LAMPIRAN III

Lampiran III Peraturan Bupati Maluku Tenggara Nomor 1.a Tahun 2012 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah

AKUNTANSI DI SKPD I. UMUM Akuntansi di SKPD meliputi prosedur akuntansi yang terdiri serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, sampai peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD oleh SKPD. Prosedur Akuntansi di SKPD meliputi: 1. Prosedur akuntansi penerimaan kas; 2. Prosedur akuntansi pengeluaran kas; 3. Prosedur akuntansi transaksi kas lainnya; 4. Prosedur akuntansi selain kas; 5. Prosedur akuntansi aset; 6. Prosedur akuntansi kewajiban; 7. Prosedur akuntansi koreksi transaksi pengembalian pendapatan dan belanja. Pihak yang terkait dalam pelaksanaan akuntansi di SKPD terdiri dari: 1. Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD), yang memiliki tugas sebagai berikut: a. Mencatat transaksi kas (penerimaan dan pengeluaran), pendapatan, belanja, aset, kewajiban, ekuitas dana, dan selain kas berdasarkan buktibukti terkait; b. Memposting jurnal ke dalam buku besar; c. Membuat laporan keuangan yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan. 2. Bendahara di SKPD, yang memiliki tugas Menyiapkan dokumen-dokumen atas transaksi yang terkait dengan proses pelaksanan akuntansi di SKPD.

II. PROSEDUR AKUNTANSI PENERIMAAN KAS Akuntansi penerimaan kas pada SKPD meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, sampai peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas dari pendapatan SKPD. 1

Pada umumnya transaksi pendapatan yang ada di lingkungan SKPD berasal dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), meliputi: 1. Pajak Daerah; 2. Retribusi Daerah; 3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan; dan 4. Lain-lain PAD yang Sah.

II.1 Dokumen Sumber yang Digunakan Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi penerimaan kas (penerimaan pendapatan) adalah sebagai berikut: 1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan Pajak Daerah atas Wajib Pajak. 2. Surat Ketetapan Retribusi (SKR) merupakan dokumen yang dibuat oleh Pengguna Anggaran/Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan Retribusi atas Wajib Retribusi. 3. Surat Tanda Setoran (STS) merupakan dokumen yang diselenggarakan Bendahara Penerimaan untuk menyetor/mencatat transaksi penerimaan daerah dan bagi PPK-SKPD untuk dijadikan dokumen dalam menyelenggarakan akuntansi pada SKPD. 4. Bukti Transfer merupakan dokumen atau bukti atas transfer penerimaan daerah. 5. Nota Kredit Bank merupakan dokumen atau bukti dari Bank yang menunjukkan adanya transfer uang masuk ke rekening kas umum daerah.

II.2 Uraian Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas 1. Fungsi Akuntansi pada PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi penerimaan kas mencatat ke dalam jurnal penerimaan kas, disertai rekening-lawan asal penerimaaan kas dimaksud. 2. Penerimaan kas dari penerimaan pendapatan dicatat berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan seluruh jumlah penerimaan pendapatan (bruto) dan tidak dibenarkan mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran biaya). 3. Bukti transaksi penerimaan kas mencakup antara lain: a. Surat Tanda Setoran; b. Bukti transfer; c. Nota kredit; d. Bukti penerimaan lainnya. 2

II.3 Standar Jurnal Transaksi Penerimaan Kas Pendapatan Berikut adalah standar Jurnal untuk mencatat transaksi penerimaan kas pendapatan di SKPD: No Transaksi 1 Penerimaan kas pendapatan pajak daerah 2 Penerimaan kas pendapatan retribusi daerah 3 Penerimaan kas hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 4 Penerimaan kas Lain-lain PAD yang Sah

Standar Jurnal Dr. Kas di Bend. Penerimaan........................XX Cr. Pajak Daerah ..........................XX Dr. Kas di Bend. Penerimaan........................XX Cr. Retribusi Daerah.......................................XX Dr. Kas di Bend. Penerimaan........................XX Cr. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan.................................................XX Dr. Kas di Bend. Penerimaan........................XX Cr. Lain-lain PAD yang Sah ...........................XX

II.4 Ilustrasi Jurnal Pada bagian ini akan diberikan beberapa contoh transaksi penerimaan kas, pada Dinas Pendapatan (Dispenda) yang bertindak sebagai SKPD: Pada tanggal 5 Februari 2011 PPK-SKPD Dispenda menerima SPJ Bendahara Penerimaan beserta lampirannya dari Bendahara Penerimaan. Berdasarkan SPJ dan lampiran tersebut diketahui bahwa selama bulan Pebruari 2011, Dispenda menerima pendapatan yang diantaranya adalah sebagai berikut (asumsi penerimaan kas pendapatan melalui bendahara penerimaan): 5 Pebruari 2011

5 Pebruari 2011 10 Pebruari 2011

Dispenda menerima pendapatan yang berasal dari pembayaran pajak hotel bintang Tiga sebesar Rp10.000.000,00. Dispenda menerima pendapatan dari pembayaran pajak restoran dari Cafe Del Mar sebesar Rp2.500.000,00. Dispenda menerima pendapatan yang berasal dari penerimaan sewa lahan untuk reklame sebesar Rp500.000,00.

3

18 Pebruari 2011

Dispenda menerima pendapatan yang berasal dari pembayaran pajak penerangan jalan umum dari PT PLN yang merupakan pembayaran untuk bulan Desember 2010 sebesar Rp100.000.000,00

Dari transaksi tersebut di atas, PPK-SKPD akan mencatat Jurnal sebagai Berikut: Tanggal 5/2/2011

Kode Akun 1.20.1.20.06. 1.1.1.02.01

Uraian Kas di Bend. Peneri maan

Debet 10,000,000.00

1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.01.01 Pajak Hotel Bintang Tiga

5/2/2011

1.20.1.20.06. 1.1.1.02.01

Kas di Bend. Peneri maan

Pajak 1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.02.03 10/2/2011

1.20.1.20.06. 1.1.1.02.01

10,000,000.00 2,500,000.00

Restoran Cafe


2,500,000.00 500,000.00

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 1.20.1.20.06.00.00.4.1.2.02.01 18/2/2011

1.20.1.20.06. 1.1.1.02.01


Kredit

500,000.00 100,000,000.00

Pajak Penerangan Jalan PLN 1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.05.01

100,000,000.00

Analisis: 1. Transaksi tanggal 5 dan 10 Pebruari 2011 merupakan transaksi penerimaan pendapatan yang biasa dan hanya mempengaruhi akun kas dan akun pendapatan. 2. Jika pendapatan langsung disetorkan ke rekening Kas Daerah oleh wajib pajak/wajib retribusi, maka bendahara penerimaan tidak menerima kas terlebih dahulu. Transaksi ini akan dicatat pada Jurnal Umum. Contoh adalah transaksi tanggal 5 Pebruari 2011, wajib pajak langsung menyetorkan ke Kas Daerah dan memberikan tembusan bukti pembayaran kepada bendahara penerimaan. Tanggal 5/2/2011

Kode Akun 1.20.1.20.06. 3.4.1.01.01

Uraian RK-Pusat

Pajak Hotel Bintang Tiga 1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.01.01 (pencatatan transaksi penerimaan pendapatan yang disetorkan oleh WP langsung ke Kas Daerah)

4

Debet

Kredit

10,000,000.00 10,000,000.00

III. PROSEDUR AKUNTANSI PENGELUARAN KAS Akuntansi pengeluaran kas pada SKPD meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, sampai peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas belanja SKPD. Akuntansi pengeluaran kas pada SKPD meliputi akuntansi untuk belanja melalui mekanisme Uang Persediaan (UP)/Ganti Uang (GU)/Tambah Uang (TU) dan belanja langsung (LS) dimana bendahara pengeluaran menerima kas untuk pengeluaran belanja tersebut.

III.1 Dokumen Sumber yang Digunakan Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan pengeluaran kas (pengeluaran kas belanja) adalah sebagai berikut:

transaksi

1. Surat Penyediaan Dana (SPD) merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai media atau surat yang menunjukkan tersedianya dana untuk diserap/direalisasi. 2. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) merupakan dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran. 3. Surat Perintah Membayar (SPM) merupakan dokumen yang dibuat oleh Pengguna Anggaran untuk mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang akan diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah. 4. Kuitansi Pembayaran dan Bukti Pembayaran Lainnya merupakan dokumen sebagai tanda bukti pembayaran. 5. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk mencairkan uang pada Bank yang telah ditunjuk. 6. Bukti transfer merupakan dokumen atau bukti atas transfer pengeluaran daerah. 7. Nota Debet Bank merupakan dokumen atau bukti dari Bank yang menunjukkan adanya transfer uang keluar dari rekening kas umum daerah. 8. Bukti pengesahan SPJ merupakan dokumen yang menyatakan bahwa pengeluaran melalui UP/GU/TU telah sah dan dapat diakui sebagai belanja. Secara ringkas dokumen sumber untuk prosedur akuntansi pengeluaran kas dapat dilihat pada tabel berikut ini:

5

NO

TRANSAKSI

Belanja dengan mekanisme UP/GU/TU Belanja dengan mekanisme LS 2 (bendahara pengeluaran menerima kas terlebih dahulu) 1

DOKUMEN SUMBER

LAMPIRAN DOKUMEN SUMBER

Bukti Pengesahan SPJ

SPD, SPP, SPM, SP2D, SPJ & Bukti Transaksi Lainnya

SP2D, NOTA DEBIT BANK & Bukti Pengeluaran Lainnya

SPD, SPP, SPM

III.2 Uraian Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas 1. Fungsi Akuntansi pada PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi pengeluaran kas mencatat ke dalam jurnal pengeluaran kas. Transaksi pengeluaran kas yang berkaitan dengan belanja meliputi: a. Transaksi belanja melalui mekanisme UP/GU/TU, yang dicatat harian pada saat kas dibayarkan oleh bendahara pengeluaran. b. Transaksi belanja melalui mekanisme LS dimana bendahara pengeluaran menerima terlebih dahulu melalui rekening koran bendahara pengeluaran di bank. Contoh dari belanja LS ini adalah pembayaran gaji dan tunjangan pegawai, pembayaran honor TKK. Transaksi ini dicatat harian pada saat tanggal pemindahbukuan dari rekening kas daerah ke rekening bendahara pengeluaran di bank. c. Khusus untuk transaksi belanja modal, pencatatan dilakukan secara corollary, yaitu dicatat dengan 2 (dua) jurnal, yaitu jurnal untuk mencatat transaksi belanja dan jurnal untuk mencatat aset yang diperoleh dari transaksi belanja modal tersebut. 2. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto. 3. Bukti transaksi Pengeluaran kas mencakup antara lain: a. Surat Perintah pencairan Dana (SP2D); b. Bukti Transfer; c. Nota debit bank; d. Bukti pengesahan SPJ; e. Bukti Pengeluaran lainnya.

6

III.3 Standar Jurnal Transaksi Pengeluaran Kas Berikut adalah standar Jurnal untuk mencatat transaksi pengeluaran kas di SKPD:

No Transaksi Standar Jurnal 1 Pelaksanaan belanja dengan Dr. Belanja...............................XX menggunakan uang persediaan yang Cr. Kas di Bend. Pengeluaran...........XX sebelumnya dicairkan melalui SP2D UP/GU/TU 2

Pelaksanaan belanja dengan Dr. Belanja..............................XX menggunakan uang persediaan yang Cr. Kas di Bend. Pengeluaran............XX sebelumnya dicairkan melalui SP2D LS dan kas diterima terlebih dahulu oleh Bendahara Pengeluaran

3

Transaksi pemberian panjar kepada Dr. Piutang Lainnya-Panjar............XX Penerima panjar Cr. Kas di Bend. Pengeluaran.............XX

III.4 Ilustrasi Jurnal Pada bagian ini diberikan beberapa contoh transaksi pengeluaran kas. Dinas Kesehatan akan digunakan sebagai ilustrasi SKPD. Pada tanggal 5 Pebruari 2011 PPK-SKPD Dinas Kesehatan menerima SPJ pengeluaran beserta lampirannya dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan. Dari SPJ dan lampirannya tersebut diketahui bahwa selama bulan Januari 2009 Dinas Kesehatan telah melakukan transaksi pengeluaran kas sebagai berikut:

7

2 Januari 2011

Dinas Kesehatan menerima SP2D atas pembayaran gaji Gol. IV dan III bulan Januari 2011 sebesar Rp1.259.387.500,00 dengan rincian: Gaji Pokok 999,510,000.00 Tunjangan Keluarga 97,457,125.00 Tunjangan Jabatan 99,951,000.00 Tunjangan Fungsional Umum 62,469,375.00 Iuran Wajib Pegawai 52,240,000.00 Taperum 22,575,000.00

12 Januari 2011

Bendahara pengeluaran memberikan panjar kepada PPTK kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan sebesar Rp15.000.000,00.

28 Januari 2011

Terdapat pembayaran untuk pembelian snack rapat senilai Rp550.000,00 dari kegiatan penyediaan makanan dan minuman

Dari transaksi tersebut di atas, PPK-SKPD akan mencatat Jurnal sebagai Berikut:

TANGGAL

KODE AKUN

URAIAN

2/1/2011 1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.01 Ga ji Pokok PNS/Ua ng Re pr.

