Penerapan Prinsip-Prinsip Good Govenance Di Kantor Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa.
Oleh : Frando Daniel Sorongan.
ABSTRAK. Alasan dari pentingnya penelitian ini adalah, pentingnya penerapan good governance dalam setiap sudut pemerintahan di Indonesia, baik skala nasional maupun pedesaan. Untuk itu penelitian ini bertujuan mengetahaui sejauh mana pemerintah kecamatan kawangkoaan dapat menerapkan prinsip-prinsip good governance, guna bertujuan memperbaiki sistem birokrasi maupun merevitalisasi berbagai permasalahan di kecamatan kawangkoan. Definisi good governance menurut lembaga Administratif Negara yaitu penyelenggaraan pemerintahan Negara yang solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif , dengan menjaga kesinergi interaksi yang konstruktif diantara domain-domain Negara, sektor swasta dan masyarakat (society) Istilah pemerintahan menurut Bagir Manan sebagaimana yang dikutip oleh Syafruddin (2004:51), berasal dari kata dasar pemerintah yang mendapat sisipan “em” yang berarti “ suatu system yang menjalankan wewenang dan kekuasaan untuk mengatur kehidupan sosial, ekonomi dan politik suatu Negara atau bagian-bagiannya, atu sekelompok orang yang secara bersamasama memikul tanggung jawab terbatas untuk menggunakan kekuasaan atau penguasa suatu Negara”. Temuan yang di dapati Penerapan prinsip akuntabilitas di Kantor Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa , merupakan pertanggungjawaban pemerintah kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terwujud dalam laporan akuntabilitas kinerja pemerintahan. Penerapan prinsip daya tanggap di kantor Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa, sebagai respon pemerintah Kecamatan Kawangkoan dengan segera terhadap aspirasi masyarakat.dan respon aparatur sudah maksimal.
PENDAHULUAN
LATAR BELAKANG MASALAH.
Indonesia di tengah dinamika perkembangan global maupun nasioanl, saat ini menghadapi berbagai isu actual dan tantangan yang membutuhkan perhatian serius semua pihak. Tahun 1998,reformasi dimulai sebagai reaksi terhadap permasalahan yang terutama meliputi pemusatan kekuasaan pada presiden, baik akibat konstitusi (UUD 45) maupun tidak berfungsi dengan baik lembaga tertinggi dan tinggi Negara lainnya,serta tersumbatnya saluran partisipasi masyarakat dalam memberikan control social. Reformasi merupakan tuntutan dalam memperjuangkan adanya good governance dan clean government.
Good Governance atau tata pemerintahan yang baik, merupakan bagian dari paradigma baru yang berkembang dan memberikan nuansa yang cukup mewarnai terutama pasca krisis multi dimensi seiring dengan tuntutan era reformasi.
Tuntutan masyrakat terhadap penerapan good governance didorong oleh fenomena tidak maksimal kinerja pemerintahan yang dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya adalah ketidak cermatan pemerintahan dalam melakukan pemantauan dan penentuan perencanaan strategis. Dimensi lain penyebab kinerja pemerintahan secara umum adalah pelanggaran terhadap etika kepemerintahan.
Penerapan prinsip-prisip good governance di kantor Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa masih memiliki kelemahan pembuatan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah Kecamatan belum optimal. Program,dan kegiatan aparatur pemerintahan kecamatan. Pemerintahan kecamatan masih lambat dalam merespon keluhan masyarakat terutama terkait dengan lambannya penggurusan surat-surat.
Beberapa kelemahan tersebut di atas menunjukkan bahwa penerapan prinsip partisipsi (participation),transparansi(transparency), daya tanggap (responsiveness), dan akuntabilitas (accountability) di kantor Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa belum memenuhi
harapan yang maksimal. Penerapan prinsip-prinsip good governance merupakan aspek penting dalam mendukung pencapain tujuan pemerintahan kecamatan.
