BAB I PENDAHULUAN I.1 Latar Belakang Tanah merupakan sumberdaya alam utama yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan manusia dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidupnya. Sebagai suatu sumberdaya alam utama, tanah juga memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan manusia. Seiring bertambahnya waktu, peningkatan kebutuhan manusia akan tanah semakin berkembang pesat sebanding dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan infrastruktur. Perkembangan kependudukan dan infrastruktur tersebut akan mempengaruhi perubahan pola penggunaan dan pemanfaatan bidang tanah. Untuk itu, diperlukan pengaturan penatagunaan tanah dan penguasaan tanah yang baik dengan tujuan peningkatan kualitas lingkungan dan pembangunan sarana prasarana serta fasilitas umum. Salah satu cara penatagunaan tanah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan
pembangunan
wilayah
adalah
kegiatan
Redistribusi
Tanah.
Redistribusi Tanah merupakan suatu kebijakan pertanahan partisipatif mengenai pembagian tanah-tanah yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi obyek landreform yang diberikan kepada petani penggarap dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat. Pembagian tanah dilaksanakan secara adil dan merata atas sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah sehingga dapat meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan rakyat khususnya para petani kecil secara adil dan merata (Peraturan Pemerintah No. 224 Tahun 1961 Pasal 7 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Ganti Kerugian). Redistribusi Tanah pada prinsipnya adalah melakukan pembagian tanah secara adil dan merata, memberikan kepastian hukum terkait kepemilikan tanah dan mencapai pemanfaatan tanah secara optimal. Tujuan dari Redistribusi Tanah adalah untuk meningkatkan sosial ekonomi rakyat dan memperbaiki produksi nasional khususnya sektor pertanian melalui program pembagian tanah secara adil dan merata serta pemberian jaminan kepastian hak atas kepemilikan tanah (Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 1995 Pasal 1 tentang Penguasaan Tanah Obyek Landreform Secara Swadaya).
1
2
Sesuai tujuan tersebut, maka kegiatan Redistribusi Tanah akan menghasilkan suatu pola penguasaan dan perencanaan penggunaan atau penyelenggaraan pemanfaatan tanah yang lebih baik. Redistribusi Tanah yang dilakukan di Desa Bantarsari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap, Propinsi Jawa Tengah merupakan kegiatan Redistribusi Tanah untuk mewujudkan kawasan pertanian yang tertib dan teratur. Awal pelaksanaan kegiatan Redistribusi Tanah di lokasi tersebut sempat terhambat dengan adanya masalah sertipikat tanah yang disebabkan oleh perubahan status hak atas tanah dari Hak Guna Usaha yang dibebaskan menjadi tanah negara dan kemudian dijadikan hak milik. Kegiatan Redistribusi Tanah yang dilaksanakan pada tahun 2012 s.d 2014 dibiayai dengan anggaran APBN. Program Redistribusi Tanah yang dilaksanakan pada tahun 2012 menghasilkan 100 bidang tanah hak milik, kemudian kegiatan tersebut kembali dilaksanakan pada tahun 2014 yang menyebabkan terjadi penambahan bidang tanah sejumlah 160 bidang tanah sehingga total jumlah bidang tanah yang teredistribusi pada selang waktu 2012 s.d 2014 berjumlah 260 bidang tanah. Atas dasar uraian tersebut, penelitian ini dilakukan untuk mengevaluasi proses pelaksanaan Redistribusi Tanah di Desa Bantarsari pada selang waktu tahun 2012 s.d 2014 dan menganalisis perubahan-perubahan yang terjadi pada aspek fisik (jumlah dan luas bidang tanah) dan aspek status hak atas tanah. I.2 Rumusan Masalah Redistribusi Tanah merupakan salah satu program reformasi pertanahan yang pertama kali dilaksanakan di Desa Bantarsari. Program Redistribusi Tanah telah meningkatkan tingkat perekonomian para penggarap tanah kearah yang lebih baik karena saat bidang tanah tersebut masih berupa tanah perhutani, tidak dapat memberikan azas kebermanfaatan yang optimal bagi para penggarap. Redistribusi Tanah telah membantu masyarakat untuk mendapatkan jaminan kepastian hak atas bidang tanah melalui sertipikat hak milik atas tanah. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui apakah proses pelaksanaan Redistribusi Tanah yang berhasil dilaksanakan di Desa Bantarsari sudah sesuai dengan aspek regulasi (Peraturan dan Undang-undang yang berlaku), mengetahui perubahan aspek fisik (jumlah dan luas bidang tanah) yang terjadi di Desa Bantarsari dan mengetahui solusi penyelesaian
3
dari hambatan Redistribusi Tanah yang sempat terjadi pada awal pelaksanaan kegiatan. I.3 Pertanyaan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah di atas, dapat dirumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut: 1.