DEBET 999,510,000.00

1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.02 Tunja nga n Ke l ua rga

97,457,125.00

1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.03 Tunja nga n Ja ba ta n

99,951,000.00

1.02.1.02.01.00.00.5.1.1.01.05 Tunja nga n Fungs i ona l Umum

62,469,375.00

1.02.1.02.01.1.1.1.03.01

Ka s di Be nd. Pengel ua ra n

12/1/2011 1.02.1.02.01.00.00.1.1.3.13.08 Pi uta ng La i nnya -Pa nja r 1.02.1.02.01.1.1.1.03.01


KREDIT

1,259,387,500.00 15,000,000.00 15,000,000.00

Analisis: 1. Transaksi tanggal 2 Januari 2011 merupakan transaksi yang berasal dari SP2D LS, namun dana untuk pembayaran gaji pegawai akan ditransfer terlebih dahulu ke rekening bendahara pengeluaran dan langsung dipindahbukukan ke rekening masing-masing pegawai. Untuk meminimalisir ketidakcocokan saldo BKU dengan saldo rekening koran bendahara pengeluaran, maka transaksi ini dcatat sebagaimana transaksi SP2D UP/GU/TU yaitu bendahara pengeluaran menerima kas terlebih dahulu dan kemudian dipergunakan untuk membiayai pengeluaran. Transaksi penerimaan SP2D tersebut dicatat secara bruto pada Jurnal Umum, sedangkan transaksi belanja dicatat secara bruto pada jurnal pengeluaran kas. Pungutan dan penyetoran IWP, Taperum dan PPh gaji PNS hanya dibukukan oleh PPKD.

8

2. Transaksi tanggal 12 Januari 2011 merupakan transaksi pemberian panjar/uang muka kegiatan kepada penerima panjar. Transaksi ini menimbulkan piutang kepada penerima panjar. Sebelum penerima panjar memberikan SPJ hasil pelaksanaan kegiatan, maka uang yang telah dikeluarkan oleh bendahara pengeluaran belum bisa dianggap sebagai realisasi belanja. Apabila penerima panjar telah menyampaikan bukti SPJ kepada bendahara pengeluaran, maka bendahara pengeluaran akan mencatat pada BKU sebagai penerimaan kembali panjar dan mencatat pengeluaran belanja sesuai SPJ, sedangkan PPK-SKPD akan membukukan pada jurnal umum pada akun buku besar kas di bendahara pengeluaran dan akun piutang lainnya (panjar). Pencatatan belanja berdasarkan hasil panjar dicatat pada Jurnal Umum. Contoh Pencatatan pada Jurnal Umum: TANGGAL

KODE AKUN

URAIAN

12/1/2011 1.02.1.02.01.01.11.5.2.2.06.01 Bel a nja Ceta k 1.02.1.02.01. 2.1.3.02.01

DEBET

KREDIT

15,000,000.00

Pi uta ng La i nnya -Pa nja r

15,000,000.00

IV. PROSEDUR AKUNTANSI TRANSAKSI KAS LAINNYA Akuntansi transaksi kas lainnya pada SKPD meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, sampai peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan yang berkaitan dengan penerimaan kas selain dari pendapatan dan pengeluaran kas selain pengeluaran belanja SKPD. Contoh dari transaksi penerimaan kas selain pendapatan adalah penerimaan SP2D UP/GU/TU, penerimaan SP2D LS di mana kas diterima terlebih dahulu oleh bendahara pengeluaran, penerimaan kas pungutan pajak, dan penerimaan jasa giro oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran (untuk SKPD yang tidak memiliki target anggaran penerimaan PAD dari jasa giro). Contoh dari transaksi pengeluaran kas selain belanja SKPD adalah penyetoran pendapatan oleh bendahara penerimaan ke rekening Kas Daerah, penyetoran pengembalian belanja dan jasa giro oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran (untuk SKPD yang tidak memiliki target anggaran penerimaan PAD dari jasa giro).

9

IV.1 Transaksi Penerimaan Kas Selain Pendapatan IV.1.1 Dokumen Sumber yang Digunakan: Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi penerimaan kas selain pendapatan adalah sebagai berikut:

No 1

2

3

4

Transaksi Penerimaan SP2D UP/GU/TU

Penerimaan mekanisme LS (bendahara pengeluaran menerima kas terlebih dahulu) Penerimaan potongan pajak pusat

Dokumen Sumber

1. SP2D 2. Bukti memorial

1. SP2D 2. Nota debit bank 3. Bukti pengeluaran lainnya 4. Bukti memorial

Lampiran Dokumen Sumber a. SPD b. SPP c. SPM a. SPD b. SPP c. SPM

SPM 1. SP2D 2. Bukti Potongan 3. Bukti memorial

Penerimaan Jasa Giro oleh bendahara (SKPD 1. Nota kredit bank tidak memiliki target 2. Bukti penerimaan lainnya penerimaan dari Jasa 3. Bukti memorial Giro)

Rekening koran

IV.1.2 Uraian Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas selaian Pendapatan 1. Fungsi Akuntansi pada PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi penerimaan kas selain pendapatan mencatat ke dalam Jurnal Umum. Transaksi penerimaan kas selain pendapatan antara lain meliputi: a. Transaksi pengisian kas bendahara pengeluaran melalui mekanisme UP/GU/TU, yang dicatat pada saat bendahara pengeluaran menerima SP2D/menerima transfer dari kas daerah sesuai dengan bukti SP2D dan bukti transfer. b. Transaksi belanja melalui mekanisme LS dimana bendahara pengeluaran menerima terlebih dahulu uang kas secara langsung maupun melalui rekening koran. Contoh dari belanja LS ini adalah pembayaran gaji dan 10

tunjangan pegawai, pembayaran honor TKK. Transaksi ini dicatat harian pada saat kas dibayarkan oleh bendahara pengeluaran atau pada saat menerima tembusan bukti transfer pihak ketiga/tanggal SP2D LS. c. Transaksi penerimaan kas pemotongan pajak pusat yang dipungut oleh bendahara pengeluaran. Transaksi ini merupakan transaksi di luar anggaran. d. Transaksi penerimaan jasa giro oleh SKPD yang tidak memiliki target anggaran penerimaan PAD dari jasa giro. Jasa giro dicatat setiap bulan net setelah biaya administrasi. 2. Bukti transaksi penerimaan kas selain penerimaan kas pendapatan mencakup antara lain: a. Surat Perintah pencairan Dana (SP2D); b. Bukti transfer; c. Nota kredit; d. Nota debit; e. STS; f. SSP; g. Bukti potongan pajak pusat; h. Bukti penerimaan lainnya; i. Bukti memorial.

IV.1.3 Standar Jurnal Penerimaan Kas selain Pendapatan Berikut adalah standar Jurnal untuk mencatat transaksi penerimaan kas selain pendapatan di SKPD: No 1

Transaksi

Standar Jurnal

Penerimaan SP2D UP/GU/TU

Dr. Kas di Bend. Pengeluaran.…XX Cr. RK-PPKD………………...................XX

2

Penerimaan SP2D LS dan kas diterima terlebih dahulu oleh Bendahara Pengeluaran

Dr. Kas di Bend. Pengeluaran….XX

3

Penerimaan Pungutan/ Pemotongan Pajak (PPN dan PPh)

Dr. Kas di Bend. Pengeluaran….XX

4

Penerimaan Jasa Giro oleh Bendahara Penerimaan (SKPD tidak memiliki target penerimaan dari jasa giro)

Dr. Kas di Bend. Penerimaan... ….XX

Penerimaan Jasa Giro oleh Bendahara Pengeluaran (SKPD tidak memiliki target penerimaan dari jasa giro)

Dr. Kas di Bend. Pengeluaran …….XX

5

Cr. RK-PPKD………...........................XX

Cr.Utang Pajak …………….................XX Cr.RK-PPKD…......................................XX Cr.RK-PPKD….......................................XX

IV.1.4 Ilustrasi Jurnal Pada bagian ini diberikan beberapa contoh transaksi penerimaan kas selain pendapatan. Dinas Kesehatan akan digunakan sebagai ilustrasi SKPD. 11

Pada tanggal 5 Pebruari 2011 PPK-SKPD Dinas Kesehatan menerima SPJ pengeluaran beserta lampirannya dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan. Dari SPJ dan lampirannya tersebut diketahui bahwa selama bulan Januari 2011 Dinas Kesehatan telah melakukan transaksi penerimaan kas selain pendapatan sebagai berikut: 2 Januari 2011

Dinas Kesehatan menerima SP2D atas pembayaran gaji Gol. IV dan III bulan Januari 2011 sebesar Rp1.259.387.500,00 dengan rincian: Gaji Pokok

999,510,000.00

Tunjangan Keluarga

97,457,125.00

Tunjangan Jabatan

99,951,000.00

Tunjangan Fungsional Umum

62,469,375.00

Iuran Wajib Pegawai

52,240,000.00

Taperum

22,575,000.00

08 Januari 2011

Te rda pa t pemba ya ra n untuk a l a t tul i s ka ntor s eni l a i Rp.2.500.000,00 da ri ke gi a ta n penye di a a n a l a t tul i s ka ntor. Benda ha ra penge l ua ra n memungut PPN s ebes a r Rp277.273,00 da n Pph 22 s e be s a r Rp34.091,00.

05 Januari 2011

Terdapat pembayaran untuk penyediaan bahan obat-obatan senilai Rp2.000.000,00 dari kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan. Dari pelaksanaan kegiatan ini bendahara pengeluaran memungut PPN sebesar Rp181.818,00 dan Pph 22 sebesar Rp27.273,00.

Dari transaksi tersebut di atas, PPK-SKPD akan mencatat Jurnal sebagai Berikut: TANGGAL

KODE AKUN

2/1/2011 1.02.1.02.01.1.1.1.03.01 1.02.1.02.01.3.4.1.01.01

URAIAN Ka s di Be nd. Pengel ua ra n

DEBET

KREDIT

1,259,387,500.00

RK-PPKD

1,259,387,500.00

(mencatat transaksi penerimaan kas bendahara pengeluaran yang berasal dari penerimaan SP2D LS Gaji)

8/1/2011 1.02.1.02.01.1.1.1.03.01


1.02.1.02.01.2.1.3.02.01

Uta ng Pe motonga n PPh 22

1.02.1.02.01.2.1.3.03.01

Utang Pemotongan PPN (mencatat penerimaan kas pajak pusat yang dipungut oleh bendahara pengeluaran)

15/1/2011 1.02.1.02.01.1.1.1.03.01

Kas di Bend. Pengeluaran

1.02.1.02.01.2.1.3.02.01

Utang Pemotongan PPh 22

1.02.1.02.01.2.1.3.03.01

Utang Pemotongan PPN (mencatat penerimaan kas pajak pusat yang dipungut oleh bendahara pengeluaran)

12

311,364.00 34,091.00 277,273.00

209,091.00 27,273.00 181,818.00

Analisis: 1. Transaksi pada tanggal 2 Januari 2011 untuk mencatat penerimaan SP2D LS yang diterima dahulu kasnya oleh bendahara pengeluaran melalui transfer pada rekening koran. Potongan PFK tidak dicatat pada bendahara pengeluaran SKPD, namun dicatat pada BUD. 2. Jurnal untuk transaksi tanggal 8 Januari dan 15 Januari 2011 merupakan ilustrasi jurnal untuk penerimaan kas PPh dan PPN yang dipungut/dipotong oleh bendahara atas transaksi pengeluaran belanja yang dilakukan. Transaksi pengeluaran belanja telah diilustrasikan pada Akuntansi Pengeluaran Kas. Transaksi pengeluaran kas belanja dicatat pada Jurnal Pengeluaran Kas sebagai berikut: TANGGAL

KODE AKUN

URAIAN

DEBET

8/1/2011 1.02.1.02.01.01.10.5.2.2.01.01 Bel a nja Al a t Tul i s Ka ntor 1.02.1.02.01. 1.1.1.03.01

1.02.1.02.01. 1.1.1.03.01

2,500,000.00

Ka s di Bend. Pengel ua ra n

15/1/2011 1.02.1.02.01.15.01.5.2.2.02.04 Belanja Bahan Obat-obatan

KREDIT 2,500,000.00

2,000,000.00


2,000,000.00

IV.2 Transaksi Pengeluaran Kas Selain Belanja IV.2.1 Dokumen Sumber yang Digunakan: Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi pengeluaran kas selain belanja adalah sebagai berikut: 1. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk mencairkan uang pada Bank yang telah ditunjuk. 2. Bukti transfer merupakan dokumen penerimaan/pengeluaran daerah.

atau

bukti

atas

transfer

3. Nota Debet Bank merupakan dokumen atau bukti dari Bank yang menunjukkan adanya transfer uang keluar dari rekening kas umum daerah. 4. Bukti pengesahan SPJ merupakan dokumen yang menyatakan bahwa pengeluaran melalui UP/GU/TU telah sah dan dapat diakui sebagai belanja. 5. Surat Tanda Setoran (STS) sebagai tanda bukti penyetoran pendapatan dan/atau tanda bukti penyetoran atas pengembalian belanja ke rekening Kas Daerah.

