strategi serta Kerjasama Pertahanan Negara; b) Koordinasi Intelijen Pertahanan Negara; c) Koordinasi Wilayah Negara dan Tata Ruang Pertahanan; d) Koordinasi Bela Negara dan Integritas Nasional; dan e) Koordinasi Pengembangan Kekuatan dan Kemampuan Pertahanan Negara. 4) Meningkatnya Koordinasi Bidang Keamanan Nasional Indikator outcome-nya berupa meningkatnya koordinasi di bidang Keamanan Nasional melalui kegiatan :
a) Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara; b) Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Terorisme; c) Koordinasi Penanganan Daerah Rawan Konflik dan Kontijensi; d) Koordinasi Pembinaan Keamanan dan Kerjasama Keamanan; dan e) Koordinasi Intelijen dan Pembinaan Masyarakat.
5) Meningkatnya Koordinasi Bidang Kesatuan Bangsa Indikator outcome-nya berupa meningkatnya koordinasi di bidang kesatuan bangsa melalui kegiatan : a) Koordinasi Harmonisasi Sosial ; b) Koordinasi Pengelolaan Wilayah Khusus; c) Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat; d) Koordinasi Masyarakat Kawasan Tertinggal; dan e) Koordinasi Wawasan Kebangsaan.
6) Meningkatnya Koordinasi Indikator
outcome-nya
Bidang Komunikasi dan Informasi
berupa
meningkatnya
koordinasi bidang
Komunikasi dan Informasi melalui kegiatan : a) Koordinasi Media Cetak; b) Koordinasi Media Elektronik dan Aplikasi Telematika; c) Koordinasi Media Komunitas; d) Koordinasi Media Center dan Kehumasan; dan e) Koordinasi Aspirasi dan Opini Publik.
b. Program Layanan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Indikator outcome-nya berupa meningkatnya layanan manajemen dan dukungan teknis lainnya melalui kegiatan : 1.
Penyusunan
dan
Pengembangan
Rencana
Kerja,
Organisasi dan Tata Laksana, Data serta Perpustakaan;
Evaluasi,
2.
Pengelolaan Administrasi Umum, Kepegawaian, Perlengkapan dan Rumah Tangga, Keuangan, Protokol dan Keamanan;
3.
Penyelenggaraan dan Pengembangan Pelayanan Persidangan dan Hubungan Antar Lembaga;
4.
Penyelenggaraan dan Pengembangan Pengawasan Internal; dan
5.
Penyusunan Rekomendasi Kebijakan dalam rangka koordinasi bidang politik, hukum dan keamanan.
c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Indikator outcome-nya berupa terdukungnya kebutuhan
Sarana dan
Prasarana Aparatur melalui kegiatan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Program dan kegiatan-kegiatan berikut rencana anggaran dalam kurun waktu lima tahun (2010-2014) secara terinci sebagaimana terlampir dalam Matrik Target Pembangunan dan Kebutuhan Pendanaan.
3.2.3 Penataan Aparatur Kemenko Polhukam Memasuki pelaksanaan RPJMN II, penataan sumber daya aparatur harus mengimbangi tuntutan peningkatan volume dan kualitas serta akuntabilitas pelaksanaan tugas. Untuk itu akan dilaksanakan kegiatan peningkatan kualitas SDM aparatur/pegawai mulai dari proses rekruitmen, penempatan, pendidikan dan pelatihan, pemberian beban tugas, penilaian kinerja, kenaikan pangkat,
penegakan
disiplin,
pengawasan,
rotasi,
promosi,
remunerasi/tunjangan kinerja sampai dengan dukungan purna tugas. Ke semua hal itu dalam rangka meningkatkan profesionalitas aparatur Kemenko Polhukam sejalan dengan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan oleh Presiden.
3.2.4 Struktur Organisasi Struktur organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam pada dasarnya mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tentang
Pembentukan dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Bersatu. Dalam rangka memenuhi tuntutan kegiatan operasional yang semakin berkembang,
maka
organisasi
Kemenko
Polhukam
tidak
tertutup
kemungkinan untuk melakukan penyesuaian dengan bertolak pada:
a. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi , Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia; b. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 15 Tahun 2005; c. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.
Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan mempunyai tugas membantu Presiden dalam menyinkronkan dan mengkoordinasikan perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Menko Polhukam menyelenggarakan fungsi:
a. Sinkronisasi perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan; b. Koordinasi perencanaan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik, hukum dan keamanan; c. Pengendalian
penyelenggaraan
urusan
kementerian,
sebagaimana
dimaksud pada huruf a dan b; d. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya; e. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di bidang politik, hukum dan keamanan; dan
f.
Pelaksanaan tugas tertentu yang diberikan oleh Presiden. Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Menteri Koordinator Bidang
Politik, Hukum dan Keamanan, maka perlu penyempurnaan susunan organisasi yang efektif dan efisien serta mampu menjawab permasalahan dan tantangan bidang politik, hukum dan keamanan lima tahun kedepan (20102014). Susunan pejabat eselon I-a sebagai berikut: a. Sekretaris Kemenko Bidang Polhukam; b. Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri; c. Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri; d. Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan Hak Asasi Manusia; e. Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara; f. Deputi Bidang Koordinasi Keamanan Nasional; g. Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa; h. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dan Informasi. Susunan pejabat eselon I-b sebagai berikut: a. Staf Khusus; b. Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi; c. Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional; d. Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah; e. Staf Ahli Bidang Perekonomian; f. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi; g. Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; h. Staf Ahli Bidang Sosial Budaya. Dalam
pelaksanaan
tugas
dan
fungsinya,
Sekretaris
Kementerian
Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan serta para Deputi dibantu oleh para pejabat eselon II-a. Susunan pejabat eselon II-a sebagai berikut: a.
Sekretaris Kemenko Polhukam, dibantu oleh :
1) Biro Umum; 2) Biro Perencanaan dan Organisasi; 3) Biro Persidangan dan Hubungan Antar Lembaga; dan 4) Sekretaris Pribadi (Sespri) Menko Polhukam. b. Deputi Koordinasi Bidang Politik Dalam Negeri, dibantu oleh : 1) Asdep Koordinasi Pemantapan Demokratisasi dan Kelembagaan; 2) Asdep Koordinasi Pemantapan Desentralisasi dan Otonomi Daerah; 3) Asdep Koordinasi Organisasi Masyarakat Sipil; 4) Asdep Koordinasi Pengelolaan Pemilu; dan 5) Asdep Koordinasi Pemantapan Otonomi Khusus. c.
Deputi Koordinasi Bidang Politik Luar Negeri, dibantu oleh : 1) Asdep Koordinasi Strategi Politik Luar Negeri 2) Asdep Koordinasi Kerjasama ASEAN; 3) Asdep Koordinasi Kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika; 4) Asdep Koordinasi Kerjasama Amerika dan Eropa; dan 5) Asdep Koordinasi Hubungan Multilateral.
d. Deputi Koordinasi Bidang Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia, dibantu oleh : 1) Asdep Koordinasi Materi Hukum; 2) Asdep Koordinasi Pemberdayaan Aparatur Hukum; 3) Asdep Koordinasi Penegakan Hukum; 4) Asdep Koordinasi Hukum Internasional; dan 5) Asdep Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM. e.