Apakah prinsip Redistribusi Tanah yang telah dilaksanakan di Desa Bantarsari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap sudah sesuai dengan Peraturan atau Undang-Undang yang menjadi dasar hukum Redistribusi Tanah Obyek Landreform?
2.
Seberapa besar perubahan aspek fisik (jumlah dan luas bidang tanah) yang terjadi sebelum dan setelah pelaksanaan Redistribusi Tanah pada selang waktu tahun 2012 dan 2014?
3.
Apa pengaruh Redistribusi Tanah terhadap status hak atas tanah obyek landreform di Desa Bantarsari? I.4 Cakupan Penelitian
Cakupan masalah dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut : 1.
Evaluasi proses dan hasil pelaksanaan kegiatan Redistribusi Tanah di Desa Bantarsari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah pada selang waktu tahun 2012 dan 2014 terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku.
2.
Analisis Redistribusi Tanah ditinjau berdasarkan aspek fisik (jumlah dan luas bidang tanah) dan aspek status hak atas tanah. I.5 Tujuan Penelitian
Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah : 1.
Mengevaluasi proses pelaksanaan Redistribusi Tanah di Desa Bantarsari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap berdasarkan aspek regulasi (Peraturan dan Undang-Undang).
2.
Mengetahui perubahan yang terjadi setelah pelaksanaan Redistribusi Tanah berdasarkan aspek fisik (perubahan jumlah dan luas bidang tanah).
4
3.
Mengetahui status kepemilikan hak atas tanah yang terjadi setelah pelaksanaan Redistribusi Tanah. I.6 Manfaat Penelitian
Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1.
Manfaat Teoritis, yaitu dapat diperoleh hasil evaluasi pelaksanaan Redistribusi Tanah di Desa Bantarsari, Kecamatan Bantarsari, Kabupaten Cilacap.
2.
