PENERAPAN MODEL HUKUM PENYELENGGARAAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN PERUSAHAAN PERTAMBANGAN SEBAGAI UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN MUSI BANYUASIN Nursimah Fakultas Hukum Universitas Muhammadyah Palembang E-mail:
[email protected]
Abstract Implementation of social and environmental responsibility is an application of the rule of law by Act No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies Act No. 25 of 2007 on Investment and Law Number 32 of 2009 on the Protection and Management of the Environment. This study aimed to investigate the problem of setting TJSL law program at this time and on the implementation of the program TJSL current administration as well as the development of a model law on corporate TJSL Banyuasin Mining in an effort to improve the welfare of the local community or the community around the company. The method used in this study is empirical legal researchlm According to the research results that the absence of specific local regulations for the administration of TJSL, that no decision No. Regents. 202 of 2012 on the establishment of a forum of multi-stakeholders of corporate social responsibility. The application program TJSL still be incidental and ceremonial, not yet fully implemented. Development of a model of the legal form of a draft policy on the administration of an academic paper TJSL is a reference for the Government to make regulations Kab.Muba area. Keywords : TJSL Programs, Corporate Social Responsibility, The Development Of A Model Law. Abstrak Pelaksanaan program tanggung jawab sosial dan lingkungan merupakan aplikasi dari aturan hukum menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti permasalahan tentang pengaturan hukum program TJSL pada saat ini dan tentang penerapan program TJSL saat ini
serta pengembangan model hukum penyelenggaraan TJSL pada perusahaan Pertambangan di Kabupaten Musi Banyuasin sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal atau masyarakat sekitar perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Menurut hasil penelitian bahwa belum adanya peraturan daerah yang khusus untuk penyelenggaraan program TJSL, yang ada keputusan Bupati No. 202 Tahun 2012 tentang pembentukan forum multi stakeholders-corporate sosial responsibility. Penerapan program TJSL masih bersifat insidentil dan seremonial, belum sepenuhnya terlaksana. Pengembangan model hukum tersebut berupa kebijakan yang berbentuk suatu rancangan naskah akademik tentang penyelenggaraan program TJSL yang merupakan acuan bagi Pemerintah Kab.Muba untuk membuat peraturan daerahlm Kata kunci :
Program TJSL, tanggung jawab sosial perusahaan, pengembangan model hukum.
Pendahuluan
kesalahan-kesalahan yang terjadi
Penerapan tanggung
program
jawab
sosial
dan
dapat diperbaiki dengan segera. Kecendrungan
(trend)
lingkungan merupakan salah satu
meningkatnya tuntutan public atas
bentuk implementasi dari konsep
transparasi
tata kelola perusahaan yang baik
perusahaan merupakan wujud dari
(Good
implimentasi
Corporate
Governance).
dan
akuntabilitas
Good
Corporate
Diperlukan tata kelola perusahaan
Governance (GCG) dengan melalui
yang
penerapan
baik
mempunyai
agar
prilaku
arahan
yang
bisnis bisa
Cooperate
Sosial
Responsibility (CSR). Dalam era
dirujuk dengan mengatur hubungan
pembangunan
seluruh
pemangku
penerapan tanggung jawab sosial
kepentingan (stakeholders) yang
dan lingkungan menjadi penting
dapat
secara
seiring dengan semakin maraknya
proporsional, mencegah kesalahan-
kepedulian masyarakat terhadap
kesalahan signifikan dalam strategi
produk yang ramah lingkungan.
korporasi
kepentingan di
penuhi
dan
memastikan
Meskipun
kesadaran
secara
akan
konsep
paparan tentang tanggung jawab
perusahaan sudah dipastikan akan memiliki
konstribusi
terhadap
kinerja
positif
perusahaan,
Sejumlah studi di berbagai Negara memperlihatkan bahwa ada keengganan
seorang
general
namun dalam realitasnya sejumlah
manager atau pimpinan pada level
perusahaan ternyata tidak secara
tertentu
otomatis mampu melaksanakan ide
komitmennya
universal ini.
pelaksanaan
Salah satu kendala tidak terimplementasinya
tanggung
untuk
memberikan terhadap
jaminan
perusahaan
ini,
sosial
semata-mata
keengganannya
jawab sosial dan lingkungan bagi
mempertanggungjawabkan
perusahaan
adalah
keuangan perusahaan dihadapan
yang
direksi atau pemegang saham. Hal
begitu
antara
kuatnya
lain
dominasi
melingkupi
para
manager
ini
perusahaan
sampai
akhirnya
bahwa
mampu
mengambil
alternatif
mana
didahulukan tanggung
keputusan yang
dalam
harus
penerapan
jawab
sosial
perusahaan.1 Apakah fokus pada
nampaknya konsep
perusahaan pelaku
sini
masih
usaha
pada
level
yang
saham). Berkaitan tersebut
kepada
Azhari
telah
disana
jawab
tertinggi (CEO dan para pemegang
memberikan keuntungan maksimal yang
tanggung
belum diterima secara total oleh
tuntutan beban tugas yang harus perusahaan
menunjukkan
menurut
dengan
hal
Bupati
Pahri
bahwa
perusahaan-
mempekerjakannya ataukah hanya
perusahaan yang ada di Kabupaten
sekedar
Musi Banyuasin masih minim dalam
mengurangi
keuntungan
sebatas kepatutan sehingga dia
mendorong
telah
masyarakat
memberikan
berupa
tanggung
perlindungan jawab
sosial
kepada masyarakat di sekitarnya?
tanggung
kesejahteraan sekitar. jawab
Program
sosial
dan
lingkungan yang dilaksanakan oleh perusahaan, pada umumnya masih
1
I Gede A.B Wiranata, 2007, Etika Bisnis dan Hukum Bisnis, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm 62.
