kerangka acuan kegiatan - bkkbn

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TERM OF REFERENCE) RENCANA INDUK PENGENDALIAN PENDUDUK DI PROVINSI (3331.001) SATKER PERWAKILAN BKKBN PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2013 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

UNIT ORGANISASI

: Perwakilan BKKBN Provinsi MALUKU UTARA

SATKER


PROGRAM

: Program Kependudukan dan Keluarga Berencana

HASIL

: Tercapainya Penduduk Tumbuh Seimbang

KEGIATAN

: Pengelolaan Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana Provinsi

SUB-Output

: Rencangan Induk Pengendalian Penduduk di Provinsi.

Indikator Kinerja Kegiatan

: Jumlah Rancangan Induk Pengendalian Penduduk Di Provinsi

Satuan Ukur dan Jenis Keluaran

: Dokumen dan dokumen

Volume

: 8 Dokumen

1. LATAR BELAKANG a. Dasar Hukum 1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 2) Undang-Undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Penetapan Dokumen RPJMN 2005-2025 3) Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Pengembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; 4) SEB antara Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dengan Menteri Keuangan tanggal 19 Juni 2009 No.0142/MPN/06/2009 dan No. SE1848/MK/2009 perihal Pedoman Reformasi Perencanaan dan Pembangunan. 5) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Kedudukan Kelembagaan BKKBN;

b. Gambaran Umum Singkat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) mencakup pembangunan manusia sebagai subyek (human capital) dan obyek (human resources) secara garis besar meliputi 5 (lima) aspek penting, yaitu : 1) Berkaitan dengan kuantitas penduduk, antar lain jumlah, struktur dan komposisi penduduk, laju pertumbuhan penduduk, serta persebaaran penduduk; 2) Berkaitan dengan kualitas penduduk yang berkaitan dengan status kesehatan dan angka kemiskinan: 3) Berkaitan dengan mobilitas penduduk, seperti tingkat migrasi yang mempengaruhi persebaran pendduduk antar wilayah, baik antar pulau maupun antar perkotaan dan pedesaan: 4) Berkaitan dengan data dan informasi penduduk; 5) Berkaitan penyerasian kebijakan kependudukaan; Permasalahan kependudukan di Provinsi Maluku Utara dari tahun ke tahun semakin kompleks. Dengan demikian Pembangunan Kependudukan memerlukan penyerasian kebijakan antar lintas sektor, sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau saling bertolak belakang. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menghindari ketidakselarasan kebijakan pembangunan seperti peningkatan kualitas data dan informasi kependudukan serta pengarahan mobilitas penduduk. Keberhasilan pembangunan kependudukan dalam rangka menurunkan angka fertilitas dan peningkatan usia harapan hidup di Indonesia selama ini telah menghasilkan Transisi Demografi. Dari aspek pengendalian kuantitas penduduk, program keluarga berencana (KB) telah berhasil menurunkan angka kelahiran dan laju pertumbuhan penduduk sehingga dapat memperlambat pertambahan dan pertumbuhan penduduk secara signifikan.

c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan Saat ini masalah kependudukan di Provinsi Maluku Utara memerlukan perhatian lebih. Dengan semakin banyaknya kegiatan sosialisasi, deseminasi, workshop, advokasi, bimbingan, Fasilitasi, rapat koordinasi, seminar, pertemuan/konsultasi, dan Pembinaan yang berkaitan dengan aspek-aspek kependudukan, maka diharapkan semakin meningkat pula pengetahuan, sikap dan perilaku para stakeholder, Toma, Toga, LSM/LSOM dan seluruh masyarakat dalam mendukung upaya-upaya penyerasian pengendalian penduduk.

2.

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN a. Uraian Kegiatan 1. Inventarisasi Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Tk. Kab/Kota 2. Penyusunan Profil Kependudukan 3. Sosialisasi dan Desiminasi Kebijakan dan Strategi Pengendalian Penduduk Tk. Kab/Kota 4. Sosialisasi dan Desiminasi Kebijakan dan Strategi Pengendalian Penduduk Tk. Kecamatan 5. Fasilitasi Penyusunan Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk Tk. Kab/Kota 6. Inventarisasi Parameter Kependudukan Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota 7. Penyusunan Proyeksi Penduduk dan Parameter Kependudukan 8. Capacity Building Parameter Kependudukan & Proyeksi Kependudukan bagi Tenaga Pengelola Tk. Nasional 9. Pemantapan Program Perencanaan Pengendalian Penduduk di Kab/Kota 10. Analisis Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Tk. Kab/Kota 11. Advokasi & Sosialisasi Hsl. Penyerahan Kebijakan Pembangunan Sektor dengan Pembangunan KKB 12. Fasilitas Penyerasian Kebijakan Kependudukan Ke Kab/Kota 13. Pertemuan Pengurus Koalisi Tingkat Propinsi 14. Koordinasi Dengan Stakeholder Dan Mitra Kerja Dalam Penyelerasian Kebijakan Kependudukan 15. Inventarisasi Data Analisis Dampak Kependudukan (Kuantitas, Kualitas dan Mobilitas) Tk. Provinsi 16. Penyusunan Kebijakan dan Strategi Materi Analisis Dampak Kependudukan (Kuantitas, Kualitas dan Mobilitas) Tk. Kab/Kota dan Provinsi 17. Fasilitasi Analisis Dampak Kependudukan di Kab/Kota 18. Publikasi Hasil Indikator Kependudukan dlm bentuk Policy Brief di Kab/Kota 19. Koordinasi Dengan Mitra Kerja Dalam Pengintegrasian Pendidikan Kependudukan ke Dalam Kurikulum 20. Lomba Kreatifitas Penulisan Materi, Penulisan Ilmiah Materi dan Penulisan Artikel Pendidikan Kependudukan 21. Lomba Pidato Kependudukan

22. Batasan Kegiatan Penyerasian Kebijakan Pengendalian Penduduk adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk menggali, mengkaji, mengevaluasi dan mensosialiasikan kebijakan pengendalian penduduk di daerah melalui kegiatan advokasi/KIE, seminar dan workshop sehingga stakeholder memiliki kepedulian dan kepekaan untuk menserasikan kebijakan pengendalian penduduk dalam upaya untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang.

3.

MAKSUD DAN TUJUAN a. Maksud Kegiatan Mewujudkan komitmen pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam penyerasian kebijakan pengendalian penduduk untuk tercapainya penduduk tumbuh seimbang (PTS) di Provinsi Maluku Utara pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

b. Tujuan Kegiatan 1) Tujuan Umum Meningkatnya komitmen pemerintah daerah penyerasian

pengendalian

penduduk

dalam

untuk melaksanakan upaya-upaya perencanaan

dan

pelaksanaan

pembangunan di Provinsi Maluku Utara. 2) Tujuan Khusus (a) Meningkatnya kebijakan pengendalian penduduk di tingkat provinsi

dan

kabupaten/kota seluruh Maluku utara. (b) Meningkatnya pengetahuan tentang parameter kependudukan di kalangan pemangku kebijakan yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan daerah. (c) Meningkatnya pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat, serta komitmen lintas sektor tentang pembangunan berwawasan kependudukan. (d) Meningkatnya kepekaan stakeholder, toma, toga, LSM/LSOM dan seluruh masyarakat tentang dampak perkembangan penduduk yang tidak terkendali terhadap berbagai sektor kehidupan dan pembangunan di daerah, sehingga mendukung upaya-upaya pengendalian penduduk secara holistik. 4.

INDIKATOR KELUARAN DAN KELUARAN a. Terlaksananya penyusunan Parameter Kependudukan di tingkat provinsi. b. Terlaksananya Parameter Kependudukan di tingkat kabupaten/kota. c. Tersedianya dokumen Pembangunan Berwawasan Kependudukan di Maluku Utara.

d. Meningkatnya kerjasama pendidikan kependudukan. e. Tersedianya dokumen Analisis Dampak Pertumbuhan Penduduk terhadap Sektor Sosial Ekonomi di Prov. Maluku Utara.

5.

CARA PELAKSANAAN KEGIATAN a. Metode Pelaksanaan: 1)

Fasilitasi

2)

Sosialisasi

3)

Deseminasi

4)

Workshop

5)

Advokasi

6)

Bimbingan

7)

Rapat Koordinasi.

8)

Seminar

9)

Pemantapan Teknis/Konsultasi .

10) Penyediaan Materi b. Tahapan Kegiatan 1) Rapat persiapan dengan pihak-pihak terkait. 2) Pelaksanaan Penyerasian Kebijakan Pengendalian Penduduk. 3) Monitoring dan evaluasi melalui kegiatan radalgram, rapim, dan evaluasi Program Kependudukan dan KB

6.

TEMPAT KEGIATAN a. Kegiatan penyusunan, Workshop, Rapat Koordinasi, Seminar, Analisis, dan Penyediaan Materi dilaksanakan di tingkat provinsi. b. Kegiatan Sosialisasi dan Deseminasi, Advokasi , Bimbingan dilaksanakan di 9 kabupaten/kota seluruh Propinsi Maluku Utara. c. Kegiatan Pertemuan/Konsultasi di laksanakan di luar Provinsi Maluku Utara.

7.

PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA KEGIATAN a. Penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara b. Pelaksana Kegiatan adalah Kepala Bidang Kependudukan.

8.

JADWAL KEGIATAN No

Kegiatan 1

1 2 3 4 5

6 7

8 9 10

11 12 13

14

15

16 17 18

19

20

Inventarisasi Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Tk. Kab/Kota Penyusunan Profil Kependudukan Sosialisasi dan Desiminasi Tk. Kab/Kota Sosialisasi dan Desiminasi Tk. Kecamatan Fasilitasi Penyusunan Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk Tk. Kabupaten/Kota Penyusunan Parameter Kependudukan Tk. Provinsi dan Kabupaten/Kota Capacity Building Parameter Kependudukan dan Proyeksi Penduduk bagi tenaga Pengelola Tk. Nasional Pemantapan Program Perencanaan Pengendalian Penduduk di Kab/Kota Analisis Kebijakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan Tk. Kab/Kota Advokasi & Sosialisasi Hsl. Penyerahan Kebijakan Pembangunan Sektor dengan Pembangunan KKB Fasilitasi Penyerasian Kebijakan Kependudukan ke Kab/Kota Pertemuan Pengurus Koalisi Tk. Provinsi Koordinasi Dengan Stakeholder Dan Mitra Kerja Dalam Penyelerasian Kebijakan Kependudukan Inventarisasi Data Analisis Dampak Kependudukan (Kuantitas, Kualitas dan Mobilitas) Tk. Provinsi Penyusunan Kebijakan dan Strategi Materi Analisis Dampak Kependudukan (Kuantitas, Kualitas dan Mobilitas) Tk. Kab/Kota dan Provinsi Fasilitasi Analisis Dampak Kependudukan di Kab/Kota Publikasi hasil indikator Kependudukan dalam Bentuk Policy Brief Koordinasi Dengan Mitra Kerja Dalam Pengintegrasian Pendidikan Kependudukan ke Dalam Kurikulum Lomba Kreatifitas Penulisan Materi, Penulisan Ilmiah Materi dan Penulisan Artikel Pendidikan Kependudukan Lomba Pidato Kependudukan

2 X

3

Bulan Pelaksanaan Tahun 2013 4 5 6 7 8 9 10 11

X

X X X X

x X

X

X X X

X x

X

X

X

X

x

X X

X X

X

X

X

X

12

9. BIAYA Perkiraan Total Biaya untuk melaksanakan kegiatan/sub-kegiatan Penyerasian Pengendalian Penduduk sebesar Rp 808.761.000,-, Rincian lebih lanjut atas beaya tersebut seperti terlampir pada Rencana Anggaran Beaya (RAB).

Batam, 1 Nopember 2012 Sekretaris BKKBN Perwakilan Provinsi Maluku Utara

Drs. TAMRIN M. NUR NIP. 19590713 199003 1 001

1KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TERM OF REFERENCE) PEMBINAAN KESERTAAN BER-KB PROVINSI (3331.02) SATKER PERWAKILAN BKKBN PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2013 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA


UNIT ORGANISASI


SATKER


PROGRAM


KEGIATAN


SUB-OUTPUT

: Kesertaan ber-KB.


: Jumlah Pembinaan Kesertaan ber KB di Provinsi


: Orang dan Peserta KB

Volume

: 140.280

1. LATAR BELAKANG a. Dasar Hukum 1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 2) Undang-Undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Penetapan Dokumen RPJMN 2005-2025 3) Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Pengembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; 4) SEB antara Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dengan Menteri Keuangan tanggal 19 Juni 2009 No.0142/MPN/06/2009 dan No. SE1848/MK/2009 perihal Pedoman Reformasi Perencanaan dan Pembangunan. 5) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang KedudukanKelembagaan BKKBN;

b. Gambaran Umum Singkat Dalam rangka mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 - 2014. Rencana Strategis BKKBN tahun 2010-2014 telah disusun dengan mengacu pada perencanaan program dan kegiatan strategis berbasis kinerja (PBK), Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) dan anggaran terpadu (Unified Budgeting).

Disamping itu penyusunan perencanaan program dan anggaran BKKBN telah menggunakan suatu instrumen yaitu Balanced Score Card (BSC) dan hasil restrukturisasi. Berdasarkan pedoman penyusunan restrukturisasi program dan kegiatan dari Kementrian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Departemen Keuangan tahun 2009, BKKBN yang termasuk kategori Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) hanya diperbolehkan mempunyai 1 (satu) program teknis. Sedangkan program generik berlaku sama dengan Kementrian/Lembaga lainnya. Berdasarkan ketentuan tersebut BKKBN memmpunyai 1 program teknis yaitu Program Kependududukan dan KB; dan 4 (empat) program generik yaitu: 1). Program pelatihan dan pengembangan BKKBN, 2). Program dukungan manjemen dan tugas teknis lainnya BKKBN, 3). Program sarana prasarana aparatur BKKBN, dan 4).Program Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur BKKBN Masih belum sinerginya antara kebijakan kuantitas, kualitas, dan mobilitas, baik secara vertikal maupun horizontal, serta masih terdapatnya kebijakan pembangunan lainnya yang kurang mendukung kebijakan kuantitas penduduk. Hal ini berdampak pada melambatnya pencapaian sasaran pembangunan kependudukan dan pembangunan nasional pada beberapa tahun terakhir karena terjadi in-efisiensi dalam pembangunan. Oleh karena penanganan masalah kependudukan melibatkan banyak sektor dan pemangku kepentingan, maka para pemangku kepentingan tersebut harus dapat berbagi visi, satu tujuan, dan satu tekad, menuju pembentukan SDM berkualitas dan berdaya saing. Untuk itu, harus ada upaya bersama yang saling bersinergi (concerted efforts) antara semua pemangku kepentingan. Upaya tersebut seharusnya dikoordinasikan oleh sebuah lembaga yang mempunyai tugas antara lain menyerasikan kebijakan kependudukan secara konsisten dan berkesinambungan, mengingat keberhasilan kebijakan kependudukan baru terlihat hasilnya beberapa dekade mendatang, yakni adanya peningkatan kualitas SDM.

c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan Dengan semakin banyaknya kegiatan sosialisasi, diseminasi, workshop, advokasi, bimbingan, dialog interaktif, rapat koordinasi, seminar, pertemuan/konsultasi, analisis dan pengadaan sarana KIE yang berkaitan dengan aspek-aspek kependudukan, maka semakin meningkat pula pengetahuan, sikap dan perilaku para stakeholder, Toma, Toga, LSM/LSOM dan seluruh masyarakat yang mendukung upaya-upaya penyerasian pengendalian penduduk.

2.

