SEJARAH OTONOMI DAERAH JEPANG - Website Staff UI

Mahasiswa dapat menjelaskan perkembangan otonomi daerah Jepang sejak ... Sejarah otonomi daerah Dosen menjelaskan garis besar,mahasisw a memberi respo...

20 downloads 276 Views 117KB Size
SEJARAH OTONOMI DAERAH JEPANG KODE : TAHUN AJARAN: 2007/2008 Deskripsi: Mata kuliah ini membahas sejarah otonomi daerah Jepang pasaca Perang Dunia II

Jumlah sks: 03 Jumlah jam/minggu: 2 jam, 1 kali pertemuan (1 pertemuan = 2 jam = 150 menit) Prasyarat: Waktu: Kamis, 07.30-08.45, 09.00-10.15. Tempat: Pengajar: Prof. Dr. I Ketut Surajaya Teknik pengajaran: Tatap muka, diskusi kelas, membuat tugas. Sistem evaluasi: Nilai kelulusan adalah C yang merupakan rerata dari komponen nilai berikut. - kehadiran : 10 % - tugas/latihan : 30% - ujian tengah semester : 20 % - ujian akhir semester : 40 % Tujuan dan satuan acara perkuliahan: Tujuan Instruksional Umum:

Mahasiswa dapat menjelaskan perkembangan otonomi daerah Jepang sejak tahun1945 sampai dengan tahun 2000. Satuan Acara Perkuliahan: PERTEMUAN

I

WAKTU tanggal

POKOK BAHASAN

T.I.K

KEGIATAN

Silabus dan SAP

Mahasiswa mengetahui manfaat mata kuliah ini

Dosen menjelaskan silabus dan SAP yang dibagikan kepada mahasiswa. Mahasiswa ditugaskan mencari tulisan tentang Otonomi Daerah Jepang untuk diriview dalam pertemuan ke-XI

1

BAHAN Silabus/SAP

II

Sejarah Ringkas Sistem Pemerinta han Daerah di Jepang.

Mahasiswa mengetahui sejarah ringkas otonomi daerah Jepang sejak Restorasi Meiji -1945-

Dosen menjelaskan garis besar,mahasisw a memberi respon

a. Ministry of Home Affairs, Recent Issues in Local Administration, January 2000. b. Local Finance Bureau, Ministry of Home Affairs, Brief Guide to Local Finance, January, 2000. c. Ministry of Home Affairs, Local Tax Administration Japan, 1999.

III

Otonomi Daerah Jepang Setelah Perang Dunia II Tahun 1946 Sampai Tahun 1956

Mahasiswa mengetahui benang merah Sejarah otonomi daerah

Dosen Yo menjelaskan garis besar,mahasisw a memberi respon

I Ketut Surajaya,

Sistem Pemerintah an Daerah di Jepang

Mahasiswa dapat menjelaskan hubungan antara Daerah Tingkat I, II, Kota Besar, Kota Khusus, dan desa Mahasiswa dapat menjelaskan perkembang an otonomi daerah dan undangundang yang melandasi nya Mahasiswa dapat menjelaskan

Dosen menjelaskan garis besar,mahasisw a memberi respon

I Ketut Surajaya,

Dosen menjelaskan garis besar,mahasisw a memberi respon

I Ketut Surajaya,

Dosen menjelaskan garis

I Ketut Surajaya,

IV

V

VI

Otonomi Daerah dan Jaminan Undangundang

Sistem Pemilihan

2

Otonomi Daerah Jepang Dalam Perspektif Otonomi Daerah Indonesia, Bab I. 1-3

Otonomi Daerah Jepang Dalam Perspektif Otonomi Daerah Indonesia, Bab I. 4.

Otonomi Daerah Jepang Dalam Perspektif Otonomi Daerah Indonesia, Bab I. 5.

