KERANGKA ACUAN KEGIATAN. (TERM OF REFERENCE). SOSIALISASI PERENCANAAN PROGRAM TAHUN 2016. A. Latar Belakang. 1. Dasar Hukum a. Undang-Undang Nomor 17 ...
KERANGKA ACUAN KEGIATAN. (KAK). PELATIHAN DESAIN DAN DIVERSIFIKASI PRODUK. IKM KERAJINAN BAMBU DI JAWA TENGAH. Melalui Kegiatan: PEMBINAAN LINGKUNGAN SOSIAL DAN PEMBERDAYAAN. EKONOMI DI WILAYAH IHT BIDANG IATEA. DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
kebijakan antar lintas sektor, sehingga tidak terjadi tumpang tindih atau saling bertolak belakang. Kebijakan ini .... mengacu pada perencanaan program dan kegiatan strategis berbasis kinerja (PBK), Kerangka. Pengeluaran Jangka ... 39) Lomba Bidan Pr
program. Masing-masing pertanyaan mensyaratkan bukti/data beserta penjelasan yang mendukung bukti/data tersebut seperti informasi kinerja lembaga, evaluasi independen, dan informasi anggaran. Jawaban harus didasarkan atas bukti/data bukan kesan. Dala
11 Apr 2013 ... Tabel 5.8 Capaian Indikator, Realisasi Fisik dan Anggaran Program Pemberdayaan. Masyarakat dan Pemerintahan Desa,Tahun 2011-2012 ............... .......................... 69. Tabel 5.9 Perbandingan Antara Capaian Indikator dengan Rea
program dapat tercapai dan berkelanjutan ... Kerangka acuan ini secara khusus berkaitan dengan ... Pembukaan dan Orientasi Belajar 2. Modul
Download Dampak dari pengakuan internasional adalah peningkatan reputasi dan peran Perguruan Tinggi dalam pengembangan IPTEKS. Pada tahun 2015, UGM secara khusus ... Hibah Peningkatan Reputasi Lulusan Melalui Pelatihan Kompetensi Strategis ...
Download Dampak dari pengakuan internasional adalah peningkatan reputasi dan peran Perguruan Tinggi dalam pengembangan IPTEKS. Pada tahun 2015, UGM secara khusus ... Hibah Peningkatan Reputasi Lulusan Melalui Pelatihan Kompetensi Strategis ...
B. Definisi Kegiatan. Kegiatan Pengembangan Wawasan Internasional Mahasiswa adalah kegiatan yang dapat merangsang perluasan wawasan mahasiswa menembus batas ... surat resmi yang ditandatangani oleh pembina UKM/BEM atau nota dinas dari ... dengan Kera
Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) Kajian Rencana Pengamanan Air Minum ... air minum berpotensi menurunkan penyakit diare sebagai penyakit no 4 yang menyebabkan
KERANGKA ACUAN KEGIATAN ... program Kependudukan, ... Kegiatan-kegiatan Diklat yang beragam seperti orientasi, seminar,
ibu-ibu hamil, ibu menyusui, bayi dan balita tetap berjalan dengan baik terus dan berkesinambungan .... rangka menurunkan angka kematian karena diare diperlukan tata laksana yang cepat dan tepat dengan ..... Pendekatan Problem Posing Terhadap Motivas
4 Jan 2016 ... dan terampil untuk Perawatan dan Kebersihan Rutin Harian (Daily cleaning) dan Umum. (General cleaning) di lingkungan ... kebersihan stasiun mempunyai pemahaman yang sama tentang standar pekerjaan (SOP) .... Jasa Petugas Kebersihan (cle
Penggunaan Dana Dekonsentrasi bertujuan untuk memberikan acuan bagi Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), ... secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai indicator kinerja kegiatan dan program yang telah ditetapkan; ...... informasi mengenai P4K, Penim
masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden. Republik Indonesia ... Pemberdayaan Sumber Daya K
19. Air pemandian umum adalah air yang digunakan pada tempat pemandian umum tidak termasuk pemandian untuk pengobatan tradisional dan kolam renang yang kualitasnya memenuhi syarat kesehatan. 20. Pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan,
Rencana Aksi merupakan acuan (guidance) di tingkat unit eselon I yang diharapkan dapat ... Oleh karena itu, upaya penguatan kerangka kelembagaan yang ...... Jumlah Puskesmas yang menerapkan. Perkesmas. 567 637 721 812 914 1015. 21. Jumlah RS Rujukan
disesuaikan dengan kegiatan yang berada dalam ruang lingkup sasaran program, baik pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, pemberantasan, hukum dan kerjasama, dukungan manajemen, maupun pengawasan internal. (5). Diisi salah satu kode dan na
Meningkatkan pengetahuan tentang Hygiene Sanitasi bagi. Pedagang makanan jajanan di pasar, kantin/warung sekolah dan Terpantaunya kualitas makanan minuman, jajanan di sekolah SD/MI.SLTP, SLTAJPQ. APBD. Jan sd Des. 2017. Terlaksananya pemantauan, pemb
KERANGKA ACUAN KERJA SAYEMBARA ... konsep dan mendesain Residential Project yang sejalan dengan program “Sinar Mas ... Orientasi rancangan melalui
orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan .... (4) Jumlah lembaga/sekolah ketrampilan/pelatihan ... Unggulan berdasarkan Prospek dan berdasarkan Potensi kondisi saat ini. Hasil penjaringan adalah pemetaan KPJU
Dilihat dari h. P serta Masyarakat. Pada peran serta masyarakat proses yang di teliti meliputi penggerakan dan pemberdayaan masyarakat, pengorganisasian masyarakat, dan pembiayaan masyarakat di Kelurahan Ekajaya. Kota Jambi. Untuk kegiatan penggeraka
