ANALISIS PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PAJAK DALAM PENCAPAIAN TARGET PENERIMAAN PAJAK (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar) Afrida Lindia Rahman Endang Siti Astuti Muhammad Saifi PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Program Studi Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya
[email protected] Abstract This study is conducted to imvestigate the implementation of tax audits, supporting factors and inhibitor factors of the implementation of tax audit, conducted by the tax office of pratama Blitar. Data sources in this are interviewing the inspection division as primary data, and data documentation as secondary data. The result of this study indicate that the implementation of tax audit conducted by the tax office of paratama Blitar is in accordance with the existing regulations. Supporting factors are in the information of the taxpayer, the quality of human resources, facilities and infrastructure, confirmation with a third party. Inhibitor factors are the limited number of the inspection team, the taxpayer still has lack knowledge of the taxation legislation, there is limited data and evidence, lack awareness and lack cooperative taxpayer. Keywords: Implementation, Audit , Tax Revenue Target Achievement Abstrak Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan pajak, faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar. Sumber data dalam penelitian ini yang digunakan adalah melakukan wawancara kepada seksi pemeriksaan sebagai data primer dan data-data dokumentasi sebagai data sekunder. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar sudah sesuai dengan peraturan yang ada. Informasi tentang Wajib Pajak, kualitas Sumber Daya Manusia, sarana dan prasana, melakukan konfirmasi pihak ketiga merupakan faktor-faktor pendukung. Terbatasnya jumlah tim pemeriksa, pengetahuan Wajib Pajak masih rendah terhadap undang-undang perpajakan, terbatasnya data dan bukti, tidak adanya kesadaran dan tidak kooperatif Wajib Pajak merupakan faktor-faktor penghambat. Keywords: Pelaksanaan, Pemeriksaan, Pencapaian Target Penerimaan Pajak PENDAHULUAN
dan
Dalam rangka meningkatkan pembangunan
melakukan berbagai kegiatan
meningkatkan
penerimaan
pajak
nasional agar dapat terus berkembang maka dibutuhkan adanya penerimaan pajak. Pada
seperti ekstensifikasi perpajakan, pengawasan
tahun 1983 Indonesia mengalami perubahan
dan konsultasi, pemeriksaan, serta penagihan.
sistem perpajakan dari official assessment menjadi
Setiap Kegiatan dan setiap KPP mempunyai
self assessment (Purwono, 2010:13). Adanya self
target
assessment system Wajib Pajak memungkinkan
melaksanakan kegiatan pemeriksaan, Direktorat
untuk
Jendral Pajak telah menetapkan target tertentu
tidak
melaporkan
kewajiban
penerimaan
dalam
Pajak melaksanakan pengawasan kepada Wajib
kegiatan pemeriksaan. Setiap KPP Pratama
Pajak
Dengan
mempunyai target penerimaan pajak yang
berharap
berbeda-beda tergantung dari potensi daerah
adanya
kegiatan
kecurangan kepatuhan
pemeriksaan
Wajib Wajib
menyampaikan
pajak.
pemeriksaan Pajak Pajak Surat
berkurang
memaksimalkan
Dalam
perpajakannya dengan benar. Direktorat Jendral dengan
upaya
berbeda-beda.
penerimaan
dan
dan potensi Wajib Pajak yang dibawahinya.
seperti
Dalam menentukan target Direktur Jendral
Pemberitahuan,
Pajak mempunyai pertimbangan-pertimbangan
meningkat
pembukuan, dan informasi lain yang relevan
antara
serta membayar pajak dan tepat waktu yang
tersebut, potensi daerah tersebut, dan profil dari
telah
Pajak
Wajib Pajak yang masuk dalam pengawasan
Pratama (KPP Pratama) dalam mengumpulkan
Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) tersebut.
ditentukan.