Deputi Koordinasi Bidang Pertahanan Negara, dibantu oleh : 1) Asdep Koordinasi Doktrin dan Strategi serta Kerjasama Pertahanan Negara;
2) Asdep Koordinasi Intelijen Pertahanan Negara; 3) Asdep Koordinasi Wilayah Negara dan Tata Ruang Pertahanan; 4) Asdep Koordinasi Bela Negara dan Integritas Nasional; dan 5) Asdep
Koordinasi
Pengembangan
Kekuatan
dan
Kemampuan
Pertahanan Negara; f.
Deputi Koordinasi Bidang Keamanan Nasional, dibantu oleh : 1) Asdep
Koordinasi
Penanganan
Kejahatan
Konvensional
dan
Transnasional
dan
Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara; 2) Asdep
Koordinasi
Penanganan
Kejahatan
Terorisme: 3) Asdep Koordinasi Penangan Daerah Rawan Konflik dan Kontijensi; 4) Asdep Koordinasi Pembinaan Keamanan dan Kerjasama Keamanan; dan 5) Asdep Koordinasi Intelijen dan Pembinaan Masyarakat. g.
Deputi Koordinasi Bidang Kesatuan Bangsa, dibantu oleh : 1) Asdep Koordinasi Harmonisasi sosial; 2) Asdep Koordinasi Wawasan Kebangsaan; 3) Asdep Koordinasi Masyarakat Kawasan Tertinggal. 4) Asdep Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat; dan 5) Asdep Koordinasi Pengelolaan Wilayah Khusus.
h.
Deputi Koordinasi Bidang Komunikasi dan Informasi, dibantu oleh : 1) Asdep Koordinasi Media Cetak; 2) Asdep Koordinasi Media Elektronik dan Aplikasi Telematika; 3) Asdep Koordinasi Media Komunitas; 4) Asdep Koordinasi Media Center dan Kehumasan; dan 5) Asdep Koordinasi Aspirasi dan Opini Publik.
i.
Inspektorat.
3.2.5 Ketatalaksanaan Pelaksanaan tugas dan fungsi setiap unit kerja dalam organisasi mengacu pada Rencana Strategis Kemenko Polhukam (2010-2014). Dalam renstra tersebut termuat program dan kegiatan-kegiatan setiap tahun disertai dengan output dan outcome masing-masing jabatan eselon I dan II berikut dengan estimasi dukungan anggaran. Para Pejabat Eselon II melaksanakan koordinasi dan evaluasi serta pelaporan dibidang tugas-fungsinya serta menyampaikan rekomendasi kepada Pejabat Eselon I atasannya. Pejabat Eselon I selanjutnya menyampaikan rekomendasi kebijakan dan saran-saran kepada Menteri Koordinator dengan tembusan kepada Sesmenko untuk keperluan administrasi pengukuran kinerja. Menteri Koordinator selanjutnya menyampaikan laporan dan rekomendasi kebijakan bidang politik, hukum dan keamanan kepada Presiden. Outcomes dari Kementerian nantinya berupa direktif, Peraturan Menteri, Surat Edaran dan surat-surat lainnya secara administratif dicacat dan didokumentasikan oleh unit tata usaha. Pada setiap tahun pejabat eselon I dan II menandatangani kontrak kinerja yang dituangkan dalam kontrak kerja antara eselon II dengan eselon I, dan eselon I dengan Menteri. Rapat-rapat koordinasi yang diselenggarakan di Kemenko Polhukam dapat berupa : a. Rapat Paripurna Tingkat Menteri (RPTM) dengan peserta adalah para Menteri dan Pimpinan Lembaga Setingkat Menteri di bawah lingkup koordinasi Kemenko Polhukam dan yang terkait; b. Rapat Koordinasi Khusus/Terbatas (Rakorsus/Rakortas) yang dihadiri beberapa Menteri di bawah lingkup koordinasi Kemenko Polhukam dan Pimpinan Lembaga tertentu Setingkat Menteri serta instansi terkait untuk membahas masalah khusus;
c. Rapat
Koordinasi
Khusus/Terbatas
Pejabat
Eselon
I
dari
Kementerian/Lembaga di bawah koordinasi Kemenko Polhukam dan instansi terkait; d. Rapat-rapat Intern Staf pejabat Kemenko Polhukam.
Pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Eselon III mendukung pelaksanaan tupoksi Pejabat Eselon II. Demikian pula pelaksanaan tugas pokok Pejabat Eselon IV akan mendukung pelaksanaan tupoksi Pejabat Eselon III; dan seterusnya tingkat Staf akan melaksanakan penugasan dari atasannya. Standar Operasi Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan tugas fungsi mulai dari Pejabat Eselon I sampai dengan staf didasarkan pada uraian tugas jabatan. Dengan demikian, setiap pegawai dapat dinilai hasil kerjanya secara periodik berdasarkan beban kerja yang ditugaskan oleh atasan.