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN a. Uraian Kegiatan 1)

Sosialisasi Kebijakan, Strategi Operasional dan Materi tentang Akses & Kualitas Pembinaan Kesertaan KB Jalur Pemerintah, Galciltas, Wilayah Khusus

2)

Pertemuan Pembina Tim Jaga Mutu

3)

Bhaksos Tim Gerak PKK

4)

Bhaksos Tim TNI Manunggal KB-Kes

5)

Pelayanan TKBK tingkat Kab/Kota

6)

Penggerakan dan Pelayanan MKJP

7)

Pelayanan Komplikasi Berat

8)

Pelayanan Ayoman Kegagalan

9)

Pencabutan Implant

10) Penyediaan Side Effect 11) Penyediaan Kelengkapan Klinik 12) Penyediaan Kelengkapan Kel. KB Pria 13) Koordinasi Teknis dengan Mitra Kerja 14) Pelayanan KB Mobile di Wilayah Khusus 15) Penyusunan Peta Kerja Pelayanan KB Mobile di Wilayah Khusus 16) Peningkatan KB Perusahaan 17) Penggerakan Kesertaan ber KB Pria 18) Pembentukan Kelompok KB Pria 19) Pelayanan TKBK Tingkat Propinsi 20) Koordinasi Program KB/KR tingkat Nasional 21) Rapat Persiapan dan Evaluasi Bhaksos dengan Mitra Kerja 22) Penggerakan Mobil Unit Pelayanan (MUYAN) KB 23) Peningkatan Kompetensi Operator MUPEL 24) Pelayanan KB Mobile di Wilayah Galciltas

25) Dukungan Kendaraan Fungsional Pelayanan KB 26) Koordinasi Pelayanan KB Mobile di Wilayah Galciltas 27) Penyusunan Grand Design KB Galcitas Prop. Malut 28) Capacity Building Pelayanan KB Wilayah Galcitas Tk. Nasional 29) Sosialisasi KB Pria/ Vaseltomi bg Tokoh Agama & Mitra Kerja 30) Pelayanan KB Mobile di Wilayah Kepulauan 31) Pemantapan dan Pengembangan Tim JKK Tk. Kab/Kota 32) Bhaksos KB-KES Muslimat NU 33) Tim Kesatuan Gerak KB-KES IBI 34) Pencanangan Bhaksos TNI-KES TK. NASIONAL di Morotai 35) Pennyediaan Lembar Informed Concet 36) Penggerak Klinik KB Melalui Petugas Lapangan 37) Promosi Program Khiba & PMKR di Klinik Pelayanan 38) Pelayanan Pemeriksaan Pasmer di Rumah Sakit 39) Lomba Bidan Praktek Swasta, dan Klinik KB Pemerintah/Puskesmas 40) Pertemuan Teknis Medis 41) Lomba RAP 42) Workshop KKB bagi Bidan Praktek Swasta 43) Workshop KKB bagi Pengelola Klinik PKBRS 44) Lomba Kelompok KB Pria 45) Pembinaan Pasca Pelayanan KB di Kab/Kota 46) Pembinaan Petugas Klinik KB 47) Operasional & Evaluasi Pelayanan KB di Kab/Kota 48) Sosialisasi Kebijakan/Pedoman/Juklak/Kegiatan Khiba dan PMKR (Pelayanan KB Pasca Kehamilan & Keguguran Melalui Jampersal 49) Sosialisasi Pencegahan Kanker Alat Reproduksi dan Penanggulangan Invertilitas 50) Rapat Koordinasi Lintas Sektor Tentang Kesehatan Reproduksi 51) Penggandaan Formulir Laporan Jampersal

b. Batasan Kegiatan Penyerasian Kebijakan Pengendalian Penduduk adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk menggali, mengkaji, mengevaluasi dan mensosialiasikan kebijakan pengendalian penduduk di daerah melalui kegiatan advokasi/KIE, seminar dan workshop

sehingga stakeholder memiliki kepedulian dan kepekaan untuk menserasikan kebijakan pengendalian penduduk dalam upaya untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang.

3.



pengendalian

penduduk

dalam


dan

pelaksanaan


dan

kabupaten/kota seluruh Maluku utara. (b) Meningkatnya pengetahuan parameter kependudukan di kalangan pemangku kebijakan yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan sektor. (c) Meningkatnya pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat, serta komitmen lintas sektor tentang pembangunan berwawasan kependudukan.

4.

INDIKATOR KELUARAN DAN KELUARAN a. Meningkatnya Pembinaan Kesertaan ber-KB di Klinik KB Pemerintah dan Swasta b. Meningkatnya operasional penggerakan kesertaan ber KB Pria c. Meningkatnya Pelayanan KB di wilayah khsusus d. Meningkatnya Pelayanan KB Mobile di wilayah Galcitas

5.


Penyusunan

2)

Sosialisasi

3)

Operasional

4)

Pelayanan

5)

Pertemuan/konsultasi

6)

Pengadaan barang/jasa

b. Tahapan Kegiatan 1) Rapat persiapan dengan pihak-pihak terkait 2) Pelaksanaan Penyerasian Kebijakan Pengendalian Penduduk 3) Pelayanan

6.

TEMPAT KEGIATAN a. Di wilayah Provinsi Maluku Utara b. Kegiatan Pertemuan/Konsultasi di laksanakan di luar Provinsi Maluku Utara

7.

PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA KEGIATAN a. Penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara b. Pelaksana Kegiatan adalah Kepala Bidang KB

8.

JADWAL KEGIATAN

No

Kegiatan

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Sosialisasi Kebijakan, Strategi Operasional dan Materi tentang Akses & Kualitas Pembinaan Kesertaan Kb Jalur Pemerintah, Galciltas, Wilayah Khusus Pertemuan Tim Jaga Mutu Bhaksos Tim Kesatuan Gerak PKK Bhaksos Tim TNI Manunggal KB Kes Pelayanan TKBK Tk Kabupaten/Kota Penggerkan dan Pelayanan MKJP Pelayanan Komplikasi Berat Pelayanan Ayoman Kegagalan Pencabutan Implant Penyediaan Side Effect Penyediaan Kelengkapan Klinik Penyediaan Kelengkapan Kel. KB Pria Koordinasi Teknis dgn Mitra Kerja Pelayanan KB Mobile di Wilayah Khusus Penyusunan Peta Kerja Pelayanan KB Mobile Wilayah Khusus Peningkatan KB Perusahaan Pennggerakan Kesertaan Ber- KB Pria Pembentukan Kelompok KB Pria Pelayanan TKBK Tingkat Provinsi Koordinasi Program KB Tk. Nasional

Bulan Pelaksanaan Tahun 2013 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x

10

11

12

X x x x x X x

x x

x

x

x

X

X x X x

x

X

x

x

X

x

X

X

X x X X X x

x

X x

21

40 41

Rapat Persiapan Evaluasi Bhaksos dgn Mitra Kerja Penggerakan Mobile Unit Pelayanan Muyan KB Peningkatan Kompetensi Operator Mupel Pelayanan KB Mobile di wilayah Galcitas Dukungan Kendaraan Fungsional Pelayanan KB Koordinasi Pelayanan KB di Wilayah Galcitas Penyusunan Grand Design KB wilayah Galcitas Prop. Malut Capacity Building Pelayanan KB Wilayah Galcitas Tk. Nasional Sosialisasi KB Pria Vasektomi bg Tokoh Agama & Mitra Kerja Pelayanan KB Mobile di Wilayah Kepulauan Pemantapan dan Pengembangan Tim JKK Tk. Kabupaten/Kota Bhaksos KB-KES Muslimat NU Tim Kesatuan Gerak KB-KES IBI Pencanangan Bhaksos TNI-KES Tk. Nasional di Morotai Penyediaan Lembar Informed Concet Penngerakan Klinik KB Melalui Petugas Lapangan Promosi Program Khibah & PMKR di Klinik pelayanan Pelayanan Pemeriksaan Pasmer di Rumah sakit Lomba Bidan Praktek Swasta & Klinik KB Pemerintah/Puskesmas Pertemuan Teknis Medis Lomba RAP

42 43

WorkShop KKB Bagi Pengelola Klinik PKBKS Workshop KKB Bidan Praktek Swasta

44

Lomba Kelompok KB Pria

45

Pembinaan Pasca Pelayanan KB di Kab/Kota

X

46

Pembinaan Petugas klinik KB

X

47

Operasional & Evaluasi Pelayanan KB di Kab/Kota

X

48

Sosialisasi Kebijakan/Pedoman/Juklak/Kegiatan Khibah dan PMKR (Pelayanan KB Pasca Kehamilan & Keguguran Melalui Jampersal

X

49

Sosialisasi Pencegahan Kanker Alat reproduksi dan Penanggulangan Invertilitas

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

x

x

x

X

X X x

x x

X

x

x

X

X X

X

x

x

X

x

x

x

X

x

x

X

X X

x

x

x

x

x

x

X

x

x

X

x

x

x

x

x

x

x

X

x X X X X X x X X X X

X

50 51

Rapat Koordinasi Lintas Sektor Tentang Kesehatan Reproduksi Penggandaan Formulir Laporan Jampersal

9.

BIAYA

X x

Perkiraan Total Biaya untuk melaksanakan Sub Output Pembinaan Kesertaan ber KB di Provinsi sebesar Rp 4.176.108.000,-, Rincian lebih lanjut atas biaya tersebut seperti terlampir pada Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Batam, 01 November 2012 Sekretaris BKKBN Perwakilan Provinsi Maluku Utara


KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TERM OF REFERENCE) PEMBINAAN KELUARGA SEJAHTERA DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA (3331.004) SATKER PERWAKILAN BKKBN PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2013

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA


UNIT ORGANISASI


SATKER


PROGRAM


KEGIATAN


SUB-OUTPUT

: Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga


: Jumlah Pembinaan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga di Provinsi


: Kelompok

Volume

: 4 Kelompok

1. LATAR BELAKANG a. Dasar Hukum 1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 2) Undang-Undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Penetapan Dokumen RPJMN 2005-2025 3) Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Pengembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; 4) SEB antara Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dengan Menteri Keuangan tanggal 19 Juni 2009 No.0142/ MPN/ 06/ 2009 dan No. SE1848/MK/2009 perihal Pedoman Reformasi Perencanaan dan Pembangunan. 5) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang KedudukanKelembagaan BKKBN;

b. Gambaran Umum Singkat Dalam rangka mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 - 2014. Rencana Strategis BKKBN tahun 2010-2014 telah disusun dengan mengacu pada perencanaan program dan kegiatan strategis berbasis kinerja (PBK), Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) dan anggaran terpadu (Unified Budgeting). Disamping itu penyusunan perencanaan program dan anggaran BKKBN telah menggunakan suatu instrumen yaitu Balanced Score Card (BSC) dan hasil restrukturisasi. Masih belum sinerginya antara kebijakan kuantitas, kualitas, dan mobilitas, baik secara vertikal maupun horizontal, serta masih terdapatnya kebijakan pembangunan lainnya yang kurang mendukung kebijakan kuantitas penduduk. Hal ini berdampak pada melambatnya pencapaian sasaran pembangunan kependudukan dan pembangunan nasional pada beberapa tahun terakhir karena terjadi in-efisiensi dalam pembangunan. Oleh karena penanganan masalah kependudukan melibatkan banyak sektor dan pemangku kepentingan, maka para pemangku kepentingan tersebut harus dapat berbagi visi, satu tujuan, dan satu tekad, menuju pembentukan SDM berkualitas dan berdaya saing. Untuk itu, harus ada upaya bersama yang saling bersinergi (concerted efforts) antara semua pemangku kepentingan. Upaya tersebut seharusnya dikoordinasikan oleh sebuah lembaga yang mempunyai tugas antara lain menyerasikan kebijakan kependudukan secara konsisten dan berkesinambungan, mengingat keberhasilan kebijakan kependudukan baru terlihat hasilnya beberapa dekade mendatang, yakni adanya peningkatan kualitas SDM. Pentingnya pemberdayaan dalam keluarga dalam rangka menuju masyarakat yang sejahtera tidak terlepas dari penanganan masalah kependudukan itu sendiri. Bagaimana pola asuh dalam keluarga akan mempengaruhi perilaku dalam mencapai keluarga yang sejahtera.

c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan Untuk meningkatkan pengetahuan pemahaman sikap dan perilaku keluarga tentang pentingnya pola asuh dalam keluarga dan pemberdayaan ekonomi keluarga, dalam rangka kelestarian dan kelangsungan ber KB bagi PUS dan Peserta KB.

2.

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN a. Uraian Kegiatan 1. Sosialisasi Program Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Tk. Provinsi 2. Rapat Koordinasi Pengembangan Kelompok Tribina dengan mitra kerja 3. Jambore PIK Mahasiswa Tk. Nasional 4. Workshop Prog. PKBR Lingkungan Pramuka 5. Sosialisasi Prog Ketahanan Keluarga & Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Tk. Kab/Kota 6. Lokakarya Pusat Layanan Keluarga Sejahtera Terpadu Tk. Nasional 7. Sosialisasi Panduan Pembentukan BKB Percontohan Tk. Kab/Kota 8. Pembinaan Kelompok BKB 9. Pendampingan Kelompok BKB 10. Sosialisasi BKB Holistik Integratif 11. Pemilihan Kader BKB Tk.Propinsi dan Tk. Nasional 12. Penyediaan Materi dan Media Bagi Kelompok BKB 13. Konsultasi Pengembangan Kelompok BKB Terpadu Tk. Nasional 14. Pembentukan Kelompok BKB Paripurna 15. Hari Keluarga Tk. Kab/Kota Propinsi dan Nasional 16. Peningkatan Kompetensi Pengelola Aplikasi Data Basis Tribina Online Tk. Nasional 17. Peningkatan Kapasitas Manajemen dan Teknis Ketahanan Keluarga Tk. Nasional 18. Pelaksanaan TOT Bg Tenaga Pengelola Prog Pembinaan Ketahanan Keluarga Kab/Kota Tk. Nasional 19. Evaluasi Data Basis Bina Keluarga Balita dan Anak Tk. Nasional 20. Pengembangan Kemitraan Ketahanan Keluarga Bg Kepala UPTD Di Sulawesi Selatan 21. Pemantapan Teknis KSPK Di Kab/Kota 22. Tukar Pengalaman PIK Remaja Tk. Nasional 23. Lomba Keluarga Harmonis & Sejahtera Tk. Kab/Kota Tk. Prov dab Tk. Nasional 24. Ajang Ngumpul Kreatif Remaja Tahap Tumbuh, Tegak & Tegar Tk. Provinsi 25. Pengembangan Pelayanan Terpadu (BKB, PAUD, POSYANDU) 26. Evaluasi Pelaksanaan Program KSPK

27. Pengembangan Kelompok BKB Terpadu 28. TOT Bagi Pelatih dan Pengelola Prog. Ketahanan Bina Keluarga Balita dan Anak Tk. Kab/Kota 29. Pengembangan Kompetensi Program PKBR Bg Mitra Kerja Tk. Provinsi 30. Orientasi Pengembangan Kelompok BKB, BKR, BKL Tk. Kab/Kota 31. Sosialisasi Program Kesehatan Reproduksi Bagi PIK Remaja Tk. Kab/Kota 32. Inventarisasi Sasaran Tenaga Pengelola 33. TOT Bagi Tenaga Pelatih Ketahanan Keluarga Tk. Nasional 34. TOT Bagi Mitra Kerja PIK Remaja/Mahasiswa 35. Evaluasi Pelaksanaan TOT 36. Sosialisasi Panduan Pembentukan BKR Percontohan Tk. Kab/Kota 37. Pendampingan Kelompok BKR 38. Pembinaan Kelompok BKR 39. Pengembangan Kemitraan PIK bg Remaja/Mahasiswa Tk. Provinsi 40. Penyediaan Materi dan Media Bg Kelompok BKR 41. Lomba Pidato KKB Bg Remaja Genre 42. Pembentukan Kelompok BKR Paripurna 43. Wokshoop Center of Excelent (COE) Tk. Nasional 44. Pemilihan Pengelola BKR Paripurna Terbaik 45. Rakor Pengembangan PIK Remaja 46. Pembentukan dan Pengembangan PIK Remaja Mahasiswa 47. Orientasi Pendidik Sebaya 48. Pengembangan PIK Remaja/Mahasiswa di Kab/Kota 49. Pembinaan PIK Remaja di Kab/Kota 50. Perkemahan Bhakti Saka Kencana Tk. Propinsi & Tk. Nasional 51. Ajang Kumpul PIK Remaja/Mahasiswa 52. Ajang Kreasi Remaja (Ngerap) Tk. Provinsi dan Tk. Nasional 53. Pemilihan Duta Mahasiswa Tk. Provinsi dan Tk. Nasional 54. Pemilihan PIK Remaja Tk. Provinsi dan Tk. Nasional 55. Jambore BKR Paripurna Tk. Nasional 56. Sosialisasi Panduan Pembentukan BKL Paripurna Di Kab/ Kota 57. Pembinaan Kelompok BKL 58. Pendampingan Kelompok BKL 59. Pengembangan Materi dan Media Bg Kelompok BKL 60. Pembentukan Kelompok BKL Paripurna

61. Pengembangan Kelompok BKL di Kab/Kota 62. Temu Kader BKL Tk. Nasional 63. Pengembangan Model Pelayanan Terpadu 64. Gebyar Kelompok UPPKS Unggulan Tk. Nasional 65. Gelanggang Dagang & Pasar Murah 66. Pembinaan dan Pengembangan Kelompok UPPKS 67. Temu Kader UPPKS Tk. Nasional 68. Penyusunan/Updating Profil Tk. Nasional 69. Penilaian Kelompok UPPKS Tk. Propinsi 70. Pendampingan Kelompok UPPKS 71. Pengembangan Kelompok UPPKS 72. Pembinaan Kelompok UPPKS 73. Orientasi Kelompok UPPKS dgn Mitra Kerja Tk. Propinsi di Kab/Kota 74. Pembentukan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera di Kab/Kota 75. Pembinaan Pelayanan Pusat Keluarga Sejahtera 76. Pengembangan P2KS Yk. Provinsi

Batasan Kegiatan Kegiatan Pembinaan Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk membina dan memberdayakan keluarga dalam pembinaan kesertaan dan kelangsungan ber KB.

