i
DAFTAR ISI Halaman DAFTAR ISI ........................................................................................................................... i A. Latar Belakang ................................................................................................................ 1 B. Dasar Hukum................................................................................................................... 2 C. Tujuan dan Hasil yang diharapkan .................................................................................. 2 D. Materi .............................................................................................................................. 3 E. PESERTA........................................................................................................................ 3 F.
Nara Sumber .................................................................................................................... 4
G. Waktu dan Tempat Kegiatan ........................................................................................... 4 H. Jadwal Kegiatan Bimtek.................................................................................................. 5 DAFTAR PUSTAKA ............................................................................................................. 7
i
A. Latar Belakang Negara Kesatuan Republik Indonesia masih tergolong negara muda, apabila dibandingkan antara lain dengan negara Amerika Serikat yang sudah berusia sekitar 240 tahun terhitung sejak tahun 1776, dan Perancis telah berusia sekitar 227 tahun terhitung sejak tahun 1789. Demikian pula apabila dibandingkan dengan umur dua negara nasional pada sejarah nasional Indonesia, negara nasional pertama yaitu Sriwijaya yang berusia sekitar 1000 tahun, sedangkan negara nasional kedua yaitu Majapahit yang berusia sekitar 250-an tahun. Terkait dengan eksistensi NKRI yang masih tergolong muda ini, setidaktidaknya terdapat dua pertanyaan besar yang perlu mendapat jawaban dari para generasi muda khususnya mahasiswa sebagai penerus atau calon penerima tongkat estafet kepemimpinan baik di tingkat nasional, regional, maupun lokal. Kedua pertanyaan tersebut adalah 1) sampai kapankah negara bangsa ini akan tetap bertahan hidup (survive)?; 2) kapankah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang besar dan mampu berkompetisi dengan bangsa-bangsa lain di dunia?; jawaban atas kedua pertanyaan tersebut adalah tergantung seberapa besar para generasi muda khususnya mahasiswa memahami dan menghayati Ideologi Pancasila, memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air, disamping menguasai IPTEKS. Tantangan terhadap bertumbuhnya kesadaran ideologis, penguatan rasa kebangsaan dan cinta tanah air mendapat gempuran hebat dari kerasnya persaingan antar bangsa, antar elemen masyarakat, bahkan antar individu pada era pasar bebas dewasa ini. Pada era persaingan ini setiap orang khususnya dalam hal ini para mahasiswa dapat tergoda untuk menganut pragmatisme dan individualisme, suatu faham yang tidak selalu berdamai dengan rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Kondisi itu pada gilirannya dapat mengancam eksistensi negara bangsa sebagaimana pernah dikemukakan oleh Kenichi Ohmae (1995) yang tergambarkan dalam judul bukunya The End of the Nation State. Untuk mengantisipasi ancaman terhadap eksistensi negara bangsa yang dapat berawal dari kondisi memudarnya kesadaran terhadap Ideologi Pancasila, melemahnya rasa kebangsaan dan cinta tanah air, dan untuk merespon kondisi persaingan yang makin tajam sebagaimana dikemukakan pada uraian terdahulu, maka perlu optimalisasi implementasi Mata Kuliah Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan di Perguruan Tinggi. Hal ini sejalan dengan amanat ketentuan dalam Pasal 35 ayat (3) UU RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang menetapkan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat Mata Kuliah a. Agama, b. Pancasila, c. Kewarganegaraan, dan d. Bahasa Indonesia. Lebih dari itu, urgensi Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) juga dikukuhkan melalui Pasal 9 ayat (2) UU RI Nomor 3 Tahun 2002 bahwa salah satu bentuk wujud keikutsertaan warga negara dalam bela negara adalah keikutsertaan warga negara dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Berdasarkan Perpres RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, Capaian Pembelajaran umum bagi semua jenjang pendidikan sebagaimana termaktub dalam uraian deskripsi umum antara lain adalah berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia, menghargai keanekaragaman budaya, menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa dan masyarakat luas. Karakter tersebut harus dicapai oleh setiap lulusan dari setiap program studi semua perguruan tinggi, yang mana karakter tersebut merupakan tujuan substantif dari mata kuliah Pancasila . Hal ini sejalan dengan butir nomor 8 (delapan) dalam 9 (sembilan) 1