Manfaat Praktis, antara lain : a. Dapat dijadikan acuan atau pedoman oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam peningkatan pelaksanaan Redistribusi Tanah pada waktu dan lokasi yang berbeda, mewujudkan Redistribusi Tanah yang lebih baik, dan meminimalisir permasalahan yang timbul pada saat pelaksanaan kegiatan Redistribusi Tanah. b. Sebagai masukan bagi Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) untuk pengambilan keputusan dalam rencana pembangunan di Desa Bantarsari. I.7 Tinjauan Pustaka Yoga (2011), melakukan penelitian untuk mengetahui sasaran penerima hak
atas tanah dari program Redistribusi Tanah di Desa Sedayu, Kecamatan Tulung. Data yang digunakan dalam penelitiannya lebih berfokus kepada wawancara dan studi pustaka yang berhubungan dengan aspek yuridis-sosiologis. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa redistribusi tanah pada lokasi tersebut sudah sesuai dengan PP No. 224 Tahun 1961 dan hak atas tanah yang diterima oleh petani penggarap diberikan dengan status hak milik, dimana penerima tanah diwajibkan untuk membayar harga tanah sebesar Rp. 700.000/Ha,- sesuai Pasal 14 PP No. 224 Tahun 1961. Mahendra (2007), melakukan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan Redistribusi Tanah ditinjau dari aspek yuridis dan solusi penyelesaian dari kendalakendala yang terjadi dalam pelaksanaan Redistribusi Tanah di Kecamatan Ajung, Kabupaten Jember. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa studi
5
kepustakaan dan lapangan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa tanah objek landreform yang diredistribusi di Kecamatan Ajung berasal dari tanah perkebunan milik kolonial dengan hak erfpacht verp 469 dan 502 yang sudah lama terlantar. Pelaksanaan redistribusi di Desa Ajung Kecamatan Ajung Kabupaten Jember telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan kendala yang dihadapi tidak telalu menjadi kendala yang berarti karena telah diupayakan solusi yang tepat tehadap kendala tersebut. Nurhayati (2006), melakukan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan Redistribusi Tanah dan mengetahui solusi penyelesaian dari hambatan-hambatan Redistribusi Tanah di Kecamatan Semarang Barat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa program Redistribusi Tanah mengakibatkan perubahan fungsi penggunaan lahan dari pertanian menjadi kawasan pekarangan atau pemukiman. Status kepemilikan hak atas tanah redistribusi banyak mengalami peralihan hak atas tanah karena diperjual-belikan kepada orang lain. Bidang Tanah hasil Redistribusi Tanah di Kecamatan Semarang Barat banyak yang belum didaftarkan melalui pendaftaran tanah, sehingga tidak dapat diketahui secara pasti berapa jumlah bidang tanah yang sudah bersertipikat. Hasinuddin (2004), melakukan penelitian untuk mengetahui kesesuaian program Redistribusi Tanah terhadap peraturan yang berlaku dan mengetahui peranan aspek hukum dalam pelaksanaan Redistribusi Tanah di Kota Medan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukan bahwa pelaksanaan Redistribusi Tanah di Kota Medan belum berjalan dengan baik sesuai peraturan yang berlaku. Kegiatan Redistribusi Tanah juga belum mampu meningkatkan wawasan lingkungan dari obyek landreform secara aspek hukum sehingga disarankan perlu diadakan kajian ulang keberadaan tanah-tanah obyek landreform dan menciptakan koordinasi yang baik antar instansi terkait supaya dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Penelitian ini secara spesifik dilakukan untuk mengetahui perubahan aspek fisik bidang tanah seperti perubahan jumlah dan luas bidang tanah sesudah pelaksanaan Redistribusi Tanah pada Tahun 2012 s.d 2014, membandingkan
6
pelaksanaan Redistribusi Tanah di Desa Bantarsari terhadap Peraturan Pemerintah No.224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, serta mengetahui proses pemberian hak atas tanah kepada calon peserta penerima hak Redistribusi Tanah. Analisis perubahan jumlah dan luas bidang tanah dilakukan dengan memanfaatkan Sistem Informasi Geografi berupa software ArcGIS. I.8 Landasan Teori I.8.1
Landreform
I.8.1.1. Pengertian Landreform. Landreform adalah proses restrukturisasi atau penataan ulang susunan kepemilikan, penguasaan, dan penggunaan sumber-sumber agrarian khususnya tanah dalam rangka tercapainya kepastian dan perlindungan hukum serta keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia (TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001 Pasal 2 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam). Adapun yang merupakan ciri pokok pelaksanaan landreform di Indonesia adalah sebagai berikut : a. Tidak menghapus hak milik perseorangan atas tanah bahkan secara kuantitatif menambah jumlah pemilik tanah. b. Adanya suatu jaminan pembayaran ganti rugi (kompensasi) bagi para bekas pemilik tanah-tanah pertanian kelebihan dan absentee yang dikuasai oleh pemerintah. I.8.1.2. Tujuan Landreform. Secara umum tujuan landreform adalah untuk memperbaiki akses masyarakat kepada sumber-sumber ekonomi terutama tanah, menata ulang ketimpangan penguasaan pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah serta memperbaiki dan menjaga kualitas lingkungan hidup (TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001 Pasal 5 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam). Dengan berlandaskan pada tujuan secara umum di atas, maka secara khusus landreform di Indonesia diarahkan agar dapat mencapai 3 aspek (Soeprapto, 1986) : 1. Tujuan Sosial Ekonomis a. Memperbaiki keadaan sosial ekonomi rakyat dengan memperkuat hak milik serta memberi isi dan fungsi sosial pada Hak Milik.