3.

MAKSUD DAN TUJUAN a. Maksud Kegiatan Mewujudkan komitmen pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/ kota dalam penyerasian kebijakan pengendalian penduduk untuk tercapainya penduduk tumbuh seimbang (PTS) di Provinsi Maluku Utara pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.


pengendalian

penduduk

pembangunan di Provinsi Maluku Utara. 2) Tujuan Khusus

dalam


dan

pelaksanaan

(a) Meningkatnya kualitas SDM pengelola program KS dan PK (b) Meningkatnya Perilaku sikap dan pengetahuan masyarakat umumnya dan Peserta KB khususnya tentang pentingnya KB dalam mencapai keluarga sejahtera.

4.

INDIKATOR KELUARAN DAN KELUARAN a. Meningkatnya Pembinaan ketahanan dan pemberdayaan keluarga b. Meningkatnya pembentukan dan pembinaan kelompok BKR percontohan c. Meningkatnya pembentukan dan pembinaan kelompok BKL percontohan d. Meningkatnya PUS anggota kelompok UPPKS yang ber KB

5.


Penyusunan

2)

Sosialisasi

3)

Operasional

4)

Pertemuan/Konsultasi

5)

Pendampingan

b. Tahapan Kegiatan 1) Rapat persiapan 2) Pelaksanaan Kegiatan 3) Monitoring dan evaluasi

6.

TEMPAT KEGIATAN a. Di wilayah Provinsi Maluku Utara b. Kegiatan Pertemuan/Konsultasi di laksanakan di luar Provinsi Maluku Utara.

7.

PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA KEGIATAN a. Penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara b. Pelaksana Kegiatan adalah Kepala Bidang KSPK

8.

JADWAL KEGIATAN No

Kegiatan 1

1

2

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30

Sosialisasi Program Ketahanan Keluarga dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Tk. Provinsi Sosialisasi Prog Ketahanan Keluarga & Pemberdayaan Ekonomi Keluarga Tk. Kab/Kota Sosialisasi Panduan Pembentukan BKB Percontohan Tk. Kab/Kota Pembinaan Kelompok BKB Pendampingan Kelompok BKB Sosialisasi BKB Holistik Integratif Pemilihan Kader BKB Tk.Propinsi dan Tk. Nasional Penyediaan Materi dan Media Bagi Kelompok BKB Pengembangan Kelompok BKB Terpadu Tk. Nasional Pembentukan Kelompok BKB Paripurna Hari Keluarga Tk. Kab/Kota Propinsi dan Nasional Peningkatan Kompetensi Pengelola Aplikasi Data Basis Tribina Online Tk. Nasional Peningkatan Kapasitas Manajemen dan Teknis Ketahanan Keluarga Tk. Nasional Pelaksanaan TOT Bg Tenaga Pengelola Prog Pembinaan Ketahanan Keluarga Kab/Kota Tk. Nasional Evaluasi Data Basis Bina Keluarga Balita dan Anak Tk. Nasional Peningkatan SDM bagi Pengelola PPKS Pemantapan Teknis KSPK Di Kab/Kota Tukar Pengalaman PIK Remaja Tk. Nasional Lomba Keluarga Harmonis & Sejahtera Tk. Kab/Kota Tk. Prov dab Tk. Nasional Ajang Ngumpul Kreatif Remaja Tahap Tumbuh, Tegak & Tegar Tk. Provinsi Pengembangan Pelayanan Terpadu (BKB, PAUD, POSYANDU) Rapat Evaluasi Pelaksanaan Program KSPK Rapat Koordinasi Pengembangan Kelompok Tribina dengan Mitra Kerja TOT Bagi Pelatih dan Pengelola Prog. Ketahanan Bina Keluarga Balita dan Anak Tk. Kab/Kota Pengembangan Kompetensi Program PKBR Bg Mitra Kerja Tk. Provinsi Orientasi Pengembangan Kelompok BKB, BKR, BKL Tk. Kab/Kota Orientasi Konselor Sabaya Tk. Kab/Kota Rapat Koordinasi Tingkat Provinsi Jambore PIK Mahasiswa Tk. Nasional Lokakarya Pusat Layanan Keluarga Sejahtera

2

Bulan Pelaksanaan Tahun 2013 3 4 5 6 7 8 9 10 11 X

X

X x x X X x X X X X

X

X

X X

x x x X X x X X X x

x x X

12

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67

Terpadu Tk. Nasional Workshop Prog. PKBR bagi Pramuka Inventarisasi Sasaran Tenaga Pengelola TOT Bagi Tenaga Pelatih Ketahanan Keluarga Tk. Nasional TOT Bagi Mitra Kerja PIK Remaja/Mahasiswa Evaluasi Pelaksanaan TOT Sosialisasi Panduan Pembentukan BKR Percontohan Tk. Kab/Kota Pendampingan Kelompok BKR Pembentukan Kelompok Percontohan BKR Pembinaan Kelompok BKR Pengembangan Kemitraan PIK bg Remaja/Mahasiswa Tk. Provinsi Penyediaan Materi dan Media Bg Kelompok BKR Lomba Pidato KKB Bg Remaja Genre Pembentukan Kelompok BKR Paripurna Wokshoop Center of Excelent (COE) Tk. Nasional Pemilihan Pengelola BKR Paripurna Terbaik Rakor Pengembangan PIK Remaja Pembentukan dan Pengembangan PIK Remaja Mahasiswa Orientasi Pendidik Sebaya Pengembangan PIK Remaja/Mahasiswa Pembinaan PIK Remaja di Kab/Kota Perkemahan Bhakti Saka Kencana Tk. Propinsi & Tk. Nasional Ajang Kumpul PIK Remaja/Mahasiswa Ajang Kreasi Remaja (Ngerap) Tk. Provinsi dan Tk. Nasional Pemilihan Duta Mahasiswa Tk. Provinsi dan Tk. Nasional Pemilihan PIK Remaja Tk. Provinsi dan Tk. Nasional Jambore BKR Paripurna Tk. Nasional Sosialisasi Panduan Pembentukan BKL Paripurna di Kab/Kota Pembinaan Kelompok BKL Pendampingan Kelompok BKL Pengembangan Materi dan Media Bg Kelompok BKL Pembentukan Kelompok BKL Paripurna Pengembangan Kelompok BKL di Kab/Kota Temu Kader BKL Tk. Nasional Pengembangan Model Pelayanan Terpadu Gebyar Kelompok UPPKS Unggulan Tk. Nasional Gelanggang Dagang & Pasar Murah Pembinaan dan Pengembangan Kelompok UPPKS Temu Kader UPPKS Tk. Nasional

X X X X X X X X X X X x X x X X X X X X X X x x X X

X X X X X X X x x X X

68 69 70 71 72 73 74 75 76

Penyusunan/Updating Profil Tk. Nasional Penilaian Kelompok UPPKS Tk. Propinsi Pendampingan Kelompok UPPKS Pengembangan Kelompok UPPKS di Kab/ Kota Pembinaan Kelompok UPPKS Orientasi Kelompok UPPKS dgn Mitra Kerja Tk. Propinsi dan Kab/Kota Pembentukan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera di Kab/Kota Pembinaan Pelayanan Pusat Keluarga Sejahtera Pengembangan PPKS Tk. Propinsi

x X X X X x X x X

9.BIAYA Perkiraan

Total

Biaya

untuk

melaksanakan

kegiatan/ sub-output

tersebut

sebesar

Rp4.238.917.000,-, Rincian lebih lanjut atas biaya tersebut seperti terlampir pada Rencana Anggaran Biaya (RAB).



KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TERM OF REFERENCE) PENINGKATAN PEMBINAAN ADVOKASI DAN KIE PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KB PROVINSI (3331.05) SATKER PERWAKILAN BKKBN PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2013 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA


UNIT ORGANISASI


SATKER


PROGRAM


KEGIATAN

: Pengelolaan Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana

SUB-OUTPUT

: Peningkatan Pembinaan Advokasi dan KIE Program Kependudukan dan KB Di Provinsi


: Jumlah Pembinaan Advokasi dan KIE Program Kependudukan dan KB di Provinsi


: Media dan Media

Volume

: 3 Media


b. Gambaran Umum Singkat Komitmen pemerintah terhadap Pembangunan Kependudukan dan KB Nasional sangat tinggi, hal ini tercermin dengan dikeluarkannnya Undang-Undang nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sebagai pengganti Undang-Undang nomor 10 tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan keluarga sejahtera. Dengan adanya UU tersebut, diharapkan persoalan-persoalan yang terkait dengan masalah Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dapat teratasi dan dikelola dengan lebih baik yang akan dapat membawa perubahan mendasar bagi penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan program KB nasional. Terbitnya Undang-Undang nomor 52 tahun 2009 diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga, yang menetapkan BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Berdasarkan Undang undang yang dikuatkan dengan Perpres tersebut diatas, sesungguhnya pembangunan di bidang kependudukan dan keluarga diarahkan untuk menjadikan pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas melalui upaya pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, pengerahan mobilitas penduduk, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan, serta kehamilan sehingga penduduk menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional. Pembangunan kependudukan dan program keluarga berencana bersifat multisektor yang melibatkan seluruh elemen masyarakat. Untuk itu, diperlukan komitmen dan sinergitas dalam pengelolaannya baik di pusat, provinsi, maupun kabupaten/kota agar seluruh potensi yang ada di wilayah masing-masing dapat dioptimalkan dalam mewujudkan amanat Undangundang no.52 tahun 2009. Agar hal tersebut dapat terwujud, diperlukan dukungan penyelenggaraan advokasi dan KIE, penggerakan masyarakat, serta penyediaan data dan informasi kependudukan dan keluarga berencana yang dalam pelaksanaannya sehari-hari di bawah kendali Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan, dan Informasi (Adpin).

c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Untuk meningkatkan gaung KKB sehingga menggema ke seluruh pelosok nusantara, menguatnya komitmen politis dan operasional dalam pengelolaan dan pelaksanaan program KKB di lapangan, serta terlaksananya pengelolaan kinerja program KKB berbasis data dan informasi dengan pemanfaatan sistem teknologi, informasi, komunikasi yang mutakhir, maka diperlukan dukungan manajemen dalam bentuk penetapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di Kabupaten/Kota serta Norma, Standar, Pedoman, dan Kriteria (NSPK) pelaksanaan SPM.

2.


Sosialisasi Advokasi dan KIE Program KKB Melalui Pencanangan Bhaksos KB Tk. Provinsi

2)

Media Elektronik

3)

Media Masa Cetak

4)

Penayangan KKB Melalui Media Luar Ruang

5)

Promosi Program KKB Melalui Pameran Tk. Nasional

6)

Pemantapan Advokasi Kelembagaan Tk. Nasional

7)

KIE KKB Melalui Seni Budaya GENRE

8)

Konferensi Pers Program KKB

9)

Grebek KIE KKB Pasar Tradisional (penggerakan Tk. Propinsi)

10) Sosialisasi Kebijakan & Stategi Program KKB bagi PLKB/PKB Kota Melalui Vicom LIP4 11) Penyediaan Materi KIE Program KKB 12) Sosialisasi Advokasi dan KIE Program KKB Melalui Penutupan Bhaksos KB Tk. Nasional 13) Penyusunan Bahan Publikasi Lainnya 14) Capacity Building Advokasi KIE 15) KIE melalui MUPEN 16) Sosialisasi Program KKB bagi Wartawan Tk. Provinsi 17) Pemantauan Advokasi & KIE Program KKB di Kab/Kota 18) Penyediaan/Penggandaan Materi KIE Program KKB Nasional 19) Langganan Koran 20) Pencanangan Bhaksos TNI Tingkat Nasional di Morotai

b. Batasan Kegiatan Kegiatan Pembinaan Advokasi dan KIE program Kependudukan dan KB adalah rangkaian kegiatan

yang

dilaksanakan

untuk

mensosialiasikan

mempromosikan

serta

mempublikasikan program KKB di daerah melalui kegiatan advokasi/KIE, seminar dan workshop.

3.

MAKSUD DAN TUJUAN a. Maksud Kegiatan Mewujudkan komitmen pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam penyerasian kebijakan pengendalian penduduk untuk tercapainya penduduk tumbuh seimbang (PTS) di Provinsi Maluku Utara pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. b. Tujuan Kegiatan 1) Tujuan Umum Meningkatnya komitmen pemerintah daerah penyerasian

pengendalian

penduduk

dalam


dan

pelaksanaan

pembangunan di Provinsi Maluku Utara. 2) Tujuan Khusus (a) Menghidupkan kembali gaung program KKB di lapangan. (b) Meningkatnya Advokasi kepada stakeholder tentang pentingnya revitalisasi program KKB. (c) Meningkatnya KIE Program KKB kepada masyarakat terutama PUS dan peserta KB .

4.

INDIKATOR KELUARAN DAN KELUARAN a. Meningkatnya Pembinaan Advokasi dan KIE b. Meningkatnya Jumlah jenis media yang melaksanakan advokasi dan KIE KKB c. Meningkatnya klinik KB yang mendapatkan materi KIE pembangunan KKB

5.


Penyusunan materi

2)

Sosialisasi

3)

Operasional

4)

Pelayanan

5)

Pertemuan/Konsultasi .

6)

Advokasi

7)

Penyediaan Materi

b. Tahapan Kegiatan 1) Rapat persiapan dengan pihak-pihak terkait. 2) Pelaksanaan Advokasi dan KIE. 3) Monitoring dan evaluasi

6.

