kerangka acuan tugas - Bank Indonesia

BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Penelitian Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu bentuk kegiatan usaha yang memiliki peranan sangat penting dalam perkembangan perekonomian Indonesia. Menurut Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dan Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011, kontribusi UMKM terhadap PDB nasional menurut harga berlaku tahun 2010 adalah sebesar 57,12% dari total PDB nasional, dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 97,22% dari total penyerapan tenaga kerja yang ada, serta kontribusi terhadap ekspor non migas sebesar 15,81% dari total nilai ekspor non migas, dengan jumlah unit usaha mencapai sekitar 53,82 juta UMKM. Kontribusi tersebut sebesar 50,14% berasal dari UMKM di sektor pertanian, peternakan dan kehutanan, 29,07% dari bidang perdagangan, hotel dan restoran dan 6,31% dari industri pengolahan sedangkan sisanya di sektor jasa lain-lain. UMKM dalam perekonomian nasional maupun daerah menempati kedudukan yang strategis. Hal ini karena UMKM mempunyai kontribusi yang sangat berarti dalam memberikan kesempatan kerja dan penyerapan tenaga kerja, memperluas kesempatan usaha dan pemerataan, serta merupakan sumber pendapatan bagi sebagian besar masyarakat. Dengan demikian maka pengembangan UMKM merupakan suatu keniscayaan dalam rangka peningkatan ekonomi rakyat, percepatan dan pertumbuhan serta peningkatan ekonomi daerah. UMKM mencakup hampir semua sektor/sub-sektor ekonomi daerah. Pada setiap sektor/subsektor ekonomi mencakup komoditi, produk atau jenis usaha yang sangat beragam. Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pembinaan untuk pengembangan UMKM, maka diperlukan fokus terhadap komoditi, produk atau jenis usaha (KPJU) yang diunggulkan, sehingga program pembinaan dan pengembangan menjadi lebih fokus. Dengan demikian Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota/Kabupaten Administrasi di DKI Jakarta dapat memprioritaskan kebijakan ekonomi melalui pengembangan KPJU unggulan di suatu kota/kabupaten administrasi sebagai upaya untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mengurangi angka/tingkat kemiskinan di daerah. Pada akhirnya, hal tersebut diharapkan meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal. Dalam rangka mendukung pengembangan dan pemberdayaan UMKM tersebut, Bank Indonesia memiliki pilar-pilar kebijakan strategis yang meliputi (1) Pengaturan kepada perbankan yang mendorong pengembangan dan pemberdayaan UMKM, (2) Pengembangan kelembagaan yang menunjang, (3) Pemberian bantuan teknis, dan (4) Kerjasama dengan berbagai pihak baik dengan lembaga pemerintah maupun lembaga lainnya. Salah satu pilar kebijakan Bank Indonesia tersebut adalah mendorong pengembangan UMKM melalui pemberian bantuan teknis. Kegiatan penelitian dan penyediaan informasi merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan oleh Bank Indonesia dalam kerangka bantuan teknis. Kegiatan tersebut diharapkan akan dapat memberikan informasi yang bermanfaat kepada stakeholders, baik kepada pemerintah daerah, perbankan, kalangan swasta, maupun masyarakat luas yang berkepentingan dalam upaya pemberdayaan UMKM. Dalam upaya untuk memberikan data dan informasi hasil penelitian mengenai komoditi atau produk atau jenis usaha pada skala UMKM yang dinilai memiliki keunggulan dan layak untuk dikembangkan pada suatu daerah yang dilaksanakan setiap 5 tahun. Pembaharuan atau Bank Indonesia

1

Pendahuluan

pengkinian data dan informasi tersebut dilakukan melalui suatu penelitian komoditi unggulan pada suatu Provinsi secara bertahap. Dalam rangka memberikan informasi yang lebih bermanfaat dan berdaya guna bagi stakeholders dalam pengembangan UMKM, penelitian tersebut perlu dipertajam dengan memilih dan menetapkan KPJU unggulan daerah berdasarkan kriteria tertentu serta menambahkan berbagai informasi pendukung. 1.2. Tujuan Penelitian Penelitian Pengembangan Komoditi/Produk/Jenis Usaha Unggulan UMKM di Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan untuk memberikan landasan rasional bagi pembangunan daerah yang meliputi berbagai sektor kegiatan ekonomi. Laporan tersebut mengandung keterangan-keterangan lengkap sebagai dasar perencanaan, pengorganisasian, dan pengambilan keputusan mengenai komoditi atau produk atau jenis usaha unggulan pada setiap wilayah kota/kabupaten administrasi dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta. Ketersediaan informasi tentang keadaan sumber daya alam dan manusia serta tingkat pemanfaatannya dalam berbagai sektor ekonomi yang berkembang sangat diperlukan sebagai bahan rujukan. Secara rinci tujuan penelitian dapat dikemukakan sebagai berikut : a. Mengenal dan memahami mengenai: (1) Profil daerah, meliputi: kondisi geografis, demografi, perekonomian dan potensi sumberdaya; (2) Profil UMKM di Provinsi DKI Jakarta termasuk faktor pendorong dan penghambat dalam pengembangan UMKM; (3) Kebijakan Pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang terkait dengan pengembangan UMKM; dan (4) Peranan Perbankan dalam pengembangan UMKM. b. Memberikan informasi tentang Komoditi/Produk/Jenis Usaha (KPJU) Unggulan yang perlu mendapat prioritas untuk dikembangkan di suatu kota/kabupaten administrasi dalam rangka: (1) Mendukung pembangunan ekonomi daerah; (2) Menciptakan lapangan kerja dan penyerapan tenaga kerja; serta (3) Meningkatkan daya saing produk. Memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pengembangan KPJU unggulan UMKM yang dikaitkan dengan: (1) Kebijakan Pemerintah Daerah; dan (2) Kebijakan perbankan 1.3. Ruang Lingkup Penelitian a. Penelitian terhadap KPJU unggulan Daerah dilaksanakan untuk mengidentifikasi dan menetapkan KPJU pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dikategorikan sebagai unggulan daerah pada tingkat kota/kabupaten administrasi dan provinsi di wilayah Provinsi DKI Jakarta; b. Usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) yang dimaksudkan dalam penelitian ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008; c. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan, dengan kriteria:

2

Penelitian KPJU Unggulan UMKM di Provinsi DKI Jakarta

Pendahuluan



memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau  memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). d. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar, dengan kriteria:  memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau  memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah). e. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perseorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha besar, dengan kriteria: (a). memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau (b). memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah). f. Komoditi/Produk/Jenis Usaha (KPJU) Unggulan adalah KPJU yang mendukung perekonomian daerah serta mampu menciptakan dan menyerap tenaga kerja berdasarkan kondisi saat ini dan prospeknya serta mempunyai daya saing tinggi. g. KPJU yang dikaji adalah KPJU pada setiap sektor/subsektor ekonomi, yang meliputi pertanian (tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, kehutanan), pertambangan, perindustrian, perdagangan dan jasa-jasa sebagaimana kategori 9 sektor ekonomi BPS. h. Materi penelitian mencakup identifikasi dan analisis mengenai : (1) Profil daerah, meliputi: struktur geografis, demografi, ekonomi, potensi sumberdaya dana aspek lainnya yang terkait; (2) Profil UMKM di Provinsi DKI Jakarta termasuk potensi, peluang, faktor pendorong dan faktor penghambat dalam pengembangan UMKM; (3) Penetapan KPJU unggulan baik usaha berskala mikro, kecil, maupun menengah di daerah penelitian (tingkat kecamatan, kota/kabupaten administrasi dan provinsi); (4) Kebijakan Pemerintah (Pusat/Daerah) dalam rangka pengembangan UMKM /KPJU unggulan. i. KPJU yang diidentifikasi minimal sampai dengan digit 4 pada Kode Baku Lapangan Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2009). 1.4. Metode Penelitian 1.4.1. Daerah Penelitian a. Daerah penelitian meliputi seluruh wilayah atau 6 kota/kabupaten administrasi di Provinsi DKI Jakarta. b. Penetapan KPJU unggulan daerah di kota/kabupaten administrasi dilakukan dengan menghimpun informasi dari sebagian besar kecamatan yang ada dengan Bank Indonesia

3

Pendahuluan

mempertimbangkan keterwakilan dari karakteristik wilayah secara geografis, jumlah UMKM, kontribusi pembentukan PDRB kota/kabupaten administrasi serta kebijakan Pemerintah Daerah. Jumlah sampel wilayah kecamatan yang tercakup dalam penelitian ini sebanyak 44 kecamatan yang tersebar di seluruh wilayah kota/kabupaten administrasi se DKI Jakarta. Adapun sebarannya seperti ditampilkan pada Tabel 1.4.1. Tabel 1.4.1. Daerah Penelitian No. 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Kota/Kabupaten Administrasi Kota Administratif Jakarta Pusat Kota Administratif Jakarta Barat Kota Administratif Jakarta Selatan Kota Administratif Jakarta Timur Kota Administratif Jakarta Utara Kab. Administratif Kepulauan Seribu Jumlah

Jumlah Kecamatan 8 8 10 10 6 2 44

1.4.2. Jenis dan Sumber Data Data Primer, yaitu data dan informasi yang diperoleh secara langsung dari nara sumber/ responden, yang terdiri dari pejabat Pemerintah Daerah, dinas/instansi terkait (sektor pertanian, perindustrian, perdagangan, perhubungan), Bappeda, Asosiasi/Kadinda, dan pada tingkat kecamatan dengan nara sumber adalah Koordinator Statistik Kecamatan, Camat atau Seksi Perekonomian Kecamatan, dan pelaku usaha atau tokoh masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui ”Indepth Interview” kepada pejabat instansi/dinas terkait dan pemimpin/pejabat bank pelaksana di daerah untuk mendapatkan penilaian pejabat terkait di tingkat kecamatan dan kota/kabupaten administrasi dengan menggunakan daftar pertanyaan (kuesioner), panduan diskusi, dan panduan wawancara. Metode pengumpulan data juga bisa dilakukan melalui mekanisme Diskusi Kelompok Terarah (Focus Group Discussion) untuk memperoleh pendapat nara sumber baik dalam rangka menetapkan KPJU unggulan maupun menjaring informasi tentang kendala/permasalahan, faktor penghambat dan pendukung serta kebijakan pemerintah dalam pengembangan UMKM, khususnya untuk KPJU unggulan yang terpilih. Data Sekunder, yaitu data dan informasi yang diperoleh dari dokumen/publikasi/laporan penelitian dari dinas/instansi dan sumber data lainnya yang menunjang. 1.4.3. Analisis Data Analisis data primer dan sekunder dilakukan dalam rangka menjawab tujuan penelitian. Untuk menjawab tujuan pertama, analisis yang dilakukan adalah analisis diskriptif, tabulasi silang, dan statistik deskriptif. Hasil analisis deskriptif tersebut digunakan sebagai bahan untuk penyusunan rekomendasi. Khusus dalam rangka analisis dan penetapan KPJU unggulan, metode analisis yang digunakan adalah Metode Bayes, Metode Borda. dan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dengan struktur hierarki konseptual seperti dapat dilihat pada Gambar 1.4.1. Proses penetapan KPJU

4


Pendahuluan

unggulan dengan menggunakan Metode AHP dapat dilihat pada Gambar 1.4.2 dan Gambar 1.4.3.

TUJUAN a. Pertumbuhan Ekonomi b. Penciptaan Lapangan Kerja c. Peningkatan Daya Saing Produk

INPUT

PROSES

OUTPUT

Kriteria

Kriteria

Kriteria

Skilled Tenaga Kerja Bahan Baku Modal Sarana Produksi/Usaha Unsur Penilaian: Ketersediaan skilled TK (pelaksana):  Tingkat Pendidikan  Pelatihan  Pengalaman kerja  Jumlah lembaga pelatihan       

Ketersediaan bahan baku Harga perolehan bahan baku Retensi/parishability bahan baku Kesinambungan bahan baku Mutu Kemudahan Aspek Lingkungan

Teknologi Sosial Budaya Manajeman Usaha Unsur Penilaian:  Ketersediaan  Kemudahan (memperoleh teknologi)  Dampak lingkungan Didukung oleh faktor:  Ciri khas lokal  Religion/Budaya  Turun temurun Kemudahan untuk memanage

Ketersediaan Pasar Harga Penyerapan Tenaga Kerja Sumbangan thd Perekonomian Unsur Penilaian: Kemudahan:  Menjual  Mendistribusikan (lokasi)  Stabilitas Harga  Nilai Tambah Penyerapan Tenaga Kerja  Backward & Forward Linkages  Jumlah jenis usaha yg terpengaruh krn keberadaan usaha ini

 Kebutuhan investasi awal  Kebutuhan modal kerja  Aksesibilitas thd sumber pembiayaan  Ketersediaan Sarana Produksi  Harga  Kemudahan

SEKTOR/SUBSEKTOR

ALTERNATIF KPJU

Gambar 1.4.1. Hierarki Konseptual Penentuan KPJU Unggulan Daerah Bank Indonesia

5

Pendahuluan LEVEL 1 FOKUS

MENCARI KOMODITAS UNGGULAN

LEVEL 2 TUJUAN

LEVEL 3 KRITERIA

Pertumbuhan Ekonomi

Skilled Tenaga Kerja

Bahan Baku

Modal

Penciptaan Lapangan Kerja

Sarana Produksi/ Usaha

LEVEL 4 ALT. KPJU

Teknologi

Sosial Budaya

Manajeman Usaha

Peningkatan Daya Saing Produk

Ketersediaan Pasar

Harga

Penyerapan Tenaga Kerja

Sumbangan terhadap Perekonomian

ALTERNATIF KPJU Gambar 1.4.2. Hierarki Operasional Penentuan KPJU Unggulan Daerah

LEVEL 1 FOKUS LEVEL 2 TUJUAN

LEVEL 3 SEKTOR/SUBSEKTOR

MENCARI KOMODITAS UNGGULAN Pertumbuhan Ekonomi

Penciptaan Lapangan Kerja

SEKTOR / SUBSEKTOR (kota/kabupaten administrasi 1)

Peningkatan Daya Saing Produk

2

3

4

5 6

Gambar 1.4.3. Hierarki Operasional Penentuan Tingkat Kepentingan Sektor/Subsektor Ekonomi

6


Pendahuluan

a. Tahap Pertama Tahap pertama adalah penentuan nilai bobot tujuan, bobot kriteria, dan bobot sektor ekonomi yang dilakukan di tingkat Provinsi berdasarkan pendapat Pejabat Dinas Terkait dan Tim Pakar lintas sektoral. Nilai bobot tujuan, kriteria, dan sektor ekonomi berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan metode AHP digunakan sebagai bobot tujuan, bobot kriteria dan bobot sektor ekonomi untuk semua sektor/subsektor dan semua kota/kabupaten administrasi di Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal bobot kriteria yang dianalisis adalah: 1. Penentuan bobot masing-masing kriteria untuk (1) penyaringan komoditi unggulan di tingkat kecamatan, dan (2) penyaringan hasil komoditi unggulan di tingkat kecamatan menjadi short list untuk masukan penyaringan komoditi tingkat kota/kabupaten administrasi: (i) Jumlah unit usaha/rumah tangga usaha atau volume produksi untuk masing-masing KPJU dari setiap kecamatan yang bersumber dari data sekunder/statistik; (ii) Jangkauan Pemasaran; (iii) Ketersediaan bahan baku/sarana produksi (persepsi nara sumber): (1) Sarana produksi pertanian /bibit (sektor pertanian); (2) Sarana produksi/bahan baku (sektor industri); dan (3) Sarana usaha (sektor perdagangan, angkutan, jasa). (iv) Kontribusi KPJU terhadap perekonomian wilayah kecamatan dan kabupaten/kota (persepsi nara sumber). 2. Penentuan bobot kriteria untuk penyaringan KPJU unggulan kota/kabupaten administrasi untuk masing-masing sektor/subsektor dan lintas sektor: (1) Tenaga kerja terampil yang dibutuhkan (Skilled); (2) Bahan baku; (3) Modal; (4) Sarana produksi/usaha; (5) Teknologi; (6) Sosial budaya; (7) Manajemen usaha; (8) Ketersediaan pasar; (9) Harga; (10) Penyerapan tenaga kerja; dan (11) Sumbangan terhadap perekonomian. b. Tahap Kedua Tahap kedua dilaksanakan guna menghasilkan Identifikasi KPJU Unggulan pada setiap sektor ekonomi pada tingkat kecamatan, dengan menggunakan kriteria dan bobot masing-masing kriteria berdasarkan hasil tahap pertama. Langkah awal yang dilakukan pada tahap kedua ini adalah memperoleh data semua KPJU untuk setiap sektor/subsektor yang ada pada setiap kecamatan (long list). Berdasarkan long list tersebut dilakukan penyaringan untuk memperoleh KPJU unggulan untuk setiap sektor/subsektor dengan menggunakan metode Bayes. Metode Bayes adalah suatu metode pendekatan secara statistik untuk menghitung tradeoffs diantara keputusan yang berbeda-beda, dengan menggunakan probabilitas yang menyertai suatu pengambilan keputusan tersebut.

Bank Indonesia

7

Pendahuluan

Penggunaan metode Bayes untuk menentukan skor terbobot dari kriteria tingkat kecamatan, yaitu (a) Jumlah unit usaha/rumahtangga usaha atau volume produksi bersumber dari data sekunder, sedangkan (b) Pasar, (c) Ketersediaan bahan baku/sarana produksi, dan (d) Kontribusi terhadap perekonomian kecamatan. Penilaian (pemberian skor dan bobot) terhadap setiap KPJU untuk setiap sektor/subsektor yang ada pada long list. Penilaian dilakukan oleh nara sumber melalui mekanisme indepth interview dan pengisian matrik identifikasi alternatif komoditi/produk/jenis usaha unggulan tingkat kecamatan. Narasumber tersebut adalah Koordinator statistik Kecamatan, Pimpinan atau staf/seksi perekonomian dari semua kecamatan yang dijadikan daerah penelitian, serta pelaku usaha atau tokoh masyarakat setempat. Output dari analisis dengan menggunakan metode Bayes adalah nilai skor terbobot dari setiap KPJU yang diidentifkasi. Analisis berikutnya adalah melakukan pengurutan dari skor terbobot tertinggi ke terendah (descending sorting). Akhirnya masingmasing kecamatan ditetapkan 5 (lima) KPJU dari setiap sektor/subsektor yang memiliki skor terbobot tertinggi. c. Tahap Ketiga Tahap ketiga dilaksanakan untuk menghasilkan KPJU unggulan untuk setiap sektor/subsektor dan lintas sektor pada tingkat kota/kabupaten administrasi. Diawali dengan penyaringan KPJU unggulan untuk semua kecamatan, yaitu dengan menggabungkan hasil identifikasi KPJU unggulan semua kecamatan (hasil tahap kedua). Proses penyaringan dilakukan dengan menggunakan metode Borda berdasarkan urutan prioritas dan nilai skor KPJU tingkat kecamatan yang telah dilaksanakan pada tahap sebelumnya (oleh pejabat tingkat kecamatan). Berdasarkan skor terbobot yang diperoleh ditetapkan maksimal 10 KPJU untuk setiap sektor/subsektor yang memiliki skor terbobot tertinggi, yang dijadikan sebagai alternatif untuk dipilih sebagai KPJU unggulan untuk setiap sektor/subsektor untuk masing-masing kota/kabupaten administrasi di wilayah DKI Jakarta. Kriteria yang digunakan untuk proses penetapan KPJU unggulan kota/kabupaten administrasi ditinjau dari aspek Input-Proses-Output (IPO), yang diuraikan menjadi 11 kriteria, yang masingmasing kriteria mempertimbangkan unsur penilaian seperti disajikan pada Tabel 1.4.2. Tabel 1.4.2. Kriteria dan Unsur Penilaian Dalam Penentuan KPJU Unggulan Kriteria A INPUT 1 Tenaga kerja terampil (Skilled)

2

8

Bahan baku (Manufacturing)

Unsur Penilaian (1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Tingkat Pendidikan Pelatihan Pengalaman kerja Jumlah lembaga/sekolah ketrampilan/pelatihan Ketersediaan/kemudahan bahan baku Harga perolehan bahan baku Parishability bahan baku (mudah tidaknya rusak) Kesinambungan bahan baku Mutu bahan baku Kemudahan dalam memperoleh Aspek Lingkungan


Pendahuluan

3

Kriteria Modal

4

Sarana produksi/usaha

B Proses 5 Teknologi

6

Sosial budaya (faktor endogen)

7 Manajemen usaha C Output 8 Ketersediaan pasar 9

Harga

10 11

Penyerapan TK Sumbangan thd perekonomian wilayah

(1) (2) (3) (1) (2)

Unsur Penilaian Kebutuhan investasi awal Kebutuhan modal kerja Aksesibilitas thd sumber pembiayaan Ketersediaan/kemudahan memproleh Harga

(1) Ketersediaan (2) Kemudahan (memperoleh teknologi) (3) Dampak Lingkungan (1) Ciri khas lokal (2) Penerimaan Masyarakat (3) Turun temurun Kemudahan untuk memanage (1) Jangkauan/wilayah pemasaran (2) Kemudahan Mendistribusikan (1) Stabilitas harga (2) Nilai Tambah (Added Value) Kemampuan menyerap TK Jumlah jenis usaha yg terpengaruh krn keberadaan usaha ini (Backward & forward linkages)

Analisis untuk penetapan KPJU dilakukan dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (Saaty, 2000). Bobot setiap kriteria yang digunakan adalah berdasarkan hasil Tahap Pertama. Terhadap masing-masing kriteria, dilakukan penilaian perbandingan tingkat kepentingan antar alternatif KPJU menurut skala ordinal Saaty, oleh narasumber yang diperoleh melalui mekanisme Focus Group Discussion (FGD) dan pengisian kuesioner/matrik. Penilaian perbandingan (scoring) antar KPJU untuk setiap kriteria didasarkan atas unsur penilaian seperti tertuang pada Tabel 2, baik pada kondisi saat ini dan prospeknya di masa yang akan datang. Pelaksanaan kegiatan pada tahap ini dilaksanakan di masing-masing Dinas/Instansi, dengan nara sumber adalah pejabat dinas/instansi terkait pada tingkat kota/kabupaten administrasi yang terkait secara langsung dalam pembinaan dan pengembangan UMKM untuk semua sektor ekonomi, pejabat bank pelaksana, Bappeda, dan Pengurus Asosiasi/Kadinda. Pada tahap ini dilakukan juga penilaian tingkat kepentingan Sektor/Subsektor Ekonomi pada masing-masing kota/kabupaten administrasi dalam penetapan KPJU Unggulan Lintas Sektor. Penilaian (scoring) terhadap setiap kriteria didasarkan atas prinsip kemudahan bagi UMKM dalam rangka menjalankan usaha, usaha baru atau mengembangkan usaha, serta sejauh mana dukungan wilayah pada setiap unsur penilaian. Output dari tahapan ini adalah daftar KPJU unggulan beserta nilai skor terbobot untuk masing-masing KPJU. Berdasarkan nilai skor terbobot masing-masing KPJU 5 (lima) KPJU untuk setiap sektor/subsektor sebagai KPJU unggulan kota/kabupaten administrasi yang mempunyai nilai skor terbobot tertinggi. Tahapan berikutnya adalah menentukan KPJU unggulan lintas sektor ekonomi tingkat kota/kabupaten administrasi. Langkah-langkah proses penentuan KPJU Unggulan Lintas Sektoral adalah sebagai berikut: Bank Indonesia

9

Pendahuluan

(1) Proses normalisasi nilai skor terbobot dari 5 (lima) KPJU Unggulan per Sektor; (2) Analisis AHP untuk memperoleh bobot atau tingkat kepentingan masing-masing Sektor/Subsektor ekonomi dalam penetapan KPJU Unggulan Lintas Sektor; (3) Penggabungan KPJU Unggulan setiap Sektor, dan kemudian menetapkan nilai Skor Terbobot setiap KPJU Unggulan berdasarkan teknik Bayes, yaitu perkalian hasil normalisasi skor terbobot KPJU Unggulan per Sektor hasil langkah (i) dengan nilai bobot kepentingan Sektor Ekonomi KPJU yang bersangkutan (hasil langkah ii); (4) Menetapkan 5 KPJU yang mempunyai nilai skor terbobot tertinggi (hasil langkah iii), sebagai KPJU Unggulan Lintas Sektor. d. Tahap Keempat Tahap keempat terdiri dari dua kegiatan yaitu : (1) Proses re-konfirmasi hasil penetapan KPJU Unggulan per Sektor dan KPJU Unggulan Lintas Sektor, berdasarkan hasil kegiatan tahap pertama sampai ketiga. Pada tahap ini juga dilakukan proses penjaringan pendapat nara sumber untuk mengklasifikasikan KPJU Unggulan berdasarkan Prospek dan berdasarkan Potensi kondisi saat ini. Hasil penjaringan adalah pemetaan KPJU Unggulan menurut 4 Kuadran seperti pada Gambar 1.4.4 berikut: Prospek Kuadran II: KPJU Unggulan dengan Prospek Baik dan Potensi yang Kurang/Sedang

Kuadran I: KPJU Unggulan dengan Prospek Baik dan Potensi Tinggi

Potensi/Kondisi Saat ini Kuadran IV: KPJU Unggulan dengan Prospek Kurang/Cukup dan Potensi Kurang/Sedang

Kuadran III: KPJU Unggulan dengan Prospek Kurang/Cukup dan Potensi Tinggi

Gambar 1.4.4. Kuadran Pemetaan KPJU Unggulan

(2) Adalah proses identifkasi alternatif kebijakan pengembangan masing-masing KPJU Unggulan tingkat kota/kabupaten administrasi. Kedua kegiatan tersebut dilakukan melalui mekanisme FGD dengan nara sumber dari pejabat dinas/instansi terkait pada tingkat kota/kabupaten administrasi yang terkait secara langsung dalam pembinaan dan pengembangan UMKM untuk semua sektor ekonomi, pejabat bank pelaksana, Bappeda, dan Pengurus Asosiasi/Kadinda.

10


Pendahuluan

e. Tahap Kelima Tahap kelima adalah proses penyaringan lebih lanjut dalam rangka menetapkan KPJU unggulan setiap sektor ekonomi dan lintas sektor tingkat Provinsi. (1) Penentuan KPJU unggulan per sektor/subsektor pada tingkat Provinsi dilakukan terhadap

gabungan KPJU unggulan per sektor/subsektor pada tingkat Kota/kabupaten administrasi. Dari hasil penggabungan tersebut dilakukan penyaringan KPJU unggulan untuk setiap sektor/subsektor dengan menggunakan metode pembobotan Borda. Hasil yang diperoleh adalah maksimal 5 (lima) KPJU unggulan yang memiliki total nilai/skor tertinggi sebagai KPJU unggulan per sektor/subsektor tingkat Provinsi. Fungsi Borda untuk penentuan KPJU per sektor/subsektor dilakukan melalui langkahlangkah sebagai berikut: a) Urutkan 5 (lima) KPJU unggulan dari prioritas tertinggi hingga terendah; b) KPJU yang menempati urutan tertinggi dalam sektor/subsektor tersebut diberi bobot 5, urutan kedua diberi bobot 4, dan seterusnya; c) Ulangi proses (i) dan (ii) untuk KPJU di masing-masing kota/kabupaten administrasi; d) Berdasarkan hasil proses (iii) skor Borda untuk KPJU-i tingkat Provinsi dihitung sebagai berikut : Skor Borda i =

 (SK

ij

 Bobot ij )

Keterangan: untuk setiap KPJU -i, i= 1,2... n j : subskrip kota/kabupaten administrasi (j = 1 s/d 6) SK-ij : skor urutan KPJU-i pada kota/kabupaten administrasi kej Bob-ij : bobot KPJU-i unggulan pada kota/kabupaten administrasi ke-j (keluaran AHP/tahap-3). (2) Tetapkan 5 (lima) KPJU unggulan Provinsi yang mempunyai nilai skor Borda tertinggi.

Diagram alir proses penentuan KPJU Unggulan setiap sektor/subsektor pada kota/kabupaten administrasi dan provinsi secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 1.4.5.

Bank Indonesia

11

Pendahuluan

Mulai

A

Penilaian Tujuan Y T

Memenuhi standar CI

+ > 10% Standar

Y

T Y

Penggabungan pendapat

Penilaian KPJU unggulan untuk setiap sektor/sub sektor di Kota/Kab Adm Y Memenuhi standar CI

T + > 10% CI

Revisi T Y

Penilaian kriteria berkaitan dengan tujuan Y T

Memenuhi standar CI


Revisi Y

+ > 10% Standar

Y

T

Penetapan 5 KPJU setiap sektor/sub sektor

Y


Revisi Normalisasi bobot KPJU sektor/sub sektor

Perhitungan vertikal – bobot kriteria terhadap Ultimate Goal

Perhitungan bobot KPJU setiap sektor/sub sektor Kab/kota

Penilaian kriteria berkaitan dengan tujuan Y T

Memenuhi standar CI

+ > 10% Standar

Y

Penetapan KPJU unggulan Provinsi

T Y


Revisi

Selesai

Perhitungan vertikal – bobot kriteria

A Gambar 1.4.5. Diagram Alir Proses Penentuan KPJU Unggulan Setiap Sektor/Subsektor pada Kota/Kabupaten Administrasi dan Provinsi dengan Metode AHP 12


Pendahuluan

(3) Berdasarkan hasil penetapan KPJU unggulan per sektor/sub sektor di tingkat provinsi,

maka dilakukan pemilihan KPJU lintas sektoral tingkat provinsi dengan menggunakan metode Bayes. Nilai skor masing-masing KPJU unggulan per sektor/subsektor yang telah dinormalisasi akan dikalikan dengan bobot sektor/subsektor ekonomi tingkat provinsi dari KPJU yang bersangkutan sehingga diperoleh nilai skor terbobot. Bobot sektor/subsektor tersebut diperoleh pada saat tahapan pembobotan Tujuan dan Kriteria di tingkat provinsi (FGD 1). Berdasarkan nilai skor terbobot tersebut akan ditetapkan maksimal 10 (sepuluh) KPJU unggulan lintas sektoral ditingkat provinsi. f. Tahap Keenam Dalam rangka penetapan KPJU Unggulan lintas sektoral di tingkat provinsi, maka akan dilakukan pendalaman terhadap KPJU Unggulan yang sudah teridentifikasi berdasarkan perspekstif Product Life Cycle (PLC), apakah KPJU Unggulan tersebut masih berada pada posisi tahap introduksi, tahap pertumbuhan (growth), tahap matang (mature), atau sudah mencapai tahap kejenuhan dan cenderung menurun (decline). Kemampuan bertahan KPJU unggulan juga akan menjadi perhatian dalam penelitian ini. Suatu KPJU dapat memiliki andil besar terhadap sumbangan pembentukan inflasi di masingmasing wilayah. Oleh karena itu, KPJU Unggulan lintas sektoral yang telah teridentifikasi juga akan dianalisis seberapa besar peranannya dalam pembentukan inflasi di tingkat provinsi. Apabila KPJU tersebut bukan merupakan penyumbang inflasi secara langsung, maka analisis dilakukan terhadap komoditi-komoditi pembentuknya. g. Tahap Ketujuh Berdasarkan hasil penentuan KPJU unggulan daerah, baik menurut sektor/subsektor ekonomi maupun lintas sektoral, akan diberikan rekomendasi kebijakan atau saran-saran pengembangan yang diperoleh berdasarkan hasil Focus Group Discussion (FGD), baik di tingkat kota/kabupaten administrasi maupun provinsi. Rekomendasi kebijakan diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah, dinas/instansi terkait, perbankan dan para stakeholders sebagai referensi dalam pembuatan kebijakan lebih lanjut. Demikian pula dengan fungsi Bank Indonesia sebagai advisor maupun penyedia data dan informasi dapat diimplementasikan dari hasil penelitian ini.

Bank Indonesia

13

Pendahuluan

Halaman ini sengaja dikosongkan

14


BAB II PROFIL DAERAH 2.1. Kondisi Geografi dan Demografi a. Letak geografi dan luas wilayah Provinsi DKI Jakarta terletak di dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 7 meter diatas permukaan laut, terletak pada posisi 6°12′ Lintang Selatan dan 106°48′ Bujur Timur. Luas wilayah Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 171 tahun 2007, adalah berupa daratan seluas 662,33 km2 dan berupa lautan seluas 6.977,5 km2. Wilayah DKI memiliki tidak kurang dari 110 buah pulau yang tersebar di Kepulauan Seribu, dan sekitar 27 buah sungai/saluran/kanal yang digunakan sebagai sumber air minum, usaha perikanan dan usaha perkotaan. Di sebelah utara membentang pantai dari Barat sampai ke Timur sepanjang ±35 km yang menjadi tempat muaranya 9 buah sungai dan 2 buah kanal, sementara itu:  Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Depok,  Sebelah Timur berbatasan dengan wilayah Provinsi Jawa Barat,  Sebelah Barat berbatasan dengan Provinsi Banten,  Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa. b. Topografi dan iklim Jakarta beriklim tropis atau mempunyai dua musim yaitu musim kemarau dan musim hujan. Puncak musim penghujan terjadi pada bulan Januari dan Februari, sedangkan puncak musim kemarau terjadi pada bulan Agustus. Suhu udara Jakarta rata-rata berkisar antara 27,2°C – 29,2°C. Temperatur rata-rata terendah terjadi pada bulan Februari, sedangkan temperature tertinggi terjadi pada bulan April. Sepanjang tahun 2011 wilayah Jakarta lebih sering terjadi turun hujan, sehingga kelembaban udarapun lebih tinggi dari tahun 2010 yaitu 79%. Curah hujan tertinggi pada bulan Oktober sebesar 365.5 mm2 dan hari hujan tertinggi yaitu selama 22 hari pada bulan Januari dan Desember c. Lahan dan penggunaannya Wilayah administrasi Provinsi DKI Jakarta terbagi menjadi 5 wilayah Kota Administrasi dan satu Kabupaten Administratif, yaitu: Kota Administrasi Jakarta Selatan (141,27 km2), Kota Administrasi Jakarta Timur (188,03 km2), Kota Administrasi Jakarta Pusat (48,13 km2), Kota Administrasi Jakarta Barat (129,54 km2) dan Kota Administrasi Jakarta Utara (146,66 km2) serta Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu (8,70 km2). Pada kelima wilayah kota Jakarta terdapat rawa/situ dengan total luas mencapai 155,40 ha. Luas situ/rawa di Jakarta direncanakan akan mencapai luas 325,8 ha. Daerah di sebelah selatan dan timur Jakarta digunakan sebagai daerah resapan air, dengan iklimnya yang lebih sejuk sehingga ideal dikembangkan sebagai wilayah penduduk. Adapun wilayah Jakarta Barat masih tersedia cukup lahan untuk dikembangkan sebagai daerah perumahan. Kegiatan industri lebih banyak berada di Jakarta Utara dan Jakarta Timur sedangkan untuk kegiatan usaha dan perkantoran banyak berada di Jakarta Barat, Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan. Bank Indonesia

15

Profil Daerah

Kep.Seribu ; 8,70

Jakarta Utara ; 146,66

Jakarta Barat ; 129,54 Jakarta Pusat; 48,13

Jakarta Selatan ; 141,27

Jakarta Timur ; 188,03

Gambar 2.1.1. Luas Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 (km2)

Gambar 2.1.2. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012

16


Profil Daerah

Kedudukan DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyebabkan ruang wilayah Provinsi DKI Jakarta dipandang sebagai ruang ibukota negara sehingga terciptanya ruang wilayah yang menyediakan kualitas kehidupan kota yang produktif dan inovatif sangat diutamakan. Oleh karena itu pengelolaannya harus dilakukan secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna sesuai kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah Provinsi DKI Jakarta terjaga keberlanjutannya untuk masa kini dan masa datang. Wilayah Provinsi DKI Jakarta merupakan bagian kawasan strategis nasional, maka perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang dilaksanakan secara terpadu dengan kawasan Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur). Sebagaimana kota-kota besar lain di dunia yang saat ini menghadapi tantangan global, khususnya pemanasan global (global warming) dan perubahan iklim (climate change) yang membutuhkan aksi perubahan iklim (climate action), baik aksi adaptasi maupun aksi mitigasi yang perlu dituangkan dalam penataan ruang. Jakarta berada dalam daerah kota delta (delta city) sehingga pengaruh utama tantangan dan kendala daerah delta melalui pengelolaan tata air, analisa resiko bencana, dan perbaikan ekosistem, harus menjadi perhatian utama dalam penataan ruang. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 1999 habis masa berlakunya pada tahun 2010, sehingga saat ini masih dilakukan pembahasan dengan stakeholder termasuk dengan masyarakat maupun tim pakar. Hal ini perlu dilakukan mengingat tata ruang ini direncanakan akan diberlakukan hingga tahun 2030. Dengan tujuan penataan ruang Provinsi DKI Jakarta agar tercipta ruang wilayah yang menyediakan kualitas kehidupan kota yang produktif dan inovatif, dan sesuai Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, maka penetapan Tata Ruang Wilayah DKI Jakarta akan ditetapkan suatu dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah, yang diharapkan dapat memberikan manfaat secara optimal bagi seluruh masyarakat DKI Jakarta yang tersebar di 6 wilayah dengan pola persebarannya adalah 9,2% di Jakarta Pusat, 18,6% di Jakarta Utara, 24,1% di Jakarta Timur, 22,6% di Jakarta Selatan, 25,3% di Jakarta Barat, 0,2.% di Kepulauan Seribu, serta upaya meningkatkan produktivitas dan nilai tambah perkotaan. Untuk rencana struktur ruang sendiri terdiri atas, sistem pusat kegiatan, sistem dan jaringan transportasi, sistem prasarana sumber daya air dan sistem jaringan utilitas perkotaan. Rencana struktur ruang Provinsi DKI Jakarta merupakan perwujudan dan penjabaran dari rencana struktur ruang kawasan perkotaan Jabodetabekpunjur. Perda tersebut diharapkan juga memuat peraturan zonasi yang mengatur struktur ruang dan pola ruang sistem pusat kegiatan, sistem dan jaringan transportasi, sistem prasarana sumber daya air, sistem dan jaringan utilitas perkotaan, kawasan lindung dan kawasan budidaya, melalui beberapa pengembangan kawasan. Pertama, Kawasan Sektor Informal meliputi pengembangan dan pemeliharaan kawasan pusat pedagang kaki lima dan usaha kecil menengah serta penyediaan ruang bagi sektor informal dalam pengembangan pusat perniagaan dan perkantoran. Kedua, Kawasan Permukiman meliputi pengembangan berdasarkan karakteristik kawasan, disesuaikan dengan pengembangan kawasan TOD serta pemanfaatan ruang di kawasan strategis Bank Indonesia

17

Profil Daerah

campuran pemukiman dapat berbentuk pita dan superblock dengan proporsi 30-65% terkait resapan air. Ketiga, Kawasan Strategis Kepentingan Ekonomi, meliputi kegiatan perdagangan, jasa dan campuran berintensitas tinggi untuk skala pelayanan nasional dan internasional. Lalu, mengendalikan, membatasi dan mengurangi pembangunan berpola pita seperti ruko sepanjang jalan kecuali di kawasan ekonomi berintensitas tinggi atau berlantai banyak. Keempat, Kawasan Strategis Kepentingan Lingkungan, terdiri atas kawasan di sepanjang Kanal Banjir Timur, Kanal Banjir Barat, dan Sungai Ciliwung. Kelima, Kawasan Strategis Kepentingan Sosial Budaya, meliputi, revitalisasi kawasan kota tua sebagai pusat kegiatan pariwisata sejarah dan budaya, serta fokus kawasan di kota tua, Taman Ismail Marzuki dan Menteng. d. Demografi Berdasarkan Sensus Penduduk (SP) tahun 2010, jumlah penduduk DKI Jakarta mencapai 9.604.329 orang yang terdiri dari 4.869.203 penduduk laki-laki dan 4.735.126 penduduk perempuan. Dari hasil SP 2010 tersebut masih tampak terjadinya fenomena “kue donat” di DKI Jakarta dimana penduduk bertumpu di lingkar luar sementara itu yang berada di pusat DKI Jakarta relatif rendah. Hanya sekitar 9,37% penduduk yang tinggal di Jakarta Pusat dan yang lainnya menyebar di Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Barat dan Jakarta Utara. Sementara itu penduduk yang berada di Kepulauan Seribu hanya 0,22%. Rata-rata tingkat kepadatan penduduk DKI Jakarta adalah sebanyak 14.694 orang/km2 dengan laju pertumbuhan penduduk DKI Jakarta per tahun selama sepuluh tahun terakhir yaitu dari tahun 2000-2010 sebesar 1,40%. Tabel 2.1.1. Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Rumahtangga Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Hasil Sensus Penduduk 2010 Penduduk LakiPerempuan Jumlah Laki 1 Jakarta Timur 1.372.300 1.321.596 2.693.896 2 Jakarta Selatan 1.043.675 1.018.557 2.062.232 3 Jakarta Barat 1.164.446 1.117.499 2.281.945 4 Jakarta Utara 824.480 821.179 1.645.659 5 Jakarta Pusat 453.591 445.924 899.515 6 Kepulauan Seribu 10.711 10.371 21.082 Total Provinsi DKI Jakarta 4.869.203 4.735.126 9.604.329 Total Provinsi + Diplomat 4.870.938 4.736.849 9.607.787 Rata rata Rumah Tangga (RT) No Kab/Kota Penduduk Jumlah % per RT 1 Jakarta Timur 690.608 27,53 3,90 2 Jakarta Selatan 532.887 21,24 3,87 3 Jakarta Barat 608.342 24,25 3,75 4 Jakarta Utara 437.182 17,43 3,76 5 Jakarta Pusat 234.980 9,37 3,83 6 Kepulauan Seribu 4.870 0,19 4,33 Total Provinsi DKI Jakarta 2.508.869 100,00 3,83 Sumber: Hasil Sensus Penduduk 2010 (SP2010), BPS No

18

Kab/Kota

% 28,05 21,47 23,76 17,13 9,37 0,22 100,00 -

Sex Rasio 103,84 102,47 104,20 100,40 101,72 103,28 102,83 -

Kepadatan Penduduk per km2 14.305 14.555 17.664 11.964 18.689 2.424 14.695 -


Profil Daerah

Berdasarkan data registrasi kependudukan tahun 2011, terlihat peningkatan jumlah penduduk Kota Jakarta menjadi 10.187.595 jiwa dengan komposisi penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan, dengan rasio jenis kelamin penduduk laki-laki adalah 106 dibandingkan penduduk perempuan. Apabila dibandingkan dengan hasil Sensus Penduduk 2010, maka penduduk laki-laki cenderung mengalami peningkatan yang lebih besar, sebagai salah satu dampak yang dipicu oleh peningkatan jumlah pendatang baru yang biasanya muncul pasca Lebaran. Para pendatang tersebut bisa merupakan pekerja terdidik maupun pendatang ilegal. Berdasarkan wilayahnya, Jakarta Timur memiliki jumlah penduduk terbanyak (28.73%), baik berdasarkan jenis kelamin maupun total penduduknya. Diikuti Jakarta Barat (22,19%), Jakarta Selatan (20,96%), Jakarta Utara (16,85%), Jakarta Pusat (11,03%) dan paling sedikit di wilayah Kepulauan Seribu (0,24%). Tabel 2.1.2. Registrasi Penduduk Menurut Jenis Kelamin, Rasio Jenis Kelamin dan Kota/Kabupaten Administrasi se DKI Jakarta, Tahun 2011 Kota/Kabupaten Administrasi Jakarta Timur Jakarta Selatan Jakarta Barat Jakarta Utara Jakarta Pusat Kepulauan Seribu Jumlah

Jenis Kelamin Laki-laki 1.511.035 1.100.153 1.165.852 887.492 575.562 12.673 5.252.767

Perempuan 1.415.697 1.035.418 1.094.489 828.853 548.108 12.263 4.934.828

Jumlah 2.926.732 2.135.571 2.260.341 1.716.345 1.123.670 24.936 10.187.595

Rasio Jenis Kelamin 107 106 107 107 105 103 106

Catatan : diolah dari Registrasi Penduduk Akhir Tahun 2011 Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Gambar 2.1.3. Persentase Jumlah Penduduk Menurut Kota/Kabupaten Administrasi di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011 Konsep yang kita kenal selama ini tentang urban-rural linkages tidak berjalan seperti yang diharapkan karena ternyata kota makin kuat dan meninggalkan perdesaan sebagai wilayah yang semakin tertinggal. Ada alasan logis untuk menjelaskan gerak urbanisasi masif ke Jakarta selama ini, yaitu ketidakseimbangan pembangunan antara Indonesia bagian barat dan timur, khususnya antara Jawa dan non-Jawa. Disparitas antar daerah ini sebetulnya sudah terjadi sejak Bank Indonesia

19

Profil Daerah

awal pembangunan. Ironisnya, hingga kini belum ada perbaikan berarti, bahkan kian lebar kesenjangannya. Tabel 2.1.3. Data Jumlah Kedatangan dan Kepindahan Penduduk Tahun 2011 posisi Bulan November 2011 Wilayah Jakarta Pusat Jakarta Utara Jakarta Barat Jakarta Selatan Jakarta Timur Kep. Seribu Total

LK 758 1.416 1.382 1.825 2.354 7.735

Datang PR Jumlah 774 1.532 1.405 2.821 1.507 2.889 2.038 3.863 2.558 4.912 1 1 8.283 16.018

LK 1.123 1.354 1.686 2.404 3.168 4 9.739

Pindah PR Jumlah 1.172 2.295 1.430 2.784 1.798 3.484 2.411 4.815 3.051 6.219 1 5 9.863 19.602

Sumber : Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/Kab Adm

Gambar 2.1.4. Jumlah Kedatangan dan Kepindahan Penduduk DKI Jakarta Tahun 2011 Pertama, pada 2011 kawasan barat Indonesia (KBI), yaitu Jawa dan Sumatera, menguasai 82% PDB nasional, dengan tiga provinsinya (DKI Jakarta, Jawa Timur, dan Jawa Barat) menguasai 46% PDB nasional. Kedua, kesenjangan yang lebar antara perkotaan dan perdesaan. Pada 2011, pertumbuhan sektor pertanian hanya 3,0% dan kontribusi sektor pertanian terhadap PDB nasional pada 2011 hanya 14,4%. Padahal, sektor ini menampung 43% dari total tenaga kerja. Akibatnya, pertanian kian involutif yang ditandai masifnya tingkat kemiskinan di perdesaan. Sejak tahun 2004, angka urbanisasi (pascamudik Lebaran) memasuki wilayah Jakarta cenderung menunjukkan tren penurunan, dimana pada tahun 2004 angka urbanisasi mencapai 190.556 orang, menurun menjadi 180.167 orang pada 2005. Adapun angka urbanisasi berturut-turut setiap tahunnya yaitu 124.427 orang (2006), 109.627 orang (2007), 88.473 orang (2008), 69.554 orang (2009), 59.215 orang (2010), dan 51.875 orang (2011). Namun jika diamati pola pergeseran usaha yang ada saat ini, muncul juga kecenderungan arah urbanisasi tidak sematamata karena Jakarta. Beberapa sumber menyebutkan bahwa sejak tahun 2011 penduduk yang

20


Profil Daerah

melakukan urbanisasi lebih banyak mengarah ke Jawa Barat (khususnya Bodetabek) dibandingkan khusus menuju Jakarta. 2.2. Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia a. Sumber Daya Alam Mengoptimalkan upaya konservasi, rehabilitasi dan penghematan sumber daya pertambangan, energi dan air melalui sosialisasi penghematan, kepedulian dan kesadaran masyarakat, meningkatkan kerjasama antar unit/instansi terkait dalam pengelolaan dan penegakan hukum. Sedangkan lingkungan hidup berusaha meningkatkan partisipasi dan akuntabilitas masyarakat, swasta dan pemerintah dalam mengatasi pencemaran lingkungan hidup dan meningkatkan sistem pengelolaan lingkungan, menyediakan RTH di permukiman padat dan kumuh sebagai ruang interaktif, mengikut sertakan masyarakat dalam pengelolaan taman, serta penegakkan hukum yang tegas dalam penanganan sumber pencemaran lingkungan. Pengelolaan potensi sumber daya alam daerah harus mampu meningkatkan peluang daerah untuk dijadikan target dan tujuan investasi yang menarik. Salah satu upaya peningkatan peluang tersebut adalah melalui pendekatan berbagai aspek/sektoral yang secara umum menggambarkan kondisi geografi, sosial dan perekonomian, serta menunjukkan lokasi kegiatan sektoral tersebut dapat dikembangkan. Kawasan hutan lindung di DKI Jakarta seluas 453,24 Ha, terdiri atas Hutan Lindung Muara Angke seluas 44,76 Ha, Suaka Marga Satwa di Pulau Rambut 45 Ha dan Muara Angke 25,20 Ha, Cagar Alam di Pulau Bokor 18,00 Ha, Kawasan Kebon Bibit seluas 98,02 Ha, Hutan Wisata Pantai Kapuk 99,32 Ha, dan Taman Nasional Laut Kepulauan Seribu 108,05 Ha serta Kebon Bibit Cibubur 14,40 Ha. Selain itu, Jakarta juga memiliki kawasan hutan kota seluas 379,58 Ha yang tersebar di 33 lokasi di lima kotamadya. Hingga saat ini belum ada inventarisasi sumberdaya lahan secara lebih detil dan jelas menurut klasifikasi penggunaan lahan di DKI Jakarta. Namun demikian pergeseran penggunaan lahan lebih banyak dari lahan pertanian menjadi pemukiman, area bisnis, dan perkantoran. Tabel 2.2.1. Klasifikasi Penggunaan Lahan di DKI Jakarta Tahun 2010 No 1. 2.

3.

4.

Klasifikasi Penggunaan Lahan Pemukiman/Sosekbud, dll. Pertanian Lahan Kering 2.1. Ladang 2.2. Tegalan 2.3. Kebun Campuran Pertanian Lahan Sawah 3.1. Sawah Irigasi 3.2. Sawah Tadah Hujan Perkebunan 4.1. Perkebunan Besar 4.2. Perkebunan Rakyat

Bank Indonesia

Luasan (ha) 50.536,16 1.629,76 1.629,76 1.446,00 1.191,00 255 -

No 5.

6.

Klasifikasi Penggunaan Lahan Perikanan 5.1. Tambak Air Payau 5.2. Kolam/Air Tawar Perhubungan 6.1. Lapangan Udara 6.2. Pelabuhan Laut 6.3. Jalan 6.4. Jalan/jalur KA 6.5. Terminal Bis 6.6. Perparkiran

Luasan (ha) 138,56 9,1 129,46 6.194,97 177,27 541,45 4.816,27 595,09 57,12 7,77

21

Profil Daerah

No 7.

8.

9.

Klasifikasi Penggunaan Lahan Areal Berhutan 7.1. Hutan Alami 7.2. Hutan Sejenis/Kota Tanah Kritis/rusak 8.1. Tanah Rusak 8.2. Tanah Tandus Padang 9.1. Rumput Alang-alang 9.2. Semak belukar

Luasan (ha) 656,56 272,28 384,28 Jumlah

Klasifikasi Penggunaan Lahan 10. Industri 10.1. Kawasan 10.2. Non-Kawasan 11. Pertambangan Terbuka 12. Perairan 12.1. Waduk/Rawa 12.2. Sungai 12.3. Floodway No

Luasan (ha) 4.346,89 825,55 3.521,55 1.213,10 342,25 688,55 182,3 66.162,00

Sumber: http://regionalinvestment.bkpm.go.id/

b. Sumber daya manusia Pengembangan kewirausahaan masyarakat menjadi salah satu program utama Pemerintah Pusat dan Daerah dengan mengoptimalkan kemampuan sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ada. Hal ini sejalan dengan kebijakan Pemerintah Pusat yang dilakukan dengan penetapan Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda Serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan. Penetapan PP tersebut sejalan dengan pencanangan Gerakan Kewirausahaan Nasional (GKN) yang dtindaklanjuti oleh 13 Kementerian/institusi termasuk Kementerian Perindustrian (Kemenperin) untuk mendukung pencanangan GKN dengan tujuan meningkatkan jumlah wirausaha yang kini baru sekitar 0,24% dari populasi menjadi sekurangnya 1% dari populasi penduduk Indonesia pada tahun 2014. Tabel 2.2.2. Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama Seminggu yang Lalu Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Provinsi DKI Jakarta, Tahun 2011 Status Pekerjaan Utama 1. Berusaha Sendiri Tanpa Bantuan Orang Lain 2. Berusaha dibantu Buruh Tidak Tetap 3. Berusaha dengan Buruh Tetap 4. Buruh/Karyawan 5. Pekerja Tak Dibayar 6. Pekerja Bebas Pertanian 7. Pekerja Bebas Non Pertanian Jumlah Tahun 2010

Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan 516.176 281.909 192.626 88.353 159.540 33.436 1.859.889 1.118.255 631 69.201 46.877 69.893 151.632 2.867.956 1.720.462 2.928.263 1.761.498

Jumlah 798.085 280.979 192.976 2.978.144 631 116.078 221.525 4.588.418 4.689.761

Catatan. diolah dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2011 Sumber : Jakarta Dalam Angka, 2012. BPS.

Selama kurun waktu 2011, jumlah pelaku usaha di tingkat masyarakat DKI Jakarta tercatat sebanyak 1.272.040 pelaku usaha (wirausaha) atau 27,72% dari total penduduk yang bekerja. Para wirausahawan tersebut adalah penduduk DKI Jakarta yang berusaha sendiri tanpa bantuan orang lain maupun dengan buruh tetap dan atau tidak tetap. Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, wirausaha laki-laki lebih banyak dibandingkan wirausaha perempuan. Namun 22


Profil Daerah

demikian tidak diperoleh data secara pasti mengenai jenis pekerjaan yang dijalankan oleh wirausahawan tersebut. Berdasarkan sektor usaha, maka orientasi sebagian besar (76,93%) pekerja di Jakarta masih tetap terkonsentrasi kepada 3 sektor utama, yaitu sektor perdagangan (35,79%), sektor jasa-jasa (26,08%) dan sektor perindustrian (15,06%). Tabel 2.2.3. Penduduk Berusia 15 Tahun Keatas yang Bekerja Selama Seminggu Menurut Lapangan Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin di Provinsi DKI Jakarta, Tahun 2011 Jenis Kelamin Laki-laki Perempuan Pertanian 23.567 6.837 Pertambangan, Penggalian 13.319 1.965 Industri Pengolahan 433.578 257.238 Listrik,Gas, Air Bersih 11.208 4.686 Konstruksi 146.321 16.712 Perdagangan, Hotel dan Restoran 955.525 686.595 Transportasi, Pergudangan, dan 335.293 57.991 Komunikasi Keuangan, Perbankan & Jasa 316.537 124.288 Perusahaan Jasa-jasa 632.608 564.150 Jumlah 2.867.956 1.720.462 Lapangan Pekerjaan Utama

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

30.404 15.284 690.816 15.894 163.033 1.642.120

Jumlah 2010 28.477 19.184 754.985 17.473 191.493 1.733.631

% 2011 0,66% 0,33% 15,06% 0,35% 3,55% 35,79%

393.284

425.631

8,57%

440.825

312.413

9,61%

1.196.758 4.588.418

1.206.474 4.689.761

26,08% 100%

Jumlah

Catatan. diolah dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus 2011 Sumber : Jakarta Dalam Angka, 2012. BPS.

c. Perkembangan IPM dan Komponennya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencakup tiga dimensi pembangunan manusia, yakni kesehatan yang diwakili Angka Harapan Hidup (AHH), pendidikan yang diwakili Angka Melek Huruf (AMH) dan Rata-rata Lama Sekolah, serta kemampuan daya beli diperoleh dari Rata-rata Pengeluaran per Kapita Riil. Dari ketiga komponen tersebut yang paling signifikan mempengaruhi IPM adalah rata-rata pengeluaran per kapita riil, diikuti rata-rata lama sekolah (pendidikan), dan Angka Harapan Hidup. Sejalan dengan meningkatnya kinerja Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, perkembangan IPM DKI Jakarta selama periode 2007-2010 menunjukkan peningkatan, yakni dari 76,6 pada tahun 2007 meningkat menjadi 77,4 pada tahun 2009. Untuk tahun 2010 IPM DKI Jakarta diperkirakan naik menjadi 77,6. Sementara untuk nasional, IPM naik dari 71,17 pada tahun 2008 menjadi 71,76 pada tahun 2009 dan diperkirakan menjadi 72,0 pada tahun 2010. Sedangkan kemajuan di bidang pendidikan, salah satunya disebabkan adanya program wajib pendidikan dasar sembilan tahun. Harapan ke depan, wajib belajar bagi penduduk DKI Jakarta dapat ditingkatkan menjadi 12 tahun. Di bidang kesehatan, angka harapan hidup penduduk DKI Jakarta meningkat seiring dengan meningkatnya derajat kesehatan masyarakat.