bersifat insidentil dan seremonial. Indicator
belum
optimalnya
tanggung
jawab
sosial
dan
baru
sebagai
acuan
bagi
Kabupaten
Musi
lingkungan yang dilaksanakan oleh
pemerintah
perusahaan ini dapat dibuktikan
Banyuasin untuk membuat suatu
masih adanya masyarakat miskin di
peraturan daerah (Perda) tentang
lingkungan perusahaan. Sementara
penyelenggaraan
focus
tanggung
utama
TJSL
diperhatikan adalah
yang
terlebih
harus dahulu
lingkungan Muba
jawan
sosial
dan
lingkungan
sekitar
perusahaan. Selain itu menurut Bupati
program
program
Rumusan Masalah
TJSL
Berdasarkan uraian diatas,
perusahaan harus diarahkan pada
permasalahan
pemberdayaan masyarakat yang di
adalah : pertama bagaimanakah
harapkan
pengaturan
aga
sinkronisasi
terwujudnya
program
berkelanjutan.
yang
akan
hukum
dikaji tentang
secara
program TJSL pada perusahaan
Adapun
pertambangan di Kabupaten Musi
pelaksanaan program yang mampu
Banyuasin,
memberdayakan masyarakat akan
meningkatkan
jauh lebih berarti dari sekedar
masyarakat
penyaluran
Program
bagaimanakah penerapan program
berkelanjutan tersebut dapat di
TJSL saat ini pada perusahaan
bidang pertaniaan, perternakan,
pertambangan di Kabupaten Musi
budi daya ikan, dan lainnya. Selain
Banyuasin ? ketiga pengembangan
itu kurang optimalnya peneraat
model
TJSL di Kabupaten Muba karena
untuk
belum adanya peraturan khusus
perusahaan
yang
sanksi
Kabupaten Musi Banyuasin yang
terhadap perusahaan yang tidak
akan di pormulasikan dalam suatu
melakukan TJSL secara efektif.
Kebijakan
dana.
dapat
memberikan
Berkaitan dengan masalah tersebut
maka
perlu
dalam
kesejahteraan sekitar
hukum
?
yang
program
kedua
bagaimana
TJSL
pada
pertambangan
Pemerintah
Peraturan Daerah (Perda) ?
adanya
pengembangan model hukum yang
upaya
Tujuan Penelitian
di
berupa
Tujuan dalam penelitian ini
ketentuan
hukum
dalam
suatu
secara khusus yaitu upaya ilmiah
peristiwa hukum konkrit tertentu
secara sistematis, logis, objektif
yang terjadi dalam masyarakat.2
dan kritis yang bertujuan sebagai
Penelitian ini merupakan aplikasi
berikut
dari
:
pertama
untuk
Undang-Undang
menganalisis dan mengembangkan
Tahun
pengaturan
Terbatas
hukum
tentang
2007
Nomor
tentang
dan
40
Perseroan
Undang-Undang
program TJSL pada perusahaan
Nomor 25 tahun 2007 tentang
pertambangan di Kabupaten Musi
Penanaman
Banyuasin,
upaya
pokoknya didapat dari masalah
kesejahteraan
yang dikaji dari lapangan dengan
dalam
meningkatkan
Modal,
masyarakat sekitar, kedua untuk
menyesuaikan
menganalisis dan mengidentifikasi
lingkup dan identifikasi masalah
mengenai penerapan program TJSL
yang dikemukakan diatas. Penulis
saat
ingin menjelaskan
ini
pada
perusahaan
diri
kajian
pertambangan di Kabupaten Musi
mengenai
Banyuasin,
penyelenggaraan
ketiga
untuk
kajian
pada
ruang
secara umum model
hukum
program
TJSL
menganalisis dan mengembangkan
pada perusahaan pertambangan di
model
Kabuapten Musi Banyuasin.
hukum
TJSL
tentang
pada
program
perusahaan
Penelitian ini menggunakan
pertambangan di Kabupaten Musi
bahan-bahan
penelitian
berupa
Banyuasin
bahan-bahan
hukum
bersifat
yang
pormulasikan Kebijakan
akan dalam
Pemerintah
di suatu
berupa
Peraturan Daerah (Perda).
normative
preskriptif,
diinteraksikan penelitian
dengan berupa
yang bahan fakta
kemasyarakatan bersifat empiris Metode Penelitian
deskriptif.
Metode yang digunakan dalam
bersifat
Bahan-bahan normative
hukum
preskriptif
penelitian ini adalah penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum
mengenai
pemberlakuan
2
Soerjono Soekanto, 1990, Ringkasan Metodelogi Penelitian Hukum, Ind-Hill-co, Jakarta, hlm 9.
dimaksud, berdasarkan kekuatan
penjelasan
mengikatnya, yang terdiri dari :
hukum primer dan bahan hukum
1.
yaitu
sekunder seperti kamus hukum.
yang
Surat
Bahan
hukum
primer
bahan-bahan
hukum
mengikat
terdiri
dan
kabar,
badan
majalah
juga
:
menjadi bahan bagi penelitian
Norma atau Kaedah Dasar yaitu
ini sepanjang memuat informasi
Pancasila, Peraturan Dasar yaitu
yang relevan dengan persoalan
UUD NRI Tahun 1945, Peraturan
hukum
PerUndang-Undangan
penelitian hukum ini.4
Pertambangan
dan
dari
terhadap
tentang Peraturan
PerUndang-Undangan
tentang
Perusahaan
penelitian
bersifat
normative
preskriptif dilakukan dengan cara
hukum
studi
hasil
bahan bahan-bahan
penelusuran,
seperti
dalam
berupa
bahan yang menjelaskan bahan primer
dikaji
Pengumpulan hukum
2. Bahan hukum sekunder yaitu
yang
pengumpulan
dokumen,
baik
dan secara
penelitian, jurnal ilmiah, hasil
konvensional
seminar atau pertemuan ilmiah
menggunakan teknologi informasi.