peningkatan kualitas sumber daya manusia. Konsep people centered development dan bottom-up development planning menjadi wacana pembangunan yang banyak diadopsi dalam proses kebijakan publik. Sebagai kelanjutan dari paradigma pemberdayaan masyarakat b
KERANGKA ACUAN PERESMIAN KEBERLANJUTAN ... 13. Kasie promkes dan pemberdayan masyarakat Dinkes Kab Bogor 14. Kasie SDK Dinkes Kab Bogor 15
persaingan yang sehat dan/atau ... Kerangka acuan kerja atau Terms of Reference dibuat ... Pemukiman/perumahan karyawan dan keluarga yang berada di
KERANGKA ACUAN KEGIATAN (TERM OF REFERENCE) SOSIALISASI PERENCANAAN PROGRAM TAHUN 2016 A. Latar Belakang 1. Dasar Hukum a. Undang-Undang
Nomor
17
Tahun
2003
tentang
Nomor
1
Tahun
2004
tentang
15
Tahun
2004
tentang
Keuangan Negara; b. Undang-Undang
Perbendaharaan Negara; c. Undang-Undang
Nomor
Pemerikasaan
Pengelolaan
dan
Tanggung
Jawab
Keuangan Negara; d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah; e. Undang-Undang
Nomor
11
Tahun
2009
tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4967); f. Undang-Undang
Nomor
Penanganan Fakir Miskin;
13
Tahun
2011
Tentang
g. Undang-Undang
Nomor
7
Tahun
2012
tentang
27
Tahun
2014
Tentang
Penanganan Konflik Sosial; h. Undang-Undang
Nomor
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015; i. Undang-undang
Nomor
23
Tahun
2014
tentang
Pemerintah Daerah; j. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah; k. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah; l. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang
Perubahan kedua atas keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara; m. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008
tentang
Dana
Dekonsentrasi
dan
Tugas
Pembantuan; n. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; o. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
p. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsetrasi dan Dana Tugas Pembantuan; sebagaimana telah
diubah
terakhir
dengan
Keputusan
Menteri
Keuangan RI Nomor 248/PMK.07/2010 q. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 20/HUK/2014
tentang
Pelimpahan
Kewenangan
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan ke Instansi Sosial Provinsi dan Instansi Sosial Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015; r. Renstra Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah 2013 – 2018;
s. DIPA Petikan Satker 030003 Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah NOMOR : SP DIPA- 027.01.3.030003/2016 tanggal 7 Desember 2015. B.
Gambaran Umum Penyelenggaran pembangunan bidang kesejahteraan sosial merupakan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial yang menjadi tugas dan fungsi Kementerian Sosial sebagai leading sector. Pelaksanaan Anggaran APBN melalui dana Dekonsentrasi kepada Dinas sosial Provinsi Jawa Tengah memberikan konsekuensi logis
untuk
melaksanakan
anggaran
belanja
negara
dengan
menganut prinsip-prinsip hemat, efisiensi, efektif, terarah dan terkendali sesuai dengan rencana program/kegiatan serta fungsi setiap satuan kerja. Permasalahan kesejahteraan sosial cenderung berubah dan berkembang semakin kompleks, Pembangunan Kesejahteraan sosial
mempunyai
menanggulangi
dan
tugas
untuk
mampu
mengendalikan
kesejahteran
sosial
terebut
kesejahteraan
sosial
yang
melalui harus
meredam
permasalahan program-program
dilaksanakan
melalui
pelayanan
yang
berkualitas,
profesional
dan
dapat
dipertanggungjawabkan. Kegiatan Pembangunan Kesejahteraan Sosial melalui Dana Dekonsentrasi erat kaitannya dengan pelaksanaan teknis di
lokasi
kegiatan
di
wilayah
kerja
Instansi
Sosial
Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Keberadaan Instansi Sosial Kabupaten/Kota sebagai mitra strategis Dinas Sosial Jawa Tengah membutuhkan sinergi yang intensif dalam rangka mencapai pembangunan kesejahteraan sosial yang efektif dan efisien serta tepat sasaran. Perubahan struktur organisasi di Kementerian Sosial RI menjadi tantangan bagi
dinas sosial di daerah untuk menyesuaikan diri dalam mengimplementasikan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial melalui dana dekonsentrasi. Selanjutnya
guna
meningkatkan
koordinasi
dan
membangun sinergi dalam pelaksanaan program tahun 2016 agar tercapai dengan efektif dan tepat sasaran dan penajaman perencanaan program dan anggaran kementerian sosial yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi terutama terkait dengan rencana program dan anggaran yang dialokasikan melalui dana dekonsentrasi, Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah menganggap perlu untuk melaksanakan kegiatan “Sosialisasi
Perencanaan Program” melalui Dana Dekonsentrasi Tahun 2016. Dengan terselenggaranya kegiatan di atas proses koordinasi dan pembangunan jaringan akan makin baik dan berkualitas, sehingga arah kebijakan dan program yang akan dikembangkan
dapat
terbentuk
dalam
kerjasama yang bersifat teknis hingga global.