Kantor
Pelayanan
lain
Realisasi
pertumbuhan
penerimaan
ekonomi
pajak
atas
Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 9 No. 1 2016| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
daerah
kegiatan
1
pemeriksaan dari tahun 2012 sampai 2015 di
perpajakan yang ada di Indonesia sulit
KPP Pratama Blitar tidak sesuai target atau
dipahami oleh Wajib Pajak (WP).
rencana penerimaan pajak (Kurnia, 2010:244)..
2.
Perlawanan aktif merupakan perlakukan
Tabel 1. Target dan Realisasi Penerimaan
Wajib Pajak (WP) kepada fiskus yang secara
Pemeriksaan Pajak
langsung dengan tujuan untuk menghindari
No
Tahun
Target (Rp)
Realisasi (Rp)
pajak. Contohnya dengan tax avoidance dan
1.
2012
2.195.371.479
104.065.759
tax evasion.
2.
2013
1.770.513.845
973.781.673
3.
2014
3.572.100.000
1.306.734.884
4.
2015
7.500.000.000
5.453.521.812
Sumber: Seksi Pemeriksaan KPP Pratama
yang dilaksanakan oleh tim pemeriksa kepada
Dalam empat tahun berturut-turut dari tahun penerimaan
atas
pelaksanaan
pemeriksaan pajak tidak mencapai sesuai target atau
rencana
Istilah pemeriksaan menurut Halim (2014:350) adalah mencari keterangan atau bukti
Blitar (2015)
2012-2015
Pengertian Pemeriksaan
penerimaan
pemeriksaan.
Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Blitar, faktor-faktor pendukung dan faktorfaktor penghambat.
Wajib Pajak (WP), yang sesuai aturan atau standar pemeriksaan untuk bertujuan untuk menguji kepatuhan kewajiban Wajib Pajak dan/ atau untuk tujuan lain. Jenis Pemeriksaan Pajak Jenis 1.
yang ditunjukkan kepada Wajib Pajak (WP) oleh negara, yang dapat dipaksakan dengan tidak mendapatkan keuntungan secara langsung dan yang digunakan untuk membayar pengerluaran umum dan meningkatkan pembangunan.
dibagi
menjadi
dua
(Resmi, 2014:3): Budgetair
(Sumber
Keuangan
Negara) Direktorat Jendral Pajak (DJP) berupaya dan dalam
meningkatkan
memasukkan
pemasukkan
dan
sebesar-
besarnya untuk kas negara. cara
untuk
melaksanakan Indonesia
mengatur
kebijakan
serta
mencapai
dan
pemerintahan tujuan-tujuan
tertentu di luar bidang keuangan.
Hambatan-hambatan
pemungutan
Perlawanan pasif merupakan Wajib Pajak (WP) tidak membayar pajak dengan alasan pengetahuan dan
Wajib
tim
Menurut Suandy (2011:208) pemeriksaan khusus merupakan pemeriksaan pajak yang dapat dilakukan setelah ada instruksi dari Direktur Jendral Pajak atau kepala kantor yang bersangkutan.
Pajak
sistem
Kamus
Besar
Bahasa
Indonesia, pencapaian merupakan proses, cara, dan perbuatan mencapai sesuatu yang di inginkan. Menurut Komarudin (2005:845) target merupakan suatu tujuan-tujuan mendetail yang dinyatakan Menurut
yang
lebih
ingin dicapai yang dapat
atau diukur secara kuantitatif. Kamus
Besar
Bahasa
Indonesia,
penerimaan berasal dari kata terima yang berarti penerimaan merupakan besarnya uang yang diterima. METODE PENELITIAN Penelitian
pajak dibagi menjadi dua (Mardiasmo, 2011:8-9):
rendah
2.
penelitian
Hambatan Pemungutan Pajak
1.
oleh
berarti mendapatkan atau memperoleh, yang
Fungsi Regulerend (Pengatur) Sebagai
langsung
pemeriksaan.