lainnya, bahkan menurut Ronny
Selanjutnya pengumpulan bahan
Hanitijo
penelitian
pribadi
Soemitro, atau
dokumen
pendapat
dari
kemsyarakatan
maupun
berupa bersifat
fakta empiris
kalangan pakar hukum termasuk
deskriptif dilakukan dengan cara
dalam bahan hukum sekunder
pengumpulan dan pengklarifikasian
ini sepanjang relevan dengan
data
persoalan hukum yang dikaji
menggunakan
dalam penelitian hukum ini3.
mendalam
3. Bahan hukum tersier, yaitu
informant.
bahan hukum penunjang yang memberi
petunjuk
dan
dan
Bahan
Roni Hanitijo Sumitro, 1988, Metedologi Penelitian Hukum dan Yuri Metri¸Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 24
dengan
teknik wawancara terhadap
key
penelitian
berupa
bahan-bahan hukum yang bersifat 4
3
informasi
Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, 2001, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm 14-15
normative
preskriptif
dengan
tahapan
menstrukturkan,
diolah
ideal (preskriptif, seharusnya) dan
yaitu
real (implementatif, senyatanya)
mendeskripsikan
model
hukum
penyelenggaraan
dan mensistematisasi bahan-bahan
program TJSL pada perusahaan
hukum, yang kemudian dianalisis
pertambangan,
dengan
untuk meningkatkan kesejahteraan
menggunakan
metode
normative, yang hasil analisisnya
masyarakat
kemudian
Banyuasin.
bahan
diinteraksikan
penelitian
dengan
berupa
dengan
yang
telah
dianalisis
menggunakan
metode
analisis kualitatif. Penggunaan
teori-teori
hukum dan konsep-konsep hukum dalam
penelitian
hukum prespektif
untuk
dengan
berupa
bahan-bahan
bersifat
normative
yang hasil
penelitian
diinteraksikan analisis
berupa
Kabupaten
Musi
Hasil Penelitian dan Pembahasan Pengaturan Hukum Program TJSL Saat ini Pada PerusahaanPerusahaan Pertambangan di Kabupaten Musi Banyuasin Sebagai Upaya Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Local
menafsirkan hasil analisis bahan penelitian
upaya
fakta
kemasyarakatan bersifat empiris deskriptif
di
sebagai
Tanggung jawab Sosial dan Lingkungan atau Corporate Social Responsibility
(CSR)
merupakan
produk hukum yang tertuang dalam
bahan
peraturan
perundangan
fakta
merupakan
sebuah
kemasyarakatan bersifat empiris
untuk
deskriptif,
perusahaan-perusahaan
bertujuan
dilaksanakan
dan
kewajiban oleh yang
menghasilkan, menstrukturkan dan
beroperasi dengan memanfaatkan
mengsistematisasi temuan hukum
sumber daya suatu daerahlm Sejak
dan temuan fakta kemsyarakatan,
kegiatan eksplorasi dipastikan akan
yang
untuk
membawa dampak secara positif
pengambilan kesimpulan, sehingga
maupun negative. Dampak positif
tujuan akhir penelitian ini dapat
ini tidak lain menggeliatnya atau
tercapai yaitu model hukum yang
melesetnya
menjadi
dasar
mobilitas
ekonomi
wilayah
sekitar
dikarenakan
yang
peningkatan
menuju integrasi total perusahaan
pendapatan / income masyarakat,
dan masyarakat. Peran perusahaan
namun kadang kala bukan hal
dalam
tersebut
yang
eknomi tidak hanya terlokalisir
melainkan
kecondongan
terjadinya
didapatkan
makin
berkembang
mendorong
pula
mobilitas
yang
pada terciptanya lapangan kerja
merusak baiksecara sendiri-sendiri
sehingga tercipta pula daya beli
maupun
yang
sistematis
pencemaran
seperti
pada
akhirnya
akan
sungai
dan
menggerakan roda perekonomian
Mengingat
potensi
suatu tempat, namun jauh pada
ressiko kerusakan seperti itu sudah
upaya terciptanya Multiflier effect
sewajarnya bagi perusahaan untuk
yang akan menghidupkan semua
menjalankan
nilai-nilai
yang
social yang semakin berkembang
kehidupan
masyarakat
dan lebih intergratif lagi dengan
baik
masyarakat dewasa ini.
lainnya. Wujud hubungan ini dapat
sebagiannya.
tanggung
jawab
Saat ini pradigma CSR sudah mengalami
perkembangan
signifikan.
Sebagian
besar
materil
ada
dalam tersebut
maupun
imateril
dilihat dari banyaknya kegiatan masyarakat dengan
yang
perusahaan
terkoneksi dan
saling
perusahaan sudah memiliki cara
terkait satu sama lain sehingga
pandang
member keuntungan bersama.
yang
menggambarkan
hubungan yang sangat baik dengan masyarakat
sekitar
Corporate
social
melalui
responsibility dewasa ini makin
implementasi CSR. CSR bukan lagi
dikedepankan menjadi salah satu
sebuah
tolok
beban
bagi
perusahaan
ukur
namun merupakan investasi social
kehidupan
yang
perusahaan,
akan
menentukan
sehat
tidaknya
financial arif
suatu tidaknya
keberhasilan investasi finensialnya
pengelolaan sumber daya local dan
di masa yang akan datang.
bagaimana
Hal ini sangat jelas terlihat dari kehidupan social perusahaan
fungsi
keberadaan
suatu perusahaan sebagai motor penggerakan
kemajuan
lintas
sektoral.
Di
tertentu,
CSR
Negara-negara
pengertian
juga
terkait
bahkan
dari
berbagai
sehingga
dijadikan regulasi yang menjadi
rumusan-rumusan
prasyarat
ketetapan
dalam
perdagangan.