Agenda Prioritas atau NAWA CITA sebagaimana tercantum dalam Perpres Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 20152019 pada Buku I halaman 67-68 yaitu melakukan revolusi karakter bangsa. Melalui mata kuliah Pancasila diharapkan terwujud warga Negara yang baik yaitu sebagaimana dikemukakan oleh Cogan dan Derricott (1998: 4) yang menyatakan bahwa “a good citizen, by contrast, not only lives decently in his or her private life, but is also committed to participation in public life.”. Karakter warga negara pada abad 21, meskipun beragam karena tergantung pada sistem politik yang berlaku, menurut Cogan (1998: 2-3) terdapat 5 (lima) karakter warga Negara yaitu 1) a sense of identity, 2) the enjoyment of certain rights, 3) the fulfillment of corresponding obligations, 4) a degree of interest and involvement in public affairs, and 5) an acceptance of basic societal values. Berdasarkan uraian di atas, dapat dipahami bahwa kedudukan mata kuliah Pancasila amat strategis dalam membina dan mengembangkan karakter bangsa yang berideologi Pancasila, memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Di sisi lain karakter tersebut merupakan prasyarat bagi kelangsungan hidup bangsa dan terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu perlu upaya yang sungguh-sungguh agar mata kuliah Pancasila di perguruan tinggi dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh para dosen yang profesional. Kenyataan di lapangan, para dosen pengampu mata kuliah Pancasila memiliki latar belakang akademik yang beragam, yang dalam banyak kasus latar belakang akademiknya tidak relevan untuk mengajar mata kuliah Pancasila . Padahal pembinaan kompetensi dosen seperti yang dilakukan Lemhannas dalam bentuk kursus calon dosen kewarganegaraan sudah sejak tahun 2000-an tidak dilakukan lagi, dan pelatihan dosen Pancasila oleh Ditjen Dikti pun sudah lama (sekitar 10 tahun terakhir ini) tidak diselenggarakan. Di sisi lain jumlah dosennya relatif tidak sebanding dengan jumlah mahasiswa yang mengikuti mata kuliah tersebut, sebagai akibat dari banyaknya dosen yang pensiun sedangkan rekrutmen dosen muda tidak dilakukan secara sistemik. Lebih dari itu, konten kurikulum mata kuliah Pancasila dilihat dari konteks lingkungan yang semakin dinamis, dan perlunya memberikan penguatan spirit revolusi mental, maka perlu mereaktualisasi materi mata kuliah tersebut. Dengan demikian maka dipandang perlu dan termasuk kategori amat mendesak untuk diselenggarakan pendidikan dan pelatihan Dosen Pancasila . B. Dasar Hukum 1. Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara 2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi 3. Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia 4. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, Lampiran Buku I, Agenda Pembangunan Nasional. C. Tujuan dan Hasil yang diharapkan 1. Tujuan Bimbingan Teknis (Bimtek) ini diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kompetensi Dosen Mata Kuliah Pancasila dalam penguasaan materi pokok perkuliahan yang menunjang proses revolusi mental dan terwujudnya warga 2