Menurut pajak
secara
Pengertian Pencapaian Target Penerimaan
Fungsi Pajak
2.
lakukan
pemeriksa, dan harus segera dilakukannya
mengatakan bahwa pajak merupakan kewajiban
berusaha
yaitu
Menurut Suandy (2011:208) pemeriksaan di
Istilah Pajak menurut Waluyo (2011:2-3)
Fungsi
dua
rutin merupakan pemeriksaan yang dapat
Pajak
Fungsi
terbagi
pemeriksaan rutin dan khusus:
TINJAUAN PUSTAKA
1.
pemeriksaan
(WP)
serta
masih
peraturan
ini
eksploratif
menggunakan dengan
jenis
pendekatan
kualitatif. Menurut Arikunto (2006:7) penelitian eksploratif merupakan semacam penelitian yang menggali secara luas tentang sebab-sebab atau hal-hal yang mempengaruhi terjadinya sesuatu. Pendekatan
kualititatif
menurut
moleong
(2011:6) adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang
Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 9 No. 1 2016| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
2
dialami
oleh
subjek
penelitian
misalnya
perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam
pemeriksaan. Rencana pemeriksaan bertujuan membantu kelancaran pelaksanaa pemeriksaan. c.
Menyusun program pemeriksaan
bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu
KPP Blitar dalam mempersiapkan pemeriksaan
konteks khusus yang alamiah dan dengan
menyusun
memanfaatkan berbagai metode alamiah. Lokasi
identifikasi permasalahan dan cakupan yang
dalam penelitian ini adalah KPP Pratama Blitar.
telah
Sumber data yang digunakan dalam penelitian
pemeriksaan tidak terlalu melebar ke mana-
ini adalah sumber data primer dan sumber data
mana.
sekunder. Menurut Kuncoro (2009:148) sumber
program
pemeriksaan
ditentukan.
Tujuannya
sesuai
agar
arah
d. Menyediakan sarana pemeriksaan
data primer merupakan data yang diperoleh
Tim pemeriksa menyiapkan sarana pemeriksaan
dengan survei lapangan yang menggunakan
sebelum
semua metode pengumpulan data original.
pemeriksa menyiapkan berbagai kelengkapan
Sumber data primer meliputi jawaban dari
yang
responden melalui wawancara langsung kepada
menjalankan
pegawai seksi pemeriksaan KPP Pratama Blitar.
Perintah Pemeriksaan (SP2), dan tanda pengenal
Menurut
Pemeriksa Pajak.
Indrianto
(2012:152),
wawancara
melakukan
dibutuhkan
pemeriksaan.
guna
Tim
kelancaran
pemeriksaan,
dalam
seperti
Surat
adalah teknik pengumpulan data dalam metode survei yang menggunakan pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian. Data sekunder
2. Langkah-langkah pemeriksaan a. Pemeriksaan di tempat Wajib Pajak
umumnya berupa bukti, catatan atau laporan
Setelah tim pemeriksa datang di tempat Wajib
historis yang telah tersusun dalam arsip (data
Pajak (WP), tim pemeriksa sebelum melakukan
dokumenter) yang dipublikasikan dan yang
pemeriksaan
tidak dipublikasikan (Indriantoro, 2012:147).
Wajib Pajak (WP) tujuan tim pemeriksa datang
Data sekunder dalam penelitian ini berupa
ke tempat Wajib Pajak dan memberikan SP2.
dokumen-dokumen resmi berupa rencana dan
Tim pemeriksa meminta catatan-catatan dan
realisasi penerimaan pemeriksaan pajak, target
bukti-bukti yang diperlukan serta melakukan
dan realisasi SP2 di Kantor Pelayanan Pajak
wawancara terhadap Wajib Pajak(WP).