Bank Indonesia

23

Profil Daerah

DKI Jakarta 77,85 77,60 77,36 77,03 76,59

2007

2008

2009

2010

2011

Gambar 2.2.1. Indek Pembangunan Manusia di DKI Jakarta Tahun 2007-2011 Secara nasional IPM DKI Jakarta selama periode 2006-2010 selalu berada di posisi teratas dibandingkan dengan provinsi lain yang ada di Indonesia. Jika diukur menurut skala internasional, posisi IPM DKI Jakarta berada dalam kategori menengah ke atas (66,00–79,99). Ini menunjukkan bahwa pencapaian hasil pembangunan yang dilaksanakan di DKI Jakarta telah berhasil menempatkan manusia sebagai titik sentral pembangunan. Tabel 2.2.4. Perkembangan IPM Berdasarkan Kabupaten/Kota di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011 Kota/Kabupaten Administrasi Jakarta Timur Jakarta Selatan Jakarta Barat Jakarta Utara Jakarta Pusat Kepulauan Seribu DKI Jakarta

2007

2008

2009

2010

2011

78,09 78,54 77,93 76,59 77,51 69,76 76,59

78,54 79,00 78,37 77,01 77,95 70,14 77,03

78,74 79,26 78,63 77,36 78,17 70,50 77,36

78,95 79,47 78,84 77,63 78,41 70,82 77,60

79,14 79,71 79,13 77,93 78,67 71,15 77,85

Sumber : BPS DKI Jakarta Dalam Angka Tahun 2012

Untuk perkembangan Indek Pembangunan Manusia pada tahun 2011 tertinggi terdapat di Kota Jakarta Selatan sebesar 79,71 diikuti oleh Jakarta Timur dengan 79,14 dan Jakarta Barat dengan 79,13. Sedangkan untuk IPM terendah terdapat di Kepulauan Seribu dengan 71,15. 2.3. Infrastruktur a. Prasarana Jalan Prasarana jalan adalah salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah, perhubungan darat merupakan prasarana pengangkutan yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian.

24


Profil Daerah

Tabel 2.3.1. Panjang Jalan dan Luas Jalan Menurut Jenis Jalan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010-2011 A. Panjang Jalan (km) Kota/kabupaten Administrasi Jakarta Timur Jakarta Selatan Jakarta Barat Jakarta Utara Jakarta Pusat Kepulauan Seribu Jumlah Tahun 2010

Tol

Negara

Provinsi

Jumlah

37,298 16,315 29,132 34,342 6,394

41,285 37,581 32,657 37,351 3,773 152,647 142,647

1.311,425 1.167,293 2.393,883 1.073,227 654,085 6.599,913 6.599,913

1.390,008 1.221,189 2.455,672 1.144,920 664,251 6.876,040 6.866,041

123,481 123,481


B. Luas Jalan (km2) Kota/Kabupaten Administrasi Jakarta Timur Jakarta Selatan Jakarta Barat Jakarta Pusat Jakarta Utara Kepulauan Seribu DKI Jakarta Tahun 2010

Tol

Negara

Provinsi

Jumlah

1.104,520 338,438 647,676 252,396 697,716

819,118 463,777 635,356 69,012 756,623 2.743,886 2.743,886

11.262,972 11.135,518 7.014,898 5.287,941 6.948,016 41.649,345 41.649,345

13.186,610 11.937,732 8.297,930 5.609,349 8.402,355 47.433,976 47.433,976

3.040,746 3.040,746

Sumber : BPS DKI Jakarta Dalam Angka Tahun 2011 dan 2012

Dengan makin meningkatnya kegiatan pembangunan, maka akan menuntut peningkatan pembangunan jalan untuk memudahkan mobilitas penduduk dan memperlancar lalu lintas barang dari satu daerah ke daerah lain. Di samping itu perhubungan darat merupakan salah satu sektor yang cukup besar peranannya karena kontribusinya untuk menembus isolasi suatu daerah dalam rangka pemerataan pembangunan di seluruh daerah. Secara agregat jalan tol terpanjang terdapat di Jakarta Timur yaitu 37,298 km diikuti oleh Jakarta Utara dengan panjang 34,342 km, sedangkan jalan tol terpendek terdapat di Jakarta Pusat dengan panjang 6,394 km. Sedangkan untuk jalan Negara terpanjang juga terdapat di Jakarta Timur dengan panjang 41,285 km, dan terpendek terdapat di Jakarta Pusat dengan 3,337 km. Untuk jalan provinsi terpanjang terdapat di Jakarta Barat dengan 2.393,883 km, sedangkan jalan provinsi terpendek terdapat Jakarta Pusat dengan 654,085 km. Untuk luas jalan total di Provinsi DKI Jakarta 47.433,976 km2 dengan rincian luas jalan tol 3.040,746 km2, jalan provinsi seluas 2.743,886 km2 dan luas jalan kabupaten 41.649,345 km2. Untuk luas jalan terluas terdapat di Jakarta Timur 1.104,520 km2, untuk jalan Negara terluas terdapat di Jakarta Timur 819,118 km2 sedangkan untuk jalan provinsi terluas terdapat di Jakarta Timur seluas 11.262,972 km2. Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai Ibukota NKRI, memiliki fungsi dan peran yang penting dalam Bank Indonesia

25

Profil Daerah

mendukung penyelenggaraan pemerintahan negara berdasarkan UUD Tahun 1945. Penyelenggaraan pemerintahan negara dimaksud sebagai tempat kedudukan lembaga pusat baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, tempat kedudukan perwakilan negara asing, dan tempat kedudukan kantor perwakilan lembaga internasional. Selain sebagai ibukota negara, Provinsi DKI Jakarta sekaligus sebagai daerah otonom pada lingkup provinsi memiliki tugas, hak, wewenang, dan tanggung jawab tertentu dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satu tugas, wewenang, dan tanggung jawab tersebut dalam bidang transportasi. Penyelenggaraan bidang transportasi diharapkan dapat mewujudkan tujuan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, bahwa lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan: 1. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa; 2. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan 3. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Berdasarkan data Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya, jumlah kendaraan bermotor di wilayah Jadetabeka (Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Karawang) sampai akhir tahun 2011 mencapai 13.347.802 unit, yang terdiri dari mobil penumpang 2.541.351, mobil beban atau truk 581,290, bus 363.710, dan sepeda motor 9.861.451. Ditlantas Polda Metro Jaya memprediksi pertumbuhan kendaraan mencapai 10-12% pada tahun 2012, dan akan berdampak terhadap tingkat kemacetan lalulintas, karena tidak sebanding dengan pertumbuhan luas jalan, disamping kurang tertibnya pengendara yang juga menjadi penyebab kemacetan. Kebutuhan akan jalan di Jakarta hingga akhir tahun 2012 diperkirakan mencapai jarak 12.000 kilometer, namun realisasinya panjang jalan yang ada di Jakarta hingga saat ini diperkirakan sepanjang 7.208 kilometer. Hal ini, berarti jalan yang tersedia baru memenuhi 60% kebutuhan. Tingginya kepadatan penduduk dan tingginya penggunaan kendaraan pribadi mengakibatkan Jakarta setiap harinya dipadati lebih dari 20 juta perjalanan kendaraan yang bersliweran di jalan raya1. Dengan kondisi seperti ini, maka rasio perbandingan ketersediaan panjang jalan dengan luas kota di Jakarta baru mencapai 6,2%. Rasio ini akan semakin turun melihat perkembangan penambahan kendaraan baru di Jakarta, yang terlihat dari penerbitan STNK kendaraan setiap harinya minimal berjumlah 2.400 STNK kendaraan, dimana sebanyak 400 STNK untuk mobil pribadi dan 2.000 STNK untuk sepeda motor. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah melaksanakan evaluasi terkait masalah kemacetan dengan melakukan kajian untuk menciptakan transportasi publik yang modern, berkapasitas besar dan terintegrasi seperti mass rapid transportation (MRT). Sesuai dengan jadwal pengerjaan fisik mega proyek ini seharusnya dimulai pada tahun 2012. b. Prasarana Pasar Salah satu fasilitas penting yang harus dimiliki kota Jakarta adalah sarana dan prasarana pasar. Fasilitas ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, meskipun tidak seluruh kebutuhan berasal dari pasar karena untuk sebagian masyarakat memanfaatkan keberadaan hipermarket dan mall untuk memenuhi kebutuhan dapurnya. Namun tidak 1

Pandit Pranggana, Direktur Eksekutif Masyarakat Transportasi Indonesia dalam http://www.tempo.co/

26


Profil Daerah

dipungkiri bahwa pasar tradisional masih menyediakan kebutuhan dari sebagian besar masyarakat, termasuk di Jakarta. Keberadaan pasar ini sangat membantu UMKM untuk memasarkan produk-produknya. Pada tahun 2011, menurut PD Pasar Jaya terdapat sedikitnya 150 pasar tradisional di seluruh wilayah DKI Jakarta (minus wilayah Kepulauan Seribu). Jumlah ini mengalami penurunan sebanyak 3 unit dibandingkan kondisi pada tahun 2010. Menurut waktu kegiatannya, PD Pasar Jaya membagi menjadi 2 jenis pasar yaitu Pasar Siang (135 unit) dan Pasar Siang Malam (15 unit). Sementara menurut jenis dan sifat kegiatannya dibagi menjadi 4, yaitu Pasar Grosir (7 unit), Pasar Khusus (3 unit), Pasar Induk (1 unit) dan Pasar Eceran (139 unit). Data selengkapnya termasuk sebaran menurut wilayah kota administrasi ditampilkan pada tabel-tabel berikut. Tabel 2.3.2. Jumlah Pasar Menurut Kota Administrasi dan Waktu Kegiatan, Tahun 2011 (Unit) Kota Administrasi Jakarta Timur Jakarta Selatan Jakarta Barat Jakarta Utara Jakarta Pusat Jumlah Tahun 2010

Waktu Kegiatan Siang Siang Malam 27 6 24 3 26 2 23 1 35 3 135 15 137 16

Jumlah 33 27 28 24 38 150 153

Sumber: P.D. Pasar Jaya

Tabel 2.3.3. Jumlah Pasar yang dikelola PD. Pasar Jaya Menurut Kota Administrasi dan Sifat Kegiatannya, Tahun 2011 (Unit) Kota Adm Jakarta Timur Jakarta Selatan Jakarta Barat Jakarta Utara Jakarta Pusat Jumlah Tahun 2010

Sifat Kegiatan Jumlah Grosir Khusus Induk Eceran 1 1 1 30 33 1 26 27 1 1 26 28 2 0 22 24 2 1 35 38 7 3 1 139 150 8 3 1 141 153

Sumber: P.D. Pasar Jaya

c. Prasarana air minum, listrik dan gas Sebagai kota metropolitan yang tidak pernah berhenti dari berbagai aktifitas, mendorong tingginya konsumsi air bersih, di sisi lain kebutuhan air bersih di Jakarta sangat penting mengingat kondisi air tanah yang sudah tidak layak serta pembatasan penggunaan air tanah demi menjaga lingkungan. Untuk itu, pemerintah provinsi berupaya memenuhi kebutuhan tersebut dengan menyediakan air bersih melalui PT PAM Jaya.

Bank Indonesia

27

Profil Daerah

1.000 800 Pelanggan

600

Produksi (juta m3)

400

Volume Air Tersalur

200 2007

2008

2009

Gambar 2.3.1. Jumlah Pelanggan, Produksi dan Volume Air Tersalur di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007-2009 Penggunaan air minum ledeng atau kemasan memperlihatkan peningkatan yang moderat selama 3 tahun terakhir. Pada tahun 2008, rumah tangga yang mengkonsumsi air bersih (ledeng/kemasan) tercatat sebanyak 74,29%. Pada tahun 2010, persentasenya naik hampir 5 poin menjadi 79,30%. Fasilitas air minum ini dipengaruhi dan mempengaruhi lingkungan sekitarnya. Meningkatnya penggunaan air ledeng dan kemasan sebagai sumber air minum memberikan indikasi bahwa air tanah di DKI Jakarta sudah tidak layak minum. Produksi air bersih di Jakarta pada tahun 2010 mencapai 529 juta m3 dengan jumlah pelanggan sebanyak 805 ribu pelanggan. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, produksi air bersih dan jumlah pelanggan meningkat sebesar 1,11% untuk pelanggan dan 4,19% untuk produksinya. Sementara peningkatan rata-rata volume air bersih yang di salurkan masih jauh di bawah produksi yaitu naik 6,17%. Masalah kebocoran dan jebolnya pintu air masih menjadi tantangan utama operator air bersih disamping bahan baku yang masih terbatas. Tabel 2.3.4. Jumlah Pelanggan, Produksi dan Kubikasi Air Terjual Perusahaan Air Minum (PAM) di DKI Jakarta, Tahun 2011 Bulan Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Jumlah 2010 1)

Pelanggan 806.206 806.815 807.134 807.519 807.145 806.450 805.468 804.501 804.508 805.277 804.534 802.636 802.636 805.153

Produksi (m3) 45.072.982 40.763.377 45.188.844 42.999.854 45.269.183 43.721.342 45.280.332 44.498.232 41.598.605 44.868.503 43.515.751 45.077.118 527.854.123 529.438.041

Air Terjual (m3) 23.765.524 23.618.178 23.769.336 24.240.929 24.790.803 25.312.461 25.360.647 25.175.590 25.495.640 25.501.952 25.753.099 25.035.073 297.819.232 283.965.498

Catatan : 1) Keadaan bulan Desember Sumber: PAM Jaya

28


Profil Daerah

Beban listrik Jakarta dan sekitarnya saat ini sudah sangat tinggi, karena kebutuhan masyarakat dan pelaku usaha semakin meningkat seiring berjalannya waktu. Dengan adanya proyek Mass Rapid Transportation (MRT) dan Monorel, konsumsi listrik diyakini akan semakin melonjak. Namun demikian, PT PLN (Persero) mengklaim mampu memasok listrik Jakarta dan sekitarnya setelah proyek MRT dan Monorel selesai dan beroperasi, meski beban puncak listrik di Jakarta saat ini sudah mencapai 5.600 megawatt. Tabel 2.3.5. Jumlah Daya Siap Jual, Terjual dan Susut Menurut Bulan Di DKI Jakarta Tahun 2011 (KwH) Bulan Januari 2011 Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Jumlah 2010

Kuantitas Siap Jual Terjual 3.150.506.647 2.849.449.918 2.871.934.393 2.685.785.998 3.289.067.233 2.879.572.030 3.240.682.211 2.942.234.346 3.394.533.712 2.979.879.262 3.305.586.925 2.974.206.840 3.407.160.285 3.000.599.788 3.224.209.815 2.716.187.476 3.209.028.902 3.024.213.337 3.577.488.124 3.159.725.705 3.431.200.129 3.115.944.655 3.477.760.766 2.733.577.420 39.579.159.142 35.061.376.775 36.977.150.254 32.965.991.559

Susut 213.746.663 106.055.610 317.645.590 210.280.560 321.517.430 240.479.556 304.673.952 402.636.071 83.966.135 309.858.010 212.797.224 263.119.941 2.986.776.742 2.983.891.742

Sumber: PT PLN (Persero) Distribusi DKI Jakarta dan Tangerang

Hampir seluruh rumah tangga di DKI Jakarta (99,79%) menggunakan listrik sebagai fasilitas penerangannya baik listrik PLN maupun Non PLN. Jaringan listrik yang sudah merata di seluruh wilayah kecuali Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, menyebabkan masyarakat mudah mengakses listrik. Pada tahun 2008, sekitar 86,74% rumah tangga menggunakan tangki septik. Angka ini meningkat menjadi 93,34% pada tahun 2010. Data dari PT PLN (Persero) memperlihatkan kecenderungan peningkatan daya terpasang maupun konsumsi listrik bagi masyarakat dan pelaku usaha di DKI Jakarta. Jika pada akhir tahun 2010 jumlah listrik yang terjual mencapai 35.061.376.775 KwH, maka kondisi ini mengalami peningkatan sebesar 2.095.385.216 KwH atau 6,36% dibandingkan total konsumsi pada tahun 2010. Dan yang patut disyukuri bahwa daya terpasang listrik di DKI Jakarta masih lebih besar dibandingkaan konsumsinya (112,89%). Berdasarkan jenis pelanggan listrik di DKI Jakarta, maka sebagian besar pelanggan listrik adalah rumah tangga yang pada tahun 2011 tercatat sebanyak 3.516.485 pelanggan (90,89%), kemudian kegiatan usaha 275.730 pelanggan (7,13%), kegiatan sosial kemasyarakatan 43.079 pelanggan (1,11%), perkantoran 13.989 pelanggan (0,36%), industri manufaktur 11.001 pelanggan (0,28%), dan pelanggan lainnya sebanyak 8.644 pelanggan (0,22%). Namun menurut daya listrik terjual, komposisi pemakai listrik tidak sama dengan komposisi jumlah pelanggannya karena ada beberapa jenis pelanggan yang mengkonsumsi listrik sangat besar, yaitu pada kegiatan usaha industri manufaktur. Secara matematis, maka kegiatan rumah Bank Indonesia

29

Profil Daerah

tangga tetap mengkonsumsi daya listrik terbesar yaitu 12.139.804.504 KwH (34,51%), kemudian diikuti jenis pelanggan kegiatan usaha/bisnis sebesar 10.337.273.016 Kwh (29,38%), industri manufaktur 9.821.891.931 KwH (27,92%). Sementara jenis pelanggan yang lainnya masih dibawah 5%. Tabel 2.3.6. Jumlah Pelanggan dan Daya Listrik Terjual Menurut Golongan Tarif dan Cabang, Tahun 2011 a. Jumlah Pelanggan Jenis Pelanggan 1. Sosial 2. Rumahtangga 3. Usaha 4. Industri 5. Perkantoran 6. Lainnya Jumlah

APPU 16.004 1.135.271 118.178 4.424 6.676 3.150 1.283.703

APPS 14.582 1.355.634 89.125 683 4.908 3.196 1.468.128

APPT 12.493 1.025.580 68.427 5.894 2.405 2.298 1.117.097

Gabungan 43.079 3.516.485 275.730 11.001 13.989 8.644 3.868.928

b. Daya terjual (KwH) Jenis Pelanggan 1. Sosial 2. Rumahtangga 3. Usaha 4. Industri 5. Perkantoran 6. Lainnya Jumlah

APPU APPS APPT Gabungan 510.280.098 331.550.331 140.175.306 982.005.735 4.573.192.733 4.985.857.106 2.580.754.665 12.139.804.504 5.499.588.537 3.130.114.018 1.707.570.461 10.337.273.016 3.800.443.352 368.237.271 5.653.211.308 9.821.891.931 749.952.360 502.503.692 219.030.028 1.471.486.080 152.005.713 167.309.862 107.140.175 426.455.750 15.285.462.793 9.485.572.280 10.407.881.943 35.178.917.016

Catatan : APPU : Arean Pelayanan Prima Utara APPS : Arean Pelayanan Prima Selatan APPT : Arean Pelayanan Prima Timur Sumber: PT PLN (Persero) Distribusi DKI Jakarta dan Tangerang

Berdasarkan data Kementerian ESDM, pada periode 2012-2020 jumlah tambahan produksi gas diproyeksikan sebesar 5.118 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) dari 17 lapangan. Setidaknya terdapat empat lapangan berskala besar yang akan mulai memproduksi gas bumi. Keempat ladang itu adalah proyek laut dalam Chevron Indonesia Company dengan target produksi pada 2014 sebesar 830 MMSCFD, Blok Masela yang dioperasikan Inpex Corporation sebesar 400 MMSCFD pada 2017, Proyek Tangguh dengan operator BP mulai 2018 sebesar 870 MMSCFD, dan Blok Natuna Timur dengan operator PT Pertamina (Persero) mulai 2020 sebesar 1.000 MMSCFD. Untuk wilayah DKI Jakarta, selama kurun waktu 2011 produksi gas yang dialokasikan mencapai 923.181.173 m3 dengan total penjualan 922.903.455 m3 atau sebesar 99,97% dengan nilai penjualan mencapai Rp2.092,4 miliar. Dibandingkan keadaan tahun 2010 terdapat peningkatan produksi sebesar 6,17% dan peningkatan penjualan 3,21%, sementara untuk nilai produksi meningkat 8,28% dan peningkatan nilai jual sebesar 6,04%.

30


Profil Daerah

Tabel 2.3.7. Jumlah Produksi Bruto dan Penjualan Gas, Tahun 2011 Bulan Januari 2011 Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Jumlah 2010 2009 2008

Produksi m³ Nilai (Rp) 75.782.265 59.056.853.124 70.332.242 54.567.646.683 80.900.599 62.274.316.013 72.942.482 58.443.074.611 81.851.884 67.353.830.306 75.777.775 61.850.303.284 79.252.249 65.156.958.431 77.835.573 62.972.009.768 74.729.910 59.638.831.773 81.093.607 63.302.461.491 78.825.098 60.974.159.236 73.857.489 56.850.176.905 923.181.173 732.440.621.625 869.540.927 676.452.280.650 665.552.038 599.326.747.664 576.685.926 514.724.900.677

Penjualan m³ Nilai (Rp) 75.098.952 172.527.365.561 70.996.776 156.465.410.374 79.994.054 177.661.859.146 72.308.047 162.179.224.415 80.973.186 179.935.754.870 76.200.596 169.614.817.406 78.451.071 177.952.086.661 78.668.200 170.091.035.986 74.730.298 166.529.515.925 81.867.814 191.707.359.171 79.310.856 188.707.197.536 74.303.600 179.263.531.300 922.903.455 2.092.400.158.351 894.223.298 1.973.142.179.528 634.770.364 1.347.793.738.524 541.759.031 1.134.129.766.864

Sumber : PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

Tabel 2.3.8. Jumlah Pelanggan/Konsumen Gas Menurut Kota Administrasi, Tahun 2011 Kota Adm. Jakarta Timur Jakarta Selatan Jakarta Barat Jakarta Utara Jakarta Pusat Jumlah 2010 2009 2008

Rumah Tangga 5.633 666 1.929 717 4.445 13.390 13.477 13.369 13.545

Komersial 11 44 36 14 67 172 168 173 172

Industri Besar 53 13 31 46 143 141 141 137

Jumlah 5.697 723 1.996 777 4.512 13.705 13.786 13.683 13.854

Sumber : PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk

b. Prasarana Pendidikan Secara umum tingkat pendidikan penduduk di Jakarta relatif lebih tinggi dibandingkan tingkat pendidikan penduduk di provinsi lain di Indonesia. Keberhasilan ini tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai provinsi pertama di Indonesia yang menganggarkan lebih dari 20% dari total APBD untuk pendidikan. Persentase ini melampaui angka yang diamanatkan oleh Undang-undang Sisdiknas, yaitu sebesar 20%. Keberhasilan pembangunan bidang pendidikan dapat pula dilihat dari indikator tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk. Dibandingkan dengan kondisi tahun 2006, telah terjadi peningkatan rata-rata pendidikan masyarakat Jakarta yang cukup berarti pada tahun 2009. Hal ini ditandai dengan meningkatnya penduduk yang menamatkan pendidikan di tingkat SLTA ke atas, yaitu dari 47,56% pada tahun 2006 menjadi 67,2% pada tahun 2010. Khusus untuk yang tamat S1 ke atas naik dari 7,58% pada tahun 2006 menjadi 10,8% pada tahun 2010.

Bank Indonesia

31

Profil Daerah

Selain itu, Angka Melek Huruf (AMH) penduduk usia 10 tahun ke atas di DKI Jakarta secara umum relatif stabil sepanjang tahun 2006-2010. Pada tahun 2006 AMH penduduk DKI Jakarta sebesar 98,34% dan pada tahun 2010 sebesar 99,30%. Pencapaian lain bidang pendidikan yang cukup menggembirakan adalah Angka Partisipasi Sekolah pada jenjang pendidikan dasar, kondisi ini memberikan indikasi bahwa Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (WajarDikdas) 9 tahun di DKI Jakarta cukup berhasil. Sekitar lebih dari 90%. Penduduk usia 7-15 tahun, yang merupakan "target goal" pemerintah dalam program ini, masih aktif bersekolah pada tahun 2009. Pemberian dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) oleh Pemerintah Pusat melalui APBN dan pemberian dana BOP (Bantuan Operasional Pendidikan) oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui dana APBD, memberikan kontribusi yang cukup besar dalam menaikkan persentase angka partisipasi sekolah pada tingkat pendidikan dasar. Dalam rangka meningkatkan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu pada pendidikan dasar di Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi mengalokasikan Biaya Operasional Pendidikan (BOP). Sasaran Penerima BOP adalah seluruh Sekolah Dasar Negeri (SDN), Madrasah Ibtidaiyah Negeri (MIN), Sekolah Dasar Luar Biasa Negeri (SDLBN), Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN), Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa Negeri (SMPLBN), dan SMAN/SMKN. BOP dialokasikan untuk membiayai pengelolaan kurikulum, penunjang kegiatan belajar mengajar, sarana dan prasarana, pengembangan ketenagaan, kesiswaan dan ekstrakurikuler, peningkatan mutu, rumahtangga sekolah, daya dan jasa, ATK dan perlengkapan perkantoran, dan humas. Untuk sarana pendidikan tingkat taman kanak-kanak terbanyak terdapat di Jakarta Timur sebanyak 572 unit, diikuti oleh Jakarta Selatan sebanyak 426 unit dan TK paling sedikit jumlahnya terdapat di Kepulauan Seribu dengan hanya ada 10 TK. Untuk tingkat sekolah dasar dan ibtidayah paling sedikit juga terdapat di Kepulauan Seribu dengan 15 unit, sedangkan SD terbanyak terdapat di Jakarta Timur dan Jakarta Selatan. Untuk tingkat SMP dan Madrasah terbanyak terdapat di Jakarta Timur dan Jakarta Barat masing-masing 328 dan 274 unit. Jumlah SLTA dan Madrasah Aliyah di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2011 terdapat 573 unit SLTA dengan terbanyak di Jakarta Timur dengan 160 unit dan paling sedikit terdapat di Kabupaten Kepulauan Seribu dengan hanya 2 unit SLTA. Untuk Sekolah Menengah Kejuruaan atau SMK terbanyak terdapat Jakarta Selatan 835 unit SMK, dan paling sedikit terdapat di Kepulauan Seribu dengan hanya 1 SMK.

32


Profil Daerah

Tabel 2.3.9 Jumlah Sarana Pendidikan Menurut Tingkat Pendidikan di Provinsi DKI Jakarta Dirinci Menurut Kota/Kabupaten Administrasi, Tahun 2011 Kota/Kabupaten TK SD SMP SMA SMK Administrasi Jakarta Selatan 416 799 253 125 835 Jakarta Timur 572 958 328 160 179 Jakarta Barat 348 774 274 125 112 Jakarta Pusat 212 410 126 67 72 Jakarta Utara 244 445 176 94 75 Kepulauan Seribu 10 15 6 2 1 DKI Jakarta 1.802 3.401 1.163 573 1.274 Sumber : BPS DKI Jakarta Dalam Angka Tahun 2012

d. Prasarana komunikasi Peranan pos dan telekomunikasi dalam struktur perekonomian Provinsi DKI Jakarta memberikan sumbangan 10,30% terhadap total PDRB. Untuk perkembangan sambungan telepon di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2008 sampai tahun 2011 terjadi penurunan sebesar 1,25 % dimana pada tahun 2008 jumlah sambungan telepon adalah sebanyak 1.926.174 sambungan, sedangkan pada tahun 2011 turun menjadi 1.902.089 sambungan. Pada tahun 2011 sambungan telepon terbanyak terdapat di Jakarta Timur sebanyak 493.091 sambungan di ikuti oleh Jakarta Selatan 434.131 sambungan. Jakarta Pusat merupakan kota dengan sambungan telepon terpasang terkecil pada tahun 2011 hanya terpasang 205.891 sambungan.

1.940.000 1.930.000 1.920.000 1.910.000 1.900.000 1.890.000 1.880.000 1.870.000 1.860.000 2008

2009

2010

2011

Gambar 2.3.2. Jumlah Sambungan Telepon Terpasang di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2008-2011

Bank Indonesia

33

Profil Daerah

e. Prasarana kesehatan Secara umum, tingkat kesehatan penduduk di Jakarta relatif lebih tinggi dibandingkan tingkat kesehatan penduduk di provinsi lain di Indonesia. Keberhasilan pembangunan bidang kesehatan dapat dilihat dari indikator angka kematian bayi dan usia harapan hidup.Angka Kematian Bayi (AKB) DKI Jakarta tahun 2010 sebesar 8 bayi per 1.000 kelahiran. Angka tersebut turun, bila dibandingkan dengan AKB DKI Jakarta tahun 2007 yang sebesar 8,4 bayi per 1.000 kelahiran. Tahun 2010, usia harapan hidup penduduk DKI Jakarta naik menjadi 76,0 tahun dari 75,8 tahun pada tahun 2007. Jumlah tenaga medis dokter umum di Provinsi Jakarta pada tahun 2010 sebanyak 2.873 orang, dokter spesialis sebanyak 1.386 orang, dokter gigi sebanyak 586, apoteker 2.699 orang, asisten apoteker sebanyak 4.401 orang, bidan sebanyak 7.282 orang dan kader posyandu di DKI Jakarta pada tahun 2011 sebanyak 31.057 orang. Tabel 2.3.10. Perkembangan Jumlah Tenaga Medis di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007-2010 No 1 2 3 4 5 6 7

Tenaga Medis Dokter Umum Dokter Spesialis Dokter Gigi Apoteker Asisten Apoteker Bidan Kader Posyandu

2007 1.865 5.396 959 158 1.135 2.088 29.718

2008 6.848 4.259 2.977 751 2.999 4.695 29.718

2009 8.201 9.595 3.049 751* 2.999* 4.695* 29.718*

2010 2.873 1.386 586 2.699 4.401 7.282 31.057

Ket. * Data tahun 2008 Sumber : BPS DKI Jakarta Dalam Angka Tahun 2012

Untuk sarana kesehatan yang tersedia di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2011 sebanyak 3.069 unit yang terdiri dari 153 rumah sakit, 44 puskesmas kesehatan, 286 puskesmas kelurahan, 779 balai pengobatan umum, 113 balai pengobatan gigi, 170 Laboratorium, dan 1.524 apotik. Tabel 2.3.11. Jumlah Sarana Kesehatan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011

Jakarta Timur

37

10

68

Balai Pengobatan Umum 181

Jakarta Selatan

43

10

69

32

Jakarta Barat

22

8

67

Jakarta Pusat

30

8

Jakarta Utara

20 1

Kota/Kabupaten Administrasi

Rumah Sakit

Puskesmas Kecamatan

Puskesmas Kelurahan

Balai Pengobatan Gigi 12

Lab

Apotik

20

305

7

31

401

220

28

49

500

35

176

45

40

284

6

43

169

21

30

34

2

4

1

-

-

-

DKI Jakarta 153 44 286 Sumber : BPS DKI Jakarta Dalam Angka Tahun 2012

779

113

170

1.524

Kepulauan Seribu

Untuk rumah sakit terbanyak terdapat di Jakarta Selatan sebanyak 43 unit, diikuti Jakarta Timur 37 unit, dan paling sedikit terdapat di Kepulauan Seribu sebanyak 1 unit. Untuk puskesmas kecamatan terbanyak terdapat di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur masing-masing 10 unit, Jakarta Pusat dan Jakarta Barat masing-masing 8 unit dan paling sedikit terdapat di Kepulauan Seribu. Untuk puskesmas kelurahan terbanyak terdapat di Jakarta Selatan sebanyak 69 unit, 34


Profil Daerah

Jakarta Timur 68 unit, untuk balai pengobatan umum di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 779 unit terbanyak di Jakarta Barat dan paling sedikit di Kepulauan Seribu. Balai pengobatan gigi tidak terdapat di Kepulauan Seribu dan terbanyak terdapat di Jakarta Pusat sebanyak 45 unit. Laboratorium juga tidak terdapat di Kepulauan Seribu dan terbanyak terdapat di Jakarta Barat. Sedangkan untuk apotik terbanyak terdapat di Jakarta Barat sebanyak 500 unit , diikuti Jakarta Selatan 401 unit, Jakarta Timur 305 unit, Jakarta Pusat terdapat 284 unit apotik sedangkan untuk Jakarta Utara terdapat 34 unit apotik. Untuk Kepulauan Seribu pada Tahun 2011 tidak terdapat apotik. Keberadaan tenaga kesehatan, khususnya dokter, dokter giri, perawat dan bidan pada masingmasing wilayah menyebabkan perbedaan rasio kebutuhan tenaga kesehatan yang disesuaikan dengan jumlah penduduk dari masing-masing wilayah tersebut. Berikut ditampilkan gambar rasio tenaga kesehatan untuk setiap 100.000 penduduk.

Sumber : Badan PPSDMK, Kemkes RI, 2011

Gambar 2.3.3. Rasio Dokter per 100.000 Penduduk Tahun 2011

Bank Indonesia

35

Profil Daerah


Gambar 2.3.4. Rasio Dokter Gigi per 100.000 Penduduk Tahun 2011


Gambar 2.3.5. Rasio Perawat per 100.000 Penduduk Tahun 2011

36


Profil Daerah


Gambar 2.3.6. Rasio Bidan per 100.000 Penduduk Tahun 2011

Bank Indonesia

37

Profil Daerah


38


BAB III KONDISI PEREKONOMIAN WILAYAH 3.1. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2011 atas dasar harga berlaku adalah sebesar Rp982.540.043 juta atau meningkat sebesar 13,97% dibanding tahun 2010 sebesar Rp862.089.736 juta. Sektor pertambangan dan penggalian adalah sektor yang mengalami peningkatan terbesar jika dibandingkan dengan sektor lainnya. Dimana sektor pertambangan dan penggalian pada tahun 2010 pada harga berlaku menyumbang Rp3.704.281 juta maka pada tahun 2011 mengalami peningkatan sebesar 38,76% menjadi Rp5.139.915 juta. PDRB Sektor pengangkutan dan komunikasi juga mengalami kenaikan yang cukup besar berdasarkan harga berlaku maupun berdasarkan harga konstan. Dimana untuk PDRB berdasarkan harga berlaku pada tahun 2010 sektor pengangkutan dan komunikasi menyumbang Rp87.688.423 juta, maka pada tahun 2011 menyumbang sebesar Rp101.189.937 juta atau mengalami kenaikan sebesar 15,40%. Sedangkan untuk sektor perekonomian yang paling kecil mengalami pertumbuhan adalah sektor listrik, gas dan air bersih sebesar 7,27% serta sektor pertanian yang hanya mengalami perkembangan sebesar 8,15% berdasarkan harga berlaku. Laju perkembangan berbagai sektor usaha, di Provinsi DKI Jakarta dilihat berdasarkan perkembangan nilai PDRB-nya (berdasarkan harga konstan tahun 2000) mengalami pertumbuhan sebesar 7,68% dalam kurun waktu 2008-2011. Pada periode yang sama pertumbuhan terbesar sektor pengangkutan dan komunikasi (13,89%), pertambangan dan penggalian (8,64%), dan konstruksi (7,86%). Perekonomian Jakarta yang digambarkan dengan PDRB atas dasar harga berlaku, secara nominal dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu dari Rp501,8 triliun pada tahun 2006 menjadi Rp862,16 triliun pada tahun 2010. Dominasi sektor industri pengolahan, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor keuangan, real estate dan jasa perusahaan dalam perekonomian Jakarta belum tergoyahkan disamping sektor konstruksi dan sektor jasa-jasa. Sebagai tulang punggung perekonomian Jakarta, sektor jasa (tersier) memiliki peranan sebesar 71,28% bila dilihat dari kontribusinya pada PDRB. Pembentuk sektor tersier meliputi sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang mempunyai kontribusi terhadap perekonomian daerah sekitar 20,69%; sektor jasa keuangan, real estate, dan jasa perusahaan sekitar 27,74%; dan sisanya diberikan oleh sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 10,17%, serta sektor jasajasa lainnya sebesar 12,67%. Ini menunjukkan struktur perekonomian Jakarta sudah mengarah kepada struktur jasa (service city).

Bank Indonesia

39

Kondisi Perekonomian Wilayah

Tabel 3.1.1. PDRB Provinsi DKI Jakarta Berdasarkan Harga Konstan dan Harga Berlaku serta Perkembangannya Lapangan Usaha 1.Pertanian 2. Pertambangan dan Penggalian 3. Industri Pengolahan 4. Listrik, Gas dan Air Bersih 5. Bangunan 6. Perdagangan, Hotel dan Restoran 7. Pengangkutan dan Komunikasi 8. Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan 9. Jasa-Jasa Produk Domestik Regional Bruto

Harga Berlaku (Rp juta) Harga Konstan (Rp Juta) Kontribusi 2011 2010 2011 2010 2011 Berlaku Konstan 849.560 918.803 304.274 306.661 0,09 0,07 3.704.281 5.139.915 950.016 1.032.115 0,52 0,24 135.643.231 153.486.418 60.567.510 62.044.551 15,62 14,70 9.012.257 9.667.646 2.588.998 2.691.351 0,98 0,64 98.424.987 112.719.140 41.143.270 44.375.449 11,47 10,51 178.357.449 204.413.008 85.980.580 92.324.503 20,80 21,87 87.688.423 101.189.937 46.776.560 53.271.793 10,30 12,62

Perkembangan (%) Berlaku Konstan 8,15 0,78 38,76 8,64 13,15 2,44 7,27 3,95 14,52 7,86 14,61 7,38 15,4 13,89

239.155.971

270.951.564 111.279.950 116.889.924

27,58

27,69

13,29

5,04

109.253.577 862.089.736

124.053.612 46.042.416 49.226.224 982.540.043 395.633.574 422.162.571

12,63 100

11,66 100

13,55 13,97

6,91 6,71


40


Tabel 3.1.2 Distribusi Persentasi Domestik Regional Bruto Provinsi DKI Jakarta Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha No 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lapangan Usaha

Pertanian Pertambangan dan Penggalian Industri Pengolahan Listrik, Gas dan Air Bersih Bangunan Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-Jasa Produk Domestik Regional Bruto Sumber : BPS DKI Jakarta Dalam Angka Tahun 2011

Laju Distribusi (%) 2010 2011 0,10 0,09 0,43 0,52 15,73 15,62 1,05 0,98 11,42 11,47 20,69 20,80 10,17 10,30 27,74 27,58 12,67 12,63 100,00 100,00

Penyumbang perekonomian Jakarta lainnya adalah sektor sekunder yang terdiri dari sektor industri pengolahan dan sektor konstruksi. Sektor industri pengolahan menyumbang sekitar 15,62% sedangkan sektor konstruksi sebesar 11,47%. Sementara sumbangan sektor primer di Jakarta hanya sebesar 1,00% yang terdiri dari sektor pertanian sebesar 0,09% dan sektor pertambangan sebesar 0,52%. Dari sisi penggunaan, dalam kurun waktu 2008-2011 lebih dari 55% dari total PDRB digunakan untuk memenuhi konsumsi rumah tangga. Komponen penggunaan lainnya yang cukup besar adalah permintaan dari luar Jakarta (ekspor ke provinsi lain dan luar negeri) sekitar 54%, impor barang dan jasa sebesar 53%, serta pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik sebesar 36%. Selanjutnya, konsumsi pemerintah sebesar 7%.

PERTANIAN; 0,09

JASA-JASA; 12,63

KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN ; 27,58

PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI ; 10,30

PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN ; 0,52 LISTRIK, GAS DAN AIR BERSIH; 0,98

INDUSTRI PENGOLAHAN ; 15,62

BANGUNAN ; 11,47

PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN ; 20,80

Gambar 3.1.1. Distribusi Penggunaan PDRB Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011 Berdasarkan Harga Berlaku

Bank Indonesia

41


Struktur perekonomian DKI Jakarta secara spasial, yang dihitung dari PDRB atas dasar harga berlaku, menunjukkan sekitar 48,62% perekonomian Jakarta masih terkonsentrasi di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan, yang masing-masing sebesar 26,57% (Rp259,68 triliun) dan 22,15% (Rp216,38 triliun). Nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Provinsi DKI Jakarta jika dilihat menurut kota/kabupaten administrasi memperlihatkan bahwa atas dasar harga berlaku tahun 2011 wilayah Jakarta Pusat memberikan kontribusi terbesar dengan nilai Rp259.680.387,15 juta (26,58%), diikuti Jakarta Selatan Rp216.385.327,90 juta (22,15%), Jakarta Utara Rp183.061.494,00 (18,74%), Jakarta Timur Rp165.710.005,70 (16,96%), Jakarta Barat Rp146.698.266,46 (15,01%) dan terkecil di Kepulauan Seribu Rp5.544.890,04 (0,57%). Apabila ditinjau dari perkembangan pada tahun 2011 ternyata peningkatan terbesar justru terjadi di Kepulauan Seribu sebesar 36,44% atau meningkat rata-rata 23,22% sejak tahun 2007. Untuk wilayah yang lain mengalami peningkatan dengan kisaran 12-14% yang secara berurutan adalah Jakarta Pusat 14,20%, Jakarta Barat 14,02%, Jakarta Utara 13,86%, Jakarta Selatan 13,43% dan Jakarta Timur 12,85%. Sedangkan peningkatan rata-rata terbesar kedua untuk kurun waktu 2007-2011 setelah Kepulauan Seribu terjadi di Jakarta Barat 18,05%, kemudian Jakarta Utara 17,32%, Jakarta Selatan 17,02%, Jakarta Timur 16,47% dan Jakarta Pusat 14,94%. Tabel 3.1.3. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kota/kabupaten Administrasi di DKI Jakarta Tahun 2007 - 2011 (Juta Rupiah) Kabupaten/Kota 2007 Adm. 1. Jakarta Timur 99.900.806,52 2. Jakarta Selatan 128.740.860,00 3. Jakarta Barat 85.198.556,48 4. Jakarta Pusat 162.525.321,00 5. Jakarta Utara 108.142.874,86 6. Kepulauan Seribu 2.874.975,71 Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta

Jakarta Utara 18,74%

2008

2009

2010

2011

117.430.195,40 152.150.865,53 101.010.614,51 178.571.476,83 128.783.336,45 3.453.853,18

130.332.316,80 169.323.096,45 113.503.208,35 200.709.426,18 141.396.170,73 3.474.817,75

146.840.378,70 190.772.985,28 128.659.263,08 227.381.220,00 160.778.227,92 4.063.913,88

165.710.005,70 216.385.327,90 146.698.266,46 259.680.387,15 183.061.494,00 5.544.890,04

Kepulauan Seribu 0,57%

Jakarta Selatan 22,15%

Jakarta Barat 15,01%

Jakarta Pusat 26,58%

Jakarta Timur 16,96%

Gambar 3.1.2. PDRB Kota/Kabupaten Administrasi di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011 Berdasarkan Harga Berlaku 42



Tabel 3.1.4. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Kabupaten/Kota Administrasi di DKI Jakarta Tahun 2007 - 2011 (Juta Rupiah) Kabupaten/Kota 2007 Adm. 1. Jakarta Timur 56.886.294,12 2. Jakarta Selatan 74.377.051,79 3. Jakarta Barat 49.762.618,16 4. Jakarta Pusat 85.780.643,12 5. Jakarta Utara 62.882.747,00 6. Kepulauan Seribu 1.081.737,43 Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta

Jakarta Utara 18,69%

2008 60.123.980,90 78.997.462,96 52.734.938,01 91.228.665,29 66.535.641,44 1.090.072,08

2009 62.913.133,90 83.218.186,45 55.362.175,99 96.477.154,25 69.218.053,25 1.095.913,23

2010

2011

66.725.673,50 88.730.443,13 58.720.167,46 102.859.738,00 73.383.110,75 1.118.491,00

70.918.901,60 94.920.210,47 62.389.552,84 110.007.953,76 78.046.750,00 1.209.855,21

Kepulauan Seribu 0,29% Jakarta Selatan 22,74%

Jakarta Barat 14,94% Jakarta Pusat 26,35%

Jakarta Timur 16,99%

Gambar 3.1.3. PDRB Kota/Kabupaten Administrasi di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011 Berdasarkan Harga Konstan 2000 Laju pertumbuhan ekonomi, yang diukur dari PDRB atas dasar harga konstan, menunjukkan total PDRB kabupaten/kota di DKI Jakarta yang tercipta pada tahun 2011 meningkat sebesar 6,63% bila dibandingkan dengan tahun 2010, yakni dari Rp391,64 triliun menjadi Rp417,49 triliun. Nilai ini sedikit berbeda dengan nilai PDRB Provinsi DKI Jakarta yang menunjukkan peningkatan 6,71% pada periode yang sama, yaitu dari Rp395,63 triliun menjadi Rp422,16 triliun. Perbedaan ini terjadi karena adanya perbedaan sumber data, cakupan, dan diskrepansi statistik dalam penghitungan nilai tambah. Wilayah dengan pertumbuhan tercepat adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu dengan pertumbuhan sebesar 8,17%. Tingginya pertumbuhan yang dicapai oleh wilayah ini didorong oleh meningkatnya produksi minyak mentah hingga lebih dari 10% pada tahun 2011 yang dipicu oleh peningkatan harga minyak dunia pada saat itu. Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat sebagai pusat perekonomian Jakarta masing-masing tumbuh 6,98% dan 6,95%. Sementara wilayah lainnya juga mampu menunjukkan pertumbuhan diatas 6% meskipun masih dibawah rata-rata pertumbuhan total PDRB Kabupaten/Kota yang sebesar 6,63%.

Bank Indonesia

43


3.2. Kondisi Produksi a. Sektor pertanian 1). Subsektor tanaman pangan Sektor pertanian merupakan sektor yang paling sedikit menyumbang pada PDRB DKI Jakarta pada tahun 2011. Sektor pertanian hanya memberikan sumbangan sebesar 0,09% pada pembentukan PDRB DKI Jakarta. Keterbatasan luas lahan pertanian, serta struktur perekonomian DKI Jakarta yang merupakan kota dagang dan jasa menyebabkan sektor pertanian hampir tidak terdapat di DKI Jakarta. Tabel 3.2.1. Luas Panen (ha) dan Produksi (ton) Tanaman Pangan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011 2010 No 1 2 3 4

Jenis Tanaman Padi Sawah Jagung Ketela Pohon Kacang Tanah DKI Jakarta

Luas Panen 2.015 15 25 9 2.064

2011

Produksi 11.164 31 290 9 11.494

Luas Panen 1.723 12 15 7 1.757

Produksi 9.516 23 176 7 9.722

Pertumbuhan Luas Produksi Panen - 0,14 - 0.15 - 0,00 - 0.00 - 0,00 - 0.01 - 0,00 - 0.00 - 0.15 - 0,16


Pada tahun 2011 luas panen produksi tanaman pangan seluas 1.757 ha atau mengalami penurunan sebesar 0,15% jika di bandingkan dengan luas panen pada tahun 2010 sebesar 2.064 ha. Untuk produksi tanaman pangan juga mengalami penurunan sebesar 0,16% dimana pada tahun 2010 sebesar 11.494 ton menjadi hanya 9.722 ton pada tahun 2011. Padi sawah merupakan sektor pertanian yang mempunyai luas panen dan produksi terbesar, dimana pada tahun 2011 luas panen sebesar 1.723 ha dengan produksi sebesar 9.516 ton. Sedangkan kacang tanah merupakan komoditi tanaman pangan yang paling sedikit luas panennya pada tahun 2011 hanya seluas 7 ha dengan produksi hanya 7 ton. Untuk tanaman sayur-sayuran, luas panen terbesar tahun 2011 terdapat pada komoditi sayuran kangkung dengan luas panen 1.008 ha dengan produksi sebesar 7.970 ton, diikuti oleh komoditi bayam dengan luas panen sebesar 728 ha dengan produksi 2.552 ton, seterusnya komoditi sawi dengan luas panen seluas 722 ha dengan produksi 5.332 ton. Sayuran sawi banyak di tanam penduduk di bantaran kali karena tidak memerlukan perawatan khusus untuk tanaman ini.

44



Tabel 3.2.2. Luas Panen (ha) dan Produksi (ton) Tanaman Sayuran di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010-2011 No 1 2 3 4 5 6

Jenis Tanaman Bayam Kangkung Kacang Panjang Ketimun Terung Sawi

2010 Luas Panen Produksi (ha) (ton) 1.045 5.607 1.257 17.579 18 158 12 73 9 87 983 12.441

2011 Luas Panen Produksi (ha) (ton) 728 2.552 1.008 7.970 6 1 20 23 3 1 722 5.332


Untuk tanaman bayam luas panen terbesar terdapat di Jakarta Timur dengan luas panen seluas 403 ha dengan produksi 14.680 ton, diikuti oleh Jakarta Barat dengan luas panen 69 ha dengan luas produksi 3.139 ton, dan terakhir Jakarta Utara dengan luas panen 69 ha dan produksi 3.139 ton sendangkan di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan tidak terdapat area tanaman bayam.

Gambar 3.2.1. Luas Panen dan Produksi Tanaman Sayuran di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010-2011 Sedangkan tanaman kangkung banyak terdapat di Jakarta Timur dengan luas panen sebesar 420 ha serta produksi 22.349 ton, diikuti oleh Jakarta Utara dengan luas panen 318 ha dengan produksi 37.200 ton serta Jakarta Barat dengan luas panen 266 ha dan produksi 20.124 ton. Untuk tamanan sawi luas panen terbesar banyak terdapat di Jakarta Timur dengan luas panen 404 ha dan produksi 22.753 ton, Jakarta Barat luas panen 249 ha dengan produksi 25.689 ton terakhir Jakarta dengan luas panen 69 ha dan produksi 4.880 ton. Sedangkan di Jakarta Pusat dan Jakarta Selatan tidak terdapat tanaman sayur-sayuran Untuk produksi buah-buahan tertinggi di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2011 adalah belimbing dengan produksi 56.163 kwintal daerah penghasil belimbing terbesar adalah Jakarta Selatan sedangkan untuk produksi terbesar kedua adalah buah mangga dengan produksi 36.021 kwintal dengan penghasil terbesar terdapat di Jakarta Barat dengan produksi 11.794 kwintal Penghasil jambu biji terbesar adalah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan sedangkan paling sedikit adalah Jakarta Pusat hanya menghasil 4 kwintal produksi jambu biji tahun 2011. Jakarta Timur juga merupakan daerah penghasil rambutan terbesar di Provinsi DKI Jakarta dengan produksi 5.528 kwintal diikuti oleh Jakarta Selatan 2.154 kwintal.

Bank Indonesia

45


Tabel 3.2.3 Jumlah Pohon dan Produksi Buah-buahan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

Jenis Tanaman Alpokat Mangga Rambutan Duku Jeruk Durian Jambu Biji Jambu Air Sawo Pepaya Pisang Salak Belimbing Nangka Sirsak Sukun

2010 2011 Jumlah Produksi Jumlah Produksi (pohon) (Kwt) (pohon) (Kwt) 458 511 608 538 53.470 33.076 47.523 36.021 24.261 7.867 20.767 7.687 1.243 517 653 472 440 149 365 372 2.664 2.585 2.954 2.262 22.595 7.760 21.039 7.761 30.738 5.731 19.268 6.200 3.100 1.121 2.587 1.446 12.988 5.428 11.912 3.407 36.037 7.461 35.549 6.949 3.440 379 4.239 312 108.145 48.853 89.173 56.163 9.983 4.341 10.200 5.333 260 20 214 20 1.285 262 1.068 164

Pertumbuhan Jumlah Produksi (%) (%) 0,33 0,05 (12,98) 5,76 (7,63) (0,35) (1,29) (0,09) (0,16) 0,44 0,63 (0,63) (3,40) 0,00 (25,04) 0,92 (1,12) 0,64 (2,35) (3,95) (1,07) (1,00) 1,74 (0,13) (41,42) 14,31 0,47 1,94 (0,10) (0,47) (0,19)


Rata-rata pertumbuhan produksi tanaman buah-buahan di Provinsi DKI Jakarta adalah turun, pertumbuhan yang paling tinggi adalah untuk produksi tanaman belimbing dimana terjadi kenaikan sekitar 14,31% jika dibandingkan dengan produksi tahun 2010. Mangga juga mengalami pertumbuhan sebesar 5,76% dimana pada tahun 2010 produksi mangga di Provinsi DKI Jakarta 33.076 maka pada tahun 2011 naik menjadi 36.021 kwintal. Sedangkan untuk produksi yang mengalami penuruan produksi adalah buah pepaya, dengan penuruan sebesar (3.95%). Pada tahun 2010 produksi pepaya sebesar 5.428 kwintal tetapi pada tahun 2011 produksi hanya sebesar 3.407 kwintal. Untuk komoditi belimbing yang merupakan komoditi dengan produksi tertinggi di Provinsi DKI Jakarta tahun 2011 banyak terdapat di Jakarta Selatan dengan jumlah pohon sebanyak 70.938 batang dengan produksi sebanyak 44.927 kwintal, diikuti oleh Jakarta Timur dengan jumlah pohon 12.263 pohon dengan produksi sebanyak 7.783 kwintal, Jakarta Barat dengan jumlah pohon 3.120 batang dan produksi 2.387 kwintal, Jakarta Utara merupakan urutan selanjutnya penghasil buah belimbing tertinggi di DKI Jakarta dengan jumlah pohon 2.689 batang dan produksi 1.059 kwintal, sedangkan jumlah pohon belimbing paling sedikit terdapat di Jakarta Pusat hanya 50 batang dengan produksi hanya 7 kwintal.