TEMPAT KEGIATAN a. Di wilayah Propinsi Maluku Utara b. Kegiatan Pertemuan/Konsultasi di laksanakan di luar Provinsi Maluku Utara.

7.

PENANGGUNGJAWAB DA NPELAKSANA KEGIATAN a. Penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara b. Pelaksana Kegiatan adalah Kepala Bidang Adpin.

8.

JADWAL KEGIATAN No

Kegiatan 1

1

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sosialisasi Kebijakan dan Strategi Advokasi dan KIE Pembangunan KKB Kepada SKPD Tk. Kab/Kota Media Elektronik Media Masa Cetak Penayangan KKB Melalui Media Luar Ruang Promosi Program KKB Melalui Pameran Tk. Nasional Pemantapan Advokasi Kelembagaan Tk. Nasional KIE KKB Melalui Seni Budaya GENRE Tk. Provinsi Konferensi Pers Program KKB

x

2

X

3 X

X X X


X X X

X X X

x x x x

X

X X X

x x x

x x x

12

x X x

x

X

x

x

X

X X

X

Grebek KIE KKB Pasar Tradisional (penggerakan Tk. Propinsi) Sosialisasi Kebijakan & Stategi Program KKB

X

X

X

x

X

bagi PLKB/PKB Kota Melalui Vicom LIP4 11 12 13 14 15 16 17 18

Penyediaan Materi KIE Program KKB Penyusunan Bahan Publikasi Lainnya Sosialisasi Advokasi & Program KKB Melalui Penutupan Bhaksos KB Ting. Nasional Capacity Building Advokasi KIE KIE melalui MUPEN Sosialisasi Program KKB bagi Wartawan Media Cetak Tk. Propinsi Pemantapan Advokasi & KIE Prog. KKB di Kab/Kota Penyediaan/Penggandaan materi KIE

X X X

X

x X X

X

X

X

X

x

X

X

x

19 20

9.

Program KKB Nasional Langganan Koran Pencanangan Bhaksoss TNI Tingkat Nasional di Morotai

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x

x

BIAYA

Perkiraan Total Biaya untuk melaksanakan kegiatan/sub-output tersebut sebesar 952.123.000,-, Rincian lebih lanjut atas beaya tersebut seperti terlampir pada Rencana Anggaran Biaya (RAB).



X

KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TERM OF REFERENCE) PENINGKATAN KERJASAMA DENGAN MITRA KERJA PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KB PROVINSI (3331.006) SATKER PERWAKILAN BKKBN PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2013 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA


UNIT ORGANISASI


SATKER


PROGRAM


KEGIATAN


SUB-OUTPUT

: Peningkatan Kerjasama Dengan Mitra Kerja Program Kependudukan dan KB Provinsi


: Jumlah Mitra kerja yang aktif melakukan pendampingan Dalam Pembangunan KKB Di Provinsi


: Mitra Kerja Dan Mitra Kerja

Volume

: 5 Mitra Kerja


b. Gambaran Umum Singkat Dari sisi penggerakan program terdapat dua hal yang menjadi isu sentral dalam meningkatkan pencapaian program KKB, yaitu belum menguatnya komitmen kemitraan

dengan stakeholder dan mitra kerja di tingkat Kabupaten/Kota dan menurunnya jumlah dan kapasitas infrastruktur petugas dan kader lini lapangan. Keberhasilan program KB selama kurun waktu lebih dari 30 tahun yang berhasil mencegah kelahiran sekitar 80 juta bayi, disebabkan oleh tingginya dukungan berbagai komponen bangsa mulai dari para politisi, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, LSOM, TNI, Polri, Departemen/Kementerian, serta Lembaga/Badan dan swasta. Hampir tidak ada satupun komponen bangsa yang tertinggal untuk mengambil peran dalam mensukseskan Program Nasional tersebut. Program KB sebagai Program Nasional diintegrasikan dengan berbagai program di semua sektor, sehingga wajar adanya bila korelasinya cukup signifikan dalam menekan laju pertumbuhan penduduk. Kuatnya jaringan kemitraan dengan berbagai pihak, membuahkan hasil melembaganya Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera dengan slogan “Cukup Dua Anak, Laki-laki dan perempuan sama saja”. Dalam kurun waktu sepuluh tahun belakangan ini, norma tersebut sudah mulai pudar, jaringan kemitraan dengan berbagai pihak melemah, bahkan ada slogan baru “masih adakah program KB”, Program KB nyaris tak terdengar dan slogan-slogan lain yang mempertanyakan keberadaan program KB. Kondisi ini dirasakan sebagai fakta betapa menurunnya komitmen politis dan operasional sebagai akibat dari semakin melemahnya jejaring kemitraaan dengan berbagai pihak komponen bangsa termasuk swasta. Kondisi lain yang ikut memberikan andil adalah adanya perubahan lingkungan strategis yang belum dapat diatasi secara optimal dalam kurun waktu pasca otonomi daerah, dimana rentang jaringan yang semakin jauh dan panjang. Dampak dari era desentralisasi KB Nasional yang ditandai dengan bervariasinya komitmen para penentu kebijakan utamanya di tingkat kabupaten/kota menyebabkan upaya program KB Nasional yang diharapkan menjadi basis upaya berbagai bidang pembangunan nampaknya belum menjadi prioritas utama di Pemerintahan kab/kota dan lintas sector. Dan hasilnya jumlah penduduk hasil Sensus tahun 2010 melebihi jumlah proyeksi.

c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan Keberhasilan program KKB selama ini tidak lepas dari peran serta mitra kerja BKKBN. Untuk itu perlunya strategi program untuk menghidupkan kembali komitmen politis dan jejaring dengan mitra kerja terkait.

2.


Sosialisasi Kebijakan & Strategi Program KKB bagi PLKB/PKB KAB. Melalui Vicom LIP4

2)

Lomba Poster Genre Tk. Provinsi

3)

Pemantapan Kelembagaan & Lini Lapangan Tk. Nasional

4)

Pertemuan IpeKB & IPKB Tk.Nasional

5)

Pembutan Profil Penghargaan PLKB & KB Lestari

6)

Rakornis Program KKB TK. Provinsi

7)

Jambore PLKB/PKB dan IMP Tk. Nasional

8)

Promosi Program KKB Bhaksos Hari Keluarga TK. Provinsi

9)

Pendampingan Promosi Program KKB Melalui Pameran TK. Nasional

10) Penilaian KB Lestrari TK. Nasional 11) Penilaian IMP & PLKB/PKB TK. Nasional

b. Batasan Kegiatan Kegiatan Peningkatan kerjasama dengan mitra kerja KKB adalah kegiatan memperkuat jejaring dengan mitra kerja terkait melalui rapat koordinasi dan sosialisasi.

3.


pengendalian

penduduk

dalam


dan

pelaksanaan

pembangunan di Provinsi Maluku Utara. 2) Tujuan Khusus (a) Meningkatkan komitmen politis dengan stakeholder (b) Menghidupkan kembali peran mitra kerja lintas sektor terkait dalam program KKB (c) Menghidupkan kembali peran mitra kerja di lini lapangan

4.

INDIKATOR KELUARAN DAN KELUARAN a. Meningkatnya jejaring kemitraan dalam pembangunan KKB di Provinsi b. Meningkatnya kualitas mekanisme operasional di lini lapangan

5.


Penyusunan

2)

Sosialisasi

3)

Operasional

4)

Pelayanan

5)


6)

Pembuatan Profil

b. Tahapan Kegiatan 1) Rapat persiapan dengan pihak-pihak terkait. 2) Pelaksanaan Kegiatan. 3) Monitoring dan evaluasi

6.


7.

PENANGGUNGJAWAB DA NPELAKSANA KEGIATAN a. Penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara b. Pelaksana Kegiatan adalah Kepala Bidang Advokasi.

8.

JADWAL KEGIATAN No 1 2 3 4 5

Kegiatan Sosialisasi kebijakan & strategi program KKB bagi PLKB/PKB kab. Melalui Vicom LIP4 Lomba Poster Genre Tk. Provinsi Pemantapan Kelembagaan & Lini Lapangan Tk. Nasional Pertemuan IPeKB & IPKB Tk.Nasional Pembutan Profil Penghargaan PLKB & KB

1 x

2

3


X x x X

12

6 7 8 9 10 11

9.

Lestari Rakornis Program KKB TK. Provinsi Jambore PLKB/PKB dan IMP Tk. Nasional Promosi Program KKB Bhaksos Hari Keluarga TK. Provinsi Pendampingan Promosi program KKB Melalui Pameran Tingk. Nasional Penilaian KB Lestrari TK. Nasional Penilaian IMP & PLKB/PKB TK. Nasional

X x

X x x x X

BIAYA

Perkiraan

Total Beaya untuk melaksanakan kegiatan/sub-Output tersebut sebesar Rp.244.144.000 -, Rincian lebih lanjut atas beaya tersebut seperti terlampir pada Rencana Anggaran Beaya (RAB).



KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TERM OF REFERENCE) PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI PROGRAM KEPENDUDUKAN DAN KB DI PROVINSI (3331.007) SATKER PERWAKILAN BKKBN PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2013 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA


UNIT ORGANISASI


SATKER


PROGRAM


KEGIATAN


SUB-KEGIATAN

: Pengelolaan Data dan Informasi Program Kependudukan Dan KB di Provinsi


: Jumlah data dan Informasi Pembangunan KKB Yang Terkini dan terpercaya berbasis IT


: Dokumen

Volume

: 3 Dokumen


b. Gambaran Umum Singkat Keberadaan suatu sistem yang dikembangkan dalam suatu organisasi sangat terkait dengan sistem (sub sistem) lainnya. Demikian jugan halnya Sistem Informasi yang dalam Program Kependudukan dan KB disebut Sistem Informasi Kependudukan dan Keluarga (SIDUGA). SIDUGA akan dapat terlaksana dengan baik apabila sistem atau sub sistem yang mendukungnya berjalan secara sinergi sesuai dengan kondisi yang diharapkan dalam memberikan kontribusi pada sistem secara keseluruhan. Berkaitan dengan hal tersebut diatas ada beberapa kendala yang ditemui dalam mendukung sistem tersebut. Kendala dan hambatan yang dialami dalam pelayanan, penyajian dan dokumentasi data dan informasi antara lain kesulitan memperoleh bahan untuk penerbitan dan layanan publikasi, sosialisasi dan diseminasi sarana Website yang belum optimal, serta kemampuan dan kompetensi tenaga pengelola dan pengguna untuk secara terampil memanfaatkan layanan Website. Dalam mengatasi hal tersebut diupayakan untuk menjaring para pakar dalam memberikan bahan publikasi, mengajak daerah untuk mengembangkan standarisasi website BKKBN Provinsi, melakukan sosialisasi dan pemanfaatan Website serta melakukan pelatihan dan orientasi teknis bagi petugas pelayanan dan dokumentasi data dan informasi di tingkat Provinsi dan Kab/Kota. Kendala dan hambatan yang dialami dalam analisis dan evaluasi program antara lain masalah indikator kinerja yang bervariasi (data input, proses dan output/outcome) sehingga kurang setara untuk penilaian kinerja secara tepat; kualitas data dan informasi yang kurang lengkap dan masih dijumpai inkonsistensi data; pemanfaatan instrument sistem penilaian yang kurang optimal, serta dirasakan kurangnya kemampuan dan pengetahuan secara komprehensif para petugas analisis dan penilaian di daerah dalam melaksanakan tugasnya. Dalam mengatasi masalah tersebut mulai dikembangkan pula penggunaan program aplikasi pemantauan kinerja, pemanfaatan hasil analisis melalui pemetaan, serta sosialisasi dan diseminasi sistem penilaian kinerja ke daerah melalui orientasi para petugas pengelola analisis dan evaluasi di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kendala dan hambatan yang dialami dalam penyediaan infrastruktur jaringan TIK dan program aplikasi ini antara lain keterbatasan penyediaan anggaran untuk melengkapi sarana dari seluruh daerah agar mampu dan mudah mengakses teknologi informasi; keterbatasan kemampuan pengembangan aplikasi sesuai dengan yang dibutuhkan dan mudah dimanfaatkan (user friendly); sosialisasi dan diseminasi sarana teknologi informasi yang

belum optimal; serta kemampuan dan kompetensi tenaga pengelola dan petugas teknis untuk secara terampil memanfaatkan teknologi informasi. Dalam mengatasi masalah tersebut diupayakan untuk terus memperluas penyediaan sarana jaringan teknologi informasi ke daerah; melakukan bantuan masalah teknis bagi pemanfaatan sarana (helpdesk); mengembangkan program-program aplikasi yang memudahkan pengguna; serta melakukan pelatihan dan orientasi teknis bagi petugas pengguna teknologi informasi di tingkat Provinsi dan Kab/Kota. Selain kendala tersebut diatas, hambatan yang juga ditemui dalam pengolahan data adalah belum optimalnya sosialisasi pengolahan data statistik rutin (R/R) berbasis TI, hal ini ditandai dengan masih rendahnya cakupan data yang menggunakan online sistem.

c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan Belum optimalnya pelayanan, penyajian dan dokumentasi data informasi, belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana serta terbatasnya kemampuan tenaga pengelola, sehingga perlu dilaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mendukung peningkatan hal-hal tersebut.

2.


Sosialisasi Kebijakan Sistem Informasi Kependudukan & Keluarga (SIDUGA) berbasis TIK

2)

Pendataan Keluarga

3)

Percetakan Formulir Pendataan Keluarga/Mutasi Data Keluarga

4)

Percetakan Formulir Pengendalian Lapangan dan Pelayanan Kontrasepsi

5)

Percetakan Formulir Laporan Gudang

6)

Pengepakan/Pengiriman Formulir

7)

Sarasehan Pendataan Keluarga

8)

Peningkatan SDM Dalam Pemanfaatan SIDUGA Berbasis TIK

9)

Pemantapan Teknis SIDUGA Berbasis TIK Di Kab/Kota

10) Penggandaan Buku Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga/MDK 11) Analisis dan evaluasi hasil pelayanan kontrasepsi (Bulanan) 12) Analisis dan evaluasi data hasil pengendalian lapangan (Bulanan) 13) Analisis dan evaluasi hasil pendataan keluarga (Tahunan) 14) Analisis dan evaluasi data sekunder (Tahunan)

15) Pembuatan Buku Profil KKB 16) Penyajian Data Hasil Pendataan Keluarga 17) Penyajian dan Pemutakhiran Data dan Informasi Pelkon & Dallap 18) Penyajian dan Pemutakhiran Data dan Informasi Hasil PK 19) Pengelolaan Data dan Informasi Data PKKBN 20) Updating Lay Out & Profil Website 21) Peningkatan Sarana Pengelolaan Website 22) Pengembangan Jejaring STIK 23) Updating Data Bases Klinik KB secara Online 24) Pendayagunaan STIK KB 25) Penggandaan Buku Petunjuk Teknis Pelkon dan Dallap 26) Pendataan dan Pendaftaran Klinik KB 27) Updating Data Keluarga Berbasis TIK 28) Penguatan IT Provinsi

b. Batasan Kegiatan Kegiatan pengelolaan data dan informasi program kependudukan dan KB adalah rangkaian kegiatan yang mendukung meningkatnya kualitas data dan informasi yaitu berupa updating data.

3.


pengendalian

penduduk

dalam


pembangunan di Provinsi Maluku Utara. 2) Tujuan Khusus (a) Meningkatnya kualitas ketersediaan kualitas data dan informasi (b) Meningkatnya sarana dan prasarana penunjang (c) Meningkatnya pengetahuan dan kompetensi pengelola data

dan

pelaksanaan

4.

INDIKATOR KELUARAN DAN KELUARAN a. Meningkatnya Data dan Informasi Program Kependudukan dan KB di Provinsi b. Meningkatnya Cakupan Jejaring sistem teknologi Informasi dan Komunikasi STIK di kab/Kota

5.