Pratama
Blitar.Penelitian
ini
analisis
data
model
dengan
menggunakan
harus
menyampaikan
kepada
b. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku
interaktif
dan dokumen-dokumen
sebagaimana dikemukakan oleh Miles dan
Tim pemeriksa tidak sekedar meminjam atas
Huberman, dimana dalam model ini terdapat
catatan-catatan
pengumpulan data, reduksi data, penyajian data
pemeriksa juga melakukan pemeriksaan atas
dan penarikan kesimpulan (Husaini, 2008:85).
catatan-catatan dan bukti-bukti. Tim pemeriksa
dilakukan
pemeriksaan oleh
Kantor
pajak
yang
Pelayanan
Pajak
Pratama (KPP) Blitar. Mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak Tahap pertama dalam persiapan pemeriksaan sebelum ke tempat Wajib Pajak yang akan diperiksa adalah tim pemeriksa menyiapkan data Wajib Pajak dan mempelajarainya. Setelah mengumpulkan dan mempelajari data Wajib Pajak tim pemeriksa menganalisis data-data yang ada dalam laporan keuangan dan Surat Pemberitahuan serta mencatat masalah-masalah dan temuan-temuannya. b.
Menyusun rencana pemeriksaan
Tim pemeriksa KPP Blitar menyusun rencana pemeriksaan. Rencana pemeriksaan di susun dengan
baik
tetapi
tim
sesuai
teliti agar mempunyai buktiyang akurat. c.
Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga
Tim pemeriksa melakukan konfirmasi kepada
1. Persiapan pemeriksaan a.
bukti-bukti
dalam melakukan pemeriksaan berhati-hati dan
PEMBAHASAN Pelaksanaan
dan
tujuan
pelaksanaan
pihak ketiga. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga membantu tim pemeriksa dalam mencari bukti-bukti. Mencari kebenaran data atau informasi dari Wajib Pajak(WP) dengan bukti-bukti yang diperoleh Wajib Pajak(WP). 3 Pelaporan pemeriksaan a. Penyusunan Kertas Kerja Pemeriksaan Tim pemeriksa Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar setelah mempersiapkan pemeriksaan dan langkah-langkah pemeriksaan. Tim pemeriksa menyusun Kertas Kerja Pemeriksaan. Kertas Kerja Pemeriksaan diselenggarakan oleh tim pemeriksa mengenai prosedur pemeriksaan yang ditempuh, bukti dan keterangan yang
Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 9 No. 1 2016| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
3
dikumpulkan dan kesimpulan yang diambil
mengenai kondisi yang sebenarnya dari Wajib
sehubungan dengan pelaksanaan pemeriksaan.
Pajak. Hal ini sangat penting karena dengan
b. Penyusunan Laporan Pemeriksaan Pajak
mengetahui kondisi yang sebenarnya secara
Setelah melakukan pemeriksaan, tugas tim
otomatis
dapat
diketahui
omset-omset
pemeriksa Kantor Pelayanan Pajak Pratama
penjualan dari Wajib Pajak itu sendiri.
Blitar tidak hanya sampai disitu, namun tim pemeriksa
membuat
Laporan
Hasil
Faktor-faktor penghambat pada pelaksanaan
Pemeriksaan (LHP). Semua hasil pemeriksaan di
pemeriksaan
susun di Laporan Hasil Pemeriksaan oleh tim
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar.
pemeriksa. Setelah Laporan Hasil Pemeriksaan selesai
maka
selanjutnya
laporan
1.
pajak
yang
dilakukan
oleh
Terbatasnya tim pemeriksa
akan
Kurangnya tim pemeriksa dalam pemeriksaan
diserahkan kepada AR sebagai dasar penerbitan
merupakan penghambat dalam melaksanakan
Surat Ketetapan Pajak kepada Wajib Pajak.
pemeriksaan. Terbatasnya timpemeriksa tidak sebanding dengan jumlahpekerjaan. Jumlah
Faktor-faktor pendukung pada pelaksanaan
pemeriksa di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
pemeriksaan
Blitar hanya ada tiga orang.
pajak
yang
dilakukan
oleh
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar. 1. Informasi tentang Wajib Pajak
2.