BAB VI PENUTUP Penyusunan Rencana Strategis Kemenko Polhukam mengacu pada pedoman yang telah ditetapkan oleh Bappenas dengan mengakomodasi program dan kegiatan yang bersumber dari kebijakan Presiden, RPJMN II (2010-2014), hasil-hasil National Summit, Program 100 Hari Kabinet Indonesia Bersatu II, dan Program Prioritas Bidang Polhukam. Lingkup materi Rencana Strategis ini mencakup analisis lingkungan strategis, potensi, permasalahan dan tantangan, kelemahan serta peluang yang dihadapi oleh Kemenko Polhukam, dan identifikasi berbagai permasalahan lainnya yang dihadapi oleh bangsa dan negara. Perumusan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam 5 tahun mendatang sejalan dengan agenda nasional Kabinet Indonesia Bersatu II. Demikian juga, arah kebijakan dan strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran strategis tersebut diatas dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang kesemuanya sejalan dengan upaya perwujudan visi dan misi Kabinet Indonesia Bersatu II. Rencana Strategis ini berbeda dengan Rencana Strategis sebelumnya, karena memuat program dan kegiatan yang telah disesuaikan dengan acuan Bappenas mengenai Restrukturisasi Penyusunan Program dan Kegiatan, dengan tujuan untuk menciptakan institusi pemerintah yang transparan, akuntabel dan berorientasi pada kinerja yang terukur (hasil/outcome). Rencana Strategis Kemenko Polhukam ini diharapkan dapat mewujudkan keselarasan pedoman, persepsi, pemahaman program dan kegiatan, pola tindak dan pola kerja antar Kementerian/Lembaga dibawah koordinasi Kemenko Polhukam dan unit-unit kerja dalam kantor Kemenko Polhukam. Mengingat bahwa Rencana Strategis
ini menjadi pedoman bagi segenap pejabat terkait, maka penetapannya dilakukan dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
Jakarta, Januari 2010
Lampiran I
MATRIKS TARGET PEMBANGUNAN 2010-2014 KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN NO I
PROGRAM/ KEGIATAN PRIORITAS Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
034.01
SASARAN Meningkatnya dukungan administratif dan pelaksanaan operasional Kemenko Polhukam
INDIKATOR
Terselenggaranya Koordinasi Pengelolaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola
UNIT PELAKSANA KEGIATAN
2010
2014
1
% penyelenggaraan dukungan manajemen dan tugas teknis lainnya yang profesional, akuntabel, efisien dan efektif
80%
95%
Sesmenko Polhukam
2
% persiapan reformasi birokrasi oleh seluruh K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam Jumlah K/L di bawah lingkup koordinasi Kemenko Polhukam yang melaksanakan tindak lanjut program 100 hari tepat waktu
80%
95%
Sesmenko Polhukam
100%
100%
Sesmenko Polhukam
% persiapan reformasi birokrasi oleh seluruh K/L di bawah koordinasi Kemenko Polhukam % Renstra dan Renja KL Polhukam yang sinkron dengan Renstra dan Renja KL yang berada dalam ruang lingkup koordinasi Kemenko Polhukam
65%
90%
Sesmenko Polhukam
90%
Sesmenko Polhukam
3
% K/L yang melaksanakan tindak lanjut program 100 hari tepat waktu
65%
Sesmenko Polhukam
4
% standarisasi pengadaan barang dan jasa yang akuntabel dan tepat waktu
75%
90%
Sesmenko Polhukam
5
% penyelesaian dokumen program aksi reformasi birokrasi
100%
100%
Sesmenko Polhukam
6
% Tersusunnya struktur kelembagaan (organisasi dan tata kerja) yang proporsional, efektif, efisien
75%
100%
Sesmenko Polhukam
7
% SOP utama telah tersusun sesuai dengan proses bisnis yang lebih sederhana Tersedianya sistem rekrutmen yang transparan
75%
100%
Sesmenko Polhukam
75%
100%
Sesmenko Polhukam
3
Kegiatan Penyusunan dan pengembangan rencana kerja, evaluasi, organisasi dan tata laksana dan Perpustakaan dan Data
TARGET
1
2
8
9
Tersedianya sistem penilaian kinerja yang terukur Tersedianya sistem promosi dan mutasi yang terbuka dan transparan Tersedianya sistem diklat berbasis merit dan kompetensi
75%
100%
Sesmenko Polhukam
75%
100%
Sesmenko Polhukam
75%
100%
Sesmenko Polhukam
12
Tersedianya sistem penegakan kode etik yang efektif, disertai penerapan reward and punishment
75%
100%
Sesmenko Polhukam
13
Tersusunnya rencana penerapan eGovernment yang konkrit dan terukur Manajemen kearsipan dan dokumentasi sudah dilaksanakan dengan sistem berbasis TIK
75%
100%
Sesmenko Polhukam
75%
100%
Sesmenko Polhukam
% penerapan SAKIP (renstra, penilaian kinerja, kontrak kinerja, pengendalian, dan lain-lain) % program kegiatan dalam Renstra Kemenko Polhukam yang memiliki target/sasaran yang jelas dan terukur
75%
100%
Sesmenko Polhukam
2
% laporan evaluasi pelaksanaan Renstra yang tepat waktu
75%
90%
Sesmenko Polhukam
3
% laporan hasil pemantauan pelaksanaan Renstra yang tepat waktu sesuai rencana
75%
90%
Sesmenko Polhukam
4
Jumlah rapat koordinasi, pemantauan, dan evaluasi capaian kontrak Kinerja
12 kali
12 kali
Sesmenko Polhukam
5
% K/L yang dapat melaksanakan capaian kontrak kinerja tepat waktu
75%
100%
Sesmenko Polhukam
1
% pengelolaan administrasi umum yang tepat waktu
75%
90%
Sesmenko Polhukam
2 3
% pelayanan kepegawaian % laporan keuangan yang akuntabel dan tepat waktu
75% 75%
90% 90%
Sesmenko Polhukam Inspektorat
4
% pelayanan protokol yang akuntabel dan tepat waktu
75%
90%
Sesmenko Polhukam
10 11
14
1 15
Terwujudnya Penyusunan dokumen rencana kerja, evaluasi, ortala, perpustakaan dan data
Kegiatan Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, keuangan, protokol dan keamanan
Terwujudnya Pengelolaan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga, keuangan, protokol dan keamanan
1
75%
Sesmenko Polhukam
5
% penyediaan keamanan yang akuntabel dan memadai
75%
90%
Sesmenko Polhukam
6
Tersedianya sistem penegakan disiplin yang efektif
75%
100%
Sesmenko Polhukam
7
% pelanggaran disiplin mendapatkan sanksi % pengadaan menggunakan eprocurement % fasilitasi pelaksanaan persidangan yang akuntabel, memadai dan tepat waktu % fasilitasi pelaksanaan hubal yang akuntabel dan tepat waktu
75%
100%
Sesmenko Polhukam
50%
75%
Sesmenko Polhukam
75%
90%
Sesmenko Polhukam
75%
90%
Sesmenko Polhukam
% laporan pengawasan pelaksanaan rencana kerja yang akuntabel dan tepat waktu Jumlah dokumen hasil audit wajar tanpa pengecualian
75%
90%
Inspektorat
1 dok
1 dok
Inspektorat
8 Kegiatan Penyelenggaraan pelayanan persidangan dan Hubal
Terselenggaranya pelayanan persidangan dan Hubal
1
2 Kegiatan Pengelolaan Pengawasan Internal
Terselenggaranya Pengawasan Internal yang efektif di lingkungan Kemenko Polhukam
1
2
Terselenggaranya Pengelolaan Keuangan Kemenko Polhukam dalam Opini Wajar Tanpa Pengecualian
3
% laporan kinerja unit kerja eselon I dan II, serta SDM Kemenko Polhukam yang akuntabel dan tepat waktu
75%
90%
Inspektorat
4
% pejabat telah menandatangani dan melaksanakan pakta integritas
75%
100%
Inspektorat
5 6 1
% pejabat yang telah melaporkan LHKPN Tersedianya sistem pelaporan gratifikasi Jumlah koordinasi pengelolaan keuangan Kemenko Polhukam dalam opini wajar tanpa pengecualian
75% 75% 12 kali
100% 100% 12 kali
Inspektorat Inspektorat Inspektorat
2
Kegiatan Telaahan dan Rekomendasi Kebijakan bidang polhukam
Terselenggaranya telaahan dan rekomendasi
2
% rekomendasi rapat koordinasi yang ditindaklanjuti
75%
90%
Inspektorat
1
% laporan hasil telaahan kebijakan bidang polhukam yang akuntabel dan tepat waktu % rekomendasi yang dimanfaatkan oleh pimpinan Kemenko Polhukam
75%
90%
Staf Ahli
75%
90%
Staf Ahli
% rekomendasi kebijakan politik dalam negeri yang dilaksanakan oleh kementerian teknis dan pemda.