CSR
yang
perusahaan
dalam
dijalankan
prasyarat
agar
perusahaan
sebagai
produk
dapat
suatu
memasuki
kegiatan community development memiliki
dasar
Negara tersebut melalui kegiatan
pengertian
ekspor-impor.
peraturan
menunjukan dunia
Dinamika besarnya
terhadap
ini
perhatian
memiliki jelas.
ini
jadikan
yang
yang
Program-program
di
menghasilkan
hukum
Pelaksanaan tanggung jawab social sudah
pihak
hukum
menurut yang
dan
berbagai
berlaku
dan
tertuang dalam :
permasalahan
Kepment ESDM No. 1453 / 2000
tanggung jawab social perusahaan
pasal 6 & 7, UU Minerba No. 4 Th
sebagai
yang
2009, UU Perseroan Terbatas No.
memanfaatkan sumberdaya suatu
40 Th 2007 dan UU Penanaman
daerahlm Tanggung jawab social
Modal No. 25 Th 2007 Pasal 17
perusahaan (CSR) telah menjadi
yaitu
etika bisnis dalam dunia usaha
“
yang di dasari oleh norma, regulasi
community
dan hukum yang pada akhirnya
adalah
menjadi
meningkatkan
stakeholder
tuntunan
moral
dunia
usaha terhadap lingkungannya. Di
Indonesia
sendiri
pengembangan
development
upaya
kelompok
masyarakat (CD)
sistematis
untuk
kemandirian
masyarakat
(vulnerqble
rentan
groups)
perhatian pemerintah dan berbagai
gabungan
stakeholder tak kalah besarnya
mereka
dengan apa yang dijalankan oleh
daya dari luar”.
banyak perusahaan multinasional.
Mengacu pada pengertian diatas
wujud perhatian ini terlihat dari
maka terdapat empat aspek yang
berbagai bentuk kajian hukum,
tertuang di dalamnya yaitu :
definisi membangun
dan
upaya-upaya
kesepahaman
serta
sumber
dengan
miliki
1. Adanya
daya
maupun
yang sumber
komunitas
masyarakat sebagai target
program suatu
yang
mendiami
memungkinkan kemandirian
dimana
masyarakat dapat terwujud.
operasional
4. Adanya target yang hendak
kawasan
kegiatan
perusahaan dijalankan.
dicapai baik dalam jangka
2. Adanya sumber daya yang
pendek,
panjang
dapat berasal dari kawasan
menengahlm
dimana sebuah komunitas
Dari
berada.
maupun
kesepahaman
diatas
Sumberdaya
maka CSR yang dituangkan dalam
tersebut sebaiknya memang
kegiatan community development
di angkat dari kearifan local
tersebut merupakan segala bentuk
yang
pemberdayaan
sehingga
memiliki
yang
tunjuk
keunggulan
komparatif,
untuk
akan
sumberdaya
masyarakat sehingga masyarakat
tetapi
membangun
di
kemandirian
juga dapat di datangkan dari
tidak
luar sebagai program jika
dengan perusahaan. Upaya-upaya
memang memiliki nilai-nilai
membangun kemandirina ini dapat
aplikatif
dilakukan
tinggi,
sehingga
bergantung
secara
dengam
utuh
pemanfaatan
program dapat dilaksanakan
sumberdaya local maupun dari luar
tepat guna dan sasaran.
yang bisa diintegrasikan sehingga
3. Adanya upaya sistematis dan terukur
dengan
logical
menghasilkan sinergi positif yang pada
akhirnya
akan
mampu
frame working yang baik
meningkatkan
sehingga
program
secara umum. Kesejahteraan ini
pemberdayaan dapat benar-
dapat tercipta melalui terciptanya
benar berjalan dengan baik
lapangan
dan memiliki sustainabilitas
peningkatan penghasilan sehingga
yang tinggi. Sustainabilitas
meningkatkan
program
masyarakat
menentukan
kesejahteraan
pekerjaan
baru
daya serta
dan beli
terpenuhinya
keberhasilan pemberdayaan
berbagai sendi kehidupan social,
dalam jangka panjang yang
budaya, olahraga dan kepemudaan
sebagai
bagian
dari
kebutuhan
masyarakat yang bersifat imateril. Dengam
demikian
sangat
conduct,yakni
yang harus ditaati oleh setiap orang
tertuang
kedua,
community
kegiatan
development
ukuran
tingkah laku dan kesamaan sikap
jelaslah bahwa program CSR yang dalam
menjadi
dalam as
ber
a
masyarakat;
tool
of
social
ini
engineering, yakni hukum harus
haruslah memiliki sasaran, tujuan
dapat dijadikan alat untuk menuju
dan
kehidupan yang lebih baik sesuai
teknis
tersusun
pencapaian
secara
yang
sistematis
dan
dengan
situasi
dan
kondisi
integrative dangan logical frame
perubahan zaman; ketiga, as atool
working yang baik, sehingga secara
of
keseluruhan
membangun
sebagai alat untuk menyatakan
harmonisasi antara perusahaan dan
benarnya suatu tingkah laku yang
masyarakat
hidup
akan melalui
terciptanya
justification,yakni
dan
hukum
berkembang
dalam
simbiosis mutualisme yang pada
masyarakat; keempat, as a tool of
akhirnya
control,yakni sebagai alat untuk
akan
produktivitas
meningkatkan kerja
semua
mengontrol pemikiran dan tingkah
stakeholder dalam integral yang
laku manusia agar mereka selalu
harmonis. untuk mencapai sasaran
terpelihara
moralnya,
tidak
dan tujuan tersebut maka perlu
melakukan
perbuatan
yang
adanya pengaturan hukum yang
melanggar hukum , norma susila,
jelas dalam pelaksanaannya.
dan ajaran agama yang dipeluknya;
Sejak era reformasi 1997,
kelima, rechtzeken heid yakni agar
telah banyak peraturan perundang-
dalam
undangan yang diterbitkan dan
permasalahan yang terjadi dalam
disempurnakan
sesuai
masyarakat ada kepastian hukum
perkembangan
arus
untuk
yang
seluruh masyarakat .