TINJAUAN PUSTAKA Kata “governance “berasal dari bahasa prancis “gubernance” yang berarti pengendalian. Terminology good governance dalam bahasa dan pemahaman masyarakat termasuk disebagian elite politik, sering mengalami kerancuan. Paling tidak ada tiga terminology yang sering rancu yaitu good governance (tata pemerintahan yang baik), good government (pemerintahan yang baik), dan clean governance (pemerintahan yang bersih).
METODELOGI PENELITIAN.
Pendekatan dan jenis penelitian. Tujuan utama penelitian ini bukan hanya sekedar untuk mendeskripsikan objek yang diteliti, akan tetapi mencakup proses pengeksplorasian fakta dan data objek di lapangan sebagaimana adanya. Penerapan prinsip-prinsip good governance
di kantor pemerintahan
Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa pada prinsipnya bukan hanya sekedar realitas sosial yang bersifat kontekstual,bakan tafsiran –tafsiran kualitaf perlu dilakukan untuk member keyakinan dan gambaran secara intergratif. Pendekatan penelitian yang dianggap relevan untuk penelitian ini ialah pendekatan penelitian kualitatif.
Jenis penelitian yang dianggap layak digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif deskriptif yaitu memberikan gambaran tentang penerapan prinsip-prinsip good governance di kantor pemerintahan kecamatan kawangkoan kabupaten minahasa. Sumber Data.
Jenis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer dan data sakunder. Sumber data printer diperoleh melalui hasil wawancara kepada informan tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah penerapan prinsip-prinsip good governance di kantor pemerintahan kecamatan kawangkoan kabupaten minahasa.
Informan.
Informan dalam penelitian ini ditentukan secara purposive yaitu ditentukan berdasarkan pertimbangan bahwa informan memahami tentang proses penerapan prinsip-prinsip good governance di kantor kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa dari pegawai kantor kecamatan kawangkoan
Teknik Dan Instrument Pengumpulan Data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini, erat hubungannya dengan alat-alat atau instrument sarana untuk memperoleh data.Instrumen ynag paling utama sebenarnya adalah peneliti sendiri.Sebagaimana yang dikemukakan bahwa dalam penelitian naturalistik, peneliti merupakan instrument
penelitian
utama.Alat-alat
yang
dikemukakan
di
bawah
ini
merupakan
pelengkap.Keputusan penggunaan instrumen pelengkap ini, didasarkan pada kerangka metode penelitian yang digunakan, jenis dan karakteristik data yang diperlukan. Data dikumpulkan berdasarkan atas fakta-fakta sesuai jenis data yang digunakan .
Mengumpulkan data, dengan digunakan teknik wawancara, observasi lapangan dan teknik telah dokumentasi. Teknik wawancara langsung digunakan untuk memperoleh sejumlah informasi dari pendapat dan pengalaman informan yang mengetahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan penerapan prinsip-prinsip good governance di kantor kecamatan kawangkoan kabupaten minahasa.
Teknik analisis data. Analisis data dalam penelitian kualitatif secara teoritis merupakan proses penyusunan data untuk memudahkan penafsirannya. Data yang dikumpulkan dalam penelitian kualitatif biasanya berbentuk data deskriptif, yaitu data yang berbentuk uraian yang memaparkan keadaan obyek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta actual atau sesuai kenyataanya sehingga menuntut penafsiran peneliti secara lebih mendalam terhadap makna yang terkandung di dalamnya.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.
Deskripsi Lokasi Penelitian.
Kecamatan Kawangkoan adalah merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara. Luas Kecamatan Kawangkoan adalah 15,02 km atau 1,458% dari luas Kabupaten Minahasa.Wilayahnya sendiri berbatasan dengan,Sebelah Utara dengan Kecamatan Kawangkoan
Utara,Sebelah
Timur
dengan
Kecamatan
Remboken
dan
Kecamatan
Tompaso.Sebelah Selatan dengan Kecamatan Tompaso,dan Sebelah Barat dengan Kecamatan Kawangkoan Barat.