60%
80%
Deputi I
2 II 034.02
Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan
1. Meningkatnya efektivitas koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan politik dalam negeri
Koordinasi Pemantapan Demokratisasi dan Kelembagaan
Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Pemantapan Demokratisasi dan Kelembagaan
1
Jumlah Rapat Koordinasi Pemantapan Demokratisasi dan Kelembagaan
12
60
Kedeputian I
2
% rekomendasi rapat koordinasi yang ditindaklanjuti
60%
80%
Kedeputian I
3
% laporan pemantauan dan evaluasi pemantapan Demokratisasi dan Kelembagaan Jumlah dokumen Indeks demokrasi Indonesia Jumlah pelaksanaan pemantauan dan evaluasi Jumlah rapat koordinasi perbaikan kualitas desentralisasi dan otonomi Daerah % rekomendasi rapat koordinasi perbaikan kualitas desentralisasi dan otonomi Daerah yang ditindaklanjuti oleh pimpinan % laporan pemantauan pemantauan dan evaluasi kualitas desentralisasi dan otonomi Daerah yang akuntabel dan tepat waktu Jumlah rapat koordinasi perbaikan kualitas Pemilu
60%
80%
Kedeputian I
-
3 dok
Kedeputian I
4
12
Kedeputian I
12
60
Kedeputian I
60%
80%
Kedeputian I
60%
80%
Kedeputian I
12
12
Kedeputian I
% rekomendasi rapat koordinasi perbaikan kualitas Pemilu yang ditindaklanjuti Jumlah pemantauan dan evaluasi Jumlah rapat koordinasi Desk Pemilu % rekomendasi rapat koordinasi yang ditindaklanjuti
60%
80%
Kedeputian I
4 12 75%
4 12 90%
Kedeputian I Kedeputian I Kedeputian I
4
4
Kedeputian I
12
12
Kedeputian I
60%
80%
Kedeputian I
60%
80%
Kedeputian I
4 12
4 60
Kedeputian I Kedeputian I
4 5 Kegiatan Koordinasi Pemantapan Desentralisasi dan Otonomi Daerah
Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Pemantapan Desentralisasi dan Otonomi Daerah
1
2
3
Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Pemilu
Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Pemilu
1 2
3 4 5 6 Koordinasi Organisasi Masyarakat Sipil
Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Organisasi Masyarakat Sipil
1 2
3
Koordinasi Pengelolaan Pemantapan Otonomi Khusus
Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan
4 1
Jumlah pemantauan perkembangan pemilu Jumlah rapat koordinasi Organisasi Masyarakat Sipil % rekomendasi rapat koordinasi Organisasi Masyarakat Sipil ditindaklanjuti % laporan pemantauan dan evaluasi Organisasi Masyarakat Sipil yang akuntabel dan tepat waktu Jumlah pemantauan dan evaluasi Jumlah Rapat Koordinasi Otonomi Khusus
Pengelolaan Pemantapan Otonomi Khusus
2
% rekomendasi rapat koordinasi Otonomi Khusus yang ditindaklanjuti
60%
80%
Kedeputian I
% laporan pemantauan dan evaluasi Otonomi Khusus yang akuntabel dan tepat waktu Jumlah pemantauan dan evaluasi
60%
80%
Kedeputian I
4
20
Kedeputian I
Jumlah rapat koordinasi Desk Papua % rekomendasi rapat koordinasi pengelolaan Desk Papua yang ditindaklanjuti Jumlah pemantauan perkembangan sosial politik di Papua
12 60%
60 80%
Kedeputian I Kedeputian I
4
20
Kedeputian I
% tindak lanjut rekomendasi kebijakan politik luar negeri yang dilaksanakan oleh kementerian teknis dan Pemda
60%
80%
12
60
Kedeputian II
3 3
4 5 6
7 2. Meningkatnya efektivitas koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan politik luar negeri Koordinasi strategi politik luar negeri
Koordinasi kerjasama ASEAN
Terselenggaranya koordinasi kebijakan strategi politik luar negeri
Terselenggaranya koordinasi kebijakan kerjasama ASEAN
1.
Jumlah rapat koordinasi peningkatan kualitas strategi politik luar negeri
2
% rekomendasi rapat koordinasi Strategi Politik Luar Negeri
55%
75%
Kedeputian II
3
% laporan pemantauan dan evaluasi Strategi Politik Luar Negeri
55%
75%
Kedeputian II
4 1
Jumlah pemantauan dan evaluasi Jumlah rapat koordinasi pelaksanaan cetak biru komunitas ASEAN dan kerjasama ASEAN % rekomendasi rapat koordinasi pelaksanaan cetak biru Komunitas ASEAN dan kerjasama ASEAN yang ditindaklanjuti % laporan pemantauan pelaksanaan cetak biru Komunitas ASEAN dan kerjasama ASEAN yang akuntabel dan tepat waktu Jumlah pemantauan dan evaluasi Jumlah Rapat Koordinasi peningkatan kualitas kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika
4 12
20 60
Kedeputian II Kedeputian II
60%
80%
Kedeputian II
60%
80%
Kedeputian II
4 12
20 60
Kedeputian II Kedeputian II
2
3
Koordinasi kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika
Terselenggaranya koordinasi kebijakan kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika
Deputi II
4 1
Koordinasi kerjasama Amerika dan Eropa
Terselenggaranya koordinasi kebijakan kerjasama Amerika dan Eropa
2
% rekomendasi rapat koordinasi peningkatan kualitas kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika yang ditindaklanjuti
60%
80%
Kedeputian II
3
% laporan pemantauan dan evaluasi peningkatan kualitas kerjasama Asia, Pasifik dan Afrika yang akuntabel dan tepat waktu Jumlah pemantauan dan evaluasi Jumlah Rapat Koordinasi peningkatan kualitas kerjasama Amerika dan Eropa
60%
80%
Kedeputian II
4 12
20 60
Kedeputian II Kedeputian II
2
% rekomendasi rapat koordinasi peningkatan kualitas kerjasama Amerika dan Eropa yang ditindaklanjuti
60%
80%
Kedeputian II
3
% laporan pemantauan dan evaluasi peningkatan kualitas kerjasama Amerika dan Eropa yang akuntabel dan tepat waktu Jumlah pemantauan dan evaluasi
60%
80%
Kedeputian II
4
20
Kedeputian II
12
60
Kedeputian II
4 1
4
Koordinasi hubungan multilateral
Terselenggaranya koordinasi kebijakan hubungan multilateral
1 2
% rekomendasi rapat koordinasi peningkatan kualitas hubungan multilateral yang ditindaklanjuti
60%
80%
Kedeputian II
3