globalisasi.Fungsi
hukum
diharapkan setelah diubah melalui peraturan
perundang-undangan,
antara lain: pertama, standard of
setiap
dijadikan
persoalan
pegangan
dan
oleh
Mengacu pada kesepakatan internasional sebagai konsekuensi menjadi
anggota
WTO,demi
menyesuaikan
dengan
Nomor 25 Tahun 2007 tentang
perkembangan globalisasi ekonomi
Penanaman
dan perdangangan bebas,berbagai
demikian
peraturan
Nomor
perundang-undangan
telah
diterbitkan
dan
Modal pula
Perseroan Terbatas diganti dengan Undang-undang
perundang-undangan
Tahun2007
diterbitkan terkait
dan
disempurnakan
bidang
Undang-undang
1 Tahun 1995 tentang
sempurnakan. Beberapa peraturan yang
(UUPM);
Nomor
tentang
40
Perseroan
terbatas (UUPT).
ekonomi,
Perubahan perundangan terutama
diantaranya adalah Undang-undang
dengan disahkannya dua Undang-
Nomor
undang
4 Tahun
1982
Tentang
tersebut
terakhir
yaitu
Lingkungan Hidup (UULH) diganti
Undang-undang Penanaman Modal
dengan Undang-undang Nomor 23
(UUPM) dan Undang-undang Nomor
Tahun 1997 tentang Pengelolahan
40 Tahun 2007 tentang perseroan
Lingkungan
terbatas,
Hidup
(UUPLH),
telah
menimbulkan
kemudian diperbaharui lagi dengan
kontroversial
Undang-undang Nomor
khusus kalangan dunia usaha. Pro
39 Tahun
2009 tentang Perlindungan dan
dan
Pengelolahan Lingkungan
undang tersebut
masyarakat
terhadap
Undang-
dipicu
dengan
adanya Pasal 74 UUPT
yang
1999 tentang Larangan Praktek
mewajibkan
yang
Monopoli dan Persaingan Usaha
berkaitan
Tidak
Sehat;
Undang-undang
alam untuk melakukan program
Nomor
8 Tahun 1999 tentang
tanggung jawab sosial perusahaan
Perlindungan Konsumen; Undang-
(Corporate Social Responsibility).
undang
Sebelumnya
Undang-undang
Nomor
Nomor
1
Hidup;
kontra
dalam
5 tahun
Tahun
1967
perusahaan
dengan
tersebut Pasal
juga
telah
Nomor
6 Tahun 1968 tentang
Undang-undang Nomor 25 Tahun
Penanaman Modal Dalam Negeri
2007 tentang Penanaman Modal,
(PMDN) yang telah dicabut dan di
yang mewajibkan perusahaan dan
ganti
penanaman modal yang berkaitan
Undang-undang
dalam
daya
tentang PMA dan Undang-undang
dengan
diatur
hal
sumber
15
dengan sumber daya alam dan
tentang
lingkungan hidup untuk melakukan
hidup serta Undang-Undang Badan
program CSR. Kontroversi tersebut
usaha Milik Negara dalam pasal 2
timbul
kewajiban
Jonoeto pasal 66 ayat (1) Undang-
melakukan program CSR dianggap
Undang No. 19 Tahun 2003 jonoeto
bertentangan
pasal
karena dengan
hakekat
pengelolaan
8
Tahun
lingkungan
2003
tentang
kegiatan suatu perusahaan. Tujuan
program kemitraan bersumber dari
perusahaan
laba setelah pajak sebesar 1-3%.
melaksanakan
kegiatannya,
pada
hakekatnya
adalah untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Selain itu
Penerapan Program TJSL Saat ini di Perusahaan Pertambangan di Kabupaten Musi Banyuasin
tanggung jawab sosial perusahaan Tidak
merupakan kewajiban moral dan bahwa
bersifat sukarela (voluntary). Dalam kenyataannya bahwa di
Kabupaten
Musi
Banyuasin
belum adanya peraturan daerah yang
khusus
penyelenggaraan
untuk
program
TJSL,
yang ada keputusan Bupati No. 202 Tahun 2012 tentang pembentukan forum corporate
multi sosial
stakeholdersresponsibility
sehingga untuk penyelenggaraan TJSL
masih
menggunakan
peraturan dari pasal 74 UndangUndang No.40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dan pasl 15 Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal dan Undang-Undang No.32 Tahun 2009
dapat
kemajuan
ditentukan
oleh
dipungkiri
suatu daya
daerah beli
masyarakat secara agregat. Daya beli ini menggambarkan kekuatan yang
mendeterminasi
semua
dinamika social ekonomi yang ada di masyarakat. Tinggi rendahnya determinasi ini tergantung pada kapasitas
masyarakat
menyokong
dalam
upaya-upaya
pencapaian kesejahteraan. Dengan demikian maka kapasitas inilah yang harus ditingkatkan dengan cara menemu kenali potensi dan semua
aspek
yang
dapat
mendukung atau menghambat laju program menemu
pemberdayaan. kenali
potensi
Upaya dan
kemungkinan hambatan ini oleh
kepada komunitas. Dengan
PT. Baturona Adimulya dan PT
kata lain komunitaslah yang
Medco Indonesia dilakukan dengan
menggerakan
mengadakan pemetaan social (
terkait dibawah pengawasan
social mapping). Hasil pemetaan
dan
social
dasar
pelaksanaan
pendek,
perusahaan.
dijadikan
pengembangan
strategi jangka
menengah maupun panjang. PT. sebagai
semua
bimbingan
3. Berorientasi
pada
Adimulya
pemberdayaan
perusahaan
tambang
(economic
yang
berbagai
menjalankan
program
dari program
Baturoma
batubara
Setiap
hal
ekonomi
empowerment). program
harus
yang
memiliki nila-nilai ekonomis
merepresentasikan tanggung jawab
yang tinggi. Nilai ekonomis
social memiliki strategi pencapaian
yang tinggi ini pada akhirnya
maksud
akan meningkatkan income
melalui
beberapa
hal
berikut ini :
perkapita
1. Berbasis pada sumber daya local (local resource based). Program-program
multiflier
effect
yang lebih luas. 4. Diutamakan program yang
pemberdayaan
yang
dilakukan
dengan
masyarakat
merupakan
sustainable ( sustainability programs).