Penyusunan

2)

Sosialisasi

3)

Operasional

4)


5)

Pelatihan dan pengembangan

b. Tahapan Kegiatan 1) Rapat persiapan dengan pihak-pihak terkait 2) Pelaksanaan kegiatan 3) Monitoring dan evaluasi 6.


7.

PENANGGUNGJAWAB DA NPELAKSANA KEGIATAN a. Penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara b. Pelaksana Kegiatan adalah Kepala Bidang Adpin.

8.

JADWAL KEGIATAN No

Kegiatan 1

1

2 3 4 5 6 7 8

Sosialisasi Kebijakan Sistem Informasi Kependudukan & Keluarga (SIDUGA) berbasis TIK Pendataan Keluarga Percetakan Formulir Pendataan Keluarga/Mutasi Data Keluarga Percetakan Formulir Pengendalian Lapangan dan Pelayanan Kontrasepsi Percetakan Formulir Laporan Gudang Pengepakan/Pengiriman Formulir Sarasehan Pendataan Keluarga Peningkatan SDM Dalam Pemanfaatan

2 X

3


X X X X X X X

12

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

9.

SIDUGA Berbasis TIK Pemantapan Teknis SIDUGA Berbasis TIK Di Kab/Kota Penggandaan Buku Petunjuk Teknis Pendataan Keluarga/MDK Analisis dan evaluasi hasil pelayanan kontrasepsi (Bulanan) Analisis dan evaluasi data hasil pengendalian lapangan (Bulanan) Analisis dan evaluasi hasil pendataan keluarga (Tahunan) Analisis dan evaluasi data sekunder (Tahunan) Pembuatan Buku Profil KKB Penyajian Data Hasil Pendataan Keluarga Penyajian dan Pemutakhiran Data dan Informasi Pelkon Penyajian dan Pemutakhiran Data dan Informasi Hasil DALAP Penyajian dan Pemutakhiran Data dan Informasi Hasil PK Pengelolaan Data & Informasi Data PKKBN Updating Lay Out & Profil Website Peningkatan Sarana Pengelolaan Website Pengembangan Jejaring STIK Penggandaan buku petunjuk Teknis Pelkon dan dallap Pendayagunaan STIK KKB Pendataan dan Pendaftaran Klinik KB Updating Data Bases Klinik KB Secara Online Penguatan IT Provinsi

X X X X X X X X X X X X

X

X

X

X X X

X

X X X

X

BIAYA

Perkiraan Total Beaya untuk melaksanakan kegiatan/sub-kegiatan tersebut sebesar Rp. 1.009.735.000,- Rincian lebih lanjut atas beaya tersebut seperti terlampir pada Rencana Anggaran Biaya (RAB).



KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TERM OF REFERENCE) PENINGKATAN PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN SDM PROVINSI (3331.008) SATKER PERWAKILAN BKKBN PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2013 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA


UNIT ORGANISASI


SATKER


PROGRAM


KEGIATAN


SUB-Output

: Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan SDM Provinsi


: Jumlah SDM yang terdidik dan terlatih di Propinsi


: Orang

Volume

: 254 Orang


b. Gambaran Umum Singkat Dalam rangka mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 - 2014. Rencana Strategis BKKBN tahun 2010-2014 telah disusun dengan

mengacu pada perencanaan program dan kegiatan strategis berbasis kinerja (PBK), Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) dan anggaran terpadu (Unified Budgeting). Disamping itu penyusunan perencanaan program dan anggaran BKKBN telah menggunakan suatu instrumen yaitu Balanced Scorecard (BSC) dan hasil restrukturisasi. Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan adalah salah satu program generik dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Program ini merupakan program yang menjadi tanggung jawab dari Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan BKKBN. Sesuai dengan Perpres No. 62 tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluaga Berencana Nasional (BKKBN), pada pasal 28 ayat 1 : Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKKBN di bidang pelatihan, penelitian dan pengembangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKKBN. Dengan memperhatikan lingkungan strategis saat ini, bahwa untuk memenuhi tuntutan Reformasi Birokrasi dibutuhkan SDM Aparatur yang memiliki kompetensi tinggi, kebutuhan tenaga program khususnya dokter dan bidan yang mempunyai pengetahuan, sikap dan keterampilan yang memadai untuk memberikan pelayanan KB dengan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang belum terpenuhi, serta adanya tuntutan penyediaan data dan informasi yang berkualitas, cepat dan akurat untuk masukan dalam pengambilan kebijakan.

c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan Untuk memenuhi tuntutan Reformasi Birokrasi maka dibutuhkan SDM Aparatur yang memiliki kompetensi yang tinggi, kebutuhan tenaga program yang mempunyai pengetahuan, sikap dan keterampilan yang memadai untuk memberikan pelayanan KB yang berkualitas.

2.

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN a. Uraian Kegiatan

1. Dukungan Kediklatan 2. Pelatihan Program KKN Bagi Kades, Lurah dan Camat 3. Pelatihan Monivator Swasta dan LSM 4. Pelatihan LDU PKB/PLKB 5. Pelatihan refresing PKB/PLKB 6. Pelatihan R/R berbasis IT Bagi Pengolah Data & Informasi di Kab/Kota 7. Praktek Lapangan Pasca Pelatihan LDU Bagi PLKB 8. Diklat Pim IV 9. Pelatihan KIP/K bagi PKB/PLKB 10. Praktek Lapangan Pasca Pelatihan KIP/K dengan APBK 11. Praktek Lapangan Pasca Pelatihan IUD dan Implant 12. Pelatihan IUD dan Implant di Kab/Kota 13. Pelatihan KIP/K dengan ABPK bagi Bidan 14. Pelatihan IUD dan Implant bagi Dokter 15. Pelatihan MOP bagi Dokter 16. Pelatihan MOW bagi Dokter

b. Batasan Kegiatan Kegiatan Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan SDM Provinsi adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk meningkatkan keterampilan tenaga pengelola program dalam bentuk pelatihan dan pengembangan.

3.


pengendalian

penduduk

dalam


dan

pelaksanaan

pembangunan di Provinsi Maluku Utara. 2) Tujuan Khusus (a) Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan tenaga pengelola program Provinsi

(b) Meningkatnya kompetensi tenaga program bidan dan dokter dalam melakukan pelayanan KB yang berkualitas.

4.

INDIKATOR KELUARAN DAN KELUARAN a. Meningkatnya Kompetensi dan Kapasitas SDM Pengelola Program KB

5.


Penyusunan

2)


3)

Pelatihan.

4)

Monitoring dan Evaluasi

b. Tahapan Kegiatan 1) Rapat persiapan. 2) Pelaksanaan Pelatihan dan Pengembangan. 3) Monitoring dan evaluasi

6.


7.

PENANGGUNGJAWAB DA NPELAKSANA KEGIATAN a. Penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara b. Pelaksana Kegiatan adalah Kepala Bidang Latbang.

8.

JADWAL KEGIATAN No

Kegiatan 1

1 2 3 4 5 6

Dukungan Kediklatan Pelatihan Program KKN Bagi Kades, Lurah dan Camat Pelatihan motivator swasta, adat dan LSM tentang Program KB Pelatihan LDU PKB/PLKB Pelatihan refresing PKB/PLKB Pelatihan R/R berbasis IT Bagi Pengolah Data & Informasi di Kab/Kota

2 x

3

Bulan Pelaksanaan Tahun 2013 4 5 6 7 8 9 10 11 X

X X X X X

12

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

9.

Praktek Lapangan Pasca Pelatihan LDU Bagi PLKB Diklat Pim IV Pelatihan KIP/K Bagi PLKB/PKB Praktek Lapangan Pasca Pelatihan KIP/K dengan APBK Praktek Lapangan Pasca Pelatihan IUD dan Implant Pelatihan IUD dan Implant bagi Bidan Pelatihan KIP/K dengan ABPK bagi Bidan Pelatihan IUD dan Implant bagi Dokter Pelatihan MOP bagi Dokter Pelatihan MOW bagi Dokter

X X X X X X X X X x

BIAYA

Perkiraan Total Biaya untuk melaksanakan kegiatan/sub-kegiatan tersebut sebesar Rp.1.144.562.000,Rincian lebih lanjut atas beaya tersebut seperti terlampir pada Rencana Anggaran Biaya (RAB).



KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TERM OF REFERENCE) PENELITIAN KEPENDUDUKAN DAN KB PROVINSI (3331.009) SATKER PERWAKILAN BKKBN PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2013 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA


UNIT ORGANISASI


SATKER


PROGRAM


KEGIATAN


SUB-KEGIATAN

: Penelitian Kependudukan dan KB Provinsi


: Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan Program Kependudukan dan KB di Provinsi


: Dokumen

Volume

: 4 Dokumen


b. Gambaran Umum Singkat Dalam rangka mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 - 2014. Rencana Strategis BKKBN tahun 2010-2014 telah disusun dengan mengacu pada perencanaan program dan kegiatan strategis berbasis kinerja (PBK), Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) dan anggaran terpadu (Unified Budgeting). Disamping itu penyusunan perencanaan program dan anggaran BKKBN telah menggunakan suatu instrumen yaitu Balanced Scorecard (BSC) dan hasil restrukturisasi. Program Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan adalah salah satu program generik dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Program ini merupakan program yang menjadi tanggung jawab dari Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan BKKBN. Sesuai dengan Perpres No. 62 tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluaga Berencana Nasional (BKKBN), pada pasal 28 ayat 1 : Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan adalah unsur pelaksana sebagian tugas dan fungsi BKKBN di bidang pelatihan, penelitian dan pengembangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BKKBN. Dengan memperhatikan lingkungan strategis saat ini, bahwa untuk memenuhi tuntutan Reformasi Birokrasi dibutuhkan SDM Aparatur yang memiliki kompetensi tinggi, kebutuhan tenaga program khususnya dokter dan bidan yang mempunyai pengetahuan, sikap dan keterampilan yang memadai untuk memberikan pelayanan KB dengan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang belum terpenuhi, serta adanya tuntutan penyediaan data dan informasi yang berkualitas, cepat dan akurat untuk masukan dalam pengambilan kebijakan.

c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan Dengan semakin berkualitasnya penelitian dan pengembangan program kependudukan dan KB, maka akan semakin meningkat pula kualitas data dan informasi dalam rangka mengembangkan program KKB ke depan.

2.


Pelatihan Mini Survey dan Survey RPJMN

2)

Mini Survey dan Survey RPJMN

3)

Analisis Lanjut SDKI 2012

4)

Pengukuran Indikator Pembangunan Berwawasan Kependudukan ( Pengumpulan Data Dari seluruh Kab/Kota)

5)

Capacity Building bidang pelatihan & Pengembangan Tk. Nasional

6)

Pelatihan Konselor Sebaya Tk Provinsi

7)

Pelatihan Pendidik Sebaya Tk. Provinsi

8)

Pelatihan Bagi Kader/IMP

9)

Pelatihan PIK Remaja/Mahasiswa

10) Pelatihan Dasar- Dasar Demografi 11) Pelatihan Spektrum bagi Tenaga Struktural Tk. Provinsi 12) Evaluasi Bidang Latbang Bagi Seksi Tk. Nasional 13) Bimbingan Penulisan Karya Ilmiah di LIPI 14) Konsultasi analisis kebutuhan Diklat

b. Batasan Kegiatan Kegiatan Penelitian Kependudukan dan KB Provinsi adalah kegiatan meningkatkan kualitas penelitian sehingga menghasilkan data berkualitas sebagai acuan pelaksanaan program KKB.

3.



pengendalian

penduduk

dalam


dan

pelaksanaan

pembangunan di Provinsi Maluku Utara. 2) Tujuan Khusus (a) Meningkatnya Kualitas penelitian dan pengembangan program KKB (b) Meningkatnya pemanfaatan hasil-hasil penelitian dalam bidang KKB (c) Meningkatnya pengetahuan dan keterampilan SDM Peneliti

4.

INDIKATOR KELUARAN DAN KELUARAN a. Meningkatnya Pemanfaatan hasil-hasil penelitian b. Meningkatnya Pengembangan Program Kependudukan dan KB

5.


Penyusunan

2)


3)

Pelaksanaan Penelitian

b. Tahapan Kegiatan 1) Rapat persiapan. 2) Pelaksanaan. 3) Monitoring dan evaluasi

6.


7.

PENANGGUNGJAWAB DA NPELAKSANA KEGIATAN a. Penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara b. Pelaksana Kegiatan adalah Kepala Balai Pelatihan dan Penelitian.

8.

JADWAL KEGIATAN No

Kegiatan 1

1 2 3 4

Pelatihan Mini Survey dan Survey RPJMN Mini Survey dan Survey RPJMN Analisis Lanjut SDKI 2012 Pengukuran Indikator Pembangunan Berwawasan Kependudukan (Pengumpulan Data Dari Seluruh Kab/Kota)

2

3 X X


x x

12

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

9.

Capacity Building bidang pelatihan & Pengembangan Tk. Nasional Pelatihan Konselor Sebaya Tk Provinsi Pelatihan Pendidik Sebaya Tk. Provinsi Pelatihan Bagi Kader/IMP Pelatihan PIK Remaja/Mahasiswa Pelatihan Dasar- Dasar Demografi Pelatihan Spektrum bagi Tenaga Struktural Tk. Provinsi Evaluasi Bidang Latbang bagi seksi Tk.Nasional Bimbingan Penulisan Karya Ilmiah di LIPI Konsultasi analisis kebutuhan Diklat

x x x x X X X X x X

BIAYA

Perkiraan Total Beaya untuk melaksanakan kegiatan/sub-kegiatan tersebut sebesar Rp 807.950.000 -, Rincian lebih lanjut atas beaya tersebut seperti terlampir pada Rencana Anggaran Biaya (RAB).

Batam, 1 Nopermber 2012 Sekretaris BKKBN Perwakilan Provinsi Maluku Utara


KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TERM OF REFERENCE) BIDANG DUKUNGAN MANAJEMEN (3331.10) SATKER PERWAKILAN BKKBN PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2013 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA


UNIT ORGANISASI


SATKER


PROGRAM


KEGIATAN


SUB-KEGIATAN

: Bidang Dukungan Manajemen


: Jumlah Dukungan Manajemen Program Kependudukan Dan KB di Provinsi


: Dokumen

Volume

: 5 Dokumen


b. Gambaran Umum Singkat Dengan telah disahkannya Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 yang diikuti dengan Peraturan Presiden Nomor 62 tahun 2010 dan Peraturan Kepala BKKBN Nomor 72 tahun 2011

maka tugas dan fungsi BKKBN ke depan akan semakin berat. Perubahan struktur

organisasi

dari

Badan Koordinasi

Keluarga Berencana Nasional menjadi

Badan

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional mempunyai konsekuensi pada tanggung jawab yang lebih besar dalam mewujudkan keserasian pembangunan yang berorientasi pada kependudukan baik menyangkut kuantitas penduduk, kualitas penduduk maupun mobilitas penduduk sebagai matra kependudukan. Penataan organisasi dan tata laksana harus segera dilaksanakan baik pada tingkat pusat maupun provinsi yang pada gilirannya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 organisasi yang menangani Kependudukan dan KB pada tingkat Kabupaten dan Kota harus pula dilakukan perubahan. Untuk mengubah Organisasi pada tingkat Kabupaten dan Kota menjadi Badan Kependudukan dan KB Daerah Kabupaten dan Kota terlebih dahulu harus dilakukan penyesuaian Peraturan Pemerintah nomor 38 dan 41 tahun 2007 yang tentu akan memakan waktu cukup lama, sementara pelaksanaan program KB harus lebih digalakkan lagi mengingat hasil Sensus Penduduk tahun 2010 yang tidak cukup menggembirakan. Di samping itu perubahan nomenklatur akan menuntut pula perubahan-perubahan dalam pengelolaan pegawai dan pengelolaan Barang Milik Negara yang menjadi aset BKKBN termasuk perubahan dokumen anggaran . Di pihak lain reformasi birokrasi yang telah dicanangkan pemerintah harus segera pula dilaksanakan di lingkungan BKKBN untuk mendukung percepatan revitalisasi program KB. Sesuai dengan petunjuk teknis reformasi birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara maka Reformasi yang akan dilaksanakan menyangkut berbagai aspek manajerial dan pelayanan yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat akan KB. Untuk menjamin terwujudnya good governance dan clean govermence maka pelaksanaan Sistim Pengendalian Intern harus pula mulai dilaksanakan diseluruh jajaran BKKBN baik pusat maupun provinsi, yang dimulai dengan disiplin waktu disiplin perencanaan dan disiplin pelaksanaan anggaran dan program sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

agar pelaksanaan program KKB dapat efektif dan efisien serta akuntabilitasnya dapat terjaga dengan baik. Pembiayaan program KB secara bertahap telah mengalami peningkatan, pada tahun 2011 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk BKKBN telah mengalami kenaikan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun anggaran 2010 dukungan anggaran BKKBN hanya sekitar 1,2 milyar telah meningkat menjadi 2,4 milyar rupiah pada tahun 2011. Untuk itu dalam pelaksanaannya harus benar-benar sesuai dengan perencanaan dan harus pula mendukung tercapainya out put dan indikator yang telah ditetapkan pada saat perencanaan. Hal tersebut sesuai dengan jiwa Penganggaran berbasis kinerja yang lebih berorientasi pada hasil daripada proses sehingga pelaksanaannya dapat efektif dan efisien. Dalam kaitannya dengan Administrasi Perkantoran, sehubungan dengan reformasi birokrasi maka salah satu yang akan menjadi bagian dari reformasi birokrasi adalah memberikan pelayanan publik yang handal dalam bidang pelayanan administrasi perkantoran, baik dalam bidang persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan serta keprotokolan. Hal tersebut menuntut adanya SDM yang handal dan profesional. c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan Untuk meningkatkan dukungan manajemen perencanaan program anggaran serta tercapainya reformasi birokrasi.