46



80.000 70.000 60.000 50.000 40.000 30.000 20.000 10.000 -

Jumlah Pohon Produksi (Qt)

Gambar 3.2.2. Jumlah Pohon dan Produksi (kwt) Buah Belimbing di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011 2). Subsektor Hortikultura Sub sektor hortikultura di Provinsi DKI Jakarta didominasi oleh tanaman obat-obatan dan bumbu dapur. Untuk tanaman yang paling banyak luas panennya adalah tanaman jahe dengan luas panen 12.866 m2 dengan produksi 24.224 kg, diikuti oleh tanaman kunyit dengan luas panen 4.931 m2 dengan produksi 13.532 kg, lengkuas dengan luas 4.799 m2 dengan produksi 7.771 kg, diikuti oleh tanaman kencur dengan luas panen 1.573 m2 dengan produksi 3.658 kg, sedangkan untuk lempuyang merupakan tanaman perkebunan yang paling kecil luas panennya hanya 528 m2 dengan produksi 1.032 kg. Tabel 3.2.4. Luas Panen dan Produksi Tanaman Obat-Obatan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011 No 1 2 3 4 5 6 7 8

Jenis Tanaman Jahe Lengkuas Kencur Kunyit Lempuyang Temulawak Temuireng Kejibeling

Luas Panen (M2) 12.866 4.799 1.573 4.931 528 1.453 642 1.093

Produksi (Kg) 24.224 7.771 3.658 13.532 1.032 2.166 1.347 2.476


Keterbatasan luas lahan pertanian di DKI Jakarta tidak menghalangi para petani tanaman hias untuk berproduksi. Pertanian tanaman hias masih dapat berkembang biak dengan sebagian menggunakan sistem hidroponik, karena tidak membutuhkan lahan yang luas. Khusus untuk tanaman anggrek pada tahun 2011 produksinya naik 3,6%. Permintaan yang cukup tinggi mendorong petani mengembangkan anggrek dalam bentuk bunga potong maupun bunga potong. Anggrek merupakan tanaman hias yang paling banyak luas panen serta produksinya pada tahun Bank Indonesia

47


2011 dengan luas panen sebesar 318.548 m2 dan produksi 1.683.623 stem, diikuti oleh tanaman kuping gajah dengan luas panen 68.655 m2 dan produksi sebesar 85.385 stem, palem dengan luas panen 36.495 m2 dan produksi 40.634 stem. Sedangkan untuk luas panen tanaman hias terkecil adalah bunga dracaena dengan luas panen 13.932 m2 dan produksi 16.863 stem. Tabel 3.2.5. Luas Panen (m2) dan Produksi (stem) Tanaman Hias di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011 No 1 2 3 4 5 6 7

Luas Panen (m2) 318.548 68.655 15.394 21.968 13.932 23.844 36.495

Jenis Tanaman Anggrek Kuping Gajah Pisang-pisangan Mawar Dracaena Melati Palem

Produksi (Stem) 1.683.623 85.385 25.551 31.841 16.863 29.931 40.634


3). Subsektor peternakan Jenis usaha ternak di Provinsi DKI Jakarta terdiri dari ternak besar (sapi potong, sapi perah, kerbau, kuda dan babi), dan ternak kecil (kambing dan domba) serta unggas (ayam pedaging dan itik). Populasi sapi perah terbanyak untuk ukuran ternak besar yaitu 2.728 ekor. Populasi sapi perah terbanyak terdapat di Jakarta Selatan dengan 1.355 ekor, di Jakarta Timur 1.302 ekor sedangkan di Jakarta Barat dan Jakarta Utara merupakan daerah dengan populasi sapi perah terkecil masing-masing hanya terdapat 1 ekor untuk kedua daerah tersebut. Tabel 3.2.6. Populasi Ternak Besar dan Kecil di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011 No 1 2 3 4 5 6

Kota/Kabupaten Administrasi Jakarta Timur Jakarta Selatan Jakarta Barat Jakarta Utara Jakarta Pusat Kepulauan Seribu DKI Jakarta Tahun 2010

Sapi Potong 609 496 503 83 1.691 1.843

Sapi Perah 1.302 1.355 1 1 69 2.728 8

Kerbau 99 10 83 192 68

Kuda 108 8 41 14 171 3.569

Kambing

Domba

1.662 1.354 1.814 1.693 252 94 6.869 6.061

1,056 136 348 180 1.720 519


Untuk usaha sapi potong terbanyak terdapat Jakarta Timur 609 ekor, Jakarta Barat 503 ekor, Jakarta Selatan 496 ekor dan paling sedikit terdapat di Jakarta Utara 83 ekor. Populasi kuda banyak terdapat di Jakarta Timur dengan 108 ekor, Jakarta Barat 41 ekor, sedangkan di Jakarta Pusat dan Kepulauan Seribu tidak terdapat populasi kuda. Sedangkan untuk populasi ternak kecil yang terdiri dari kambing dan domba banyak terdapat di Jakarta Barat dengan 1.814 ekor, Jakarta Utara 1.693 ekor, Jakarta Timur dengan 1.662 ekor, sedangkan untuk populasi kambing

48



paling sedikit terdapat di Kepulauan Seribu. Populasi domba terbanyak terdapat di Jakarta Timur dengan 1.056 ekor, Jakarta Barat 348 ekor, dan Jakarta Utara dengan 180 ekor. Tabel 3.2.7 Populasi Unggas di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011 Kota/Kabupaten Administrasi Jakarta Timur Jakarta Selatan Jakarta Barat Jakarta Utara Jakarta Pusat Kepulauan Seribu DKI Jakarta Tahun 2010

No 1 2 3 4 5 6

Ayam Pedaging 151.200 4.510 -

14.610 11.350 236 -

155.710 132.200

26.196 33.350

Itik


Sedangkan untuk populasi unggas di Provinsi DKI Jakarta hanya terdiri dari ayam pedaging dan itik. Hanya ada dua daerah terdapat populasi ayam pedaging di DKI Jakarta yaitu Jakarta Timur dan Jakarta Barat, masing–masing 151.200 ekor dan 4.510 ekor, daerah lain tidak terdapat populasi ayam ras pedaging. Populasi itik terdapat di tiga daerah di Provinsi DKI Jakarta masing-masing di Jakarta Selatan dengan populasi 14.610 ekor, Jakarta Barat 11.350 ekor dan Jakarta Utara dengan populasi 236 ekor. Rencana revisi terhadap Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pemeliharaan dan Peredaran Unggas, memberikan dampak pada kegiatan budidaya/ pemeliharaan unggas, khususnya ayam, dimana budidaya dan pengelolaannya akan diorientasikan pada wilayah-wilayah diluar wilayah Jakarta termasuk pula lokasi rumah pemotongan ayam (RPA). Dengan peraturan daerah yang baru maka kegiatan terkait dengan perunggasan dengan sendirinya akan bergeser keluar wilayah DKI Jakarta.

160.000 140.000 120.000 100.000

2011

80.000

2010

60.000 40.000 20.000 0 Ayam Pedaging

Itik

Gambar 3.2.3. Populasi Unggas di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011 Bank Indonesia

49


4). Subsektor perikanan Kondisi geografis DKI Jakarta yang sebagian besar wilayahnya terdiri dari lautan, menjadikan subsektor perikanan (terutama usaha penangkapan di laut) menjadi potensi besar perekonomian wilayah. Di wilayah pesisir utara Jakarta, sebagian besar penduduknya hidup dari usaha penangkapan ikan di laut. Pada tahun 2011 terjadi kenaikan produksi tangkapan ikan laut lepas sebesar 4,52% yaitu dari 172,42 ribu ton di tahun 2010 menjadi 180.208 ton pada tahun 2011. Untuk budidaya ikan laut mengalami penurunan 39,39% dari 1.316,84 ton di tahun 2010 menjadi 798,14 di tahun 2011, demikian pula dengan budidaya di tambak yang meningkat 74,33%, sedangkan budidaya ikan di kolam pada tahun 2011 mengalami penurunan 58,93% dibandingkan keadaan tahun 2010. Kondisi pantai utara Jakarta yang sudah tercemar limbah menjadikan daya dukung lingkungan untuk budidaya ikan terutama ikan tambak dan kolam menjadi sulit. Tabel 3.2.8. Produksi Perikanan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011 (ton) No 1 2 3 4 5 6

Kota/Kabupaten Administrasi Jakarta Timur Jakarta Selatan Jakarta Barat Jakarta Pusat Jakarta Utara Kepulauan Seribu DKI Jakarta Tahun 2010

Perikanan Tangkap 178.623,90 1.584,00 180.207,90 172.421,10

Perikanan Budidaya Jumlah Laut Tambak Kolam 869,14 869,14 287,95 287,95 4.214,70 4.214,70 1,80 1,80 - 1.794,70 243,05 180.651,65 798,14 2.382,14 798,14 1.794,70 5.616,64 188.407,38 1.316,84 1.029,50 13.675,00 188.442,46


Berdasarkan lokasinya, produksi perikanan tangkap di Provinsi DKI Jakarta hanya terdapat di Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, dengan produksi masing-masing sebesar 178.624 ton dan 1.584 ton. Sedangkan untuk produksi budidaya perikanan laut hanya terdapat di Kepulauan Seribu dengan produksi 798 ton. Untuk budidaya kolam total produksi tahun 2011 sebanyak 5.616.637 ton dengan produksi terbanyak terdapat di Jakarta Barat dengan 4.214.700 ton, Jakarta Timur 869.135 ton, Jakarta Utara 243.050 ton dan produksi dan di Jakarta Pusat dengan produksi 1.800 ton, sedangkan di Kepulauan Seribu tidak terdapat budidaya kolam.

Gambar 3.2.4. Produksi Perikanan Tangkap dan Budidaya di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2010-2011 (Ton) 50



5). Subsektor kehutanan Hutan produksi tidak terdapat di Provinsi DKI Jakarta, tetapi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berusaha untuk membuat hutan kota yang masuk dalam agenda prioritas pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta. Sasaran Pembangunan Sektor Kehutanan di Provinsi DKI Jakarta antara lain : 1). Terpenuhinya kebutuhan hutan dan taman kota, yaitu taman skala kota (lebih besar dari 1 ha) sebanyak 1 lokasi seluas 1,8 ha, jalur hijau yang berfungsi kembali sebanyak 106 lokasi, lahan di tepian sungai seluas 135,18 Ha, pedestrian sebanyak 13 lokasi (11 ha), dan bertambahnya jumlah pohon yang ditanam sebanyak 5.100 pohon; 2). Dibebaskannya lahan untuk RTH seluas 20,33 ha; 3). Meningkatnya luas RTH untuk Taman Kota (5 ha) dan Hutan Kota (16 ha); 4). Terlaksananya pembebasan lahan taman interaktif sebanyak 98 lokasi dan dibangunnya taman interaktif sebanyak 87 lokasi; 5). Terlaksananya perencanaan penambahan lokasi-lokasi ruang terbuka hijau seluas ±20 ha di wilayah DKI Jakarta. . Total luas hutan kota di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 646,71 ha terluas terdapat di Jakarta Selatan dengan luas 357,45, Jakarta Timur dengan luas hutan kota 148,14 ha, Jakarta Utara 108,85 ha, untuk Jakarta Barat dan Jakarta Pusat masing-masing terdiri 17,89 ha dan 14,38 ha. Sedangkan untuk Kabupaten Kepulauan Seribu tidak terdapat hutan kota. Tabel 3.2.9. Luas Hutan Kota di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011 (ton) No 1 2 3 4 5 6

Kota/Kabupaten Administrasi Jakarta Timur Jakarta Selatan Jakarta Barat Jakarta Utara Jakarta Pusat Kepulauan Seribu DKI Jakarta

Luas Hutan 148,14 357,45 17,89 108,85 14,38 646,71


b. Sektor pertambangan dan penggalian Sektor pertambangan dan penggalian memberikan kontribusi terhadap PDRB atas harga berlaku Provinsi DKI Jakarta hanya sebesar 0,57%. Sektor pertambangan hanya terdapat di Kabupaten Kepulauan Seribu. Sektor Pertambangan dan penggalian merupakan sektor yang paling dominan berkontribusi terhadap PDRB Kepulauan Seribu terutama dari minyak dan gas bumi, yang memberikan kontribusi sebesar 90,62%. Menurut data BPS tahun 2009, angka pertumbuhan ekonomi mencapai 5,14%. c. Sektor perindustrian Dari sisi lain banyaknya jumlah perusahaan, potensi industri pengolahan di DKI Jakarta di tahun 2010 menunjukkan pelaku industri yang bergerak di bidang pakaian jadi mendominasi sebesar 22,48% dari seluruh jenis industri yang ada, diikuti dengan perusahaan yang bergerak dibidang makanan sebesar 12,24% dan industri di bidang barang-barang dari karet dan plastik sebesar 10,77%. Bank Indonesia

51


Tabel 3.2.10. Jumlah Perusahaan Industri Pengolahan, Tenaga Kerja, Nilai Tambah di Provinsi DKI Jakarta No 1 2 3

Keterangan Industri Pengolahan (perusahaan) Tenaga Kerja (orang) Nilai Tambah (milyar Rp)

2007 2.566 378.668 98.874

2008 1.866 351.084 100.923

2009 1.699 317.450 110.584


Dominasi jumlah perusahaan di bidang pakaian jadi juga memberikan korelasi yang positif dengan penyerapan tenaga kerja di bidang ini, yaitu mencapai 23,45% terhadap total tenaga kerja keseluruhan sektor industri pengolahan pada tahun 2009. Sementara itu perusahaan yang begerak di bidang kimia dan barang-barang dari bahan kimia menyerap tenaga kerja sebesar 38.176 atau 12,03% dari total jumlah pekerja di sektor industri pengolahan.

250 200 150 100 50 2007

2008

2009

Gambar 3.2.5. Nilai Industri Besar dan Sedang di DKI Jakarta Tahun 2010 (Rp miliar) Pada tahun 2009 jumlah perusahaan industri pengolahan berkurang sekitar 9% atau 187 perusahaan dibandingkan tahun 2008. Meskipun demikian nilai tambah yang dihasilkan sektor industri pengolahan pada tahun 2009 meningkat manjadi sebesar Rp110.584 milyar. Kontribusi terbesar yang menunjang keseluruhan nilai tambah yang dihasilkan pada tahun 2009 ini berasal dari industri kendaraan bermotor dan alat angkutan, selain kendaraan bermotor roda empat atau lebih yaitu sebesar Rp71.851 milyar. d. Sektor perdagangan Sektor perdagangan hotel dan restoran di DKI Jakarta mampu memberikan kontribusi terbesar kedua dalam pembentukan PDRB propinsi pada tahun 2011, dimana menurut harga berlaku kontribusinya sebesar 20,80% dengan nilai Rp85.980.580 juta lebih dengan peningkatan tahun 2011 sebesar 14,61%. Sementara menurut harga konstan, sektor perdagangan hotel dan restoran memberikan kontribusi sebesar 21,87% (terbesar kedua) dengan nilai Rp92.324.503 juta dengan perkembangan sebesar 7,38%.

52



Nilai ekspor non migas melalui DKI Jakarta bulan Mei 2012 mencapai US$4.258,73 juta, meningkat 11,54% dari nilai ekspor bulan April 2012 yang mencapai US$3.818,07 juta, bila dibandingkan dengan nilai ekspor bulan yang sama tahun 2011, nilai ekspor bulan Mei 2012 lebih tinggi 13,10%. Gambaran kinerja ekspor yang dilaksanakan melalui wilayah DKI Jakarta untuk bulan Mei 2012 dan beberapa periode lainnya disajikan Tabel 3.2.11. Tabel 3.2.11. Ekspor Melalui Wilayah DKI Jakarta untuk Beberapa Periode Periode

Nilai (FOB US$ Juta)

Feb-12 Mar-12 Apr-12 Mei 2012* Januari -Mei 2012*

4.009,95 4.110,22 3.818,07 4.258,73 20.106,24

% Perubahan terhadap Bulan Tahun sebelumnya sebelumnya 2,58 16,12 2,5 4,43 -7,11 5,38 11,54 13,1 10,18

* Angka Sementara Sumber : BPS DKI Jakarta Dalam Angka Tahun 2012

Ekspor yang mempunyai pengaruh besar dan langsung terhadap perekonomian Jakarta adalah ekspor atas produk-produk yang dihasilkan oleh unit usaha yang berdomisili di wilayah DKI Jakarta dan diekspor melalui pelabuhan DKI Jakarta maupun ekspor produk DKI Jakarta yang diekspor melalui pelabuhan lain seperti Lampung, Jawa Tengah dan Jawa Timur, dan lain-lain. Rangkaian proses produksi maupun jalur distribusi mulai dari penanganan bahan baku untuk diproses hingga menjadi komoditi siap ekspor, seluruh kegiatan itu akan menciptakan lapangan kerja dan sekaligus akan men-generate income di DKI Jakarta. Nilai ekspor produk-produk DKI Jakarta bulan Mei 2012 mencapai US$993,20 juta, meningkat 9,61% dari bulan April 2012 yang mencapai 906,09 juta dollar Amerika, dan lebih tinggi 16,21% bila dibandingkan dengan nilai ekspor bulan yang sama tahun sebelumnya. Tabel 3.2.12. Nilai Ekspor Produk DKI Jakarta untuk Beberapa Periode Periode Februari 2012 Maret 2012 April 2012 Mei 2012* Januari-Mei 2012*

Nilai (FOB US$ Juta) 996,08 1.012,19 906,09 993,20 4.892,69

% Perubahan terhadap Bulan Tahun sebelumnya sebelumnya 1,11 21,39 1,62 9,19 -10,48 10,17 9,61 16,21 16,25

* Angka Sementara Sumber : BPS DKI Jakarta Dalam Angka Tahun 2012

Bank Indonesia

53


Gambar 3.2.6. Perkembangan Nilai Ekspor Produk DKI Jakarta April 2010 s.d. Mei 2012 Kontribusi nilai ekspor produk-produk DKI Jakarta terhadap total nilai ekspor yang melalui DKI Jakarta bulan Mei 2012 mencapai 23,32%, turun 0,41 poin dari kontribusi bulan sebelumnya yang mencapai 23,73%.

25.000

20.106 18.248

20.000 15.000 10.000 5.000

4.892 1.209

0 Jan-Mei 2011 Ekspor Produk DKI Jakarta

Jan-Mei 2012 Ekspor Melalui DKI Jakarta

Gambar 3.2.7. Nilai Ekspor Melalui DKI Jakarta dan Ekspor Produk DKI Jakarta Bulan Jan-Mei 2011 dan Jan-Mei 2012 Bulan Mei 2012, negara yang menjadi pasar utama di masing-masing kawasan adalah Singapura untuk kawasan ASEAN dengan nilai ekspor US$84,88 juta; China untuk kawasan Asia dengan nilai ekspor US$65,37 juta; Amerika Serikat untuk kawasan Amerika dengan nilai ekspor US$97,39 juta; dan Australia untuk kawasan Australia dan Oceania dengan nilai ekspor US$95,12 juta.

54



Tabel 3.2.13. Ekspor Produk-Produk DKI Jakarta menurut Negara Tujuan, Mei 2012 Menurut Negara Tujuan Nilai FOB (Juta US$) Negara Tujuan ASEAN 1 MALAYSIA 2 PHILIPPINES 3 SINGAPORE 4 THAILAND 5 VIET NAM Asean Lainnya .. ASIA 6 CHINA 7 HONG KONG 8 JAPAN 9 SAUDI ARABIA 10 UNITED ARAB EMIRATES Asia Lainnya .. Amerika 11 UNITED STATES Amerika Lainnya .. Australia dan Oceania 12 AUSTRALIA Australia dan Oceania lainnya .. Jumlah 12 Negara Lainnya Total Sumber : BPS DKI Jakarta, 2012

318,92 60,25 57,17 84,88 84,83 25,48 6,31

308,14 65,1 54,96 65,53 90 25,57 6,98

261,09 65,85 31,65 98,35 34,77 22,54 7,93

1.646,03 354,51 302,59 407,84 419,08 131,74 30,27

Perubahan Mei'12 thd Apr'12 10,78 -4,85 2,21 19,35 -5,17 -0,09 -0,67

306,72 65,37 35,49 46 46,77 30,38 82,71

272,14 58,19 20,45 40,11 53,62 27,22 72,55

309,5 68,96 93,23 45,83 24,33 20,39 56,76

1.505,99 307,92 163,04 227,31 270,53 147,08 390,11

34,58 7,18 15,04 5,89 -6,85 3,16 10,16

30,88 6,58 3,57 4,63 4,71 3,06 8,33

122,71 97,39 25,32

118,23 85,38 32,85

129,95 100,23 29,72

656,59 525,86 130,73

4,48 12,01 -7,53

12,36 9,81 2,55

99,36 95,12 4,24

102,56 99,32 3,24

48,36 42,94 5,42

456,73 438,39 18,34

-3,2 -4,2 1

10 9,58 0,43

729,13 264,07 993,2

685,45 220,64 906,09

649,07 205,57 854,64

3.695,89 1.196,80 4.892,69

43,68 43,42 87,1

73,41 26,59 100

Mei-12

Apr-12

Mei-11

Jan-Mei

% Peran Mei thd Total 32,11 6,07 5,76 8,55 8,54 2,57 0,64

Peranan nilai ekspor produk DKI Jakarta ke-3 negara tujuan utama yaitu Amerika Serikat, Australia, dan Singapura mencapai 27,93%, dengan nilai masing-masing mencapai US$97,39 juta; US$95,12 juta; dan US$84,88 juta. Peningkatan terbesar ekspor produk DKI Jakarta pada Mei 2012 terhadap bulan sebelumnya terjadi ke Singapura US$19,35 juta; Hongkong US$15,04 juta; Amerika Serikat US$12,01 juta; China US$7,18 juta; Jepang US$5,89 juta; Uni Emirat Arab US$3,16 juta; dan Philiphina US$2,21 juta. Sementara yang mengalami penurunan adalah Arab Saudi US$6,85 juta; Thailand US$5,17 juta; Malaysia US$4,85 juta; Australia US$4,20 juta; dan Vietnam US$0,09 juta. Secara keseluruhan, total ekspor ke dua belas negara tujuan utama pada bulan Mei 2012 meningkat 6,37% dibandingkan dengan bulan sebelumnya, dan jika dibandingkan dengan bulan yang sama tahun sebelumnya, total ekspor ke dua belas negara tujuan utama juga mengalami peningkatan 12,33%.

Bank Indonesia

55


Tabel 3.2.14. Nilai Ekspor Produk DKI Jakarta menurut Golongan Barang HS 2 Digit, Mei 2012 Menurut Golongan Barang Nilai FOB (Juta US$) Golongan Barang 1

Kendaraan dan Bagiannya 2 Perhiasan /Permata 3 Mesin-mesin /Pesawat Mekanik 4 Barang-barang Rajutan 5 Lemak & Minyak Hewan /Nabati 6 Mesin /Peralatan Listik 7 Pakaian Jadi Bukan Rajutan 8 Ikan dan Udang 9 Sabun dan Preparat Pembersih 10 Minyak Atsiri, Kosmetik Wangi-wangian Total 10 Komoditi Lainnya Total Ekspor Produk DKI Jakarta * Angka Sementara Sumber : BPS DKI Jakarta, 2012

Perubahan Mei'12 thd Apr’12

% Peran Mei thd Total

Mei 2012

Apr 2012

Mei 2011

JanMei'2012

204,58

224,91

100,77

1.120,79

-20,33

20,60

107,88

108,03

158,11

511,55

-0,15

10,86

72,09

64,50

61,60

367,14

7,59

7,26

66,11

54,29

65,88

306,25

11,82

6,66

58,75

34,44

55,27

213,96

24,31

5,92

58,35

53,11

53,81

340,20

5,24

5,87

54,57

48,13

58,21

317,68

6,44

5,49

49,24

46,60

37,08

246,61

2,64

4,96

31,92

27,48

15,25

121,07

4,44

3,21

28,12

24,03

19,70

131,90

4,09

2,83

731,61 261,59

685,52 220,57

625,68 228,96

3.677,15 1.215,54

46,09 41,01

73,66 26,34

993,20

906,09

854,64

4.892,69

87,10

100,00

Pada bulan Mei 2012, delapan (8) komoditi unggulan ekspor produk non migas DKI Jakarta mengalami peningkatan dibanding bulan sebelumnya. Peningkatan terbesar terjadi pada lemak & minyak hewan/nabati US$24,31 juta; barang-barang rajutan US$11,82 juta; mesinmesin/pesawat mekanik US$7,59 juta; pakaian jadi bukan rajutan US$6,44 juta; mesin/peralatan listrik US$5,24 juta; sabun dan preparat pembersih US$4,44 juta; minyak atsiri, kosmetik wangi-wangian US$4,09 juta; dan ikan dan udang US$2,64 juta. Sementara itu dua (2) komoditi mengalami penurunan yaitu kendaraan dan bagiannya US$20,33 juta; dan perhiasan/permata US$0,15 juta. Selama bulan Mei 2012 ekspor sepuluh (10) golongan barang (HS 2 digit) memberikan kontribusi 73,66% terhadap total ekspor DKI Jakarta. Nilai ekspor kesepuluh produk DKI Jakarta bulan Mei 2012 mengalami peningkatan 16,93% terhadap bulan Mei 2011. e. Konstruksi Sektor konstruksi memiliki peranan yang cukup berarti dalam pembangunan di Provinsi DKI Jakarta dengan memberkan kontribusi sekitar 11,40% terhadap total PDRB berdasarkan harga berlaku pada tahun 2011. Sektor kontruksi menyerap tenaga kerja harian lepas yang tidak sedikit. Dampak dari krisis global terlihat pada daya serap tenaga kerja harian lepas yang menurun di tahun 2009. Namun seiring peningkatan nilai konstruksi, maka tahun 2010 kembali meningkat. Kemajuan sektor konstruksi lainnya pada peningkatan produktivitas tenaga kerjanya. Pada tahun 2010 produksi (output) per tenaga kerja mencapai Rp292 juta per tahun sedangkan pada pada tahun 2007 sebesar Rp277 juta pertahun, atau meningkat sebesar 5,41%. 56



Indikator kesejahteraan perumahan bisa dilihat dari fasilitas perumahan. Semakin baik fasilitas perumahan dan lingkungan di suatu daerah, semakin baik pula tingkat kesejahteraan di daerah tersebut. Kondisi perumahan dan lingkungan juga dijadikan sebagai ukuran derajat kesehatan suatu wilayah. Ukuran fasilitas tersebut meliputi kondisi lantai, luas lantai per kapita, dinding, atap dan fasilitas penerangan. Pada tahun 2010, sekitar 96,40% rumah tangga di DKI Jakarta tinggal di bangunan rumah yang berlantai bukan tanah, sedangkan kondisi rumah 90,80% memakai dinding batu bata. Jumlah penduduk yang terus bertambah namun tidak diikuti dengan penambahan luas lahan menjadikan sulit bagi masyarakat di DKI Jakarta memiliki rumah yang luas, disamping harga tanah yang tinggi. Rumah tangga yang mempunyai luas lantai per kapita lebih dari 10 m2 sekitar 53,91% (2010). f. Sektor pariwisata, hotel, dan restoran Pembangunan pariwisata di DKI Jakarta mempunyai potensi yang luas dan prospek yang cerah. Dalam rangka itu, pembangunan kepariwisataan ditingkatkan dan diarahkan untuk meningkatkan pendapatan daerah dan masyarakat, menciptakan lapangan kerja dan kesempatan usaha, serta mendorong kegiatan ekonomi yang terkait dengan pengembangan budaya daerah. Pengembangan kepariwisataan ini dilaksanakan dengan memanfaatkan keindahan dan kekayaan daerah, termasuk kekayaan alam bahari serta keanekaragaman seni budaya, museum, tempat peninggalan sejarah, pusat informasi, kantor pemerintahan, pusat industri, tempat rekreasi, dan taman hiburan yang telah berkembang maju; dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama, citra kepribadian bangsa, serta harkat dan martabat bangsa. Kebutuhan akan hiburan dan rekreasi menjadikan DKI Jakarta menjadi daerah tujuan wisata yang memiliki obyek daya tarik wisata yang beragam serta ditunjang sarana dan prasarana, akomodasi yang memadai. Jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke kota Jakarta pada tahun 2010 mengalami kenaikan jika di bandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 30,37%. Dilihat dari pintu masuk, sebagian besar wisatawan mancanegara sebesar 96,34% masuk melalui pintu Bandara Soekarno Hatta. Jumlah wisatawan mancanegara dan nusantara yang mengunjungi obyek wisata unggulan di DKI Jakarta cenderung meningkat. Pada tahun 2010 jumlah wisatawan yang berkunjung ke berbagai obyek unggulan mencapai 24.164.600 atau naik sebesar 1,18% dibandingkan jumlah kunjungan wisata pada tahun sebelumnya. Obyek wisata yang mendapat kunjungan terbanyak adalah Taman Impian Jaya Ancol sebesar 53,11% dari total obyek wisata lainnya. Pada tahun 2010 terdapat 351 usaha akomodasi. Jika di lihat berdasarkan tingkat hunia kamar, hotel berbintang mempunyai tingkat hunian yang lebih rendah sebesar 51,73% dibandingkan non bintang sebesar 60,87%. Namun rata-rata lama tamu menginap di hotel bintang lebih tinggi sebesar 2,02 hari di banding non bintang sebesar 1,38 hari. Jumlah sarana penginapan di DKI Jakarta terdiri dari 173 hotel berbintang dan 165 hotel melati, sedangkan untuk kamar berjumlah 36.662 unit dengan tempat tidur berjumlah 50.728 buah. Untuk hotel berbintang terbanyak terdapat di Jakarta Pusat sebanyak 87 unit, Jakarta Selatan sebanyak 34 unit, Jakarta Barat sebanyak 27 unit dan Jakarta Utara sebanyak 13 unit dan paling sedikit terdapat di Kepulauan Seribu hanya terdapat 5 unit hotel berbintang. Sedangkan untuk hotel melati banyak terdapat di Jakarta Pusat sebanyak 72 unit, Jakarta Barat sebanyak 36 unit, Jakarta Utara terdapat 25 unit.

Bank Indonesia

57


Tabel 3.2.15. Jumlah Sarana Penginapan dan Akomodasi di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011 No

Kota/Kabupaten Administrasi

1 Jakarta Timur 2 Jakarta Barat 3 Jakarta Selatan 4 Jakarta Pusat 5 Jakarta Utara 6 Kep.Seribu DKI Jakarta

Hotel Bintang

Melati

7 27 34 87 13 5 173

21 36 11 72 25 165

Akomodasi Lainnya 4 3 3 11 4 12 37

Jumlah 32 66 48 170 42 17 375

Banyaknya Kamar 1.270 5.988 6.471 19.202 3.441 290 36.662

Banyak Tempat Tidur 2,123 8,195 9,396 25,959 4,619 436 50.728


Untuk sarana akomodasi lainnya di DKI Jakarta, jumlah kamar yang tersedia berjumlah 36.662 unit, terbesar terdapat di Jakarta Pusat sebanyak 19.202 unit, Jakarta Selatan sebanyak 6.471 unit, Jakarta Selatan sebanyak 5.988 unit dan paling sedikit terdapat di Kepulauan Seribu dengan 290 unit kamar. Sedangkan untuk jumlah tempat tidur terbanyak untuk sarana akomodasi pariwisata di Provinsi DKI Jakarta banyak terdapat di Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Timur dan terakhir di Kepulauan Seribu hanya terdapat 436 tempat tidur. g. Sektor pengangkutan dan komunikasi Prasarana jalan adalah salah satu faktor penting dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah, perhubungan darat merupakan prasarana pengangkutan yang penting untuk memperlancar kegiatan perekonomian. Sebagai pusat perekonomian nasional, Jakarta memiliki hampir semua jenis jasa angkutan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan mobilitas orang dan barang. Meskipun demikian, jenis jasa angkutan yang masih dikelola oleh usaha skala kecil dan menengah masih terkonsentrasi pada sektor angkutan darat, diluar transportasi kereta, sementara untuk jenis angkutan laut dan udara sejauh ini masih dikelola oleh usaha skala besar/BUMN. Pada sektor angkutan darat pun beberapa jenis pelayanan juga dikelola oleh usaha besar maupun pemerintah daerah. Data jumlah angkutan menurut jenis angkutan darat dan udara ditampilkan pada tabel-tabel berikut.

58



Tabel 3.2.16. Jumlah Angkutan Umum yang Beroperasi Menurut Perusahaan di Provinsi DKI Jakarta Tahun 2011 Nama Perusahaan I Bus Besar 1 Perum PPD 2 PT Mayasari Bakti 3 PT Pahala Kencana 4 PT Bianglala Metropolitan 5 PT Steady Safe 6 PT Agung Bhakti 7 Koperasi Arief Rahman Hakim 8 PT Koda Jaya/AJA P 9 PT Jasa Utama 10 Koperasi Himpurn 11 PT Metro Mini 12 PT Putra Tasima 13 PT Daya Sentosa Utama 14 PT Intras Jaya Transporindo 15 PT Sinar Jaya Megah Langgeng Jumlah 16 TRANSJAKARTA BUSWAY II Bus Sedang 17 PT Metro Mini 18 Kopaja 19 Koantas Bima 20 Kopami Jaya 21 PT Jewa Dian Mitra Jumlah III Bus Kecil 22 Mikrolet 23 KWK/APK 24 APB Jumlah IV Roda Tiga (Jenis IV) 25 Bemo/APB 26 Bajaj 27 Toyoko Jumlah V Kendaraan Umum Lainnya 28 Taksi 29 Mobil Barang 30 Bus Pariwisata 31 Bus AKAP Jumlah TOTAL ANGKUTAN

Jumlah (Unit)

Jumlah Trayek

378 1.493 40 184 407 25 25 154 75 50 26 20 90 2.967 562

46 95 3 9 32 2 1 6 5 4 2 2 12 219 11

3.101 1.475 185 163 20 4.944

50 28 3 3 1 85

6.754 6.243 1.186 14.183

59 79 21 159

1.186 13.864 400 15.450

-

24.724 19.138 4.416 3.279 51.557 89.663

474

Sumber : Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Bank Indonesia

59


Tabel 3.2.17. Jumlah Lalu Lintas Pesawat Udara yang Berangkat dan Datang Melalui Pelabuhan Udara Soekarno-Hatta, Tahun 2008-2011 Bulan Januari 2011 Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Jumlah 2010 2009 2008

Internasional Domestik Berangkat Datang Berangkat Datang 2.721 2.717 11.116 11.190 2.448 2.445 9.888 9.929 2.792 2.786 11.173 11.251 2.665 2.665 10.847 10.912 2.817 2.840 11.542 11.595 2.917 2.926 12.005 12.101 2.933 2.920 11.812 11.788 2.993 2.987 10.752 10.836 2.862 2.874 12.122 12.186 2.909 2.878 11.707 11.687 2.923 2.944 11.812 11.913 3.057 3.071 12.365 12.485 34.037 34.053 135.141 137.873 31.119 30.993 123.562 122.780 24.705 23.855 111.443 110.302 24.882 23.334 104.274 97.313

Sumber : PT Angkasa Pura II

Tabel 3.2.18. Jumlah Lalu Lintas Pesawat Udara yang Berangkat dan Datang Melalui Pelabuhan Halim Perdanakusuma, Tahun 2008-2011 Bulan Januari Pebruari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Jumlah 2010 2009 2008

Internasional Berangkat Datang 141 136 132 130 138 140 148 140 151 164 170 156 124 136 140 104 30 23 37 25 24 14 27 27 1.262 1.331 1.497 1.461 1.233 1.226 1.071 1.148

Domestik Berangkat Datang 665 630 785 679 876 893 938 891 847 789 824 812 1.106 994 313 207 313 271 321 251 276 236 303 236 7.567 6.889 8.293 7.816 9.066 8.799 7.463 7.428

Sumber : PT Angkasa Pura II

60



Peranan pos dan telekomunikasi dalam struktur perekonomian Provinsi DKI Jakarta memberikan sumbangan 10,30% terhadap total PDRB. Untuk perkembangan sambungan telepon di Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2008 sampai tahun 2011 terjadi penurunan sebesar 1,25% dimana pada tahun 2008 jumlah sambungan telepon sebanyak 1.926.174 sambungan, maka pada tahun 2011 turun menjadi 1.902.089 sambungan. Pada tahun 2011 sambungan telpon terbanyak terdapat di Jakarta Timur sebanyak 493.091 diikuti oleh Jakarta Selatan 434.131. Jakarta Pusat merupakan kota dengan sambungan telpon terpasang terkecil pada tahun 2011 hanya terpasang 205.891 sambungan. h. Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan memberikan kontribusi terhadap PDRB berdasarkan harga berlaku pada tahun 2011 sebesar Rp270.951.564 juta atau sebesar 27,83% dari Total PDRB Provinsi DKI Jakarta. Jika kita bandingkan dengan pendapatan dari sektor keuangan perusahan dan jasa dan mengalami kenaikan 13,29% jika kita bandingkan pada tahun 2010. Dimana pendapatan tahun 2010 sebesar Rp239.155.971 juta maka pada tahun 2011 menjadi Rp270.951.564 juta. Kontribusi dari sektor jasa terhadap PDRB tahun 2011 lebih banyak berasal dari jasa pemerintahan umum sebesar 5,36%, jasa swasta 2,47% yang terdiri dari jasa sosial kemasyarakatan, hiburan dan rekreasi dan perorangan dan rumah tangga. Laju pertumbuhan tertinggi pada sektor Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan terjadi pada tahun 2008 sebesar 19,23%, dan cenderung stabil hingga tahun 2011 yang mengalami pertumbuhan positif 13,29%. Sementara pada periode Semester I tahun 2012 sektor ini juga mengalami pertumbuhan positif sebesar 11,49%. Pertumbuhan sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan di DKI dipengaruhi oleh beberapa komponen, dan salah satunya adalah komponen pertumbuhan nasional yang berkontribusi positif dalam menciptakan tenaga kerja yaitu bertambah sebesar 26.272 orang terhadap penyerapan tenaga kerja nasional. Perkembangan pusat-pusat bisnis dan keuangan di DKI Jakarta melalui keberadaan kantorkantor pusat dan aktivitas bisnis serta keuangan sangat mendorong dalam penciptaan kesempatan kerja, seperti perbankan, persewaan bangunan dalam bentuk ruko (rumah toko) dan rukan (rumah kantor), maupun jasa perusahaan. Perkembangan aktivitas bisnis nampak terlihat di Jakarta Pusat yaitu Thamrin-Sudirman, Harmoni, Kemayoran; di Jakarta Selatan yaitu Sudirman, Kuningan, M.T. Haryono-Gatot Subroto; dan di Jakarta Barat yaitu Sentra Primer Barat, Grogol, Slipi-Palmerah; di Jakarta Utara yaitu Tanjung Priok, Kelapa Gading, dan di Jakarta Timur yaitu Cawang, Jatinegara, Matraman, dan Pulo Gadung, Lembaga perbankan di wilayah DKI Jakarta mengalami perkembangan baik jumlah bank maupun jumlah kantor bank yang ada. Selain Bank Pembangungan Daerah, maka seluruh bank yang ada di Indonesia memiliki Kantor Pusat yang berada di wilayah Provinsi DKI Jakarta. Sampai dengan akhir tahun 2011, jumlah kantor pusat bank umum yang berada di Jakarta tercatat sebanyak 78 bank, dengan rincian 4 bank pemerintah, 1 bank pembangunan daerah, 59 bank swasta nasional, 14 bank swasta asing dan campuran. Secara total jumlah kantor bank mencapai 3.660 unit, baik kantor cabang, kantor cabang pembantu maupun kantor kas. Berdasarkan jenis bank, sistem perbankan di Indonesia dibagi menjadi 3 kategori, yaitu Bank Umum Devisa, Bank Umum Non Devisa, dan Bank Syariah. Tercatat 62% perbankan di DKI Jakarta merupakan Bank Umum Devisa, 24% Bank Umum Bukan Devisa dan 14% merupakan Bank Syariah. Sementara jumlah kantor yang tersedia berjumlah 3.649 kantor bank, dimana Bank Indonesia

61


87% merupakan kantor Bank Umum Devisa, 7% kantor Bank Umum Bukan Devisa dan hanya 6% merupakan kantor Bank Syariah. Tabel 3.2.19. Jumlah Kantor Bank Umum Menurut Status dan Kelompok, Tahun 2011 Status Kantor 1. Kantor Pusat 2. Kantor Cabang 3. Cabang Pembantu 4. Kantor Kas Jumlah 2010 2009 2008

Kelompok Bank Pembangunan Asing dan Pemerintah Swasta Jumlah Daerah Campuran 4 1 59 14 78 108 27 331 40 506 621 42 1.719. 47 2.429 176 74 306 91 647 909 144 2415 192 3.660 893 141 2.155 203 3.394 832 135 2.102 199 3.268 610 128 1.856 162 2.756

Sumber : Bank Indonesia, dalam Jakarta Dalam Angka 2012

Tabel 3.2.20. Jumlah Bank dan Kantor Bank Menurut Jenis Bank, Tahun 2011 Jenis Bank A. Bank Umum Devisa - Jumlah Bank - Jumlah Kantor 1. Bank Pemerintah - Jumlah Bank - Jumlah Kantor 2. Bank Pembangunan Daerah - Jumlah Bank - Jumlah Kantor 3. Bank Swasta Nasional - Jumlah Bank - Jumlah Kantor 4. Bank Swasta Asing - Jumlah Bank - Jumlah Kantor B.Bank Umum Bukan Devisa 1. Bank Swasta Nasional - Jumlah Bank - Jumlah Kantor C. Bank Syariah - Jumlah Bank - Jumlah Kantor Jumlah/Total - Jumlah Bank - Jumlah Kantor

Juli

Agt

Bulan Sept Okt

48 3.175

48 3.178

48 3.178

48 3.178

48 3.178

48 3.178

4 909

4 909

4 909

4 909

4 909

4 909

1 142

1 144

1 144

1 144

1 144

1 144

29 1.923

29 1.933

29 1.933

29 1.933

29 1.933

29 1.933

14 192

14 192

14 192

14 192

14 192

14 192

19 247

19 247

19 247

19 247

19 247

19 247

8 245

8 245

11 243

11 247

11 250

11 224

75 3.667

75 3.670

78 3.668

78 3.672

78 3.675

78 3.649

Nov

Dec

Sumber : Bank Indonesia, Dalam Angka 2012 62



Kinerja jasa perusahaan asuransi selama tahun 2011 mengalami pertumbuhan dan melanjutkan kinerja yang diraih pada tahun sebelumnya. Perluasan dan diversifikasi investasi perusahaan asuransi yang dilakukan pada tahun 2011 cenderung melambat dan dilanjutkan pada triwulan pertama 2012 (dimana terjadi pertumbuhan hanya sebesar 4%) akibat menurunnya profitabilitas dan meningkatnya tingkat risiko investasi pada beberapa jenis aset. Namun demikian, peningkatan total aset selama tahun 2011 lebih pesat yaitu Rp3,18 triliun dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp2,32 triliun dengan jumlah aset pada tahun 2011 sebesar Rp16,68 triliun dan pada tahun 2010 sebesar Rp13,51 triliun (Tabel 3.2.21). Tabel 3.2.21. Perkembangan 10 Perusahaan Asuransi yang Listing pada KSEI Perkembangan Aset 10 Perusahaan Asuransi yang Go Public Aset Investas (Triliun) 2009 2010 Δ (%yoy) 2011 Δ (%yoy) 1 Reksadana 1,51 0,29 -80,89 0,11 -60,87 2 Obligasi 0,43 1,17 171,82 0,90 -22,47 3 Deposito Berjangka 1,74 2,81 61,89 2,51 -10,54 4 Saham 6,59 0,86 -86,90 0,90 3,92 5 MTN 0,07 0,21 182,91 0,13 -39,13 Jumlah Aset 9,99 12,13 21,44 14,16 16,69 Jumlah Aset Non Investasi 1,20 1,37 14,58 2,53 84,04 Total Aset 11,19 13,51 20,71 16,68 23,54 Indikator Profitabilitas ROA 5,19% 6,24% 8,67% ROE 12,35% 14,57% 13,72% ROI 13,33% 11,68% 9,31% Sumber : Kajian Stabilitas Keuangan No. 19, September 2012. Bank Indonesia, 2012.

Mar-12 Δ (%qtq) 0,44 288,37 2,63 191,42 4,17 65,90 0,95 6,42 0,00 -100,00 14,73 4,06 3,11 23,01 17,84 6,93 2,80% 4,46% 3,24%

Penempatan aset investasi perusahaan asuransi pada deposito berjangka selama tahun 2011 tetap menjadi porsi terbesar selain pada obligasi, saham, Medium Term Notes (MTN), dan reksadana. Selama triwulan I-2012, penempatan aset investasi berupa deposito berjangka tetap mendominasi walaupun pertumbuhan tertinggi tercatat pada penempatan investasi reksadana. Hal ini menunjukkan perusahaan asuransi masih lebih tertarik berinvestasi pada instrumen investasi yang tidak terlalu berisiko (deposito berjangka, obligasi, reksadana, dan MTN) walaupun terdapat penurunan penempatan investasi pada MTN. Per Desember 2011 terdapat 143 perusahaan asuransi yang terdiri dari 46 asuransi jiwa, 88 asuransi umum, 5 asuransi sosial, dan 4 reasuransi. Dari seluruh perusahaan asuransi tersebut terdapat 10 yang telah gopublic dengan total aset investasi per Desember 2011 sebesar Rp14,16 triliun atau naik 16,69% dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp12,13 triliun. Dari 10 perusahaan asuransi yang go public tersebut pangsa aset terbesar didominasi oleh 1 perusahaan asuransi yaitu Panin Insurance yang mencapai 72,5%. Selama triwulan I-2012, 10 perusahaan asuransi yang telah go public tersebut menunjukkan penurunan indikator profitabilitas (ROA, ROE, dan ROI) masing-masing sebesar 5,88%, 9,26%, dan 6,06%.

3.3. Profil UMKM Peran usaha kecil dan menengah dalam menunjang kegiatan ekonomi masyarakat terutama dalam menggerakkan sektor riil adalah merupakan ralitas dalam kegiatan ekonomi nasional yang sangat penting dan strategis. Oleh karenanya penguatan terhadap ekonomi skala kecil dan Bank Indonesia

63


menengah dipandang perlu menjadi prioritas yang harus dilakukan untuk menopang ekonomi nasional yang kuat dan terciptanya fundamental ekonomi yang tangguh. Industri prioritas sektor Industri dan kerajinan, Sandang, Peternakan, Perikanan Pertanian & Perkebunan serta Makanan & Minuman perlu dikembangkan dengan pertimbangan untuk dapat memenuhi pasar dalam negeri dan potensi sumberdaya alam yang cukup mendukung, disamping mampu menyerap tenaga kerja yang sangat besar. Namun demikian kita sadari bahwa sejauh ini UKM masih dihadapkan dengan berbagai kendala yang memerlukan upaya kita bersama untuk mengatasi secara tepat dan dukungan dari berbagai pihak secara sungguh-sungguh. Untuk mewujudkan maksud tersebut, maka pengembangan usaha UKM sektor industri dan kerajinan, sandang, peternakan, perikanan, pertanian & perkebunan serta makanan & minuman ditempuh melalui strategi pendekatan sentra UKM yang berpotensi dikembangkan menjadi klaster. Strategi ini selain dilakukan dengan memberikan dukungan kebijakan juga perlu adanya program penyediaan lembaga layanan pengembangan bisnis. Disamping itu juga diberikan dukungan dalam bentuk penyediaan Modal Awal dan Padanan (MAP) yang disalurkan melalui KSP/USP Koperasi dalam rangka mendukung permodalan UKM Sentra. Oleh karena itu keberlangsungan perkembangan sentra-sentra UKM sektor industri dan kerajinan, sandang, peternakan, perikanan pertanian & perkebunan serta makanan & minuman yang telah memperoleh dukungan dari Pemerintah perlu mendapatkan perhatian. Tabel 3.3.1. Penyebaran UKM Binaan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi DKI Jakarta, Dirinci Menurut Wilayahnya No

Wilayah

1

Jakarta Utara

2

Jakarta Timur

3

Jakarta Selatan

4

Jakarta Barat

5

Jakarta Pusat

6

Kepulauan Seribu JUMLAH

Uraian Potensi Binaan Potensi Binaan Potensi Binaan Potensi Binaan Potensi Binaan Potensi Binaan Potensi Binaan

Usaha Kecil 108.022 2.645 147.440 3.083 148.584 3.200 146.527 5.300 133.048 2.794 120 683.741 17.022

Usaha Menengah 28.943 618 31.748 678 31.933 682 31.425 298 30.070 642 45 154.164 2.918

Jumlah (unit) 136.965 3.263 179.188 3.761 180.517 3.882 177.952 5.598 163.118 3.436 165 837.905 19.940

Share (%) 16% 21% 22% 21% 19% 0% 100%

Sumber: Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Prov DKI Jakarta, 2010

Dari katagori usaha kecil dan menengah di DKI Jakarta, diperkirakan mampu menyerap tenaga kerja hingga 6,5 juta orang, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini:

64



Tabel 3.3.2. Profil Usaha UKM Menurut Kategori dan Tenaga Kerja No

Wilayah

1

Jakarta Utara

2

Jakarta Timur

3

Jakarta Selatan

4

Jakarta Barat

5

Jakarta Pusat

6

Kepulauan Seribu JUMLAH

Uraian Potensi Jumlah TK Potensi Jumlah TK Potensi Jumlah TK Potensi Jumlah TK Potensi Jumlah TK Potensi Jumlah TK Potensi Jumlah TK

Usaha Kecil 108.022 540.110 147.440 737.200 148.584 742.920 146.527 732.635 133.048 665.240 120 1.100 683.741 3.419.205

Usaha Menengah 28.943 578.860 31.748 635.320 31.933 638.660 31.425 628.500 30.070 601.400 45 1.500 154.164 3.084.240

Jumlah (unit) 136.965 1.118.970 179.188 1.372.520 180.517 1.381.580 177.952 1.361.135 163.118 1.266.640 165 2.600 837.905 6.503.445

Share (%) 16,35 17,21 21,39 21,10 21,54 21,24 21,24 20,93 19,47 19,48 0,02 0,04 100,00 100,00

Sumber: Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan Prov DKI Jakarta, 2010

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melakukan pembinaan dan pelatihan terhadap pengusaha dan tenaga kerja untuk menciptakan produk usaha kecil menengah (UKM) yang tidak kalah bersaing dengan produk-produk yang dihasilkan perusahaan besar. Sekitar 5.000 UKM akan mendapatkan pelatihan dan dibina untuk menjadi perusahaan mandiri. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) DKI Jakarta akan menyiapkan sumber daya manusia (SDM)-nya agar UKM mampu menjadi perusahaan yang mandiri dan dan mampu bersaing dengan perusahaan besar lainnya. Sektor UKM dinilai memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi di ibukota. Terbukti, saat krisis ekonomi dunia yang sempat berlangsung di tahun 2008, Indonesia justru menjadi salah satu negara yang perekonomiannya bergerak naik. Hal itu, salah satunya disebabkan peranan sektor UKM, khususnya di Jakarta yang tetap tumbuh positif. Karena itu, di tahun 2011, Pemprov DKI Jakarta lebih menitikberatkan pembinaan sektor UKM di bidang sumber daya manusia. Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Perdagangan (KUMKMP) DKI Jakarta memprioritaskan peningkatan kemampuan manajerial dan keterampilan SDM para pengusaha UKM. Ada tiga keterampilan yang akan diberikan, pelatihan pengemasan produk, pelatihan ekspor UKM, serta pelatihan pemasaran beserta promosi produk melalui teknik hubungan masyarakat yang tepat dan baik. Pada tahun 2012, Dinas KUMKMP telah menggenjot berbagai pelatihan bagi para pengusaha UKM. Pelatihan mulai dilakukan selama semester pertama tahun anggaran 2011 atau berlangsung sejak Januari hingga Juni mendatang. Ditargetkan, dalam satu semester itu, sebanyak 5.000 UKM yang memiliki SDM telah dibina dan memperoleh ketiga jenis keterampilan tersebut. Dengan begitu, pada semester kedua tahun anggaran 2011, tiga jenis keterampilan itu sudah bisa diimplementasikan di lapangan oleh para pengusaha UKM. Melalui keterampilan yang diberikan, nantinya para pelaku UKM dapat membuat kemasan yang menarik, higienis, ramah lingkungan dan mendukung kesehatan konsumen. Selain itu, mereka juga bisa memasarkan sendiri hingga ke luar negeri. Bank Indonesia

65


Untuk meningkatkan volume ekspor, KUMKMP telah memfasilitasi dan menyiapkan negaranegara yang menjadi tujuan ekspor seperti Cina, dan sejumlah negara di kawasan Eropa Timur. Tahun 2010, terdapat 229.317 UKM dengan rincian 475 UKM binaan Balai Pengembangan Produktifitas Daerah (BPPD) Disnakertrans DKI Jakarta dan 228.842 UKM binaan koperasi Dinas KUMKMP DKI Jakarta. Hal itu menyebabkan meningkatnya angka kesempatan kerja di Jakarta selama empat tahun terakhir ini. Sebab, keberadaan UKM baru mampu menyerap tenaga kerja antara 10 hingga 15 orang per satu UKM, Berdasarkan data Disnakertrans DKI Jakarta, tingkat kesempatan kerja di Kota Jakarta pada tahun 2008 mencapai 87,83%, meningkat di tahun 2009 mencapai 87,85% dan meningkat kembali di tahun 2010 menjadi 88,94%. 3.4. Analisis Pertumbuhan Ekonomi (BPS DKI Jakarta, November 2012) a. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III Tahun 2012 Perekonomian DKI Jakarta pada triwulan III/2012 bila dibandingkan dengan kondisi triwulan II/2012 (q to q) menunjukkan laju pertumbuhan sebesar 2,2%. Pertumbuhan periode ini sedikit lebih lambat bila dibandingkan triwulan II/2012 yang sebesar 2,3%. Hampir semua sektor mengalami peningkatan produksi kecuali sektor pertambangan-penggalian. Selain itu, pada triwulan III ada momen puasa dan lebaran yang mendorong meningkatnya konsumsi. Sebagian besar dari sektor ekonomi mengalami pertumbuhan diatas 1% kecuali sektor pertanian dan sektor industri pengolahan. Sektor pertanian mengalami perlambatan karena masa panen tanaman bahan makanan sudah lewat, sementara perlambatan di sektor industri pengolahan disebabkan menurunnya produksi industri alat angkutan dan pakaian jadi. Pertumbuhan tertinggi pada triwulan III/2012 dicapai oleh sektor pengangkutan-komunikasi, yaitu sebesar 3,5%. Setelah itu diikuti oleh sektor konstruksi sebesar 2,8%, sektor perdaganganhotel-restoran sebesar 2,6%, sektor jasa-jasa sebesar 2,0%, sektor keuangan-real estat-jasa perusahaan sebesar 1,8%, sektor listrik-gas-air bersih sebesar 1,5%, sektor industri pengolahan sebesar 0,8%, serta sektor pertanian sebesar 0,2%. Sementara sektor pertambangan-penggalian tumbuh minus 0,8%. PDRB triwulanan bila dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun sebelumnya mencerminkan perubahan tanpa dipengaruhi oleh faktor musim. PDRB DKI Jakarta triwulan III/2012 jika dibandingkan dengan triwulan III/2011 (y on y) secara total tumbuh 6,4%. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor pengangkutan dan komunikasi, yakni sebesar 10,8%, kemudian diikuti oleh sektor jasa-jasa sebesar 7,1%, lalu sektor perdagangan-hotel-restoran sebesar 6,7%, sektor konstruksi sebesar 6,6%, sektor keuangan-real estat-jasa perusahaan sebesar 5,4%, sektor listrik-gas-air bersih sebesar 4,2%, sektor industri pengolahan sebesar 3,4%, sektor pertanian sebesar 0,1% dan sektor pertambangan-penggalian sebesar minus 0,3%. Secara kumulatif, PDRB DKI Jakarta sampai dengan triwulan III tahun 2012 (JanuariSeptember) tumbuh sebesar 6,5% dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2011. Sektor pengangkutan dan komunikasi masih menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi, yaitu sebesar 12,3%, setelah itu diikuti oleh sektor jasa-jasa dan perdagangan-hotel-restoran yang masing-masing tumbuh 7,5% dan 7,0%. Pada triwulan III/2012, pertumbuhan yang capai oleh PDRB DKI Jakarta terutama didorong oleh sumber pertumbuhan yang diberikan oleh sektor perdagangan-hotel-restoran dan sektor sektor keuangan-real estat-jasa perusahaan, kemudian diikuti oleh sektor pengangkutankomunikasi, sektor jasa-jasa, sektor konstruksi, dan sektor industri pengolahan.