13

6. Bukti potongan merupakan dokumen bukti atas pemotongan/pungutan pajak pusat oleh Bendahara Pengeluaran (misalnya PPh, PPN). 7. Rekening koran merupakan laporan transaksi penyetoran dan penarikan dana pada rekening nasabah bank. 8. Bukti memorial adalah dokumen sumber untuk dasar pencatatan ke dalam Jurnal Umum. Secara ringkas dokumen sumber untuk prosedur akuntansi pengeluaran kas selain belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini: No 1

2

3

4

Transaksi

Dokumen Sumber

Penyetoran 1. STS pendapatan oleh Bendahara 2. Bukti memorial Penerimaan ke Kas Daerah Penyetoran potongan 1. Surat Setoran Pajak (SSP) pajak pusat 2. Nota debet bank 3. Bukti potongan 4. Bukti pengeluaran lainnya 5. Bukti memorial Penyetoran Jasa Giro oleh bendahara ke kas daerah (untuk SKPD yang tidak memiliki target penerimaan jasa giro) Penyetoran pengembalian belanja dan sisa kas SP2D UP/TU ke Kas Daerah

Lampiran Dokumen Sumber SPJ Bendahara Penerimaan

a. SPM b. SP2D

Rekening Koran 1. STS 2. Bukti memorial

1. STS 2. Bukti penerimaan lainnya 3. Bukti memorial

a. SP2D b. SPJ Bendahara Pengeluaran

IV.2.2 Uraian Prosedur Akuntansi Transaksi Pengeluaran Kas selain Belanja 1. Fungsi Akuntansi pada PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi pengeluaran kas selain belanja mencatat ke dalam Jurnal Umum. Transaksi pengeluaran kas selain belanja antara lain meliputi: a. Transaksi penyetoran pendapatan oleh bendahara penerimaan ke Kas Daerah. 14

b. Transaksi penyetoran kas pemotongan pajak pusat yang dipungut oleh bendahara pengeluaran. Transaksi ini merupakan transaksi di luar anggaran. c. Transaksi penyetoran jasa giro oleh SKPD yang tidak memiliki target anggaran penerimaan PAD dari jasa giro. Jasa giro disetor pada akhir tahun (31 Desember) net setelah biaya administrasi. d. Transaksi penyetoran pengembalian belanja dan sisa kas SP2D UP/TU ke Kas Daerah. 2. Bukti transaksi pengeluaran kas selain pengeluaran kas belanja mencakup antara lain: a. Surat Perintah pencairan Dana (SP2D); b. Bukti transfer; c. Nota debit; d. STS; e. SSP; f. Bukti potongan pajak pusat; g. Bukti Pengeluaran/penerimaan lainnya; h. Rekening koran; i. SPJ Bendahara Penerimaan; IV.2.3 Standar Jurnal Transaksi Pengeluaran Kas selain Belanja Berikut adalah standar Jurnal untuk mencatat transaksi pengeluaran kas selain belanja di SKPD: No Transaksi 1 Penyetoran Pendapatan Kas Daerah 2

3

Standar Jurnal ke Dr. RK-PPKD .......................…….XX Cr.Kas di Bend. Penerimaan.…............XX Penyetoran Pungutan/ Dr. Utang Pajak ...........………….XX Pemotongan Pajak (PPN dan Cr. Kas di Bend. Pengeluaran…............XX PPh) Penyetoran Jasa Giro oleh Dr. RK-PPKD ..............………….XX Bendahara Penerimaan (untuk Cr.Kas di Bend. Penerimaan…...............XX SKPD yang tidak memiliki target penerimaan jasa giro)

4

Penyetoran Jasa Giro oleh Dr. RK-PPKD ...........…………….XX Bendahara Pengeluaran (untuk Cr.Kas di Bend. Pengeluaran………....XX SKPD yang tidak memiliki target penerimaan jasa giro)

5

Penyetoran pengembalian Dr. RK-PPKD.......………….…….XX belanja dan sisa kas SP2D Cr.Kas di Bend. Pengeluaran………….XX UP/TU ke Kas Daerah 15

IV.2.4 Ilustrasi Jurnal Pada bagian ini diberikan beberapa contoh transaksi pengeluaran kas selain belanja. Dinas Kesehatan akan digunakan sebagai ilustrasi SKPD. Pada tanggal 5 Pebruari 2011 PPK-SKPD Dinas Kesehatan menerima SPJ penerimaan beserta lampirannya dari Bendahara penerimaan Dinas Kesehatan. Dari SPJ dan lampirannya tersebut diketahui bahwa selama bulan Januari 2011 Dinas Kesehatan telah melakukan transaksi pengeluaran kas selain belanja sebagai berikut: 3 Januari 2011 21 Januari 2011

Disetorkan retribusi pelayanan kesehatan senilai Rp1.750.000,00 untuk penerimaan tanggal 2 Januari 2011. Disetorkan retribusi pelayanan kesehatan senilai Rp2.150.000,00 untuk penerimaan tanggal 20 Januari 2011.

Selain itu, selama tahun anggaran 2011 PPK-SKPD Dinas Kesehatan menerima SPJ pengeluaran beserta lampirannya dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan. Dari SPJ dan lampirannya tersebut diketahui bahwa selama tahun 2011 Dinas Kesehatan telah melakukan transaksi pengeluaran kas selain belanja, diantaranya adalah sebagai berikut: 20 Januari 2011

29 Januari 2011

30 Januari 2011

Terdapat penyetoran PPN sebesar Rp277.273,00 dan Pph 22 sebesar Rp34.091,00 yang dipungut oleh bendahara pengeluaran untuk pembayaran alat tulis kantor senilai Rp.2.500.000,00 dari kegiatan penyediaan alat tulis kantor pada tanggal 8 Januari 2011. Terdapat penyetoran PPN sebesar Rp181.818,00 dan Pph 22 sebesar Rp27.273,00 yang dipungut oleh bendahara pengeluaran untuk pembayaran penyediaan bahan obat-obatan senilai Rp2.000.000,00 dari kegiatan pengadaan obat dan perbekalan kesehatan pada tanggal 15 Januari 2011. Bendahara pengeluaran menyetorkan pengembalian kelebihan belanja atas pembayaran snack rapat pada tanggal 28 Januari 2011 sebesar Rp50.000,00 yang diterima dari PPTK .

31 Desember Terdapat jasa giro sebesar Rp255.000,00 pada rekening koran 2011 bendahara pengeluaran dan biaya administrasi bank yang belum diperhitungkan pada bulan Desember adalah sebesar Rp5.000,00. Sesuai dengan ketentuan pada tanggal 31 Desember bendahara pengeluaran menyetorkan jasa giro ke rekening kas daerah. Dinas Kesehatan tidak memiliki target penerimaan dari jasa giro. Dari transaksi tersebut di atas, PPK-SKPD akan mencatat Jurnal sebagai Berikut: 16

TANGGAL

KODE AKUN

3/1/2011 1.02.1.02.01.3.4.1.01.01 1.02.1.02.01.1.1.1.02.01

URAIAN RK-PPKD

DEBET

KREDIT

1,750,000.00

Ka s di Bend. Peneri ma a n

1,750,000.00

(mencatat penyetoran kas yang berasal dari pendapatan dari bendahara penerimaan)

20/1/2011 1.02.1.02.01.2.1.3.02.01


1.02.1.02.01.2.1.3.03.01

Utang Pemotongan PPN

1.02.1.02.01.1.1.1.03.01


34,091.00 277,273.00 311,364.00

(mencatat penyetoran kas pajak yang dipungut oleh bendahara pengeluaran)

21/1/2011 1.02.1.02.01.3.4.1.01.01 1.02.1.02.01.1.1.1.02.01

29/1/2011 1.02.1.02.01.2.1.3.02.01

RK-PPKD

2,150,000.00

Kas di Bend. Penerimaan (mencatat penyetoran kas yang berasal dari pendapatan dari bendahara penerimaan) Utang Pemotongan PPh 22

1.02.1.02.01.2.1.3.03.01


1.02.1.02.01.1.1.1.03.01

Kas di Bend. Pengeluaran (mencatat penyetoran kas pajak yang dipungut oleh bendahara pengeluaran)

30/1/2011 1.02.1.02.01.3.4.1.01.01 1.02.1.02.01.1.1.1.03.01

31/12/2011 1.02.1.02.01.3.4.1.01.01 1.02.1.02.01.1.1.1.03.01

RK-PPKD

2,150,000.00

27,273.00 181,818.00

34,091.00 209,091.00

50,000.00

Kas di Bend. Pengeluaran (penyetoran pengembalian belanja dari kas bendahara pengeluaran) RK-PPKD

50,000.00

250,000.00

Kas di Bend. Pengeluaran (penyetoran jasa giro yang berasal dari rekening koran bendahara pengeluaran di akhir tahun)

250,000.00

Analisis: Jika pada tanggal 31 Desember 2011 bendahara pengeluaran memutuskan untuk menyetorkan sisa uang yang harus dipertanggungjawabkan (sisa UYHD) sebesar Rp5.000.000,00 ke Kas Daerah, transaksi ini akan dicatat pada Jurnal Umum sebagai berikut: TANGGAL

KODE AKUN

31/12/2011 1.02.1.02.01.3.4.1.01.01 1.02.1.02.01.1.1.1.03.01

URAIAN RK-PPKD

DEBET

KREDIT

5,000,000.00

Ka s di Bend. Pengel ua ra n (penyetoran sisa kas UYHD oleh bendahara pengeluaran di akhir tahun)

17

5,000,000.00

V. PROSEDUR AKUNTANSI SELAIN KAS Akuntansi selain kas pada SKPD meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, sampai peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan yang berkaitan dengan transaksi selain kas SKPD. Prosedur akuntansi ini meliputi penerimaan pendapatan yang tidak melalui bendahara penerimaan, pengeluaran belanja yang tidak melalui bendahara pengeluaran, koreksi karena salah pencatatan, pemindahan klasifikasi akun. Penerimaan pendapatan yang tidak melalui bendahara penerimaan terjadi apabila wajib pajak daerah, wajib retribusi, atau pihak ketiga menyetorkan langsung ke rekening Kas Daerah. Pengeluaran belanja selain kas meliputi pengeluaran belanja melalui mekanisme belanja (LS) dimana bendahara pengeluaran tidak menerima kas untuk pengeluaran belanja tersebut, melainkan Kas Daerah langsung melakukan pemindahbukuan kepada pihak ketiga. Koreksi karena salah pencatatan meliputi kesalahan dalam mencatat akun pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Koreksi ini hanya memindahkan klasifikasi akun tanpa ada kas yang terlibat.

V. 1 Dokumen Sumber yang Digunakan Dokumen sumber yang digunakan sebagai dasar pencatatan transaksi selain kas adalah sebagai berikut: 1.

Surat Penyediaan Dana (SPD) merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai media atau surat yang menunjukkan tersedianya dana untuk diserap/direalisasi.

2.

Surat Perintah Membayar (SPM) merupakan dokumen yang dibuat oleh Pengguna Anggaran untuk mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana yang akan diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah.

3.

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk mencairkan uang pada Bank yang telah ditunjuk, Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan Pajak Daerah atas Wajib Pajak.

4.

Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan Pajak Daerah atas Wajib Pajak.

5.

Surat Ketetapan Retribusi (SKR) merupakan dokumen yang dibuat oleh Pengguna Anggaran/Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan Retribusi atas Wajib Retribusi.

6.

Bukti transfer merupakan dokumen atau bukti atas transfer pengeluaran daerah. 18

7.

Nota Debet Bank merupakan dokumen atau bukti dari Bank yang menunjukkan adanya transfer uang keluar dari rekening kas umum daerah.

8.

Nota Kredit Bank merupakan dokumen atu bukti dari bank yang menunjukkan adanya transfer uang masuk ke rekening Kas Umum Daerah.

9.

Surat Tanda Setoran (STS) sebagai tanda bukti penyetoran pendapatan dan rekening Kas Umum Daerah.

10. Berita acara serah terima barang/jasa. 11. Kontrak perjanjian dengan pihak ketiga. 12. Bukti memorial adalah dokumen sumber untuk dasar pencatatan ke dalam Jurnal Umum. 13. Bukti transaksi lainnya. Secara ringkas dokumen sumber untuk prosedur akuntansi selain kas dapat dilihat pada tabel berikut ini: No 1

2

3

Transaksi Penerimaan Pendapatan yang Disetor Langsung ke Kas Daerah

Belanja dengan mekanisme LS ke Rekening Pihak Ketiga

Dokumen Sumber

Lampiran Dokumen Sumber

1. STS 2. Nota kredit bank 3. Bukti memorial

a. SKPD b. SKR c. Surat tanda bukti pembayaran d. Bukti penerimaan lainnya


a. SPD b. SPP c. SPM d. BAST barang/jasa e. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

Koreksi kesalahan 1. STS 2. Nota kredit bank 3. SP2D 4. Nota debit bank 5. Bukti penerimaan/ pengeluaran lainnya 6. Bukti memorial

a. SKPD b. SKR c. Tanda bukti pembayaran d. BAST barang/jasa e. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa f. Bukti lainnya

V. 2 Uraian Prosedur Akuntansi Selain Kas 1. Fungsi Akuntansi pada PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi mencatat ke dalam Jurnal Umum. 2. Transaksi penerimaan pendapatan dicatat pada tanggal pemindahbukuan ke rekening Kas Daerah dari rekening pihak III.

19

3. Transaksi pengeluaran belanja dicatat pada tanggal pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah ke rekening pihak III. 4. Transaki koreksi dicatat pada saat tanggal dilakukannya pengkoreksian oleh bendahara penerimaan/bendahara pengeluaran. 5. Akuntansi pendapatan dan belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto. 6. Bukti transaksi (dokumen sumber) selain kas mencakup antara lain: a. Surat Perintah pencairan Dana (SP2D); b. Surat Tanda Setoran (STS); c. Bukti transfer; d. Nota debit bank; e. Nota kredit; f. Bukti penerimaan/pengeluaran lainnya; g. Bukti memorial.