Otonomi Daerah

prinsip dasar besar,mahasisw pemilihan a memberi umum respon Jepang

Jepang Dalam Perspektif Otonomi Daerah Indonesia, Bab II. 1

UU Pemilu Jabatan Publik

Mahasiswa dapat menjelaskan UU Jabatan Publik, hak memilih dan persyaratan nya

Dosen menjelaskan garis besar,mahasisw a memberi respon

I Ketut Surajaya,

VIII

UTS

Dosen mengawas

Soal Ujian dalam bentuk esai

IX

Distrik Pemilihan

Mahasiswa menjawab soal-soal ujian, tutup buku. Mahasiswa dapat menjelaskan Sistem Distrik Tunggal, Proporsional dan Konstituen Lokal Mahasiswa dapat menjelaskan tata cara pencalonan anggota Dewan Perwakilan Derah berdasarkan UU yang berlaku.

Dosen menjelaskan garis besar,mahasisw a memberi respon

I Ketut Surajaya,

Dosen menjelaskan garis besar,mahasisw a memberi respon

I Ketut Surajaya,

Mahasiswa melaporkan review tulisan dengan topik Masalah Otonomi Daerah Jepang. Tulisan

Dosen sebagai fasilitator mahasiswa menyampaikan laporan dilanjutkan dengan diskusi kelas

Laporan mahasiswa yang dibagikan kepada dosen dan mahasiswa lainnya.

VII

X

XI

Pencalonan Dewan Perwakilan Daerah

Presentasi Mahasiswa

3

Otonomi Daerah Jepang Dalam Perspektif Otonomi Daerah Indonesia, Bab II. 2.

Otonomi Daerah Jepang Dalam Perspektif Otonomi Daerah Indonesia, Bab II. 3

Otonomi Daerah Jepang Dalam Perspektif Otonomi Daerah Indonesia, Bab II. 4 dan 5.

diambil dari internet XII

XIII

XIV

XV

XVI

Mahasiswa dapat menjelaskan pembatasan waktu kampanye, personil, dana kampanye dan pelanggaran kampanye

Dosen menjelaskan garis besar,mahasisw a memberi respon

I Ketut Surajaya,

Mahasiswa dapat menjelaskan kejahatan dalam pemilihan dan sanksinya Mahasiswa dapat menjelaskan peraturan keuangan dan kegiatan politik

Dosen menjelaskan mahasiswa merespon/dilanj utkan diskusi

I Ketut Surajaya,

Dosen menjelaskan mahasiswa merespon/ dilanjutkan diskusi

I Ketut Surajaya,

Reformasi Administra tif 19811993.

Mahasiswa dapat menjelaskan proses, desentralisa si

Dosen menjelaskan mahasiswa merespon/dilan jutkan diskusi

I Ketut Surajaya,

UAS

Mahasiswa mengerjakan soal-soal dan boleh membuka buku

Dosen mengawas

Kampanye Pemilihan

Kriminal Pemilihan

Peraturan Pendanaan Politik

4

Otonomi Daerah Jepang Dalam Perspektif Otonomi Daerah Indonesia, Bab II. 7

Otonomi Daerah Jepang Dalam Perspektif Otonomi Daerah Indonesia, Bab II. 11.

Otonomi Daerah Jepang Dalam Perspektif Otonomi Daerah Indonesia, Bab II. 12

Otonomi Daerah Jepang Dalam Perspektif Otonomi Daerah Indonesia, Bab III. 1 s/d 6. Soal UAS berdasarkan bahan kuliah pertemuan IX s/d XV

DAFTAR PUSTAKA Pustaka Wajib I Ketut Surajaya, Otonomi Daerah Jepang Dalam Perspektif Otonomi Daerah Indonesia, (Jakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia, 2006)