66



b. Nilai PDRB Menurut Lapangan Usaha Triwulan II dan III Tahun 2012

PDRB DKI Jakarta mencerminkan kemampuan produksi dari sektor-sektor ekonomi yang ada di Jakarta tanpa memperhitungkan dari mana asal faktor produksi yang digunakan dalam proses produksinya. Nilai tambah yang diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi kemudian diperhitungkan menurut harga tahun dasar untuk dapat melihat pertumbuhan produksi secara riil. Hal tersebut dilakukan untuk menghilangkan pengaruh harga pada besaran yang tercipta. PDRB atas dasar harga berlaku Provinsi DKI Jakarta pada triwulan III/2012 adalah sebesar Rp280,0 triliun, sedangkan pada triwulan II/2012 sebesar Rp269,4 triliun, atau terjadi peningkatan sebesar Rp10,6 triliun. Sedangkan berdasarkan atas harga konstan 2000, PDRB triwulan III/2012 mencapai Rp113,7 triliun dan triwulan II/2012 adalah Rp111,7 triliun. Selama triwulan III/2012, berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku, sektor ekonomi yang menghasilkan nilai tambah bruto produk barang dan jasa terbesar adalah sektor keuangan-real estat- jasa perusahaan sebesar Rp76,6 triliun, kemudian diikuti oleh sektor perdagangan-hotelrestoran sebesar Rp57,9 triliun, dan sektor industri pengolahan sebesar Rp44,5 triliun. Sedangkan berdasarkan atas harga konstan 2000, ketiganya menghasilkan nilai tambah masingmasing sebesar Rp31,1 triliun untuk sektor keuangan-real estat-jasa perusahaan, Rp25,0 triliun untuk sektor perdagangan-hotel-restoran, dan Rp16,1 triliun untuk sektor industri pengolahan. (4) Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 dan Triwulan II - III Tahun

2012 Selama tahun 2011 perekonomian DKI Jakarta didominasi oleh sektor keuangan-real estat-jasa perusahaan, sektor perdagangan-hotel-restoran, dan sektor industri pengolahan. Pada tahun 2011 ketiganya memberi kontribusi sebesar 64,0%. Secara umum, peranan ketiganya adalah 27,6% untuk sektor keuangan-real estat-jasa perusahaan, kemudian 20,8% untuk sektor perdaganganhotel-restoran, dan sekitar 15,6% untuk sektor industri pengolahan. Seperti halnya dengan tahun-tahun sebelumnya, perekonomian DKI Jakarta pada triwulan II dan III tahun 2012 juga masih didominasi oleh sektor keuangan-real estat-jasa perusahaan, sektor perdagangan-hotel-restoran, dan sektor industri pengolahan. Sektor keuangan-real estat-jasa perusahaan memberi kontribusi rata-rata sebesar 27,5%, sektor perdagangan-hotel-restoran ratarata sebesar 20,7% dan sektor industri pengolahan rata-rata sebesar 15,8%. (5) PDRB menurut Pengeluaran Triwulan III Tahun 2012

Peningkatan PDRB pengeluaran selama triwulan III/2012 sangat dipengaruhi oleh komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga. PDRB atas dasar harga berlaku selama triwulan III/2012 untuk komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga naik sebesar Rp7,9 triliun dibandingkan pengeluaran konsumsi rumah tangga triwulan II/2012, dari Rp153,0 triliun menjadi Rp160,4 triliun. Adanya momen puasa dan lebaran mendorong konsumsi rumahtangga meningkat signifikan. Selain itu komponen yang juga mempengaruhi meningkatnya PDRB pengeluaran adalah komponen pembentukan modal tetap bruto (PMTB) yang meningkat sebesar Rp6,7 triliun, dan komponen ekspor meningkat Rp3,7 triliun. Struktur PDRB menurut pengeluaran Provinsi DKI Jakarta selama triwulan III/2012 terbesar pada komponen konsumsi rumah tangga mencapai 57,5%, terbesar kedua adalah komponen ekspor yang mencapai 55,7%. Sementara PMTB mencapai 39,5% dan yang terkecil adalah Bank Indonesia

67


komponen pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar 8,9%. Komponen impor dalam hal ini menjadi faktor penyeimbang penyediaan produk barang dan jasa yang dikonsumsi di Jakarta memiliki peranan sebesar 61,6. Perubahan struktur PDRB menurut pengeluaran dari triwulan II ke triwulan III terbesar pada komponen PMTB dari 38,6% triwulan II menjadi 39,5% triwulan III, perubahan terbesar kedua adalah komponen konsumsi rumahtangga dari 56,8% di triwulan II menjadi 57,5% di triwulan III tahun 2012. Laju pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran Provinsi DKI Jakarta triwulan III/2012 terhadap triwulan II/2012 (q to q) sebesar 2,2%, sedikit mengalami perlambatan bila dibanding triwulan II/2012 yang sebesar 2,3%. Dilihat secara komponen, laju pertumbuhan terbesar dicapai komponen PMTB sebesar 3,0%, komponen ini tumbuh lebih lambat dibandingkan triwulan II yang mengalami pertumbuhan 7,8%. Terbesar kedua adalah komponen konsumsi rumahtangga sebesar 2,4%, komponen ini tumbuh lebih cepat dibanding triwulan II yang mencapai 1,6% dikarenakan ada momen puasa dan lebaran. Sedangkan laju pertumbuhan q to q terkecil adalah komponen konsumsi pemerintah yang mengalami konstraksi sebesar 1,9%, pada triwulan II kenaikan komponen ini sebesar 22,9%. Pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran Provinsi DKI Jakarta triwulan III/2012 terhadap triwulan III/2011 (y on y) sebesar 6,4%. Hampir semua komponen mengalami pertumbuhan positif kecuali komponen konsumsi pemerintah yang tumbuh minus 0,4%. Pertumbuhan tertinggi dicapai komponen PMTB sebesar 7,1% dan komponen konsumsi rumahtangga sebesar 6,6%. Sementara komponen ekspor dan impor masing-masing tumbuh 4,3%.

68


BAB IV KEBIJAKAN PENGEMBANGAN UMKM 4.1. Kebijakan Pemerintah Pusat Berbagai kebijakan pemerintah pusat telah diambil oleh Lembaga Pemerintah Departemen dan Non Departemen sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, yang antara lain mengatasi masalah dan meminimalisir kendala yang dihadapi oleh UMKM, baik dari segi permodalan dan pembiayaan usaha, kelembagaan, manajemen usaha, dan pemasaran. Masalah dan kendala yang dihadapi oleh UMKM pada dasarnya bersumber dari sumberdaya manusia dan kondisi dan iklim usaha yang dalam beberapa hal tidak menguntungkan dan kondusif bagi pengembangan UMKM. Berbagai kebijakan dan program yang telah diambil oleh berbagai Departemen dan Non-Departemen dalam operasionalisasinya dihadapkan kepada masalah koordinasi. Dalam rangka mempercepat pengembangan sektor riel dan pemberdayaan UMKM, pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan INPRES No. 6 tahun 2007. Seperti tertuang pada INPRES No. 6 tahun 2007, pemberdayaan UMKM secara garis besar meliputi: (1) peningkatan akses permodalan bagi UMKM, (2) pengembangan kewirausahaan dan sumberdaya manusia, (3) peningkatan peluang pasar produk UMKM, dan (4) reformasi regulasi. Peningkatan akses permodalan bagi UMKM meliputi kebijakan untuk: (1) meningkatkan kapasitas kelembagaan dan akses UMKM pada sumber pembiayaan yang meliputi program pengembangan skema kredit investasi bagi UMKM, meningkatkan efektivitas fungsi dan peran Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB), (2) memperkuat sistem penjaminan kredit bagi UMKM yang meliputi program peningkatan sertifikasi tanah untuk memperkuat penjaminan kredit UMKM, peningkatan peran Lembaga Penjaminan Kredit bagi UMKM, dan program pengembangan sistem resi gudang sebagai instrumen pembiayaan bagi UMKM (3) mengoptimalkan pemanfaatan dana non perbankan untuk pemberdayaan UMKM yang meliputi program untuk meningkatkan efektivitas pemanfaatan dana bergulir APBN untuk pemberdayaan UMKM serta restrukturisasi pengelolaan dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) pada BUMN. Pengembangan kewirausahaan dan sumberdaya manusia meliputi kebijakan untuk: (1) meningkatkan mobilitas dan kualitas SDM melalui program peningkatan akses UMKM pada mobilitas dan kualitas SDM, peningkatan peran Perguruan Tinggi dalam pengembangan Bussines Development Services Provider (BDS-P) dan pemberdayaan UMKM, pengembangan Koperasi Sivitas Akademika, dan peningkatan program Sarjana Pencipta Kerja Mandiri (Prospek Mandiri), (2) mendorong tumbuhnya kewirausahaan yang berbasis teknologi dengan melaksanakan program pembentukan Pusat Inovasi UMKM untuk pengembangan kewirausahaan dengan mengoptimalkan peran lembaga yang sudah ada. Peningkatan peluang pasar bagi produk UMKM terdiri dari kebijakan untuk: (1) mendorong dan berkembangnya kreasi produk UMKM melalui program pengembangan institusi promosi produk UMKM, peningkatan efektivitas pengembangan klaster sentra IKM melalui pendekatan One Village One Product, dan program pengembangan akses pasar produk UMKM melalui hotel, (2) mendorong berkembangnya pasar tradisional dan tata hubungan dagang antar pelaku pasar yang berbasis kemitraan melalui program pemberdayaan pasar tradisional dan peningkatan peran peritel modern dalam membuka akses pasar bagi produk UMKM, (3) mengembangkan sistem Bank Indonesia

69

Kebijakan Pengembangan UMKM

informasi angkutan kapal untuk UMKM dengan program fasilitasi informasi tentang angkutan kapal untuk UMKM, dan (4) mengembangkan sinergitas pasar dengan program pengembangan pasar yang terintegrasi antara pasar penunjang, pasar induk dan pasar tradisional. Pada kelompok reformasi regulasi meliputi kebijakan untuk menyediakan insentif perpajakan untuk UMKM serta menata kembali kebijakan di bidang UMKM termasuk meredefinisi usaha mikro, kecil dan menengah. Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM telah melaksanakan 5 langkah kebijakan bagi pemberdayaan koperasi dan UMKM secara optimal hingga 2014 yang terkait dengan rencana pembangunan jangka panjang. Lima langkah kebijakan untuk pemberdayaan koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM) tersebut adalah : (1) meningkatkan iklim usaha kondusif bagi KUMKM, (2) mengembangkan produk pemasaran KUMKM, (3) mengembangkan produk dan pemasaran bagi KUMKM, (4) peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia KUMKM, serta (5) perkuatan kelembagaan koperasi. Disadari sepenuhnya bahwa munculnya permasalahan terkait dalam pengembangan koperasi dan UMKM tidak terlepas dari persoalan-persoalan yang melatarbelakangi dan menjadi sebab atau pemicu munculnya permasalahan tersebut. Beberapa pokok persoalan antara lain sebagai berikut: 1. Lemahnya keberpihakan pada pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi, 2. Kurangnya komitmen pada pengembangan kewirausahaan, 3. Rendahnya keberpihakan dalam pembangunan infrastruktur, khususnya di daerah tertinggal dan terdepan. Pengembangan infrastruktur terus berlanjut menjadi satu dari sekian banyak yang paling dibutuhkan dan menjadi kendala bagi pengembangan dan pertumbuhan jangka menengah dan panjang. Untuk memecahkan beberapa persoalan tersebut, maka perlu langkah-langkah nyata, diawali dengan membuat kebijakan, kemudian merumuskan strategi dan upaya agar pokok permasalahan terpecahkan. Kebijakan yang perlu dikembangkan adalah upaya Revitalisasi Peran Perekonomian Nasional, dengan strategi yang dapat diterapkan : 1. Memperkuat keberpihakan pada pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi, 2. Meningkatkan komitmen pada pengembangan kewirausahaan, 3. Mengokohkan keberpihakan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur, khususnya di daerah tertinggal dan terdepan. Upaya-upaya untuk Strategi ke-1: Memperkuat keberpihakan pada pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dan Koperasi. 1. Bank Indonesia melakukan penyesuaian skema penjaminan terhadap UMKM dan Koperasi dan mempermudah peraturan kredit, 2. Bank Indonesia dan Perbankan Nasional melakukan improvisasi terhadap produk‐produk pembiayaan UMKM yang lebih inovatif dan memudahkan, 3. Kementerian Koperasi dan UMKM meningkatkan kualitas SDM pengelola dengan meningkatkan pengetahuan bisnis, manajemen, jaringan serta penggunaan teknologi, 4. Kementerian Koperasi dan UMKM memfasilitasi pemasaran produk usaha Koperasi dan UMKM kepada pasar nasional dan internasional, 5. Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian serta Kementerian Hukum dan HAM memberikan kemudahan pengurusan legalitas usaha dan perlindungan usaha terhadap Koperasi dan UMKM. 70



Upaya untuk Strategi ke-2: Meningkatkan komitmen pemerintah pada pengembangan kewirausahaan 1. Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pendidikan dan Budaya, KADIN, HPMI dan Perguruan Tinggi melakukan program pengembangan pemuda, mahasiswa dan pelajar wirausaha, 2. Presiden membentuk Komite Nasional Pengembangan Wirausaha Baru yang mengikutsertakan pemangku kepentingan seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, KADIN dan HIPMI, 3. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, KADIN dan HIPMI melakukan peningkatan program pelatihan, sertifikasi kompetensi dan penempatan tenaga kerja, 4. Presiden memberikan instruksi agar program CSR (Corporate Social Responsibility) yang dilakukan oleh BUMN maupun perusahaan swasta untuk diprioritaskan dalam rangka meningkatkan kewirausahaan. Upaya untuk Strategi ke-3: Mengokohkan keberpihakan pemerintah dalam pembangunan infrastruktur, khususnya di daerah tertinggal dan terdepan. 1. Pemerintah membuka kesempatan kepada pihak swasta untuk membangun infrastruktur dengan memberikan insentif bagi sektor swasta yang berinvestasi di infrastruktur, 2. Pemerintah menentukan area/jenis projek prioritas yang ditargetkan untuk investasi swasta dan kemitraan publik dan swasta (Public Private Partnerships), 3. Pemerintah meningkatkan alokasi anggaran APBN bagi membangunan dan pemeliharaan infrastruktur, dengan tetap mempertimbangkan penggunaan dana secara efektif dan efisien, 4. Pemerintah memprioritaskan pembangunan infrastruktur pada bidang kerja yang dianggap paling menghambat oleh pelaku usaha, yaitu: listrik, pelabuhan, air, dan telekomunikasi. 4.2. Kebijakan Pemerintah Daerah Sesuai dengan UU Nomor 25 Tahun 2004 pasal 5, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan penyusunannya mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). RKPD memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007-2012. Penyusunan RKPD bertujuan untuk mewujudkan program pembangunan DKI Jakarta yang terintegrasi dan berkelanjutan sesuai dengan visi, misi dan amanat RPJMD. Selanjutnya untuk mencapai tujuan tersebut dilakukan dengan: 1. Memberikan jaminan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah dalam penyelenggaran urusan Pemerintahan melalui penjabaran rencana strategis ke dalam rencana operasional dan memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan pembangunan daerah, 2. Memberikan gambaran mengenai proyeksi Rencana Kerangka Ekonomi Daerah tahun 2012 sebagai patokan dalam penyusunan rencana pendapatan yang akan digunakan untuk mendanai belanja dan pembiayaan pembangunan daerah,

Bank Indonesia

71


3. Mengarahkan kepada seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) pembangunan daerah dalam merumuskan, menyusun perencanaan pembangunan dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah tahun 2012, 4. Menyatukan tujuan kegiatan semua SKPD melalui penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam rangka pencapaian visi dan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, sehingga RKPD ini bisa menjadi instrumen bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKPD), 5. Menetapkan program prioritas untuk masing-masing urusan pemerintahan dalam rangka pencapaian target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan. 4.2.1. Visi Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Propinsi DKI Jakarta maka Visi Pemerintahan Daerah Provinsi DKI Jakarta tahun 2007–2012 adalah: "Jakarta Yang Nyaman dan Sejahtera Untuk Semua ". Pemahaman terhadap Visi tersebut adalah sebagai berikut: 1. Jakarta yang nyaman bermakna terciptanya rasa aman, tertib, tentram dan damai, 2. Jakarta yang sejahtera bermakna terwujudnya derajat kehidupan penduduk Jakarta yang sehat, layak dan manusiawi. Pemahaman terhadap Visi Jakarta adalah sebuah kota yang bisa menjanjikan kehidupan yang nyaman dan sejahtera untuk semua, jika pemerintah dan masyarakatnya sepakat untuk secara optimal menjawab tantangan, menyelesaikan permasalahan, serta memanfaatkan potensi dan peluang yang ada. Kebersamaan adalah sebuah kata kunci. Kepemimpinan adalah jawaban terhadap setiap tantangan. Tata kelola pemerintahan yang baik adalah titik tolak untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Dengan modal kebersamaan, kepemimpinan dan tata kelola pemerintahan yang baik, diharapkan masyarakat akan lebih mampu memanfaatkan segala potensi dan peluang yang tersedia. 4.2.2. Misi Untuk mewujudkan Visi, Misi Pembangunan 2007-2012 DKI Jakarta adalah sebagai berikut: a. Membangun tata kelola pemerintahan yang baik dengan menerapkan kaidah-kaidah ”Good Governance”, b. Melayani masyarakat dengan prinsip pelayanan prima, c. Memberdayakan masyarakat dengan prinsip pemberian otoritas pada masyarakat untuk mengenali permasalahan yang dihadapi dan mengupayakan pemecahan yang terbaik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan, d. Membangun sarana dan prasarana kota yang menjamin kenyamanan, dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan, e. Menciptakan lingkungan kehidupan kota yang dinamis dalam mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan. Makna Misi dimaksud adalah: a. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan menerapkan kaidah-kaidah Good Governance”, bermakna bahwa tata pemerintahan dijalankan dengan mengacu pada 10 (sepuluh) prinsip Good Governance, yakni: (1) Partisipasi masyarakat, (2) 72



b.

c.

d.

e.

f.

Tegaknya supremasi hukum, (3) Transparansi, (4) Kesetaraan, (5) Daya tanggap kepada stakeholders, (6) Berorientasi pada visi, (7) Akuntabilitas, (8) Pengawasan, (9) Efektivitas dan efisiensi, (10) Profesionalisme, Pendekatan yang dilakukan untuk aktualisasi misi ini melalui peningkatan kinerja aparatur, sistem dan unit kerja. Misi ini akan mewujudkan efektivitas program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, Melayani masyarakat dengan prinsip pelayanan prima, bermakna bahwa pelayanan prima dilakukan dengan mengutamakan norma pelayanan yakni: ramah, efisien, bermutu, cepat, transparan dan berkepastian hukum. Pelayanan prima terutama akan diprioritaskan pada bidang-bidang yang sangat menyentuh kehidupan masyarakat antara lain: pendidikan, kesehatan, sosial budaya, keamanan, ketertiban, hukum, sarana dan prasarana kota, serta perhubungan dan transportasi, Memberdayakan masyarakat dengan prinsip pemberian otoritas pada masyarakat untuk mengenali permasalahan yang dihadapi dan mengupayakan pemecahan yang terbaik pada tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian pembangunan, bermakna bahwa pemberian otoritas dilandasi oleh pertimbangan bahwa di kalangan masyarakat telah ada komunitas keahlian tertentu yang berkemampuan untuk berpartisipasi secara luas pada pembangunan. Pemberian otoritas telah dapat diimplementasikan pada bidang tertentu, sesuai dengan kemampuan masyarakatnya. Lebih lanjut melalui pemberdayaan masyarakat ini, terbuka pula ruang publik untuk bermusyawarah, dan sekaligus merupakan proses pembelajaran kehidupan demokratis, Membangun sarana dan prasarana kota yang menjamin kenyamanan, dengan memperhatikan prinsip pembangunan berkelanjutan, bermakna bahwa untuk menjamin kenyamanan dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana kota terutama berkaitan dengan: pengendalian banjir, kelancaran arus lalu lintas, penyediaan layanan air bersih, penyediaan ruang terbuka hijau skala kota dan taman interaktif, Menciptakan lingkungan kehidupan kota yang dinamis dalam mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan, bermakna bahwa Jakarta memiliki “favorable climate” untuk 7 (tujuh) aset kota, yakni: (1) Human, (2) Social, (3) Cultural, (4) Intelectual and Creative, (5) Natural, (6). Environmental, (7) Infrastructure.

Pertumbuhan yang diharapkan adalah pertumbuhan yang serasi antar bidang dan wilayah. Kesejahteraan yang diarahkan adalah meningkatnya derajat kualitas kehidupan yang sinergis untuk ketujuh aset kota tersebut. 4.2.3. Permasalahan Pembangunan dan Isu Strategis Perumusan isu strategis dan masalah mendesak didasarkan pada perkembangan situasi dan kondisi pencapaian target sesuai visi dan misi dalam RPJMD 2007-2012 yang diselaraskan dengan Prioritas Nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2009-2014 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2012. Berdasarkan kondisi pencapaian target Visi - Misi RPJMD, maka beberapa isu strategis yang perlu mendapat perhatian khusus, yaitu: a. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar yang berkeadilan, c. Peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem pemenuhan kebutuhan masyarakat, d. Pembangunan sarana prasarana kota. Isu strategis tersebut, akan diselaraskan dengan tema dan prioritas nasional untuk menjamin sinergitas antara kebijakan pusat dan daerah. Mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Bank Indonesia

73


Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014, maka telah ditentukan tema RKP 2012, yaitu Percepatan dan Perluasan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkeadilan bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat. Prioritas pembangunan nasional yang akan mendukung pelaksanaan RKP tahun 2012 masih akan bertumpu pada 11 Prioritas Nasional, yaitu: (1) Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; (2) Pendidikan; (3) Kesehatan; (4) Penanggulangan Kemiskinan; (5) Ketahanan Pangan; (6) Infrastruktur; (7) Iklim Investasi dan Usaha; (8) Energi; (9) Lingkungan Hidup dan Bencana; (10) Daerah Tertinggal, Terdepan, Terluas, dan Pasca Konflik; (11) Kebudayaan, Kreatifitas, dan Inovasi; serta 3 Prioritas lainnya, yaitu (a) Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; (b) Bidang Perekonomian; dan (c) Bidang Kesejahteraan Rakyat, sebagaimana telah tertuang didalam RPJMN 2010-2014. Selanjutnya pencapaian prioritas nasional tersebut akan diselaraskan dengan program Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (Percepatan dan Perluasan Koridor Ekonomi Indonesia) yang dilaksanakan mealui four track strategy, yaitu pro-growth, pro-job, pro-poor, dan pro-environment dan pengembangan program-program percepatan pengurangan kemiskinan, yaitu: Klaster I (pertama) Program Bantuan Sosial Berbasis Keluarga, Klaster II (kedua) Program Pemberdayaan Masyarakat, Klaster III (ketiga) Program Pemberdayaan Usaha Kecil dan Mikro, serta Klaster IV (keempat) Program Pro Rakyat. 4.2.4. Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2012 menjadi akhir pelaksanaan RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2007-2012. Berbagai upaya telah dilakukan untuk mencapai Visi dan Misi Pembangunan DKI Jakarta Tahun 2007-2012, yaitu mewujudkan Jakarta yang nyaman dan sejahtera untuk semua. Sejalan dengan hal tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melakukan serangkaian langkah demi mempercepat proses pencapaian target RPJMD DKI Jakarta 2007-2012 dengan tetap mensinergikan hal tersebut dengan arah gerakan pembangunan nasional. Arah pembangunan perekonomian DKI Jakarta tahun 2012 sejalan dengan tema Perencanaan Pembangunan dalam RKP Tahun 2012 yakni percepatan dan perluasan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. Hal ini didukung dengan optimalisasi perekonomian DKI Jakarta di Koridor Ekonomi 2 yang diarahkan untuk memperkuat perekonomian nasional sebagai pendorong industri dan jasa nasional. Lebih lanjut, hal tersebut selaras dengan arah pembangunan Provinsi DKI Jakarta yang termuat dalam RPJMD Tahun 2007-2012 diupayakan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas infrastruktur ekonomi dan sosial sebagai upaya untuk mewujudkan DKI Jakarta sebagai kota yang nyaman dan sejahtera untuk semua. Sebagai wujud sinergi dengan pembangunan nasional, serta sebagai upaya percepatan pencapaian RPJMD, maka fokus optimalisasi perekonomian di DKI Jakarta dititikberatkan pada sektor-sektor antara lain: industri non migas, bank, perdagangan, jasa penunjang keuangan, jasa perusahaan, komunikasi, konstruksi, hotel dan restoran serta jasa-jasa lainnya.

74



4.2.5. Prioritas Dan Sasaran Pembangunan Daerah Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2012 disusun sebagai penjabaran RPJMD 2007-2012 dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2012. Penyusunan prioritas dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi pencapaian target RPJMD sampai dengan tahun 2010 dan proyeksi pencapaian kinerja tahun 2011, masalah dan tantangan pembangunan serta arah kebijakan pembangunan urusan tahun 2012. Tema RKPD Tahun 2012 adalah Percepatan Pencapaian Target RPJMD 2007 - 2012 sebagai Landasan RPJMD Selanjutnya, serta sinergi dengan prioritas dan program nasional. Dengan demikian kebijakan pembangunan DKI Jakarta tahun 2012 diprioritaskan untuk: a. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel, b. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar yang berkeadilan utamanya untuk layanan pendidikan, kesehatan dan sosial, c. Peningkatan kesejahteraan masyarakat serta penataan kelembagaan dan pelaksanaan sistem pemenuhan kebutuhan masyarakat berbasis pemberdayaan, d. Pembangunan sarana prasarana kota untuk memperlancar aktifitas perekonomian kota dan pemenuhan kebutuhan perumahan rakyat. Selanjutnya kebijakan tersebut, dijabarkan dalam prioritas pembangunan menurut urusan dan menurut wilayah. Rencana Program/Kegiatan Dedicated Tahun 2012 Program/Kegiatan Dedicated merupakan program/kegiatan strategis dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang bersifat menyentuh langsung kepentingan publik, monumental, lintas sektor, berskala besar, memiliki urgensi tinggi, dan memberikan dampak luas pada masyarakat. Adapun rincian rencana Program/Kegiatan Dedicated dimaksud adalah sebagai berikut: 4.2.6. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Menurut Sektor a.

Sektor Pendidikan

Sasaran Pembangunan Sektor Pendidikan pada tahun 2012, difokuskan untuk pencapaian target RPJMD urusan pendidikan antara lain: 1. Mempertahankan akses pendidikan dasar yang berkualitas, 2. Meningkatnya akses dan pemeraatan pendidikan menengah, 3. Meningkatnya kualitas pendidikan dasar, 4. Meningkatnya kualitas pendidikan menengah yang ditandai dengan: a. Menurunnya angka putus sekolah pada pendidikan dasar dan menengah, b. Meningkatnya kualitas kompetensi dan relevansi pendidikan SMK, c. Meningkatnya kualitas kompetensi pendidikan non formal dan informal, d. Meningkatnya partisipasi penduduk miskin pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD), e. Meningkatnya kualitas pengelolaan satuan layanan pendidikan antara lain meningkatnya jumlah sekolah yang melaksanakan Manajemen Berbasis Sekolah menjadi 1.605 sekolah. Arah kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2012 adalah: 1. Menyediakan pelayanan pendidikan dasar yang berkualitas yang dapat diakses oleh seluruh anak usia sekolah,

Bank Indonesia

75


2. Menyediakan pelayanan pendidikan menengah yang lebih mudah diakses dan terjangkau oleh masyarakat, 3. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dasar secara menyeluruh dan sistematis dengan penekanan pada peningkatan tata kelola satuan pendidikan, kualitas guru, kurikulum, dan sarana prasarana penunjang, 4. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan menengah untuk memberikan landasan yang kuat bagi lulusannya agar dapat melanjutkan pendidikan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, dengan penekanan pada peningkatan tata kelola satuan pendidikan menengah, kualitas guru, kurikulum, dan sarana prasarana penunjang, 5. Meningkatkan kualitas kompetensi dan relevansi pendidikan kejuruan sehingga dapat memberikan landasan yang kuat bagi lulusannya agar dapat memasuki pasar kerja, 6. Meningkatkan akses, kualitas dan relevansi pendidikan non formal sebagai wadah pelayanan pendidikan sepanjang, 7. Meningkatkan kualitas, profesionalisme, dan kesejahteraan pendidik melalui peningkatan kualifikasi akademik bagi pendidik untuk memenuhi standar minimal yang dipersyaratkan, menyediakan berbagai tunjangan bagi pendidik, penguatan sistem penilaian kinerja pendidik, 8. Meningkatkan pemerataan dan keterjangkauan pendidikan anak usia dini yang didukung dengan Pengembangan Anak Usia Dini (Childhood Care Early Education) secara holistik-integratif untuk mendukung kesiapan memasuki jenjang pendidikan dasar, khususnya untuk penduduk miskin, 9. Memperkuat tata kelola pelayanan pendidikan. B. Sasaran Pembangunan Sektor Koperasi dan UKM Sasaran pembangunan Urusan Koperasi dan UKM difokuskan untuk percepatan pencapaian target RPJMD pada Tahun 2012 antara lain: 1. Meningkatkan jiwa kewirausahaan bagi UMKM, 2. Meningkatkan penyaluran jumlah Dana Bergulir untuk Koperasi Jasa Keuangan (KJK), 3. Meningkatkan ketentuan dan peraturan gubernur terkait koperasi masyarakat, simpan pinjam, dan KJK, 4. Meningkatkan pemanfaatan sarana dan prasarana promosi dan perdagangan UMKM, melakukan pameran produk, partisipasi perdagangan dan promosi regional, nasional, dan internasional, 5. Meningkatkan peran KJK dalam melayani permodalan UMKM untuk pengembangan usahanya, 6. Meningkatkan kemampuan akses UMKM dan Koperasi pada program program pengembangan skim kredit baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Perbankan, dan Lembaga Keuangan Lainnya, 7. Melaksanakan pendampingan dan pemagangan bagi UMKM dan Koperasi dalam rangka alih teknologi, 8. Penyusunan database koperasi dan UMKM, penerbitan peraturan yang berkaitan dengan pengembangan koperasi dan UMKM, 9. Peningkatan akses permodalan UMKM dan Koperasi melalui program LPKD (Lembaga Penjamin Kredit Daerah), 10. Mengoptimalkan fungsi lokbin dan memanfaatkan sarana kota untuk menampung sementara usaha mikro/PKL, meningkatkan peran swasta/BUMN/BUMD untuk menyediakan lokasi usaha mikro/PKL serta mengoptimalkan pemanfaatan 20% penyediaan tempat usaha mikro/PKL dari perpasaran swasta.

76



Arah kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2012: 1. Meningkatkan ketrampilan SDM Koperasi dan UMKM dalam rangka meningkatkan manajemen organisasi, akses pemasaran dan pangsa pasar, akses permodalan, akses teknologi tepat guna serta kemitraan, 2. Meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana promosi dan perdagangan produk koperasi dan UMKM agar produk yang dihasilkan dapat bersaing di pasar global, 3. Penciptaan ikllim yang mendukung pengembangan UMKM dan Koperasi di pasar regional dan global, 4. Penyediaan sarana dan prasarana usaha mikro/PKL agar tertata dengan baik sehingga mampu menjadi daya tarik para wisatawan domestik dan wisatawan asing yang berkunjung ke kota Jakarta, 5. Peningkatan permodalan Koperasi dan UMKM melalui pembentukan Lembaga Penjamin Kredit, penumbuhan dan peningkatan peran KJK. C. Sasaran Pembangunan Urusan Penanaman Modal Tahun 2012 Sasaran pembangunan Urusan Penanaman Modal difokuskan untukpercepatan pencapaian target RPJMD pada Tahun 2012 antara lain: 1. Meningkatnya Jumlah realisasi investasi PMA dan PMDN, 2. Meningkatnya target PAD yang bersumber dari BUMD, 3. Meningkatnya hubungan kemitraan bisnis dengan pengusaha mancanegara, 4. Pelayanan Penanaman Modal memenuhi standar internasional, 5. Meningkatnya kualitas pelayanan melalui efisiensi penyelesaian perijinan waktu kurang dari 38 hari, 6. Meningkatnya jumlah partisipasi instansi sektoral dan daerah dalam pelaksanaan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). PTSP yang mendapat pendelegasian kewenangan untuk memproses dan menandatangani perizinan dan Non Perizinan bidang Penanaman Modal, 7. Terfasilitasinya penyelenggaraan forum investasi/penanaman modal tingkat nasional dan internasional. Arah kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2012: 1. Meningkatkan iklim investasi melalui sinkronisasi dan harmonisasi peraturan yang terkait dengan pengembangan kegiatan penanaman modal dan fasilitasi penyelesaian masalah hukum terkait investasi, 2. Menyiapkan kelembagaan yang akan mengelola Kawasan Ekonomi Khusus sebagai bagian dari kelengkapan sarana untuk meningkatkan pertumbuhan investasi di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang ujungnya bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, 3. Meningkatkan hubungan kemitraan bisnis melalui peningkatan promosi investasi di dalam dan di luar negeri secara terpadu dan bertindak lanjut, 4. Meningkatkan kualitas layanan investasi melalui penyederhanaan prosedur, peningkatan pelayanan dan pemberian fasilitas penanaman modal serta fasilitas kerjasama strategis antara usaha besar dengan UMKM, 5. Melakukan optimalisasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di Tingkat Provinsi dan Walikotamadya di DKI Jakarta. D. Sasaran Pembangunan Sektor Kebudayaan Sasaran pembangunan urusan Kebudayaan difokuskan untuk percepatan pencapaian target RPJMD pada Tahun 2012 antara lain:

Bank Indonesia

77


1. Meningkatnya kualitas pengelolaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya, 2. Meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap nilai dan keragaman budaya, 3. Meningkatnya jumlah pelaku seni budaya yang mendapatkan standar kompetensi tingkat dasar dan madya, 4. Meningkatnya kualitas pelayanan budaya, 5. Meningkatnya jumlah penampilan karya seni budaya Betawi di tingkat nasional dan internasional, 6. Meningkatnya jumlah bangunan pertunjukan seni budaya yang representatif, 7. Tertatanya kawasan budaya kota. Arah kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2012: 1. Meningkatkan kualitas pengelolaan, perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kekayaan budaya agar aset budaya dapat berfungsi optimal sebagai sarana edukasi melalui perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan peninggalan bersejarah dan cagar budaya serta pengembangan permuseuman termasuk pengelolaan museum daerah sebagai sarana edukasi, rekreasi, serta pemahaman kekayaan budaya daerah, 2. Meningkatkan apresiasi seni masyarakat terhadap berbagai bentuk nilai dan keragaman melalui penyediaan fasilitas dan pembinaan seni budaya yang terkelola dengan baik, melalui kelembagaan pendidikan dan sanggar-sanggar yang ada di masyarakat, dengan agenda yang terjadwal secara reguler serta memfasilitasi berbagai aktivitas komunitas seni budaya, 3. Meningkatkan kapasitas sumberdaya seni dan kebudayaan, pengembangan kompetensi dan profesionalisme sumberdaya manusia kebudayaan; peningkatan persahabatan antardaerah dan antarbangsa yang didukung oleh pengembangan diplomasi kebudayaan, promosi kebudayaan, dan pertukaran kebudayaan; peningkatan kualitas informasi dan basis data kebudayaan; dan pengembangan kemitraan antar pemangku kepentingan baik di pusat maupun di daerah, 4. Mengembangkan kawasan budaya sebagai bentuk pengembangan nilai budaya dan ekonomi kreatif berbasis budaya. E. Sasaran Pembangunan Sektor Ketahanan Pangan Sasaran pembangunan Urusan Ketahanan Pangan difokuskan untuk percepatan pencapaian target RPJMD pada Tahun 2012 antara lain: 1. Terpenuhinya pasokan kebutuhan daging murah ke masyarakat kurang mampu pada harihari besar keagamaan sebanyak 40 ton, 2. Terlaksananya pembangunan gedung workshop/prosessing unit Klender, 3. Terpenuhinya kebutuhan sembilan bahan pokok masyarakat, 4. Berfungsinya tim ketahanan pangan dan tim evaluasi harga secara optimal dan meningkatnya jumlah kelompok masyarakat yang peduli terhadap ketahanan pangan sebanyak 6 kelompok, 5. Terkendalinya mutu dan keragaman pangan yang berbasis sumberdaya lokal, 6. Pemberdayaan KK Rawan Pangan sebanyak 360 KK dan 160 KK Gizi Buruk di DKI Jakarta, 7. Meningkatnya produk lokal ditandai dengan meningkatnya hasil produk hidroponik dan penerapan teknologi sebesar 70 ton/tahun. Arah kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2012: 1. Mengamankan jalur supply, gudang penyediaan stock, sistem dan mekanisme distribusi sembilan bahan pokok, 78



2. Penguatan Ketahanan Pangan dalam rangka mewujudkan kemandirian pangan, yang menjamin ketersediaan dan konsumsi pangan dalam jumlah yang cukup, aman, bergizi seimbang dan berkelanjutan, baik di tingkat daerah, maupun rumah tangga, 3. Meningkatkan daya saing produk pertanian baik di pasar domestik maupun global melalui peningkatan mutu produk pertanian, efisiensi produksi, promosi, serta dukungan infrastruktur, kebijakan, dan regulasi yang kondusif, 4. Meningkatkan gizi masyarakat di daerah rawan pangan dengan memberdayakan lumbung pangan di Kelurahan, 5. Mengembangkan pola diversifikasi pangan dengan meningkatkan kualitas produksi lokal, 6. Peningkatan peranan tim ketahanan pangan dan tim evaluasi harga. F. Sasaran Pembangunan Sektor Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (RW) Sasaran pembangunan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (RW) difokuskan untuk percepatan pencapaian target RPJMD pada tahun 2012 antara lain: 1. Meningkatnya jumlah Pos Pelayanan Terpadu yang berfungsi hingga mencapai 44 unit, 2. Meningkatnya jumlah masyarakat Kelurahan yang memanfaatkan hasil Teknologi Tepat Guna (TTG) sebanyak 70 orang, 3. Jumlah keikutsertaan masyarakat yang memiliki TTG pada gelar TTG Tingkat Nasional, Provinsi, dan Kota/Kabupaten sebanyak 38 orang, 4. Kerjasama, kemitraan, promosi TTG dengan lembaga penelitian, pendidikan dan lembaga swasta sebanyak 2 MoU, 5. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam program-program berbasis pemberdayaan masyarakat, 6. Meningkatnya jumlah, fungsi dan peran kader pemberdayaan masyarakat di tingkat Kelurahan sebanyak 1.173 kader, 7. Jumlah lembaga masyarakat yang berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat sebanyak 267 lembaga. Arah kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2012: 1. Optimalisasi pelaksanaan dan sosialisasi Program PPMK dan Program-program pemberdayaan masyarakat lainnya untuk meningkatkan kemandirian masyarakat, 2. Mengoptimalkan peran kader pemberdayaan masyarakat di tingkat Kelurahan sebagai change agent dalam berbagai program berbasis pemberdayaan, 3. Memanfaatkan secara optimal teknologi tepat guna hasil penemuan perguruan tinggi dalam rangka memberdayakan masyarakat, 4. Jumlah Posyantek yang berfungsi sebanyak 44 unit, 5. Jumlah masyarakat yang memanfaatkan hasil TTG sebanyak 1.939 orang, 6. Jumlah kader pemberdayaan masyarakat yang dapat berperan aktif pada upaya pemberdayaan masyarakat sebanyak 1.173 orang, 7. Jumlah kader motivator TTG yang berperan aktif sebanyak 275 orang, 8. Mengoptimalkan pendampingan dan asistensi pengelolaan PPMK bina Fisik Lingkungan dan Sosial, bekerja sama dengan perguruan tinggi. G. Sasaran Pembangunan Sektor Pariwisata Sasaran pembangunan Urusan Pariwisata pada tahun 2012, adalah: 1. Terwujudnya Jakarta sebagai pusat destinasi wisata, 2. Meningkatnya cakupan event promosi wisata baik dalam maupun luar negeri,

Bank Indonesia

79


3. Meningkatnya cakupan informasi pariwisata Jakarta melalui media cetak dan media elektronik dalam negeri dan luar negeri, 4. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat pariwisata, 5. Meningkatnya kualitas pelayanan budaya. Arah kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2012: 1. Mewujudkan Jakarta sebagai pusat destinasi wisata dengan upaya pengembangan kualitas atraksi, obyek, kawasan, dan lingkungan wisata tematik; serta meningkatkan standar kualitas pelayanan infrastruktur, 2. penunjang wisata, sehingga Jakarta mampu memenuhi kenyamanan, keamanan dan kepuasan wisatawan, 3. Mewujudkan citra Jakarta sebagai salah satu destinasi utama wisata Meeting, Incentives, Convention, Exhibition (MICE), 4. Melaksanakan promosi terpadu antara pelaku usaha industri pariwisata, perdagangan, investasi, dan kebudayaan, 5. Meningkatkan cakupan event promosi Jakarta baik dalam maupun luar negeri, 6. Meningkatkan upaya pemberdayaan masyarakat pariwisata melalui berbagai pelatihan untuk meningkatkan kompetensi jasa layanan pariwisata, 7. Meningkatkan peran aktif dan aktivitas jaringan kerja sama dan aliansi strategis dari komunitas/lembaga/asosiasi/organisasi kepariwisataan nasional, regional, dan internasional dalam memacu percepatan pertumbuhan pariwisata Ibukota Jakarta, 8. Meningkatkan standar kualitas pelayanan fasilitas dan objek wisata kepada masyarakat dan kalangan pelaku industri pariwisata maupun industri pendukung, 9. Optimalisasi pemanfaatan ikon pariwisata dan budaya di DKI Jakarta, serta programprogram pendukung seperti promosi dan sosialisasi, baik di tingkat lokal maupun internasional. Program-program yang sudah ada dinilai kurang efektif, belum tepat sasaran, dan belum terlihat integrasinya di masyarakat, 10. Meningkatkan kunjungan wisatawan dalam dan luar negeri. H. Sasaran Pembangunan Sektor Perikanan, Kelautan dan Peternakan Sasaran pembangunan Urusan Perikanan, Kelautan dan Peternakan difokuskan untuk percepatan pencapaian target RPJMD pada tahun 2012 antara lain: 1. Meningkatnya pendapatan masyarakat pesisir, 2. Meningkatnya mutu produk perikanan baik ikan konsumsi maupun ikan hias, 3. Berkurangnya luas kawasan pesisir yang mengalami kerusakan yakni 10 titik Daerah Perlindungan Laut (DPL), 4. Bertambahnya kawasan yang terehabilitasi sebanyak 2 titik fish shelter, 5. Terpantaunya 500 kapal pengangkut dan 6 kapal pembudidaya, 6. Tersedianya sarana dan prasarana produksi yang memadai untuk mendukung nelayan yang terampil dan produktif, 7. Terpadunya sarana prasarana Perikanan, Kelautan, dan Peternakan, antara lain pelabuhan nelayan, tempat pelelangan ikan, SPBU, pabrik es, cold storage, pemukiman, 8. Terwujudnya iklim usaha Kelautan dan Perikanan yang kondusif melalui perijinan usaha, pengawasan peredaran benih, komoditas dan olahan hasil Kelautan dan Perikanan, 9. Berkembangnya budidaya ikan konsumsi, ikan hias, dan perikanan tangkap yang mampu bersaing, 10. Terselenggaranya proses sertifikasi mutu ekspor memenuhi standar internasional, 11. Terjaminnya ketersediaan hasil ternak dan meningkatnya pemanfaatan teknologi untuk peningkatan produksi peternakan dan hewan kesayangan,

80



12. Meningkatnya pemanfaatan teknologi untuk peningkatan produksi dan keamanan hasil peternakan, 13. Meningkatnya kesehatan hewan. Arah kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2012, antara lain: 1. Menetapkan kerangka regulasi dan fasilitasi agar akses nelayan terhadap modal, pasar, teknologi dan manajemen menjadi lebih mudah dalam upaya menjadi nelayan modern, 2. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan terhadap mutu hasil perikanan dan kelautan, 3. Meningkatnya kualitas pengelolaan pesisir dan pulau kecil, 4. Melakukan penataan dan pengembangan pelabuhan perikanan beserta kelengkapan sarana dan prasarana lainnya yang memudahkan nelayan, 5. Tersedianya tempat pelatihan yang modern bagi nelayan, 6. Peningkatan pembinaan dan pengawasan terhadap mutu serta kesehatan masyarakat veteriner, 7. Melakukan sosialisasi dan relokasi lahan peternakan dan pemotongan unggas ke luar wilayah DKI Jakarta secara bertahap berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2007, 8. Pembebasan lahan tanah untuk hutan kota sawah abadi, 9. Pembangunan TPA/TPnA di 5 lokasi, 10. Pengembangan produksi dan keanekaragaman ikan hias untuk ekspor, 11. Optimalisasi diversifikasi pemanfaatan sumberdaya laut, 12. Pembangunan pelabuhan nelayan dan pasar ikan yang modern. I. Sasaran Pembangunan Sektor Perdagangan Sasaran pembangunan Urusan Perdagangan difokuskan untuk percepatan pencapaian target RPJMD pada tahun 2012 antara lain: 1. Ditetapkannya regulasi terhadap komponen komponen strategis dalam implementasi sistem perdagangan dan perindustrian, 2. Ditetapkannya mekanisme pengawasan dan pengendalian usaha perdagangan dalam mewujudkan DKI Jakarta sebagai kota perdagangan skala regional, 3. Berfungsinya jaringan distribusi produk perdagangan, 4. Terwujudnya pusat distribusi produk agro skala regional, 5. Meningkatnya nilai ekspor Jakarta melalui fasilitas promosi terpadu industri, perdagangan dan pariwisata, 6. Diterapkannya manajemen mutu berstandar internasional dan pengujian mutu barang dagangan, 7. Terselenggaranya secara teratur lelang forward untuk komoditas tertentu, 8. Meningkatnya daya saing industri terutama industri kecil dan menengah, 9. Meningkatnya jumlah industri yang menggunakan teknologi maju dan ramah lingkungan, 10. Meningkatnya fasilitasi Pemda utamanya untuk menunjang industri kreatif kota. Arah kebijakan yang akan ditempuh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2012: 1. Meningkatkan regulasi terhadap keamanan barang yang dikonsumsi masyarakat, 2. Meningkatkan regulasi perdagangan dan membangun iklim yang kondusif dan memfasilitasi diversifikasi pasar memenuhi syarat dalam rangka mendorong peningkatan produksi dan promosi, 3. Melakukan fasilitasi komunitas professional dalam praktisi dalam upaya promosi terpadu industri, perdagangan dan wisata,

Bank Indonesia

81


4. Menyempurnakan sistem jaringan distribusi produk perdagangan dan menyelenggarakan secara teratur pasar lelang forward untuk komoditas tertentu, 5. Mewujudkan pusat distribusi produk agro skala regional, 6. Melakukan fasilitasi terhadap industri kecil ramah lingkungan dalam lingkungan perumahan, 7. Menerapkan regulasi manajemen mutu berstandar internasional dan pengujian mutu produk yang diperdagangkan. 4.3. Peranan Perbankan dalam PengembanganUMKM Pemerintah telah mengambil berbagai kebijakan dan program untuk memperkuat dan mengembangkan UMKM. Mengacu kepada ASEAN Policy Blue Print for SME Development (APBSD) 2004-2014, pengembangan UMKM dilaksanakan melalui lima program yaitu program pengembangan kewirausahaan, peningkatan kemampuan pemasaran, akses kepada keuangan, akses kepada teknologi dan kebijakan yang kondusif. Program tersebut telah dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, akan tetapi masih belum sepenuhnya berhasil untuk mengembangkan UMKM. Hal ini antara lain terkait dengan masih belum terselesaikannya masalah dan kendala yang dihadapi dalam pengembangan UMKM. Pengembangan UMKM ini masih menghadapi masalah dan kendala yang bersifat internal maupun eksernal. Pada faktor internal adalah (1) kurangnya permodalan dan terbatasnya akses pembiayaan permodalan, (2) lemahnya struktur permodalan, (3) kualitas sumber daya manusia (SDM) yang berdampak kepada rendahnya kualitas SDM yang berdampak pula kepada rendahnya produktivitas dari UMKM, (4) rendahnya kualitas hasil produksi, (5) kurangnya inovasi dan teknologi yang dimiliki UMKM, serta (6) lemahnya akses pasar dan pemasaran. Pada faktor eksternal, salah satunya yang berkaitan dengan permodalan dan pembiayaan adalah terbatasnya akses pembiayaan khususnya dari sektor perbankan. Kendala UMKM terhadap kredit perbankan ini bisa ditinjau dari sisi permintaan dan panawaran. Dari sisi permintaan, UMKM memiliki karakteristik yang cukup unik dimana pada umumnya UMKM tidak memiliki informasi keuangan yang transparan dan terorganisir yang menyebabkan pemberi kredit memiliki kesulitan dalam memperoleh informasi mengenai kondisi keuangan dan usaha dari UMKM. Hal tersebut dapat menyebabkan bank kesulitan dalam meminimalisir risiko default atas kredit yang dapat disalurkan kepada UMKM. Dari sisi penawaran kredit, keengganan bank dalam memberikan kredit terhadap UMKM terutama disebabkan oleh keterbatasan aset yang dapat dijadikan sebagai jaminan (collateral), ketidakpastian bisnis di masa depan, lemahnya manajemen keuangan, dan kurangnya track record. Dalam kaitan dengan akses kepada keuangan ini, Bank mempunyai peranan yang sangat penting dalam pengembangan UMKM. karena umumnya usaha kecil dan menengah merupakan usaha perorangan atau perusahaan yang sifatnya tertutup, yang mengandalkan modal dari si pemilik yang jumlahnya sangat terbatas. UMKM merupakan usaha yang sangat sensitif akan modal dan sangat membutuhkan dana dalam menjalankan usahanya. Untuk itu diperlukan lembaga yang bersedia memberikan suntikan modal bagi seluruh UKM agar dapat maju dan bertahan. Salah satu lembaga yang bersedia meminjamkan modal kepada UKM adalah perbankan. Bank yang menurut UU RI Nomor 10 tahun 1998 adalah “badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”. Seperti pada pengertiannya, yang pada intinya perbankan merupakan badan usaha yang selain menghimpun dana dari masyarakat juga berkewajiban untuk menyalurkannya kembali.