V.3 Standar Jurnal Selain Kas Berikut adalah standar Jurnal untuk mencatat transaksi selain kas di SKPD: No Transaksi 1 Penerimaan Pendapatan yang tidak melalui bendahara penerimaan 2 Penerimaan SP2D LS ke rekening pihak ketiga 3

Koreksi alternatif 1

4

Koreksi alternatif 2

Standar Jurnal Dr. RK-PPKD ...........................XX Cr. Pendapat.......................XX Dr. Belanja ................................XX Cr. RK-PPKD ……................XX Dr. Akun yang benar .................XX Cr. Akun yang salah ................XX Dr. Akun yang salah .............XX Cr. Akun yang benar.…..............XX

V.4 Ilustrasi Jurnal Pada bagian ini diberikan beberapa contoh transaksi selain kas. DPPKAD sebagai SKPD dan Dinas Kesehatan akan digunakan sebagai ilustrasi SKPD.

VI.4.1 Penerimaan Pendapatan yang Tidak Melalui Bendahara Penerimaan Pada tanggal 6 Maret 2009 PPK-SKPD DPPKAD menerima SPJ penerimaan beserta lampirannya dari Bendahara penerimaan DPPKAD. Dari SPJ dan lampirannya tersebut diketahui bahwa selama bulan Pebruari 2009 terdapat transaksi pendapatan selain kas sebagai berikut:

20

5 Pebruari 2011

Berdasarkan STS No 506 tanggal 4 Pebruari, wajib pajak langsung menyetorkan ke Kas Daerah untuk pembayaran Pajak Hotel Bintang Tiga sebesar Rp10.000.000,00.

Dari transaksi tersebut di atas, PPK-SKPD akan mencatat pada Jurnal Umum sebagai Berikut: TANGGAL

KODE AKUN

4/2/2011 1.20.1.20.06.3.4.1.01.01

URAIAN RK-PPKD

1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.01.01Pa ja k Hotel Bi nta ng Ti ga (penerimaan Pajak Hotel Bintang Tiga yang disetor langsung ke Kas Daerah oleh WP)

DEBET

KREDIT

10,000,000.00 10,000,000.00

V.4.2 Penerimaan SP2D LS Pada tanggal 6 April 2011 PPK-SKPD Dinas Kesehatan menerima SPJ pengeluaran beserta lampirannya dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan. Dari SPJ dan lampirannya tersebut diketahui bahwa selama bulan Maret 2011 Dinas Kesehatan telah melakukan transaksi belanja selain kas sebagai berikut: 3 Maret 2011

Diterima SP2D LS untuk pembayaran penyediaan barang cetakan (Belanja Barang/Jasa) senilai Rp98.000.000,00 kepada rekening CV. AA di Bank X. Dalam SP2D LS tersebut dinyatakan bahwa Pajak yang dipungut/dipotong langsung oleh BUD yaitu PPN sebesar Rp8.909.091,00 dan PPh 22 sebesar Rp1.336.364,00. Pembayaran ini dibebankan pada kegiatan penyediaan barang cetakan dan penggandaan. Tanggal pemindahbukuan dari Kas Daerah adalah tanggal 2 Maret 2011.

5 Maret 2011

Diterima SP2D LS untuk pembayaran tahap I dari pembangunan pustu di kecamatan Neglasari senilai Rp300.000.000,00 kepada rekening CV. BB di Bank X. Dalam SP2D LS tersebut dinyatakan bahwa Pajak yang dipungut/dipotong langsung oleh BUD yaitu PPN sebesar Rp27.272.727,00 dan PPh 22 sebesar Rp5.454.545,00. Nilai tersebut seluruhnya untuk belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan. Berdasarkan kontrak dengan pihak III diketahui bahwa total pekerjaan adalah sebesar Rp.980.000.000,00. Pembayaran ini dibebankan kepada kegiatan pembangunan puskesmas pembantu. Tanggal pemindahbukuan adalah tanggal 15 Maret 2011.

21

26 Maret 2011

Diterima SP2D LS untuk pembayaran kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor, yang terdiri dari belanja modal: Notebook 1 buah Rp14.500.000,00 Printer 2 buah Rp2.000.000,00 Stabilizer Rp300.000,00 kepada rekening CV. CC di Bank X. Dalam SP2D LS tersebut dinyatakan bahwa Pajak yang dipungut/dipotong langsung oleh BUD yaitu PPN sebesar Rp1.545.454,00 dan PPh 22 sebesar Rp309.090,00. Serah terima barang telah dilakukan pada tanggal 25 Maret 2011.


KODE AKUN

URAIAN

3/3/2011 1.02.1.02.01.01.11.5.2.2.06.01Bel a nja Ceta k 1.02.1.02.01. 3.4.1.01.06

DEBET

KREDIT

98,000,000.00

RK-PPKD

98,000,000.00

(transaksi belanja barang dan jasa yang berasal dari SP2D LS) Belanja Modal Pengadaan

15/3/2011 1.02.1.02.01.25.02.5.2.3.26.08Konstruksi Puskesmas 1.02.1.02.01. 3.4.1.01.06

300,000,000.00

RK-PPKD (transaksi belanja modal yang berasal dari SP2D LS)

300,000,000.00

Belanja Modal Pengadaan

26/3/2011 1.02.1.02.01.02.09.5.2.3.12.03Komputer Notebook 1.02.1.02.01.02.09.5.2.3.12.04Belanja Modal Pengadaan Printer 1.02.1.02.01.02.09.5.2.3.12.08Belanja Modal Pengadaan UPS 1.02.1.02.01. 3.4.1.01.06


14,500,000.00 2,000,000.00 300,000.00 16,800,000.00

Analisis: 1.

Transaksi tanggal 15 Maret merupakan transaksi belanja yang menghasilkan aset tetap, walaupun pada tanggal transaksi pelaksanaan pekerjaan belum sepenuhnya diselesaikan, namun transaksi ini mengakibatkan timbulnya aset tetap berupa konstruksi dalam pengerjaan. Berdasarkan hal tersebut jurnal korolari harus dibuat. PPK akan mencatat jurnal korolari pada Jurnal Umum, dengan sisi debet Konstruksi dalam Pengejaan dan sisi kredit Ekuitas Dana dengan nilai sebesar jumlah belanja yang telah dikeluarkan (sebagaimana pada transaksi 15-03-11 di bawah ini. Pada akhir pelaksanaan kegiatan dan sesuai dengan berita acara serah terima pekerjaan/barang, nilai konstruksi dalam pekerjaan akan di-reclass ke pada akun aset tetap bangunan. Pencatatan aset tetap ini dicatat sesuai dengan prosedur akuntansi aset tetap, dengan jurnal sebagai berikut: 22

TANGGAL

KODE AKUN

15/3/2011 1.02.1.02.01. 1.4.6.02.08 1.02.1.02.01. 3.2.2.06.01

URAIAN

DEBET

KDP Gedung RS/Puskesmas

KREDIT

300,000,000.00

Diinvestasikan dlm Aset Tetap-KDP (pencatatan aset tetap KDP-gedung yang berasal dari realisasi belanja modal)

300,000,000.00

2. Pemotongan pajak pada transaksi tanggal 26 Maret 2011 tidak dicatat/dibukukan oleh SKPD. Pemotongan pajak ini dibukukan oleh BUD. 3. Transaksi tanggal 26 Maret 2011 merupakan transaksi yang menghasilkan aset tetap dan telah selesai dikerjakan sesuai dengan berita acara serah terima tanggal 25 Maret 2011. Transaksi ini mempengaruhi akun aset tetap dan ekuitas dana pada neraca, sehingga perlu dibuat jurnal korolari (sebagaimana pada transaksi 25-03-11 di bawah ini. Namun dalam pengakuan aset tetap ini harus disesuaikan dengan kebijakan akuntansi tentang kapitalisasi aset. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 26.a Tahun 2010 tentang Kebijakan Akuntansi, nilai minimum kapitalisasi aset tetap peralatan dan mesin adalah Rp 500.000,00. Dengan demikian UPS yang memiliki harga satuan sebesar Rp 300.000,00 tidak dapat dikelompokkan dalam aset tetap. Untuk mencatat UPS tersebut dibuat catatan terpisah di luar aset tetap dan tidak termasuk dalam neraca. Pencatatan aset tetap ini dicatat sesuai dengan prosedur akuntansi aset tetap, dengan jurnal sebagai berikut: TANGGAL

KODE AKUN

URAIAN

25/3/2011 1.02.1.02.01.1.4.2.11.03 Komputer Notebook 1.02.1.02.01.1.4.2.11.04 Printer Diinvestasikan dlm Aset Tetap1.02.1.02.01. 3.2.2.02.01 Peralatan dan Mesin (pencatatan aset tetap peralatan dan mesin yang berasal dari realisasi belanja modal)

DEBET

KREDIT

14,500,000.00 2,000,000.00 16,500,000.00

Selain terdapat aset tetap, akibat transaksi serah terima barang tanggal 25 Maret 2011, Dinas Kesehatan juga memiliki utang yang timbul akibat belum dibayarkannya aset dan barang yang diterima. Nilai utang yang timbul adalah sebesar total nilai aset dan barang yang diserahkan atau sebesar nilai kontrak perjanjian pengadaan barang/jasa, dalam ilustrasi kasus ini adalah sebesar Rp17.000.000,00. Transaksi ini termasuk dalam prosedur akuntansi kewajiban, dan PPK-SKPD mencatat dalam Jurnal Umum sebagai berikut:

23

TANGGAL

KODE AKUN

25/3/2011 1.02.1.02.01.3.1.5.06.01 1.02.1.02.01.2.1.6.03.01

URAIAN Dana yg hrs Disediakan utk Pembayaran Utang Jk PendekUtang Jk Pendek Lainnya

DEBET

KREDIT

17,000,000.00

Utang Jk. Pendek Lainnya (pengakuan utang jangka pendek akibat pengadaan barang)

17,000,000.00

Pada saat pembayaran pelaksanaan kegiatan pada tanggal 26 Maret 2011 mengakibatkan hapusnya utang tersebut dari pencatatan, PPK-SKPD mencatat dalam Jurnal Umum sebagai berikut: TANGGAL

KODE AKUN

26/3/2011 1.02.1.02.01.2.1.6.03.01

1.02.1.02.01.3.1.5.06.01

URAIAN Utang Jk. Pendek Lainnya Dana yg hrs Disediakan utk Pembayaran Utang Jk PendekUtang Jk Pendek Lainnya (pengakuan utang jangka pendek akibat pengadaan barang)

DEBET

KREDIT

17,000,000.00

17,000,000.00

VI.4.3 Koreksi Pencatatan VI.4.3.1 Koreksi Pendapatan Pada tanggal 7 April 2011 PPK-SKPD DPPKAD menerima SPJ penerimaan pendapatan beserta lampirannya dari Bendahara Penerimaan DPPKAD. Dari SPJ dan lampirannya tersebut diketahui bahwa selama bulan Maret 2011 terdapat koreksi pendapatan sebagai berikut : 10 Maret 2011 terdapat koreksi pendapatan atas STS No 506 tanggal 4 Pebruari 2011. Koreksi terjadi karena bendahara penerimaan salah mencatat transaksi penerimaan pajak hotel bintang tiga sebesar Rp10.000.000,00, seharusnya penerimaan tersebut untuk pajak restoran. 23 Maret 2011 Terdapat koreksi pendapatan atas STS No 1007 tanggal 21 Maret 2011. Koreksi ini terjadi karena bendahara penerimaan salah mencatat nilai penerimaan pajak hiburan sebesar Rp10.000,00, seharusnya nilai penerimaan tersebut adalah sebesar Rp100.000,00. Kas pajak diterima oleh bendahara penerimaan. Dari transaksi tersebut di atas, PPK-SKPD akan mencatat pada Jurnal Umum sebagai Berikut:

24

TANGGAL

KODE AKUN

URAIAN

10/3/2011 1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.01.01Pajak Hotel Bintang Tiga

DEBET 10,000,000.00

1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.02.01Pajak Restoran (koreksi kesalahan mencatat transaksi penerimaan pajak hotel bintang tiga seharusnya pajak restoran untuk STS No 506 tanggal 4 Pebruari 2009)

23/3/2011 1.20.1.20.06.1.1.1.02.01

Kas di Bend. Penerimaan

1.20.1.20.06..00.00.4.1.1.03.10 Pajak Restoran

KREDIT

10,000,000.00

90,000.00 90,000.00

(koreksi kesalahan mencatat nilai penerimaan pajak hiburan sesuai STS No 1007 tanggal 21 Maret 2009)

Analisis: 1. Transaksi tanggal 10 Maret 2011 karena salah pengklasifikasian, maka koreksi dilakukan hanya sebatas pada perubahan klasifikasi dari pajak hotel kepada akun pajak restoran. 2. Transaksi tanggal 23 Maret 2011 kesalahan terjadi pada kesalahan membukukan nilai transaksi, koreksi dilakukan dengan menambah kekurangan nilai penerimaan pajak hiburan baik pada akun pendapatan dan akun kas di bendahara penerimaan.