Visi Kecamatan Kawangkoan adalah : “Terwujudnya masyarakat Kawangkoan yang mandiri,berbudaya dan bersandar pada moralitas agama dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Misi Kecamatan Kawangkoan yaitu:”Terwujudnya sistem demokrasi dan supremasi hukum malalui praktek penyelenggaraan pemerintahan yang bersih, transparan dan profesional.
Mengacu pada Visi,Misi dan strategi pembangunan Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa, maka arah kebijakan pembangunan dalam periode 5(lima) tahun kedepan diarahkan melalui 5 (lima) agenda pembangunan daerah,yakni sebagai berikut: Agenda melaksanakan reformasi birokrasi pemerintahan daerah dan tata kelola pemerintahan ; Agenda menciptakan pelayanan kebutuhan dasar masyrakat yang berkualitas dan berkeadilan; Agenda mewujudkan pertumbuhan dan struktur ekonomi yang kokoh dan dinamis; Agenda mewujudkan pembangunan infrastruktur wilayah yang merata dan berkualitas ; Agenda mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Hasil Wawancara. Hasil wawancara tentang penerapan prinsip-prinsip good governance di Kantor Kecamatan Kawangkoan sebagai temuan dalam penelitian ini sebagaimana uraian berikut. HS adalah salah seorang warga masyarakat yang ditemui sedang melakukan urusan tentang pengaduan tanah di Kantor Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa memberikan penilaian dengan pendapat menurutnya bahwa karakteristik prinsip-prinsip good governance di kantor Kecamatan Kawangkoan sudah maksimal, Respon aparat sudah maksimal dengan penyelesaian sengketa tanah. Di dalam hal mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pembangunan sudah baik
karena HS pernah diundang untuk mengikuti pertemuan yang membahas tentang pembangunan kanal. Rangkuman Hasil Wawancara Konsep good governance di Kantor Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa mengandung arti penting sebgai acuan di Kantor Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa memiliki arti penting sebagaian tujuan yang hendak diwujudkan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan. Penerapan prinsip partisipasi di Kantor Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa dimaksudkan sebagai jaminan agar kebijakan yang diambil mencerminkan aspirasi msyarakat. pemerintah mendorong setiap warga masyarakat Kawangkoan untuk menggunakan hak menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan secara langsung seperti melalui musyawarah perencanaan pembangunan maupun tidak langsung secara tertulis. Pemerintahan mendorong pemanfaatan saluran komunikasi oleh masyarakat Kecamatan Kawangkoan dalam mengutarakan pendapatnya, melibatkan masyarakat dalam pertemuan umum, temu wicara, konsultasi yang difasilitasi pemerintah dalam rangka menjaring aspirasi mereka terhadap pelaksanaan pembangunan.
Pemerintahan memberikan rangsangan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan partisipatif agenda pembangunan, karena pembangunan memerlukan partispasi semua pihak terutama masyarakat dalam proses pembuatan program, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi yang dibangun berdasarkan atas adanya kebebasan untuk berkumpul dan menyampaikan pendapat, serta kapasitas untuk berpatisipasi secara konstruktif.
seringkali prinsip partisipasi ini menjadi terabaikan. Konsultasi publik, dengar pendapat, pembahasan di parlemen dan pertemuan umum antara pemerintah dan masyarakat belum terjalin dengan optimal karena ada anggota masyarakat yang tidak mau berpatisipasi baik dengan alasan tidak diundang atau tidak ada waktu luang. Debat publik secara kuantitatif juga masih kurang dilaksanakan, demikian juga lembaga-lembaga advokasi masih kurang. Pemrintah kurang memberdayakan kelompok-kelompok usaha kecil menengah.ini berarty pemerintah harus lebih peka lagi terhadap masyarakat.
Pembahasan Penelitian ini dilaksanakan di kantor Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa untuk mendapatkan gambaran tentang Penerapan prinsip-prinsip good governance yang meliputi prinsip partisipasi (participation), transparansi (transparancy), daya tanggap (responsiveness), dan akuntabilitas (accountability).