% laporan pemantauan dan evaluasi peningkatan kualitas hubungan multilateral yang akuntabel dan tepat waktu Jumlah pemantauan dan evaluasi % tindak lanjut rekomendasi kebijakan hukum dan hak azasi manusia yang dilaksanakan oleh kementerian teknis dan pemda Jumlah rapat koordinasi penyelarasan dan sinkronisasi Materi Hukum
60%
80%
Kedeputian II
4 60%
20 80%
Kedeputian II Deputi III
12
12
Kedeputian III
% rekomendasi rapat koordinasi penyelarasan dan sinkronisasi Materi Hukum yang ditindaklanjuti
60%
80%
Kedeputian III
4 3. Meningkatnya efektivitas koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan hukum dan hak azasi manusia Koordinasi Materi Hukum
Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Materi Hukum
4 Jumlah rapat koordinasi peningkatan kualitas hubungan multilateral
1 2
Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Inventarisasi Peraturan Perundangan Penghambat Pelaksanaan Program di Lapangan (De-Bottlenecking) Koordinasi Pemberdayaan Aparatur Hukum
Koordinasi Penegakan Hukum
Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan Aparatur Hukum
Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Penegakan Hukum
3
% laporan pemantauan dan evaluasi penyelarasan dan sinkronisasi Materi Hukum yang akuntabel dan tepat waktu
60%
80%
Kedeputian III
4 1
Jumlah pemantauan dan evaluasi Jumlah rapat Koordinasi Inventarisasi Peraturan Perundangan Penghambat Pelaksanaan Program di Lapangan (DeBottlenecking)
4 12
4 12
Kedeputian III Kedeputian III
2 1
% penghambat yang dapat diselesaikan Jumlah Rapat Koordinasi Pemberdayaan Aparatur Hukum
75% 12
90% 12
Kedeputian III Kedeputian III
2
% rekomendasi rapat koordinasi Pemberdayaan Aparatur Hukum yang ditindaklanjuti
60%
80%
Kedeputian III
3
% laporan pemantauan dan evaluasi pemberdayaan aparatur hukum yang akuntabel dan tepat waktu
60%
80%
Kedeputian III
4 1
Jumlah pemantauan dan evaluasi Jumlah Rapat Koordinasi penegakan hukum % rekomendasi rapat koordinasi penegakan hukum yang ditindaklanjuti
4 12
4 12
Kedeputian III Kedeputian III
60%
80%
Kedeputian III
12 12 60%
12 12 80%
Kedeputian III Kedeputian III Kedeputian III
4
4
Kedeputian III
12
12
Kedeputian III
60%
80%
Kedeputian III
60%
80%
Kedeputian III
2 3 4 5
Jumlah rapat koordinasi Timdu Tipikor Jumlah rapat koordinasi Timdu HKI % laporan pemantauan dan evaluasi penegakan hukum yang akuntabel dan tepat waktu
6
Jumlah pemantauan dan evaluasi
5 Koordinasi Hukum Internasional
Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Hukum Internasional
1
Jumlah rapat koordinasi kebijakan dan hukum internasional
2
% rekomendasi rapat koordinasi kebijakan dan hukum internasional yang ditindaklanjuti % laporan pemantauan dan evaluasi kebijakan dan hukum internasional yang akuntabel dan tepat waktu
3
Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM
Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Pemajuan dan Perlindungan HAM
4
Jumlah pemantauan dan evaluasi
4
4
Kedeputian III
1
Jumlah Rapat Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM
12
12
Kedeputian III
2
% rekomendasi rapat koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM yang ditindaklanjuti % laporan pemantauan dan evaluasi Pemajuan dan Perlindungan HAM yang akuntabel dan tepat waktu
60%
80%
Kedeputian III
60%
80%
Kedeputian III
3
Terselenggaranya pelaksanaan koordinasi Tim RAN HAM
Terselenggaranya pelaksanaan koordinasi Tim KKP RI-TL
4
Jumlah pemantauan dan evaluasi
4
4
Kedeputian III
1
Jumlah rapat koordinasi pelaksanaan RAN HAM 2010-2014
12
12
Kedeputian III
2
% rekomendasi rapat koordinasi pelaksanaan RAN HAM 2010-2014
60%
80%
Kedeputian III
1
Jumlah rapat Pokja Tindak Lanjut Rencana Aksi KKP RI-TL
12
12
Kedeputian III
2
% rekomendasi rapat koordinasi POKJA Tindak Lanjut Rencana Aksi KKP RI-TL
60%
80%
Kedeputian III
Rasio tindak lanjut rekomendasi kebijakan pertahanan negara yang dilaksanakan oleh kementerian teknis
75%
90%
Deputi IV
4. Meningkatnya efektivitas koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan pertahanan negara Kegiatan Koordinasi Kekuatan dan kemampuan Pertahanan Negara
Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Kekuatan dan Kemampuan Pertahanan Negara
1
Jumlah Rapat Koordinasi Kekuatan dan Kemampuan Pertahanan Negara
12
12
Kedeputian IV
2
% rekomendasi rapat koordinasi Kekuatan dan Kemampuan Pertahanan Negara % laporan pemantauan Kekuatan dan Kemampuan Pertahanan Negara
75%
90%
Kedeputian IV
75%
90%
Kedeputian IV
3
Kegiatan Koordinasi Pengembangan Sistem, doktrin dan strategi serta kerjasama Hanneg
Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan doktrin dan strategi serta kerjasama Hanneg
4
Jumlah pemantauan dan evaluasi
8
8
Kedeputian IV
1
Jumlah Rapat Koordinasi implementasi UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Jumlah rapat koordinasi penyelesaian peraturan perundangan yang terkait dengan Hanneg
12
12
Kedeputian IV
12
12
Kedeputian IV
Jumlah rapat koordinasi kerjasama pertahanan % rekomendasi rapat koordinasi implementasi UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang
12
12
Kedeputian IV
75%
90%
Kedeputian IV
2
3 4
ditindaklanjuti
5
% rekomendasi rapat koordinasi penyelesaian peraturan perundangan yang terkait dengan Hanneg yang ditindaklanjuti
75%
90%
Kedeputian IV
6
Kegiatan Koordinasi Intelijen Hanneg
Koordinasi wilayah negara dan tata ruang pertahanan
Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Intelijen Hanneg
Terselenggaranya koordinasi kebijakan wilayah negara dan tata ruang pertahanan
6
% rekomendasi rapat koordinasi kerjasama pertahanan
75%
90%
Kedeputian IV
7
% laporan pemantauan dan evaluasi implementasi UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang akuntabel dan tepat waktu
75%
90%
Kedeputian IV
8
% laporan pemantauan dan evaluasi kerjasama pertahanan