VI.4.3.2 Koreksi Belanja Pada tanggal 5 Juni 2011 PPK-SKPD Dinas Kesehatan menerima SPJ pengeluaran beserta lampirannya dari Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan. Dari SPJ dan lampirannya tersebut diketahui bahwa selama bulan Juni 2011 Dinas Kesehatan terdapat koreksi belanja sebagai berikut: 15 Mei 2011

terdapat koreksi belanja atas bukti transaksi No 506 tanggal 28 April 2011. Koreksi terjadi karena bendahara pengeluaran salah mencatat transaksi pengeluaran belanja penggandaan pada kegiatan Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Sehat sebesar Rp1.250.000,00 seharusnya pengeluaran tersebut adalah untuk belanja cetak.

25

20 Mei 2011

Terdapat koreksi belanja atas bukti transaksi No 327 tanggal 30 Maret 2011. Koreksi terjadi karena bendahara pengeluaran salah mencatat transaksi belanja makan dan minum rapat pada kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan untuk program Standarisasi Pelayanan Kesehatan sebesar Rp 500.000,00, seharusnya pengeluaran tersebut adalah pada kegiatan kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan untuk program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin.

Dari transaksi tersebut di atas, PPK-SKPD akan mencatat pada Jurnal Umum sebagai Berikut:

TANGGAL

KODE AKUN

URAIAN

15/5/2011 1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.06.01Belanja Cetak

DEBET

KREDIT

1,250,000.00

1.02.1.02.01.19.02.5.2.2.06.01Belanja Penggandaan (koreksi kesalahan mencatat transaksi belanja penggandaan seharusnya belanja cetak pada No bukti 506 tanggal 28 April 2009)

1,250,000.00

Belanja Makanan dan Minuman

20/5/2011 1.02.1.02.01.24.10.5.2.2.11.02Rapat Belanja Makanan dan Minuman 1.02.1.02.01.23.06.5.2.2.11.02Rapat (koreksi kesalahan mencatat transaksi belanja makanan dan minuman rapat pada program Standarisasi Pelayanan Kesehatan, seharusnya program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin pada No bukti 327 tanggal 30 Maret 2009)

500,000.00 500,000.00

Analisis: 1. Transaksi tanggal 15 Mei 2011 karena salah pengklasifikasian akun, maka koreksi dilakukan hanya sebatas pada perubahan klasifikasi dari belanja penggandaan kepada akun belanja cetak. 2. Transaksi tanggal 20 Mei 2011 karena salah pengklasifikasi program, maka koreksi dilakukan sebatas pada perubahan kode rekening program dan kegiatan untuk akun belanja makanan dan minuman rapat. Perubahan tersebut terlihat dari perubahan kode akun belanja semula 1.02.1.02.01.23.06.5.2.2.11.02 (belanja makanan dan minuman rapat kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan) menjadi 1.02.1.02.01.24.10.5.2.2.11.02 (belanja makanan dan minuman rapat kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin)

26

VI.4.3.3 Koreksi Aset Pada tanggal 30 Oktober 2011 Bendahara barang Dinas Kesehatan melakukan inventarisasi, berdasarkan laporan hasil inventarisasi diketahui data sebagai berikut: 30 Oktober 2011 Terdapat 1 buah unit komputer PC dalam aset tetap dalam kondisi rusak berat. Nilai perolehan komputer PC tersebut adalah senilai Rp8.000.000,00. 1 unit Komputer Notebook senilai Rp14.500.000,00 dicatat dalam Komputer PC. Dari transaksi tersebut di atas, PPK-SKPD akan mencatat pada Jurnal Umum sebagai Berikut:

TANGGAL

KODE AKUN

30/10/2011 1.02.1.02.01.1.6.6.09.01 1.02.1.02.01.3.2.2.02.01 1.02.1.02.01.1.4.2.11.02 1.02.1.02.01.3.2.3.06.01

30/10/2011 1.02.1.02.01.1.4.2.11.03 1.02.1.02.01.1.4.2.11.02

URAIAN Aset Lainnya Diinvestasikan dlm Aset TetapPeralatan dan Mesin

DEBET

KREDIT

8,000,000.00 8,000,000.00

Komputer PC Diinvestasikan dlm Aset LainnyaAset lain-lain (koreksi aset karena kondisi aset rusak berat berdasarkan inventarisasi)

8,000,000.00 8,000,000.00

Komputer Notebook Komputer PC (koreksi aset PC seharusnya Notebook berdasarkan inventarisasi)

14,500,000.00

14,500,000.00

Analisis : 1. Transaksi pertama merupakan koreksi aset tetap ke pada aset lainnya. Koreksi ini selain mengakibatkan perpindahan pada akun aset juga terjadi perubahan pada ekuitas dana, yaitu dari ekuitas dana diinvestasikan dalam aset tetap kepada akun ekuitas dana diinvestasikan dalam aset lainnya. 2. Transaksi kedua merupakan koreksi aset dalam obyek aset yang sama yaitu peralatan dan mesin. Perubahan hanya terjadi pada rincian aset, yaitu dari Komputer PC kepada Komputer Notebook.

27

VI. PROSEDUR AKUNTANSI ASET Aset tetap pada SKPD umumnya terdiri atas kelompok: 1. Aset Lancar (Current Asset), terdiri dari: Kas, Piutang, dan Persediaan. 2. Aset Tidak Lancar (Non-Currents Asset), terdiri dari: Aset Tetap dan Aset Lainnya. Akuntansi aset pada SKPD meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, sampai peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan yang berkaitan dengan aset SKPD. Khusus untuk aset tetap, transaksi dapat berupa pengadaan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan penyusutan serta pelepasan aset tetap yang dikuasai/digunakan oleh SKPD. Berdasarkan bukti transaksi yang ada, fungsi akuntansi SKPD membuat bukti memorial yang sedikitnya memuat informasi sebagai berikut : 1. Tanggal transaksi 2. Jenis/nama aset 3. Kode rekening terkait 4. Klasifikasi aset tetap 5. Nilai aset tetap.

VI.1 Prosedur Akuntansi Aset Kas Prosedur akuntansi untuk aset kas sudah melekat pada transaksi penerimaan dan pengeluaran kas serta transaksi kas lainnya.

VI.2 Prosedur Akuntansi Aset Piutang (dapat ditagih/diterima sampai dengan 12 bulan) Akuntansi aset piutang pada SKPD meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, sampai peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan yang berkaitan dengan transaksi piutang SKPD. Piutang pada SKPD dapat berupa piutang pajak, piutang retribusi dan piutang lainnya.

VI.2.1 Dokumen Sumber Dokumen yang digunakan adalah sebagai berikut:

28

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah/Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan Pajak Daerah atas Wajib Pajak. 2. Surat Ketetapan Retribusi (SKR) merupakan dokumen yang dibuat oleh Pengguna Anggaran/Pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan Retribusi atas Wajib Retribusi. 3. Berita acara hasil opname/inventarisasi piutang. 4. Bukti memorial adalah dokumen sumber untuk dasar pencatatan ke dalam Jurnal Umum. 5. Bukti lainnya.

VI.2.2 Uraian Prosedur Akuntansi Aset Piutang 1. Fungsi Akuntansi pada PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi berupa SKRD atau bukti transaksi lainnya mencatat piutang di dalam Jurnal Umum. 2. Piutang disajikan dalam nilai bruto. 3. Bukti transaksi mencakup antara lain: a. SKPD; b. SKR; c. Bukti memorial; d. Bukti lainnya. 4.

Piutang diakui dan dicatat pada akhir periode pelaporan keuangan (triwulanan/tahunan) dan disajikan dalam laporan keuangan periode tersebut dan dilakukan jurnal balik (reversing entry) pada awal periode berikutnya.

VI.2.3 Standar Jurnal Piutang (dapat ditagih/diterima sampai dengan 12 bulan) Berikut adalah standar Jurnal untuk mencatat transaksi piutang lancar (dapat ditagih/diterima sampai dengan 12 bulan) di SKPD:

29

NO 1

TRANSAKSI Pengakuan Piutang di akhir peiode (triwulanan/tahunan)

STANDART JURNAL Dr. Piutang................................................XX Cr. Cadangan Piutang………........................XX

Pada saat awal triwulan/tahun 2 berikutnya, saldo piutang dilakukan jurnal balik

Dr. Cadangan Piutang..................................XX Cr. Piutang………...........................................XX

Pengakuan Bagian Lancar Tagihan 3 Penjualan Angsuran di akhir periode (triwulan/tahunan)

Dr. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran..............XX Diinvestasikan dalam Aset Lainnya-Tagihan Piutang Penjualan Angsuran………………………………………......XX Cr. Cadangan Piutang………...........................XX Tagihan Penjualan Angsuran.................... XX

Pada saat awal triwulan/tahun berikutnya, saldo Bagian Lancar 4 Penjualan Angsuran dilakukan Jurnal Balik

Dr. Cadangan Piutang………....................XX

Tagihan Penjualan Angsuran............. XX Cr. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran...................XX Diinvestasikan dalam Aset Lainnya-Tagihan Piutang Penjualan Angsuran.........XX 5 Pengakuan Bagian Lancar Tuntutan Ganti Dr. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi.......................................................XX Rugi di akhir peiode (triwulanan/tahunan) Diinvestasikan dalam Aset Lainnya-Tagihan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi…………….XX Cr. Cadangan Piutang………...........................XX Tuntutan Ganti Rugi.................................. XX

6

Pada saat awal triwulan/tahun Dr. Cadangan Piutang………...........................XX berikutnya, saldo Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dilakukan Jurnal Balik Tuntutan Ganti Rugi.................................. XX Cr. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi ..........XX Diinvestasikan dalam Aset Lainnya-Tagihan Piutang Tuntutan Ganti Rugi..............................XX

VI.2.4 Ilustrasi Jurnal Pada bagian ini diberikan beberapa contoh transaksi piutang pada SKPD. Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) yang bertindak sebagai SKPD akan digunakan sebagai ilustrasi. 31 Desember 2011 PPK-SKPD melakukan inventarisasi untuk retribusi pemakaian kekayaan daerah sewa lahan, hal ini dilakukan dengan membandingkan antara catatan SKR sewa lahan 30

yang sudah diterbitkan dengan bukti pembayaran SKR. Berdasarkan hasil pembandingan tersebut diketahui bahwa masih terdapat SKR yang telah diterbitkan dan belum dibayar oleh wajib retribusi sebesar Rp1.050.000,00. Dari transaksi tersebut di atas, PPK-SKPD akan mencatat pada Jurnal Umum sebagai Berikut: TANGGAL

KODE AKUN

URAIAN

31/12/2011 1.20.1.20.06.1.1.3.02.02

Piutang Retribusi

DEBET 1,050,000.00

Cadangan Piutang Retribusi (Pengakuan piutang retribusi sewa lahan per 31 desember 2009 berdasarkan hasil inventarisasi)

1.20.1.20.06.3.1.3.02.01

KREDIT

1,050,000.00

Analisis: Pada awal tahun berikutnya saldo pada akun piutang dibuat jurnal balik. Contohnya pada tanggal tanggal 2 Januari 2012 dibuat jurnal balik (reversing entry) untuk piutang retribusi. PPK-SKPD mencatat dalam Jurnal Umum sebagai berikut: TANGGAL

KODE AKUN

2/1/2012 1.20.1.20.06.3.1.3.02.01 1.02.1.20.06.1.1.3.02.02

URAIAN Cadangan Piutang Retribusi Piutang Retribusi

DEBET

KREDIT

1,050,000.00 1,050,000.00

(Jurnal balik saldo piutang retribusi sewa lahan per 31 desember 2009)

VI.3 Prosedur Akuntansi Aset Persediaan Akuntansi aset persediaan pada SKPD meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, sampai peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan yang berkaitan dengan transaksi persediaan SKPD. Persediaan dicatat pada akhir periode akuntansi (triwulanan/tahunan) dan dihitung berdasarkan inventarisasi fisik persediaan dengan menggunakan nilai perolehan terakhir. Persediaan dapat berupa: 1. 2. 3. 4. 5.

Barang konsumsi; Barang pakai habis; Barang cetakan; Perangko dan materai; Obat-obatan dan bahan farmasi; 31

6. Amunisi; 7. Bahan untuk pemeliharaan; 8. Suku cadang; 9. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga; 10. Pita cukai dan leges; 11. Bahan baku ; 12. Barang dalam proses/setengah jadi; 13. Tanah/bangunan/barang lainnya untuk dijual atau diserahkan/dihibahkan kepada masyarakat; 14. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan/dihibahkan kepada masyarakat

VI.3.1 Dokumen Sumber Dokumen yang digunakan adalah sebagai berikut: 1. Buku inventaris barang, 2. Berita acara hasil opname/inventarisasi persediaan, 3. Bukti memorial yang merupakan dasar pencatatan ke dalam Jurnal Umum, 4. Bukti lainnya.

VI.3.2 Uraian Prosedur Akuntansi Persediaan 1. Fungsi Akuntansi pada PPK-SKPD berdasarkan dokumen sumber mencatat persediaan di dalam Jurnal Umum. 2. Persediaan dicatat berdasarkan nilai perolehan terakhir. 3. Bukti transaksi mencakup antara lain: a. b. c. d.

Buku inventaris barang; Berita acara hasil opname/inventarisasi persediaan Bukti memorial; Bukti lainnya.