Program-
program yang diangkat dan
program
di kembangkan berdasarkan
yang
potensi yang ada disekitar
merupakan
perusahaan
memiliki kesinambungan.
sehingga
memiliki
keunggulan
komperatif yang tinggi. 2. Berbasis pada masyarakat (community
based).
Program-program dijalankan
yang
berorientasi
pemberdayaan dilaksanakan program
5. Disusun
yang
berdasarkan
perencanaan
partisipatif
(participatory
programs).
Keterlibatan
total
masyarakat sebagai sasaran dalam
setiap
programs
pemberdayaan tidak hanya
keberanian
yang
akan
akan meningkatkan income
membawa
mereka
pada
masyarakat
kemandirian sebagai tujuan
itu
dalam
jangka
namun
lebih
sendiri pendek, dari
akhir
itu Untuk
membawa
memahami
yang
informasi
membuka
cakrawala
community
development.
keterlibatan tersebut akan arus
dari
kami
lebih
mudah
dinamika
mencoba
dalam tersebut,
menggambarkan
berfikir masyarakat sehingga
dalam bentuk diagram seperti yang
mereka memiliki visi dan
tersaji pada diagram di bawah ini :
Conflict Sensitivi ty Stakeh olders Engag ement Problem & need Community characteristic Sosio-economi
Strategic Program
Social Mapping
Local Comm unity Based
Conflict Potencie s/social risk Local Resouce Social capital
Gambar 1.1 Diagram dinamika sustainbility community
menjadi
bagian
instrinsik
community
seperti
karakteristik
komunitas, development Melalui
social
masalah
dan
kebutuhan, social ekonomi serta
mapping,
PT.
program apa saja yang dijalankan
Baturona dan PT Medco Indonesia
berdasarkan dinamika yang ada.
menemukan
Untuk lebih jelasnya akan kami
berbagai
hal
yang
uraikan
satu
persatu
hasil
penemuan sebagai berikut :
relative
lambat.
Hal
tersebut
dapat
kita
1. karakteristik
komunitas,
karakteristik
komunitas
perkembangan
merupakan
keumuman
diwilayah yang sama namun
watak, suatu
sifat
dan
budaya
komunitas.
Hal ini
penting
untuk
untuk
melihat
sangat diketahui
bandingkan
dengan
yang
tinggi.
Situasi
merupakan
fakta
suatu
kemampuan
ini yang
menggambarkan pandang,
Dalam
ada
memiliki heterogenitasetnis
lebih dalam sisi sosiologis komunitas.
yang
cara keuletan, berpikir,
teori adopsi informasi, data
wawasan
statistic menunjukan bahwa
keinginan berubah yang ada
arus informasi dan inovasi
pada
akan lebih cepat diterima
relative
jika
masyarakat
pendekatan
keilmuan
masyarakat kecil
dan
pribumi sehingga
lemah
dalam
menggunakan
integrasi
membangun
tujuan
dinamika
sendiri, ditambah lagi sikap
dalam
sosiologis ada.
komunitas
perubahannya
yang
oknum-oknum berpengaruh
Masyarakat
yang
yang
disekitar
PT.
berada
tidak
terhadap
kooperatif
ajakan
pada
Baturona Adimulya dan PT.
perubahan yang lebih baik,
Medco Indonesia merupakan
situasi
masyarakat
memerlukan
beretnis
pribumi
sekayu.
yang Seperti
pada umumnya daerah yang memiliki
tingkat
seperti
ini
pendekatan
khusus yang lebih intens. 2. Kondisi
social
masyarakat
ekonomi sekitar
homogenitas penduduk asli
tambang.
yang
pemberdayaan pada cluster
tinggi
sumatera perkembangan
diwilayah selatan, kemajuan
community
Suatu
program
empowerment
akan lebih memiliki tingkat
keberhasilan
apabila
menentukan program yang
program yang dikembangkan diangkat dari kearifan local
tepat guna dan sasaran. 4. Setelah ditemu kenali, maka
diupgrade sedemikian rupa
seluruh
sehingga menjadi aplikatif
terindentifikasi
untuk
didalam multy stakeholder
Pada
suatu
komunitas.
masyarakat
variable
yang
(termasuk
pribumi
terkait) dielaborasi sehingga
dapat kami lihat minimnya
menghasilkan suatu program
diversifikasi
sumber
yang profitable dan tidak
penghasilan.
Sumber
bertentangan dengan kultur
penghasilan utama terletak
yang ada sehingga tingkat
pada
social risk menurun.
pertanian
yang
dikelola secara tradisional
Pengenalan
mendalam
dan snagat jauh dari kultur
terhadap
teknis sehingga tidak banyak
memberikan tentang jenis program
hal yang dapat diharpkan
apa
dari pertanian seperti itu.
komunitas.
3. Masalah
dan
kebutuhan.
yang
community
yang ada
target
sebaiknya
diterapkan
Berdasarkan maka
ini
PT.
situasi Baturona
Social mapping merupakan
Adimulya dan PT. Medco Indonesia
upaya
membagi
menemu
kenali
pola
dinamika suatu komunitas
pemberdayaan
termasuk
diterapkan
di
dalamnya
kebutuhan
dan
permasalahan
yang
dalam
sasaran sehingga dampak positif keberadaan
perusahaan
juga
benar-benar
dirasakan.
merupakan upaya menggali
dibawah
ini
potensi
sumber
generalisasi
beberapa
kapasitas
social
mapping
daya, maupun
potensi konflik social. Hal ini sangat penting dalam
akan
masyarakat
ada.