suatu
jaringan
C.
Maksud dan Tujuan a. Maksud Sosialisasi
Perencanaan
Program
dimaksudkan
sebagai kegiatan penyebarluasan informasi serta kebijakan perencanaan
program
dan
anggaran
pembangunan
kesejahteraan sosial tahun 2016. b. Tujuan 1. Terwujudnya sinergitas antara
Dinas Sosial Provinsi
Jawa Tengah dengan Institusi Sosial Kab/Kota untuk mencapai sasaran Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial Tahun 2016.
2. Tersosialisasikannya anggaran
perencanaan
Kementerian
Sosial
program melalui
dan Dana
Dekonsentrasi tahun 2016. D.
Waktu Pelaksanaan Sosialisasi Perencanaan Program Pembangunan Kesejahteraan Sosial Tahun 2016 dilaksanakan pada: Hari/tanggal : Selasa s.d Kamis / 21 s.d 23 Juni 2016 Tempat : Megaland Hotel Solo Jln. Slamet Riyadi No. 351 Solo Telp. 0271-725252 Faks. 0271725236.
E.
Peserta Kegiatan
Peserta Kegiatan Sosialisasi Perencanaan Program Tahun 2016 sejumlah
85 orang dengan rincian sebagai
berikut: 1. 2. 3. 4.
Kepala Instansi Sosial Kabupaten/Kota; Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Sosial Jawa Tengah; Kepala Seksi Di Lingkungan Dinas Sosial Jawa Tengah; Kepala Balai Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Jawa Tengah di wilayah Eks Karesidenan Surakarta; 5. UPT Kementerian Sosial di Jawa Tengah; 6. LK3 Jawa Tengah; 7. Pekerja Sosial Balai Rehabilitasi Sosial; 8. Penyuluh Sosial; 9. Pekerja Sosial Masyarakat; 10. PKH Wilayah Jawa Tengah;
11. Forum Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK). F.
Rencana Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan Sosialisasi Perencanaan Program tahun 2016 di dasarkan pada tahapan pelaksanaan yang meliputi : 1)
Metode Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan metode paparan dan diskusi Kementerian
dipandu oleh moderator,
narasumber dari
Sosial RI dan narasumber daerah serta
pemaparan rencana program oleh para Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah.
Kegiatan pelaporan dimaksudkan agar penyelenggaraan menjadi lebih efektif sebagai pertanggungjawaban dari pelaksanaan
kegiatan
serta
bahan
monitoring
dan
evaluasi di masa mendatang. 2) Tahapan Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Perencanaan Program 2016 urutan kegiatannya adalah sebagai berikut: 1) Persiapan dilakukan dengan menyusun tema kegiatan, kerangka
acuan
kerja,
narasumber kegiatan;
jadwal
dan
penentuan
2) Pelaksanaan kegiatan Pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan metode paparan dan diskusi dipandu oleh moderator, narasumber dari Kementerian Sosial RI dan narasumber daerah serta pemaparan rencana program oleh para Kepala Bidang di Lingkungan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah (jadwal kegiatan terlampir); 3) Penyusunan pelaporan kegiatan merupakan kegiatan yang dilaksanakan di akhir kegiatan, disamping sebagai bahan evaluasi guna peningkatan kualitas koordinasi, juga merupakan pertanggungjawaban dari kegiatan.
G.
Pembiayaan Penyelenggaraan kegiatan Sosialisasi Perencanaan Program Tahun 2016 ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Dana Dekonsentrasi Satker 030003 Sekretariat Jenderal dengan alokasi anggaran Rp. 184.100,- (Seratus Delapan Puluh Empat Juta Empat Ratus Sepuluh Ribu Rupiah).