2.


Penggandaan cukilan dipa,Juknis,AJK RKAKL, TOR DAN RAB

2)

Penyusunan Data Basis Perencanaan Program

3)

Sosialisasi Kebijakan & Strategi Sistem Perencanaan Prog & Anggaran TK. Provinsi

4)

Rapat Pengendalian Program dan anggaran

5)

Penelahaan dan pengesahan DIPA

6)

Pemantapan teknis perencanaan program dan anggaran

7)

Sosialisasi Perencanaan program dan anggaran di Kab/Kota

8)

Orientasi Perencanaan Program dan Anggaran

9)

Fasilitasi Pelaksanaan Penyusunan Rencana Program dan Anggaran

10) Penyusunan Program dan Anggaran 11) Perencanaan kebutuhan kepegawaian 12) Pengelolaan ketatalaksanaan kepegawaian 13) Assesment pegawai 14) Sosialisasi Sistem Manajemen Kinerja 15) Penyusunan KPI individu 16) Pelantikan dan Sumpah Jabatan 17) Penyusunan laporan keuangan 18) Rekonsiliasi Data BMN dan SAK 19) Rekonsiliasi Data BMN dan SAK Tk Nasional 20) Koordinasi dengan Mitra kerja pengelolaan keuangan TK Nasional 21) Orientasi keuangan dan Pengelola Alokon 22) Pemantapan JKK 23) Pendistribusian Alat/Obat Kontrasepsi 24) Stock Opname 25) Pemeliharaan Alokon 26) Operasional Penggandaan Barang dan Jasa 27) Fasilitasi Pelaksanaan NSPK di Kab/Kota 28) Pemantauan dan Evaluasi NSPK 29) Pelaksanaan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur 30) Fasilitasi Pemeriksaan Khusus/Uji Petik 31) Post Audit 32) Evaluasi Hasil Pengawasan Intern 33) Koordinasi dgn Mitra Kerja Pengawasan 34) Workshop Auditor 35) Evaluasi Pengawasan Tk. Nasional

b. Batasan Kegiatan Kegiatan Dukungan Manajemen adalah kegiatan yang menunjang berjalannya roda organisasi serta mendukung pelaksanaan operasional program di lapangan.

3.



pengendalian

penduduk

dalam


dan

pelaksanaan

pembangunan di Provinsi Maluku Utara. 2) Tujuan Khusus (a) Meningkatnya Service Level Agreement . (b) Meningkatnya pelayanan publik. (c) Meningkatnya dukungan bagi bidang mission center

4.

INDIKATOR KELUARAN DAN KELUARAN a. Meningkatnya kualitas dukungan manajemen program kependudukan dan KB Provinsi

5.


Penyusunan

2)

Sosialisasi

3)

Operasional

4)


b. Tahapan Kegiatan 1) Rapat persiapan. 2) Pelaksanaan. 3) Monitoring dan evaluasi.

6.


7.

PENANGGUNGJAWAB DA NPELAKSANA KEGIATAN a. Penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara b. Pelaksana Kegiatan adalah Kepala Sekretaris.

8.

JADWAL KEGIATAN No

Kegiatan 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35

Penggandaan cukilan dipa,Juknis,AJK RKAKL, TOR DAN RAB Penyusunan Data Basis Perencanaan Program Sosialisasi Kebijakan & Strategi Sistem Perencanaan Prog & Anggaran TK. Provinsi Rapat Pengendalian Program dan anggaran Penelahaan dan pengesahan DIPA Pemantapan teknis perencanaan program dan anggaran Sosialisasi Perencanaan program dan anggaran di Kab/Kota Orientasi Perencanaan Program dan Anggaran Fasilitasi Pelaksanaan Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Penyusunan Program dan Anggaran Perencanaan kebutuhan kepegawaian Pengelolaan ketatalaksanaan kepegawaian Assesment pegawai Sosialisasi Sistem Manajemen Kinerja Penyusunan KPI individu Penyusunan laporan keuangan Pelantikan dan Sumpah Jabatan Rekonsiliasi Data BMN dan SAK Rekonsiliasi Data BMN dan SAK Tk Nasional Koordinasi dengan Mitra kerja pengelolaan keuangan TK Nasional Orientasi keuangan dan Pengelola Alokon Pemantapan JKK Pendistribusian Alat/Obat Kontrasepsi Stock Opname Pemeliharaan Alokon Operasional Pengadaan Barang dan Jasa Fasilitasi Pelaksanaan NSPK di Kab/Kota Pemantauan dan Evaluasi NSPK Pelaksanaan Pengawasan dan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Fasilitasi Pemeriksaan Khusus/Uji Petik Post Audit Evaluasi Hasil Pengawasan Intern Koordinasi dgn Mitra Kerja Pengawasan Workshop Auditor Evaluasi Pengawasan Tk. Nasional

2 x

3


12

X x X

x

x

x

x

x

x

x x

x

x

x

x

x X

X

x x

X X

X X x x

X x

X

X X X X X X X

x x

x x

x x

x x x

x x

x x X

x x

x

x x

x x

X x X x

x X X

x

x x

x

x x

x x

X x

x

x

X x

x

x x

X x X

X

X x

x X X X x

x

x

X

9.

BIAYA

Perkiraan Total Biaya untuk melaksanakan kegiatan/sub-output tersebut sebesar Rp. 873.322.000,Rincian lebih lanjut atas beaya tersebut seperti terlampir pada Rencana Anggaran Beaya (RAB).



KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TERM OF REFERENCE) MONITORING EVALUASI DAN PEMBINAAN PENGELOLAAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN KB DI PROVINSI (3331.012) SATKER PERWAKILAN BKKBN PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2013 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA


UNIT ORGANISASI


SATKER


PROGRAM


KEGIATAN


SUB-KEGIATAN

: Monitoring Evaluasi dan Pembinaan Pengelolaan Pembangunan Kependudukan dan KB di Provinsi


: Jumlah Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Pengelolaan Pembangunan Kependudukan dan KB


: Dokumen

Volume

: 7 Dokumen




organisasi

dari

Badan Koordinasi


Badan

Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional mempunyai konsekuensi pada tanggung jawab yang lebih besar dalam mewujudkan keserasian pembangunan yang berorientasi pada kependudukan baik menyangkut kuantitas penduduk, kualitas penduduk maupun mobilitas penduduk sebagai matra kependudukan. Penataan organisasi dan tata laksana harus segera dilaksanakan baik pada tingkat pusat maupun provinsi yang pada gilirannya sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 organisasi yang menangani Kependudukan dan KB pada tingkat Kabupaten dan Kota harus pula dilakukan perubahan. Untuk mengubah Organisasi pada tingkat Kabupaten dan Kota menjadi Badan Kependudukan dan KB Daerah Kabupaten dan Kota terlebih dahulu harus dilakukan penyesuaian Peraturan Pemerintah nomor 38 dan 41 tahun 2007 yang tentu akan memakan waktu cukup lama, sementara pelaksanaan program KB harus lebih digalakkan lagi mengingat hasil Sensus Penduduk tahun 2010 yang tidak cukup menggembirakan. Di samping itu perubahan nomenklatur akan menuntut pula perubahan-perubahan dalam pengelolaan pegawai dan pengelolaan Barang Milik Negara yang menjadi aset BKKBN termasuk perubahan dokumen anggaran . Di pihak lain reformasi birokrasi yang telah dicanangkan pemerintah harus segera pula dilaksanakan di lingkungan BKKBN untuk mendukung percepatan revitalisasi program KB. Sesuai dengan petunjuk teknis reformasi birokrasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara maka Reformasi yang akan dilaksanakan menyangkut berbagai aspek manajerial dan pelayanan yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat akan KB.

Untuk menjamin terwujudnya good governance dan clean govermence maka pelaksanaan Sistim Pengendalian Intern harus pula mulai dilaksanakan diseluruh jajaran BKKBN baik pusat maupun provinsi, yang dimulai dengan disiplin waktu disiplin perencanaan dan disiplin pelaksanaan anggaran dan program sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku agar pelaksanaan program KKB dapat efektif dan efisien serta akuntabilitasnya dapat terjaga dengan baik. Pembiayaan program KB secara bertahap telah mengalami peningkatan, pada tahun 2011 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk BKKBN telah mengalami kenaikan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun anggaran 2010 dukungan anggaran BKKBN hanya sekitar 1,2 milyar telah meningkat menjadi 2,4 milyar rupiah pada tahun 2011. Untuk itu dalam pelaksanaannya harus benar-benar sesuai dengan perencanaan dan harus pula mendukung tercapainya out put dan indikator yang telah ditetapkan pada saat perencanaan. Hal tersebut sesuai dengan jiwa Penganggaran berbasis kinerja yang lebih berorientasi pada hasil daripada proses sehingga pelaksanaannya dapat efektif dan efisien. Dalam kaitannya dengan Administrasi Perkantoran, sehubungan dengan reformasi birokrasi maka salah satu yang akan menjadi bagian dari reformasi birokrasi adalah memberikan pelayanan publik yang handal dalam bidang pelayanan administrasi perkantoran, baik dalam bidang persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan serta keprotokolan. Hal tersebut menuntut adanya SDM yang handal dan profesional. c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan Untuk meningkatkan dukungan manajemen perencanaan program anggaran serta tercapainya reformasi birokrasi.

2.


Bimbingan Teknis KKB di Kab/kota

2)

Temu Kerja Petugas Pengolah Data Pegawai

3)

Kobid di Sumatera Barat

4)

Monitoring Pelaksanaan Program DAK

5)

Monitoring Alokong Di Kab/Kota

6)

Rakernas dan Reviewnas Tk. Nasional

7)

Konsultasi Es II Tk. Nasional

8)

Konsolidasi Perencanaan Prog & Anggaran Tk. Nasional

9)

Monitoring Pendataan Keluarga

10) Pembinaan Monitoring & Pemantauan di Wilayah Binaan 11) Monitoring Kehumasan di Kab/Kota 12) Sosialisasi DAK Tk. Regional 13) Konsultasi kepegawian Tk Nasional 14) Konsultasi kepegawaian di Sulut 15) Capacity Building Bagi Pengelola Alokon Tk. Nasional 16) Konsultasi Widyaiswara 17) KonsultasiPerencanaan Program dan Anggaran Tk. Nasional 18) Konsultasi Sekretaris TK. Nasional 19) Peningkatan Kompetensi Bagi Pranata Humas dan Arsiparis Tk. Nasional 20) Rakerda Tk. Provinsi 21) Review Tk. Provinsi 22) Penyusunan Evaluasi Lakip 23) Monitoring dan Pembinaan Keuangan di Kab/Kota 24) Konsultasi Bidang Sekretariatan Tk. Nasional 25) Monitoring & Pembinaan PPKS di Kab/Kota 26) Monitoring & Evaluasi Pasca Pelayanan KB di Klinik KB 27) Monitoring & Evaluasi Peran IMP 28) Pemutakhiran Pasca Pelaksanaan Pelatihan dan Penelitian 29) Monitoring Peran Pemerintah Daerah dalam Program Kepengendalian Penduduk 30) Workshop standar Operasional Pelayanan (SOP) Tk. Nasional 31) Sail Komodo di Nusa Tenggara Timur (NTT)

b. Batasan Kegiatan Kegiatan Pembinaan Monitoring dan Evaluasi Program adalah kegiatan yang dilakukan untuk membina dan mengevaluasi sejauh mana program di lapangan.

3.

MAKSUD DAN TUJUAN

a. Maksud Kegiatan Mewujudkan komitmen pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam penyerasian kebijakan pengendalian penduduk untuk tercapainya penduduk tumbuh seimbang (PTS) di Provinsi Maluku Utara pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.


pengendalian

penduduk

dalam


dan

pelaksanaan

pembangunan di Provinsi Maluku Utara. 2) Tujuan Khusus (a) Meningkatnya Pembinaan dan monitoring terhadap program KKB di lapangan. (b) Meningkatnya Koordinasi dalam pelaksanaan program KB. (c) Meningkatnya evaluasi dalam rangka perbaikan program ke depan.

4.

INDIKATOR KELUARAN DAN KELUARAN a. Meningkatnya

Monitoring

Evaluasi

dan

Pembinaan

pengelolaan

Kependudukan dan KB

5.


Monitoring

2)

pembinaan

3)

Evaluasi

4)


b. Tahapan Kegiatan 1) Rapat persiapan. 2) Pelaksanaan Monitoring dan evaluasi

6.


Pembangunan

7.

PENANGGUNGJAWAB DA NPELAKSANA KEGIATAN a. Penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara b. Pelaksana Kegiatan adalah Kepala Sekretaris.

8.

JADWAL KEGIATAN No

Kegiatan 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27

Bimbingan Teknis KKB di Kab/kota Temu Kerja Petugas Pengolah Data Pegawai Kobid di Sumatera Barat Monitoring Pelaksanaan Program DAK Monitoring Alokong Di Kab/Kota Rakernas dan Reviewnas Tk. Nasional Konsultasi Es II Tk. Nasional Konsolidasi Perencanaan Prog & Anggaran Tk. Nasional Monitoring Pendataan Keluarga Pembinaan Monitoring & Pemantauan di Lini Lapangan Monitoring Kehumasan di Kab/Kota Sosialisasi DAK Tk. Regional Konsultasi kepegawian Tk Nasional Konsultasi kepegawaian di Sulut Capacity Building Bagi Pengelola Konsultasi Widyaiswara KonsultasiPerencanaan Program dan Anggaran Tk. Nasional Konsultasi Sekretaris TK. Nasional Peningkatan Kompetensi Protokoler Tk. Nasional Rakerda Tk. Provinsi Review Tk. Provinsi Penyusunan Evaluasi Lakip Monitoring dan Pembinaan Keuangan di Kab/Kota Konsultasi Bidang Sekretariatan Tk. Nasional Monitoring & Pembinaan PPKS Kabupaten/Kota Monitoring & Evaluasi Pasca Pelayanan KB diklinik KB Monitoring Evaluasi Pasca Pelayanan KB di Klinik KB

2

3 x

Bulan Pelaksanaan Tahun 2013 4 5 6 7 8 9 10 11 x

x x x

x

x x

x x

x x

x

x x

X X X

x

x X X

12

X X

x

x

x

X

x X x

X x

X x X x

x

X

x

x

x

X

X X X X x x

X

x

X X X

x

x

x

28 29

30 31

9.