Social
yang
program
yang
dibuat
social mapping.
dapat Diagram
menjelaskan program
berdasarkan
hasil
HUBUNGAN MASYARAKAT : Pengembangan kesepahaman melalui komunikasi dan informasi kepada stakeholder, yang pada umumnya banyak dilakukan kepada masyarakat setempat dan Pemda
1 Communiy Relation 2 Communiy Service
PELAYANAN MASYARAKAT Bantuan pembangunan infrastruktur yang dapat menunjang terlaksananya program Community Relation dan Community Empowerment
3 Communiy Empowerment
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT Upaya memperkuat kapasitas masyarakat dalam meningkatkan kualitas dan taraf hidup mereka
Gambar 1.2 jenis-jenis program community development. Dalam Kabupaten
kenyataannya Musi
di
berkelanjutan tersebut dapat di
Banyuasin
bidan pertanian, perternakan, budi
Penerapan program TJSL masih
daya ikan dan sebagainya.
bersifat insidentil dan seremonial,
Model Hukum Penyelenggaraan TJSL Pada Perusahaan Pertambangan Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Musi Banyuasin
belum
sepenuhnya
terlaksana.
Menurut hasil penelitian bahwa para
perusahaan-perusahaan
di
Kab.Muba belum secara optimal menjalankan program TJSL hal ini dapat dilihat dari indicator masih adanya
masyarakat
miskin
di
lingkungan perusahaan. Sedangkan program
penerapan
TJSL
yang
dimaksud adalah perusahaan harus di arahkan pada pemberdayaan masyarakat sinkronisasi berkelanjutan.
agar
terwujudnya
program
secara Program
Sebagai kegiatan berjenjang waktu dan sistematis, kegiatan pemberdayaan
memiliki
tujan,
target dan tolak ukur yang jelas. Kegiatan community development memiliki tujuan akhir terciptanya kemandirian masyarakat. Diagram III dibawah ini menunjukan alur pencapaian tujuan tersebut.
1 Community Relation
2 Community Service
3 Community
Self Help Condition
Empowerment
Focus CD adalah membuat orang secara mandiri dan efektif mengatasi masalah mereka sendiri Gambar 1.3 diagram tujuan program pemberdayaan Dalam pelksanaan program
II (wilayah dalam kecamatan lokasi
pemberdayaan yang dilakukan, PT.
tambang) dan ring III (wilayah
Baturona
Adimulya
menetapkan
kabupaten dan provinsi sumatera
kawasan
target
program
selatan). ditentukan
Pembgian untuk
wilayah
ini
pemberdayaan
yang
ditetapkan
menetapkan
berdasarkan
letak
geografis
sasaran berdasarkan skala prioritas
komunitas yang ada. Berdasarkan
yang ditentukan oleh kedekatan
letak geografis ini ditetapkan 3
suatu komunitas dengan wilayah
ring wilayah target program yaitu
operasional perusahaan. Table 1.3
ring I (wilaya terdekat dengan
dibawah ini menunjukan dinamika
tambang / desa-desa sekitar), ring
tersebut.
Tabel 1.3 Sasaran program community development PT. Baturona Adimulya NO.
PRIORITAS SASARAN
JUMLAH DESA
1
RING I
DESA SUPAT BARAT, SUPAT INDUK, SUPAT TIMUR, LETANG DAN SUKA MAJU
2
RING II
DESA DI KEC. BABAT SUPAT DAN SUNGAI LILIN
3
RING III
KECAMATAN LAIN DI WILAYAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Kreteria prioritas :
Prioritas Ring I yaitu desa/ masyrakat yang bersentuhan atau akan bersentuhan dengan operasional dan atau dampak operasional PT. Baturona Adimulya
Prioritas Ring II yaitu desa/ masyarakat yang rentan dengan berbagai kebutuhan berkaitan dengan operasional PT. Baturona Adimulya
Prioritas Ring III yaitu desa/masyarakat yang berada dalam wilayah kecamatan babat supat, kecamatan sungai lilin dan kecamatan disekitar yang bersangkutan dan memiliki kepentingan Tidak hanya membangun
strategi
pencapaian
dijalankan. Keberhasilan suatu
program,
program dapat diukur dengan
namun PT. Baturona Adimulya
mengunakan berbagai indicator
juga
dibawah ini :
membuat
evaluasi efektivitas
rancangan
untuk program
melihat yang
PROGRAM
SASARAN ANTARA -
PENDIDIKAN KESEHATAN
KEAGAMAAN
TUJUAN AKHIR
Kualitas pendidikan meningkat Pelayanan kesehatan bertambah Kualitas kegiatan beragama meningkat Peningkatan kegiatan ekonomi Program berkelanjutan Harmonis dengan masyarakat
Sejahtera, Mandiri, dan berwawasan lingkungan
Gambar 1.4
EKONOMI
Tolak ukur keberhasilan program CD KRITERIA MASYARAKAT MANDIRI: Memiliki
-
sumber pendapatan yang mampu menopong
kehidupan
keluarga
serta
tidak
tergantung
kepada
perusahaan dan bisa memberikan kontribusi Memiliki
-
intelektual
yang
mampu
bersaing
dengan
masyarakat lain Memiliki
-
kemampuandalam
pengelolaan
diri
dan
masyarakat sehinggah tidak tergantung pada pihak lain Melalui
program
pemberdayaan diharapkan mencapai yang
yang
dilakukan
masyarakat tingkat
baik
mampu
menghidupi
diri
sendiri
mengerakan
roda
perekonomian
pada
saat
perusahaan
pengembangan model hukum.
mampu
kemandirian
sehinggah
masyarakat, maka perlu di bentuk
dan tidak
Pengembangan
model
hukum tersebut berupa kebijakan yang berbentuk suatu rancangan naskah
akademik
penyelenggaraan yang
merupakan
tentang
program
TJSL
acuan
bagi
beroprasi lagi di wilayah tersebut.
Pemerintah
Dalam rangka untuk melaksanakan
membuat peraturan daerahlm
tujuan program TJSL agar dapat
Adapun bentuk draft rancangan
meningkatkan
naskah akademik tersebut sebagai
kesejahteraan
berikut :
Kab.Muba
untuk
1. Judul
:
Peraturan Daerah
Kabupaten
e. Faktor-faktor
Banyuasin
yang
mempengaruhi TJSL
Nomor…….. Tahun 2014
f. Jenis-jenis Program TJSL
Tentang
6. Penyidikan (Pasal……)
penyelenggaraan
7. Sanksi administrative (Pasal…..)
Program
8.