75%
90%
Kedeputian IV
9
Jumlah pemantauan dan evaluasi
8
8
Kedeputian IV
1 2
Jumlah Rapat Koordinasi Intelijen Hanneg % rekomendasi rapat koordinasi Intelejen Hanneg yang ditindaklanjuti
12 75%
12 90%
Kedeputian IV Kedeputian IV
3
% laporan pemantauan dan evaluasi Intelejen Hanneg yang akuntabel dan tepat waktu Jumlah pemantauan dan evaluasi Jumlah Rapat Koordinasi Wilayah Negara dan Tata Ruang Pertahanan
75%
90%
Kedeputian IV
8 12
8 60
Kedeputian IV Kedeputian IV
2
Jumlah Rapat Koordinasi Pembentukan Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan
12
12
Kedeputian IV
3
Jumlah koordinasi pemetaan batas wilayah RI dengan Malaysia, PNG, Timor Leste, Singapura dan Palau
12
60
Kedeputian IV
4
% rekomendasi rapat koordinasi Ruang Pertahanan dan Wiltas yang ditindaklanjuti
75%
90%
Kedeputian IV
4 1
5
6 7 8
9 Koordinasi Bela Negara dan Integritas Nasional
Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Bela Negara dan Integritas Nasional
% laporan pemantauan dan evaluasi pemetaan batas wilayah RI dengan Malaysia, PNG, Timor Leste, Singapura dan Palau yang akuntabel dan tepat waktu Jumlah pemantauan dan evaluasi Jumlah rapat koordinasi Desk Wiltas dan PPKT % rekomendasi rapat koordinasi pengelolaan Desk Wiltas dan PPKT yang ditindaklanjuti Jumlah pemantauan perkembangan sosial politik di wiltas dan PPKT
1
Jumlah Rapat Koordinasi Bela Negara dan Integritas Nasional
2
% rekomendasi rapat koordinasi Bela Negara dan Integritas Nasional yang ditindaklanjuti % laporan pemantauan dan evaluasi Bela Negara dan Integritas Nasional yang akuntabel dan tepat waktu
3
4 5. Meningkatnya efektivitas Koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan keamanan nasional
Jumlah pemantauan dan evaluasi % rekomendasi kebijakan keamanan nasional yang ditindaklanjuti oleh kementerian teknis dan Pemda
75%
90%
Kedeputian IV
8
40
Kedeputian IV
12
60
Kedeputian IV
75%
90%
Kedeputian IV
4
20
Kedeputian IV
12
12
Kedeputian IV
75%
90%
Kedeputian IV
75%
90%
Kedeputian IV
Kedeputian IV
8
8
60%
80%
Deputi V
7 Kegiatan Koordinasi Penanganan kejahatan konvensional dan kejahatan terhadap kekayaan Negara
Terselenggaranya Koordinasi kebijakan Penanganan kejahatan konvensional dan kejahatan terhadap kekayaan negara
1
Jumlah Rapat Koordinasi Urusan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara
12
12
Kedeputian V
2
% Rekomendasi Rapat Koordinasi Urusan Kejahatan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara Laporan pemantauan dan evaluasi Urusan Kejahatan Konvensional yang akuntabel dan tepat waktu dan Kejahatan terhadap Kekayaan Negara
12
12
Kedeputian V
12
12
Kedeputian V
60%
80%
Kedeputian V
3
4
Jumlah Pemantuan dan Evaluasi
Koordinasi penanganan kejahatan transnasional dan terorisme
Terselenggaranya koordinasi kebijakan penanganan kejahatan transnasional dan terorisme
1
Jumlah Rapat Koordinasi Urusan Kejahatan Transnasional dan Terorisme
12
60
Kedeputian V
2
% Rekomendasi rapat koordinasi Urusan Kejahatan Transnasional dan Terorisme yang ditindaklanjuti
60%
80%
Kedeputian V
3
% Laporan pemantauan dan evaluasi Urusan Kejahatan Transnasional dan Terorisme yang akuntabel
60%
80%
Kedeputian V
4 5
Jumlah pemantauan dan evaluasi Jumlah Rapat Koordinasi Urusan Terorisme Bersama dengan DKPT
4 12
20 60
Kedeputian V Kedeputian V
6
Jumlah Rapat Koordinasi Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme
12
60
Kedeputian V
7
% rekomendasi rapat koordinasi pengelolaan Desk Desk Koordinasi Pemberantasan Terorisme yang ditindaklanjuti Jumlah pemantauan dan evaluasi perkembangan terorisme termasuk modus operandi
60%
80%
Kedeputian V
4
20%
Kedeputian V
12
60
Kedeputian V
75%
90%
Kedeputian V
12
60
Kedeputian V
#
8
9
10 Koordinasi penanganan rawan konflik dan kontijensi
Terselenggaranya Koordinasi kebijakan Penanganan Daerah Rawan Konflik dan Kontijensi
Jumlah Rapat Koordinasi Pengelolaan Peningkatan kapasitas DKPT menjadi BKPT % rekomendasi rapat koordinasi yang ditindaklanjuti
1
Jumlah Rapat Koordinasi Penanganan Daerah Rawan Konflik dan Kontijensi
2
% Rekomendasi rapat koordinasi Penanganan Masalah Daerah Rawan Konflik dan Kontijensi yang ditindaklanjuti
60%
80%
Kedeputian V
3
% Laporan pemantauan dan evaluasi Penanganan Masalah Daerah Rawan Konflik yang akuntabel dan tepat waktu dan Masalah Kontijensi
60%
80%
Kedeputian V
4 5 6
Jumlah pemantauan dan evaluasi Jumlah rapat koordinasi Desk Aceh % rekomendasi rapat koordinasi pengelolaan Desk Aceh yang ditindaklanjuti
4 12 60%
20 60 80%
Kedeputian V Kedeputian V Kedeputian V
8 7
Jumlah pemantauan perkembangan sosial politik di NAD
4
20
Kedeputian V
8
Jumlah Rapat Koordinasi Desk Sulteng
12
60
Kedeputian V
9
% rekomendasi rapat koordinasi pengelolaan Desk Sulteng yang ditindaklanjuti Jumlah pemantauan dan evaluasi perkembangan sosial politik di Sulteng
60%
80%
Kedeputian V
4
20
Kedeputian V
1
Jumlah rapat koordinasi pembinaan keamanan dan kerjasama keamanan
12
12
Kedeputian V
2
% rekomendasi rapat koordinasi pembinaan keamanan dan kerjasama keamanan yang ditindaklanjuti
12
12
Kedeputian V
3
% Laporan pemantauan dan evaluasi Urusan Pembinaan Keamanan dan Kerjasama Kemananan yang akuntabel dan tepat waktu Jumlah pemantauan dan evaluasi
12
12
Kedeputian V
12
12
Kedeputian V
1
Jumlah Rapat Koordinasi Urusan Intelijen dan Pembinaan Masyarakat (Pemolisian Masyarakat)
12
12
Kedeputian V
2
% Rekomendasi rapat koordinasi Urusan Intelijen dan Pemolisian masyarakat yang dapat ditindaklanjuti
12
12
Kedeputian V
3
% Laporan pemantauan dan evaluasi Intelijen dan Pembinaan Masyarakat (Pemolisian Masyarakat) yang akuntabel
12
12
Kedeputian V
4
Jumlah Pemantauan dan Evaluasi % tindak lanjut rekomendasi kebijakan yang dilaksanakan oleh kementerian teknis dan Pemda