Pengetahuan Wajib Pajak masih rendah
Dengan adanya informasi tentang Wajib Pajak
terhadap peraturan perpajakan.
mempermudah tim pemeriksa dalam bekerja.
Wajib Pajak masih banyak yang mengalami
Informasi tentang Wajib Pajak dapat diperoleh
kesulitan dalam menentukan besarnya jumlah
dari seksi Pusat Data dan Informasi (PDI), seksi
pajak yang terutang, biasanya terdapat kendala
pelayanan Sistem Informasi Direktorat Jendral
Wajib Pajak tidak dapat menghitung,melapor,
Pajak (SIDJP).
dan
menyetorkan
sendiri
kewajiban
perpajakannya. Hal ini disebabkan pengetahuan 2. Kualitas Sumber Daya Manusia
Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan
Faktor lain adalah kualitas Sumber Daya
masih rendah mengenai cara penghitungan
Manusia (SDM) yang cukup dan mempunyai
pelaporan, dan penyetoran pajak.
kemampuan untuk menangani pelaksanaan pemeriksaan. Dalam pelaksanaan pemeriksaan
3.
Terbatasnya data dan bukti
tim pemeriksa pada tahun 2012 sampai 2015
Terbatasnya data baik dokumen maupun bukti
mampu
yang
menyelesaikan
Surat
Perintah
Pemeriksaan (SP2).
bisa
diperoleh
Keterbatasan
data
dari dan
Wajib
Pajak.
dokumen
bisa
disebabkan Wajib Pajak membuang catatan 3. Sarana dan prasana
dokumen
Tim pemeriksa mempunyai berbagai fasilitas
Kebanyakan Wajib Pajak mengelabui para
yang menunjang pemeriksaan pajak. Dengan
petugas pemeriksa dengan cara memanipulasi
adanya sarana dan prasana tim pemeriksa bisa
data. Mereka memberikan keterangan yang
bekerja lebih mudah dan optimal. Peningkatan
tidak sesuai dengan fakta sehingga data yang
sarana dan prasana berupa pengelolaan berkas
diperoleh kurang akurat. Dari hasil pemeriksaan
dan arsip yang baik, berkas tersebut disusun
lebih lanjut diketahui Wajib Pajak melakukan
secara spiral berdasarkan Nomor Pokok Wajib
pembukuan ganda agar pendapatan mereka
Pajak.
lolos dari pajak.
Penambahan
penyediaan
sarana
yang
dimiliki
Wajib
Pajak.
komputer dan perangkat lunak yang disediakan untuk memudahkan proses pengolahan data
KESIMPULAN
maupun pertukaran informasi. Menyediakan
1. Pelaksanaan pemeriksaan yang dilakukan
kendaraan
oleh tim pemeriksa di Kantor Pelayanan Pajak
dinas
yang
dapat
menunjang
operasional kantor yang dimanfaatkan untuk
Pratama
aktivitas pemeriksaan.
berdasarkan pedoman pada Peraturan Menteri Keuangan
(KPP)
Blitar
(PMK)
Nomor
sudah
dilakukan
184/PMK.03/2015
4. Melakukan konfirmasi pihak ketiga
tentang Tata
Cara Pemeriksaan
Pajak.
Tim pemeriksa melakukan pengamatan kondisi
Pelaksanaan pemeriksaan pajak yang dilakukan
usaha Wajib Pajak di lapangan secara langsung
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar dengan
dan mencari berbagai tambahan informasi dari
tahap persiapan pemeriksaan pajak, langkah-
pihak lain yang dapat memberikan keterangan
Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 9 No. 1 2016| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
4
langkah dan tahap terakhir yaitu pelaporan
yang mendukung terjadinya tidak tercapai
pemeriksaan.
pencapaian target penerimaan pajak dan melakukan
2. Adanya informasi Wajib Pajak, berbagai
wawancara
terhadap
Wajib
Pajak yang di periksa.
sarana dan prasana, kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), melakukan konfirmasi pihak
DAFTAR PUSTAKA
ketiga merupakan faktor-faktor
Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian,
pendukung
dilakukannya kegiatan pemeriksaan.