Good governance di Kantor Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa merupakan pelayanan publik partisipatif, transparan, responsif serta pemerintahan yang bertanggungjawab pada publiknya. Hakikatnya penyelenggaraan Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa ditunjukan kepada terciptanya fungsi pelayanan publik. Pemerintahan yang baik cenderung menciptakan terselenggaranya fungsi pelayanan publik dengan baik pula. Sebaliknya , pemerintahan yang buruk mengakibatkan fungsi pelayanan publik tidak akan dapat terselenggara dengan baik.
PENUTUP.
Kesimpulan. Penerapan prinsip partisipasi di Kantor Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa dimaksudkan sebagai jaminan Pemerintah Kecamtan Kawangkoan Kabupaten Minahasa agar kebijkan yang diambil mencerminkan aspirasi masyarakat kawangkoan Kabupaten Minahasa yang dapat dilakukan dengan mendorong setiap warga masyarakat Kecamatan Kawangkoan untuk menggunakan hak menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan baik secara langsung tidak langsung. Dengar pendapat antara pemerintah dan msyarakat belum terjalin dengan optimal.
Penerapan prinsip transparansi di Kantor Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa berorientasi pada upaya menciptakan kepercayaan masyarakat kawangkoan terhadap penyelenggaraan pemerintahan dengan menjamin kemudahan mendapatkan informasi tersebut secara akurat dan memadai. Sistem informasi manajemen transparansi pemerintahan sudah berjalan dengan baik.
Penerapan prinsip akuntabilitas di Kantor Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa , merupakan pertanggungjawaban pemerintah kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terwujud dalam laporan akuntabilitas kinerja pemerintahan.
Saran. Di dalam upaya mengoptimalkan Penerapan prinsip partisipasi di Kantor Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa. Pemerintah Kecamatan kiranya perlu melakukan kegiatan debat publik secara rutin dan terprogram setiap minggu sampai ke tingkat kelurahan,desa membentuk lembaga-lembaga advokasi. Dan stakeholder yang berhubungan dengan permasalahan yang ada di masyarakat untuk bisa masuk dalam hearing dengan DPRD dan eksekutif untuk samasama membuat kebijakan.
Di dalam upaya mengoptimalkan Penerapan prinsip transparansi di Kantor Kecamatan Kabupaten Minahasa, Pemerintahan Kecamatan kiranya perlu mengembangkan sistem informasi manajemen transparansi Pemerintahan.
Di dalam upaya mengoptimalkan Penerapan prinsip daya tanggap di Kantor Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa, Pemerintahan Kecamatan kiranya perlu membentuk Tim penyelesaian Sengketa Masyarakat.
Di dalam upaya mengoptimalkan implementasi prinsip akuntabilitas di Kantor Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa, Pemerintahan Kecamatan kiranya dapat melakukan publikasi kinerja pemerintah kecamatan kepada masyarakat secara rutin dan terprogram setiap minggu melalui media.
Daftar Pustaka Hardjasoemantri, koesnadi. 2003. Good Governance Dalam pembangunan berkelanjutan Di Indonesia. Makalah Untuk Lokakarya PembangunanHukum Nasional ke 8di Bali, tanggal 15 juli 2003.
Best, J.W. 1982. Research in Education. Prentice-Hall. Mustopadidjaja, AR. 2003. Manajemen Proses Kebijakan Publik,ormulasi, Implementasi dan Evaluasi Kinerja, Penerbit LAN, Jakarta. Nasution.1988 Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif.Tarsito Bandung. Nasution 2003.Metode Reseach. Bumi Aksara, Jakarta. Nurcholis, H 2007. Teori dan praktek pemerintahan dan otonomi Daerah. PT Gramedia Widiasarana Indonesia. Tjokromidjojo, H. Bintoro. 2003. Reformasi Nasional dan Penyelenggaraan Good Governance dan Perwujudan Masyarakat Madani. Jakarta