Tanggung
Jawab
Sosial
dan
Lingkungan
di
Kapubaten
Musi
Pembinaan
dan
pengawasan
(Pasal……) 9. Ketentuan Pidana (Pasal…..) 10. Ketentuan Penutup (Pasal………)
Banyuasin 2. Pertimbangan hukum
Penutup
3. Mengingat atau dasar hukum penyusunan
Perda,
yang
Pengaturan hukum program TJSL saat ini pada perusahaan-
meliputi peraturan perundang-
perusahaan
undangan
Kabupaten Musi Banyuasin sebagai
dengan
yang
berkaitan
pemerintah
daerah,
perusahaan dan lain-lain 4. Ketentuan memuat
umum, istilah-istilah
belum
atau
khusus.Penerapan saat
tujuan
penyelenggaraan TJSL b. Hak
dan
kewajiban
perusahaan c. Manfaat
program
TJSL
peraturan
ini
perusahaan
menurut
implementasi
program
di
secara TJSL
perusahaan
Banyuasin, belum optimal karena masih minimnya dalam mendorong kesejahteraan masyarakat sekitar. hukum
TJSL
pada
pertambangan
d. Kategori TJSL
ada
pertambangan di Kabupaten Musi
Model
dari
meningkatkan
yang
5. Materi, yang memuat tentang dan
untuk
di
kesejahteraan masyarakat lokal,
pengertian-pengertian a. azas
upaya
pertambangan
meningkatkan masyarakat
di
penyelenggaraan perusahaan sebagai
upaya
kesejahteraan Kabupaten
Musi
Banyuasin, Antara lain menyususn kebijakan berupa suatu rancangan
naskah
akademik
penyelenggaraan yang
merupakan
Pemerintah
tentang
program
TJSL
acuan
bagi
Kab.Muba
untuk
membuat peraturan daerahlm
Daftar Pustaka Abdul
Kadir Muhammad, 2007, Hukum Perusahaan Indonesia, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
Budiman Arif, Dkk, 2004, TJSL (Corporate Sosial Responsibility), ICSD, Jakarta. Catur Ariadie, Peran Corporate Sosial http://caturariadie.com/ilm u-komunikasi/hubunganeksternal/peran-corporatesosial-responsibility-dalampembentukan-citraperusahaan.html, diakses tanggal 25 Februari 2013 C.S.T Kansil, 2002, Pokok-pokok Badan Hukum, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta. Dhaniswara K Harjono, 2008, Pembaruan Hukum Perseroan Terbatas, Tinjauan Terhadap UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, PPHBI, Jakarta. Fema, Lingkungan Masyarakat dan Tanggung Jawab Sosial
Perusahaan, http://fema.ipb.ac.id/index .php/lingkunganmasyarakat-dan-tanggungjawab-sosial-perusahaancsr/ diakses tanggal 25 Februari 2013 Elvinaro Ardianto, Dkk, 2011, Efek Kedermawanan Pebisnis Corporate Sosial Responsibility, Gramedia Jakarta. -------------------------------------, 2009, Publik Relation Praktis, Widya Pajajaran, Bandung. Gunawan Wijaya, 1997, Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis. Raja Gravindo. Jakarta. Hamzah Hatrik, 1996, Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia, Raja Grafindo Persada, Jakarta. HLMSetiyono, 2002, Kejahatan Korporasai Analisis Viktimologis & Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia, Averoes Press, Malang. Hendrik Budi, Untung, 2008, Corporate Sosial Responsibility, Sinar Grafika Jakarta. Muladi , 1985, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung.
Nor Hadi, 2011, Corporate Sosial Responsibility, Graha Ilmu, Jakarta Roni
Hanitijo Sumitro, 1988, Metedologi Penelitian Hukum dan Yuri Metri¸Ghalia Indonesia, Jakarta.
Rudhi Prasetyo, 2010, Teori dan Praktek Persero Terbatas, Sinar Gravika, Jakarta. Salim, 2012, Hukum Pertambangan Mineral dan Batubara, Sinar Grafika, Jakarta. Sentosa Sembiring, 2011, Hukum Perusahaan, Nuansa Aulia, Bandung. Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1987, Sosisologi Hukum dalam Masyarakat, Rajawali, Jakarta. Soerjono Soekanto, 1990, Ringkasan Metodelogi Penelitian Hukum, Ind Hillco, Jakarta. -------------------------------------, 2006, Sosiologi Suatu Pengantar Raja Grafindo, Jakarta. Solichim Abdul Wahab, Analisis Kebijakan, Aksara, Jakarta.
2012, Bumi
Laporan penelitian Dana DIPA Kopertis Wilayah II. I Gede A.B Wiranata, 2007, Etika Bisnis dan Hukum Bisnis, Jurnal Universitas Lampung, Bandar Lampung. Joni Emirzon, 2007, Prinsip-prinsip Good Corporate Sosial Responsibility, Paradigma Baru Dalam Bisnis Indonesia, Laporan Penelitian, Yogyakarta. Norsahid Fajar, 2006, Tanggung Jawab Sosial BUMN, Laporan Penelitian, , Depok. Reza Rahman, 2009. Corporate Sosial Responsibility, Antara Teori dan Kenyataan, Jurnal, Yogyakarta Rusfadia Sakti, 2006, Menilai Tanggung Jawab Sosial Televisi, Laporan Penelitian, Jakarta. HLM Budi Untung, Relevansi Azas Keterbukaan bagi Pemegang Saham Publik, Naskah Disertasi Fajar Winarni P Hak Atas Lingkungan Hidup, Jurnal Mimbar Hukum UGM Undang-Undang Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
Jurnal dan Laporan Penelitian Ardiana Hidayah, 2010, Implementasi Program CSR pada PT. Bukit Asam Tbk,
Undang-Undang Nmor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