negara yang memiliki keyakinan terhadap Ideologi Pancasila, mempertebal rasa kebangsaan, dan memperkokoh kecintaan kepada tanah air. Sejalan dengan itu, tujuan Bimtek ini adalah meningkatkan kompetensi Dosen dalam penguasaan metode pembelajaran yang efektif untuk terwujudnya tujuan mata kuliah Pancasila . 2. Hasil yang diharapkan Setelah mengikuti Bimtek ini diharapkan terjadi peningkatan kompetensi peserta khususnya dalam bidang-bidang sebagai berikut: a. Meningkatnya penguasaan materi tentang Kebijakan Perkuliahan MKWU, Metode Pembelajaran berbasis perkembangan moral dan pendekatan ilmiah (Scientific Approach), Pancasila sebagai General Education, dan Pengembangan Metode Pembelajaran Inovatif, dan Materi Perkuliahan Pancasila yang aktual. b. Meningkatnya kemampuan mengembangkan dan meningkatkan mutu pembelajaran mata kuliah Pancasila. D. Materi 1. Kebijakan tentang Mata Kuliah Wajib Umum (MKWU) Narasumber: Prof. Dr. Bunyamin Maftuh, M.Pd., M.A. (Direktur Pengembangan Karir dan SDM) 2. Model Pembelajaran dan penilaian pendidikan Pancasila berbasis perkembangan moral dan pendekatan ilmiah (Scientific Approach) Narasumber: Prof. Dr. Udin S Winataputra, M.A. (UT) 3. Pendidikan Nilai Moral Pancasila sebagai General Education Narasumber: Dr. Kama Abdul Hakam, M.Pd. 4. Pengembangan Metode Pembelajaran Inovatif Narasumber: Prof. Dr. Kwartarini 5. Materi pokok perkuliahan Pendidikan Pancasila, meliputi : a. Kajian Pancasila dalam Arus Sejarah Perjuangan Bangsa Narasumber: Dr. Encep Syarief Nurdin, M.Pd., M.Si. b. Kajian Pancasila sebagai Dasar Negara Narasumber: Dr. Encep Syarief Nurdin, M.Pd., M.Si. c. Kajian Pancasila sebagai Ideologi Negara Narasumber: Dr. Arqom Kuswanjono d. Kajian Pancasila sebagai Sistem Filsafat Narasumber: Dr. Rizal Mustansyir e. Kajian Pancasila sebagai Sistem Etika Narasumber: Dr. Arqom Kuswanjono f. Kajian Pancasila sebagai Dasar Nilai Pengembangan Ilmu Narasumber: Dr. Rizal Mustansyir E. PESERTA 1. Jumlah peserta: 100 orang (dua gelombang) 2. Persyaratan: a. Memiliki Ijazah sekurang-kurangnya S2 b. Diprioritaskan lulusan Program Studi: Pendidikan Umum dan Pendidikan IPS serta Ilmu-ilmu Sosial /Humaniora 3
c. Pengalaman mengajar mata kuliah Pendidikan Pancasila sekurang-kurangnya 2 (dua) semester, diprioritaskan dosen muda yang dibuktikan surat keterangan dari Pimpinan PT d. Belum pernah mengikuti Diklat/Bimtek Pendidikan Pancasila 3. Mekanisme pendaftaran melalui on-line, dan dilakukan seleksi sesuai persyaratan pada poin 2 4. Proses Pembelajaran Proses pendidikan dan pelatihan Dosen Pancasila ini diselenggarakan melalui beberapa kegiatan sebagai berikut. a. Ceramah Bervariasi Setiap materi pokok disampaikan oleh narasumber dengan metode ceramah dilanjutkan dengan tanya jawab, kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang disampaikan oleh moderator atau dapat juga oleh perwakilan peserta Bimtek. b. Diskusi Berkelompok Peserta Bimtek dibagi menjadi 3 (tiga) kelompok (Nusa, Bangsa, Bahasa) untuk mendiskusikan penerapan pembelajaran berbasis perkembangan moral dan pendekatan ilmiah (Scientific Approach) sesuai pokok bahasan. Pada akhir kegiatan ini setiap kelompok menyiapkan power point untuk dipresentasikan di pleno. F. Nara Sumber Dalam Bimtek ini yang akan diberi tugas untuk menjadi narasumber antara lain adalah: 1. Prof. Dr. Bunyamin Maftuh, M.Pd., M.A. (Direktur Pengembangan Karir dan SDM) 2. Prof. Dr. Udin S Winataputra, M.A. (UT) 3. Dr. Kama Abdul Hakam, M.Pd. (UPI) 4. Dr. Arqom Kuswanjono (UGM) 5. Prof. Dr. Kwartarini (UGM) 6. Dr. Rizal Mustansyir (Pusat Studi Pancasila UGM) 7. Dr. Encep Syarief Nurdin, M.Pd., M.Si. (UPI) G. Waktu dan Tempat Kegiatan 1. Gelombang Pertama Kegiatan bimtek Pendidikan Pancasila ini dilaksanakan pada Hari dan tangal : Kamis-Minggu, 18-21 Mei 2017 Tempat : Bekasi Pembukaan : 14.00 – 14.30 2. Gelombang Kedua Kegiatan bimtek Pendidikan Pancasila ini dilaksanakan pada Hari dan tangal : Rabu-Sabtu, 9-12 Agustus 2017 Tempat : Yogyakarta Pembukaan : 14.00 – 14.30
4
H. Jadwal Kegiatan Bimtek JADWAL KEGIATAN BIMBINGAN TEKNIS (BIMTEK) DOSEN PANCASILA Hari I
Pukul
Materi
14.00 – 14.30 Pembukaan Penjelasan teknis Bimtek 15.00 – 16.30 Kebijakan tentang perkuliahan MKWU
16.30 – 18.00 Diskusi kelas tentang pengelolaan dan pelaksanaan mata kuliah wajib umum di Perguruan Tinggi 18.00- 19.00 Ishoma
II
19.00 – 20.30 Pendidikan Nilai Moral Pancasila sebagai General Education 20.30 – 23.00 Tugas Individual 1 Penelusuran kepustakaan 08.00 – 09.30 Model Pembelajaran Pancasila berbasis perkembangan moral dan pendekatan ilmiah (Scientific Approach) 10.00 – 11.30 Penilaian dalam pembelajaran pendidikan Pancasila 11.30 -13.30 13.30-15.00
Ishoma (sholat Jumat) Pengembangan metode pembelajaran inovatif 15.00- 15.30 Ishoma 15.30 – 17.00 A. Pancasila dalam Arus Sejarah Perjuangan Bangsa
Pembicara/ Narasumber
Prof. Dr. Bunyamin Maftuh, M.Pd., M.A Prof. Dr. Udin S Dr. Rizal Mustansyir
Dr. Kama Abdul Hakam, M.Pd.