VI.3.3 Standar Jurnal Persediaan Berikut adalah standar Jurnal untuk mencatat transaksi persediaan di SKPD: No

Transaksi

Standar Jurnal

1

Pengakuan persediaan di akhir periode (triwulanan/tahunan)

Dr. Persediaan................................................XX Cr. Cadangan Persediaan…...........................XX

2

Pada saat awal triwulan/tahun, saldo persediaan dilakukan jurnal balik

Dr. Cadangan Persediaan..................................XX Cr. Persediaan……….......................................XX

32

VI.3.4 Ilustrasi Jurnal Pada bagian ini diberikan beberapa contoh transaksi persediaan pada SKPD. Dinas Kesehatan digunakan sebagai ilustrasi. 31 Desember 2011

Berdasarkan hasil inventarisasi fisik bendahara barang dan catatan pada buku inventaris barang diketahui bahwa Dinas Kesehatan memiliki persediaan yang terdiri dari: Alat tulis kantor Rp3.450.000,00 Rp1.500.000,00 Obat-obatan (yang diantaranya 5% dalam kondisi rusak dan belum dimusnahkan)

31 Desember 2011

Berdasarkan hasil inventarisasi bendahara barang, terdapat 100 buah timbangan anak senilai Rp5.000.000,00 yang merupakan hasil pengadaan dari kegiatan tahun 2011 dan direncanakan akan diserahkan/dihibahkan kepada posyandu pada tahun 2012.


33

TANGGAL

KODE AKUN

URAIAN

31/12/2011 1.02.1.02.01.1.1.4.01.01 Persediaan ATK 1.02.1.02.01.1.1.4.03.06 Persediaan Obat-obatan

DEBET

KREDIT

3,450,000.00 1,425,000,000.00

1.02.1.02.01.3.1.4.01.01 Cadangan Persediaan ATK Cadangan Persediaan 1.02.1.02.01.3.1.4.03.01 Material/Bahan

3,450,000.00 1,425,000,000.00

(pengakuan persediaan ATK dan Obat-obatan per 31 desember 2009 berdasarkan hasil inventarisasi) 31/12/2011 1.02.1.02.01.1.1.4.09.03 Persediaan Peralatan dan Mesin Cadangan Persediaan Tanah/Bangunan/Barang untuk 1.02.1.02.01.3.1.4.09.01 Diserahkan/dijual ke Masayarakat (pengakuan persediaan peralatan dan mesin per 31 desember 2009 berdasarkan hasil inventarisasi) 2/1/2012 1.02.1.02.01.3.1.4.01.01 Cadangan Persediaan ATK Cadangan Persediaan 1.02.1.02.01.3.1.4.03.01 Material/Bahan

5,000,000.00

5,000,000.00

3,450,000.00 1,425,000,000.00

1.02.1.02.01.1.1.4.01.01 Persediaan ATK

3,450,000.00

1.02.1.02.01.1.1.4.03.06 Persediaan Obat-obatan (Jurnal balik saldo persediaan ATK dan Obat-obatan per 31 desember 2009) Cadangan Persediaan Tanah/Bangunan/Barang untuk 2/1/2012 1.02.1.02.01.3.1.4.09.01 diserahkan/dijual ke Masayarakat 1.02.1.02.01.1.1.4.09.03 Persediaan Peralatan dan Mesin (Jurnal balik saldo persediaan peralatan dan mesin per 31 desember 2009)

1,425,000,000.00

5,000,000.00 5,000,000.00

VI.4. Prosedur Akuntansi Aset Tetap Akuntansi aset tetap pada SKPD meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, sampai peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan yang berkaitan dengan transaksi aset tetap yang dikuasai/dimiliki SKPD berupa perolehan, pemeliharaan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi, dan penyusutan.

VI.4.1 Dokumen Sumber Dokumen yang digunakan adalah sebagai berikut: 1. Buku inventaris barang, 2. Berita acara serah terima pekerjaan, 3. Berita acara penilaian, 34

4. Berita acara serah terima barang, 5. Surat keputusan penghapusan, 6. Surat keputusan hibah, 7. Berita acara pemusnahan, 8. Surat keputusan mutasi barang (antar SKPD), 9. Bukti memorial yang merupakan dasar pencatatan ke dalam Jurnal Umum, 10. Bukti lainnya.

VI.4.2 Uraian Prosedur Akuntansi Aset Tetap 1. Fungsi Akuntansi pada PPK-SKPD berdasarkan dokumen sumber mencatat aset tetap di dalam Jurnal Umum. 2. Aset tetap dicatat berdasarkan nilai perolehan dan bila tidak terdapat nilai perolehan, aset tetap disajikan dengan nilai yang wajar pada saat perolehan. 3. Aset tetap diakui pada saat tanggal terjadinya transaksi sesuai dengan tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung. 4. Pemeliharaan aset tetap yang bersifat rutin dan berkala tidak dikapitalisasi. 5. Rehabilitasi yang bersifat sedang dan berat dikapitalisasi apabila memenuhi salah satu kriteria penambahan volume, penambahan kapasitas, peningkatan fungsi, peningkatan efisiensi, peningkatan masa manfaat, dan memenuhi batasan nilai kapitalisasi. 6. Perubahan klasifikasi aset tetap dapat berupa perubahan aset tetap ke klasifikasi selain aset tetap atau sebaliknya. 7. Penyusutan dilakukan untuk menyesuaikan nilai aset tetap sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat aset tetap tersebut. Penyusutan diterapkan bersamaan dengan penerapan basis akrual. 8. Bukti transaksi mencakup antara lain: a. Buku inventaris barang, b. Berita acara serah terima pekerjaan, c. Berita acara penilaian, d. Berita acara serah terima barang, e. Kontrak pengadaan barang/jasa, f. Surat keputusan penghapusan, g. Surat keputusan hibah, h. Berita acara pemusnahan, i. Surat keputusan mutasi barang (antar SKPD), j. Bukti memorial, k. Bukti lainnya.

35

VI.4.3 Standar Jurnal Aset Tetap Berikut adalah standar Jurnal untuk mencatat transaksi aset tetap di SKPD: No 1 2 3 4

5

Transaksi

Standar Jurnal

Pengakuan aset tetap Dr. Aset Tetap................................................XX hasil pengadaan/hibah Cr. Diinvestasikan dlm Aset Tetap.....................XX Pelepasan aset tetap Dr. Diinvestasikan dlm Aset Tetap...................XX Cr. Aset Tetap……….......................................XX Pengakuan konstruksi Dr. Konstruksi dalam Penggerjaan...................XX dalam pengerjaan Cr. Diinvestasikan dlm Aset Tetap.....................XX Jika konstruksi sudah Dr. Diinvestasikan dlm Aset Tetap...................XX selesai dilakukan Dr. Gedung.......................................................XX (misalkan aset yang Cr. Konstruksi dalam Pengerjaan......................XX dihasilkan adalah gedung) Cr. Diinvestasikan dlm Aset Tetap.....................XX Penyusutan (depresiasi) Dr. Diinvestasikan dlm Aset Tetap...................XX Cr. Akumulasi Depresiasi...................................XX

VI.4.4 Ilustrasi Jurnal Pada bagian ini diberikan beberapa contoh transaksi aset tetap pada SKPD. Dinas Kesehatan digunakan sebagai ilustrasi. Selama tahun anggaran 2011 PPK-SKPD menerima SPJ dari bendahara pengeluaran yang berkaitan dengan transaksi aset tetap sebagai berikut: 15 Maret 2011

Diterima SP2D LS untuk pembayaran tahap I dari pembangunan pustu di kecamatan Neglasari senilai Rp300.000.000,00 kepada CV. BB dengan rekening di Bank X. Nilai tersebut seluruhnya untuk belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan. Berdasarkan kontrak dengan pihak ketiga diketahui bahwa total pekerjaan adalah sebesar Rp980.000.000,00. Pembayaran ini dibebankan kepada kegiatan pembangunan puskesmas pembantu. Tanggal pemindahbukuan adalah tanggal 15 Maret 2011.

26 Maret 2011

Diterima SP2D LS untuk pembayaran kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor, yang terdiri dari belanja modal: Notebook 1 buah Rp. 14.500.000,00 Printer 2 buah Rp. 2.000.000,00 Stabilizer Rp. 500.000,00 Kepada rekening CV. CC di Bank X. Serah terima barang telah dilakukan pada tanggal 25 Maret 2011.

36

20 Mei 2011

Diterima SP2D LS untuk pembayaran tahap II dari pembangunan pustu di kecamatan Neglasari senilai Rp500.000.000,00 kepada CV. BB dengan rekening di Bank X. Pembayaran ini dibebankan kepada kegiatan pembangunan puskesmas pembantu. Tanggal pemindahbukuan adalah tanggal 18 Mei 2011.

12 Juli 2011

Diterima SP2D LS untuk pembayaran tahap III dari pembangunan pustu di kecamatan Neglasari senilai Rp180.000.000,00 kepada CV. BB dengan rekening di Bank X. Nilai tersebut seluruhnya untuk belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan. Pembayaran ini dibebankan kepada kegiatan pembangunan puskesmas pembantu. Tanggal pemindahbukuan adalah tanggal 11 Juli 2011. Serah terima barang dilakukan pada tanggal 5 Juli 2011.


TANGGAL

KODE AKUN

URAIAN

15/3/2011 1.02.1.02.01.1.4.6.02.08 KDP Gedung RS/Puskesmas

DEBET

KREDIT

300,000,000.00

1.02.1.02.01.3.2.2.06.01 Diinvestasikan dlm Aset Tetap-KDP

300,000,000.00

(Pengakuan aset tetap KDP Gedung berasal dari pembayaran tahap I) 26/3/2011 1.02.1.02.01.1.4.2.11.03 Komputer Notebook 1.02.1.02.01.1.4.2.11.04 Printer Diinvestasikan dlm Aset Tetap1.02.1.02.01.3.2.2.02.0 Peralatan dan Mesin (Pengakuan aset tetap peralatan dan mesin-komputer) 20/5/2011 1.02.1.02.01.1.4.6.02.08 KDP Gedung RS/Puskesmas

14,500,000.00 2,000,000.00 16,500,000.00

500,000,000.00

1.02.1.02.01.3.2.2.06.01 Diinvestasikan dlm Aset Tetap-KDP (Pengakuan aset tetap KDP Gedung berasal dari pembayaran tahap II) 12/7/2011 1.02.1.02.01.1.4.3.08.02 Gedung Puskesmas 1.02.1.02.01.3.2.2.06.01 Diinvestasikan dlm Aset Tetap-KDP Diinvestasikan dlm Aset Tetap1.02.1.02.01.3.2.2.03.01 Gedung dan Bangunan 1.02.1.02.01.1.4.6.02.08 KDP Gedung RS/Puskesmas (Pengakuan aset tetap Gedung dan perubahan KDP gedung menjadi aset tetap gedung sebagai akibat penyelesaian pekerjaan fisik)

37

500,000,000.00

980,000,000.00 800,000,000.00 980,000,000.00 800,000,000.00

VI.5. Prosedur Akuntansi Aset Lainnya Akuntansi aset lainnya pada SKPD meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, sampai peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan yang berkaitan dengan transaksi aset lainnya pada SKPD. Aset lainnya terdiri dari aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, tuntutan perbendaharan/tuntutan ganti rugi (TP/TGR) yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan aset lainnya. VI.5.1 Dokumen Sumber Dokumen yang digunakan adalah sebagai berikut: 1. Buku inventaris barang, 2. Berita acara serah terima pekerjaan, 3. Berita acara penilaian, 4. Berita acara serah terima barang, 5. Surat keputusan penghapusan, 6. Surat keputusan hibah, 7. Berita acara pemusnahan, 8. Surat keputusan mutasi barang (antar SKPD), 9. Bukti memorial yang merupakan dasar pencatatan ke dalam Jurnal Umum, 10. Bukti lainnya. VI.5.2 Uraian Prosedur Akuntansi Aset Tetap 1. Fungsi Akuntansi pada PPK-SKPD berdasarkan dokumen sumber mencatat aset lainnya di dalam Jurnal Umum. 2. Aset lainnya dicatat berdasarkan nilai perolehan dan bila tidak terdapat nilai perolehan, aset lainnya disajikan dengan nilai wajar pada saat perolehan. 3. Aset lainnya diakui pada saat tanggal terjadinya transaksi sesuai dengan tanggal transaksi yang tertera pada dokumen bukti pendukung. 4. Bukti transaksi mencakup antara lain: a. Buku inventaris barang, b. Berita acara serah terima pekerjaan, c. Berita acara penilaian, d. Berita acara serah terima barang, e. Surat keputusan penghapusan, f. Surat keputusan hibah, g. Berita acara pemusnahan, h. Surat keputusan mutasi barang (antar SKPD), i. Bukti memorial, j. Bukti lainnya.