X

Pemutakhiran Pasca Pelaksanaan Pelatihan dan Penelitian Monitoring Peran Pemerintah daerah dalam program Kependudukan Penduduk Workshop standar operasional pelayanan (SOP) Tk. Nasional Sail komodo di Nusa Tenggara Timur (NTT)

X

x X

BIAYA Perkiraan Total Biaya untuk melaksanakan kegiatan/sub-Output tersebut sebesar Rp 2.052.240.000-, Rincian lebih lanjut atas beaya tersebut seperti terlampir pada Rencana Anggaran Beaya (RAB).



KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TERM OF REFERENCE) DUKUNGAN OPERASIONAL PPLKB,PLKB/PKB DAN IMP (3331.013) SATKER PERWAKILAN BKKBN PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2013 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA


UNIT ORGANISASI


SATKER


PROGRAM


KEGIATAN


SUB-OUTPUT

: Dukungan Operasional PPLKB/PLKB/PKB dan IMP


: Jumlah PPLKB,PLKB/PKB dan IMP yang Mendapatkan Dukungan Operasional


: Dokumen

Volume

: 87 Dokumen


b. Gambaran Umum Singkat Komitmen pemerintah terhadap Pembangunan Kependudukan dan KB Nasional sangat tinggi, hal ini tercermin dengan dikeluarkannnya Undang-Undang nomor 52 tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sebagai pengganti

Undang-Undang nomor 10 tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan keluarga sejahtera. Dengan adanya UU tersebut, diharapkan persoalan-persoalan yang terkait dengan masalah Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dapat teratasi dan dikelola dengan lebih baik yang akan dapat membawa perubahan mendasar bagi penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan program KB nasional. Terbitnya Undang-Undang nomor 52 tahun 2009 diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga, yang menetapkan BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Dampak dari desentralisasi KB Nasional adalah semakin berkurangnya jumlah PLKB. Selain juga karena masa kerja yang telah usai maka banyak PLKB yang alih peran dalam jabatan struktural karena adanya pengembangan daerah yang memerlukan pejabat yang berkualitas dan PLKB/PKB dipandang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan alih peran dan berakhirnya masa kerja, maka jumlah petugas lapangan menjadi berkurang. Apabila semula pada tahun 2009 ada sekitar 20.030 dan saat ini terdapat sekitar 19.500 petugas lapangan sementara jumlah desa/kelurahan sudah mencapai hampir 80.000. Hal ini berarti bahwa setiap PLKB akan membina 3-4 desa/kelurahan, bahkan terdapat kabupaten/kota yang tidak mempunyai PLKB/PKB sama sekali. Hal tersebut jelas akan mempengaruhi operasional KB di lini lapangan apalagi apabila petugas lapangan tersebut akan membawakan program pembangunan lain di desa maka beban kerja para petugas lapangan tersebut akan semakin berat. Selain itu pembekalan terhadap petugas lini lapangan dan kader semakin berkurang. Dalam melaksanakan perannya di lini lapangan, para petugas dan kader membutuhkan sarana lunak khususnya yang menyangkut substansi program sebagai bahan mereka dalam melakukan pembinaan terhadap keluarga. Beberapa tahun yang lalu minimal setiap desa dilengkapi dengan bahan penyuluhan yang lengkap namun pada akhir-akhir ini bahan tersebut tidak sampai pada petugas yang ada di desa sementara program berkembang dengan cepat. c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan Semakin berkurangnya PLKB sangat jelas mempengaruhi operasional program KB di lini lapangan. Selain itu juga pembekalan pengetahuan bagi PLKB dan kader semakin berkurang.

Untuk itu perlu dilaksanakan kegiatan-kegiatan untuk menghidupkan kembali semangat kerja PLKB, untuk kemajuan program di lapangan.

2.


Peningkatan Operasional Lapangan Kabupaten ke Kecamatan

2)

Peningkatan Operasional Lapangan Kecamatan ke Desa

b. Batasan Kegiatan Penyerasian Kebijakan Pengendalian Penduduk adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan untuk menggali, mengkaji, mengevaluasi dan mensosialiasikan kebijakan pengendalian penduduk di daerah melalui kegiatan advokasi/KIE, seminar dan workshop sehingga stakeholder memiliki kepedulian dan kepekaan untuk menserasikan kebijakan pengendalian penduduk dalam upaya untuk mencapai penduduk tumbuh seimbang.

3.

MAKSUD DAN TUJUAN a. Maksud Kegiatan Mewujudkan komitmen pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam penyerasian kebijakan pengendalian penduduk untuk tercapainya penduduk tumbuh seimbang (PTS) di Provinsi Maluku Utara pada khususnya dan Indonesia pada umumnya. b. Tujuan Kegiatan 1) Tujuan Umum Meningkatkan komitmen pemerintah daerah penyerasian

pengendalian

penduduk

dalam


dan

pelaksanaan

pembangunan di Provinsi Maluku Utara. 2) Tujuan Khusus (a) Menghidupkan kembali operasional PLKB sebagai petugas di lini lapangan (b) Meningkatkan pengetahuan PLKB tentang perubahan paradigma program KB.

4.


5.


Dukungan Operasional

2)

Orientasi

3)

Sosialisasi

4)


b. Tahapan Kegiatan 1) Rapat persiapan dengan pihak-pihak terkait. 2) Pelaksanaan Kegiatan. 3) Monitoring dan Evaluasi.

6.


7.

PENANGGUNGJAWAB DA NPELAKSANA KEGIATAN a. Penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara b. Pelaksana Kegiatan adalah Kepala Bidang Advokasi.

8.

JADWAL KEGIATAN No

Kegiatan

1

Peningkatan Operasional Lapangan Kabupaten ke Kecamatan Peningkatan Operasional Lapangan Kecamatan ke Desa

1

2

2 X

Bulan Pelaksanaan Tahun 2012 3 4 5 6 7 8 9 10 11 x x x x x x

x

x

X

x

x

12

9.

BIAYA Perkiraan

Total

Biaya

untuk

melaksanakan

kegiatan/sub-Output

tersebut

sebesar

Rp.478.766.000-, Rincian lebih lanjut atas biaya tersebut seperti terlampir pada Rencana Anggaran Beaya (RAB).



KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TERM OF REFERENCE) PENINGKATAN JEJARING MEKANISME OPERASIONAL PROGRAM KKB DILINI LAPANGAN (3331.014) SATKER PERWAKILAN BKKBN PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2013 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA


UNIT ORGANISASI


SATKER


PROGRAM


KEGIATAN


SUB-OUTPUT

: Penguatan Jejaring Mekanisme Operasional Program KKB Di LINI Lapangan


: Jumlah Mitra kerja yang berperan serta dalam Pemberdayaan Lini Lapangan


: Dokumen

Volume

: 9 Dokumen


b. Gambaran Umum Singkat Komitmen pemerintah terhadap Pembangunan Kependudukan dan KB Nasional sangat tinggi, hal ini tercermin dengan dikeluarkannnya Undang-Undang nomor 52 tahun 2009

tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sebagai pengganti Undang-Undang nomor 10 tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan keluarga sejahtera. Dengan adanya UU tersebut, diharapkan persoalan-persoalan yang terkait dengan masalah Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dapat teratasi dan dikelola dengan lebih baik yang akan dapat membawa perubahan mendasar bagi penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan program KB nasional. Terbitnya Undang-Undang nomor 52 tahun 2009 diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga, yang menetapkan BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Dampak dari desentralisasi KB Nasional adalah semakin berkurangnya jumlah PLKB. Selain juga karena masa kerja yang telah usai maka banyak PLKB yang alih peran dalam jabatan struktural karena adanya pengembangan daerah yang memerlukan pejabat yang berkualitas dan PLKB/PKB dipandang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan alih peran dan berakhirnya masa kerja, maka jumlah petugas lapangan menjadi berkurang. Apabila semula pada tahun 2009 ada sekitar 20.030 dan saat ini terdapat sekitar 19.500 petugas lapangan sementara jumlah desa/kelurahan sudah mencapai hampir 80.000. Hal ini berarti bahwa setiap PLKB akan membina 3-4 desa/kelurahan, bahkan terdapat kabupaten/kota yang tidak mempunyai PLKB/PKB sama sekali. Hal tersebut jelas akan mempengaruhi operasional KB di lini lapangan apalagi apabila petugas lapangan tersebut akan membawakan program pembangunan lain di desa maka beban kerja para petugas lapangan tersebut akan semakin berat. Selain itu pembekalan terhadap petugas lini lapangan dan kader semakin berkurang. Dalam melaksanakan perannya di lini lapangan, para petugas dan kader membutuhkan sarana lunak khususnya yang menyangkut substansi program sebagai bahan mereka dalam melakukan pembinaan terhadap keluarga. Beberapa tahun yang lalu minimal setiap desa dilengkapi dengan bahan penyuluhan yang lengkap namun pada akhir-akhir ini bahan tersebut tidak sampai pada petugas yang ada di desa sementara program berkembang dengan cepat. c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan Semakin berkurangnya PLKB sangat jelas mempengaruhi operasional program KB di lini lapangan. Selain itu juga pembekalan pengetahuan bagi PLKB dan kader semakin berkurang.


2.


Rakor KB tingkat Desa

2)

Rakor KB tk. Kecamatan

3)

Pergerakan Tk. Desa

4)

Pergerakan Tk. RW/Dusun

5)

Pembinaan PLKB Ke Kader


3.


pengendalian

penduduk

dalam


dan

pelaksanaan


dan

kabupaten/kota seluruh Maluku utara. (b) Meningkatnya pengetahuan parameter kependudukan di kalangan pemangku kebijakan yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan sektor.

(c) Meningkatnya pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat, serta komitmen lintas sektor tentang pembangunan berwawasan kependudukan.

4.


5.


Sosialisasi

2)


b. Tahapan Kegiatan 1) Rakor KB Tk. Desa 2) Rakor KB Tk. Kecamatan 3) Penggerakan Tk. Desa 4) Penggerakan Tk. RW/Dusun 5) Pembinaan PLKB Ke Kader

6.


7.

PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA KEGIATAN a. Penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara b. Pelaksana Kegiatan adalah Kepala Bidang Advokasi.

8.

JADWAL KEGIATAN No

Kegiatan 1

1 2 3 4 5

Rakor KB Tk. Desa Rakor KB Tk. Kecamatan

Penggerakan Tk. Desa Penggerakan Tk. RW/Dusun Pembinaan PLKB Ke Kader

2

3


X X X X

12

9.

BIAYA Perkiraan

Total

Biaya

untuk

melaksanakan

kegiatan/sub-Output

tersebut

sebesar

Rp.604.461.000-, Rincian lebih lanjut atas biaya tersebut seperti terlampir pada Rencana Anggaran Biaya (RAB).



KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TERM OF REFERENCE) PENINGKATAN JEJARING MEKANISME OPERASIONAL PROGRAM KKB DILINI LAPANGAN (3331.014) SATKER PERWAKILAN BKKBN PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2013 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA


UNIT ORGANISASI


SATKER


PROGRAM


KEGIATAN


SUB-OUTPUT

: Penguatan Jejaring Mekanisme Operasional Program KKB Di LINI Lapangan


: Jumlah Mitra kerja yang berperan serta dalam Pemberdayaan Lini Lapangan


: Dokumen

Volume

: 9 Dokumen


b. Gambaran Umum Singkat Komitmen pemerintah terhadap Pembangunan Kependudukan dan KB Nasional sangat tinggi, hal ini tercermin dengan dikeluarkannnya Undang-Undang nomor 52 tahun 2009

tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga sebagai pengganti Undang-Undang nomor 10 tahun 1992 tentang perkembangan kependudukan dan keluarga sejahtera. Dengan adanya UU tersebut, diharapkan persoalan-persoalan yang terkait dengan masalah Kependudukan dan Pembangunan Keluarga dapat teratasi dan dikelola dengan lebih baik yang akan dapat membawa perubahan mendasar bagi penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan program KB nasional. Terbitnya Undang-Undang nomor 52 tahun 2009 diikuti dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Perkembangan Kependudukan dan Keluarga, yang menetapkan BKKBN mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan penyelenggaraan keluarga berencana. Dampak dari desentralisasi KB Nasional adalah semakin berkurangnya jumlah PLKB. Selain juga karena masa kerja yang telah usai maka banyak PLKB yang alih peran dalam jabatan struktural karena adanya pengembangan daerah yang memerlukan pejabat yang berkualitas dan PLKB/PKB dipandang dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan alih peran dan berakhirnya masa kerja, maka jumlah petugas lapangan menjadi berkurang. Apabila semula pada tahun 2009 ada sekitar 20.030 dan saat ini terdapat sekitar 19.500 petugas lapangan sementara jumlah desa/kelurahan sudah mencapai hampir 80.000. Hal ini berarti bahwa setiap PLKB akan membina 3-4 desa/kelurahan, bahkan terdapat kabupaten/kota yang tidak mempunyai PLKB/PKB sama sekali. Hal tersebut jelas akan mempengaruhi operasional KB di lini lapangan apalagi apabila petugas lapangan tersebut akan membawakan program pembangunan lain di desa maka beban kerja para petugas lapangan tersebut akan semakin berat. Selain itu pembekalan terhadap petugas lini lapangan dan kader semakin berkurang. Dalam melaksanakan perannya di lini lapangan, para petugas dan kader membutuhkan sarana lunak khususnya yang menyangkut substansi program sebagai bahan mereka dalam melakukan pembinaan terhadap keluarga. Beberapa tahun yang lalu minimal setiap desa dilengkapi dengan bahan penyuluhan yang lengkap namun pada akhir-akhir ini bahan tersebut tidak sampai pada petugas yang ada di desa sementara program berkembang dengan cepat. c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan Semakin berkurangnya PLKB sangat jelas mempengaruhi operasional program KB di lini lapangan. Selain itu juga pembekalan pengetahuan bagi PLKB dan kader semakin berkurang.


2.


Rakor KB tingkat Desa

2)

Rakor KB tk. Kecamatan

3)

Pergerakan Tk. Desa

4)

Pergerakan Tk. RW/Dusun

5)

Pembinaan PLKB Ke Kader


3.


pengendalian

penduduk

dalam


dan

pelaksanaan


dan

kabupaten/kota seluruh Maluku utara. (b) Meningkatnya pengetahuan parameter kependudukan di kalangan pemangku kebijakan yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan sektor.

(c) Meningkatnya pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat, serta komitmen lintas sektor tentang pembangunan berwawasan kependudukan.

4.


5.


Sosialisasi

2)


b. Tahapan Kegiatan 1) Rakor KB Tk. Desa 2) Rakor KB Tk. Kecamatan 3) Penggerakan Tk. Desa 4) Penggerakan Tk. RW/Dusun 5) Pembinaan PLKB Ke Kader

6.


7.

PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA KEGIATAN a. Penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara b. Pelaksana Kegiatan adalah Kepala Bidang Advokasi.

8.

JADWAL KEGIATAN No

Kegiatan 1

1 2 3 4 5

Rakor KB Tk. Desa Rakor KB Tk. Kecamatan

Penggerakan Tk. Desa Penggerakan Tk. RW/Dusun Pembinaan PLKB Ke Kader

2

3


X X X X

12

9.