Prof. Dr. Udin S Winataputra, M.A. Prof. Dr. Udin S Winataputra, M.A. Prof. Dr. Kwartarini
Dr. Encep Syarief Nurdin, M.Pd., M.Si. 17.00-18.00 Diskusi I tentang penerapan Pembelajaran Dr. Kama Abdul Pancasila berbasis perkembangan moral Hakam, M.Pd. dan pendekatan ilmiah (Scientific Dr. Arqom Approach) untuk pokok bahasan Pancasila Kuswanjono dalam arus sejarah perjuangan bangsa 18.00-19.00 ISHOMA 19.00 – 20.30 B. Kajian Pancasila sebagai Dasar Negara Dr. Encep Syarief Nurdin, M.Pd., M.Si. 20.30- 23.00 Diskusi II tentang penerapan Dr. Arqom Pembelajaran Pancasila berbasis Kuswanjono 5
Hari
III
Pukul
Materi
perkembangan moral dan pendekatan ilmiah (Scientific Approach) untuk pokok bahasan Pancasila sebagai Dasar Negara 08.00-09.30 – C. Kajian Pancasila sebagai Ideologi Negara 09.30 – 10.00 Coffee break 10.00 – 11.30 Diskusi I tentang penerapan Pembelajaran Pancasila berbasis perkembangan moral dan pendekatan ilmiah (Scientific Approach) untuk pokok bahasan Pancasila sebagai ideologi negara 11.30 – 12.30 ISHOMA 12.30 -14.00 D. Pancasila sebagai Sistem Filsafat
IV
Pembicara/ Narasumber Dr. Kama Abdul
Dr. Arqom Kuswanjono
Dr. Kama Abdul Hakam, M.Pd. Dr. Arqom Kuswanjono
Dr. Rizal Mustansyir Dr. Rizal Mustansyir Prof. Dr. Udin S
14.00 – 15.30 Diskusi I tentang penerapan Pembelajaran Pancasila berbasis perkembangan moral dan pendekatan ilmiah (Scientific Approach) untuk pokok bahasan Pancasila sebagai Sistem filsafat 15.30 – 16.00 Ishoma 16.00 – 17.30 E. Pancasila sebagai sistem etika Dr. Arqom Kuswanjono 17.30- 19.00 Ishoma 19.00 – 21.30 F. Pancasila sebagai dasar nilai Dr. Rizal pengembangan ilmu Mustansyir 21.30- 23.00 Diskusi I tentang penerapan Pembelajaran Dr. Kama Abdul Pancasila berbasis perkembangan moral Hakam, M.Pd. dan pendekatan ilmiah (Scientific Dr. Arqom Approach) untuk pokok bahasan Pancasila Kuswanjono sebagai sistem etika dan dasar nilai pengembangan ilmu 08.00 – 09.00 Presentasi I Prof. Dr. Udin S Dr. Rizal Mustansyir 09.00 – 10.00 Presentasi II Dr. Kama Abdul Hakam, M.Pd. Dr. Arqom Kuswanjono 10.00 – 11.00 PENUTUPAN
6
DAFTAR PUSTAKA Cogan, John J dan Derricott, Ray, Citizenship for the 21st Century: An International Perspective on Education, London: Kogan Page Limited Peraturan Presiden RI Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, Lampiran Buku I, Agenda Pembangunan Nasional. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
7