82



Dalam rangka meningkatkan akses UMKM terhadap sumber pembiayaan kepada Bank, Bank Indonesia telah mengambil kebijakan dan strategi yang secara garis besar terdiri dari kebijakan supply side yang difokuskan dalam upaya mendorong dan memberikan insentif bagi bank dalam pemberian kredit kepada UMKM dan kebijakan demand side, yang diarahkan dalam upaya meningkatkan elijibilitas dan kapabilitas UMKM sehingga mampu memenuhi persyaratan dari bank (bankable). Bentuk kebijakan supply side adalah: (1) penerbitan dan penyempurnaan pengaturan kepada perbankan dengan tujuan mendorong pemberian kredit kepada UMKM, (2) peningkatan kerjasama (kemitraan strategis) dengan pemerintah, dan (3) penguatan lembaga penunjang. Kebijakan dan strategi penerbitan dan penyempurnaan pengaturan kepada perbankan Bank Indonesia menetapkan ‘target kredit produktif’ yang harus dipenuhi oleh masing-masing kelompok usaha bank. Termasuk didalamnya adalah ‘kredit UMKM’ sebesar minimum 20%. Kepada perbankan yang telah menunjukan keberpihakannya kepada UMKM akan diberikan perlakuan khusus (insentif) dalam persyaratan pembukaan jaringan kantor bank. Untuk mengurangi hambatan terkait tingginya suku bunga pada segmen kredit mikro, Bank Indonesia akan mendorong kompetisi yang sehat pada segmen mikro, antara lain melalui publikasi Suku Bunga Dasar Kredit Mikro (SBDKM). Dalam hubungan ini tindak lanjut yang dilakukan oleh perbankan antara lain dalam bentuk pengembangan unit-unit pelayanan kredit untuk UMKM. Berbagai program kerja yang dilaksanakan terkait peningkatan kemitraan strategis yaitu sebagai counterpart dalam program Kredit Usaha Rakyat (KUR), terutama untuk mendorong peningkatan penyaluran KUR. Bersama dengan kementerian pertanian dan perusahaan asuransi mendorong diterbitkannya ‘Asuransi Pertanian’. Terbatasnya collateral yang dimiliki oleh UMKM mendorong dilakukannya kerjasama BI dengan BPN dalam pelaksanaan sertifikasi lahan. Dalam rangka penguatan kelembagaan, BI dan Kementerian Keuangan (Bapepam–LK) telah memfasilitasi pendirian Perusahaan Penjaminan Kredit Daerah (PPKD). Mendorong kemampuan Pusat Pengembangan Pendamping Usaha Kecil dan Menengah (P3UKM) dan Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB). Dalam kaitan dengan kebijakan demand side, adalah kebijakan yang diarahkan dalam upaya meningkatkan elijibilitas dan kapabilitas UMKM sehingga mampu memenuhi persyaratan dari bank (bankable), beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan antara lain adalah: 1) Kegiatan penelitian, antara lain Penelitian Komoditas/produk/jenis usaha (KPJU) unggulan UMKM yang dilaksanakan di setiap provinsi, dan penelitian pola pembiayaan (lending model) usaha kecil yang bertujuan memberikan informasi untuk mendorong pengembangan UMKM dan sebagai dasar dalam penyusunan kebijakan untuk akselerasi kredit UMKM (research based policy). 2) Pelatihan dan pendampingan, salah satunya melalui pengembangan klaster. Tujuan dari kegiatan pelatihan ini adalah untuk meningkatkan elijibilitas dan bankabilitas UMKM serta meningkatkan expertise perbankan mengenai UMKM. Bentuk kegiatan pelatihan in berupa: Pelatihan kepada UMKM anggota Klaster untuk meningkatkan kinerja UMKM sehingga layak dibiayai oleh bank, Pelatihan kepada BDSP (Business Development Service Provider) atau KKMB (Konsultan Keuangan Mitra Bank) yang selanjutnya akan melakukan pendampingan kepada UMKM, dan Pelatihan kepada Account Officer (AO) Bank Umum dan BPR mengenai karakteristik UMKM. Salah satu bentuk pendampingan yang dilakukan berupa pendampingan kepada petani cabe yang tergabung dalam klaster di Kabupaten Cianjur. 3) Penyediaan informasi dan bazar intermediasi, tujuan dari kegiatan ini adalah sebagai sarana untuk diseminasi informasi mengenai karakteristik UMKM dan sebagai wadah untuk penyebaran informasi mengenai UMKM yang potensial untuk dibiayai kepada Bank Indonesia

83


perbankan. Penyediaan informasi ini dilakukan oleh BI dalam bentuk leaflet, buku-buku maupun website info UMKM yang dapat diakses dalam website BI (www.bi.go.id). Tabel 4.3.1. Perkembangan Baki Kredit UMKM menurut Klasifikasi Usaha Tahun 2011 – November 2012

Tahun

Bulan

2011

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nov

2012

Mikro (Rp Triliun) 16.869 17.686 17.534 17.776 18.070 18.584 18.264 19.604 19.943 18.638 18.330 17.706 15.706 16.057 15.969 16.200 16.367 16.294 15.887 14.714 14.569 14.351 14.097

Klasifikasi Usaha Kecil Menengah (Rp (Rp % % % Triliun) Triliun) 19,5 16.976 19,7 52.475 60,8 20,0 17.498 19,7 53.433 60,3 19,3 19.292 21,3 53.926 59,4 19,8 19.229 21,4 52.820 58,8 19,8 18.898 20,7 54.471 59,6 19,5 20.563 21,6 55.964 58,8 19,1 21.519 22,5 55.914 58,4 19,9 19.331 19,6 59.534 60,5 19,8 20.312 20,1 60.643 60,1 18,4 20.038 19,8 62.703 61,9 18,1 18.700 18,5 64.263 63,4 17,0 18.606 17,9 67.794 65,1 16,5 16.927 17,8 62.705 65,8 16,6 16.217 16,8 64.520 66,7 16,0 17.305 17,3 66.837 66,8 15,8 17.118 16,7 69.234 67,5 15,5 18.583 17,6 70.375 66,8 14,8 19.040 17,3 74.721 67,9 14,7 18.573 17,1 73.855 68,2 14,1 18.173 17,4 71.640 68,5 13,8 17.768 16,8 73.421 69,4 13,1 17.724 16,2 77.118 70,6 12,0 19.128 16,3 84.036 71,7 Rata rata kenaikan ( % yoy)

Total 86.320 88.617 90.752 89.825 91.439 95.111 95.698 98.470 100.897 101.379 101.292 104.106 95.338 96.794 100.111 102.552 105.325 110.055 108.315 104.527 105.758 109.193 117.261

Kenaikan (% yoy)

10,45 9,23 10,31 14,17 15,19 15,71 13,18 6,15 4,82 7,71 15,76 11,15

Sumber : Bank Indonesia

Realisasi dari peranan perbankan dalam rangka pembiayaan untuk UMKM serta sebagai hasil dan dampak dari berbagai kebijakan dan program yang yang dilaksanakan Perbankan antara lain dapat dilihat dari perkembangan kredit perbankan untuk pembiayaan UMKM. Berdasarkan data Bank Indonesia, baki kredit UMKM di Provinsi DKI Jakarta pada November 2012 adalah sebesar Rp117,261 triliun atau 9,1% dari total kredit perbankan di DKI Jakarta. Apabila dibandingkan dengan kondisi bulan November 2011, kredit MKM meningkat sebesar 13,62%. Debit kredit pada bulan Januari 2012 dibandingkan dengan Januari 2011, juga menunjukkan peningkatan sebesar 10,45%. Walaupun terjadi fluktuasi baki kredit dari bulan ke bulan, akan tetapi secara keseluruhan dari periode Januari sampai November 2012, rata-rata kenaikan (yoy) per bulan adalah sebsar 11,15%. Berdasarkan klasifikasi usaha, pada kondisi November 2012 dari total kredit MKM sebesar Rp117,262 triliun, sebagaian besar adalah untuk skala Menengah (71,67%), skala Kecil (16,31%) dan skala Mikro (12,02%). Apabila ditinjau dari jenis penggunaan kredit yang diterima UMKM, pada kondisi November 2012 dari total kredit Rp117,262 triliun, sejumlah Rp79,866 atau 68,11% adalah untuk kebutuhan modal kerja, dan selebihnya adalah untuk modal investasi (Rp37,395 triliun atau 31,89%). Pertumbuhan kredit investasi November 2012 (yoy) adalah sebesar 23,05% dan dibandingkan dengan Januari 2012 (yoy) sebesar 15,23%, yang menunjukkan penurunan.

84



Perkembangan pertumbuhan (yoy) pada tahun 2012 secara rata-rata adalah sebesar 13,78% (Tabel 4.3.2). Tabel 4.3.2. Jumlah Kredit KMM, Porsi dan Kenaikan (yoy) Menurut Penggunaan Tahun 2012

Bulan Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agust Sep Okt Nov Rata-rata

(Rp Triliun) 64.878 66.766 68.273 71.762 72.739 76.744 75.318 72.303 73.389 75.829 79.866 72.533

Modal Kerja Porsi Kenaikan (%) (% yoy) 68,05 8,34 68,98 9,41 68,20 9,02 69,98 15,24 69,06 14,55 69,73 15,00 69,54 12,21 69,17 4,91 69,39 3,27 69,44 5,99 68,11 12,64 69,06 10,05

Modal Investasi (Rp Porsi Kenaikan Triliun) (%) (% yoy) 30.460 31,95 15,23 30.028 31,02 9,50 31.838 31,80 13,19 30.790 30,02 11,75 32.586 30,94 16,64 33.311 30,27 17,39 32.998 30,46 15,47 32.225 30,83 9,04 32.369 30,61 8,51 33.364 30,56 11,83 37.395 31,89 23,05 32.488 30,94 13,78

Sumber : Bank Indonesia

Apabila ditinjau dari sektor UMKM, 82% dari total kredit pada November 2012 sebesar Rp117,261 triliun diserap pada 6 (enam) sektor usaha atau 32% dari jumlah sektor UMKM (19 sektor). Dari 6 sektor usaha tersebut, sektor Perdagangan Besar dan Eceran adalah penyerap terbesar yaitu Rp 36,973 triliun atau 31,53%. Kelima sektor yang lain berturut-turut adalah sektor Industri Pengolahan Rp22,432 triliun (19,13%), Sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan lainnya Rp13,311 triliun (11,35%), sektor Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan Rp10,123 Triliun (8,63%), sektor Konstruksi Rp7,161 triliun (6,11%), dan Sektor Jasa Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi Rp6,986 Triliun (5,96%).

Bank Indonesia

85


Tabel 4.3.3. Jumlah Kredit Menurut Sektor Ekonomi, Porsi dan Kenaikan pada Bulan November 2012 Sektor Ekonomi 7. Perdagangan Besar dan Eceran 4. Industri Pengolahan 15. Jasa Kemasyarakatan, Sosial Budaya, Hiburan dan Perorangan Lainnya 11. Real Estate, Usaha Persewaan, dan Jasa Perusahaan 6. Konstruksi 9. Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi 10. Perantara Keuangan 18. Kegiatan yang Belum Jelas Batasannya 8. Penyediaan Akomodasi dan Penyediaan Makan Minum 1. Pertanian, Perburuan dan Kehutanan 3. Pertambangan dan Penggalian 5. Listrik, Gas dan Air 14. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 13. Jasa Pendidikan 2. Perikanan 16. Jasa Perorangan yang Melayani Rumah Tangga 12. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib 17. Badan Internasional dan Badan Ekstra Internasional Lainnya 19. Penerima Kredit Bukan Lapangan Usaha Jumlah Sumber: Bank Indonesia

86

Rp (triliun) 36.973 22.432

Porsi (%) 31,53 19,13

Kenaikan (%, yoy) 15,95 37,53

13.311

11,35

-7,28

10.123 7.161 6.986 5.494 4.180 2.836 2.826 2.316 837 703 493 390 106 94 0 0 117.261

8,63 6,11 5,96 4,69 3,56 2,42 2,41 1,98 0,71 0,60 0,42 0,33 0,09 0,08 0,00 0 100,00

45,44 22,94 32,00 30,27 -45,38 89,60 6,06 70,88 40,03 35,84 37,93 -11,74 39,16 -58,87 -100,00


BAB V PENETAPAN KOMODITI/PRODUK/JENIS USAHA (KPJU) UNGGULAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH 5.1. Penetapan Bobot Tujuan dan Kriteria Hasil penetapan KPJU unggulan diuraikan untuk setiap kota/kabupaten administrasi dan pada tingkat provinsi, serta kebijakan pengembangan KPJU unggulan. Penetapan KPJU unggulan dilakukan secara bertingkat yang diawali dengan penetapan KPJU unggulan pada tingkat kecamatan, kemudian tingkat kota/kabupaten administrasi dan terakhir pada tingkat provinsi. Hasil penetapan KPJU unggulan pada tingkat kecamatan merupakan kandidat KPJU unggulan tingkat kota/kabupaten administrasi yang proses penetapannya dilakukan dengan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Penetapan KPJU unggulan pada tingkat provinsi menggunakan/memanfaatkan hasil proses agregasi KPJU unggulan tingkat kota/kabupaten administrasi. Hasil KPJU unggulan ditentukan oleh kriteria dan sub-kriteria yang ditetapkan sebelumnya, dan penentuan kriteria tersebut dilandasi oleh Tujuan dari penetapan KPJU unggulan UMKM, yaitu: (a) Penciptaan lapangan kerja, (b) Pertumbuhan ekonomi daerah, dan (c) Peningkatan daya saing produk. Untuk memperoleh keseragaman dan konsistensi dalam proses penetapan KPJU unggulan, maka bobot setiap Tujuan, dan bobot setiap Kriteria yang digunakan pada semua kota/kabupaten administrasi adalah sama. Sehubungan dengan itu maka proses penentuan bobot kepentingan tujuan dan kriteria tersebut dilakukan pada tingkat provinsi. Dalam hubungan ini maka pada tanggal 5 Juli 2012 telah dilaksanakan Focus Group Discussion (FGD) di Bank Indonesia yang diikuti pejabat dari Dinas/Instansi Tingkat Provinsi DKI Jakarta. Dalam pelaksanaan FGD tersebut, selain dilakukan penjelasan oleh Tim Peneliti tentang maksud dan tujuan kegiatan serta metodologi, maka salah satu tahapan pokok dalam penelitian ini adalah memperoleh penilaian dari peserta berupa skor kepentingan setiap Tujuan, serta skor tingkat kepentingan suatu Kriteria satu dibandingkan dengan Kriteria lain untuk Tujuan yang sama dengan menggunakan metode pairwise comparison. Hasil penilaian oleh nara sumber tersebut, dijadikan input analisis dengan menggunakan AHP untuk memperoleh nilai skor terbobot setiap Tujuan dan setiap Kriteria KPJU unggulan. Hasil analisis dengan menggunakan metode AHP berdasarkan masukan pendapat dari pejabat Dinas/Instansi yang terkait dan berkepentingan terhadap KPJU unggulan UMKM disajikan pada Tabel 5.1.1. Berdasarkan metodologi yang telah dikemukakan untuk menetapkan KPJU unggulan lintas sektor diperlukan informasi seberapa besar bobot kepentingan suatu sektor ekonomi untuk mencapai tujuan dari penetapan KPJU unggulan UMKM. Mengingat setiap kota/kabupaten administrasi mempunyai karakteristik wilayah dan potensi ekonomi yang berbeda, maka penetapan bobot kepentingan sektor/subsektor ekonomi tersebut dilakukan di tingkat kota/kabupaten administrasi dengan nara sumber pejabat Dinas/Instansi yang berkepentingan dalam pengembangan UMKM di tingkat kota/kabupaten administrasi. Sedangkan penetapan KPJU unggulan tingkat provinsi, khususnya KPJU lintas sektor, akan menggunakan skor terbobot dari masing-masing sektor/subsektor yang dinilai oleh stakeholder dan narasumber tingkat provinsi.

Bank Indonesia

87

Penetapan KPJU Unggulan UMKM

Tabel 5.1.1. Bobot dan Rangking Kepentingan dari Tujuan dan Kriteria untuk Penetapan KPJU Unggulan di Provinsi DKI Jakarta No. 1 1.1. 1.2. 1.3.

Aspek Tujuan Penetapan KPJU Unggulan Penciptaan Lapangan Kerja Pertumbuhan Ekonomi Peningkatan Daya Saing Daerah/Produk

2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4.

Kriteria Penetapan KPJU Unggulan Tingkat Kecamatan Ketersediaan Input, Sarana Produksi atau Usaha Jangkauan Pasar Kontribusi Terhadap Perekonomian Kecamatan Jumlah Unit Usaha, Rumah Tangga, Produksi, Luas Areal atau Populasi KPJU yang Ada

Kriteria Penetapan KPJU Unggulan Tingkat Kota/kabupaten administrasi 3.1 Penyerapan Tenaga Kerja 3.2. Ketersediaan Pasar 3.3. Sumbangan Terhadap Perekonomian Daerah 3.4. Manajemen Usaha 3.5. Teknologi 3.6. Aksesibilitas dan Kebutuhan Modal 3.7. Harga /Nilai Tambah 3.8. Sosial Budaya (termasuk Ciri Khas/Karakteristik Daerah) 3.9. Keterampilan Tenaga Kerja yang Dibutuhkan 3.10. Sarana Produksi dan Usaha 3.11. Bahan Baku

Bobot 0,3898 0,3216 0,2886

0,3617 0,2686 0,2329 0,1368

3.

0,1324 0,1162 0,1145 0,1025 0,1013 0,0812 0,0791 0,0770 0,0723 0,0640 0,0594

5.2. Penetapan Alternatif KPJU Unggulan Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi Penelitian KPJU unggulan UMKM tahun 2012 di Provinsi DKI Jakarta dilaksanakan di seluruh wilayah kota/kabupaten administrasi di DKI Jakarta atau sebanyak 6 kota/kabupaten administrasi dengan cakupan 44 kecamatan. Pada tahap awal telah dilakukan identifikasi KPJU per sektor/subsektor untuk seluruh kecamatan berdasarkan data sekunder/data statistik yang ada. Berdasarkan data yang diperoleh, disusun suatu database dari seluruh KPJU yang teridentifikasi yang disebut longlist database KPJU DKI Jakarta. Berdasarkan data tersebut, maka dilakukan konfirmasi kepada pejabat/pemangku kepentingan tingkat kecamatan (pejabat kantor kecamatan, atau KSK) dan atau tokoh masyarakat/pelaku usaha di masing-masing kecamatan, dengan memberikan penilaian keunggulan dari masing-masing KPJU yang telah teridentifikasi. Daftar KPJU untuk masing-masing kabupaten/kota administrasi se DKI Jakarta yang telah teridentifikasi dalam penelitian ini ditampilkan pada Lampiran 5.2.1 sampai dengan Lampiran 5.2.6. Pada tahapan ini setiap pejabat dan atau tokoh masyarakat diminta tanggapan dan penilaiannya terhadap KPJU yang ada di kecamatan tersebut dengan melakukan pengisian Matrik Identifikasi Alternatif KPJU Unggulan Tingkat Kecamatan berdasarkan empat kriteria, yaitu : 1) Jumlah unit usaha, rumah tangga, produksi, luas areal atau populasi KPJU yang ada; 2) Jangkauan pasar; 88



3) Ketersediaan input, sarana produksi atau usaha; dan 4) Kontribusi terhadap perekonomian kecamatan. Hasil analisis dengan menggunakan Metode Bayes berdasarkan 4 (empat) kriteria dan bobot kepentingannya (Tabel 5.1 point 2) dihasilkan masing-masing 5 (lima) alternatif KPJU unggulan untuk setiap sektor/subsektor usaha pada setiap tingkat kecamatan. Secara lengkap hasil identifikasi alternatif KPJU unggulan tingkat kecamatan di 6 kota/kabupaten administrasi sebagai daerah penelitian di Provinsi DKI Jakarta ditampilkan pada Lampiran 5.2.7 sampai dengan Lampiran 5.2.12. Berdasarkan KPJU unggulan pada setiap sektor ekonomi di setiap kecamatan dilakukan proses agregasi untuk menentukan calon KPJU unggulan per sektor/subsektor ekonomi untuk tingkat kota/kabupaten administrasi. Hasil proses agregasi dengan menggunakan metode Borda, ditetapkan maksimum 10 kandidat KPJU unggulan kota/kabupaten administrasi yang mempunyai nilai skor tertinggi. Secara lebih lengkap, kandidat KPJU unggulan tingkat kota/kabupaten administrasi dapat dilihat pada Lampiran 5.2.13 sampai dengan Lampiran 5.2.18. 5.3. Penetapan KPJU Unggulan Tingkat Kota/Kabupaten Administrasi Proses penetapan KPJU unggulan tingkat kota/kabupaten administrasi dilakukan melalui dua tahapan. Tahap pertama dilakukan melalui FGD atau indepth interview, dimana matrik kandidat KPJU Unggulan akan dinilai oleh pejabat pemerintah daerah (Sekda dan Bappeda), dinas/instansi terkait dan perbankan untuk masing-masing kota/kabupaten administrasi. Dalam hal ini, Tim Peneliti mendatangi langsung kantor Pemerintah Kota/Kabupaten Administrasi di wilayah DKI Jakarta serta dinas/instansi terkait. Pada tahap ini setiap narasumber dari pejabat pemerintah daerah dan dinas/instansi terkait memberikan penilaian terhadap: 1) Tingkat kepentingan antar sektor/subsektor secara umum, dan 2) Tingkat kepentingan atau keunggulan suatu KPJU terhadap KPJU yang lain berdasarkan 11 kriteria yang telah ditetapkan. Penilaian (scoring) terhadap setiap kriteria didasarkan atas prinsip kemudahan bagi UMKM dalam rangka menjalankan usaha, membuka usaha baru atau mengembangkan usaha, serta sejauh mana dukungan wilayah pada setiap unsur penilaian. Analisis dengan metode AHP menghasilkan nilai skor terbobot setiap kandidat KPJU unggulan untuk setiap kota/kabupaten administrasi per sektor/subsektor ekonomi. Untuk setiap kota/kabupaten administrasi ditetapkan 5 (lima) KPJU untuk setiap sektor/subsektor ekonomi yang memiliki skor terbobot tertinggi. Berdasarkan hasil identifikasi KPJU Unggulan setiap sektor/subsektor, nilai skor masing-masing KPJU Unggulan dan tingkat kepentingan Sektor/subsektor ekonomi untuk KPJU yang bersangkutan ditetapkan KPJU unggulan lintas sektor tingkat kota/kabupaten administrasi, dengan menggunakan Metode Bayes. Proses penentuan KPJU tingkat kota/kabupaten administrasi dilaksanakan melalui Focus Group Discussion (FGD) dengan narasumber pejabat pemerintah daerah, dinas/instansi terkait dan perbankan. Tahap ini dimaksudkan sebagai tahapan konfirmasi kepada pejabat pemerintah daerah, dinas/instansi terkait dan perbankan terhadap hasil KPJU Unggulan per sektor/subsektor dan lintas sektor yang telah diperoleh pada tahap pertama, serta hasil pelaksanaan penelitian tingkat kecamatan dan kota/kabupaten administrasi, dengan menggunakan metode AHP untuk 11 kriteria, yaitu :

Bank Indonesia

89


1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11)

Tenaga kerja terampil yang dibutuhkan (Skilled); Bahan baku; Modal; Sarana produksi/usaha; Teknologi; Sosial budaya; Manajemen usaha; Ketersediaan pasar; Harga; Penyerapan tenaga kerja; dan Sumbangan terhadap perekonomian.

Penentuan bobot kriteria untuk penyaringan KPJU unggulan kota/kabupaten administrasi untuk masing-masing sektor/subsektor dan lintas sektor dilaksanakan melalui format indepth interview dan atau Foscus Group Discussion. Dalam tahapan tersebut juga didiskusikan permasalahan pengembangan UMKM serta kebijakan dan program untuk pengembangan UMKM terutama KPJU unggulan. KPJU Unggulan Lintas Sektor yang telah diidentifikasi dipetakan menurut Aspek Prospek dan Aspek Potensi KPJU Unggulan saat ini, sehingga dapat diketahui kedudukan KPJU Unggulan Lintas Sektor berdasarkan Prospek dan Potensi saat ini. Prospek dinilai berdasarkan faktor: 1) Kesesuaian dengan Kebijakan Pemda, 2) Prospek Pasar, 3) Minat Investor, 4) Dukungan & Program Pembangunan Infra Struktur Usaha, 5) Resiko terhadap lingkungan, 6) Tingkat persaingan. dan Potensi saat ini dinilai berdasarkan faktor: 1) Jumlah unit usaha/pengusaha saat ini, 2) Kesesuaian dengan budaya/keterampilan masyarakat, 3) Penguasaan masyarakat terhadap teknologi dan pengelolaan usaha, 4) Ketersediaan sumber daya alam (bahan baku, lahan), 5) Insentif harga jual komoditas/produk, 6) Daya serap pasar domestik. Penilaian dalam bentuk nilai skor untuk setiap KPJU Unggulan Lintas Sektor menurut faktorfaktor tersebut diatas dilakukan dianalisis berdasarkan hasil indepth interview dan pelaksanaan focus group discussion (FGD) pada setiap kota/kabupaten administrasi. Berdasarkan jumlah skor pada aspek Prospek dan Potensi saat ini, KPJU Unggulan Lintas Sektor dikelompokkan dalam 3 kategori untuk masing-masing aspek, yaitu : 1) Prospek, kategori Kurang, Cukup dan Baik, dan 2) Potensi, kategori Kurang, Sedang, dan Tinggi. 5.3.1. Kota Administrasi Jakarta Timur Hasil analisis dengan menggunakan Metode Bayes berdasarkan 4 (empat) kriteria dan bobot kepentingannya menghasilkan KPJU unggulan untuk setiap sektor usaha UMKM di setiap kecamatan di Kota Adminitrasi Jakarta Timur. Berdasarkan KPJU unggulan pada setiap sektor 90



usaha di setiap kecamatan dilakukan proses agregasi untuk menentukan calon KPJU unggulan per sektor usaha untuk tingkat Kota Adminitrasi Jakarta Timur. Hasil proses agregasi dengan menggunakan metode Borda, ditetapkan maksimum 10 kandidat KPJU unggulan Kota Adminitrasi Jakarta Timur yang mempunyai nilai skor tertinggi (Lampiran 5.2.13). Berdasarkan hasil FGD, analisis AHP menghasilkan skor terbobot setiap sektor ekonomi untuk setiap tujuan penetapan KPJU unggulan, serta skor terbobot total/gabungan dari masing-masing sektor usaha seperti disajikan pada Tabel 5.3.1. Pada Tabel 5.3.1. dapat dilihat bahwa bobot atau prioritas tertinggi untuk mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi dan tujuan penciptaan lapangan kerja dalam rangka penetapan KPJU unggulan di Kota Adminitrasi Jakarta Timur adalah sektor perdagangan untuk seluruh tujuan penetapan KPJU unggulan, sehingga sektor usaha Perdagangan menjadi merupakan prioritas pertama di wilayah Kota Administrasi Jakarta Timur. Sektor usaha lain berdasarkan tingkat kepentingannya berturut-turut adalah Perindustrian, Jasa, Pariwisata, Angkutan, Peternakan, Tanaman Pangan dan Perikanan. Tabel 5.3.1. Skor-terbobot Tingkat Kepentingan Setiap Sektor Ekonomi Menurut Aspek Tujuan dan Urutan Kepentingannya Dalam Rangka Penetapan KPJU Unggulan di Kota Administrasi Jakarta Timur

Sektor Usaha

Perdagangan Perindustrian Jasa Pariwisata Angkutan Peternakan Tanaman Pangan Perikanan

Tujuan (Skor Terbobot) Skor Penciptaan Peningkatan Pertumbuhan Lapangan Daya Saing Terbobot Rangking Ekonomi Gabungan Kerja Produk (0,3216) (0,3898) (0,2886) 0,1773 0,2238 0,2202 1 0,2078 0,1303 0,1601 0,1463 2 0,1465 0,1294 0,1365 0,1511 3 0,1384 0,1139 0,1288 0,1163 4 0,1204 0,1387 0,0979 0,1107 5 0,1147 0,0928 0,0950 0,0983 6 0,0952 0,1198 0,0831 0,0739 7 0,0922 0,0977 0,0748 0,0833 8 0,0846

Berdasarkan hasil dari penelitian lapangan tingkat kabupaten dan pelaksanaan FGD beserta bobot kepentingan masing-masing kriteria yang telah dihasilkan sebelumnya, analisis AHP menghasilkan KPJU unggulan setiap sektor ekonomi UMKM dengan urutan dan nilai skor terbobot seperti disajikan pada Tabel 5.3.2. Tabel 5.3.2. Rangking dan Skor-terbobot KPJU Unggulan per Sektor Usaha di Kota Administrasi Jakarta Timur No. 1 2 3 4 5

Sektor Subsektor SkorUsaha / KPJU Terbobot Padi dan Palawija Padi Sawah 0,2170 Bayam 0,1247 Duku 0,1115 Salak 0,1058 Sawi 0,1012

Bank Indonesia

No. 1 2 3 4 5

Sektor Subsektor Usaha / KPJU Peternakan Sapi Perah Burung perkutut Bebek Domba Ayam

SkorTerbobot 0,2372 0,1624 0,1496 0,1398 0,1318

91


1 2

Sektor Subsektor SkorUsaha / KPJU Terbobot Perikanan Pembenihan Ikan 0,4231 Budidaya ikan hias 0,2708 Budidaya Ikan di 0,1778 Kolam Penangkapan Ikan di 0,1283 Perairan Umum Perdagangan Pakaian Jadi 0,2337 Suku cadang dan 0,2255 Aksesoris Kendaraan Furniture/Mebel 0,1210 Warung 0,0956 Makan/Minum Grosir mainan anak0,0826 anak Jasa Bengkel Mobil 0,2944 Bengkel Motor 0,1699

3

Katering

0,1392

4 5

Salon kecantikan Bimbingan Belajar

0,0954 0,0845

No. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2

Sektor Subsektor Usaha / KPJU Perindustrian Batu aji/akik/cincin Pakaian Jadi

3

Tahu/Tempe

0,1048

4

Furniture/Mebel

0,1038

5

Tas/Sepatu

0,1036

No.

SkorTerbobot 0,1112 0,1109

3

Pariwisata Cagar Budaya Taman Rekreasi/Taman Wisata Pondok Wisata

4

Seni Pertunjukan

0,1470

5

Wisata Agro

0,1069

1 2

1 2 3 4 5

Angkutan Angkutan Perkotaan Angkutan Khusus Ekspedisi Agen Perjalanan (bukan wisata) Angkutan Taksi Angkutan Sewa

0,1664 0,1614 0,1540

0,1732 0,1539 0,1527 0,1217 0,1181

Pada subsektor Padi Palawija dan Hortikultura, komoditi padi sawah masih menjadi komoditi unggulan di Jakarta Timur. Bila dilihat dari luas lahan persawahan, Jakarta Timur masih tersedia hamparan sawah seluas 425 Ha pada tahun 2010 dan mengalami penurunan drastis menjadi 239 Ha pada tahun 2011 yang terpusat di Kecamatan Cakung dan Makasar. Sejalan dengan waktu, hamparan sawah kian habis digantikan bangunan-bangunan, sehingga wajar komoditi bayam dan sawi masih menduduki peringkat dua dan lima karena pertanian jenis sayur menggunakan lahan sisa atau lahan tidur di tengah pemukiman atau bantaran sungai. Luasan panen sayuran menurut BPS Jakarta Timur, diantaranya bayam dan sawi masing-masing pada tahun 2011 adalah 432 Ha dengan kapasitar produksi 3.456 kw untuk komoditi bayam, dan luas lahan pertanian sawi 360 Ha dengan kapasitas produksi 2.880 kw. Jakarta Timur selama ini memang dikenal sebagai tempatnya buah duku dan salak, sehingga komoditi ini masih bisa menempati peringkat ke tiga dan ke empat. Sebenarnya kedua komoditi tersebut tidak lagi mengalami kejayaan seperti beberapa tahun sebelumnya, dengan dikenalnya sebagai sentra Salak Condet, namun demikian komoditi salak dan duku masih diunggulkan faktor sosial budaya tetap mempertahankan dua komoditi ini sebagai ciri khas lokal Jakarta Timur. Pada Subsektor Peternakan, jenis ternak sapi perah menempati peringkat ke pertama KPJU unggulan subsektor peternakan. Dilihat dari aspek produksinya, ternak sapi perah di Jakarta Timur adalah yang kedua terbesar setelah Jakarta Selatan. Berdasarkan data BPS Jakarta Timur, populasi sapi perah terdapat di Kecamatan Cipayung (1.197 ekor), Kramat Jati (89 ekor) dan Pasar Rebo (15 ekor).

92



Burung Perkutut yang menempati peringkat kedua merupakan jenis ternak yang dikembangkan dalam jumlah terbatas sebagai hobi dari pemeliharanya. Akan tetapi mungkin dilihat dari kegiatan penangkaran yang dilanjutkan dengan proses perdagangan, burung perkutut juga dapat disebut unggulan sebab menempati peringkat kedua karena dinilai unggul pada aspek harga, sehingga responden dan pelaku usaha menganggap hal ini layak diunggulkan dan memberikan kontribusi ekonomi yang nyata dan prospektif. Ternak bebek berada di peringkat ketiga. Bebek atau itik juga dibudidayakan dalam jumlah cukup besar di Jakarta Timur. Populasi ternak bebek atau itik hampir merata di wilayah Jakarta Timur bagian timur, sebagai bebek penghasil telur bebek yang berkualitas dan menjadi ciri tersendiri bagi telur bebek Jakarta Timur, dan juga sebagai penyumbang daging bebek yang cukup signifikan di Jakarta. Peringkat KPJU unggulan berikutnya adalah Domba. Pada subsektor Perikanan, usaha pembenihan ikan menjadi KPJU unggulan Jakarta Timur. Dilihat dari aspek manajemen usaha dan ketersediaan pasar, Pembenihan ikan memiliki keunggulan tersendiri dibanding KPJU perikanan lainnya, disamping luasan pada pembenihan ikan hanya memakan tempat yang relatif sedikit, tapi itulah kenyataannya bahwa kegiatan pembenihan ikan memang tidak memerlukan tempat yang luas, akan tetapi kegiatan ini mampu unggul dalam aspek kontribusi perekonomian. Peringkat kedua adalah budidaya ikan hias yang juga memiliki nilai relatif tinggi untuk kriteria ketersediaan pasar dan sarana usaha. Sementara itu budidaya ikan di kolam berada diperingkat ketiga dengan keunggulan dalam kriteria tenaga kerja terlatih dan ketersediaan pasar. Peringkat keempat diisi oleh perikanan di perairan umum. Pada Subsektor Perindustrian, usaha pengolahan batu aji atau batu akik atau cincin menjadi KPJU unggulan pertama di Jakarta Timur. Jumlah usaha pengolahan batu perhiasan pada tahun 2011 sebanyak 352 unit usaha dan dinilai unggul pada aspek pasar karena mampu menembus pasar luar provinsi, dan nilai transaksinya cukup tinggi sehingga narasumber menempatkan usaha ini sebagai unggulan di Jakarta Timur. Jenis batu-batu mulia seperti ruby (mirah), sapphire (safir), cat eye (mata kucing), emerald (zamrud), dan jade (giok) yang diperdagangkan dengan harga bisa mencapai nilai jutaan hingga ratusan juta rupiah ini didatangkan dari Myanmar, Sri Lanka, atau Kolombo. Dari Indonesia hampir semua pulau menghasilkan bebatuan yang dapat dijadikan perhiasan, seperti Lampung dan Kalimantan (amatis atau kecubung), Banten (kalimaya atau opal), sementara Garut, Sukabumi, Pacitan, dan Lampung juga menghasilkan agate (akik) dengan motif dan warna beraneka rupa. Konveksi atau pakaian jadi menjadi KPJU unggulan kedua Jakarta Timur. Daya serapnya yang tinggi terhadap tenaga kerja membuat KPJU ini menjadi unggul di sektornya. Di samping itu, dewasa ini usaha konveksi/pakaian jadi dinilai narasumber telah melakukan banyak pembenahan khususnya pada manajemen usaha dan tenaga kerja terampil sehingga memperoleh nilai tinggi untuk dua kriteria tersebut. Pengunaan teknologi dalam KPJU ini masih sangat beragam tergantung skala usahanya. Bagi usaha menengah, pengusaha telah menggunakan teknologi mesin yang otomatis atau semi otomatis. Sementara itu, bagi usaha mikro dan kecil pada umumnya masih menggunakan alat yang bersifat konvensional dan sangat mengandalkan tenaga manusia. Pada tahun 2011 jumlah industri konveksi di Jakarta Timur sebanyak 480 unit, mengalami penurunan dibandingkan tahun 2010 yang berjumlah 564 unit. Industri tahu/tempe, pembuatan tempe dan tahu juga dinilai menyerap banyak tenaga kerja meskipun masih di bawah serapan konveksi pakaian jadi, akan tetapi keberadaannya nyata, hampir tersebar di setiap kecamatan yang ada di Jakarta Timur, KPJU ini unggul pada aspek pasar, tahu/tempe ini memiliki pasar yang jelas, walaupun masih dalam wilayah, akan tetapi mampu dikalkulasi kepastian pendapatan dari sebuah kegiatan ini, akan tetapi faktor Bank Indonesia

93


penghambatnya adalah harga bahan baku yang terkadang tidak stabil sejalan dengan kebijakan yang belum memihak pada pelaku industri ini. pada tahun 2011 jumlah industri tahu/tempe di Jakarta Timur sebanyak 363 unit usaha. Industri meubel/furniture menempati peringkat ke empat. Usaha meubel memiliki keunggulan terutama dalam kriteria tenaga kerja terampil, penguasaan teknologi, dan sumbangan terhadap perekonomian wilayah Jakarta Timur. Meubel di Jakarta Timur sudah mampu menjadikan brand bahwa Jakarta Timur sebagai sentra Industri meubel dengan nilai transaksi yang relatif tinggi dan mampu menjaring tenaga kerja terampil, walaupun ketersediaan bahan baku harus didatangkan dari luar. Saat ini jumlah industri meubel sebanyak 114 unit. Urutan kelima adalah usaha industri tas/sepatu, dimana memiliki keunggulan dalam aspek tenaga kerja terampil dan menejemen usaha. Pada Sektor Perdagangan, usaha perdagangan pakaian jadi masih menjadi KPJU unggulan Jakarta Timur. Keunggulan usaha perdagangan pakaian jadi dibandingkan usaha perdagangan lainnya terutama pada kriteria tenaga kerja terampil, ketersediaan pasar, harga serta faktor ketersediaan bahan baku, ketersediaan pasar dan penyerapan tenaga kerja.. Hal ini dapat dipahami mengingat pakaian saat ini telah menjadi kebutuhan pokok dengan tingkat permintaan tinggi. Sebagai wilayah yang memiliki kepemilikan kendaraan bermotor yang tinggi dan kemudahan akses dari luar, maka wilayah Jakarta Timur juga merupakan salah satu tujuan untuk mendapatkan suku cadang kendaraan bermotor sehingga menempatkan usaha ini pada urutan kedua. Sementara itu usaha perdagangan meubel berada pada peringkat ketiga yang dinilai memiliki nilai relatif tinggi untuk kriteria sarana usaha, teknologi, manajemen usaha. Sedangkan peringkat kelima ditempati usaha grosir mainan anak-anak yang dinilai relatif tinggi untuk kriteria sarana usaha, sosial budaya, penyerapan tenaga kerja, dan kontribusi terhadap perekonomian wilayah, namun dinilai relatif rendah untuk kriteria dalam penggunaan teknologi. Pada Sektor Pariwisata, kawasan Condet ditetapkan sebagai cagar buah-buahan dan budaya Betawi berdasarkan SK Gubernur No D.IV-1V-115/e/3/1974. Penetapan Condet sebagai salah satu kawasan cagar budaya Betawi di Jakarta juga berdasarkan peraturan Kementerian Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup. Peraturan itu disebutkan, warisan budaya merupakan komponen lingkungan yang ingin dipertahankan, dijaga, dan dilestarikan keberadaannya di samping warisan alam juga budaya Betawinya. Dengan berkembangnya jaman, saat ini penduduk Condet sekarang lebih beragam. Tidak hanya warga asli Betawi, tetapi sudah bercampur dengan suku Jawa, Sunda, Madura, Batak, Aceh, dan bahkan etnis Arab. Kondisi tersebut secara tidak langsung mempengaruhi budaya dan pola relasi antar masyarakat yang ada di wilayah Condet. Adanya temuan arkeologis pada situs Condet yang mengindikasi hunian purba, sedikitnya pada periode 3000 tahun SM. Toponimi di Condet (Ci Ondet) seperti batu alam, batu ampar, balekambang, pangeran, dan dermaga yang mencerminkan kehidupan masyarakat dan kebudayaan masa lampau. Maka dari sinilah KPJU ini masih menempati urutan pertama, dengan unggul pada aspek sosial budaya. Di Jakarta Timur bila membahas taman rekreasi sebenarnya banyak sekali, dalam era sekarang memang rekreasi menjadi tuntutan untuk memenuhi kebutuhan hidup di kepadatan aktivitas Jakarta, maka responden sangat mengunggulkan KPJU ini. Taman rekreasi unggul dalam aspek penyerapan tenaga kerja. Peringkat ke berikutnya adalah rumah pondok wisata sebagai tempat atau lokasi nyaman seperti pondok kuliner yang memiliki ciri khas kedaerahan atau khas dalam menu dll., sebagai contoh adalah rumah makan arab dan rumah makan sunda. Dilihat dari aspek sosial budaya dan ketersediaan pasar, KPJU tersebut memiliki nilai relatif tinggi namun kelemahannya terletak pada kesulitan yang dihadapi dalam kemudahan memperoleh bahan baku. 94



Wisata Agro merupakan suatu kawasan agro bernuansa kebun/taman dan didukung dengan fasilitas saung diatas kolam Arwana dengan pemandangan lepas Bumi Perkemahan Cibubur yang berada di provinsi DKI, Wisata ini memiliki ciri khas yaitu kawasan Wisata Agro yang sarat dengan nilai-nilai edukasi yang dapat menunjang program pendidikan sekolah dan peningkatan gizi anak bangsa. Wisata ini sangat efektif untuk kegiatan kunjungan edukatif bagi sekolah-sekolah baik dari jenjang TK, SD, SMP, SMA, MAHASISWA dan Masyarakat umum serta dapat juga untuk rekreasi keluarga, karena memberikan wawasan edukasi dari mulai pengenalan dunia peternakan sapi, manfaat susu, proses pasca panen susu, proses memerah sapi dan dunia enterpreneurship khususnya budidaya ternak sapi. Maka narasumber masih memberikan nilai manfaat sebagai KPJU unggulan Jakarta Timur terutama pada kriteria pasar dan tenaga kerja terampil. Pada Sektor Angkutan, Angkutan Perkotaan masih menjadi unggulan Jakarta Timur menjadi KPJU unggulan Jakarta Timur, KPJU ini unggul dalam kontribusi terhadap perekonomian wilayah. Angkutan khusus ekspedisi menjadi KPJU unggulan peringkat kedua di Jakarta Timur, jenis angkutan ini muncul dengan melihat peluang perdagangan yang makin pesat, maka dari situlah peluang ekspedisi muncul, maka jenis angkutan ini sangatlah prospektif sejalan dengan berkembangnya perdagangan Jakarta. Demikian juga dengan agen perjalanan (bukan wisata), ini merupakan serentetan dari dampak kesibukan Jakarta yang semakin padat, memunculkan agen perjalanan (bukan wisata) untuk mendukung kegiatan perdagangan yang terjadi. Taksi pada peringkat empat memiliki nilai relatif tinggi dalam memenuhi kriteria tenaga kerja terampil, manajemen usaha, dan teknologi. Pada Sektor Jasa, usaha bengkel mobil menjadi usaha unggulan Jakarta Timur. Usaha bengkel mobil memiliki keunggulan dalam kriteria tenaga kerja terlatih, teknologi, penyerapan tenaga kerja, dan kontribusi terhadap perekonomian wilayah. Di samping itu, bengkel mobil juga didukung dengan sarana usaha dan manajemen usaha yang baik. Sementara itu bengkel motor berada di peringkat ke dua. Hampir sama dengan bengkel mobil, bengkel motor dinilai relatif tinggi untuk kriteria tenaga kerja terampil, ketersediaan pasar, sarana usaha, dan penyerapan tenaga kerja. Potensi dan peluang bengkel mobil/motor semakin terbuka seiring dengan pertumbuhan pengajuan surat tanda nomor kendaraan yang tercatat lebih dari 2.400 per harinya, meskipun hal ini menjadi dilema karena pertumbuhan panjang jalan yang tidak sebanding. Peringkat ke tiga ditempati Katering, yang dinilai memiliki keunggulan dalam kriteria manajemen usaha didukung dengan tenaga kerja yang terlatih dan teknologi yang memadai. Ditengah-tengah berkembangnya sifat manusia ingin cepat, tidak repot, karena kesibukan keseharian masyarakat perkotaan di Jakarta, maka bisnis katering ini muncul sebagai alternatif yang menawarkan jasa makanan atau menu siap saji (masak). Pengguna jasa katering tidak lagi mengalami kerepotan dalam urusan makanan dan menu. Maka narasumber melihat jasa ini sebagai usaha yang memiliki masa depan dan mampu bertahan untuk beberapa tahun kedepan. Salon kecantikan dan Bimbingan Belajar berada di peringkat ke empat dan ke lima. Meskipun salon kecantikan di Jakarta Timur memiliki nilai unggul dalam kriteria tenaga kerja terlatih dan sarana usaha namun manajemen usahanya masih dinilai lemah dibanding tiga usaha jasa unggulan diatasnya. Narasumber di Jakarta Timur juga memberikan penilaian yang hampir sama untuk usaha bimbingan belajar. Terkecuali pada jasa bimbingan belajar yang sudah besar dan ternama. Dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi tentang penetapan kompetensi daerah maka dilakukan penetapan KPJU unggulan Lintas sektor. Penetapan dilakukan dengan menggunakan Metoda Bayes, dengan mempertimbangkan bobot kepentingan atau prioritas setiap sektor usaha

Bank Indonesia

95


(Tabel 5.3.1) serta hasil skor KPJU unggulan setiap sektor usaha yang telah diperoleh (Tabel 5.3.2). Berdasarkan hasil analisis, diperoleh 10 (sepuluh) KPJU unggulan lintas sektor berdasarkan urutan nilai skor terbobot KPJU yang bersangkutan, seperti disajikan pada Tabel 5.3.3. Pada Tabel 5.3.3. dapat dilihat bahwa 5 (Lima) KPJU unggulan lintas sektor usaha adalah usaha jasa bengkel mobil, perdagangan pakaian jadi, perdagangan suku cadang kendaraan bermotor, usaha kerajinan batu aji/akik/cincin, dan industri pakaian jadi. Hasil lengkap berupa rangking atau urutan KPJU unggulan lintas sektor usaha berdasarkan nilai skor terbobot masing-masing KPJU dapat dilihat pada Tabel 5.3.3. Tabel 5.3.3. 10 KPJU Lintas Sektor yang Mempunyai Nilai Skor Terbobot Tertinggi Sebagai KPJU Unggulan Lintas Sektor di Kota Administrasi Jakarta Timur Rangking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sektor/Subsektor Usaha Jasa Perdagangan Perdagangan Perindustrian Perindustrian Perindustrian Jasa Perindustrian Perindustrian Angkutan

KPJU Bengkel Mobil Pakaian Jadi Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Batu aji/akik/cincin Pakaian Jadi (Konveksi) Tahu/Tempe Bengkel Motor Furniture/Mebel Tas/Sepatu Angkutan Perkotaan

Skor Terbobot 0,0496 0,0452 0,0436 0,0305 0,0304 0,0287 0,0286 0,0285 0,0284 0,0282

Pada urutan ke enam dan seterusnya, sebagai KPJU unggulan lintas sektor berturut-turut adalah industri tempe/tahu, usaha jasa bengkel motor, usaha industri furniture/mebel, industri sepatu/sandal dan jasa angkutan perkotaan. Apabila ditelaah lebih lanjut dari 10 KPJU unggulan lintas sektor, maka berdasarkan sektornya 5 komoditi merupakan sektor perindustrian, diikuti perdagangan, jasa dan angkutan. Bila dilihat bahwa 5 KPJU tersebut, Kota Administrasi Jakarta Timur menunjukkan bahwa orientasi kegiatan ekonominya bergerak pada sektor jasa, perdagangan dan perindustrian. Lima KPJU unggulan lintas sektor di Kota Administrasi Jakarta Timur di atas dinilai unggul berdasarkan 11 kriteria yang telah di analisis sebelumnya dengan mempertimbangkan bobot kepentingan masing-masing sektor/subsektor terkait terhadap pencapaian tujuan penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing, dan pertumbuhan ekonomi. Hasil ini selanjutnya telah dikonfimasi dan didiskusikan dalam Focus Group Discussion antar stakeholder yang terdiri dari instansi pemerintah sektor terkait, di Gedung BI Jakarta tanggal 13 November 2012. FGD ini bertujuan untuk mengkonfirmasi hasil penelitian dan menelaah lebih dalam permasalahan dan peluang untuk mengembangkan 5 KPJU unggulan lintas sektor tersebut. Kedudukan KPJU unggulan lintas sektor di Kota Administrasi Jakarta Timur berdasarkan hasil penilaian terhadap faktor-faktor Prospek dan Potensi saat ini, pada skala penilaian prospek Kurang (skor 1), Cukup (skor 3), dan Baik (skor 5). Sedangkan dalam skala penilaian potensi saat ini adalah Kurang (skor 1), Sedang (skor 3), dan Tinggi (skor 5). Hasil perhitungan ditampilkan pada Tabel 5.3.4.

96



Tabel 5.3.4. Kedudukan KPJU Unggulan Lintas Sektor di Kota Administrasi Jakarta Timur Sektor/ Subsektor Jasa Perdagangan Perdagangan Perindustrian Perindustrian Perindustrian Jasa Perindustrian Perindustrian Angkutan

KPJU Unggulan Lintas Sektor Bengkel Mobil Pakaian Jadi Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Batu Aji/Akik/Cincin Pakaian Jadi Tahu/Tempe Bengkel Motor Furniture/Mebel Tas/Sepatu Angkutan Perkotaan

Rata-rata Skor Prospek Potensi 2,58 3,17 3,67 3,25

Katagori Prospek Potensi Cukup Tinggi Baik Tinggi

Kwadran 3 1

3,17

3,00

Baik

Sedang

2

3,83 3,42 3,08 2,58 3,75 2,75 4,33

3,58 3,17 2,83 3,42 3,33 3,17 4,00

Baik Baik Baik Cukup Baik Cukup Baik

Tinggi Tinggi Sedang Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi

1 1 2 3 1 3 1

Gambar 5.3.1. Posisi KPJU Unggulan Lintas Sektor di Kota Administrasi Jakarta Timur Penilaian aspek prospek yang mencakup faktor Kesesuaian dengan Kebijakan Pemda, Prospek pasar, Minat Investor, Dukungan dan Program Pembangunan Infrastruktur Usaha, Resiko terhadap lingkungan, dan Tingkat persaingan. Diantara ke-10 (sepuluh) KPJU Unggulan Lintas Sektor, 1 sektor KPJU yaitu sektor angkutan (angkutan perkotaan) mempunyai prospek Sangat Baik, 6 KPJU yaitu sektor perdagangan (pakaian jadi, suku cadang dan aksesoris kendaraan), sektor perindustrian (pengolahan batu aji/akik/cincin, pakaian jadi, tahu/tempe, furniture/mebel) mempunyai prospek Baik, Selebihnya 3 KPJU yaitu sektor usaha perdagangan suku cadang dan Bank Indonesia

97


aksesoris kendaraan industri, makanan/minuman, jasa bengkel mobil, jasa bengkel motor, dan industri tas/sepatu mempunyai prospek Cukup. Aspek Potensi mencakup faktor Jumlah unit usaha/pengusaha saat ini, Kesesuaian dengan budaya/keterampilan masyarakat, Penguasaan masyarakat terhadap teknologi dan pengelolaan usaha, Ketersediaan sumber daya alam (bahan baku, lahan), Insentif harga jual komoditas/produk dan Daya serap pasar domestik. Agregasi penilaian dari narasumber SKPD Jakarta Timur, dari aspek potensi menunjukkan bahwa hampir semua dari 10 KPJU unggulan Jakarta Timur berpotensi Tinggi, kecuali usaha tahu/tempe, dan perdagangan suku cadang dan aksesoris kendaraan yang tergolong Sedang. 5.3.2. Kota Administrasi Jakarta Selatan Hasil analisis dengan menggunakan Metode Bayes berdasarkan 4 (empat) kriteria dan bobot kepentingannya menghasilkan KPJU unggulan untuk setiap sektor usaha UMKM di setiap kecamatan di Kota Adminitrasi Jakarta Selatan. Berdasarkan KPJU unggulan pada setiap sektor usaha di setiap kecamatan dilakukan proses agregasi untuk menentukan calon KPJU unggulan per sektor usaha untuk tingkat Kota Adminitrasi Jakarta Selatan. Hasil proses agregasi dengan menggunakan metode Borda, ditetapkan maksimum 10 kandidat KPJU unggulan Kota Administrasi Jakarta Selatan yang mempunyai nilai skor tertinggi (Lampiran 5.2.14). Berdasarkan hasil FGD, analisis AHP menghasilkan skor terbobot setiap sektor ekonomi untuk setiap tujuan penetapan KPJU unggulan, serta skor terbobot total/gabungan dari masing-masing sektor usaha seperti disajikan pada Tabel 5.3.5. Pada Tabel 5.3.5 dapat dilihat bahwa bobot atau prioritas tertinggi untuk mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi dan tujuan penciptaan lapangan kerja dalam rangka penetapan KPJU unggulan di Kota Adminitrasi Jakarta Selatan adalah sektor perdagangan untuk seluruh tujuan penetapan KPJU unggulan, sehingga sektor usaha Perdagangan menjadi merupakan prioritas pertama di wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan. Sektor usaha lain berdasarkan tingkat kepentingannya berturut-turut adalah Jasa, Perindustrian, Pariwisata, Angkutan, Peternakan, Perikanan dan Tanaman Pangan. Tabel 5.3.5. Skor-terbobot Tingkat Kepentingan Setiap Sektor Ekonomi Menurut Aspek Tujuan dan Urutan Kepentingannya Dalam Rangka Penetapan KPJU Unggulan di Kota Administrasi Jakarta Selatan

Sektor Usaha

Perdagangan Jasa Perindustrian Pariwisata Angkutan Peternakan Perikanan Tanaman Pangan

Tujuan (Skor Terbobot) Skor Penciptaan Peningkatan Pertumbuhan Lapangan Daya Saing Terbobot Rangking Ekonomi Gabungan Kerja Produk (0,3216) (0,3898) (0,2886) 0,1824 0,2189 0,2300 0,2104 1 0,1332 0,1577 0,1595 0,1503 2 0,1194 0,1452 0,1289 0,1322 3 0,1080 0,1385 0,1003 0,1177 4 0,1277 0,0889 0,1150 0,1089 5 0,1040 0,0959 0,1059 0,1014 6 0,1113 0,0807 0,0905 0,0934 7 0,1141 0,0743 0,0699 0,0858 8

Berdasarkan hasil dari penelitian lapangan tingkat kota/kabupaten dan pelaksanaan FGD beserta bobot kepentingan masing-masing kriteria yang telah dihasilkan sebelumnya, analisis AHP 98



menghasilkan KPJU unggulan setiap sektor ekonomi UMKM dengan urutan dan nilai skor terbobot seperti disajikan pada Tabel 5.3.6. Tabel 5.3.6. Rangking dan Skor-terbobot KPJU Unggulan per Sektor Usaha di Kota Administrasi Jakarta Selatan

1 2

Sektor Subsektor Usaha / SkorKPJU Terbobot Padi dan Palawija Ketela Pohon 0,2202 Kacang Tanah 0,1379 Jagung 0,1266 Buah-buahan Jambu Biji 0,1700 Rambutan 0,1511 Belimbing 0,1494 Nangka 0,1286 Sawo 0,1107 Peternakan Sapi Perah 0,1583 Sapi Potong 0,1429

3

Itik

0,1233

3

4 5

Kambing Domba

0,1137 0,1091

4 5

0,1728 0,1338 0,1100 0,1084 0,0953

1 2 3 4 5

0,1974 0,1535 0,1509 0,1434 0,1228

1 2 3 4 5

No. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Perindustrian Makanan Pakaian Jadi (Konveksi) Tahu/Tempe Kerajinan tangan Meubel Pariwista Karaoke Agen Perjalanan Wisata Kafe/Klub Malam Billiard Kolam Pemancingan Angkutan Angkutan Perkotaan Angkutan Bus Kota Angkutan Khusus Ekspedisi Angkutan Taksi Angkutan Sewa

No. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2

Sektor Subsektor Usaha Skor/ KPJU Terbobot Sayuran Melinjo 0,1400 Kangkung 0,1266 Bayam 0,1258 Kacang Panjang 0,1228 Hortikultura Tanaman hias 0,4290 Toga 0,3927 Budidaya Anggrek 0,1783 Perikanan Budidaya Ikan Hias 0,3739 Budidaya Ikan di Kolam 0,2599 Budidaya ikan di Perairan Umum 0,0807 Perdagangan Restoran/Rumah Makan 0,1423 Toko Kelontong 0,1404 Sembako 0,1123 Pakaian Jadi 0,1069 Tanaman Hias /Anggrek 0,1019 Jasa Bengkel Mobil 0,1988 Kursus Bahasa Asing 0,1333 Kontrakan/kos-kosan 0,1276 Bimbingan Belajar 0,0977 Salon Kecantikan 0,0957

0,2474 0,2256 0,1694 0,1323 0,1270

Pada Subsektor Padi Palawija, tidak seperti KPJU sektor lainnya, pada dasarnya Jakarta Selatan bukanlah basis pertanian karena kegiatan pertanian di sini hanya memanfaatkan sisa lahan yang ada, dan keberadaannya bisa berubah-ubah komoditinya atau bahkan berubah menjadi bangunan