Suatu Pendekatan Praktis. Jakarta: Rineka Cipta.
3. Terbatasnya tim pemeriksa yang dimiliki Kantor Pelayanan Pajak Pratama, pengetahuan Wajib Pajak masih rendah terhadap ketentuan perpajakan, terbatasnya data dan bukti yang dimiliki Wajib Pajak, tidak adanya kesadaran
Halim, Abdul. 2014. Perpajakan. Jakarta: Salemba Empat. Husaini, Usman. 2008. Pengantar Statistik. Edisi Kedua, Jakarta: Bumi Aksara. Indrianto, Nur. 2012. Metode Penelitian Bisnis
dan kooperatif Wajib Pajak dalam melakanakan
untuk
pemeriksaan
Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
sehingga
menyulitkan
tim
pemeriksa merupakan faktor-faktor penghambat dilakukannnya kegiatan pemeriksaan.
Akuntansi
dan
Manajemen.
Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Keempat, 2008, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Kurnia, Rahayu Siti. 2010. Perpajakan Indonesia
SARAN 1.
Konsep dan Aspek Formal. Yogyakarta:
Melakukan
kerjasama
dengan
instansi-
instansi lainnya yang terkait agar data-data yang diperoleh lebih lengkap dan valid. , Contohnya dengan
untuk mengetahui tentang kegiatan yang
Bisnis dan Ekonomi Edisi 3. Jakarta:
dilakukan
Erlangga
Wajib
Pajak
berkaitan
dengan kegiatan usahanya bersama bea
Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Yogyakarta: Andi.
cukai, Kepolisian jika pada saat pemeriksa
Moleong. 2011. Metode Penelitian Kualitatif.
pemeriksaan
mendapatkan
perlakuan yang tidak baik dari Wajib Pajak
dan
pemeriksa,
bersifat
untuk melindungi
Imigrasi jika sewaktu-waktu
Bandung: PT Remaja Rosdakarya. Peraturan
Menteri
Indonesia
Keuangan
Republik
No.184/PMK.03/2015tentang
Tata Cara Pemeriksaan.
Wajib Pajak melarikan diri karena menolak
Purwono, Herry. 2010. Dasar-Dasar Perpajakan
untuk diperiksa oleh Kantor Pelayanan
dan Akuntasi Pajak. Jakarta: Erlangga.
Pajak Pratama Blitar. Pihak
Direktorat
Resmi, Siti. Jendral
Pajak
(DJP)
menambah jumlah tim pemeriksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Blitar. Tujuan tersebut
dilakukan agar dapat
menyelesaikan Surat Perintah Pemeriksaan secara
maksimal
dan
pelaksanaan
pemeriksaan dapat dilakukan dengan cepat. 3.
Bandung: Alfabeta. Kuncoro, Mudrajad. 2009. Metode Riset untuk
melakukan
2.
Komarudin, 2005. Ensiklopedia Manajemen.
Cukai
oleh
Kantor Bea
Graha Ilmu.
Bagi peneliti yang ingin melaksanakan penelitian
sejenis,
hendaknya
2014. Perpajakan Teori dan Kasus.
Jakarta: Salemba Empat. Seksi Pemeriksaan KPP Pratama Blitar. 2015. Target
dan
Realisasi
Penerimaan
Pemeriksaan Pajak. Suandy, Erly. 2011. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat. Waluyo. 2011. Perpajakan Indonesia Edisi 10. Buku satu. Jakarta: Salemba Empat.
bisa
melengkapi informasi mengenai aspek lain
Jurnal Perpajakan (JEJAK)| Vol. 9 No. 1 2016| perpajakan.studentjournal.ub.ac.id
5