38

VI.5.3 Standar Jurnal Aset Lainnya Berikut adalah standar Jurnal untuk mencatat transaksi aset lainnya di SKPD: No 1

Transaksi Pengakuan aset Lainnya

2

Pelepasan aset lainnya

Standar Jurnal Dr. Aset Lainnya...............................................XX Cr. Diinvestasikan dlm Aset lainnya...................XX Dr. Diinvestasikan dlm Aset Lainnya.................XX Cr. Aset Lainnya..…….......................................XX

VI.5.4 Ilustrasi Jurnal Pada bagian ini diberikan contoh transaksi aset lainnya pada SKPD. Dinas Kesehatan digunakan sebagai ilustrasi. Selama tahun anggaran 2011 PPK-SKPD menerima SPJ dari bendahara pengeluaran yang berkaitan dengan transaksi aset lainnya sebagai berikut: 25 Mei 2011 Diterima SP2D LS untuk pembayaran pembelian software Pelayanan Kesehatan senilai Rp500.000.000,00 pada rekening CV. DD di Bank Z. Pembayaran ini dibebankan kepada kegiatan peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan. Dalam DPA Dinas Kesehatan, pembelian software ini dianggarkan pada belanja barang dan jasa, yaitu belanja jasa konsultansi sistem informasi. Serah terima barang dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2011. Dari transaksi tersebut di atas, PPK-SKPD akan mencatat pengakuan aset lainnya pada Jurnal Umum sebagai Berikut: TANGGAL

KODE AKUN

20/5/2011 1.02.1.02.01.1.6.5.01.01 1.02.1.02.01.3.2.3.05.01

URAIAN Software Komputer Diinvestasikan dlm Aset LainnyaAset Tak Berwujud (Pengakuan aset lainnya pada saat diperoleh tanggal 20 Mei 2011)

DEBET

KREDIT

500,000,000.00 500,000,000.00

Analisis: 1. Transaksi tanggal 25 Mei 2011 terdiri dari beberapa transaksi, yaitu: a. Transaksi belanja melalui mekanisme LS, transaksi ini merupakan Prosedur Akuntansi Selain Kas. PPK-SKPD mencatat transaksi ini dalam Jurnal Umum sebagai berikut:

39

TANGGAL

KODE AKUN

URAIAN

DEBET

KREDIT

Belanja Jasa Konsultansi-Sistem

25/5/2011 1.02.1.02.01.16.12.5.2.2.19.03Informasi 1.02.1.02.01. 3.4.1.01.06

500,000,000.00

RK-PPKD (transaksi belanja barang dan jasa yang berasal dari SP2D LS)

500,000,000.00

b. Transaksi pengakuan aset lainnya berdasarkan berita acara serah terima barang pada tanggal 20 Mei 2011. Pengakuan ini dicatat pada Jurnal Umum sebagaimana contoh di atas. c. Selain pengakuan aset juga terdapat utang kepada pihak ketiga (rekanan) pada tanggal 20 Mei 2011, disebabkan telah diserahterimakannya barang dan jasa namun belum dilakukan pembayaran. Pengakuan utang dicatat sesuai dengan Prosedur Akuntansi Kewajiban. PPK-SKPD mencatat dalam Jurnal Umum sebagai berikut:

TANGGAL

KODE AKUN

20/5/2011 1.02.1.02.01.3.1.5.06.01 1.02.1.02.01.2.1.6.03.01

URAIAN Dana yg hrs Disediakan utk Pembayaran Utang Jk PendekUtang Jk Pendek Lainnya

DEBET

KREDIT

500,000,000.00

Utang Jk. Pendek Lainnya (Pengakuan utang karena belum dilakukannya pembayaran atas barang dan jasa yang telah diterima tanggal 20 Mei 2011)

500,000,000.00

d. Penerbitan SP2D LS pada tanggal 25 Mei 2011 juga mengakibatkan pelunasan utang kepada rekanan. PPK-SKPD akan mencatat pada Jurnal Umum sebagai berikut:

TANGGAL

KODE AKUN

25/5/2011 1.02.1.02.01.2.1.6.03.01

1.02.1.02.01.3.1.5.06.01

URAIAN Utang Jk. Pendek Lainnya Dana yg hrs Disediakan utk Pembayaran Utang Jk PendekUtang Jk Pendek Lainnya (Pelunasan utang kepada rekanan melalui penerbitan SP2D LS)

DEBET

KREDIT

500,000,000.00

500,000,000.00

VII. PROSEDUR AKUNTANSI KEWAJIBAN Akuntansi kewajiban pada SKPD meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, sampai peringkasan transaksi

40

dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan yang berkaitan dengan kewajiban/utang SKPD. Pada umumnya kewajiban yang timbul dalam transaksi SKPD adalah kewajiban jangka pendek dalam bentuk utang pemotongan pajak dan utang kepada pihak ketiga yang berasal dari pengadaan barang/jasa.

VII.1 Dokumen Sumber Dokumen yang dijadikan sebagai dasar pencatatan transaksi prosedur akuntansi kewajiban terdiri dari: 1. Surat perintah membayar (SPM) merupakan dokumen yang dibuat oleh Pengguna Anggaran untuk mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana yang akan diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah, 2. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk mencairkan uang pada Bank yang telah ditunjuk, 3. Nota debet, 4. Bukti potongan pajak, 5. Surat Setoran Pajak (SSP), 6. Berita acara serah terima barang/jasa 7. Kontrak perjanjian pengadaan barang dan jasa, 8. Bukti memorial yang merupakan dasar pencatatan ke dalam Jurnal Umum, 9. Bukti transaksi lainnya. Secara ringkas dokumen sumber untuk prosedur akuntansi kewajiban dapat dilihat pada tabel berikut ini: No

Transaksi

1

Penerimaan Utang Pemotongan Pajak

2

Pelunasan Utang Pemotongan Pajak

3

Pengakuan Utang karena pengadaan barang/jasa

4

Pelunasan Utang karena pengadaan barang/jasa

Dokumen Sumber 1. Daftar/Bukti Potongan Pajak 2. Bukti memorial

Lampiran Dokumen Sumber a. SPM b. SP2D

1. Surat Setoran Pajak 2. Daftar/Bukti Potongan Pajak 3. Bukti memorial

a. SP2D b. Bukti pengeluaran lainnya (SPJ)

1. BAST barang/jasa 2. Bukti memorial

a. SPP b. SPM c. Kontrak pengadaan barang/jasa

1. SP2D 2. Nota Debet 3. Bukti memorial

a. SPM b. Kontrak pengadaan barang/jasa c. BAST Barang/jasa

41

VII. 2 Uraian Prosedur Akuntansi Kewajiban 1. Fungsi Akuntansi pada PPK-SKPD berdasarkan dokumen sumber mencatat kewajiban di dalam Jurnal Umum. 2. kewajiban dicatat berdasarkan nilai nominal. 3. kewajiban diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul. 4. Bukti transaksi mencakup antara lain: a. Nota debet, b. Bukti potongan pajak, c. Surat Setoran Pajak, d. Berita acara serah terima barang/jasa, e. Bukti memorial, f. Bukti lainnya.

VII. 3 Standar Jurnal Kewajiban Berikut adalah standar Jurnal untuk mencatat transaksi kewajiban di SKPD: No 1 2 3

4

Transaksi Penerimaan Utang Pemotongan Pajak

Standar Jurnal Dr. Kas di Bend. Pengeluaran………………….XX Cr.Utang Pajak…...............................................XX Pelunasan Utang Dr. Utang Pajak................................................XX Pemotongan Pajak Cr. Kas di Bend. Pengeluaran..........................XX Pengakuan Utang karena Dr. Dana yg harus disediakan untuk pembayaran utang pengadaan barang/jasa jangka pendek …………......……….XX Cr.Utang Jangka Pendek Lainnya.....................XX Pelunasan Utang karena Dr. Utang Jangka Pendek Lainnya ......……….XX pengadaan barang/jasa Cr. Dana yg harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek......................................XX

VII. 4 Ilustrasi Jurnal Pada bagian ini diberikan beberapa contoh transaksi kewajiban pada SKPD. Dinas Kesehatan digunakan sebagai ilustrasi. Selama tahun anggaran 2011 PPK-SKPD menerima SPJ dari bendahara pengeluaran yang berkaitan dengan transaksi kewajiban sebagai berikut: 8 Januari 2011

Terdapat pembayaran untuk alat tulis kantor senilai Rp2.500.000,00 dari kegiatan penyediaan alat tulis kantor. Bendahara pengeluaran memungut PPh 22 sebesar Rp34.091,00 dan PPN sebesar Rp277.273,00.

42

20 Januari 2011

12 Juli 2011

Bendahara pengeluaran menyetorkan PPh 22 sebesar Rp34.091,00 dan PPN sebesar Rp277.273,00 yang dipungut pada tanggal 8 Januari 2011 untuk kegiatan penyediaan alat tulis kantor. Diterima SP2D LS untuk pembayaran tahap terakhir dari pembangunan pustu di kecamatan Neglasari senilai Rp180.000.000,00 pada rekening CV. BB di Bank X. Nilai tersebut seluruhnya untuk belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan. Pembayaran ini dibebankan kepada kegiatan pembangunan puskesmas pembantu. Nilai total dari pekerjaan sesuai dengan kontrak adalah Rp980.000.000,00. Tanggal pemindahbukuan adalah tanggal 11 Juli 2011. Serah terima barang dilakukan pada tanggal 5 Juli 2011.


KODE AKUN

8/1/2011 1.02.1.02.01.1.1.1.03.01

URAIAN Kas di Bend. Pengeluaran

1.02.1.02.01.2.1.3.02.01


1.02.1.02.01.2.1.3.03.01

Utang Pemotongan PPN (penerimaan kas pemotongan pajak pusat PPh dan PPN)

20/1/2011 1.02.1.02.01.2.1.3.02.01


1.02.1.02.01.2.1.3.03.01


1.02.1.02.01.1.1.1.03.01

Kas di Bend. Pengeluaran (penyetoran kas pemotongan pajak pusat PPh dan PPN)

5/7/2011 1.02.1.02.01.3.1.5.06.01

Dana yg hrs Disediakan utk Pembayaran Utang Jk PendekUtang Jk Pendek Lainnya

1.02.1.02.01.2.1.6.03.01

Utang Jk. Pendek Lainnya (Pengakuan utang sebagai akibat penyelesaian dan penyerahan fisik gedung dan belum dilakukan pelunasan pembayaran)

5/7/2011 1.02.1.02.01.2.1.6.03.01

Utang Jk. Pendek Lainny Dana yg hrs Disediakan utk Pembayaran Utang Jk PendekUtang Jk Pendek Lainnya (Pelunasan pembayaran untuk pekerjaan fisik gedung puskesmas)

1.02.1.02.01.3.1.5.06.01

DEBET

KREDIT

311,364.00 34,091.00 277,273.00

34,091.00 277,273.00 311,364.00

180,000,000.00 180,000,000.00

180,000,000.00

180,000,000.00

Analisis: 1. Transaksi pada tanggal 8 Januari 2011, selain merupakan transaksi penerimaan pemotongan pajak pusat juga merupakan transaksi pengeluaran kas belanja melalui mekanisme UP/GU/TU. Untuk transaksi pengeluaran kas belanja

43

mekanisme UP/GU/TU mengikuti prosedur akuntansi pengeluaran kas. PPKSKPD mencatat dalam Jurnal Pengeluaran Kas sebagai berikut:

TANGGAL

KODE AKUN

URAIAN

8/1/2011 1.02.1.02.01.01.10.5.2.2.01.01Belanja Alat Tulis Kantor 1.02.1.02.01.1.1.1.03.01

DEBET

KREDIT

2,500,000.00


2,500,000.00

2. Transaksi tanggal 12 Juli 2011 terdiri dari beberapa transaksi, yaitu: a. Transaksi tanggal 5 Juli 2011 selain menimbulkan adanya utang jangka pendek, juga mempengaruhi posisi akun aset tetap yaitu pada saat pekerjaan pembangunan pustu sudah 100% dan sudah diserahterimakan. Hal ini mengakibatkan adanya pengakuan aset tetap bangunan dan aset dalam pengerjaan menjadi hilang/hapus. Transaksi ini dicatat sesuai dengan prosedur akuntansi aset tetap. PPK-SKPD mencatat dalam Jurnal Umum sebagai berikut: TANGGAL

KODE AKUN

5/7/2011 1.02.1.02.01.1.4.3.08.02 1.02.1.02.01.3.2.2.06.01 1.02.1.02.01.3.2.2.03.01 1.02.1.02.01.1.4.6.02.08

URAIAN

DEBET

Gedung Puskesmas

980,000,000.00

Diinvestasikan dlm Aset Tetap-KDP Diinvestasikan dlm Aset TetapGedung dan Bangu

800,000,000.00

KREDIT

980,000,000.00

KDP Gedung RS/Puskesmas (Pengakuan aset tetap Gedung dan perubahan KDP gedung menjadi aset tetap gedung sebagai akibat penyelesaian pekerjaan fisik)

800,000,000.00

b. Transaksi tanggal 11 Juli 2011 pada saat pemindahbukuan dari rekening Kas Daerah ke rekening rekening selain merupakan transaksi pelunasan pembayaran kepada Pihak ketiga yang mempengaruhi posisi utang dan ekuitas dana, juga merupakan transaksi belanja melalui mekanisme LS (bendahara pengeluaran tidak menerima kas). Transaksi belanja ini dicatat berdasarkan prosedur akuntansi selain kas. PPK-SKPD akan mencatat pada Jurnal Umum sebagai berikut: TANGGAL

KODE AKUN

URAIAN

DEBET

KREDIT

Belanja Modal Pengadaan

11/7/2011 1.02.1.02.01.25.02.5.2.3.26.08Konstruksi Puskesmas 1.02.1.02.01. 3.4.1.01


44

180,000,000.00 180,000,000.00

3. Transaksi tanggal 20 Januari 2011 merupakan penyetoran pajak ke kas negara yang dipungut oleh bendahara pengeluaran.

VIII. PROSEDUR AKUNTANSI KOREKSI TRANSAKSI PENGEMBALIAN PENDAPATAN DAN BELANJA Akuntansi koreksi terhadap pengembalian pendapatan dan belanja pada SKPD meliputi serangkaian proses, baik manual maupun terkomputerisasi, mulai dari pencatatan, penggolongan, sampai peringkasan transaksi dan/atau kejadian keuangan serta pelaporan keuangan yang berkaitan dengan koreksi pendapatan dan belanja SKPD yang mengakibatkan adanya pengembalian yang melibatkan penerimaan/pengeluaran kas dari/ke rekening Kas Umum Daerah dan/atau rekening bendahara. Pengembalian pendapatan pada SKPD merupakan pengembalian yang sifatnya: 1. Berulang (recurring) baik yang terjadi di periode berjalan atau periode sebelumnya, 2. Tidak berulang (non-recurring) tetapi terjadi dalam periode yang berjalan. Pengembalian belanja yang menyebabkan penerimaan kembali belanja yang terjadi pada: 1. Periode tahun anggaran berjalan dicatat sebagai pengurang belanja berkenaan, 2. Periode tahun anggaran sebelumnya dicatat sebagai penerimaan pendapatan dan laporan keuangan sudah diterbitkan.