Bank Indonesia

99


fisik, disamping data juga sangat kurang mendukung. Usaha budidaya ketela pohon, di Jakarta Selatan hanya memiliki luas tanam 15 ha saja pada tahun 2011. Kemudian lahan pertanian kacang tanah seluas 7 ha, dan jagung 12 ha. Pada Subsektor Sayuran, komoditi melinjo menjadi unggulan pertama. Ketika bicara melinjo sebagai sayuran, berarti tanaman melinjo juga dipanen daunnya sebagai sayur. Pada tahun 2011 Jakarta Selatan menghasilkan biji melinjo sebanyak 34,84 ton dengan nilai produksi Rp243.880.000 ketika harga melinjo saat itu sebesar Rp7.000/kg. Menurut BPS Jakarta Selatan tahun 2012, kangkung dihasilkan sebanyak 1.876 ton, dengan nilai Rp1.126.140.000, Sedangkan Bayam di Jakarta Selatan mampu diproduksi sebanyak 57,99 ton dengan nilai diperkirakan sebesar Rp463.900.000, sedangkan kacang panjang yang dihasilkan sebanyak 33 ton dengan nilai Rp264.000.000. Melihat nilai produksi kangkung yang tinggi, maka wajar ketika kangkung menempati posisi kedua, dengan nilai keunggulan pada kriteria harga, dan penyerapan tenaga kerja. Pada Subsektor Buah-buahan, komoditi jambu biji menjadi KPJU unggulan pertama. Menurut BPS Jakarta Selatan, tahun 2012 tercatat sebanyak 5.927 pohon, dengan produksi sebanyak 3.738 ton. Komoditi ini unggul dalam hal penyerapan tenaga kerja dan menejemen usaha. Jakarta Selatan juga merupakan penghasil Rambutan dengan jumlah pohon sebanyak 653 pohon, namun sebagai buah musiman dinilai memiliki kelemahan pasar yang kadang ketika musim panen raya, justru Jakarta Selatan kebanjiran komoditi buah yang satu ini yang berasal dari Sumatera, sementara keunggulannya terdapat pada penyerapan tenaga kerja. Kemudian komoditi unggulan berikutnya adalah belimbing dengan jumlah pohon 3.375 pohon, nangka dengan jumlah pohon 24. Seperti halnya komoditi jambu biji, belimbing juga sebenarnya unggul dalam penyerapan tenaga kerja, akan tetapi penerimaan pasar memang tidak sebesar jambu biji yang terkadang bisa langsung ke industri pengolahan. Masih bisa diingat bahwa pada tahun 2007-an, Jakarta Selatan merupakan wilayah penghasil belimbing di DKI Jakarta. Pada Subsektor Hortikultura peringkat pertama adalah usaha budidaya tanaman hias dengan jenis tanaman hias yang banyak dibudidayakan adalah kuping gajah dan Anthurium. Menurut BPS DKI Jakarta Selatan tahun 2011 dengan populasi sebanyak 65.146 m2. Selain itu Jakarta Selatan juga dikenal sebagai penghasil terbesar pisang-pisangan heliconia 11.757 m2 dengan produksi sebanyak 26.650 tangkai. Tanaman Toga adalah tanaman yang bermanfaat untuk obatobatan, kosmetik dan kesehatan yang dikonsumsi atau digunakan dari bagian-bagian tanaman seperti daun, batang, buah, umbi (rimpang) ataupun akar. Jakarta Selatan ternyata masih mampu menghasilkan tanaman Toga ini seperti jahe, lengkuas, kencur, dan kunyit. Menurut data BPS Jakarta Selatan, tahun 2011 tanaman jahe di Jakarta Selatan mendominasi luasan dari tanaman toga lainya yaitu seluas 6.165 m2 dengan produksi sebesar 17.524 kg, kemudian anggrek pada urutan ketiga dengan luasan 17.524 m2, dengan produksi 585.045 tangkai. Tidak terlalu jauh berbeda, dari ketiga KPJU di subsektor hortikultura ini sangat unggul pada aspek tenaga kerja terampil. Pada Subsektor Peternakan, usaha budidaya sapi perah menjadi KPJU unggulan Jakarta Selatan, yang diusahakan di atas lahan dengan total luas mencapai 34.192 m2 pada tahun 2007, dan kini menjadi hanya seluas 21.680 m2 pada tahun 2011 dengan jumlah populasinya 1.835 ekor, Usaha budidaya sapi perah dinilai unggul karena berhasil menyerap banyak tenaga kerja dan memberikan kontribusi bagi perekonomian wilayah dengan mendorong tumbuhnya usaha susu murni maupun industri pengolahan susu. Pada peringkat kedua terdapat usaha budidaya sapi potong yang pada tahun 2011 luasan lahan peternakan hanya seluas 7.936 m2 dengan jumlah populasi 496 ekor saja, namun kegiatan budidaya ini dapat menempati peringkat kedua disebabkan kriteria ketersediaan pasar, dan harga yang dinilai tinggi oleh narasumber. Sementara itu ternak kerbau hanya memiliki lahan budidaya seluas 260 m2, dengan jumlah 100



populasi hanya 13 ekor saja. Kemudian diikuti dengan ternak kambing/domba dan itik. Seperti halnya sektor pertanian, usaha budidaya pada subsektor peternakan di Jakarta Selatan dalam rangka memanfaatkan lahan yang ada, untuk peternakan penggemukan, lebih didasarkan pada perdagangan hewan ternak daripada konsep peternakan itu sendiri. Sementara itu kebutuhan daging (sapi) untuk masyarakat DKI Jakarta saat ini diperkirakan mencapai 60.000 ton per tahun atau 5.000 ton perbulan, dan 100% pasokan berasal dari luar Jakarta. Pada Subsektor Perikanan, usaha budidaya ikan hias saat ini memang menjadi primadona meskipun dengan memanfaatkan lahan yang sempit namun didukung tenaga ahli dan manajemen yang baik. Usaha budidaya ikan hias ini cukup digemari dan banyak ditekuni oleh sejumlah masyarakat Jakarta Selatan, sehingga usaha budidaya ikan hias mampu menempati urutan pertama. Meskipun terdapat permasalahan ketersediaan pasar namun ternyata hal ini justru menjadi daya tarik sendiri, karena harga tidak ditentukan dengan kwantitas namun lebih banyak didasari pada kwalitas. Unggulan berikutnya adalah usaha budidaya ikan di kolam, karena Jakarta Selatan tidak memiliki perairan laut sehingga usaha perikanan darat dilakukan di kolam. Menurut data BPS Jakarta Selatan, tahun 2011 produksi ikan kolam di Jakarta Selatan sebanyak 287,95 ton dengan nilai diperkirakan mencapai Rp3.907.725.000. Unggulan berikutnya adalah usaha budidaya ikan di perairan umum, dengan memanfaatkan Waduk/Situ di wilayah Jakarta Selatan sebagai areal budidaya. Adapun luasan areal perairan umum di Jakarta Selatan adalah 298.200 m2. Pada Sektor Perindustrian, usaha pengolahan makanan menjadi KPJU Unggulan Jakarta Selatan. Usaha pengolahan makanan memiliki keunggulan penilaian dalam kriteria tenaga kerja terampil, ketersediaan bahan baku, sarana produksi, manajemen usaha, penyerapan tenaga kerja, dan kontribusi terhadap perekonomian wilayah, serta ketersediaan pasar yang luas. Sementara itu, usaha konveksi pakaian berada di peringkat kedua, dalam kriteria tenaga kerja terlatih dan penyerapan tenaga kerja yang besar. Kegiatan usaha industri konveksi di Jakarta Selatan tersebar di Kecamatan Jagakarsa, Kebayoran Lama, Pancoran, Pasar Minggu, Setiabudi dan Tebet. Peringkat berikutnya adalah pembuatan tahu/tempe. Kedua jenis usaha ini memiliki nilai sangat tinggi untuk kriteria sosial budaya, namun biasanya rendah untuk kriteria manajemen usaha, tenaga kerja terampil, sarana produksi, dan teknologi, serta seringkali dipengaruhi melonjaknya harga bahan baku yang menyebabkan usaha tahu/tempe ini sering mengalami jatuh bangun. Oleh karena itu usaha tersebut dinilai belum mampu menempati posisi teratas menurut penilaian narasumber. Usaha kerajinan tangan, walaupun KPJU ini sudah dilakukan secara usaha, masih dinilai sebagai usaha sampingan, meskipun sebenarnya usaha kerajinan tangan ini mampu atau unggul dalam hal penyerapan tenaga kerja yang tinggi. Sedangkan urutan terakhir adalah usaha meubel, yang dinilai unggul pada kriteria penyerapan tenaga kerja dan ketersediaan tenaga kerja terampil. Pada Sektor Perdagangan, usaha restoran/rumah makan mampu menempati peringkat pertama, karena dinilai unggul pada aspek pasar, tenaga kerja terampil, manejemen usaha dan ternyata dianggap memiliki prospek yang baik. Urutan selanjutnya adalah usaha toko kelontong, yang dinilai unggul karena memiliki nilai tertinggi untuk kriteria sosial budaya, ketersediaan pasar. Pada peringkat keempat terdapat usaha perdagangan pakaian jadi. KPJU ini dinilai unggul terutama dalam kriteria manajemen usaha dan tenaga kerja terampil. Sementara itu ketersediaan bahan baku tidak mengalami kendala yag signifikan, karena Jakarta Selatan juga merupakan daerah penghasil pakaian jadi. Pada Sektor Pariwisata, usaha karaoke mampu menempati peringkat pertama KPJU unggulan sektor ini, karena penilaian narasumber memiliki keunggulan pada modal, sarana usaha, penguasaan teknologi, manajemen usaha, harga, dan sumbangan terhadap perekonomian Bank Indonesia

101


wilayah, walaupun dalam hal penyerapan tenaga kerja dan aspek sosial budaya dinilai kurang. Sering terjadi pencitraan yang negatif pada jenis usaha ini, akan tetapi sejalan dengan waktu, muncul industri-industri karaoke yang justru menawarkan jasa karaoke keluarga guna menghapus citra yang miring. Seiring dengan makin sibuknya masyarakat di Jakarta Selatan yang dikenal sebagai kota perdagangan dan kepadatan penduduknya, maka wajar ketika usaha agen perjalanan wisata muncul sebagai urutan kedua, yang dinilai unggul dalam hal pasar tentunya dan manejemen usaha, akan tetapi kecil dalam penyerapan tenaga kerja dibanding dengan klub malam/kafe. Kafe sebagai unggulan berikutnya hampir sama dengan usaha Karaoke, KPJU ini unggul dalam manajemen usaha, tenaga terampil, sumbangan terhadap perekonomian wilayah. Kemudian usaha billiard dan kolam pemancingan, pada KPJU billiard, tenaga kerja terampil lebih dibutuhkan dari pada usaha kolam pemancingan, akan tetapi pada penyerapan tenaga kerja sangat sedikit. Dan pada usaha kolam pemancingan lebih unggul pada sosial budaya. Pada Sektor Angkutan, Angkutan perkotaan masih menjadi KPJU unggulan Jakarta Selatan. Angkutan kota dinilai unggul terutama dalam kriteria ketersediaan pasar, seperti halnya jenis angkutan bus kota, akan tetapi melihat jalur transportasi yang padat, justru sebagian masyarakat yang dahulunya penumpang, kini memiliki motor sendiri. Kondisi ini sejalan dengan semakin meningkatnya jumlah penjualan motor. Namun demikian jenis usaha ini masih dianggap primadona bagi sebagian masyarakat, karena dianggap murah tarifnya, sehingga usaha angkutan bus kota masih dinilai unggul pada aspek pasar. Pada peringkat berikutnya terdapat usaha angkutan khusus ekspedisi dan taksi. Dua KPJU ini memiliki keunggulan pada kriteria manajemen usaha dan didukung oleh sumbangannya yang cukup berarti bagi perekonomian wilayah. Peringkat kelima adalah usaha angkutan persewaan, yang dinilai unggul karena ditunjang oleh manajemen usaha yang relatif baik. Pada Sektor Jasa, usaha bengkel mobil menjadi KPJU unggulan di Jakarta Selatan. Bengkel mobil memiliki keunggulan dalam kriteria manajemen usaha, teknologi dan sarana usaha. Usaha ini juga ditunjang oleh tenaga kerja terlatih yang dalam penilaian responden relatif tinggi. Diperkirakan KPJU ini masih mampu bertahan untuk beberapa tahun kedepan sejalan dengan lajunya peningkatan perdagangan mobil di Jakarta Selatan. Peringkat berikutnya adalah kursus bahasa asing, Jenis usaha ini unggul dalam kriteria sarana usaha dan ketersediaan pasar juga menejemen usaha. Peringkat ketiga adalah kontrakan/kos-kosan, Kontrakan memiliki aspek sosial budaya yang unggul namun sangat sedikit menyerap tenaga kerja dan kecil perannya dalam menyumbang perekonomian wilayah. Pada urutan berikutnya adalah usaha bimbingan belajar, yang seperti halnya usaha kursus bahasa asing dengan titik perbedaannya terletak pada menejemen, akan tetapi tidak sedikit pula jenis usaha ini yang telah mengguakan menejemen yang baik. Peringkat kelima diisi oleh salon kecantikan yang memiliki nilai lebih pada kriteria manajemen usaha, dan sumbangan terhadap perekonomian wilayah. Dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi tentang penetapan kompetensi daerah, maka dilakukan penetapan KPJU unggulan Lintas sektor. Penetapan dilakukan dengan menggunakan Metoda Bayes, dengan mempertimbangkan bobot kepentingan atau prioritas setiap sektor usaha (Tabel 5.3.5) serta hasil skor KPJU unggulan setiap sektor usaha yang telah diperoleh (Tabel 5.3.6). Berdasarkan hasil analisis, diperoleh 10 (sepuluh) KPJU unggulan lintas sektor berdasarkan urutan nilai skor terbobot KPJU yang bersangkutan, seperti disajikan pada Tabel 5.3.7. Pada Tabel 5.3.7. dapat dilihat bahwa 5 (Lima) KPJU unggulan lintas sektor usaha adalah usaha rumah makan, perdagangan di toko kelontong, usaha jasa bengkel mobil, perdagangan sembako dan perdagangan pakaian jadi. Hasil lengkap berupa rangking atau urutan KPJU unggulan lintas 102



sektor usaha berdasarkan nilai skor terbobot masing-masing KPJU dapat dilihat pada Tabel 5.3.7. Tabel 5.3.7. 10 KPJU Lintas Sektor yang Mempunyai Nilai Skor Terbobot Tertinggi Sebagai KPJU Unggulan Lintas Sektor di Kota Administrasi Jakarta Selatan Rangking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sektor/Subsektor Usaha Perdagangan Perdagangan Jasa Perdagangan Perdagangan Perindustrian Perdagangan Jasa Jasa Perindustrian

KPJU Restoran/Rumah Makan Toko Kelontong Bengkel Mobil Sembako Pakaian Jadi Makanan Tanaman Hias/Anggrek Kursus Bahasa Asing Kontrakan/kos-kosan Pakaian Jadi (Konveksi)

Skor Terbobot 0,0496 0,0489 0,0458 0,0391 0,0373 0,0368 0,0355 0,0307 0,0294 0,0285

Pada urutan ke enam dan seterusnya, sebagai KPJU unggulan lintas sektor berturut-turut adalah usaha pengolahan makanan, perdagangan tanaman hias, jasa kursus bahasa asing, jasa penyediaan kontrakan dan industri pakaian jadi. Apabila ditelaah lebih lanjut dari 10 KPJU unggulan lintas sektor, maka berdasarkan sektornya 5 komoditi merupakan sektor pedagangan diikuti jasa dan perindustrian. Bila dilihat bahwa 5 KPJU tersebut, Kota Administrasi Jakarta Selatan menunjukkan bahwa orientasi kegiatan ekonominya bergerak pada sektor perdagangan dan jasa. Hal ini sesuai dengan arah pengembangan sebagai hasil analisis yang menyebutkan bahwa wilayah ini memiliki keunggulan pada sektor perdagangan dan jasa. KPJU di atas dinilai unggul berdasarkan 11 kriteria yang telah dirumuskan di awal sekaligus pertimbangan bobot kepentingan sektor terkait terhadap pencapaian tujuan penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing, dan pertumbuhan ekonomi. Hasil ini selanjutnya telah dikonfimasi dan didiskusikan dalam Focus Group Discussion antar stakeholder yang terdiri dari instansi pemerintah sektor terkait. Kedudukan KPJU unggulan lintas sektor di Kota Administrasi Jakarta Selatan berdasarkan hasil penilaian terhadap faktor-faktor Prospek dan Potensi saat ini, pada skala penilaian prospek Kurang (skor 1), Cukup (skor 3), dan Baik (skor 5). Sedangkan dalam skala penilaian potensi saat ini adalah Kurang (skor 1), Sedang (skor 3), dan Tinggi (skor 5). Hasil perhitungan ditampilkan pada Tabel 5.3.8. Tabel 5.3.8. Kedudukan KPJU Unggulan Lintas Sektor di Kota Administrasi Jakarta Selatan Sektor/ Subsektor Perdagangan Perdagangan Jasa Perdagangan Perdagangan Perindustrian Perdagangan Bank Indonesia

KPJU Unggulan Lintas Sektor Rumah Makan Toko kelontong Bengkel mobil Sembako Pakaian Jadi Industri Makanan Tanaman Hias

Rata-rata Skor Katagori Prospek Potensi Prospek Potensi 4,58 4,58 Baik Tinggi 3,67 3,67 Baik Tinggi 3,17 4,00 Baik Tinggi 3,67 3,83 Baik Tinggi 4,42 4,08 Baik Tinggi 4,67 4,50 Baik Tinggi 3,58 3,58 Baik Tinggi

Kwadran 1 1 1 1 1 1 1 103


Sektor/ Subsektor Jasa Jasa Perindustrian

KPJU Unggulan Lintas Sektor Kursus Bahasa Asing Kontrakan/Kos-kosan Pakaian Jadi

Rata-rata Skor Katagori Prospek Potensi Prospek Potensi 3,83 3,67 Baik Tinggi 3,33 3,83 Baik Tinggi 2,50 4,00 Cukup Tinggi

Kwadran 1 1 3

Gambar 5.3.2. Posisi KPJU Unggulan Lintas Sektor di Kota Administrasi Jakarta Selatan Penilaian aspek prospek yang mencakup faktor Kesesuaian dengan Kebijakan Pemda, Prospek pasar, Minat Investor, Dukungan dan Program Pembangunan Infrastruktur Usaha, Resiko terhadap lingkungan, dan Tingkat persaingan. Diantara ke 10 (sepuluh) KPJU Unggulan Lintas Sektor, 9 KPJU yang teridentifikasi dinilai memiliki prospek yang baik, dan hanya usaha industri pakaian jadi yang mempunyai prospek tergolong Cukup karena pesatnya perkembangan pelaku usaha konveksi yang berdampak semakin beratnya tingkat persaingan diantara pelaku usaha industri konveksi. Aspek Potensi mencakup faktor Jumlah unit usaha/pengusaha saat ini, Kesesuaian dengan budaya/keterampilan masyarakat, Penguasaan masayarakat terhadap teknologi dan pengelolaan usaha, Ketersediaan sumber daya alam (bahan baku, lahan), Insentif harga jual komoditas/produk dan Daya serap pasar domestik. Agregasi penilai dari aspek Potensi ini menunjukkan bahwa seluruh 10 KPJU litas sektoral yang teridentidikasi dinilai memiliki potensi yang Tinggi.

104



5.3.3. Kota Administrasi Jakarta Barat Hasil analisis dengan menggunakan Metode Bayes berdasarkan 4 (empat) kriteria dan bobot kepentingannya menghasilkan KPJU unggulan untuk setiap sektor usaha UMKM di setiap kecamatan di Kota Adminitrasi Jakarta Barat. Berdasarkan KPJU unggulan pada setiap sektor usaha di setiap kecamatan dilakukan proses agregasi untuk menentukan calon KPJU unggulan per sektor usaha untuk tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat. Hasil proses agregasi dengan menggunakan metode Borda, ditetapkan maksimum 10 kandidat KPJU unggulan Kota Administrasi Jakarta Selatan yang mempunyai nilai skor tertinggi (Lampiran 5.2.15). Berdasarkan hasil FGD, analisis AHP menghasilkan skor terbobot setiap sektor ekonomi untuk setiap tujuan penetapan KPJU unggulan, serta skor terbobot total/gabungan dari masing-masing sektor usaha seperti disajikan pada Tabel 5.3.9. Pada Tabel 5.3.9 dapat dilihat bahwa bobot atau prioritas tertinggi untuk mencapai tujuan pertumbuhan ekonomi dan tujuan penciptaan lapangan kerja dalam rangka penetapan KPJU unggulan di Kota Adminitrasi Jakarta Barat adalah sektor pariwisata untuk seluruh tujuan penetapan KPJU unggulan, sehingga sektor usaha Pariwisata menjadi merupakan prioritas pertama di wilayah Kota Administrasi Jakarta Barat. Sektor usaha lain berdasarkan tingkat kepentingannya berturut-turut adalah Jasa, Angkutan, Perindustrian, Perdagangan, Perikanan, Tanaman Pangan, dan Peternakan. Tabel 5.3.9. Skor-terbobot Tingkat Kepentingan Setiap Sektor Ekonomi Menurut Aspek Tujuan dan Urutan Kepentingannya Dalam Rangka Penetapan KPJU Unggulan di Kota Administrasi Jakarta Barat

Sektor Usaha

Pariwisata Jasa Angkutan Perindustrian Perdagangan Perikanan Tanaman Pangan Peternakan


Berdasarkan hasil dari penelitian lapangan tingkat kota/kabupaten dan pelaksanaan FGD beserta bobot kepentingan masing-masing kriteria yang telah dihasilkan sebelumnya, analisis AHP menghasilkan KPJU unggulan setiap sektor ekonomi UMKM dengan urutan dan nilai skor terbobot seperti disajikan pada Tabel 5.3.10.

Bank Indonesia

105


Tabel 5.3.10. Rangking dan Skor-terbobot KPJU Unggulan per Sektor Usaha di Kota Administrasi Jakarta Barat No. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Sektor Subsektor SkorUsaha / KPJU Terbobot Tanaman Pangan Kangkung 0,2033 Bayam 0,1828 Singkong 0,1420 Mangga 0,1377 Tanaman hias 0,1271 Perikanan Budidaya Ikan di 0,2721 Kolam (Ikan Nila) Budidaya Ikan Hias 0,2377 (cupang/lohan) Budidaya Ikan di 0,1467 Kolam (Ikan Lele) Budidaya Ikan di 0,1270 Kolam (Ikan Bawal) Budidaya Ikan di 0,1100 Kolam (Ikan Mas) Perdagangan Toko Kelontong 0,2492 Pakaian Jadi 0,1399 Restoran/Rumah 0,1268 Makan Pasar Bunga 0,0952 Hotel/penginapan 0,0852 Jasa Bengkel Motor 0,1786 Salon kecantikan 0,1137 Perkantoran 0,1026 Praktek Dokter 0,1011 Bengkel Mobil 0,0991

No. 1 2 3 4 5

Sektor Subsektor Usaha / KPJU Peternakan Burung Kicau Bebek Kambing Kerbau Sapi Potong (Penggemukan) Perindustrian

SkorTerbobot 0,1634 0,1031 0,0848 0,0839 0,0815

1

Makanan/Kue

0,2285

2

Konveksi (pakaian jadi)

0,1227

3

Tahu/Tempe

0,1220

4

Bir pletok

0,1089

5

Bandeng Presto

0,1036

1 2

Wisata Sejarah Wisata Belanja

0,2037 0,1600

3

Wisata Kuliner

0,1566

4 5

Seni Pertunjukan Kedai Minuman Angkutan Angkutan Bus Kota Angkutan Perkotaan Angkutan Sewa Angkutan Barang Umum Angkutan Khusus Ekspedisi

0,1384 0,1095

Pariwista

1 2 3 4 5

0,2030 0,2029 0,1367 0,0899 0,0867

Pada Subsektor Tanaman pangan/Hortikultura, komoditi kangkung menjadi unggulan rangking pertama di Jakarta Barat. Keunggulan ini didasarkan atas 11 kriteria seleksi. Walaupun lahan pertanian merupakan barang langka di Jakarta Barat, apalagi di tengah gencarnya pembangunan gedung bertingkat yang mengurangi daerah resapan air Ibukota. Di Jakarta Barat terutama di daerah Puri Kembangan masih mampu dikembangkan pertanian dengan memanfaatkan sisa lahan yang ada dengan penanaman kangkung. Menurut data BPS Jakarta Barat, luas areal pertanian kangkung di Jakarta Barat masih menyisakan sekitar 266 ha, dengan produksi 20.124 ton. Sedangkan pertanian Bayam seluas 255 ha dengan produksi 7.689 Ton. Untuk tanaman mangga, Jakarta Barat mampu menghasilkan 11.794 kw mangga setiap musimnya. karena sifat pertanian ini hanya memanfaatkan lahan yang ada, seperti tanah kosong dan bantaran, akan tetapi secara nyata, kegiatan pertanian kangkung dan bayam di Jakarta Barat setidaknya mampu memenuhi kebutuhan pasar sekitar.

106



Sementara itu, kegiatan usaha budidaya tanaman hias menempati peringkat kelima. Seiring dengan berjalannya waktu, pemanfaatan daun potong semakin bervariasi, diantaranya digunakan sebagai elemen dekorasi pada pesta pernikahan, seminar ataupun pesta ulang tahun. Bahkan dalam perkembangannya, para ahli perangkai bunga/florist dalam pengembangan kreatifitasnya ada kecenderungan untuk menggunakan daun potong sebagai elemen utama dalam rangkaian, bunga potong justru sebagai elemen pendukung. Eforia ini lebih didorong dengan semakin banyaknya jenis tanaman hias daun yang memiliki warna daun bervariasi kombinasi warnanya (Aglonema), pisang-pisangan, mungil (Taiwan leaf), artistic (Rumohra, Monstera, Dracaena, Cordylin). Bervariasinya pemanfaatan daun potong, maupun tanaman hias, mendorong meningkatnya permintaan daun potong di pasaran. Seperti halnya tanaman Dracaena menurut data BPS 2012, di Jakarta Barat masih mampu dikembangkan di lahan seluas 175 m2 dengan kemampun produksi sekitar 573 tangkai. Dan tanaman pisang-pisangan masih dikembangkan di lahan seluas 1.713 m2. Pada Subsektor Peternakan, pada dasarnya peternakan di Jakarta Barat adalah peternakan rakyat yang dikelola dalam kontek peternakan sampingan dengan memanfaatkan lahan yang ada, sementara itu kebijakan instansi terkait, yaitu suku dinas peternakan hanya bertindak sebagai pengawas, pembina agar tidak terjadi penyebaran penyakit hewan. Burung kicau menempati posisi pertanian, peternakan yang berawal dari hobi ini ternyata mampu memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam hal penciptaan lapangan kerja da jenis usaha baru yaitu perdagangan burung. Bebek terdapat pada peringkat kedua, meskipun memiliki jumlah produksi yang besar. Sebagaimana ternak ayam, isu flu burung juga membuat ternak bebek menjadi kurang strategis ke depan untuk dikembangkan di Jakarta, apalagi dengan diberlakukannya peraturan daerah yang mengatur perunggasan di Jakarta. Jenis ternak kambing menempati peringkat ketiga yang pada tahun 2012 luasan lahan ternak kambing mencapai 4.324 m2 dengan jumlah populasi sebanyak 1.814 ekor. Permintaan dan harga ternak kambing biasanya meningkat menjelang hari raya Iedul Adha. Sedangkan kerbau menempati urutan keempat dengan luasan areal pembudidayaan 1.328 m2 dengan populasi 81 ekor. Peringkat terakhir adalah jenis ternak sapi potong, yang di Jakarta Barat memiliki luasan areal peternakan, menurut BPS 2012, adalah seluas 8.048 m2 dengan populasi 503 ekor. Subsektor Perikanan di Jakarta Barat didominasi oleh perikanan budidaya kolam yang menghasilkan 4.214,70 ton dengan mencapai nilai produksi sebesar Rp48.276.174. Jumlah ini merupakan jumlah produksi yang terbesar untuk kategori budidaya kolam di antara kota/ kabupaten lainnya di Jakarta. Pada Subsektor perikanan ini, jenis ikan hias menjadi komoditi unggulan peringkat pertama. Selanjutnya menyusul berturut-turut budidaya ikan Nila, ikan Lele, dan ikan Bawal Tidak diperoleh data luas areal budidaya perikanan darat di wilayah Jakarta Barat. Pada Sektor Perindustrian, usaha pembuatan makanan/kue menjadi usaha unggulan peringkat pertama di Jakarta Barat. Hal ini dapat dipahami mengingat jenis usaha ini memiliki nilai yang tinggi untuk kriteria manajemen usaha, tenaga kerja terlatih dan penyerapan tenaga kerja dinilai memiliki masa depan yang baik bila ditunjang dengan penguasaan teknologi yang relatif baik. Industri makanan/kue juga dinilai banyak menyerap tenaga kerja meskipun tidak sebanyak konveksi pakaian jadi. Sebagian besar usaha konveksi pakaian jadi merupakan usaha kecil menengah, dan memiliki sarana produksi manufaktur yang telah mampu menghasilkan produksi masal. Namun demikian, teknologi yang digunakan dalam pengembangannya masih bersifat konvensional. Sementara itu usaha pembuatan tahu/tempe dinilai unggul dalam kriteria tenaga kerja terampil, sarana produksi/usaha, penggunaan teknologi, dan manajemen usaha. Dengan keadaan seperti itu, maka Bank Indonesia

107


industri tahu/tempe memiliki penyebaran yang lebih luas di Jakarta Barat. Sementara itu, produksi bir pletok dan pengolahan bandeng presto berada di peringkat keempat dan kelima. Bir pletok dinilai memiliki nilai aspek budaya yang kuat sehingga KPJU ini selalu ada dan dipertahankan keberadaannya. Bandeng presto mampu menyerap tenaga kerja terampil yang memadai ditunjang dengan penguasaan teknologi yang relatif baik maka juga dinilai banyak menyerap tenaga kerja meskipun tidak sebanyak usaha konveksi. Pada Sektor Perdagangan, Toko kelontong menjadi KPJU unggulan Jakarta Barat. Keunggulannya terutama terletak pada kriteria, ketersediaan pasokan, modal, sarana usaha, harga, dan sumbangan terhadap perekonomian wilayah, walaupun sebenarnya rendah dalam kriteria manajemen usaha. Peringkat kedua ditempati oleh perdagangan pakaian jadi yang dinilai unggul dalam kriteria tenaga kerja terampil sebagai kepanjangan tangan dari industri konveksi itu sendiri. Dalam hal ini tidak ada masalah dengan ketersediaan bahan baku, mengingat banyaknya pasokan barang yang bermutu. Urutan berikutnya adalah usaha restoran, yang dinilai unggul dalam hal kontribusi terhadap perekonomian wilayah. Pada Sektor Pariwisata, wisata sejarah menempati peringkat pertama, dimana KPJU ini unggul dalam kriteria kemudahan memperoleh sarana usaha, sekaligus sebagai ajang promosi daerah. Peringkat berikutnya adalah wisata belanja yang dinilai memiliki keunggulan utama adalah pada kriteria kontribusi terhadap perekonomian wilayah yang dinilai sangat signifikan bagi Jakarta Barat. Di samping itu, wisata belanja memiliki nilai tinggi untuk kriteria tenaga kerja terampil, manajemen usaha, dan sarana usaha. Hal ini juga terjadi pada wisata kuliner yang menempati peringkat ketiga, sedangkan seni pertunjukan dan wisata kedai minum, juga memberikan kontribusi terhadap perekonomian wilayah yang dinilai cukup signifikan bagi Jakarta Barat. Disamping itu, KPJU tersebut dinilai memiliki kriteria tenaga kerja terampil yang tinggi. Pada Sektor Angkutan, Peringkat pertama ditempati angkutan umum kota. Meskipun dinilai tinggi pada kriteria ketersediaan pasar dan penyerapan tenaga kerja, namun usaha angkutan umum bus kota dinilai rendah untuk kriteria manajemen usaha. Namun demikian narasumber menilai bahwa angkutan umum bus kota masih tetap menjadi kebutuhan dan masih menjadi pilihan utama warga ibu kota. Pada peringkat kedua, terdapat jenis usaha angkutan perkotaan. Persewaan mobil dinilai oleh narasumber memiliki manajemen usaha yang telah baik, sarana usaha yang memadai, dengan harga yang lebih kompetitif. Persewaan mobil angkutan barang dan angkutan khusus ekspedisi berada di peringkat keempat dan kelima, dengan penilaian tinggi pada kriteria tenaga kerja terampil, manajemen usaha, dan ketersediaan pasar. Pada Sektor Jasa-jasa, jenis usaha bengkel motor menempati urutan pertama, hal ini cenderung melihat peluang yang terjadi ketika ledakan jumlah kepemilikan motor, maka narasumber menilai jasa usaha perbengkelan adalah salah satu KPJU yang mempunyai masa depan yang baik. Kemudian salon kecantikan menempati peringkat kedua, karena dinilai unggul dalam kriteria tenaga kerja terampil, ketersediaan pasar, harga, penyerapan tenaga kerja, sosial budaya, teknologi, dan sumbangan terhadap perekonomian wilayah. Keterampilan SDM menjadi kunci sukses dalam mengembangkan jenis usaha ini. Pada peringkat selanjutnya, terdapat jasa perkantoran dengan keunggulan dalam kemampuan manajerial, sebagai dampak pengembangan Jakarta Barat sebagai kota jasa dan perdagangan, sehingga mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi perekonomian wilayah. Peringkat berikutnya adalah usaha jasa praktek dokter, yang dalam hal penguasaan teknologi, menejerial, modal dikuasai sehingga usaha jasa praktek dokter menempati peringkat keempat. Sedangkan usaha bengkel mobil pada peringkat terakhir dinilai unggul dalam hal tenaga terampil dan menejemen usaha yang baik.

108



Dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi tentang penetapan kompetensi daerah maka dilakukan penetapan KPJU unggulan Lintas sektor. Penetapan dilakukan dengan menggunakan Metoda Bayes, dengan mempertimbangkan bobot kepentingan atau prioritas setiap sektor usaha (Tabel 5.3.9) serta hasil skor KPJU unggulan setiap sektor usaha yang telah diperoleh (Tabel 5.3.10). Berdasarkan hasil analisis, diperoleh 10 (sepuluh) KPJU unggulan lintas sektor berdasarkan urutan nilai skor terbobot KPJU yang bersangkutan, seperti disajikan pada Tabel 5.3.11. Pada Tabel 5.3.11. dapat dilihat bahwa 5 (Lima) KPJU unggulan lintas sektor usaha adalah usaha industri makanan/kue, jasa reparasi kendaraan bermotr (motor), wisata sejarah/budaya, wisata belanja dan wisata kuliner. Hasil lengkap berupa rangking atau urutan KPJU unggulan lintas sektor usaha berdasarkan nilai skor terbobot masing-masing KPJU dapat dilihat pada Tabel 5.3.7. Tabel 5.3.11. 10 KPJU Lintas Sektor yang Mempunyai Nilai Skor Terbobot Tertinggi Sebagai KPJU Unggulan Lintas Sektor di Kota Administrasi Jakarta Barat Rangking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sektor/Subsektor Usaha Perindustrian Jasa Pariwisata Pariwisata Pariwisata Perdagangan Perindustrian Jasa Angkutan Angkutan

KPJU Makanan/Kue Bengkel Motor Wisata Sejarah Wisata Belanja Wisata Kuliner Toko Kelontong Pakaian Jadi (Konveksi) Salon kecantikan Angkutan Bus Kota Angkutan Perkotaan

Skor Terbobot 0,0578 0,0564 0,0496 0,0390 0,0382 0,0374 0,0373 0,0359 0,0356 0,0356

Pada urutan ke enam dan seterusnya, sebagai KPJU unggulan lintas sektor berturut-turut adalah usaha perdagangan melalui toko kelontong, industri pakaian jadi, jasa salon kecantikan, serta angkutan bus kota dan angkutan perkotaan (mikrolet). Apabila ditelaah lebih lanjut dari 10 KPJU unggulan lintas sektor, maka berdasarkan sektornya, 3 komoditi merupakan sektor pariwisata, diikuti jasa, angkutan dan perindustrian (masing-masing 2 KPJU) serta sektor perdagangan (1 KPJU). Bila dilihat bahwa 5 KPJU tersebut, Jakarta Barat memiliki potensi wisata yang cukup banyak dan layak untuk mendapatkan perhatian dari setiap stakeholder dan masyarakat secara luas, yang didukung dengan keunggulan sektor perindustrian dan jasa. KPJU di atas dinilai unggul berdasarkan 11 kriteria yang telah dirumuskan di awal sekaligus pertimbangan bobot kepentingan sektor terkait terhadap pencapaian tujuan penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing, dan pertumbuhan ekonomi. Hasil ini selanjutnya telah dikonfimasi dan didiskusikan dalam Focus Group Discussion antar stakeholder yang terdiri dari instansi pemerintah sektor terkait. Kedudukan KPJU unggulan lintas sektor di Kota Administrasi Jakarta Barat berdasarkan hasil penilaian terhadap faktor-faktor Prospek dan Potensi saat ini, pada skala penilaian prospek Kurang (skor 1), Cukup (skor 3), dan Baik (skor 5). Sedangkan dalam skala penilaian potensi saat ini adalah Kurang (skor 1), Sedang (skor 3), dan Tinggi (skor 5). Hasil perhitungan ditampilkan pada Tabel 5.3.12.

Bank Indonesia

109


Tabel 5.3.12. Kedudukan KPJU Unggulan Lintas Sektor di Kota Administrasi Jakarta Barat Sektor/ Subsektor Perindustrian Jasa Pariwisata Pariwisata Pariwisata Perdagangan Perindustrian Jasa Angkutan Angkutan

KPJU Unggulan Lintas Sektor Makanan/Kue Bengkel Motor Wisata Sejarah Wisata Belanja Wisata Kuliner Toko Kelontong Pakaian Jadi Salon kecantikan Angkutan Bus Kota Angkutan Perkotaan

Rata-rata Skor Prospek Potensi 3,83 3,67 3,17 3,33 3,50 3,67 3,67 3,33 4,50 4,33 2,67 3,67 3,50 2,67 3,17 2,50 3,00 2,17 3,17 2,50

Katagori Prospek Potensi Baik Tinggi Baik Tinggi Baik Tinggi Baik Tinggi Baik Tinggi Cukup Tinggi Baik Sedang Baik Sedang Cukup Sedang Baik Sedang

Kwadran 1 1 1 1 1 3 2 2 4 2

Gambar 5.3.3. Posisi KPJU Unggulan Lintas Sektor di Kota Administrasi Jakarta Barat Penilaian aspek prospek usaha yang mencakup faktor Kesesuaian dengan kebijakan pemda, Prospek pasar, Minat investor, Dukungan dan program pembangunan infrastruktur usaha, Resiko terhadap lingkungan, dan Tingkat persaingan. Diantara ke 10 (sepuluh) KPJU Unggulan Lintas Sektor di Kota Adminisrasi Jakarta Barat, 2 sektor KPJU yaitu usaha toko kelontong dan usaha jasa angkutan bus kota mempunyai prospek yang dinilai Cukup, sedangkan usaha yang lain mendapatkan penilaian Tinggi untuk prospek kedepannya.

110



Aspek Potensi mencakup faktor Jumlah unit usaha/pengusaha saat ini, Kesesuaian dengan budaya/keterampilan masyarakat, Penguasaan masayarakat terhadap teknologi dan pengelolaan usaha, Ketersediaan sumber daya alam (bahan baku, lahan), Insentif harga jual komoditas/produk, dan Daya serap pasar domestik. Agregasi penilaian dari aspek Potensi ini menunjukkan bahwa 6 kegiatan usaha dinilai memiliki potensi Tinggi dan 4 usaha lainnya masih dinilai berpotensi Sedang. 5.3.4. Kota Administrasi Jakarta Utara Hasil analisis dengan menggunakan Metode Bayes berdasarkan 4 (empat) kriteria dan bobot kepentingannya menghasilkan KPJU unggulan untuk setiap sektor usaha UMKM di setiap kecamatan di Kota Adminitrasi Jakarta Utara. Berdasarkan KPJU unggulan pada setiap sektor usaha di setiap kecamatan dilakukan proses agregasi untuk menentukan calon KPJU unggulan per sektor usaha untuk tingkat Kota Adminitrasi Jakarta Utara. Hasil proses agregasi dengan menggunakan metode Borda, ditetapkan maksimum 10 kandidat KPJU unggulan Kota Administrasi Jakarta Utara yang mempunyai nilai skor tertinggi (Lampiran 5.2.16). Berdasarkan hasil FGD, analisis AHP menghasilkan skor terbobot setiap sektor ekonomi untuk setiap tujuan penetapan KPJU unggulan, serta skor terbobot total/gabungan dari masing-masing sektor usaha seperti disajikan pada Tabel 5.3.13. Pada Tabel 5.3.13 dapat dilihat bahwa bobot atau prioritas tertinggi dalam rangka penetapan KPJU unggulan di Kota Adminitrasi Jakarta Utara, sektor perdagangan untuk tujuan pertumbuhan ekonomi, sektor perindustrian untuk tujuan penciptaan lapangan kerja, dan sektor perikanan untuk tujuan peningkatan daya saing produk/daerah. Namun secara agregasi dengan mempertimbangkan skor terbobot untuk masingmasing tujuan yang ditetapkan, maka Sektor Perdagangan menjadi merupakan prioritas pertama di wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara. Sektor usaha lain berdasarkan tingkat kepentingannya berturut-turut adalah Perikanan, Perindustrian, Jasa, Pariwisata, Angkutan, Peternakan, dan Tanaman Pangan. Tabel 5.3.13. Skor-terbobot Tingkat Kepentingan Setiap Sektor Ekonomi Menurut Aspek Tujuan dan Urutan Kepentingannya Dalam Rangka Penetapan KPJU Unggulan di Kota Administrasi Jakarta Utara

Sektor Usaha

Perdagangan Perikanan Perindustrian Jasa Pariwisata Angkutan Peternakan Tanaman Pangan


Berdasarkan hasil dari penelitian lapangan tingkat kota/kabupaten dan pelaksanaan FGD beserta bobot kepentingan masing-masing kriteria yang telah dihasilkan sebelumnya, analisis AHP menghasilkan KPJU unggulan setiap sektor ekonomi UMKM dengan urutan dan nilai skor terbobot seperti disajikan pada Tabel 5.3.14. Bank Indonesia

111


Tabel 5.3.14. Rangking dan Skor-terbobot KPJU Unggulan per Sektor Usaha di Kota Administrasi Jakarta Utara

1

Sektor Subsektor SkorUsaha / KPJU Terbobot Padi dan Palawija Sawi 0,4486 Bayam 0,3145 Kangkung 0,2369 Perikanan Penangkapan Ikan di 0,3487 Laut Budidaya Ikan 0,3347 Bandeng (Payau) Budidaya Udang Galah 0,1272 Budidaya Ikan Hias 0,1184 Budidaya Ikan di 0,0711 Kolam Perdagangan Pakaian Jadi 0,1446 Restoran/Rumah 0,1357 Makan Pedagang Eceran/PKL 0,1327 Hasil Pengolahan 0,1222 Perikanan Showroom Kendaraan 0,1213 Bermotor Jasa Bengkel Motor 0,1358

2

Bimbingan Belajar

0,1263

3 4 5

Poliklinik/BP Salon Bengkel Mobil

0,1203 0,1170 0,1087

No. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

No. 1 2 3 4 5

Sektor Subsektor Usaha / KPJU Buah-buahan Pepaya Mangga Jambu Biji Jambu Air Belimbing Perindustrian

SkorTerbobot 0,1810 0,1624 0,1506 0,1394 0,1217

1

Pakaian Jadi (Konveksi)

0,1806

2

Tahu/Tempe

0,1375

3 4

Telor asin Pengolahan Hasil Perikanan

0,1198 0,1085

5

Keset

0,0923

1

Pariwista Wisata Pantai/Bahari

0,2380

2

Wisata Sejarah

0,2232

3

Seni Pertunjukan

0,1291

4

Ruman Minum/Kafe

0,1239

5

Taman Rekreasi/Taman Wisata Angkutan Angkutan Khusus Ekspedisi Angkutan Penumpang (AKDP/AKAP) Angkutan Bus Kota Angkutan Barang Umum Angkutan Perkotaan

1 2 3 4 5

0,1147 0,3794 0,2019 0,1164 0,0845 0,0808

Pada Subsektor Sayuran, komoditi sawi, bayam dan kangkung dinilai masih menjadi komoditi unggulan Jakarta Utara. Produksi sawi pada tahun 2011 mencapai 4.880 ton, dan bayam 3.139 ton. Diantara jenis sayuran tersebut, ternyata komoditi kangkung memiliki luas panen terbesar di Jakarta Utara yakni 318 ha, dan menurut BPS Jakarta Utara bahwa pada tahun 2011 Jakarta Utara mampu menghasilkan 37.200 ton kangkung per tahun. KPJU sektor sayuran ini rata-rata unggul pada penyerapan tenaga kerja, akan tetapi pada komoditi sawi dinilai lebih unggul pada aspek pasar dibanding komoditi bayam. Pada Subsektor Buah-buahan, populasi pohon pepaya di Jakarta Utara mencapai 4.154 pohon yang menurut data BPS tahun 2012 mampu berproduksi sebanyak 12 kuintal, menempatkan usaha budidaya pepaya pada peringkat pertama. Kegiatan usaha ini dianggap unggul pada aspek pasar dan penyerapan tenaga kerja. Walau sebenarnya usaha pada sektor buah-buahan di Jakarta utara ini tidak mampu lagi dibudidayakan secara luas, karena keterbatasan lahan pertanian. 112



Peringkat berikutnya adalah komoditi mangga yang di Jakarta Utara masih mampu menghasilkan sebanyak 3.513 kuintal, meskipun hanya sebagai tanaman pengisi pekarangan yang hampir terdapat di beberapa kecamatan di Jakarta Utara. Kegiatan budidaya ini selain unggul pada aspek pasar, juga unggul pada sarana usaha. Pada urutan ketiga dan keempat adalah komoditi jambu biji dan jambu air. Populasi tanaman jambu biji di Jakarta utara sebanyak 1.943 pohon. Jambu biji maupun jambu air dinilai memiliki keunggulan dalam kriteria penyerapan tenaga kerja. Sedangkan peringkat terakhir adalah komoditi belimbing dengan populasi sebanyak 309 pohon dan produksi mencapai 1.059 kuintal. Komoditi belimbing dinilai juga unggul dalam penyerapan tenaga kerja maupun ketersediaan tenaga terlatih. Pada Subsektor Perikanan, Jakarta Utara sebagai wilayah yang memiliki pesisir tentunya tidak mengherankan jika usaha penangkapan ikan di laut menjadi usaha unggulan. Penangkapan ikan laut menjadi salah satu kekhasan masyarakat Jakarta Utara. Jenis usaha ini dinilai memiliki keunggulan dari kriteria penyerapan tenaga kerja, manajemen usaha, dan tenaga kerja terlatih. Produksi ikan tangkap tahun 2011 menurut data BPS mencapai 178.623,90 ton. Ikan bandeng merupakan komoditi perikanan yang menempati peringkat kedua. Kegiatan budidaya ikan bandeng merupakan bagian dari usaha tambak yang banyak dikembangkan di Jakarta Utara dengan produksi mencapai 1.794,7 ton. Selain kriteria pasar, usaha budidaya ikan bandeng juga unggul pada kriteria sumbangan terhadap perekonomian. Sedangkan usaha budidaya ikan hias menempati peringkat ketiga karena memenuhi kriteria ketersediaan pasar, manajemen usaha, dan harga yang relatif baik, dan usaha budidaya ini difaktori dengan unsur hobi. Adapun ikan di kolam banyak dibudidayakan pada kolam air tawar. Pada tahun 2011 Jakarta Utara masih mampu memproduksi sebanyak 243,05 ton, dan usaha budidaya di kolam dinilai unggul pada penyerapan tenaga kerja, sedangkan usaha budidaya udang galah yang menempati posisi terakhir dinilai unggul pada aspek penyerapan tenaga kerja, dan manajemen usaha. Pada Sektor Perindustrian, konveksi pakaian jadi menjadi KPJU unggulan Jakarta Utara. Konveksi pakaian jadi dinilai memiliki keunggulan dari kriteria penyerapan tenaga kerja, manajemen usaha, dan tenaga kerja terlatih. Pusat Industri Kecil (PIK) Pulo Gadung memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap keberadaan dan potensi usaha konveksi karena hampir sebagian besar pelaku usaha di PIK Pulo Gadung adalah industri konveksi pakaian. Sementara itu, usaha tahu/tempe berada di peringkat kedua dengan keunggulan pada kriteria manajemen usaha dan tenaga kerja terlatih yang tinggi dan penyerapan tenaga kerja sedikit dibawah usaha pakaian jadi. Adapun usaha pembuatan telor asin menempati peringkat ketiga, dengan nilai yang tinggi untuk kriteria sosial budaya dan penyerapan tenaga kerja. Dan peringkat terakhir yang terakhir adalah usaha pembuatan keset, KPJU ini unggul pada kriteria penyerapan tenaga kerja, walau sedikit lemah pada kriteria pasar. Pada Sektor Perdagangan, usaha perdagangan pakaian jadi menjadi usaha unggulan Jakarta Utara sebagai usaha lanjutan dari unggulan sektor perindustrian, sehingga perdagangan pakaian dinilai oleh narasumber sebagai usaha unggulan khususnya pada kriteria kemudahan mendapatkan sarana bahan baku dan ketersediaan pasar yang luas meskipun belum ditunjang manajemen usaha yang baik. Pada urutan kedua adalah restoran/rumah makan dengan keunggulan pada kriteria tenaga kerja terampil, sarana usaha, dan manajemen usaha. Disamping itu, KPJU ini juga dinilai mampu menyerap banyak tenaga kerja dan menyumbang perekonomian wilayah. Pedagang eceran/PKL sendiri berada pada peringkat ketiga dengan kriteria hampir sama pada usaha restoran, akan tetapi memiliki nilai lebih lemah dalam kriteria tenaga kerja terlatih, sarana usaha, teknologi, dan manajemen usaha. Peringkat selanjutnya adalah usaha pengolahan hasil perikanan dan showroom kendaraan bermotor yang selama ini juga didukung dengan manajemen usaha dan sarana usaha yang relatif baik.

Bank Indonesia

113


Pada Sektor Pariwisata, kegiatan wisata bahari tentunya menjadi unggulan yang pertama, diikuti wisata sejarah dan seni pertunjukan (budaya). Ketiga KPJU ini sangat berhubungan erat dengan destinasi jalur wisata Jakarta utara, selain itu wilayah Jakarta Utara yang berbatasan dengan pantai membuat kegiatan wisata bahari menjadi unggulan dan andalan daerah, seperti kawasan wisata Ancol, Taman Suaka Margasatwa Muara Angke, Sentra Perikanan Muara Angke, Kawasan Pelabuhan Sunda Kelapa, hingga Museum Bahari dan Menara Syahbandar. Seperti halnya pada wisata sejarah di daerah pesisir Kecamatan Penjaringan yang merupakan salah satu kawasan bersejarah Jakarta, serta merupakan daerah pelabuhan penting, digunakan sebagai pelabuhan utama Kerajaan Pakuan Pajajaran dan Batavia. Daerah ini telah menjadi lokasi peperangan antara kerajaan lokal, Kekaisaran Portugis dan Hindia Belanda. Sekitar abad ke-16, daerah Muara Angke (daerah pantai Penjaringan, hanya untuk sebelah barat Batavia lama) dianggap area strategis dengan Kesultanan Banten dan Kesultanan Demak untuk merebut pelabuhan Sunda Kelapa dari Portugis. Peringkat berikutnya ditempati usaha rumah minum/kafe. Meskipun usaha rumah minum/kafe dinilai unggul dalam kriteria modal dan teknologi namun dinilai masih rendah untuk kriteria sosial budaya, sementara kriteria ketersediaan pasar dianggap cukup dibanding KPJU pariwisata lainnya. Pada peringkat terakhir adalah kegiatan taman rekreasi/taman wisata yang dinilai unggul pada kriteria penyerapan tenaga kerja. Pada Sektor Angkutan, Jakarta Utara sebagai kota perdagangan dan kota bahari memiliki terdapat beberapa pelabuhan dan superblok perdagangan seperti di Kelapa Gading yang memiliki akses jalan yang cukup banyak untuk menuju seluruh wilayah di penjuru kota. Di sebelah barat kawasan ini, terdapat jaringan jalan tol dalam kota yang menghubungkan seluruh wilayah kota dan Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Untuk melayani penduduk yang menggunakan sarana transportasi umum, di bagian selatan terdapat terminal Pulo Gadung yang melayani ke seluruh jurusan dalam dan luar kota. Selain itu jaringan bis Trans Jakarta jurusan Pulo Gadung - Harmoni, juga melintasi sebelah selatan kawasan ini. Ada juga angkutan umum berupa angkot dan mikrolet. Maka wajar ketika usaha jasa angkutan ekspedisi sangat dibutuhkan dan menjadi KPJU peringkat pertama, diikuti angkutan penumpang (AKDP/AKAP), bus kota, angkutan barang umum, dan angkutan kota, sebagai sarana transportasi yang sangat dibutuhkan di Jakarta Utara. Usaha jasa angkutan khusus ekspedisi unggul pada kriteria pasar dan manajemen usaha seperti halnya pada angkutan barang umum, sedangkan angkutan penumpang (AKDP/AKAP) dan bus kota dinilai unggul pada kriteria penyerapan tenaga kerja. Pada Sektor Jasa, usaha jasa bengkel motor ternyata menjadi usaha unggulan di Jakarta Utara, meskipun terkadang tidak terlihat menonjol akan tetapi kenyataan bahwa ketersediaan pasarnya cukup tinggi, memiliki keunggulan dalam kriteria tenaga kerja terlatih, sarana usaha, teknologi, manajemen usaha, dan sumbangan terhadap perekonomian wilayah di atas usaha jasa yang lainnya. Sedangkan untuk kriteria ketersediaan pasar, usaha bengkel motor di Jakarta Utara dinilai lebih tinggi dibanding usaha jasa bimbingan belajar yang dinilai unggul dalam penyerapan tenaga kerja dengan memiliki kepastian pasar. Dalam perkembangannya selama ini, usaha pengobatan umum melalui poliklinik/Balai Pengobatan (BP) dinilai keunggulan pada kriteria tenaga kerja terlatih, seperti halnya pada usaha salon. Sedangkan peringkat terakhir adalah usaha bengkel mobil yang mampu menyerap relatif banyak tenaga kerja dibanding dengan usaha poliklinik/BP maupun salon. Dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi tentang penetapan kompetensi daerah maka dilakukan penetapan KPJU unggulan Lintas sektor. Penetapan dilakukan dengan menggunakan Metoda Bayes, dengan mempertimbangkan bobot kepentingan atau prioritas setiap sektor usaha (Tabel 5.3.13) serta hasil skor KPJU unggulan setiap sektor usaha yang telah diperoleh (Tabel 5.3.14). 114



Berdasarkan hasil analisis, diperoleh 10 (sepuluh) KPJU unggulan lintas sektor berdasarkan urutan nilai skor terbobot KPJU yang bersangkutan, seperti disajikan pada Tabel 5.3.15. Pada Tabel 5.3.15. dapat dilihat bahwa 5 (Lima) KPJU unggulan lintas sektor usaha adalah perindustrian pakaian jadi dan tahu/tempe, perdagangan pakaian jadi, usaha penangkapan ikan di laut, dan budidaya ikan bandeng di air payau. Hasil lengkap berupa rangking atau urutan KPJU unggulan lintas sektor usaha berdasarkan nilai skor terbobot masing-masing KPJU dapat dilihat pada Tabel 5.3.15. Tabel 5.3.15. 10 KPJU Lintas Sektor yang Mempunyai Nilai Skor Terbobot Tertinggi Sebagai KPJU Unggulan Lintas Sektor di Kota Administrasi Jakarta Utara Rangking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sektor/Subsektor Usaha Perindustrian Perindustrian Perdagangan Perikanan Perikanan Perdagangan Perdagangan Perindustrian Pariwisata Perdagangan

KPJU Pakaian Jadi (Konveksi) Tahu/Tempe Pakaian Jadi Penangkapan Ikan di Laut Budidaya Ikan Bandeng (Payau) Restoran/Rumah Makan Pedagang Eceran/PKL Telor asin Wisata Pantai/Bahari Hasil Pengolahan Perikanan

Skor Terbobot 0,0504 0,0384 0,0377 0,0373 0,0358 0,0354 0,0346 0,0334 0,0322 0,0319

Pada urutan ke enam dan seterusnya, sebagai KPJU unggulan lintas sektor berturut-turut adalah restoran/rumah makan, kemudian pedagang eceran, usaha pengolahan telor asin, wisata pantai/bahari, dan perdagangan hasil pengolahan perikanan. Apabila ditelaah lebih lanjut dari 10 KPJU unggulan lintas sektor, maka berdasarkan sektornya 5 komoditi merupakan sektor pedagangan diikuti perindustrian (3 KPJU), perikanan dan pariwisata. Bila dilihat bahwa 5 KPJU tersebut, meskipun wilayah Kota Administrasi Jakarta Utara memiliki potensi perikanan laut yang sangat potensial dan menempati peringkat pertama analisis KPJU lintas sektor, namun sebagai bagian dari wilayah megapolitan DKI Jakarta maka sektor perdagangan masih tetap menjadi primadona masyarakat dalam menjalankan kegiatan usahanya. KPJU di atas dinilai unggul berdasarkan 11 kriteria yang telah dirumuskan di awal sekaligus pertimbangan bobot kepentingan sektor terkait terhadap pencapaian tujuan penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing, dan pertumbuhan ekonomi. Hasil ini selanjutnya telah dikonfimasi dan didiskusikan dalam Focus Group Discussion antar stakeholder yang terdiri dari instansi pemerintah sektor terkait. Kedudukan KPJU unggulan lintas sektor di Kota Administrasi Jakarta Utara berdasarkan hasil penilaian terhadap faktor-faktor Prospek dan Potensi saat ini, pada skala penilaian prospek Kurang (skor 1), Cukup (skor 3), dan Baik (skor 5). Sedangkan dalam skala penilaian potensi saat ini adalah Kurang (skor 1), Sedang (skor 3), dan Tinggi (skor 5). Hasil perhitungan ditampilkan pada Tabel 5.3.16.