7
b. Memperbaiki produksi nasional khususnya sektor pertanian guna mempertinggi penghasilan dan taraf hidup rakyat. 2. Tujuan Sosial politis. a. Mengakhiri sistem tuan tanah dan menghapuskan pemilikan tanah yang luas. b. Mengadakan pembagian yang adil atas sumber-sumber penghidupan rakyat tani berupa tanah dengan maksud pembagian yang adil. 3. Tujuan Mental Psikologis a. Meningkatkan kegairahan kerja bagi para petani penggarap dengan jalan memberikan kepastian hak mengenai pemilikan tanah. b. Memperbaiki hubungan kerja antara pemilik dan penggarapnya. I.8.1.3. Prinsip-prinsip Landreform. Sesuai dengan tujuan landreform, maka prinsipprinsip landreform menurut TAP MPR RI Nomor IX/MPR/2001 Pasal 4 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam, meliputi : 1. Memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. Menghormati dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. 3. Menghormati supremasi hukum dengan mengakomodasi keanekaragaman dalam unifikasi hukum. 4. Mensejahterakan rakyat, terutama melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia Indonesia. 5. Mengembangkan demokrasi, kepatuhan hukum, transparansi dan optimalisasi partisipasi rakyat. 6. Mewujudkan
keadilan
dalam
penguasaan,
pemilikan,
penggunaan,
pemanfaatan, dan pemeliharaan sumberdaya agraria dan sumberdaya alam. 7. Memelihara keberlanjutan yang dapat memberi manfaat yang optimal, baik untuk generasi sekarang maupun generasi mendatang, dengan tetap memperhatikan daya tampung dan dukung lingkungan. 8. Melaksanakan fungsi sosial, kelestarian, dan fungsi ekologis sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat. 9. Meningkatkan keterpaduan dan koordinasi antarsektor pembangunan dalam pelaksanaan pembaruan agraria dan pengelolaan sumberdaya alam.
8
10. Mengakui dan menghormati hak masyarakat hukum adat dan keragaman budaya bangsa atas sumberdaya agraria dan sumberdaya alam. 11. Mengupayakan keseimbangan hak dan kewajiban negara, pemerintah (pusat, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat), masyarakat dan individu. 12. Melaksanakan desentralisasi berupa pembagian kewenangan di tingkat nasional, daerah provinsi, kabupaten/kota, dan desa atau yang setingkat, berkaitan dengan alokasi dan manajemen sumberdaya agraria dan sumberdaya alam. I.8.1.4. Dasar hukum Landreform. Peraturan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan Landreform adalah : 1. UUD 1945 Pasal 33 ayat 3 amandemen keempat 2. Tap MPR Nomor IX/MPR/2001 tentang Pembaharuan Agraria dan Pengelolaan Sumberdaya Alam. 3. Keputusan MPR Nomor 5/MPR/2003 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. 5. Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2006 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. I.8.2
Redistribusi Tanah
I.8.2.1. Pengertian Redistribusi Tanah. Redistribusi tanah merupakan kegiatan pembagian tanah yang dikuasai oleh negara dan telah ditegaskan menjadi objek landreform yang diberikan kepada para petani penggarap yang bertujuan untuk memperbaiki
keadaan
sosial
ekonomi
rakyat
dan
mencapai
pemerataan
pembangunan sektor pertanian (Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian). Redistribusi tanah merupakan aspek landreform yang lebih sempit dari Agrarian reform dalam arti luas, yaitu terkait dengan pembaruan struktur penguasaan, struktur produksi dan pelayanan pendukung dari kegiatan pembagian tanah (Nurhayati, 2006).