PUSTAKA ACUAN Ministry of Home Affairs, “Recent Issues in Local Administration”, Januari, 2000. Local Finance Bureau, Ministry of Home Affairs, “Brief Guide to Local Finance”, Januari, 2000. Ministry of Home Affairs, “ Local Tax administration in Japan”, 1999. Masujima, Toshiyuki, “Evaluating Administrative Reform, An Inside Refort”, dalam Social Science Japan Journal, Vol. 2, No. 2, Oktober, 1999. John Creighton Campbel, “Administrative Reform as Policy Change and Policy Non Change” dalam Social Science Japan Journal, Vol. 2, Oktober 1999. Yousuke Isozaki, Nihon no Chihoo Jiji (The Local Administration in Japan) (Tokyo: Gyoosei, 1997) Sasaki Hiroshi, Shitte Okitai Hooritsu Shirizu 17, Chiihoo Bunken Ikkatsuhoo, (Tokyo: Okurasho Insatsu Kyooku, 2000) Itoo Mitsutoshi, “Administrative Reform in Japan: Semi Autonomous Bureucracy under the Pressure for Small Government” dalam State and Administration in Japan and Germany: A Comparative Perspective on Continuity and Change, Michio Muramatsu dan Frieder Naschold (ed) (Berhni: 1997). Sakakibara Eisuke, “Reform, Japanese Style” dalam Unlocking The Bureuncrat’s Kingdom: Deregulation and the Japanese Economy, Frank Gibney (ed). Washington DC: Brooking Institution, 1998) Takahashi Mutsuko, The Emergence of Welfare Society in Japan, (Aldershot UK: Auebery, 1997). Japan Echo, Vol. 28, No. 1, 1 Februarin 2001.

5

Japan, Eyes on the Country, Views of the 47 Prefectures, (Tokyo: Foreign Press Center, Japan, 1997) Otonomi Daerah, Peluang dan Tantangan, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, Suara Pembaruan, 2002) Bambang Yudoyono, Otonomi Daerah, Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemda dan Anggota DPRD, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2003) S.H. Sarundajang, Pemerintahan Daerah di Berbagai Negara, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002) Undang-Undang Otonomi Daerah 1999 dan Juklak, (Jakarta: Sinar Grafika, 2000) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah, beserta Penjelasan, (Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2005) Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pemerintah RI No. 6 Tahun 2005, tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, (Bandung: Penerbit Fokus Media, 2005) Kubota Jiro,” Otonomi Daerah di Jepang dan Kekhususannya” Makalah yang dibahas dalam Seminar ASJI , dengan tema Pelaksanaan Otonomi Daerah: Belajar dari Pengalaman Jepang, Hotel Hilton, 13 Februari 2001 Buku-buku Serial: Jijitai Mondai Kenkyuusho (Pusat Penelitian Sistem Otonomi Daerah). (Tokyo, Jijitai Kenkyuusha, 1998) Jilid 19. Gyoosei Soshiki no Kaihen to Daisan Sekuta (Reorganisasi Organisasi Pemerintahan dan Sektor Ketiga. Jilid 20. Kooiki Gyoosei to Chihoo Bunken (Pemerintahan Wilayah Besar dan Desentralisasi) Jilid 21. Tooshi to Chiiki no Kotsu Mondai (Masalah Transportasi Kota dan Wilayah) Jilid 22. Shin Jimin Jiji e no Mosaku (Memprediksi Otonomi Warga Baru) Jilid 23. Kaigai no Chihoo Bunken Jijoo (Kondisi Desentralisasi di Mancanegara) Jilid 24. Koosha Daisan Sekuta no kaikaku kadai (Berbagai Persoalan Pembaruan Sektor ketiga, BUMN)

6

Miyamoto Kenichi, Chihoo Jiji no Rekishi to Tenboo (Pandangan dan Sejarah Otonomi Daerah) (Tokyo, Jijitai Kenkyuusha, 1998) Yamazaki Yoshino, Chiiki Jiji no Juumin Soshikiron (Teori Organisasi Warga Otonomi Wilayah) (Tokyo, Jijitai Kenkyuusho, 1998)

7