Bank Indonesia

115


Tabel 5.3.16. Kedudukan KPJU Unggulan Lintas Sektor di Kota Administrasi Jakarta Utara Sektor/ Subsektor Perindustrian Perindustrian Perdagangan Perikanan Perikanan Perdagangan Perdagangan Perindustrian Pariwisata Perdagangan

Rata-rata Skor Katagori KPJU Unggulan Lintas Sektor Prospek Potensi Prospek Potensi Pakaian Jadi 3,67 4,33 Baik Tinggi Tahu/Tempe 4,33 4,00 Baik Tinggi Pakaian Jadi 4,33 4,33 Baik Tinggi Penangkapan Ikan di 4,67 4,67 Baik Tinggi Laut Budidaya Ikan Bandeng 4,67 4,67 Baik Tinggi Rumah Makan 4,60 5,00 Baik Tinggi Pedagang Eceran/PKL 5,00 5,00 Baik Tinggi Telor asin 3,33 3,67 Baik Tinggi Wisata Pantai/Bahari 4,67 5,00 Baik Tinggi Hasil Pengolahan 5,00 4,83 Baik Tinggi Perikanan

Kwadran 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Gambar 5.3.4. Posisi KPJU Unggulan Lintas Sektor di Kota Administrasi Jakarta Utara Penilaian aspek prospek yang mencakup faktor Kesesuaian dengan kebijakan pemda, Prospek pasar, Minat investor, Dukungan dan program pembangunan infrastrukutur usaha, Resiko terhadap lingkungan, dan Tingkat persaingan. Diantara ke 10 (sepuluh) KPJU Unggulan Lintas Sektor, seluruh KPJU dinilai oleh narasumber dan pemangku kepentingan di wilayah Jakarta Utara memiliki prospek Baik. 116



Aspek potensi mencakup faktor jumlah unit usaha/pengusaha saat ini, Kesesuaian dengan budaya/keterampilan masyarakat, Penguasaan masyarakat terhadap teknologi dan pengelolaan usaha, Ketersediaan sumberdaya alam (bahan baku, lahan), Insentif harga jual komoditas/produk dan Daya serap pasar domestik. Agregasi penilai dari aspek Potensi ini menunjukkan bahwa 10 KPJU unggulan Jakarta Utara yang teridentifikasi memiliki potesi yang Tinggi. 5.3.5. Kota Administrasi Jakarta Pusat Hasil analisis dengan menggunakan Metode Bayes berdasarkan 4 (empat) kriteria dan bobot kepentingannya menghasilkan KPJU unggulan untuk setiap sektor usaha UMKM di setiap kecamatan di Kota Adminitrasi Jakarta Pusat. Berdasarkan KPJU unggulan pada setiap sektor usaha di setiap kecamatan dilakukan proses agregasi untuk menentukan calon KPJU unggulan per sektor usaha untuk tingkat Kota Adminitrasi Jakarta Pusat. Hasil proses agregasi dengan menggunakan metode Borda, ditetapkan maksimum 10 kandidat KPJU unggulan Kota Administrasi Jakarta Pusat yang mempunyai nilai skor tertinggi (Lampiran 5.2.17). Berdasarkan hasil FGD, analisis AHP menghasilkan skor terbobot setiap sektor ekonomi untuk setiap tujuan penetapan KPJU unggulan, serta skor terbobot total/gabungan dari masing-masing sektor usaha seperti disajikan pada Tabel 5.3.17. Pada Tabel 5.3.17 dapat dilihat bahwa bobot atau prioritas tertinggi dalam rangka penetapan KPJU unggulan di Kota Adminitrasi Jakarta Pusat, sektor perdagangan untuk tujuan pertumbuhan ekonomi dan tujuan peningkatan daya saing produk/daerah, serta sektor perindustrian untuk tujuan penciptaan lapangan kerja. Namun secara agregasi dengan mempertimbangkan skor terbobot untuk masing-masing tujuan yang dtetapkan, maka Sektor Perdagangan menjadi merupakan prioritas pertama di wilayah Kota Administrasi Jakarta Pusat. Sektor usaha lain berdasarkan tingkat kepentingannya berturut-turut adalah Perindustrian, Pariwisata, Jasa, Angkutan, Peternakan, Perikanan, dan Tanaman Pangan. Tabel 5.3.17. Skor-terbobot Tingkat Kepentingan Setiap Sektor Ekonomi Menurut Aspek Tujuan dan Urutan Kepentingannya Dalam Rangka Penetapan KPJU Unggulan di Kota Administrasi Jakarta Pusat

Sektor Usaha

Perdagangan Perindustrian Pariwisata Jasa Angkutan Peternakan Perikanan Tanaman Pangan


Berdasarkan hasil dari penelitian lapangan tingkat kota/kabupaten dan pelaksanaan FGD beserta bobot kepentingan masing-masing kriteria yang telah dihasilkan sebelumnya, analisis AHP menghasilkan KPJU unggulan setiap sektor ekonomi UMKM dengan urutan dan nilai skor terbobot seperti disajikan pada Tabel 5.3.18.

Bank Indonesia

117


Tabel 5.3.18. Rangking dan Skor-terbobot KPJU Unggulan per Sektor Usaha di Kota Administrasi Jakarta Pusat No. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Sektor Subsektor SkorUsaha / KPJU Terbobot Pertanian Tanaman hias 0,2306 Tanaman obat 0,1409 Jambu Biji 0,1331 Rambutan 0,1142 Jambu Air 0,0961 Perdagangan Suku Cadang dan 0,2560 Aksesoris Kendaraan 0,1647 Hotel Non Bintang 0,1418 Kue dan Makanan 0,1245 Rumah Makan 0,0919 Pakaian Jadi Jasa Bengkel Motor 0,2307 Salon kecantikan 0,1914 Warnet 0,1527 Kursus Kecantikan 0,1162 Catering 0,0917

No. 1 2 3 4 5

Sektor Subsektor Usaha / KPJU Perindustrian Makanan dan Minuman Kreatif/Rumah Produksi Tahu/Tempe Pakaian Jadi (Konveksi) Daur Ulang/kain Perca Pariwista

SkorTerbobot 0,2238 0,1328 0,1250 0,1056 0,0965

1

Wisata Belanja

0,2002

2 3 4 5

Wisata Kuliner Kedai Minuman Kelab Malam/Diskotik Wisata Sejarah Angkutan Angkutan Khusus Ekspedisi Angkutan Sewa Angkutan Bus Kota Angkutan Perkotaan Ojek Motor

0,1803 0,1601 0,1171 0,1160

1 2 3 4 5

0,1676 0,1407 0,1302 0,1094 0,1057

Pada Sektor Pertanian, kegiatan usaha budidaya tanaman hias dinilai menjadi KPJU unggulan peringkat pertama di Jakarta Pusat, dengan keunggulan khususnya pada kriteria tenaga terampil dan pemasaran produknya. Ditengah kepadatan kota Jakarta, usaha budidaya tanaman hias ternyata juga mendukung program kota ramah lingkungan (green city) dan bangunan ramah lingkungan (green building) sehingga tidak sekadar memberi dampak positif terhadap lingkungan, tetapi juga membuka berbagai macam peluang bisnis. Peluang bisnis itu mulai dari penjualan tanaman florikultura, yang dapat menjadi pengungkit usaha pembenihan, pembibitan, pembudidaya, atau jasa penataan taman. BPS Jakarta Pusat tahun 2011 tidak mencantumkan data luasan dan jenis tanaman hias yang pasti di Jakarta Pusat, akan tetapi kenyataannya ragam dan jenis tanaman hias di Jakarta Pusat sangatlah banyak, khususnya jenis Anthurium dan Dracaena. Pada peringkat kedua adalah budidaya tanaman obat, yang saat ini menjadi trend pasar dengan berkembangnya obat-obatan herbal, sehingga kegiatan budidaya tanaman obat dinilai oleh narasumber memiliki prospek kedepan. Menurut data BPS tahun 2011, Jakarta Pusat, walaupun tidak memiliki luasan yang signifikan dan bukan merupakan daerah pertanian, jenis tanaman temulawak (wild ginger) ternyata yang lebih banyak dijumpat daripada jenis tanaman obat lainnya, dengan luas tanam yang hanya 270 m2 mampu menyumbang produksi dengan kapasitas panen 83 kg. Peringkat ketiga hingga kelima adalah komoditi buah-buahan, yaitu jambu biji, rambutan dan jambu air. Ketiga jenis buah-buahan tersebut tidak pernah diusahakan sebagai suatu bentuk usaha namun lebih difungsikan untuk memanfaatan lahan pekarangan dan sebagai pohon peneduh. Namun demikian, menurut data BPS Jakarta Pusat pada tahun 2011 tercatat sebanyak 210 pohon jambu biji, dan oleh narasumber dinilai memiliki sedikit keunggulan/manfaat dibandingkan komoditi buah yang lainnya sehingga dapat menempati peringkat ketiga. 118



Pada Sektor Perindustrian, usaha industri makanan dan minuman menempati posisi teratas. Pertumbuhan usaha industri makanan dan minuman di Jakarta Pusat sangatlah cepat, seiring dengan perbaikan ekonomi wilayah serta terjadinya pertumbuhan segmen pendapatan kelas menengah. Karakteristik kalangan menengah ini cukup unik, karena mereka rela mengeluarkan uang lebih banyak untuk mendapatkan menu dan kualitas produk makanan/minuman yang baik, bahkan sebagian masyarakat menghabiskan hampir sepertiga dari pengeluaran terbesar untuk konsumsi pribadi berupa makanan dan minuman. Kondisi tersebut yang antara lain memberikan penilaian tinggi dari narasumber pada jenis usaha ini karena melihat prospek kedepan, dan mampu memberikan kontribusi perekonomian wilayah, serta perekrutan tenaga kerja yang cukup tinggi. Peringkat kedua adalah usaha industri kretif/rumah produksi, yang dinilai unggul dalam aspek modal, pasar, dan teknologi. Sementara itu, pembuatan tahu/tempe berada di peringkat ketiga, yang didukung oleh kriteria tenaga kerja terlatih, manajemen usaha, sarana produksi, dan teknologi. Akan tetapi terkadang terkendala dengan harga bahan baku yang sering tidak stabil. Peringkat keempat adalah usaha industri pakaian jadi/konveksi. Jenis industri ini mampu menyerap tenaga kerja lebih banyak sehingga akan menyumbang lebih besar terhadap perekonomian wilayah, jika dibandingkan dengan usaha industri tahu/tempe yang menempati peringkat keempat karena dinilai memeiliki kelemahan dalam kriteria tenaga kerja terampil. Daur ulang menjadi jenis usaha sektor perindustrian pada peringkat kelima yang dinilai memiliki keunggulan kriteria modal, sarana produksi, dan sosial budaya, sekaligus membantu mengurangi limbah dan menjadikan nilai tambah atas limbah tersebut. Pada Sektor Perdagangan, usaha perdagangan suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor mampu menempati urutan pertama. Di era perdagangan bebas dan nilai-nilai individu mulai ditonjolkan, membuka peluang usaha melalui perdagangan mobil dan motor terbuka lebar sejajar dengan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Pertumbuhan kendaraan bermotor di DKI Jakarta yang pada tahun 2012 diperkirakan mencapai 10-12% memberikan dampak terbukanya peluang usaha perdagangan suku cadang serta aksesoris untuk mobil dan motor. Dengan pertimbangan tersebut, maka jenis usaha ini dinilai menjadi unggulan Jakarta Pusat, yang didukung pada kriteria memiliki keunggulan dalam kriteria tenaga kerja terampil, teknologi, manajemen usaha, ketersediaan pasar, serta sumbangan terhadap perekonomian wilayah. Hotel non bintang menjadi kegiatan usaha perdagangan yang berada pada peringkat kedua di Jakarta Pusat, dan dinilai wajar ketika narasumber juga memberikan penilaian seperti itu. Ditengah kesibukan Jakarta Pusat sebagai pusat bisnis, perdagangan dan jasa, tentunya keberadaan hotel merupakan suatu kebutuhan bagi pelaku bisnis dari luar kota untuk menginap, sehingga dinilai mempunyai prospek dalam kegiatan usaha beberapa tahun ke depan, dan usaha ini juga dinilai unggul dalam manajemen usaha, ketersediaan pasar, harga, menyerap tenaga kerja, dan menyumbang perekonomian wilayah. Perlu ditekankan bahwa usaha jasa perhotelan dalam kajian ini adalah yang termasuk dalam kriteria usaha kecil dan menengah (UKM) sesuai undang-undang tentang UMKM. Selanjutnya usaha perdagangan kue dan makanan menempati peringkat ketiga, yang dinilai unggul pada kriteria manajemen usaha, dan kebutuhan permodalan. Peringkat keempat adalah usaha rumah makan yang dinilai relatif tinggi untuk kriteria tenaga kerja terlatih, sarana usaha, modal, manajemen usaha, dan penyerapan tenaga kerja. Peringkat kelima adalah usaha perdagangan pakaian jadi/konveksi, yang dinilai mampu menyerap tenaga kerja meskipun dinilai memiliki kelemahan dalam kriteria sarana memperoleh bahan baku, khususnya bila dibandingkan dengan usaha rumah makan. Pada Sektor Pariwisata, kegiatan wisata belanja menjadi prioritas pertama untuk pengembangan sektor pariwisata, diikuti wisata kuliner, kedai minuman, dan kelab malam. Sebagai pusat Bank Indonesia

119


pemerintahan dan pusat perekonomian daerah maupun nasional menjadi Jakarta Pusat dibanjiri oleh pusat perbelanjaan dan outlet-outlet yang memberikan godaan kepada masyarakat menikmati dan membelanjakan uangnya. Tidak terkecuali juga dengan jenis makanan dan jajanan yang ditawarkan maupun hingar-bingar kehidupan malam kota Jakarta. Dari kelima KPJU ini bila dilihat dari beberapa kriteria manajemen usaha, dan sumbangan terhadap perekonomian wilayah tidak akan jauh berbeda, yang membedakan agak mencolok adalah pasar dan jumlah tenaga kerja. Pada KPJU kelab malam, aspek sosial budaya mendapatkan penilaian paling rendah. Pada Sektor Angkutan, berturut-turut jenis usaha jasa angkutan dianggap unggul di Jakarta Pusat adalah angkutan khusus ekspedisi, angkutan sewa (termasuk taksi, bajaj, dan kancil), angkutan bus kota, angkutan perkotaan (mikrolet, KWK, dan sejenisnya), dan ojek motor. angkutan khusus ekspedisi dan angkutan sewa dinilai unggul untuk kriteria manajemen usaha, sarana usaha, teknologi. Sedangkan angkutan bus kota dan angkutan perkotaan lemah dalam menejemen dibanding dengan angkutan sewa, akan tetapi besar dalam sumbangan terhadap ekonomi. Selain angkutan khusus ekspedisi dan angkutan sewa yang memiliki pasar relatif berkembang, jenis usaha jasa angkutan bus kota dan angkutan perkotaan di wilayah Jakarta Pusat cenderung semakin tergeser dengan munculnya bus Trans Jakarta dengan penambahan beberapa koridor. Khusus untuk angkutan ojek saat ini masih menjadi kontroversi, yang selalu diperdebatkan adalah status kendaraan itu sendiri yang secara peraturan yang berlaku bukan merupakan jenis moda angkutan umum untuk penumpang ataupun barang, akan tetapi dalam kenyataannya usaha ojek motor tumbuh dan berkembang seiring dengan semakin padatnya jalur lalulintas yang menyebabkan kemacetan setiap saat di Jakarta, sehingga keberadaan ojek motor menjadi alternatif angkutan bagi masyarakat. Pada Sektor Jasa, jenis usaha jasa bengkel motor menjadi KPJU unggulan Jakarta Pusat. Usaha bengkel motor memiliki keunggulan dalam manajemen usaha, sarana usaha, dan penggunaan teknologi. KPJU ini juga dinilai menyumbang perekonomian wilayah relatif besar dibanding jenis jasa usaha yang lainnya. KPJU usaha jasa bengkel motor ini tentunya berkembang seiring dengan meningkatnya penjualan kendaraan bermotor di Jakarta Pusat (sebagai perbandingan, Jabodetabek menerbitkan lebih dari 2000 STNK motor per hari). Pada peringkat kedua terdapat usaha salon kecantikan yang dinilai relatif tinggi dalam kriteria menejemen usaha, sarana usaha, penggunaan teknologi, ketersediaan pasar, dan sumbangan terhadap perekonomian. Sementara itu Warnet masih bida berada ada peringkat ketiga ditengah majunya perkembangan teknologi, perdagangan elektronik yang pesat, akan tetapi sebenarnya warnet kini sudah merubah penawaran jasanya menjadi usaha jasa yang menyediakan permainan interaktif (game online), dan bukan lagi sekedar menawarkan jasa internet dan email saja. Usaha kursus kecantikan menempati urutan keempat, yang dinilai unggul dalam kriteria tenaga terlatih juga penyerapan tenaga kerja. kemudian usaha jasa katering berada pada peringkat kelima dengan pertimbangan kriteria tenaga kerja terlatih, ketersediaan pasar, kemudahan memperoleh bahan baku, penyerapan tenaga kerja, dan sumbangan terhadap perekonomian wilayah yang relatif baik. Dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi tentang penetapan kompetensi daerah maka dilakukan penetapan KPJU unggulan lintas sektor. Penetapan dilakukan dengan menggunakan Metoda Bayes, dengan mempertimbangkan bobot kepentingan atau prioritas setiap sektor usaha (Tabel 5.3.17) serta hasil skor KPJU unggulan setiap sektor usaha yang telah diperoleh (Tabel 5.3.18).

120



Dari hasil analisis, diperoleh 10 (sepuluh) KPJU unggulan lintas sektor berdasarkan urutan nilai skor terbobot KPJU yang bersangkutan, seperti disajikan pada Tabel 5.3.19. Pada Tabel 5.3.19. dapat dilihat bahwa 5 (Lima) KPJU unggulan lintas sektor usaha adalah usaha perdagangan suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor, pengolahan makanan minuman, hotel non bintang, industri kreatif/rumah produksi, dan perdagangan kue/makanan. Hasil lengkap berupa urutan KPJU unggulan lintas sektor berdasarkan nilai skor terbobot masing-masing KPJU dapat dilihat pada Tabel 5.3.19. Tabel 5.3.19. 10 KPJU Lintas Sektor yang Mempunyai Nilai Skor Terbobot Tertinggi Sebagai KPJU Unggulan Lintas Sektor di Kota Administrasi Jakarta Pusat Rangking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sektor/Subsektor Usaha Perdagangan Perindustrian Perdagangan Perindustrian Perdagangan Perdagangan Jasa Pariwisata Perindustrian Pariwisata

KPJU Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Makanan dan Minuman Hotel Non Bintang Kreatif/Rumah Produksi Kue dan Makanan Rumah Makan Bengkel Motor Wisata Belanja Tahu/Tempe Wisata Kuliner

Skor Terbobot 0,0823 0,0596 0,0535 0,0495 0,0460 0,0404 0,0361 0,0354 0,0333 0,0318

Pada urutan ke enam dan seterusnya, sebagai KPJU unggulan lintas sektor berturut-turut adalah usaha rumah makan, jasa reparasi kendaraan bermotor, wisata belanja, industri tahu/tempe dan wisata kuliner. Apabila ditelaah lebih lanjut dari 10 KPJU unggulan lintas sektor, maka berdasarkan sektornya 4 komoditi merupakan sektor pedagangan diikuti perindustrian (3 KPJU), pariwisata (2 KPJU), dan pariwisata (1 KPJU). Bila dilihat 5 KPJU tersebut, terlihat bahwa sebagai pusat perekonomian daerah (Jakarta) maupun nasional, posisi Jakarta Pusat memberikan potensi dan peluang usaha yang sangat besar untuk jenis usaha perdagangan, periindustrian dan pariwisata. KPJU di atas dinilai unggul berdasarkan 11 kriteria yang telah dirumuskan di awal sekaligus pertimbangan bobot kepentingan sektor terkait terhadap pencapaian tujuan penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing, dan pertumbuhan ekonomi. Hasil ini selanjutnya telah dikonfimasi dan didiskusikan dalam Focus Group Discussion antar stakeholder yang terdiri dari instansi pemerintah sektor terkait. Kedudukan KPJU unggulan lintas sektor di Kota Administrasi Jakarta Pusat berdasarkan hasil penilaian terhadap faktor-faktor Prospek dan Potensi saat ini, pada skala penilaian prospek Kurang (skor 1), Cukup (skor 3), dan Baik (skor 5). Sedangkan dalam skala penilaian potensi saat ini adalah Kurang (skor 1), Sedang (skor 3), dan Tinggi (skor 5). Hasil perhitungan ditampilkan pada Tabel 5.3.20.

Bank Indonesia

121


Tabel 5.3.20. Kedudukan KPJU Unggulan Lintas Sektor di Kota Administrasi Jakarta Pusat Sektor/ Subsektor Perdagangan Perindustrian Perdagangan Perindustrian Perdagangan Perdagangan Jasa Pariwisata Perindustrian Pariwisata

KPJU Unggulan Lintas Sektor Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Makanan dan Minuman Hotel Non Bintang Kreatif/Rumah Produksi Kue dan Makanan Rumah Makan Bengkel Motor Wisata Belanja Tahu/Tempe Wisata Kuliner

Rata-rata Skor Katagori Prospek Potensi Prospek Potensi

Kwadran

3,67

4,17

Baik

Tinggi

1

3,83

4,00

Baik

Tinggi

1

4,50

3,33

Baik

Tinggi

1

4,50

3,50

Baik

Tinggi

1

4,50 4,50 4,00 4,33 4,00 4,50

3,33 3,67 3,67 4,33 3,50 3,67

Baik Baik Baik Baik Baik Baik

Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi Tinggi

1 1 1 1 1 1

Gambar 5.3.5. Posisi KPJU Unggulan Lintas Sektor di Kota Administrasi Jakarta Pusat Penilaian aspek prospek yang mencakup faktor Kesesuaian dengan kebijakan pemda, Prospek pasar, Minat investor, Dukungan dan program pembangunan infrastruktur usaha, Resiko terhadap lingkungan, dan Tingkat persaingan. Diantara ke 10 (sepuluh) KPJU Unggulan Lintas Sektor, keseluruhannya dinilai berprospek Baik. 122



Demikian pula dengan aspek potensi mencakup faktor Jumlah unit usaha/pengusaha saat ini, Kesesuaian dengan budaya/keterampilan masyarakat, Penguasaan masyarakat terhadap teknologi dan pengelolaan usaha, Ketersediaan sumber daya alam (bahan baku, lahan), Insentif harga jual komoditas/produk dan Daya serap pasar domestik, maka agregasi penilaian dari aspek Potensi ini menunjukkan bahwa semua usaha yang teridentifikasi dari KPJU lintas sektor dinilai berpotensi Tinggi. 5.3.6. Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Hasil analisis dengan menggunakan Metode Bayes berdasarkan 4 (empat) kriteria dan bobot kepentingannya menghasilkan KPJU unggulan untuk setiap sektor usaha UMKM di setiap kecamatan di Kabupaten Adminitrasi Kepulauan Seribu. Berdasarkan KPJU unggulan pada setiap sektor usaha di setiap kecamatan dilakukan proses agregasi untuk menentukan calon KPJU unggulan per sektor usaha untuk tingkat Kabupaten Adminitrasi Kepulauan Seribu. Hasil proses agregasi dengan menggunakan metode Borda, ditetapkan maksimum 10 kandidat KPJU unggulan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang mempunyai nilai skor tertinggi (Lampiran 5.2.18). Berdasarkan hasil FGD, analisis AHP menghasilkan skor terbobot setiap sektor ekonomi untuk setiap tujuan penetapan KPJU unggulan, serta skor terbobot total/gabungan dari masing-masing sektor usaha seperti disajikan pada Tabel 5.3.21. Pada Tabel 5.3.21 dapat dilihat bahwa bobot atau prioritas tertinggi dalam rangka penetapan KPJU unggulan di Kabupaten Adminitrasi Kepulauan Seribu, sektor pariwisata memiliki skor terbobot tertinggi untuk ketiga tujuan, baik tujuan pertumbuhan ekonomi, tujuan peningkatan daya saing produk/daerah, maupun tujuan penciptaan lapangan kerja. Dengan keadaan seperti itu maka secara agregasi dengan mempertimbangkan skor terbobot untuk masing-masing tujuan yang ditetapkan, menempatkan Sektor Pariwisata merupakan prioritas pertama di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu. Sektor usaha lain berdasarkan tingkat kepentingannya berturut-turut adalah Angkutan, Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, Jasa, Tanaman Pangan, dan Peternakan. Tabel 5.3.21. Skor terbobot Tingkat Kepentingan Setiap Sektor Ekonomi Menurut Aspek Tujuan dan Urutan Kepentingannya Dalam Rangka Penetapan KPJU Unggulan di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Sektor Usaha

Pariwisata Angkutan Perikanan Perdagangan Perindustrian Jasa Tanaman Pangan Peternakan

Bank Indonesia


123


Berdasarkan hasil dari penelitian lapangan tingkat kota/kabupaten dan pelaksanaan FGD beserta bobot kepentingan masing-masing kriteria yang telah dihasilkan sebelumnya, analisis AHP menghasilkan KPJU unggulan setiap sektor ekonomi UMKM dengan urutan dan nilai skor terbobot seperti disajikan pada Tabel 5.3.22. Tabel 5.3.22. Rangking dan Skor terbobot KPJU Unggulan per Sektor Usaha di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

1 2

Sektor Subsektor Usaha / KPJU Pertanian Kelapa Sukun

3

Ceremai

0,1195

4 5

Jambu Jambu air

0,1181 0,1178

4 5

0,1815 0,1642

1 2

Sektor Subsektor Usaha / KPJU Perikanan Penangkapan Ikan di Laut Budidaya Ikan Kerapu Budidaya Ikan di Karamba Tancap Perdagangan Dagang Ikan Hasil Perikanan Kering

0,1570

3

Losmen/Penginapan

0,1485

0,1545 0,1314

4 5

Sembako Warung K5

0,1095 0,0935

0,3441 0,2051 0,1915 0,1509 0,1084

1 2 3 4 5

Jasa Pemandu Wisata Penjahit Poliklinik/BP Praktek Bidan Salon Kecantikan

0,2158 0,1101 0,1051 0,0966 0,0913

No.

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Perindustrian Pengeringan/Pengasapan ikan Keripik Sukun Pengolahan Ikan (Bandeng cabut duri) Batako Manisan Ceremai Pariwisata Homestay Wisata Selam Wisata Bahari/Pantai Wisata Budaya Seni Pertunjukan Angkutan Kapal Motor Ojek Kapal Motor Tempel Perahu Tak Bermotor -

SkorTerbobot 0,3219 0,2068

No. 1 2 3

SkorTerbobot 0,4829 0,2749 0,2422 0,2196 0,1623

0,3036 0,2803 0,1977 0,1578 -

Pada Sektor Pertanian, sebagai daerah pesisir dan kepulauan, maka tanaman kelapa banyak terdapat di wilayah Kepulauan Seribu, dan dengan jumlah produksi yang ada memberikan penilaian baik dari narasumber untuk komoditi ini. Keberadaan tanaman kelapa di Kepulauan Seribu memiliki aspek sosial budaya yang kuat sehubungan dengan karakter masyarakat pantainya. Didukung oleh ketersediaan pasar dan harga yang paling unggul dibanding komoditi pertanian lainnya, kelapa mampu memberikan kontribusi perekonomian masyarakat lebih besar. Peringkat kedua dan seterusnya adalah komoditi buah sukun, buah ceremai, buah jambu biji dan buah jambu air. Seperti halnya komoditi kelapa, buah sukun juga mampu memberikan kontribusi perekonomian masyarakat Kepulauan Seribu yang didukung dengan munculnya usaha skala rumah tangga berupa keripik sukun yang dipasarkan khususnya bagi para wisatawan yang datang ke Kepulauan Seribu. Menurut data statistik tahun 2011, jumlah populasi tanaman sukun, jambu air dan ciremai adalah sebanyak 45.460 pohon.

124



Pada Subsektor Perikanan, usaha penangkapan ikan di laut menjadi kegiatan usaha sektor perikanan yang diandalkan oleh masyarakat Kepulauan Seribu. Hal ini wajar mengingat wilayah geografis yang ada, yang dikelilingi pantai, sehingga mayoritas penduduk Kepulauan Seribu adalah nelayan. Data tahun 2011 memperlihatkan jumlah nelayan penangkap ikan di laut tercatat sebanyak 4.880 orang. Pada peringkat kedua adalah usaha budidaya ikan kerapu yang juga menjadi salah satu produk unggulan wilayah ini. Sejak tahun 2000-an Pemerintah Pusat telah mengarahkan sektor perikanan dan kelautan, baik tangkap maupun budidaya, sebagai andalan sumber perekonomian non migas, yang didukung dengan teritorial wilayah Indonesia dimana 2/3 wilayahnya adalah lautan. Pengembangan terutama kawasan wilayah laut dangkal yang potensial untuk pengembangan perikanan budidaya. Seperti halnya kawasan perairan Kepulauan Seribu sebagian besar merupakan perairan dangkal, belum lagi permintaah pasar warga Jakarta yang cukup tinggi, sementara produksi penangkapan tidak mencukupi sehingga perlu strategi yang tepat melalui program perikanan budidaya perairan seperti yang mulai dikembangkan di Pulau Semak Daun melalui program Sea Farming, yaitu sebuah sistem yang diarahkan kepada upaya pemberdayaan masyarakat melalui program yang berkelanjutan. Sedangkan target budidaya yang dikembangkan di perairan Kepulauan Seribu, diantaranya jenis ikan Kerapu, yang untuk sementara hasil budidaya di Kepulauan Seribu tersebut masih terbatas memenuhi pasar lokal Jabodetabek yang terus meningkat. Sedangkan perkiraan pasar untuk nilai jual Ikan Kerapu hidup dijual disejumlah restoran sea food sekitar DKI Jakarta sekarang, untuk jenis ikan Kerapu Tikus/Ikan Kerapu Bebek berkisar antara Rp300.000 - Rp400.000/kg dan jenis ikan Kerapu Lodi/Sunu berkisar antara Rp100.000 Rp150.000/kg dan untuk jenis ikan Kerapu Macan berkisar antara Rp70.000 - Rp100.000/kg. Kondisi tersebut tentunya merupakan peluang usaha yang sangat terbuka khususnya untuk meningkatkan perekonomian nelayan, daya tarik investor dan sumber pendapatan daerah. Sementara itu peringkat ketiga adalah usaha budidaya ikan di keramba tancap, yang pada tahun 2011 (data BPS) jumlah keramba tancap tercatat sebanyak 1.394 buah. Jenis budidaya ini juga merupakan teknik budidaya ikan dengan memanfaatkan perairan dangkal yang ada di Kepulauan Seribu. Pada Sektor Perindustrian, peringkat pertama dijumpai usaha pengeringan/pengasapan ikan. Potensi ini memiliki nilai unggul dalam kriteria manajemen usaha, penyerapan tenaga kerja, dan kontribusinya dalam mendorong berkembangnya usaha perdagangan hasil olahan perikanan. Peringkat kedua adalah keripik sukun yang merupakan produk lanjutan dari potensi buah sukun yang banyak terdapat di Kepulauan Seribu. Usaha keripik sukun dinilai memiliki keunggulan pada kriteria pasar dan penyerapan tenaga kerja, walaupun dinilai masih lemah pada kriteria manajemen usaha. Peringkat ketiga adalah usaha pengolahan ikan (bandeng cabut duri). Dengan hasil perikanan yang melimpah, Kepulauan Seribu memiliki potensi besar dalam pengolahan ikan. Integrasi ke depan dengan industri hasil laut seperti bandeng cabut duri banyak dijumpai dan menyerap banyak tenaga kerja. Usaha ini juga telah memberikan kontribusi besar bagi perekonomian wilayah. Pada peringkat keempat terdapat usaha pembuatan batako yang meskipun kurang mendapat dukungan pemerintah daerah namun di masyarakat usaha tersebut cukup berkembang. Pada peringkat kelima adalah usaha pembuatan manisan ceremai yang dalam konteks ini merupakan pemanfaatan potensi buah ceremai telah diintegerasikan dengan suatu bentuk industri pengolahan agar dapat memberikan nilai tambah. Manisan ceremai juga merupakan salah satu produk khas Kepulauan Seribu disamping potensi perikanan dan pariwisatanya. Meskipun pembuatan manisan ceremai masih dilakukan dengan teknologi sederhana, namun kegiatan usaha ini berhasil menyerap banyak tenaga kerja dan memiliki pasar dari pergerakan pariwisata Kepulauan Seribu.

Bank Indonesia

125


Pada Sektor Perdagangan, sudah tentu usaha perdagangan ikan segar menjadi unggulan pertama karena jenis usaha perdagangan ini adalah mata rantai dari kegiatan nelayan sebagai mata pencaharian utama penduduk Kepulauan Seribu. Kegiatan perdagangan ikan ini dilakukan dengan beberapa cara, diantaranya dilakukan di tempat pelelangan, tetapi ada juga yang dilakukan di tengah perairan yang biasanya dilakukan oleh nelayan skala menengah dan besar dengan kapal motor. Usaha perdagangan ikan segar dinilai unggul pada kriteria penyerapan tenaga kerja dan modal. Sementara itu, perdagangan hasil perikanan kering menempati peringkat kedua. Usaha perdagangan hasil perikanan kering juga merupakan multiplier effect dari usaha industri pengolahan hasil perikanan, yang dinilai unggul dalam kriteria kontribusi terhadap perekonomian wilayah. Unggulan berikutnya adalah usaha losmen/penginapan, selain unggul dalam kriteria pasar, usaha losmen/penginapan juga dinilai unggul dalam kriteria tenaga kerja terampil, ketersedian pasar dan sumbangan perekonomian wilayah, walau lemah dalam penyerapan tenaga kerja. Pada peringkat keempat dan kelima terdapat jenis usaha perdagangan sembako dan Warung K5. Kedua jenis usaha ini keberadaannya menjadi sangat strategis untuk memenuhi kebutuhan wisatawan maupun kebutuhan sehari-hari masyarakat Kepulauan Seribu mengingat keterbatasan akses transportasi maupun akses sarana kebutuhan belanja yang lebih luas. Jenis usaha perdagangan sembako dan warung K5 dinilai narasumber memiliki keunggulan pada kriteria ketersediaan pasar yang luas dan memberikan sumbangan cukup besar terhadap perekonomian wilayah. Pada Sektor Pariwisata menempatkan usaha homestay atau rumah tinggal sebagai jenis usaha pendukung pariwisata yang menjadi unggulan di Kepulauan Seribu. Sebagai daerah kepulauan, wilayah Kepulauan Seribu menjadi satah satu daerah tujuan utama wisata di DKI Jakarta. Hal ini merupakan pasar potensial bagi tumbuh suburnya usaha homestay sebagai KPJU unggulan dan andalan masyarakat Kepulauan Seribu. Didukung oleh fasilitas dan harga yang terjangkau, homestay mampu memberi sumbangan besar bagi perekonomian wilayah, diantara jenis usaha pariwisata lainnya. Peringkat selanjutnya ditempati oleh wisata selam, yang bagi wilayah Kepulauan Seribu yang terletak di Laut Jawa dan Teluk Jakarta merupakan suatu wilayah yang memiliki karakteristik dan potensi alam yang berbeda dengan wilayah DKI Jakarta lainnya. Kondisi ini didukung dengan gugusan pulau-pulau terumbu karang yang terbentuk dan dibentuk oleh biota koral dan biota asosiasinya (algae, malusho, foraminifera dll.) dengan bantuan proses dinamika alam, dengan karakteristik dan keindahan alam bawah lautnya, sehingga menggoda wisatawan untuk menikmati keindahan alam bawah laut tersebut, sehingga jenis usaha wisata selam dinilai memiliki potensi pasar dengan didukung manajemen yang baik pula. Wisata bahari memiliki keunggulan dalam kriteria sosial budaya dan ketersediaan pasar, namun awalnya wisata bahari dinilai sangat lemah dalam manajemen usaha. Hal ini menyebabkan wisata bahari relatif terbatas menyerap tenaga kerja kerja dan menyumbang terhadap perekonomian wilayah dibanding jenis usaha pariwisata lainnya, akan tetapi dengan dipadukan kegiatan wisata selam, ternyata wisata bahari sekarang mulai bangkit dengan beragam fasilitas yang ditawarkan, seperti permainan-permainan. Hal ini menandakan dalam hal manajemen usaha mulai dibenahi. Peringkat terakhir adalah wisata budaya dan seni pertunjukan, yang terkadang baru dilaksanakan dalam kurun waktu yang cukup lama (acara tahunan), namun kegiatan pendukung pariwisata ini tetap mampu memberikan nilai tambah bagi perekonomian masyarakat dan wilayah. Pada Sektor Angkutan, kapal motor menjadi jenis usaha transportasi unggulan Kepulauan Seribu. Karakteristik Kepulauan Seribu yang unik sebagai wilayah kepulauan telah mendorong berkembangnya usaha jasa transportasi laut sebagai sarana transportasi utama masyarakat. Kapal motor dinilai memiliki keunggulan dalam kriteria manajemen usaha, memiliki pasar yang cukup luas dibandingkan dengan ojek kapal yang berada pada peringkat kedua. Ojek kapal sendiri yang 126



menurut data BPS Kepulauan Seribu tahun 2012 tercatat sebanyak 36 unit juga dinilai memiliki keunggulan dalam kriteria kebutuhan pasar sebagai kebutuhan transportasi yang melayani angkutan orang dan barang sebagai ujung tombak perdagangan di dalam pulau. Jenis usaha transportasi yang berikutnya adalah kapal motor tempel dan perahu tak bermotor, dimana pada jasa motor tempel ini dinilai unggul dalam kriteria sumbangan terhadap perekonomian, sedangkan jenis usaha perahu tak bermotor dinilai unggul dalam kriteria sosial budaya. Pada Sektor Jasa, usaha jasa pemandu wisata (guide) menjadi unggulan Kepulauan Seribu. Sudah sewajarnya jika jenis jasa ini menjadi unggulan pada peringkat pertama karena sangat sesuai dengan kondisi dan potensi wilayah Kepulauan Seribu sebagai daerah tujuan wisata. Keunggulan KPJU ini terletak pada kriteria tenaga terampil dan ketersediaan pasar. Sementara itu jenis usaha jasa penjahit berada di peringkat kedua dengan keunggulan dalam kriteria teknologi. Peringkat selanjutnya ditempati oleh poliklinik dan praktek bidan, salon kecantikan, ketiga KPJU ini sangat membutuhkan tenaga terampil, akan tetapi kurang dalam penyerapan tenaga kerja. Dalam rangka memenuhi kebutuhan informasi tentang penetapan kompetensi daerah, dilakukan penetapan KPJU unggulan Lintas sektor. Penetapan dilakukan dengan menggunakan Metoda Bayes, dengan mempertimbangkan bobot kepentingan atau prioritas setiap sektor usaha (Tabel 5.3.121) serta hasil skor KPJU unggulan setiap sektor usaha yang telah diperoleh (Tabel 5.3.22). Berdasarkan hasil analisis, diperoleh 10 (sepuluh) KPJU unggulan lintas sektor berdasarkan urutan nilai skor terbobot KPJU yang bersangkutan, seperti disajikan pada Tabel 5.3.23. Pada Tabel 5.3.23. dapat dilihat bahwa 5 (Lima) KPJU unggulan lintas sektor usaha adalah jasa pariwisata homestay, wisata selam (minat khusus), wisata bahari/pantai, perdagangan hasil perikanan, dan jasa angkutan kapal motor. Hasil lengkap berupa rangking atau urutan KPJU unggulan lintas sektor usaha berdasarkan nilai skor terbobot masing-masing KPJU dapat dilihat pada Tabel 5.3.23. Tabel 5.3.23. 10 KPJU Lintas Sektor yang Mempunyai Nilai Skor Terbobot Tertinggi Sebagai KPJU Unggulan Lintas Sektor di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Rangking 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Sektor/Subsektor Usaha Pariwisata Pariwisata Pariwisata Perdagangan Angkutan Angkutan Jasa Pariwisata Perikanan Perdagangan

KPJU Homestay Wisata Selam Wisata Bahari/Pantai Dagang Ikan Kapal Motor Ojek Kapal Pemandu Wisata Wisata Budaya Penangkapan Ikan di Laut Hasil Perikanan Kering

Skor Terbobot 0,0486 0,0289 0,0270 0,0249 0,0242 0,0224 0,0222 0,0213 0,0212 0,0184

Pada urutan ke enam dan seterusnya, sebagai KPJU unggulan lintas sektor berturut-turut adalah jasa angkutan ojek kapal, jasa pemandu wisata, wisata budaya, usaha penangkapan ikan di laut, dan usaha perdagangan hasil perikanan kering. Apabila ditelaah lebih lanjut dari 10 KPJU unggulan lintas sektor, maka sesuai dengan kondisi dan orientasi pengembangan wilayah

Bank Indonesia

127


Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu kegiatan usaha yang diunggulkan masih terkait dengan kegiatan di sektor pariwisata (4 KPJU) dengan 3 KPJU berada pada posisi 3 terbesar. Kemudian diikuti sektor perdagangan, angkutan, jasa dan perikanan. KPJU di atas dinilai unggul berdasarkan 11 kriteria yang telah dirumuskan di awal sekaligus pertimbangan bobot kepentingan sektor terkait terhadap pencapaian tujuan penciptaan lapangan kerja, peningkatan daya saing, dan pertumbuhan ekonomi. Hasil ini selanjutnya telah dikonfimasi dan didiskusikan dalam Focus Group Discussion antar stakeholder yang terdiri dari instansi pemerintah sektor terkait. Kedudukan KPJU unggulan lintas sektor di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu berdasarkan hasil penilaian terhadap faktor-faktor Prospek dan Potensi saat ini, pada skala penilaian prospek Kurang (skor 1), Cukup (skor 3), dan Baik (skor 5). Sedangkan dalam skala penilaian potensi saat ini adalah Kurang (skor 1), Sedang (skor 3), dan Tinggi (skor 5). Hasil perhitungan ditampilkan padaTabel 5.3.24. Tabel 5.3.24. Kedudukan KPJU Unggulan Lintas Sektor di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Sektor/ Subsektor Pariwisata Pariwisata Pariwisata Perdagangan Angkutan Angkutan Jasa Perikanan Pariwisata Perdagangan

Rata-rata Skor Katagori KPJU Unggulan Lintas Kwadran Sektor Prospek Potensi Prospek Potensi Homestay 3,50 2,67 Baik Sedang 2 Wisata Selam 3,83 4,17 Baik Tinggi 1 Wisata Bahari/Pantai 3,17 3,33 Baik Tinggi 1 Dagang Ikan 2,67 3,33 Cukup Tinggi 3 Kapal Motor 3,67 3,33 Baik Tinggi 1 Ojek Kapal 4,00 4,00 Baik Tinggi 1 Pemandu Wisata 4,33 3,50 Baik Tinggi 1 Penangkapan Ikan di Laut 4,33 4,33 Baik Tinggi 1 Wisata Budaya 4,33 4,67 Baik Tinggi 1 Hasil Perikanan Kering 4,33 4,00 Baik Tinggi 1

Penilaian aspek prospek yang mencakup faktor Kesesuaian dengan kebijakan Pemda, Prospek pasar, Minat investor, Dukungan dan program pembangunan infrastruktur usaha, Resiko terhadap lingkungan, dan Tingkat persaingan. Diantara ke 10 (sepuluh) KPJU Unggulan Lintas Sektor, maka usaha perdagangan ikan/hasil perikanan yang dinilai memiliki prospek Cukup sedangkan usaha yag lainnya berprospek Baik. Aspek Potensi mencakup aspek penilaian untuk Jumlah unit usaha/pengusaha saat ini, Kesesuaian dengan budaya/keterampilan masyarakat, Penguasaan masyarakat terhadap teknologi dan pengelolaan usaha, Ketersediaan sumber daya alam (bahan baku, lahan), Insentif harga jual komoditas/produk dan Daya serap pasar domestik. Agregasi penilai dari aspek Potensi ini menunjukkan bahwa usaha homestay masih berpotensi Sedang, sementara usaha yang lainnya dinilai berpotensi Tinggi.

128



Gambar 5.3.1. Posisi KPJU Unggulan Lintas Sektor di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

5.4. Penetapan KPJU Unggulan Tingkat Provinsi KPJU unggulan tingkat Provinsi DKI Jakarta terdiri dari KPJU unggulan per sektor ekonomi dan KPJU unggulan lintas sektor. Sesuai dengan Metodologi yang telah dikemukakan diatas, penetapan KPJU unggulan untuk setiap sektor merupakan agregasi dari KPJU unggulan per sektor dari masing-masing kota/kabupaten administrasi menggunakan metode Borda dengan mempertimbangkan peringkat dari masing-masing KPJU di masing-masing sektor/subsektor. Sedangkan KPJU unggulan lintas sektor tingkat provinsi dianalisis berdasarkan KPJU unggulan per sektor di itngkat provinsi dengan mempertimbangkan bobot sektor tingkat provinsi. 5.4.1. KPJU Unggulan Tingkat Provinsi Menurut Sektor Ekonomi Berdasarkan hasil KPJU unggulan per sektor di setiap kota/kabupaten administrasi, rangking pertama KPJU unggulan per sektor/subsektor pada tingkat Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut: usaha budidaya kelapa (tanaman pangan/perkebunan), bayam (sayuran), jambu biji (buah-buahan), tanaman hias (hortikultura), usaha budidaya sapi perah (peternakan), usaha penangkapan ikan di laut (perikanan), industri makanan/kue (perindustrian), perdagangan pakaian jadi (perdagangan), wisata sejarah/budaya (pariwisata), jasa reparasi/bengkel motor (jasa) dan jasa angkutan khusus ekspedisi (angkutan). Adapun 5 (lima) KPJU unggulan secara berurutan berdasarkan nilai skor-terbobot pada setiap sektor/subsektor ekonomi disajikan pada Tabel 6.1.1.

Bank Indonesia

129


Tabel 5.4.1. KPJU Unggulan per Sektor Tingkat Provinsi DKI Jakarta

1 2 3 4

Sektor-Subsektor Skor Usaha / KPJU Terbobot Tanaman Pangan Kelapa 1,6095 Ketela Pohon 1,1008 Padi Sawah 1,0849 Sukun 0,8271 Kacang Tanah 0,5516 Buah-Buahan Jambu Biji 1,9372 Mangga 0,9250 Pepaya 0,9048 Rambutan 0,8327 Belimbing 0,5700 Peternakan Sapi Perah 1,9302 Kambing 1,1300 Burung Kicau 0,8168 Bebek 0,7095

5

Sapi Potong

0,6530

Perindustrian Makanan/Kue

3,1256

Pakaian Jadi (Konveksi)

2,5833

Furniture/Mebel Tahu/tempe Batu aji/akik/cincin Pariwisata Wisata Sejarah/Budaya Homestay Wisata Pantai/Bahari Wisata Belanja Wisata Kuliner Angkutan Angkutan Khusus Ekspedisi Angkutan Perkotaan Angkutan Bus Kota Kapal Motor Angkutan Sewa

2,1204 1,9353 1,6679

3 4 5

2,3294 2,1824 1,7648 1,6407 1,1909

1 2 3 4 5

Rank 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

130

Rank 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

1 2

Sektor-Subsektor Usaha / KPJU Sayuran Bayam Sawi Kangkung Melinjo Kacang Panjang Hortikultura Budidaya Tanaman Hias Budidaya Tanaman Obat Budidaya Anggrek Perikanan Penangkapan Ikan di Laut Budidaya ikan hias Budidaya Ikan di Kolam Pembenihan Ikan Budidaya Ikan Bandeng (Payau) Perdagangan Pakaian Jadi Suku cadang dan Aksesoris Kendaraan Restoran/Rumah Makan Toko Kelontong Hotel/penginapan Jasa-Jasa Bengkel Motor Bengkel Mobil Salon Kecantikan Pemandu Wisata Bimbingan Belajar

Skor Terbobot 2,8656 2,3444 2,2336 0,7002 0,2456 1,5818 0,5636 0,1271 4,1579 4,1400 3,5549 2,1155 1,3386 2,7569 2,1818 2,0749 1,8073 1,1898 3,4053 2,6737 1,8319 1,0790 0,7851

3,9458 3,2138 2,6572 1,5179 1,2181



5.4.2. KPJU Unggulan Lintas Sektor Tingkat Provinsi Berdasarkan hasil FGD, analisis AHP menghasilkan skor terbobot setiap sektor ekonomi untuk setiap tujuan penetapan KPJU unggulan lintas sektor di tingkat provinsi, serta skor terbobot total/gabungan dari masing-masing sektor usaha seperti disajikan pada Tabel 6.1.2 yang menampilkan sektor dengan bobot atau prioritas tertinggi dalam rangka penetapan KPJU unggulan di Provinsi DKI Jakarta. Sektor Perdagangan dinilai memiliki tingkat kepentingan yang lebih tinggi dibandingkan sektor yang lainnya untuk tujuan pertumbuhan ekonomi dan tujuan peningkatan daya saing produk/daerah, serta sektor Jasa dinilai paling penting untuk tujuan penciptaan lapangan kerja. Namun secara agregasi dengan mempertimbangkan skor terbobot untuk masing-masing tujuan yang telah ditetapkan, maka Sektor Perdagangan menjadi merupakan prioritas pertama di Provinsi DKI Jakarta. Sektor usaha lain berdasarkan tingkat kepentingannya berturut-turut adalah Jasa, Perindustrian, Angkutan, Pariwisata, Perikanan, Tanaman Pangan, dan Peternakan. Posisi tersebut memperlihatkan bahwa kegiatan usaha masyarakat di Provinsi DKI Jakarta masih didominasi 3 sektor utama, perdagangan, jasa dan perindustrian. Oleh karena itu arah perkembangan perekonomian DKI Jakarta untuk menjadi “Kota Jasa” menjadi dasar bagi stakeholder untuk memberikan penilaian tingkat kepentingan yang tinggi untuk ketiga sektor ekonomi tersebut. Tabel 5.4.2. Skor-terbobot Tingkat Kepentingan Setiap Sektor Ekonomi Menurut Aspek Tujuan dan Urutan Kepentingannya Dalam Rangka Penetapan KPJU Unggulan di Provinsi DKI Jakarta

Sektor Usaha

Perdagangan Jasa Perindustrian Angkutan Pariwisata Perikanan Tanaman Pangan Peternakan


KPJU unggulan lintas sektor di tingkat provinsi merupakan hasil agregasi KPJU persektor tingkat provinsi. Nilai skor masing-masing KPJU unggulan per sektor/subsektor yang telah telah diperoleh akan dinormalisasi dan dikalikan dengan bobot sektor/subsektor ekonomi tingkat provinsi dari KPJU yang bersangkutan sehingga diperoleh nilai skor terbobot. Bobot sektor/subsektor tersebut diperoleh pada saat tahapan pembobotan Tujuan dan Kriteria di tingkat provinsi (FGD 1) dan atau hasil agregasi pembobotan di tingkat kota/kabupaten administrasi. Dengan metoda Borda, maka hasil nilai skor-terbobot dan urutan KPJU unggulan lintas sektor di tingkar provinsi adalah sebagai berikut, 10 (sepuluh) KPJU dengan skor terbobot tertinggi sebagai KPJU unggulan lintas sektor di tingkat Provinsi DKI Jakarta adalah : usaha industri

Bank Indonesia

131


makanan/kue, usaha jasa reparasi kendaraan bermotor (Motor), jasa angkutan khusus ekspedisi, usaha perindustrian dan usaha perdagangan pakaian jadi, industri furniture/mebel, usaha jasa reparasi kendaraan (mobil), usaha jasa angkutan perkotaan, usaha perdagangan suku cadang dan aksesoris kendaraan, dan usaha rumah makan/restoran. Hasil lengkap berupa rangking atau urutan 20 KPJU lintas sektor berdasarkan nilai skor terbobot masing-masing KPJU tingkat Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat pada Tabel 5.4.3. Tabel 5.4.3. KPJU Unggulan Lintas Sektor Tingkat Provinsi, Menurut Urutan Nilai Skor Terbobot atau Urutan Unggulan di Provinsi DKI Jakarta No Sektor/Subsektor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Perindustrian Jasa Angkutan Perindustrian Perdagangan Perindustrian Jasa Angkutan Perdagangan Perdagangan Angkutan Perikanan Perdagangan Pariwisata Jasa Pariwisata Perindustrian Perikanan Pariwisata Perindustrian

KPJU Unggulan Makanan/Kue Bengkel Motor Angkutan Khusus Ekspedisi Pakaian Jadi (Konveksi) Pakaian Jadi Furniture/Mebel Bengkel Mobil Angkutan Perkotaan Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Restoran/Rumah Makan Angkutan Bus Kota Penangkapan Ikan di Laut Toko Kelontong Wisata Sejarah Salon kecantikan Homestay Tahu/tempe Budidaya ikan hias Wisata Pantai/Bahari Batu aji/akik/cincin

SkorTerbobot 0,6190 0,6083 0,5844 0,5510 0,5293 0,4845 0,4776 0,4760 0,4189 0,3984 0,3936 0,3663 0,3470 0,3433 0,3272 0,3216 0,2948 0,2806 0,2601 0,2541

Berdasarkan urutan 20 KPJU lintas sektor seperti tertuang pada Tabel 5.4.3, maka 25% dari total KPJU lintas sektor didominasi oleh sektor perindustrian (5 KPJU), diikuti perdagangan 20% (4 KPJU), kemudian Pariwisata, Jasa dan Angkutan masing-masing 15% (3 KPJU), serta perikanan 10% (2 KPJU). Terpilihnya kegiatan usaha sektor perindustrian yang menempatkan 5 KPJU unggulan tingkat provinsi lebih disebabkan oleh persebaran kegiatan usaha tersebut yang lebih merata di wilayah DKI Jakarta sehingga menghasilkan penilaian skor terbobot yang lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya, termasuk kegiatan usaha di sektor perdagangan yang merupakan sektor dengan tingkat kepentingan tertinggi di DKI Jakarta.