9
I.8.2.2. Tujuan dan manfaat Redistribusi Tanah. Tujuan Redistribusi Tanah adalah untuk mencapai pemanfaatan tanah secara adil dan merata, sehingga meningkatkan keadaan sosial ekonomi rakyat dan meningkatkan produksi nasional pada sektor pertanian. Redistribusi Tanah bermanfaat bagi terwujudnya kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah bagi penerima redistribusi sehingga akan menciptakan pembagian tanah secara adil dan merata guna kesejahteraan rakyat (Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian). I.8.2.3. Sasaran kegiatan Redistribusi Tanah. Sasaran dari pelaksanaan kegiatan Redistribusi Tanah Obyek Landreform, terdiri atas : 1. Subyek atau Penerima Manfaat Subyek atau Penerima manfaat dalam kegiatan ini adalah petani sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 8 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian, yaitu sebagai berikut : a. Penggarap yang mengerjakan tanah yang bersangkutan. b. Buruh tani tetap pada bekas pemilik yang mengerjakan tanah yang bersangkutan. c. Pekerja tetap pada bekas pemilik tanah yang bersangkutan. d. Penggarap yang belum sampai 3 tahun mengerjakan tanah yang bersangkutan. e. Penggarap yang mengerjakan tanah hak pemilik. f. Penggarap tanah-tanah yang oleh Pemerintah diberi peruntukan lain berdasarkan pasal 4 ayat 2 dan 3. g. Penggarap yang tanah garapannya kurang dari 0,5 hektar. h. Pemilik yang luas tanahnya kurang dari 0,5 hektar. i. Petani atau buruh tani lainnya. 2. Obyek atau Tanah yang dialokasikan Tanah yang dialokasikan sebagai obyek Redistribusi Tanah adalah : a. Tanah-tanah yang dikuasai langsung oleh negara yang akan ditegaskan oleh Badan Pertanahan Nasional.
10
b. Tidak dipergunakan dan atau dicadangkan untuk kepentingan lain oleh Pemerintah Kabupaten Cilacap, termasuk ijin lokasi, ijin pertambangan. c. Berdasarkan arahan fungsi Rencana Tata Ruang Kabupaten Cilacap lokasi dimaksud adalah untuk kepentingan pertanian. d. Tidak
dalam
keadaan
sengketa
baik
batas-batasnya
maupun
kepemilikannya dengan pihak manapun (Clean and Clear). e. Para penggarap dimaksud telah mengusahakan tanah negara yang dimaksud secara aktif sejak tahun 1968 sampai dengan sekarang. Sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) ketentuan PP Nomor 224 tahun 1961 dan Keputusan Menteri Negara Agraria Nomor 4 tahun 1992 tentang Penyesuaian Harga Ganti Rugi Tanah Kelebihan Maksimum dan Absentee/Guntai, penerima redistribusi yang berasal dari tanah kelebihan maksimum dan absentee, dimana penerima redistribusi yang belum memenuhi kewajiban membayar uang pemasukan ke negara (ganti rugi dan administrasi) wajib membayar ke negara maksimal Rp 3.500.000/Ha (tiga juta lima ratus ribu rupiah per hektar) ke kas negara B pada Bank Pemerintah setempat atas mata anggaran BPN (MAP : 423291 Pendapatan Jasa Lainnya). I.8.2.4. Dasar hukum Redistribusi Tanah. Peraturan perundang-undangan yang mendasari pelaksanaan Redistribusi Tanah adalah : 1.
Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2.
Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
3.
Undang-undang Nomor 51 Prp. Tahun 1960 tentang Larangan Pemilikan Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 158).
4.
Undang-undang Nomor 56 Prp. Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian.
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian.
6.
Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1991 Tentang Pengaturan Penguasaan Tanah Obyek Landreform Secara Swadaya.
11
7.
Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No.420-4816 Tahun 1988 tentang Pelaksanaan Redistribusi Tanah Obyek Landreform.
I.8.2.5. Tahapan Redistribusi Tanah. Menurut DIPA BPN RI 2012, tahapan-tahapan Redistribusi Tanah meliputi : a. Perencanaan dan Persiapan Tahapan kegiatan dalam perencanaan dan persiapan antara lain : penetapan calon lokasi Redistribusi Tanah, perancangan anggaran pelaksanaan Redistribusi Tanah sesuai dengan jumlah bidang yang dialokasikan, penyusunan rencana kegiatan, penyusunan SK pelaksana kegiatan, dan persiapan teknis dan administratif. b. Penyuluhan kepada calon penerima redistribusi Penyuluhan kegiatan Redistribusi Tanah bertujuan untuk memberikan informasi kepada masyarakat tentang manfaat dan pentingnya kegiatan Redistribusi Tanah. c. Identifikasi objek (lokasi) dan subjek (peserta penerima redistribusi) Pelaksanaan identifikasi subyek dan obyek dilakukan oleh petugas dengan melakukan identifikasi para petani penggarap dan bidang tanah yang digarap di lokasi kegiatan dengan melampirkan persyaratan seperti identitas subyek atau surat keterangan, STP3 (Surat Tanda Penyerahan Penerimaan Hak dan Pemberian Ganti Rugi), dan data pendukung lainnya. d. Sidang Panitia Pertimbangan Landreform Sidang Panitian Pertimbangan Landreform bertujuan untuk menetapkan besarnya ganti kerugian yang harus dibayarkan oleh pemerintah kepada bekas pemilik. e. Seleksi Calon Penerima Redistribusi Tahap seleksi adalah tahapan kegiatan setelah diperoleh data dari hasil identifikasi subyek dan obyek. Hasil seleksi subyek calon penerima redistribusi ini merupakan dasar untuk proses pemberian hak atas tanah dalam rangka redistribusi. Hasil seleksi tersebut kemudian dibuatkan daftar subyek
12
calon penerima redistribusi dengan menggunakan lembar Daftar Nama Penggarap. f. Pengukuran dan Pemetaan Bidang Pengukuran dan pemetaan dilaksanakan sesuai dengan norma dan standar Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997. g. Penerbitan Surat Keputusan Redistribusi Tanah Obyek Landreform Surat keputusan disiapkan oleh Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan sesuai dengan hasil seleksi calon penerima redistribusi, kemudian Surat Keputusan Redistribusi Tanah Obyek Landreform (TOL) dibuat secara kolektif. h. Pembukuan Hak dan Penerbitan Sertipikat. Pembukuan hak dan penerbitan sertipikat dilaksanakan apabila penerima redistribusi telah memenuhi kewajiban dan persyaratan sebagaimana tercantum dalam surat keputusan pemberian hak milik dalam rangka Redistribusi Tanah Obyek Landreform. I.8.2.6. Pernyataan pelepasan hak atas tanah. Apabila tanah yang dimohon penegasannya berasal dari tanah hak misalnya Hak Guna Usaha baik sebagian ataupun seluruhnya, maka usulan harus dilengkapi Surat Pernyataan Pelepasan Hak Guna Usaha oleh Subyek Pemegang HGU yang dimaksud. Tanah bekas Hak Guna Usaha (telah habis masa jangka waktunya dan telah menjadi tanah negara) harus dilengkapi dengan Surat Pernyataan dari bekas pemegang HGU, bahwa tanah HGU dimaksud tidak dimohonkan lagi atau tidak diperpanjang dan melepaskan segala kepentingan yang ada diatas tanah bekas HGU tersebut (Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2006). I.8.2.7. Penetapan luas maksimum Redistribusi Tanah. Penentuan luas maksimum Redistribusi Tanah pada tanah pertanian ditentukan berdasarkan beberapa faktor antara lain: jumlah tanah yang tersedia, kepadatan penduduk, hubungan jenis tanah, dan tingkat kesuburan tanah.