VIII.1 Dokumen Sumber Dokumen yang dijadikan sebagai dasar pencatatan transaksi prosedur akuntansi koreksi pengembalian pendapatan dan belanja terdiri dari: 1. Surat Penyediaan Dana (SPD) merupakan dokumen yang dibuat oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai media atau surat yang menunjukkan tersedianya dana untuk diserap/direalisasi, 2. Surat Perintah Membayar (SPM) merupakan dokumen yang dibuat oleh Pengguna Anggaran untuk mengajukan Surat Perintah Pencairan Dana yang akan diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah, 3. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) merupakan dokumen yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk mencairkan uang pada Bank yang telah ditunjuk, 4. Surat Tanda Setoran (STS) sebagai tanda bukti penyetoran pendapatan dan/atau tanda bukti penyetoran atas pengembalian belanja ke rekening Kas Daerah, 5.

Bukti transfer merupakan penerimaan/pengeluaran daerah,

dokumen

atau

bukti

atas

transfer

6. Nota debet bank merupakan dokumen atau bukti dari Bank yang menunjukkan adanya transfer uang keluar dari rekening kas umum daerah, 7. Nota kredit bank merupakan dokumen atau bukti dari Bank yang menunjukkan adanya transfer uang masuk ke rekening kas umum daerah, 45

8. Bukti pengesahan SPJ merupakan dokumen yang menyatakan bahwa pengeluaran melalui UP/GU/TU telah sah dan dapat diakui sebagai belanja 9. Bukti memorial yang merupakan dasar pencatatan ke dalam Jurnal Umum. Secara ringkas dokumen sumber untuk prosedur akuntansi koreksi pengembalian pendapatan dan belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini: No

Transaksi Belanja

1

Pengembalian kelebihan pendapatan

2

Pengembalian kelebihan belanja

Dokumen Sumber


Lampiran Dokumen Sumber a. SKPD/SKR, STS, Tanda bukti penerimaan lainnya b. SPJ Bendahara Penerimaan

1. STS 2. Nota kredit bank 3. Bukti penerimaan lainnya 4. Bukti memorial

a. SPD, SPP, SPM b. SP2D c. SPJ bendahara pengeluaran

VIII.2 Uraian Prosedur Akuntansi Koreksi Pengembalian Pendapatan dan Belanja 1. Fungsi Akuntansi pada PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi mencatat ke dalam Jurnal Umum . Transaksi kas lainnya antara lain meliputi: a. Pengembalian pendapatan pada SKPD merupakan pengembalian yang sifatnya: 1) Berulang (recurring) baik yang terjadi di periode berjalan atau periode sebelumnya, 2) Tidak berulang (non-recurring) tetapi terjadi dalam periode yang berjalan. b. Pengembalian belanja yang menyebabkan penerimaan kembali belanja yang terjadi pada: 1) Periode tahun anggaran berjalan dicatat sebagai pengurang belanja berkenaan, 2) Periode tahun anggaran sebelumnya dicatat sebagai penerimaan pendapatan dan laporan keuangan sudah diterbitkan. 2. Bukti transaksi koreksi pengembalian pendapatan dan belanja mencakup antara lain: a. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) b. Surat Tanda Setoran (STS), c. Nota Kredit, d. Nota Debit, e. Bukti Pengeluaran/penerimaan lainnya, f. Bukti memorial. 46

3. Akuntansi transaksi pengembalian pendapatan dilakukan oleh PPK-SKPD setelah mendapatkan informasi transfer kas dari BUD. 4.

Akuntansi transaksi pengembalian belanja berdasarkan SPJ bendahara pengeluaran,

dilakukan

oleh

PPK-SKPD

5. Transaksi penyetoran pengembalian belanja/Uang Persediaan ke Kas Daerah. Transaksi atas koreksi atas penerimaan kembali kelebihan belanja yang terjadi pada periode pengeluaran belanja, dicatat sebagai pengurang belanja dan apabila diterima pada periode berikutnya koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain.

VIII. 3 Standar Jurnal Koreksi Pengembalian Pendapatan dan Belanja Berikut adalah standar Jurnal untuk mencatat transaksi koreksi pengembalian pendapatan dan belanja di SKPD: No

Transaksi

Standar Jurnal Dr. Pendapatan......................………………….XX Cr.Kas di bend. Penerimaan…........................XX

1

Pengembalian Kelebihan Pendapatan periode berjalan dan dana belum disetorkan ke kas daerah

2

Pengembalian Kelebihan Pendapatan periode berjalan (dana sudah disetorkan ke kas daerah) atau periode sebelumnya dimana laporan keuangan belum diterbitkan

Dr. Pendapatan......................………………….XX Cr.RK PPKD...…………………........................XX

3

Pengembalian kelebihan belanja periode berjalan atau periode sebelumnya dimana laporan keuangan belum diterbitkan (kas diterima oleh bendahara pengeluaran)

Dr. Kas di Bendahara Pengeluaran................XX Cr. Belanja......................................................XX

4

Pengembalian kelebihan belanja periode berjalan atau periode sebelumnya dimana laporan keuangan belum diterbitkan, kas tidak diterima oleh Bendahara Pengeluaran (disetor langsung ke kas daerah)

Dr. RK PPKD .................................................XX Cr. Belanja......................................................XX

5

Pengembalian kelebihan belanja periode sebelumnya, laporan keuangan sudah diterbitkan (sudah diaudit), transaksi ini hanya dibukukan di DPPKAD sebagai SKPD

Dr. RK PPKD .................................................XX Cr. Pendapatan Lain-lain................................XX

VIII. 4 Ilustrasi Jurnal Pada bagian ini diberikan beberapa contoh transaksi koreksi pengembalian pendapatan dan belanja pada SKPD. DPPAKD sebagai SKPD dan Dinas Kesehatan digunakan sebagai ilustrasi.

47

VIII.4.1 Pengembalian Pendapatan Pada tanggal 6 Maret 2011 PPK-SKPD DPPKAD menerima SPJ penerimaan beserta lampirannya dari Bendahara penerimaan DPPKAD. Dari SPJ dan lampirannya tersebut diketahui bahwa selama bulan Pebruari 2011 terdapat transaksi pengembalian pendapatan sebagai berikut: 5 Pebruari 2011

Bendahara penerimaan menerima SP2D-LS sebesar Rp2.500.000,00 dari BUD tentang pengembalian kelebihan pendapatan pajak hotel bintang tiga STS No 104 tanggal 2 Januari 2011 (dana dipindahbukukan ke rekening wajib pajak tanggal 4 Pebruari 2011).


KODE AKUN

URAIAN

4/2/2011 1.20.1.20.06.00.00.4.1.1.01.01Pajak Hotel Bintang Tiga 1.20.1.20.06.3.4.1.01.01

RK PPKD

DEBET

KREDIT

2,500,000.00 2,500,000.00

(pengembalian kelebihan pendapatan hotel bintang tiga)

Analisis: Transaksi ini tidak mempengaruhi kas yang ada di bendahara penerimaan. Pengembalian pendapatan ini berasal dari pengeluaran Rekening Kas Daerah ke Pihak Ketiga/Wajib Pajak.

VIII.4.2 Pengembalian Belanja Selama tahun anggaran 2011 PPK-SKPD menerima SPJ dari bendahara pengeluaran yang berkaitan dengan transaksi pengembalian belanja sebagai berikut: 8 Januari 2011

30 Januari 2011

2 Agustus 2011

Terdapat pengembalian belanja yang diterima oleh bendahara pengeluaran berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat terdapat kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga atas pekerjaan Pembangunan Pustu di Kecamatan Periuk pada pelaksanaan kegiatan pembangunan puskesmas pembantu TA 2010 sebesar Rp2.000.000,00. PPK sedang menyusun laporan keuangan TA 2010. Bendahara pengeluaran menerima pengembalian kelebihan belanja atas pembayaran snack rapat pada tanggal 28 Januari 2011 sebesar Rp50.000,00 dari PPTK . Berdasarkan hasil pemeriksaan Inspektorat terdapat kelebihan pembayaran kepada pihak ketiga atas pekerjaan Pembangunan Pustu di Kecamatan Benda pada pelaksanaan kegiatan pembangunan puskesmas pembantu 48

TA 2010 sebesar Rp100.000,00. Laporan Keuangan telah diterbitkan. Pengembalian tersebut langsung dibayarkan oleh Pihak ketiga ke rekening Kas Daerah 10 Nopember 2011

Diterimas STS No.1515 untuk pengembalian kelebihan pembayaran atas honorarium TKK sebesar Rp2.010,00 untuk bulan Juli 2011 pada kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis Perkantoran pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran. Pegawai tersebut menyetorkan kelebihan honorarium langsung ke rekening Kas Daerah. Tanggal pemindahbukuan adalah tanggal 9 Nopember 2011.


KODE AKUN

URAIAN

8/1/2011 1.02.1.02.01.1.1.1.03.01

Kas di Bend. Pengeluaran Belanja Modal Pengadaan 1.02.1.02.01.25.02.5.2.3.26.08Konstruksi Puskesmas (pengembalian belanja atas kelebihan pembayaran pihak ketiga TA 2010)

30/1/2011 1.02.1.02.01.1.1.1.03.01


DEBET 2,000,000.00

2,000,000.00

50,000.00

1.02.1.02.01.01.17.5.2.2.11.02Belanja Makan dan Minum Rapat (pengembalian belanja atas kelebihan pembayaran snack rapat tanggal 28 Januari 2011) 2/8/2011

KREDIT

50,000.00

TIDAK ADA PENJURNALAN

30/1/2011 1.02.1.02.01.3.4.1.01.01

RK-PPKD

1.02.1.02.01.01.19.5.2.1.02.02Honorarium Pegawai Honorer

50,000.00 50,000.00

(pengembalian belanja atas kelebihan pembayaran honorarium pegawai TKK bulan Juli 2011)

Analisis: 1. Transaksi tanggal 8 Januari 2011 merupakan koreksi pengembalian atas belanja tahun sebelumnya (tahun 2010), namun demikian pada tanggal tersebut laporan keuangan masih dalam tahap penyusunan, sehingga pengembalian tersebut mempengaruhi akun belanja modal pada tahun 2010. Untuk penyetoran ke Kas Daerah, PPK-SKPD akan mencatat pada Jurnal Umum sebagai berikut:

49

TANGGAL

KODE AKUN

8/1/2011 1.02.1.02.01.3.4.1.01.01 1.02.1.02.01.1.1.1.03.01

URAIAN RK-PPKD

DEBET

KREDIT

2,000,000.00


2,000,000.00

(penyetoran pengembalian belanja atas kelebihan pembayaran pihak ketiga TA 2010)

2. Transaksi tanggal 30 Januari 2011 merupakan koreksi pengembalian belanja yang terjadi pada periode berjalan. Untuk penyetoran ke Kas Daerah, PPKSKPD akan mencatat pada Jurnal Umum. TANGGAL

KODE AKUN

8/1/2011 1.02.1.02.01.3.4.1.01.01 1.02.1.02.01.1.1.1.03.01

URAIAN RK-PPKD

DEBET

KREDIT

50,000.00


50,000.00

(penyetoran pengembalian belanja atas kelebihan pembayaran snack rapat tanggal 28 Januari 2011)

3. Transaksi tanggal 2 Agustus 2011 merupakan transaksi pengembalian belanja yang terjadi pada periode tahun sebelumnya (tahun 2010) dan pada tanggal tersebut laporan keuangan sudah diterbitkan. Hal ini mengakibatkan realisasi belanja TA 2010 sudah ditetapkan (tidak bisa diubah). Transaksi ini hanya dicatat pada DPPKAD selaku SKPD dan Dinas Kesehatan tidak melakukan pencatatan.

TANGGAL

KODE AKUN

URAIAN

2/8/2010 1.20.1.20.06.3.4.1.01.01

RK-PPKD Pendapatan dari Pengembalian 1.20.1.20.06.00.00.4.1.4.10.06Belanja (penerimaan pengembalian belanja atas pembayaran pihak ketiga tahun 2011)

DEBET 100,000.00

BUPATI MALUKU TENGGARA

Ir. ANDERIAS RENTANUBUN

50

KREDIT

100,000.00

LAMPIRAN III

Recommend Documents