60% 60%
80% 80%
Kedeputian V Deputi VI
1
Jumlah Rapat Koordinasi Harmonisasi Sosial % rekomendasi rapat koordinasi Harmonisasi Sosial yang ditindaklanjuti
12
12
Kedeputian VI
60%
80%
Kedeputian VI
10 Koordinasi Pembinaan Keamanan dan Kerjasama Keamanan
Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Pembinaan keamanan dan kerjasama keamanan
4 Koordinasi Intelijen dan Pembinaan Masyarakat
Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Intelijen dan Pembinaan Masyarakat
6. Meningkatnya efektivitas koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan kesatuan bangsa Kegiatan Koordinasi Harmonisasi Sosial
Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Harmonisasi Sosial
2
Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Wilayah Khusus
Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Pengelolaan Wilayah Khusus
3
% laporan pemantauan dan evaluasi Harmonisasi Sosial yang akuntabel dan tepat waktu
60%
80%
Kedeputian VI
4
Jumlah pemantauan dan evaluasi
4
4
Kedeputian VI
1
Jumlah Rapat Koordinasi Pengelolaan Wilayah Khusus
12
12
Kedeputian VI
2
% rekomendasi rapat koordinasi Pengelolaan Wilayah Khusus yang ditindaklanjuti % laporan pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Wilayah Khusus yang akuntabel dan tepat waktu
60%
80%
Kedeputian VI
60%
80%
Kedeputian VI
4
4
Kedeputian VI
12
12
Kedeputian VI
3
4
Jumlah pemantauan dan evaluasi
9 Kegiatan Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat
Koordinasi pengelolaan masyarakat kawasan tertinggal
Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Pemberdayaan Masyarakat
Terselenggaranya koordinasi kebijakan pengelolaan masyarakat kawasan tertinggal
1
Jumlah Rapat Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat
2
% rekomendasi rapat koordinasi Pemberdayaan Masyarakat
60%
80%
Kedeputian VI
3
% laporan pemantauan dan evaluasi Pemberdayaan Masyarakat yang akuntabel dan tepat waktu
60%
80%
Kedeputian VI
4
Jumlah pemantauan dan evaluasi
4
4
Kedeputian VI
1
Jumlah Rapat Koordinasi Pengelolaan Masyarakat Kawasan Tertinggal
12
60
Kedeputian VI
2
% rekomendasi rapat koordinasi Pengelolaan Masyarakat Kawasan Tertinggal yang ditindaklanjuti
60%
80%
Kedeputian VI
3
% laporan pemantauan dan evaluasi Pengelolaan Masyarakat Kawasan Tertinggal yang akuntabel dan tepat waktu Jumlah pemantauan dan evaluasi
60%
80%
Kedeputian VI
4
20
Kedeputian VI
Jumlah Rapat Koordinasi Wawasan Kebangsaaan
12
60
Kedeputian VI
4 Koordinasi wawasan kebangsaaan
Terselenggaranya koordinasi kebijakan wawasan kebangsaaan
1
2
% rekomendasi rapat koordinasi Wawasan Kebangsaaan yang ditindaklanjuti % laporan pemantauan dan evaluasi Wawasan Kebangsaaan yang akuntabel dan tepat waktu Jumlah pemantauan dan evaluasi Rasio tindak lanjut rekomendasi kebijakan yang dilaksanakan oleh kementerian teknis dan Pemda
60%
80%
Kedeputian VI
60%
80%
Kedeputian VI
4 60%
20 80%
Kedeputian VI Deputi VII
1
Jumlah Rapat Koordinasi Informasi Media Cetak
12
12
Kedeputian VII
2
% rekomendasi rapat koordinasi Informasi Media Cetak
60%
80%
Kedeputian VII
3
% laporan pemantauan dan evaluasi Informasi Media cetak
60%
80%
Kedeputian VII
4 1
Jumlah pemantauan dan evaluasi Jumlah Rapat Koordinasi Media Elektronik dan Aplikasi Telematika
4 12
4 12
Kedeputian VII Kedeputian VII
2
% rekomendasi rapat koordinasi Media Elektronik dan Aplikasi Telematika yang ditindaklanjuti
60%
80%
Kedeputian VII
3
% laporan pemantauan dan evaluasi Media Elektronik dan Aplikasi Telematika yang akuntabel dan tepat waktu
60%
80%
Kedeputian VII
4 1
Jumlah pemantauan dan evaluasi Jumlah rapat koordinasi Media Komunitas
4 12
4 12
Kedeputian VII Kedeputian VII
12
12
Kedeputian VII
60%
80%
Kedeputian VII
3
4 7. Meningkatnya efektivitas koordinasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan komunikasi dan informasi di bidang politik, hukum dan keamanan Kegiatan Koordinasi Informasi Media Cetak
Kegiatan Koordinasi Media Elektronik dan Aplikasi Telematika
Kegiatan Koordinasi Media Komunitas
Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Informasi Media Cetak
Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Media Elektronik dan Aplikasi Telematika
Terselenggaranya Koordinasi kebijakan Media Komunitas
10 2
Jumlah rapat koordinasi yang terkait dengan kemitraan pemerintah seperti Dewan Pers, Komisi Informasi, KPI, LKBN Antara, Museum Nasional.
3
% rekomendasi rapat koordinasi Media Komunitas yang ditindaklanjuti
4
% laporan pemantauan dan evaluasi Media Komunitas yang akuntabel dan tepat waktu Jumlah pemantauan dan evaluasi
60%
80%
Kedeputian VII
1
Jumlah Rapat Koordinasi penguatan Media Center dan Kehumasan
4
4
Kedeputian VII
12
60
Kedeputian VII
2
% rekomendasi rapat koordinasi penguatan Media Center dan Kehumasan yang ditindaklanjuti
60%
80%
Kedeputian VII
3
4
% laporan pemantauan pemantauan dan evaluasi penguatan Media Center dan Kehumasan yang akuntabel dan tepat waktu Jumlah Rapat Koordinasi KIP
60%
80%
Kedeputian VII
12
60
Kedeputian VII
5 1
Jumlah pemantauan dan evaluasi
4
20
Kedeputian VII
Jumlah Rapat Koordinasi Aspirasi dan Opini Publik
12
12
Kedeputian VII
2
% rekomendasi rapat koordinasi Aspirasi dan Opini Publik yang ditindaklanjuti
60%
80%
Kedeputian VII
3
% laporan pemantauan pemantauan dan evaluasi Aspirasi dan Opini Publik yang akuntabel dan tepat waktu
60%
80%
Kedeputian VII
4
Jumlah pemantauan dan evaluasi
4
4
Kedeputian VII
5
Jumlah rapat koordinasi pengelolaan informasi terkait potensi krisis (Sesmenko) % rekomendasi rapat koordinasi pengelolaan pengelolaan informasi terkait potensi krisis yang ditindaklanjuti
12
12
Kedeputian VII
60%
80%