13
Tabel I.1 Batas maksimum kepemilikan tanah
No
Batasan maksimum yang dapat dikuasai (Ha)
Kepadatan Penduduk per km2
Sawah
Tanah
15
20
51-
10
12
padat 251-
7,5
9
5
6
1
Daerah tidak padat 1-50 per km2
2
Daerah padat a. Kurang
250/ km
padat 2
b. Cukup
400/ km
2
c. Sangat padat lebih
dari 400/ km
2
(Sumber : Laporan Redistribusi Tanah dari Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap) Prioritas pertanahan dalam Redistribusi Tanah, diberikan kepada para penggarap tanah tersebut dan buruh tani tetap dari bekas pemilik tanah itu. Apabila tanah pertanian yang dikuasai merupakan sawah dan tanah kering maka untuk menghitung luas maksimum tersebut luas sawah dijumlahkan dengan luas tanah kering sama dengan sawah ditambah 30% di daerah yang tidak padat, 20% di daerah yang padat dengan ketentuan bahwa pertanian yang dikuasai seluruhnya tidak boleh lebih dari 20 Ha. I.8.2.8. Keuntungan dan kelemahan Redistribusi Tanah. Nurhayati (2006) mengemukakan bahwa keuntungan yang paling utama dengan adanya program Redistribusi Tanah adalah meningkatkan pembangunan sektor pertanian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya petani penggarap. 1. Keuntungan dari Redistribusi Tanah ialah: a. Pemerintah setempat, yang meningkatkan pembangunan nasional khusunya disektor pertanian. b. Masyarakat umum, terutama petani penggarap mendapatkan kesempatan untuk memiliki bidang tanah berstatus hak milik yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraannya secara ekonomi.
14
2.
Kelemahan dari Redistribusi Tanah ialah: a. Kesulitan mendapatkan konfirmasi dari calon pemilik tanah yang menyebabkan proses pendaftaran hak milik bidang tanah akan berlangsung lama. b. Banyak petani penggarap yang menjual kembali tanah hasil redistribusi tanpa sepengetahuan Kantor Pertanahan, sehingga menyebabkan proses monitoring dan pengawasan program reformasi pertanahan berjalan dengan lambat.
I.8.3. Analisis Data Analisis data merupakan suatu upaya atau cara untuk mengolah data menjadi informasi sehingga karakteristik data tersebut dapat dipahami dan bermanfaat untuk solusi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian. Analisis data merupakan salah satu tahapan penting dalam rangka memperoleh hasil penelitian yang berkualitas, sehingga teknik pengorganisasian data berdasarkan kategori dan tema harus sesuai dengan maksud dan tujuan dari analisis data tersebut (Lexy J. Moleong, 2002). Teknik analisis data yang dapat digunakan dalam penelitian ini bergantung pada data yang diperoleh. Jika data yang diperoleh merupakan data yang berupa angka maka menggunakan analisis kuantitatif, namun jika data yang diperoleh berupa kata-kata maka menggunakan analisis kualitatif. I.8.3.1. Analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis yang dilakukan pada data yang bersifat deskriptif, yaitu berupa gejala-gejala yang dikategorikan atau dalam bentuk lainnya, seperti foto, dokumen, artefak dan catatan-catatan lapangan pada saat penelitian dilakukan. Analisis kualitatif bersifat induktif dan berkelanjutan yang tujuan akhirnya menghasilkan pengertian-pengertian, konsep-konsep dan pembangunan suatu teori baru. Contoh dari model analisis kualitatif adalah analisis domain, analisis taksonomi, analisis komponensial, analisis komparasi konstan (grounded theory research), dan analisis tema kultural (Sarwono, 2006). I.8.3.2. Analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif merupakan analisis yang dilakukan pada data yang bersifat kuantitatif atau angka-angka statistik ataupun koding-koding yang
dapat
dikuantifikasi.