BIAYA Perkiraan

Total

Biaya

untuk

melaksanakan

kegiatan/sub-Output

tersebut

sebesar

Rp.604.461.000-, Rincian lebih lanjut atas biaya tersebut seperti terlampir pada Rencana Anggaran Biaya (RAB).



KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TERM OF REFERENCE) LAYANAN PERKANTORAN (3331.994) SATKER PERWAKILAN BKKBN PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2013

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA


UNIT ORGANISASI


SATKER


PROGRAM


KEGIATAN


SUB-KEGIATAN

: Layanan Perkantoran


: Jumlah Layanan Perkantoran


: 12 Bulan

Volume

: 12 Bulan

1. LATAR BELAKANG a. Dasar Hukum 1) Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 40 tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional; 2) Undang-Undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Penetapan Dokumen RPJMN 2005-2025 3) Undang-Undang Nomor 52 tahun 2009 tentang Pengembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga; 4) SEB antara Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dengan Menteri Keuangan tanggal 19 Juni 2009 No.0142/ MPN/ 06/ 2009 dan No. SE1848/MK/2009 perihal Pedoman Reformasi Perencanaan dan Pembangunan. 5) Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang KedudukanKelembagaan BKKBN;



organisasi

dari

Badan Koordinasi

Keluarga Berencana Nasional

menjadi

Badan


agar pelaksanaan program KKB dapat efektif dan efisien serta akuntabilitasnya dapat terjaga dengan baik. Pembiayaan program KB secara bertahap telah mengalami peningkatan, pada tahun 2011 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk BKKBN telah mengalami kenaikan yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun anggaran 2010 dukungan anggaran BKKBN hanya sekitar 1,2 milyar telah meningkat menjadi 2,4 milyar rupiah pada tahun 2011. Untuk itu dalam pelaksanaannya harus benar-benar sesuai dengan perencanaan dan harus pula mendukung tercapainya out put dan indikator yang telah ditetapkan pada saat perencanaan. Hal tersebut sesuai dengan jiwa Penganggaran berbasis kinerja yang lebih berorientasi pada hasil daripada proses sehingga pelaksanaannya dapat efektif dan efisien. Dalam kaitannya dengan Administrasi Perkantoran, sehubungan dengan reformasi birokrasi maka salah satu yang akan menjadi bagian dari reformasi birokrasi adalah memberikan pelayanan publik yang handal dalam bidang pelayanan administrasi perkantoran, baik dalam bidang persuratan, kearsipan, kerumahtanggaan serta keprotokolan. Hal tersebut menuntut adanya SDM yang handal dan profesional.

c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan Untuk meningkatkan pelayanan prima bagi konsumen, baik internal maupun eksternal yaitu pelaksana dan pengelola program KB di lapangan.

2.

KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN a. Uraian Kegiatan 1. Pembayaran Gaji dan Tunjangan 2. Pengelolaan Kerumahtanggaan dan Protokoler Perkantoran 3. Langanan Daya dan Jasa 4. Perawatan dan Pemeliharaan Gedung, Bangunan, dan Gudang 5. Pemeliharaan Peralatan Kantor Lainnya 6. Perawatan dan penyimpanan Alkon 7. Pemeliharaan Komputer & Notebook

8. Pemeliharaan kendaraan bermotor 9. Pelayanan Administrasi kerumahtanggan dan Prasarana Perkantoran 10. Sewa Rumah kepala 11. Operasional Perkantoran

12. Batasan Kegiatan Kegiatan layanan perkantoran adalah kegiatan meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam organisasi sehingga dapat mendukung terlaksananya operasional mission center.

3.

MAKSUD DAN TUJUAN a. Maksud Kegiatan Mewujudkan komitmen pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/ kota dalam penyerasian kebijakan pengendalian penduduk untuk tercapainya penduduk tumbuh seimbang (PTS) di Provinsi Maluku Utara pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.


pengendalian

penduduk

dalam


dan

pelaksanaan

pembangunan di Provinsi Maluku Utara. 2) Tujuan Khusus (a) Meningkatnya pelayanan operasional perkantoran. (b) Meningkatnya dukungan bagi mission center.

4.

INDIKATOR KELUARAN DAN KELUARAN a. Meningkatnya kualitas layanan perkantoran dalam mendukung program kependudukan dan KB

5.


Pembayaran Gaji dan Tunjangan

2)

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

b. Tahapan Kegiatan

1) Pembayaran Gaji 2) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran

6.

TEMPAT KEGIATAN a. Di wilayah Propinsi Maluku Utara

7.

PENANGGUNGJAWAB DA NPELAKSANA KEGIATAN a. Penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara b. Pelaksana Kegiatan adalah Sekretaris.

8.

JADWAL KEGIATAN No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

9.

Kegiatan Pembayaran Gaji dan Tunjangan Pengelolaan Kerumahtanggaan dan Protokoler Perkantoran Langanan Daya dan Jasa Perawatan dan Pemeliharaan Gedung, Bangunan, dan Gudang Pemeliharaan Peralatan Kantor Lainnya Pemeliharaan Komputer & Notebook Pemeliharaan kendaraan bermotor Pelayanan Administrasi kerumahtanggan dan Prasarana Perkantoran Sewa Rumah Kepala Penambah Stamina Tubuh Pegawai Operasional Perkantoran

Bulan Pelaksanaan Tahun 2013 4 5 6 7 8 9 10 11 x X X x x x x x x X X x x x x x

1 x x

2 x x

3 x x

12 X X

x X

x x

x x

x x

X x

X X

x x

x x

x x

x x

x x

X x

x X x x

x x x x

x x x x

x x x x

x x x x

X X X X

x x x x

x x x x

X x x x

x x x x

x x x x

x x x X

X x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

x x

X x

BIAYA

Perkiraan Total Biaya untuk melaksanakan kegiatan/ sub-output tersebut sebesar Rp 3.839.815.000,Rincian lebih lanjut atas beaya tersebut seperti terlampir pada Rencana Anggaran Biaya (RAB).



KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TERM OF REFERENCE) GEDUNG DAN BANGUNAN (3331.995) SATKER PERWAKILAN BKKBN PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2013 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA


UNIT ORGANISASI


SATKER


PROGRAM


KEGIATAN


SUB-KEGIATAN

: Kendaraan Bermotor


: Jumlah Kendaraan Berrmotor


: unit

Volume

: 2 Unit




organisasi

dari

Badan Koordinasi


Badan



c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan Untuk mendukung terlaksananya operasional program di lapangan

2.


Pengadaan Mobil Dinas dan Mobil Operasional

b. Batasan Kegiatan Kegiatan ini adalah kegiatan pengadaan mobil untuk operasional dan mobil operasional gudang

3.

MAKSUD DAN TUJUAN a. Maksud Kegiatan Mewujudkan komitmen pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam

penyerasian kebijakan pengendalian penduduk untuk tercapainya penduduk tumbuh seimbang (PTS) di Provinsi Maluku Utara pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.


pengendalian

penduduk

dalam


dan

pelaksanaan

pembangunan di Provinsi Maluku Utara. 2) Tujuan Khusus (a) Meningkatnya sarana dan prasarana dalam mendukung terlaksananya operasional kegiatan di lapangan. (b) Meningkatnya pelayanan di bidang perkantoran.

4.

INDIKATOR KELUARAN DAN KELUARAN a. Meningkatnya kualita ketersediaan kendaraan bermotor

5.


Pengadaan Mobil Dinas dan Mobil Fungsional

b. Tahapan Kegiatan 1) Persiapan Pengadaan 2) Pelaksanaan 3) Evaluasi

6.


7.

PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA KEGIATAN a. Penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara b. Pelaksana Kegiatan adalah Sekretaris.

8.

JADWAL KEGIATAN

No

Kegiatan 1

1

9.

Penngadaan Mobil Dinas dan Mobil Fungsional

2

3


12

BIAYA

Perkiraan

Total Biaya untuk melaksanakan kegiatan/sub-output tersebut sebesar Rp. 524.810.000 ,- Rincian lebih lanjut atas beaya tersebut seperti terlampir pada Rencana Anggaran Beaya (RAB).



KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TERM OF REFERENCE) PERALATAN DAN FASILITAS PERKANTORAN (3331.996) SATKER PERWAKILAN BKKBN PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2013 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA


UNIT ORGANISASI


SATKER


PROGRAM


KEGIATAN


SUB-KEGIATAN

: Peralatan dan Fasilitas Perkantoran


: Jumlah Peralatan dan Fasilitas Perkantoran


: UNIT

Volume

: 6 Unit




organisasi

dari

Badan Koordinasi


Badan



c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan Untuk mendukung terlaksananya pelayanan yang berkualitas, maka diperlukan sarana dan prasarana yang memadai

2.


Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

b. Batasan Kegiatan Kegiatan ini adalah kegiatan penyediaan sarana dan prasarana untuk mendukung operasional program.

3.



pengendalian

penduduk

dalam


dan

pelaksanaan

pembangunan di Provinsi Maluku Utara. 2) Tujuan Khusus (a) Meningkatnya sarana dan prasarana dalam menunjang terlaksananya program. (b) Meningkatnya kualitas program baik program penunjang maupun operasional.

4.

INDIKATOR KELUARAN DAN KELUARAN a. Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana program kependudukan dan KB

5.

CARA PELAKSANAAN KEGIATAN a. Metode Pelaksanaan:

1)

Pengadaan Peralatan dan fasilitas perkantoran bidang Latbang

b. Tahapan Kegiatan 1) Persiapan pengadaan 2) Pelaksanaan pengadaan 3) Monitoring dan Evaluasi

6.


7.


8.

JADWAL KEGIATAN No

Kegiatan 1

1

9.


2

3 x


12

BIAYA






UNIT ORGANISASI


SATKER


PROGRAM


KEGIATAN


SUB-KEGIATAN





: UNIT

Volume

: 6 Unit




organisasi

dari

Badan Koordinasi


Badan




2.




3.



pengendalian

penduduk

dalam


dan

pelaksanaan


4.


5.

CARA PELAKSANAAN KEGIATAN a. Metode Pelaksanaan:

1)



6.


7.


8.

JADWAL KEGIATAN No

Kegiatan 1

1

9.


2

3 x


12

BIAYA






UNIT ORGANISASI


SATKER


PROGRAM


KEGIATAN


SUB-KEGIATAN





: UNIT

Volume

: 5 Unit




organisasi

dari

Badan Koordinasi


Badan




2.




3.



pengendalian

penduduk

dalam


dan

pelaksanaan


4.


5.


Pengadaan Peralatan dan fasilitas perkantoran bidang Sekertariat


6.


7.


8.

JADWAL KEGIATAN No

Kegiatan 1

1

9.

Pengadaan Peralatan dan fasilitas perkantoran bidang Sekertariat

2

3 X


12

BIAYA




KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TERM OF REFERENCE) GEDUNG DAN BANGUNAN (3331.998) SATKER BKKBN PROVINSI MALUKU UTARA TAHUN 2012 KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA


UNIT ORGANISASI


SATKER


PROGRAM


KEGIATAN


SUB-KEGIATAN

: Gedung dan Bangunan


: Jumlah Gedung Dan Bangunan yang direhab


: M2

Volume

: 1,000 M2


b. Gambaran Umum Singkat Dalam rangka mengimplementasikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010 - 2014. Rencana Strategis BKKBN tahun 2010-2014 telah disusun dengan mengacu pada perencanaan program dan kegiatan strategis berbasis kinerja (PBK), Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah (KPJM) dan anggaran terpadu (Unified Budgeting).

Disamping itu penyusunan perencanaan program dan anggaran BKKBN telah menggunakan suatu instrumen yaitu Balanced Scorecard (BSC) dan hasil restrukturisasi. Berdasarkan pedoman penyusunan restrukturisasi program dan kegiatan dari Kementrian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS) dan Departemen Keuangan tahun 2009, BKKBN yang termasuk kategori Lembaga Pemerintah Non Departemen (LPND) hanya diperbolehkan mempunyai 1 (satu) program teknis. Sedangkan program generik berlaku sama dengan Kementrian/Lembaga lainnya. Berdasarkan ketentuan tersebut BKKBN memmpunyai 1 program teknis yaitu Program Kependududukan dan KB; dan 4 (empat) program generik yaitu: 1). Program pelatihan dan pengembangan BKKBN,2). Program dukungan manjemen dan tugas teknis lainnya BKKBN, 3).Program sarana prasarana aparatur BKKBN, dan 4).Program Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur BKKBN Masih belum sinerginya antara kebijakan kuantitas, kualitas, dan mobilitas, baik secara vertikal maupun horizontal, serta masih terdapatnya kebijakan pembangunan lainnya yang kurang mendukung kebijakan kuantitas penduduk. Hal ini berdampak pada melambatnya pencapaian sasaran pembangunan kependudukan dan pembangunan nasional pada beberapa tahun terakhir karena terjadi in-efisiensi dalam pembangunan. Oleh karena penanganan masalah kependudukan melibatkan banyak sektor dan pemangku kepentingan, maka para pemangku kepentingan tersebut harus dapat berbagi visi, satu tujuan, dan satu tekad, menuju pembentukan SDM berkualitas dan berdaya saing. Untuk itu, harus ada upaya bersama yang saling bersinergi (concerted efforts) antara semua pemangku kepentingan. Upaya tersebut seharusnya dikoordinasikan oleh sebuah lembaga yang mempunyai tugas antara lain menyerasikan kebijakan kependudukan secara konsisten dan berkesinambungan, mengingat keberhasilan kebijakan kependudukan baru terlihat hasilnya beberapa dekade mendatang, yakni adanya peningkatan kualitas SDM.

c. Alasan Kegiatan Dilaksanakan Sarana dan prasarana merupakan faktor penunjang yang sangat penting dalam mendukung terlaksananya program kependudukan dan KB. Salah satu di antaranya Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi. Kelayakan gudang dapat mempengaruhi kualitas alat dan obat kontrasepsi yang disimpan di dalamnya. Karena Gudang Alokon pada Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara dianggap belum memenuhi SOP maka diperlukan perbaikan atau rehabilitasi gedung bangunan, sehingga dapat memenuhi standar prosedur yang berlaku.

2.


Rehabilitasi Gudang

2)

Rehabilitasi pagar Lanjutan

b. Batasan Kegiatan Pemenuhan standart gudang sesuai dengan SOP

3.



pengendalian

penduduk

dalam


dan

pelaksanaan


dan

kabupaten/kota seluruh Maluku utara. (b) Meningkatnya pengetahuan parameter kependudukan di kalangan pemangku kebijakan yang akan dijadikan acuan dalam penyusunan rencana dan pelaksanaan program pembangunan sektor. (c) Meningkatnya pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat, serta komitmen lintas

sektor tentang pembangunan berwawasan kependudukan.

4.

INDIKATOR KELUARAN DAN KELUARAN a.

5.

Meningkatnya kualitas Gudang Alat dan Obat Kontrasepsi


Pembangunan rehab gedung kantor

b. Tahapan Kegiatan 1) Persiapan Perencanaan 2) Pelaksanaan 3) Pengawasan 4) Evaluasi

6.


7.

PENANGGUNGJAWAB DA NPELAKSANA KEGIATAN a. Penanggungjawab kegiatan adalah Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Maluku Utara b. Pelaksana Kegiatan adalah Sekretaris.

8.

JADWAL KEGIATAN No

Kegiatan 1

1 2

Rehabilitasi gudang Rehabilitasi Pagar Lanjutan

2

3 x X


12

9.

BIAYA Perkiraan

Total

Biaya

untuk

melaksanakan

kegiatan/sub-output

tersebut

sebesar

Rp.399.248.000 ,- Rincian lebih lanjut atas beaya tersebut seperti terlampir pada Rencana Anggaran Biaya (RAB).



kerangka acuan kegiatan - bkkbn

Recommend Documents