Kedeputian VII
4
4
Kedeputian VII
60%
80%
Sesmenko Polhukam
12 bulan
12 bulan
Sesmenko Polhukam
5 Koordinasi media center dan kehumasan
Kegiatan Koordinasi Aspirasi dan Opini Publik
Terselenggaranya koordinasi kebijakan media center dan kehumasan
Terselenggaranya Koordinasi Kebijakan Aspirasi dan Opini Publik
6
7
III 034.03
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Memadainya sarana dan prasarana aparatur Terlaksananya pengelolaan sarana dan prasarana
Jumlah pemantauan dan evaluasi perkembangan situasi sosial politik yang berpotensi krisis Tingkat ketersediaan sarana dan prasarana aparatur
1
Jumlah paket pembangunan/pengembangan Gedung
2
Jumlah pengadaan Kendaraan
8
15
Sesmenko Polhukam
3
Jumlah paket pengembangan lahan parkir
-
1 paket
Sesmenko Polhukam
4
Pengadaan peralatan dan perlengkapan gedung
12 bulan
12 bulan
Sesmenko Polhukam
5
Intensitas pengembangan Sistem Informasi Manajemen
12 bulan
12 bulan
Sesmenko Polhukam
6
Intensitas perawatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana
12 bulan
12 bulan
Sesmenko Polhukam
Jakarta,
11
Januari 2010
Lampiran II KEBUTUHAN PENDANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2010-2014
PROGRAM DAN KEGIATAN
2010
(1)
(2)
ALOKASI (Rupiah) 2011 2012 2013 (3)
(4)
(5)
Program Dukungan Manajemen dan 81.5 79.8 80.5 81.8 Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 1. Koordinasi Penyusunan dan Pengembangan Rencana Kerja,Evaluasi, Organisasi 4.297 2.270 2.487 2.901 dan Tata Laksana dan Perpustakaan dan Data 2. Koordinasi Pengelolaan Administrasi Umum, Kepegawaian,Perlengkapan 75.468 75.616 75.911 76.630 Rumah Tangga, Keuangan, Protokol dan Keamanan 3. Penyelenggaraan Pelayanan Persidangan dan Hubal 0.200 0.200 0.300 0.315 4. Pengelolaan Pengawasan Internal 0.964 1.105 1.173 1.218 5. Penyelenggaraan Telaahan dan Rekomendasi Kebijakan 0.559 0.576 0.631 0.736 Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, 53.762 56.223 61.407 57.822 Hukum dan Keamanan I. Koordinasi Perumusan dan Pelaksanaa Kebijakan Politik Dalam Negeri 11.232 20.385 22.918 14.805 1. Koordinasi Pemantapan Demokratisasi dan Kelembagaan 0.715 10.373 11.925 0.732 2. Koordinasi Pemantapan Desentralisasi dan Otonomi Daerah 2.862 1.718 1.883 2.196 3. Koordinasi Pengelolaan Pemilu 1.733 1.389 1.545 3.051 4. Koordinasi Pengelolaan Organisasi Masyarakat Sipil 0.715 0.572 0.627 0.732 5. Koordinasi Pengelolaan Pemantapan Otonomi Khusus 5.207 6.333 6.938 8.094 II. Koordinasi Perumusan dan Pelaksanaa Kebijakan Politik Luar Negeri 0.555 2.861 3.135 3.661 1. Koordinasi Strategi Politik Luar Negeri 0.111 0.573 0.627 0.732 2. Koordinasi Kerjasama ASEAN 0.111 0.572 0.627 0.732 3. Koordinasi Kerjasama 0.111 0.572 0.627 0.732
2014 (6)
83.0
3.099
77.146
0.350 1.616
0.787
78.382
31.755
16.184
2.347 3.794 0.782
8.648
3.911 0.782 0.782 0.782
Asia, Pasifik dan Afrika 4. Koordinasi Kerjasama Amerika dan Eropa 5. Koordinasi Hubungan Multilateral III. Koordinasi Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Hukum dan Hak azasi Manusia 1. Koordinasi Materi Hukum 2. Koordinasi Pemberdayaan Aparatur Hukum 3. Koordinasi Penegakan Hukum
0.111
0.572
0.627
0.732
0.782
0.111
0.572
0.627
0.733
0.783
9.313
9.171
9.392 10.442
11.052
0.716
0.944
0.954
1.064
1.164
0.715
0.573
0.627
0.732
0.782
3.839
3.073
3.367
3.928
4.197
12 4. Koordinasi Hukum Internasional 0.317 0.855 0.627 0.732 5. Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM 3.726 3.726 3.817 3.986 IV. Koordinasi Perumusan dan Pelaksaaan Kebijakan Pertahanan Negara 8.658 6.929 7.391 8.225 1. Koordinasi Pengembangan Kekuatan dan Kemampuan Pertahanan Negara 0.945 0.756 0.829 0.967 2. Koordinasi Doktrin dan Strategi serta Kerjasama Hanneg 1.661 1.329 1.456 1.699 3. Koordinasi Intelijen Hanneg 0.715 0.572 0.627 0.732 4. Koordinasi Wilayah Negara dan Tata Ruang Pertahanan 4.622 3.700 3.852 4.095 5. Koordinasi Bela Negara dan Integritas Nasional 0.715 0.572 0.627 0.732 V. Koordinasi Perumusan dan Pelaksaaan Kebijakan Keamanan Nasional 15.997 10.027 11.118 12.470 1. Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan thd 1.661 0.529 0.556 0.609 Kekayaan Negara 2. Koordinasi Pengananan Kejahatan Transnasional dan Terorisme 5.419 1.887 2.312 2.215 3. Koordinasi Penanganan Daerah Rawan Konflik dan Kontinjensi 5.852 6.358 6.943 8.148 4. Koordinasi Pembinaan Keamanan dan Kerjasama Keamanan 1.404 0.524 0.551 0.607 5. Koordinasi Intelijen dan Pembinaan Masyarakat 1.661 0.729 0.756 0.891 VI. Koordinasi Perumusan dan 3.575 2.861 3.135 3.661
0.782 4.127
8.713
1.033
1.815 0.782
4.301 0.782
13.786
0.715
2.695
8.776
0.685 0.915 3.911
Pelaksaaan Kebijakan Kesatuan Bangsa 1. Koordinasi Harmonisasi Sosial 2. Koordinasi Pengananan Wilayah Khusus 3. Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat 4. Koordinasi Masyarakat Kawasan Tertinggal 5. Koordinasi Wawasan Kebangsaan VII. Koordinasi Perumusan dan Pelaksaaan Kebijakan Komunikasi dan Informasi 1. Koordinasi Informasi Media Cetak 2. Koordinasi Media Elektronik dan Aplikasi Telematika 3. Koordinasi Media Komunitas 4. Koordinasi Media Center dan Kehumasan 5. Koordinasi Aspirasi dan Opini Publik Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Negara 1. Pengelolaan Sarana dan Prasaran JUMLAH JUMLAH TOTAL
0.715
0.572
0.627
0.732
0.782
0.715
0.572
0.627
0.732
0.782
0.715
0.572
0.627
0.732
0.782
0.715
0.572
0.627
0.732
0.782
0.715
0.573
0.627
0.733
0.783
4.432
3.989
4.318
4.558
5.254
0.715
0.573
0.607
0.632
0.682
0.715
0.572
0.627
0.732
0.782
0.715
0.572
0.627
0.732
0.782
0.715
0.602
0.627
0.687
0.727
1.572
1.670
1.830
1.775
2.281
11.6
3.4
4.8
14.1
9.6
11.566
3.367
4.810 14.087
9.589
146.8
139.4
146.7
171.0 757.6
13
153.7