Data
tersebut
berupa
variabel-variabel
dan
15
operasionalisasinya dengan skala ukuran tertentu, misalnya skala nominal, ordinal, interval dan ratio. Analisis kuantitatif bersifat deduktif, uji empiris teori yang dipakai dan dilakukan setelah selesai pengumpulan data secara tuntas dengan menggunakan sarana statistik, seperti korelasi, uji t, analisis varian dan covarian, analisis faktor, regresi linear, dan lain sebagainya (Sarwono, 2006). Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deksriptif. Analisis dilakukan terhadap perubahan aspek fisik berupa jumlah, bentuk, dan luas bidang tanah yang terjadi sebelum dan sesudah proses Redistribusi Tanah serta analisis proses pelepasan hak atas tanah saat pelaksanaan kegiatan Redistribusi Tanah. I.8.4. Evaluasi Evaluasi merupakan bagian dari sistem manajemen yaitu perencanaan, organisasi, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi. Tanpa adanya evaluasi, maka tidak akan diketahui bagaimana kondisi objek evaluasi tersebut dalam rancangan, pelaksanaan dan hasilnya. Istilah evaluasi sudah menjadi kosa kata dalam bahasa Indonesia, akan tetapi kata ini merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yaitu evaluation yang berarti penilaian atau penaksiran. Evaluasi adalah penerapan prosedur ilmiah yang sistematis untuk menilai rancangan, selanjutnya menyajikan informasi dalam rangka pengambilan keputusan terhadap implementasi dan efektifitas suatu program (Sari, 2010). Evaluasi meliputi mengukur dan menilai yang digunakan dalam rangka pengambilan keputusan. Hubungan antara pengukuran dan penilaian saling berkaitan. Mengukur pada hakikatnya adalah membandingkan sesuatu dengan atau atas dasar ukuran atau kriteria tertentu (meter, kilogram, takaran dan sebagainya). Pengukuran bersifat kuantitatif. Penilaian berarti menilai sesuatu yang mengandung arti, mengambil keputusan terhadap sesuatu yang berdasarkan pada ukuran baik atau buruk, sehat atau sakit dan sebagainya. Penilaian bersifat kualitatif. Secara garis besar, evaluasi merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang untuk melihat sejauh mana keberhasilan sebuah program. Keberhasilan program itu sendiri dapat dilihat dari dampak atau hasil yang dicapai oleh program tersebut (Sari, 2010).
16
Wirawan (2012) membedakan jenis evaluasi menurut objeknya dan menurut fokusnya. 1. Menurut Objeknya a. Evaluasi Kebijakan b. Evaluasi Program c. Evaluasi Proyek d. Evaluasi Material e. Evaluasi Sumber Daya Manusia 2.
Menurut Fokusnya a. Asesmen Kebutuhan b. Evaluasi Proses c. Evaluasi Keluaran d. Evaluasi Efisiensi Evaluasi yang dilakukan dalam penelitian ini berupa evaluasi yang berfokus
pada proses Redistribusi Tanah yang bertujuan untuk menilai dan membandingkan apakah pelaksanaan Redistribusi Tanah di Desa Bantarsari sudah sesuai dengan peraturan Redistribusi Tanah yang berlaku, serta mengidentifikasi solusi untuk perbaikan pelaksanaan Redistribusi Tanah di masa yang akan datang pada lokasi tertentu.