132


BAB VI ANALISIS PRODUK LIFE CYCLE (PLC) DAN ANALISIS INFLASI KPJU UNGGULAN UMKM 6.1. Analisis Product Life Cycle KPJU Unggulan Lintas Sektoral Siklus hidup produk atau Product Life Cycle adalah suatu konsep yang memberikan pemahaman tentang dinamika kompetitif suatu produk. Seperti halnya dengan manusia, suatu produk juga memiliki siklus atau daur hidup. Siklus Hidup Produk bisa digambarkan sebagai suatu grafik yang menggambarkan riwayat produk sejak diperkenalkan ke pasar sampai dengan ditarik dari pasar, yang memperlihatkan konsep pemasaran dengan memberikan pemahaman yang mendalam mengenai dinamika bersaing suatu produk. Konsep ini dipopulerkan oleh Levitt (1978) yang kemudian penggunaannya dikembangkan dan diperluas oleh para ahli lainnya. Dalam keempat tahap dari analisa Siklus Hidup Produk (Product Life Cycle) ini memiliki beberapa strategi (Kotler 1997) yaitu : 1) Tahap Perkenalan (Introduction) a. Strategi peluncuran cepat (rapid skimming strategy) Peluncuran produk baru pada harga tinggi dengan tingkat promosi yang tinggi. Perusahaan berusaha menetapkan harga tinggi untuk memperoleh keuntungan yang mana akan digunakan untuk menutup biaya pengeluaran dari pemasaran. b. Strategi peluncuran lambat (slow skimming strategy) Merupakan peluncuran produk baru dengan harga tinggi dan sedikit promosi. Harga tinggi untuk memperoleh keuntungan sedangkan sedikit promosi untuk menekan biaya pemasaran. c. Strategi penetrasi cepat (rapid penetration strategy) Merupakan peluncuran produk pada harga yang rendah dengan biaya promosi yang besar. Strategi ini menjanjikan penetrasi pasar yang paling cepat dan pangsa pasar yang paling besar. d. Strategi penetrasi lambat (slow penetration strategy) Merupakan peluncuran produk baru dengan tingkat promosi rendah dan harga rendah. Harga rendah ini dapat mendorong penerimaan produk yang cepat dan biaya promosi yang rendah. 2) Tahap Pertumbuhan (Growth) Selama tahap pertumbuhan perusahaan menggunakan beberapa strategi untuk mempertahankan pertumbuhan pasar yang pesat selama mungkin dengan cara: a. Meningkatkan kualitas produk serta menambahkan keistimewaan produk baru dan gaya yang lebih baik. b. Perusahaan menambahkan model – model baru dan produk – produk penyerta (yaitu, produk dengan berbagai ukuran, rasa, dan sebagainya yang melindungi produk utama). c. Perusahaan memasuki segmen pasar baru. d. Perusahaan meningkatkan cakupan distribusinya dan memasuki saluran distribusi yang baru. e. Perusahaan beralih dari iklan yang membuat orang menyadari produk (product awareness advertising) ke iklan yang membuat orang memilih produk (product preference advertising). Bank Indonesia

133

Analisis KPJU Unggulan UMKM

f. Perusahaan menurunkan harga untuk menarik pembeli yang sensitif terhadap harga dilapisan berikutnya. 3) Tahap Kedewasaan (Maturity) a. Perusahaan meninggalkan produk mereka yang kurang kuat dan lebih berkonsentrasi sumber daya pada produk yang lebih menguntungkan dan pada produk baru. b. Memodifikasi pasar dimana perusahaan berusaha untuk memperluas pasar untuk merek yang mapan. c. Perusahaan mencoba menarik konsumen yang merupakan pemakai produknya. d. Menggunakan strategi peningkatan keistimewaan (feature improvement) yaitu bertujuan menambah keistimewaan baru yang memperluas keanekagunaan, keamanan atau kenyaman produk. e. Strategi defensif dimana perusahaan untuk mempertahankan pasar yang mana hasil dari strategi ini akan memodifikasi bauran pemasaran. f. Strategi peningkatkan mutu yang bertujuan meningkatkan kemampuan produk, misalnya daya tahan, kecepetan, dan kinerja produk. g. Strategi perbaikan model yang bertujuan untuk menambah daya tarik estetika produk seperti model, warna, kemasan dan lain-lain. h. Menggunakan take-off strategy yang mana merupakan salah satu strategi yang digunakan untuk mencapai fase penerimaan konsumen baru, strategi ini dapat memperbaharui pertumbuhan pada saat produk masuk dalam kematangan. 4) Tahap Penurunan (Decline) a. Manambah investasi agar dapat mendominasi atau menempati posisi persaingan yang baik. b. Mengubah produk atau mencari penggunaan/manfaat baru pada produk. c. Mencari pasar baru. d. Tetap pada tingkat investasi perusahaan saat ini sampai ketidakpastian dalam industri dapat diatasi. e. Mengurangi investasi perusahaan secara selektif dengan cara meninggalkan konsumen yang kurang menguntungkan. f. Harvesting strategy untuk mewujudkan pengembalian uang tunai secara cepat. g. Meninggalkan bisnis tersebut dan menjual aset perusahaan. Salah satu bagian analisis yang cukup penting dalam kaitan dengan penetapan KPJU Unggulan di tingkat Provinsi DKI Jakarta, khususnya jika dilihat dalam konteks jangka panjang mendatang, adalah melihat posisi siklus hidup KPJU unggulan lintas sektor tersebut saat ini. Dalam rangka melakukan analisis terhadap hasil penetapan KPJU Unggulan UMKM di Provinsi DKI Jakarta, maka secara umum siklus hidup suatu komoditas, produk, dan jenis usaha dibagi kedalam 4 (empat) fase, yaitu: 1. Fase pengenalan (introduction), yang dicirikan oleh tingkat penjualan dan pertumbuhan yang rendah 2. Fase pertumbuhan (growth), yang dicirikan oleh pertumbuhan penjualan yang tinggi 3. Fase kejenuhan (maturity), yang dicirikan oleh tingkat penjualan yang tinggi, namun dengan pertumbuhan penjualan yang sangat kecil atau bahkan stagnan. 4. Fase penurunan (decline), yang dicirikan oleh penurunan penjualan yang cukup tajam. Berdasarkan proses seleksi yang berjenjang, mulai dari tingkat kecamatan, kota/kabupaten administrasi serta provinsi, dengan menggunakan kriteria yang komprehensif yang menggambarkan potensi dan prospek, yang diperkuat dengan analisis khusus terkait potensi dan 134



prospek, diperoleh gambaran awal bahwa ke 10 KPJU Unggulan lintas sektor tidak ada satupun yang berada pada fase pengenalan, fase kejenuhan, ataupun fase penurunan. Keseluruhan KPJU unggulan lintas sektor diidentifikasi berada pada Fase Pertumbuhan, yang berarti tingkat permintaan atau penjualan dari waktu ke waktu, kondisi saat ini maupun prospek di masa mendatang diyakini masih akan mengalami pertumbuhan. Secara lebih lengkap apa yang menjadi landasan argumentasi dari kondisi tersebut di atas untuk setiap KPJU unggulan lintas sektor diuraikan berikut ini.

KPJU-1 : Industri Makanan/Kue Industri makanan atau berbagai jenis kue akan terus berkembang, yang didorong oleh peningkatan permintaan terhadap berbagai jenis produk pangan. Meningkatnya permintaan terhadap produk pangan (makanan/kue) terjadi seiring dengan peningkatan jumlah penduduk DKI Jakarta, baik yang menetap maupun yang hanya berada di DKI Jakarta pada siang hari, perubahan pola penyiapan makanan, perubahan pola konsumsi terhadap produk pangan, banyaknya acara-acara yang memerlukan makanan dan kue sebagai snack, dan aksesibilitas (kemudahan menjangkau) serta mobilitas penduduk. Karena kesibukan anggota keluarga dan perubahan gaya hidup yang menginginkan produk bisa langsung tersedia saat diinginkan (instan), menyebabkan tidak banyak lagi keluarga yang menyiapkan sendiri makanan dan kue yang mereka inginkan. Membeli makanan dan kue dari toko yang berada di sekitar tempat tinggal atau di berbagai pusat-pusat perbelanjaan menjadi trend yang akan terus meningkat di masa mendatang. Pola konsumsi pangan penduduk perkotaan, seperti juga di berbagai kota administrasi di DKI Jakarta, cenderung berubah ke arah yang lebih beraneka ragam, dan tidak lagi mengutamakan nasi dalam porsi yang besar. Waktu sarapan sampai dengan makan siang seringkali diisi dengan mengkonsumsi makanan ringan, jajanan, dan kue-kue. Rapat-rapat internal organisasi, seminar, lokakarya, hajatan, pertemuan-pertemuan sosial dan acara-acara sejenis lainnya, hampir selalu menyajikan makanan dan kue-kue sebagai snack, kopi, dan sejenisnya. Dengan berkembangnya bisnis pertemuan, konvensi, dan eksebisi (MICE) juga mendorong peningkatan permintaan terhadap produk makanan atau kue. DKI Jakarta sebagai provinsi dimana ibukota negara berada, dilengkapi dengan berbagai ragam tempat tujuan wisata (tourist destination), meliputi wisata budaya, wisata alam, wisata rekreatif, wisata sejarah, wisata belanja dan lainnya. Fasilitas-fasilitas wisata yang ada tersebut akan menarik tidak hanya penduduk Jakarta saja, namun juga penduduk dari wilayah-wilayah sekitarnya, masyarakat Indonesia dari berbagai wilayah, bahkan juga wisatawan mancanegara. Kondisi tersebut telah dan akan terus dimanfaatkan untuk memasarkan produk-produk industri makanan atau kue, sehingga bertambah banyaknya kunjungan masyarakat Indonesia dari luar Jakarta dan mancanegara ke Jakarta di masa mendatang akan mendorong pula peningkatan permintaan akan makanan atau kue. Kreativitas industri makanan atau kue dengan mengembangkan makanan atau kue lokal yang disajikan secara modern sesuai selera masyarakat kini, membuka peluang-peluang baru bagi pengembangan pasar untuk produk makanan atau kue. Karena faktor terpenting dalam siklus hidup produk atau usaha adalah pertumbuhan pasar di masa mendatang, maka dapat disimpulkan bahwa untuk industri makanan atau kue pada lima tahun mendatang masih akan berada pada fase pertumbuhan. Namun ada beberapa hal yang harus diwaspadai dalam pengembangan usaha industri makanan atau kue ini adalah dari sisi keamanan pangan (food safety) dan kehalalan. Hal yang harus dilakukan adalah mengawasi dengan ketat penggunaan bahan-bahan berbahaya yang Bank Indonesia

135


bukan untuk pangan (non food grade), dan melindungi umat muslim dari bahan-bahan yang diharamkan, serta produk-produk yang telah kadaluwarsa. Pengawasan dan pembinaan terhadap proses produksi dan pemasaran adalah suatu keharusan, karena kalau ini tidak dilakukan dengan serius dapat memukul industri makanan dan kue secara luas dalam jangka waktu yang pendek. KPJU-2 : Usaha Jasa Bengkel Motor Pertumbuhan kepemilikan sepeda motor di DKI Jakarta lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan jumlah kendaraan roda-4 atau lebih. Buruknya transportasi masal, mahalnya biaya transportasi bagi kalangan pekerja, kemacetan hampir setiap waktu hampir di seluruh ruas jalan, pemanfaatan kendaraan di luar hari kerja, adalah beberapa hal yang mendorong pemilihan sepeda motor sebagai alat transportasi bagi sebagian besar masyarakat Jakarta. Bahkan karena kondisi kemacetan yang parah seringkali mendorong pemilik kendaraan roda-4 untuk memiliki sepeda motor. Seringnya menghadapi kemacetan, jarak tempuh yang cukup jauh, menyebabkan tingkat keausan kendaraan menjadi tinggi. Disamping itu kesadaran bahwa sepeda motor yang dimiliki adalah sarana kerja yang penting, maka perawatan dan perbaikan sepeda motor di bengkelbengkel yang ada secara rutin dilakukan. Permintaan jasa bengkel motor resmi atau yang bebas dirasakan dari waktu ke waktu meningkat, dan waktu menunggu yang lama saat sepeda motor diperbaiki semakin tidak dapat diterima. Bengkel sepeda motor pada umumnya menimbulkan kebisingan, terutama saat penyetelan mesin, disamping itu potensi untuk timbulnya pencemaran dari tumpahan pelumas dan limbah liannya cukup tinggi. Hal ini bisa mendorong pemerintah DKI Jakarta untuk merelokasi keberadaan bengkel sepeda motor dari wilayah pemukiman, perkantoran, dan pelayanan masyarakat. Namun hal ini diperkirakan tidak akan mengurangi permintaan atas jasa bengkel motor. KPJU-3 : Usaha Angkutan Khusus Ekspedisi Hampir semua perusahaan internasional yang beroperasi di Indonesia, perusahaan nasional, dan keagenan dari perusahaan asing berkantor di Jakarta. Pintu impor dan ekspor berbagai komoditi dan produk yang terbesar adalah melalui Jakarta (Tanjungpriok). Pengiriman barang di dalam wilayah maupun ke luar wilayah DKI Jakarta menjadi sangat padat, dan kebutuhannya di masa mendatang akan terus meningkat sesuai dengan pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan jumlah penduduk tetap sekitar 8 juta, yang bermukim di wilayah yang tersebar di lima kota administrasi dan satu kabupaten, distribusi kebutuhan bebagai jenis produk secara cepat dan tepat ke berbagai pusat grosir, pengecer, maupun langsung ke alamat penduduk yang memesan, membutuhkan dukungan sarana angkutan khusus ekspedisi yang handal. Sarana tersebut dapat berupa kendaraan roda empat atau lebih, kendaraan roda tiga (triseda) dengan bak, maupun kendaraan roda dua dengan box yang diletakkan di bagian belakang. Permintaan akan jasa angkutan ekspedisi juga akan terus meningkat seiring pula dengan tumbuh pesatnya sistem perdagangan on line baik untuk produk yang dihasilkan di wilayah DKI Jakarta maupun yang hanya dijual saja di wilayah DKI, seperti penjualan suku cadang (spare parts) dan sebagainya, dan sistem delivery service. Model perdagangan on line ini diperkirakan dalam waktu lima tahun mendatang masih akan tumbuh pesat, dengan demikian dapat dipastikan bahwa permintaan akan angkutan khusus ekspedisi di masa mendatang juga akan tumbuh.

136



KPJU-4 : Industri Pakaian Jadi Telah dijelaskan secara panjang lebar besarnya prospek pertumbuhan perdagangan pakaian jadi, baik itu terkait dengan kedudukan sebagai kebutuhan pokok, dan terkait posisi strategis Jakarta sebagai ibukota negara, dan pintu masuk utama bagi wisatawan dan pebisnis mancanegara ke Indonesia. Industri pakaian jadi adalah pendukung utama bagi perdagangan pakaian jadi tersebut, dimana terkait dengan industri ini posisi Jakarta sebagaimana tergambarkan sebelumnya, juga memberi kemudahan dalam mendapatkan berbagai jenis bahan baku (tekstil) pakaian jadi, aksesorisnya, maupun sarana produksi, baik yang berasal dari impor maupun yang berasal dari dalam negeri sendiri. Tangerang, Bekasi, dan Bandung adalah sentra-sentra industri tekstil utama di Indonesia, berada pada jarak tempuh yang relatif pendek, sehingga dapat menekan biaya transportasi. Tantangan ke depan bagi industri pakaian jadi ini adalah memasukkan unsur-unsur kreatif yang lebih tinggi dalam menghasilkan produk-produk pakaian jadi, sehingga dapat memasuki segmen yang lebih luas, mulai dari kelas menengah ke bawah sampai ke kelas ekonomi premium dengan menghasilkan produk-produk adi busana. Untuk itu diperlukan usaha dalam mempersiapkan tenaga-tenaga muda terampil dan kreatif yang akan mendukung daya saing produk-produk yang dihasilkan industri pakaian jadi. Persaingan dalam produksi pakaian jadi di masa yang akan datang diperkirakan tidak hanya didasarkan pada biaya produksi yang memberi dampak pada harga, tetapi lebih pada kreativitas dalam rancangan produknya. Penyiapan sumber daya yang terampil dan kreatif akan lebih menjamin pertumbuhan permintaan terhadap produk usaha industri pakaian jadi ini di masa mendatang, dan untuk itu harus ada sinergi diantara instansi yang menangani pengembangan industri, Kadinda, dan swasta yang yang terkait. Pengembangan organisasi rantai pasok yang terkait industri pakaian jadi ini lebih memungkinkan terciptanya efisiensi, kemampuan penyerahan produk secara tepat waktu, dan pada akhirnya daya saing usaha dan produk dapat ditingkatkan. KPJU-5 : Usaha Perdagangan Pakaian Jadi Seperti diketahui bahwa pakaian merupakan kebutuhan pokok dari masyarakat, dan pakaian tidak lagi hanya digunakan sebagai pelindung diri, sekedar penutup aurat, ataupun memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan (seragam). Pakaian memiliki fungsi lain, yang pada masa kini menjadi lebih menonjol, yaitu untuk meningkatkan citra diri. Hal ini menyebabkan kebutuhan pakaian setiap individu anggota masyarakat menjadi lebih banyak, dan pengaruh mode serta penggunakan pakaian untuk menyesuaikan dengan aktivitas menyebabkan pergantian pakaian menjadi lebih tinggi. Secara keseluruhan hal-hal tersebut di atas akan menyebabkan pertumbuhan permintaan yang berkesinambungan. Posisi DKI Jakarta, yang juga merupakan provinsi kota dan sekaligus ibukota negara, sangat menguntungkan bagi perdagangan berbagai produk, terutama tentunya pakaian jadi. Kunjungan dari masyarakat dari berbagai penjuru tanah air, baik untuk kepentingan dinas, bisnis, kunjungan pribadi dan keluarga, atau rekreasi (wisata) ke Jakarta akan sangat tinggi. Jakarta sebagai pusat pemerintahan, tempat dimana lembaga-lembaga negara berada, tempat dimana kantor-kantor pusat perusahaan berada, agen dan pusat perdagangan besar berada, dan berbagai sarana wisata yang unik tidak ada di tempat lain, menjadikan Jakarta sebagai tujuan kunjungan dengan tingkat kunjungan yang akan selalu berkembang. Kondisi tersebut diperkuat oleh aksesibilitas menuju Jakarta yang mudah, karena tersedianya transportasi yang bervariasi dan tinggi frekuensinya, Bank Indonesia

137


baik melalui udara, laut, maupun darat. Perdagangan pakaian jadi di DKI Jakarta selain memenuhi kebutuhan pasar lokal, juga mendapat manfaat besar dari kondisi di atas, sehingga menjadi bagian yang sangat penting dari rantai perdagangan pakaian jadi ke seluruh tanah air, dan pemenuhan kebutuhan pakaian jadi secara individual bagi masyarakat daerah yang berkunjung ke Jakarta. Sebagai kota internasional dengan akses transportasi internasional terbaik di tanah air, memudahkan para pedagang pakaian jadi, terutama dari negara-negara tetangga dan berkembang di Asia, Timur Tengah, dan Afrika, membeli pakaian jadi yang diperdagangkan di Jakarta untuk kemudian akan diperdagangkan kembali di negaranya. Untuk memenuhi kebutuhan akan pakaian jadi yang bervariasi tersebut pedagang pakaian jadi di Jakarta juga mendapat pasokan dari industri pakaian jadi, terutama dari Jawa Barat dan Jawa Tengah. Berdasarkan uraian sebelumnya tergambarkan bahwa dalam siklus hidup usaha perdagangan pakaian jadi berada pada fase pertumbuhan dan hal ini masih akan berlangsung dalam jangka panjang, mengingat pangsa pasar terbesarnya masih berasal dari pasar domestik (dalam negeri) dan negara-negara berkembang yang relatif ringan menerima dampak krisis perekonomian/keuangan global. Ancaman dalam jangka panjang pada perdagangan pakaian jadi ini berasal dari industri pakaian jadi dari negara berkembang di Asia Tenggara seperti Vietnam dan Kamboja, serta produk murah dari China, yang mungkin diperdagangkan langsung ke negara-negara yang selama ini mengimpor dari Indonesia. Antisipasi terhadap ancaman tersebut dapat dilakukan dengan mengembangkan sistem transaksi yang menjamin kemudahan tapi sekaligus tetap memberikan rasa aman bagi pedagang, kemudahan dan pengenaan tarif yang bersaing untuk ekspedisi pengiriman barang (ekspor), dan mengembangkan keagenan atau pusat-pusat perdagangan pakaian jadi Indonesia yang dimiliki pedagang Indonesia atau bekerjasama dengan pedagang setempat di negara-negara yang selama ini membeli pakaian jadi langsung dari Indonesia. KPJU-6 : Industri Furniture/Mebel Industri furniture atau mebel berkembang seiring dengan perkembangan usaha property (perkantoran, perumahan/apartemen/kondominium), hotel dan restoran, serta berbagai jenis usaha. Usaha properti dan jasa-jasa lainnya di DKI Jakarta tumbuh dengan sangat pesat dari sejak lama, dan dari waktu ke waktu pertumbuhannya semakin tinggi. Dengan demikian sangat wajar apabila permintaan akan furniture atau mebel tumbuh dengan sangat pesat, sepanjang desain dan kualitas produknya memenuhi standar. Untuk itu pembinaan yang terkait dengan rancangan, dan proses produksi untuk dapat menghasilkan produk berkualitas menjadi keharusan. Tantangan utama bagi usaha industri furnitur ini di masa mendatang adalah semakin sulit dan mahalnya mendapatkan bahan baku kayu dan rotan yang berkualitas. Masuknya berbagai produk impor dengan menggunakan bahan baku non hasil hutan (plastik, logam, compound) sebagai pengganti papan dan rotan juga menjadi tantangan yang lain. Sebagaimana dengan usaha-usaha lain yang menggunakan bahan baku yang berasal dari alam, dalam hal ini adalah hasil hutan, terjadi kelangkaan yang semakin dirasakan dari waktu ke waktu, maka untuk usaha industri furnitur ini ada beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk menjamin keberlangsungan usaha, yaitu : (1) menggunakan bahan baku yang berasal dari hutan yang diusahakan secara lestari; (2) menggunakan kayu yang berasal dari kegiatan replanting tanaman perkebunan seperti kayu karet dan kelapa; (3) menggunakan kayu lunak yang tumbuh cepat (fast growing) dan bambu dengan mengaplikasikan teknologi untuk memperkuat dan 138



mengawetkan; menggunakan papan partikel atau papan olahan press lainnya; (4) menggunakan logam tempa, pipa, dan plastik, eceng gondok dan lainnya lebih banyak. KPJU-7 : Usaha Jasa Bengkel Mobil Permintaan jasa bengkel mobil berkembang seiring dengan perkembangan penjualan kendaraan bermotor roda-4 atau lebih (mobil), perubahan perilaku pemilik mobil, dan kesadaran akan nilai ekonomis dari keberadaan mobil. Sejak pulihnya ekonomi Indonesia setelah mengalami krisis yang berat di tahun 1997-1998, pertumbuhan penjualan mobil penumpang dan barang dalam lima tahun terakhir secara nasional mencapai 5-12%. Khusus untuk DKI Jakarta pertumbuhan penjualan tersebut diperkirakan lebih besar dari pertumbuhan nasional, mengingat volume kegiatan ekonomi di DKI Jakarta relatif lebih besar dibandingkan provinsi-provinsi lainnya. Pemilik kendaraan pribadi maupun dinas (perusahaan) sekarang cenderung untuk membawa kendaraannya ke bengkel, baik untuk pemeliharaan maupun perbaikan, karena pertimbangan efisiensi waktu dan ekonomis. Saat ini semakin sedikit instansi pemerintah maupun perusahaan swasta yang memiliki bengkel sendiri untuk merawat dan memperbaiki kendaraan mereka, sehingga cenderung untuk bekerjasama dengan bengkel-bengkel yang fokus dalam melakukan perawatan dan perbaikan mobil dengan jenis atau merek tertentu maupun umum. Semakin berkembangnya bisnis asuransi juga mendorong pemilik yang mobilnya diasuransikan untuk segera melakukan perbaikan apabila terjadi kerusakan pada bodi atau komponen mobil lainnya akibat kecelakaan atau musibah lainnya. Hal ini juga mendorong peningkatan permintaan jasa perawatan dan perbaikan mobil yang bisa diberikan oleh bengkel mobil Sebagian besar mobil yang ada di DKI Jakarta digunakan untuk aktivitas produktif oleh pemiliknya, oleh karenanya para pemilik tentunya menghendaki kendaraan selalu dalam keadaan baik dan siap digunakan. Kemacetan yang parah hampir di semua bagian dari ibukota, dan setidaknya 6 hari dalam seminggu, menimbulkan keausan yang lebih cepat pada komponen mobil. Hal-hal ini juga dapat memicu meningkatnya permintaan terhadap jasa bengkel mobil. Beberapa kebijakan yang diperlukan antara lain: kebijakan untuk mengembangkan sistem transportasi masal yang lebih baik, kebijakan mengurangi penggunaan air tanah yang biasa digunakan untuk pencucian mobil, dan perluasan bagian wilayah kota yang bebas dari kegiatankegiatan usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran, diperkirakan tidak akan mengurangi permintaan jasa bengkel mobil, tetapi hanya akan menggeser lokasi usaha ke sekitar wilayah pemukiman atau di pinggiran kota. Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, mengindikasikan akan adanya pertumbuhan permintaan akan jasa bengkel mobil setidaknya dalam jangka waktu lima tahun mendatang. Peningkatan permintaan itu akan menjadi lebih tinggi jika pertumbuhan ekonomi nasional di tahun-tahun mendatang terus dapat dipertahankan tetap tinggi. Keadaan ini selain akan mendorong peningkatan penjualan mobil, tapi juga dapat meningkatkan kemampuan pemilik kendaraan untuk melakukan pemeliharaan kendaraan di bengkel mobil. KPJU-8 : Usaha Angkutan Perkotaan Salah satu ciri utama masyarakat perkotaan modern adalah mobilitasnya yang sangat tinggi, maka kebutuhan akan angkutan perkotaan juga tinggi. Kondisi angkutan masal di DKI Jakarta saat ini dirasakan belum memadai, ditinjau dari volume, jangkauan, keamanan, dan

Bank Indonesia

139


kenyamanan. Namun kondisi ini secara terus menerus telah diupayakan perbaikannya, walau terasa berjalan cukup lambat. Walaupun transportasi massal telah dikembangkan, kebutuhan akan angkutan sewa perkotaan untuk jarak pendek dan bisa menjangkau pemukiman atau wilayah-wilayah padat lainnya harus juga dipenuhi. Saat ini ada beberapa sarana angkutan kecil yang bisa memenuhi kondisi tersebut dan mendapat ijin untuk beroperasi di wilayah DKI Jakarta, yaitu taksi, tuktuk (Bajaj dengan BBG), dan kancil. Pertumbuhan usaha angkutan perkotaan ini diperkirakan akan terus meningkat sesuai dengan pertumbuhan dinamika aktivitas masyarakat di Kota Jakarta. Angkutan perkotaan yang dapat menjangkau berbagai bagian dari Jakarta, yang memberikan rasa aman bagi penggunanya, dan tidak memberi beban yang lebih berat terhadap polusi udara, sangat didambakan oleh masyarakat Jakarta. Ketidaknyamanan karena kepadatan, inefisiensi, dan pembatasan ijin bagi kendaraan pribadi untuk digunakan di dalam kota terutama di jalanjalan protokol, mendorong permintaan akan angkutan perkotaan non bis di masa mendatang akan meningkat. Berdasarkan berbagai uraian tersebut di atas tergambarkan bahwa dalam lima tahun mendatang permintaan akan angkutan perkotaan meningkat, yang berarti ditinjau dari siklus hidup usaha ini akan masih berada pada fase pertumbuhannya. KPJU-9 : Usaha Perdagangan Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Usaha perdagangan suku cadang dan aksesoris kendaraan bisa merupakan usaha yang terpisah, namun kini ada kecenderungan untuk menjadi satu usaha yang menyediakan dua jenis produk tersebut. Pabrikan kendaraan bermotor cenderung mengeluarkan produk dengan berbagai varian, dimana antar varian dibedakan atas aksesoris yang menjadi kelengkapannya. Pertumbuhan yang pesat pada kepemilikan jumlah kendaraan baik penumpang maupun barang, roda-2 maupun lebih, kendaraan pribadi maupun milik instansi atau perusahaan, menjadi pemicu pertumbuhan usaha perdagangan suku cadang dan aksesoris. Di DKI Jakarta usaha perdagangan suku cadang dan aksesoris telah terkonsentrasi di beberapa wilayah-wilayah, dan tidak hanya melayani masyarakat pemilik kendaraan di DKI Jakarta saja, tetapi juga dari Jabodetabek, dan juga yang berasal dari berbagai kota lain di Jawa, Sumatera, dan daerah-daerah lain. Pelanggan luar daerah pada umumnya berasal dari bengkel-bengkel yang ada di daerah tersebut. Teknologi informasi dan telekomunikasi, serta berkembangnya usaha jasa pengiriman barang, mempermudah usaha perdagangan suku cadang dan aksesoris memperluas jaringan pemasarannya. Banyaknya merek dan varian untuk setiap merek, dan keterbatasan keberadaan bengkel resmi untuk setiap merek kendaraan, juga harga jual yang tinggi di bengkel resmi yang ada, mendorong munculnya pesanan langsung kepada pedagang suku cadang dan aksesoris di Jakarta. Atas dasar apa yang secara singkat diuraikan sebelumnya, mengindikasikan dengan jelas bahwa perdagangan suku cadang dan aksesoris ini masih berada dalam fase pertumbuhan. Hal ini diperkuat oleh fakta bahwa penjualan kendaraan meningkat dengan rataan lebih dari lima persen dalam lima tahun terakhir, dan kecenderungan pemilik untuk merawat dan mempercantik kendaraan dengan berbagai aksesoris meningkat pula. KPJU-10 : Usaha Restoran dan Rumah Makan Beberapa hal mengapa restoran dan rumah makan masih akan tumbuh di DKI Jakarta adalah: tempat kerja yang berlokasi jauh dari tempat tinggal, pola penyiapan makanan untuk konsumsi di rumah, dan berkembangnya fungsi restoran dan rumah makan. Setidaknya setiap makan 140



siang pada hari kerja bagi anggota masyarakat yang bekerja dilakukan atau dibeli dari restoran atau rumah makan dengan berbagai ukuran. Meningkatnya jumlah perusahaan atau instansi yang membuka kantornya di wilayah DKI Jakarta akan mendorong pula peningkatan permintaan akan jasa restoran dan rumah makan. Demi pertimbangan kepraktisan, dan alasan tidak adanya waktu untuk menyiapkan makanan di rumah, serta semakin menurunnya kemampuan anggota keluarga dalam menyediakan makanan yang baik, enak dan menarik, menyebabkan pembelian makanan dari restoran atau rumah makan untuk keperluan makan malam dan lainnya meningkat, dan diperkirakan akan terus meningkat di masa yang akan datang. Memesan langsung dari restoran atau rumah makan, atau membelinya sambil pulang kerja adalah menjadi hal yang semakin banyak bisa ditemui di perkotaan besar. Fungsi restoran dan rumah makan saat ini semakin tampak bergeser menjadi tempat untuk melakukan interaksi sosial, baik diantara rekan sekerja, anggota keluarga, kolega, teman-teman dan sebagainya. Restoran dan rumah makan tidak lagi menjadi hanya sekedar tempat makan. Restoran dan rumah makan kini banyak yang dilengkapi dengan fasilitas hiburan, fasilitas untuk koneksi internet, dan fasilitas serta atraksi lainnya yang melengkapi restoran dan rumah makan menjadi tempat rekreatif, disamping tersediannya menu yang unik dan memenuhi selera konsumen. Jakarta sebagai kota tujuan wisata utama, dimana terdapat berbagai fasilitas wisata, membutuhkan adanya restoran dan rumah makan sebagai pendukung. Bahkan restoran dan rumah makan yang mampu menyajikan menu dan cara penyajian yang unik bisa menjadi destinasi wisata tersendiri, yang saat ini dikenal sebagai wisata kuliner. Sebagai penyedia makanan yang merupakan kebutuhan utama manusia, dan melihat posisinya saat ini, usaha restoran dan rumah makan diperkirakan akan tetap tumbuh di masa-masa mendatang, setidaknya sesuai dengan pertumbuhan jumlah penduduk dan adanya perbaikan kesejahteraan masyarakat di DKI Jakarta.

6.2. Analisis Pembentukan Inflasi KPJU Unggulan Lintas Sektoral Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain: konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, dan akibat adanya ketidak lancaran distribusi barang. Inflasi merupakan indikator untuk melihat tingkat perubahan, dan dianggap terjadi jika proses kenaikan harga berlangsung secara terus-menerus dan saling pengaruh-memengaruhi. Istilah inflasi juga digunakan untuk mengartikan peningkatan persediaan uang yang kadangkala dilihat sebagai penyebab meningkatnya harga. Penyebab inflasi dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu (1) tarikan permintaan (demand pull inflation) yang dipicu oleh membanjirnya likuiditas di pasar yang terkait dengan permintaan terhadap barang dan jasa yang berakibat bertambahnya permintaan terhadap faktor-faktor produksi sehingga meningkatkan harga. Kelompok ke-2 adalah desakan biaya (cost push inflation) akibat adanya kelangkaan produksi dan/atau kelangkaan distribusi, walau permintaan secara umum tidak ada perubahan yang meningkat secara signifikan, sehingga memicu kenaikan harga. Sehubungan dengan itu penetapan KPJU Unggulan berkaitan dengan penyebab inflasi adalah dalam hal penyebab ke 2 yaitu desakan biaya (cost push inflation).

Bank Indonesia

141


Penetapan KPJU Unggulan diharapkan mampu mendorong investasi dan berkembangnya usaha pada KPJU yang diunggulkan, yang pada akhirnya berdampak kepada lebih tersedianya komoditi, produk atau jasa dari KPJU Unggulan tersebut. Di antara KPJU Unggulan Lintas Sektor di Provinsi DKI Jakarta, maka KPJU yang termasuk dalam kelompok komoditi dalam perhitungan inflasi adalah seperti dapat dilihat pada Tabel 6.2.1. Seperti dapat dilihat pada Tabel 6.3.1, KPJU Unggulan termasuk pada: 1) Kelompok Bahan Makanan yaitu bahan makan kacang-kacangan (107010-12), KPJU yang berkontribusi terhadap inflasi adalah Industri Pengolahan Tahu/Tempe dan pada kelompok Ikan segar (103000), yaitu komoditi hasil usaha penangkapan ikan di laut. 2) Kelompok makanan jadi (201000) terdapat 2 (dua) KPJU yaitu adalah usaha industri pengolahan makanan/kue dan usaha restoran/rumah makan. 3) Kelompok Perlengkapan Rumah Tangga (303000) terdapat (2) dua KPJU yaitu produk Industri Pembuatan furniture/mebel (303021-27) dan usaha perdagangan barang kelontong (303000 dan 304000). 4) Kelompok Sandang (400000) terdapat 2 (dua) KPJU yaitu industri konveksi dan usaha perdagangan pakaian jadi. 5) Sub Kelompok Jasa PerawatanJasmani terdapat 1 KPJU yaitu usaha jasa salon kecantikan (503000) . 6) Kelompok Rekreasi (604000) terdapat 3 KPJU yaitu wisata pantai, wisata sejarah dan homestay (604027). 7) Kelompok transportasi, terdapat 3 KPJU yaitu jasa transportasi angkutan kota (701003), dan angkutan bis (701200). 8) Kelompok komunikasi dan Pengiriman (702003) terdapat 1 KPJU yaitu usaha jasa angkutan khusus ekspedisi. 9) Kelompok Sarana dan Penunjang Transpor (703016 dan 703017) terdapat 2 KPJU yaitu usaha jasa bengkel motor dan mobil . Tabel 6.2.1. KPJU Unggulan Lintas Sektoral Penyumbang Inflasi No 1 2

Sektor/ Subsektor Perindustrian

Makanan/Kue

Jasa

Bengkel Motor

KPJU Unggulan

3

Angkutan

4 5 6

Perindustrian Perdagangan Perindustrian

Angkutan Khusus Ekspedisi Pakaian Jadi (Konveksi) Pakaian Jadi Furniture/Mebel

7

Jasa

Bengkel Mobil

8

Angkutan

Angkutan Perkotaan Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Restoran /Rumah Makan Angkutan Bus Kota Penangkapan Ikan di

9 10 11 12

142

Perdagangan Perdagangan Angkutan Perikanan

Kelompok Komoditi Penyumbang Inflasi Kelompok Makanan Jadi (201000) Sarana dan penunjang transport (70301617) Komunikasi dan Pengiriman (702003) Sandang (400000) Sandang (400000) Perlengkapan rumah tangga (303021-27) Sarana dan penunjang transport (70301617) Transpor (701003) Sarana dan penunjang transport (703000) Makanan jadi (201000) Transpor (701002-3) Ikan segar (103000)



No

Sektor/ Subsektor

KPJU Unggulan

Kelompok Komoditi Penyumbang Inflasi

Laut 13

Perdagangan

Toko Kelontong

14 15 16

Pariwisata Jasa Pariwisata

Wisata Sejarah Salon Kecantikan Homestay

17

Perindustrian

Tahu /Tempe

18 19 20

Perikanan Pariwisata Perindustrian

Budidaya Ikan Hias Wisata Pantai /Bahari Batu Aji /Akik /Cincin

Perlengkapan Rumahtangga (303000) dan Penyelenggaraan Rumahtangga (304000) Rekreasi (604027) Jasa perawatan jasmani (503000) Rekreasi (604000) Bahan makanan kacang-kacangan (107010-12) Rekreasi (604027) -

Seperti dapat dilihat pada Tabel 6.3.1 di atas, kecuali KPJU Unggulan Budidaya Ikan Hias dan Industri Kerajinan batu aji/akik/cincin 7 KPJU Unggulan Lintas Sektor yang lain merupakan penyumbang langsung terhadap inflasi. Di antara ke-7 KPJU Unggulan tersebut, maka KPJU Jasa bengkel mobil dan perdagangan suku cadang dapat menjadi penyumbang terhadap biaya transportasi/distribusi yang pada gilirannya dapat mempengaruhi harga/biaya komoditi lain. Demikian juga pengaruh yang sama diberikan oleh KPJU Unggulan Angkutan khusus ekspedisi. Selain itu KPJU Unggulan penangkapan ikan di laut yang komoditinya berupa ikan segar pada gilirannya dapat mempengaruhi terhadap harga/biaya kelompok komoditi ikan olahan dan bahan makanan lainnya dan makanan jadi seperti kerupuk ikan. Berdasarkan data BPS, sub kelompok kacang-kacangan pada kelompok bahan makanan pada bulan Oktober 2012 mengalami penurunan inflasi (deflasi) 1,16% dan pada kelompok ini produk tahu memberikan sumbangan terhadap deflasi sebesar 0,0048%. Pada kelompok ikan segar, dimana diantaranya merupakan hasil dari usaha penangkapan ikan di laut memberikan penurunan inflasi (deflasi) sebesar 0,02%. Produk KPJU Unggulan dari industri pengolahan makanan/kue dan produk makanan/minuman yang ditawarkan usaha jasa restoran/rumah makan sebagian merupakan sub kelompok makanan jadi yang memberikan kontribusi terhadap inflasi. Berdasarkan data BPS pada periode Oktober 2012 kelompok makanan jadi mengalami deflasi sebesar 0,02%. Komoditi makanan ringan/snack sebagai produk dari KPJU Unggulan Industri pengolahan makanan/kue memberikan kontribusi terhadap inflasi sebesar 0,0009% dan komoditi air kemasan sebesar 0,0043. Pada sub kelompok perlengkapan rumahtangga, yang di antaranya sebagai produk dari KPJU Unggulan industri furniture/mebel, pada periode Oktober 2012 mengalami kenaikan inflasi sebesar 0,06%. Kelompok sandang merupakan kelompok yang mengalami inflasi tertinggi pada periode bulan oktober 2012 (1,99%). Salah satu dari produk pada kelompok sandang ini adalah produk dari KPJU Unggulan industri konveksi dan usaha perdagangan pakaian jadi. Pada kelompok ini komoditi rok luar model biasa memberikan kontribusi terhadap inflasi sebesar 0,0003%. Berkaitan dengan KPJU Unggulan usaha jasa salon kecantikan yang pada kelompok komoditi penyumbang inflasi adalah pada sub kelompok jasa perawatan jasmani pada periode Oktober 2012 tidak mengalami kenaikan atau penurunan inflasi. Kelompok inipun tidak memberikan sumbangan inflasi. Kondisi yang sama terjadi pada kelompok rekreasi dimana diantaranya Bank Indonesia

143


merupakan produk jasa KPJU Unggulan yaitu wisata pantai, wisata sejarah dan homestay pada sektor pariwisata. Pada kelompok sarana dan penunjang transport, dimana salah satunya adalah jasa transportasi angkutan kota dan bis pada periode Oktober 2012 mengalami kenaikan inflasi sebesar 0,05%. Kenaikan inflasi juga terjadi pada kelompok sarana dan penunjang transportasi yaitu sebesar 1,30%. Pada kelompok ini terdapat dua KPJU Unggulan yaitu usaha jasa bengkel dan mobil. Walaupun demikian, ke dua kelompok ini tidak memberikan sumbangan terhadap inflasi.

144


BAB VII REKOMENDASI Rekomendasi untuk pengembangan KPJU Unggulan UMKM di Kota/Kabupaten Administrasi dan Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut: 7.1. Rekomendasi Umum Secara umum rekomendasi untuk pengembangan UMKM - KPJU Unggulan di Provinsi DKI Jakarta adalah sebagai berikut: 1. Hasil identifikasi KPJU Unggulan per sektor dan lintas sektor seyogyanya dapat dipertimbangkan oleh Pemerintah Daerah sebagai KPJU Unggulan dalam rangka pengembangan UMKM. 2. Pembinaan dan pengembangan KPJU Unggulan untuk pengembangan UMKM memerlukan dukungan kebijakan dan program yang bersifat lintas sektoral. Dengan demikian SKPD terkait sesuai dengan TUPOKSInya masing-masing perlu lebih meningkatkan dan mengembangkan program dan kegiatannya yang mendukung pengembangan KPJU Unggulan UMKM tersebut, disertai dengan alokasi dana yang mencukupi dan proporsional. Agar supaya program dan pengembangan tersebut lebih mengikat dan berkesinambungan, maka KPJU Unggulan UMKM perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Daerah serta dituangkan dalam RPJM Daerah dan Rencana Strategis SPKD terkait. 3. Salah satu aspek strategis dalam pengembangan KPJU Unggulan untuk UMKM adalah peningkatan akses dan pengembangan atau jangkauan pasar. Kebijakan dan program yang telah dilaksanakan dalam rangka memfasilitasi akses dan pengembangan pasar produk UMKM perlu lebih ditingkatkan, khususnya dalam hal yang berkenaan dengan faktor penentu dan pendorong (determinant/driver factor) akses dan pengembangan pasar, antara lain: pemenuhan terhadap persyaratan mutu, kemasan, dan waktu delivery, harga, serta ketersediaan modal kerja untuk memenuhi volume pemesanan. Sehubungan dengan itu maka: a. Program pelatihan yang disertai dengan pendampingan yang selama ini sudah dilaksanakan oleh Dinas dan Instansi Terkait perlu lebih diintensifkan. Program tersebut meliputi: i. Aspek kewirausahaan, sehingga SDM/pelaku usaha lebih mandiri dan kreatif dalam menjalankan dan mengembangkan usahanya. ii. Aspek teknik dan teknologi produksi, sehingga produksi lebih efisien serta mutu dan kemasan produk lebih meningkat. iii. Aspek manajemen usaha, khususnya pemasaran dan keuangan, sehingga dapat mendukung peningkatan akses pengusaha terhadap pasar dan sumber pembiayaan usaha (perbankan). b. Pengembangan jejaring usaha antar UMKM, serta pengembangan dan penguatan kelembagaan pelaku usaha UMKM pada KPJU Unggulan untuk meningkatkan efisiensi biaya transaksi usaha dan pemasaran bersama. c. Peningkatan sarana dan prasrana pemasaran bagi UMKM KPJU Unggulan serta pengembangan sistem informasi untuk peluang pasar bagi KPJU Unggulan.

Rekomendasi

d. Pengembangan program kemitraan atau penguatan lebih lanjut program kemitraan yang selama ini sudah terbentuk antara UMKM KPJU Unggulan dengan Usaha Menengah/Besar terkait. 4. Pengembangan Klaster yang selama ini telah dilaksanakan pada komoditi tertentu perlu diperluas dan diterapkan pada KPJU Unggulan, dengan lebih meningkatkan keterlibatan dan koordinasi antar pelaku inti dan institusi pendukung (SKPD terkait, Perbankan, Perguruan Tinggi, dan instansi Litbang). Pengembangan Klaster seyogyanya berorientasi kepada peningkatan nilai tambah dalam sistem rantai nilai (value chain) dan manajemen rantai pasok (supply chain management). Dalam kaitan ini maka proses peningkatan nilai tambah KPJU Unggulan seyogyanya dirancang agar sebesar-besarnya dapat dinikmati oleh pelaku UMKM. 5. Program pendampingan bagi UMKM KPJU Unggulan adalah sangat penting dan perlu lebih diintensifkan serta dilaksanakan secara lebih berkesinambungan. Sehubungan dengan itu: a. Kelembagaan pendamping seperti Business Development Service Provider (BDSP) atau Inkubator Bisnis UMKM yang sudah ada perlu lebih meningkatkan peran dan fungsinya dengan dukungan Perguruan Tinggi dan Instansi terkait. b. Kerja sama antara Pemerintah Daerah dengan Perguruan Tinggi di daerah dengan yang sudah berlangsung selama ini perlu lebih ditingkatkan dan dikembangkan. Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya dharma Pengabdian Masyarakat, serta program kurikuler seperti PKL, KKN atau kegiatan ko-kurikuler lain perlu lebih dikembangkan untuk program pendampingan bagi UMKM KPJU Unggulan. 6. Pengembangan bisnis KPJU Unggulan oleh UMKM memerlukan peningkatan akses kepada sumber pembiayaan, dan untuk itu diperlukan program dan upaya antara lain: a. Pengembangan atau penguatan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) atau Lembaga Pembiayaan Alternatif (LPA) yang sudah ada, khususnya dari aspek kelembagaan dan permodalan. b. Penguatan Lembaga Penjamin Kredit Daerah yang sudah terbentuk. c. Revitalisasi peran dan peningkatan jumlah Konsultan Keuangan Mitra Bank (KKMB). d. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) pada BUMN dan BUM-Daerah perlu lebih diintensifkan dan diintegrasikan sehingga lebih efektif bagi pengembangan UMKM KPJU Unggulan. e. Percepatan realisasi dan operasionalisasi Lembaga Pemeringkat Kredit bagi UMKM. 7. Secara spesifik lembaga Perbankan perlu lebih intensif untuk meningkatkan akses pembiayaan untuk KPJU Unggulan bagi UMKM melalui program dan kegiatan: a. Sosialisasi yang lebih intensif tentang persyaratan pembiayaan dan skim pembiayaan bagi UMKM. b. Pengembangan inovasi dan skim pembiayaan /penyaluran kredit yang berbeda untuk masing-masing bisnis KPJU Unggulan. Hal ini didasarkan atas perbedaan karakteristik usaha antar KPJU Unggulan dan antara skala mikro, kecil dan menengah. 8. Pengendalian laju inflasi melalui kebijakan fiskal daerah perlu dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya untuk menciptakan kestabilan suku bunga riil investasi karena masih menjadi andalan bagi investor dalam melakukan investasi melalui dana pinjaman. Kebijakan pengendalian laju inflasi dapat dilakukan pengurangan pengeluaran pemerintah agar pengeluaran keseluruhan dalam perekonomian daerah dapat dikendalikan, kebijakan kenaikan pajak juga dapat mengakibatkan penerimaan uang masyarakat berkurang dan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat yang menurun sehingga 146


Rekomendasi

berpengaruh terhadap penurunan permintaan akan barang dan jasa yang bersifat konsumtif, peningkatan hasil produksi agar terjadi keseimbangan jumlah barang dengan jumlah uang yang beredar, kebijakan terhadap kestabilan tingkat upah agar daya beli masyarakat relatif stabil sehingga harga-harga pun ikut stabil, serta peran pemerintah daerah dalam pengawasan harga dan distribusi barang. 7.2. Rekomendasi Khusus. Secara khusus rekomendasi yang diajukan untuk masing-masing KPJU Unggulan Lintas Sektor adalah sebagai berikut: 1) Usaha Industri Makanan/Kue.  Pengawasan dan pembinaan yang lebih intensif dan berkesinambungan untuk menjamin dan meningkatan keamanan pangan (food safety) dan kehalalan produk makanan, oleh instansi terkait (Dinas Perindustrian dan Energi, Dinas Kesehatan, Badan POM, dan Asosiasi).  Pelatihan dan pendampingan dalam rangka penerapan Praktek Berproduksi Yang Baik (Good Processing Practice), dan disain kemasan produk (Dinas Perindustrian, Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi). 2) Usaha Industri dan Perdagangan Pakaian Jadi  Perluasan akses pemasaran bagi produk Pakaian Jadi UMKM melalui kemitraan dengan pengelola pasar modern perlu lebih ditingkatkan (Dinas KUMKM dan Perdagangan, dan Kadin/Asosiasi)  Kebijakan yang lebih progresif untuk pengadaan dan penggunaan produk pakaian jadi UMKM bagi instansi di lingkungan Pemerintah DKI dan Sekolah Negeri (Pemda DKI).  Pelatihan dan pendampingan dalam rangka meningkatkan mutu dan disain pakaian jadi (Dinas Perindustrian dan Energi, dan Asosiasi).  Kebijakan yang lebih progresif dalam rangka melindungi produk pakaian jadi UMKM dari “serbuan” produk impor (Kementerian Perdagangan, Kementerian Keuangan). 3) Usaha Jasa Bengkel Mobil dan Bengkel Motor  Pelatihan dan pembinaan terhadap pengelola usaha jasa bengkel dan perawatan mobil/motor, seperti prinsip-prinsip Total Productive Maintenance, sehingga antara lain dapat mengurangi dampak lingkungan yang negatif, seperti pencemaran limbah, kebisingan, dan pemborosan penggunaan air tanah pada jasa pencucian mobil/motor (Pemda, dan Dinas Perindustrian dan Energi).  Peningkatan akses bagi pengelola untuk meningkatkan keterampilan mekanik /operator dan program sertifikasi mekanik/operator melalui kerjasama dengan Balai Latihan Kerja dan Produsen Mobil (Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi – BLK, dan Produsen Mobil/Motor). 4) Usaha industri batu aji/akik/cincin.  Peningkatan mutu disain melalui pendirian pusat pelatihan dan pengembangan disain kreatif produk kerajinan batu aji/akik/cincin dan produk kerajinan lain (Dinas Perindustrian dan Energi, Dinas Tenaga Kerja dan Tansmigrasi – BLK).  Peningkatan akses dalam rangka promosi produk-produk kerajinan pada event-event promosi pariwisata, terfasilitasinya gerai produk kerajinan ini pada Hotel-hotel berbintang, dan objek-objek kunjungan wisata (Dinas KUMKM dan Perdagangan, Dinas Pariwisata, dan Asosiasi). Bank Indonesia

147

Rekomendasi

5) Industri Tahu/tempe.  Pembinaan melalui pelatihan, pendampingan dan pengawasan yang lebih intensif dan berkesinambungan dalam rangka penerapan Praktek Berproduksi Yang Baik (Good Processing Practice) sehingga lebih menjamin keamanan pangan – dalam hal ini produk tahu (Dinas Perindustrian dan Energi, Dinas Kesehatan, Badan POM).  Menjalin kerjasama dan kemitraan yang lebih intensif dalam rangka lebih menjamin kepastian ketersediaan pasokan bahan baku kedele (Asosiasi dan Koperasi Pengusaha Tahu/Tempe). 6) Usaha Perdagangan Suku Cadang dan aksesoris mobil/motor.  Pengawasan dan pengendalian terhadap pemalsuan suku cadang kendaraan yang merugikan konsumen (Dinas KUMKM dan Perdagangan, dan Asosiasi). 7) Industri furniture/meubel.  Pelatihan dan pendampingan dalam rangka meningkatkan mutu dan disain furniture/mebel, serta alternatif penggunaan bahan baku selain kayu alam (Dinas Perindustriandan Energi, dan Asosiasi).  Kebijakan yang lebih progresif dalam pengadaan dan penggunaan produk furniture/mebel UMKM bagi instansi di lingkungan Pemerintah DKI dan Sekolah Negeri (Pemda DKI). 8) Industri Sepatu dan Tas.  Pelatihan dan pendampingan dalam rangka meningkatkan mutu dan disain sepatu/tas melalui pendirian pusat pelatihan dan pengembangan disain kreatif produk sepatu dan tas (Dinas Perindustrian dan Energi, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi – BLK, dan Asosiasi)  Kebijakan yang lebih progresif dalam pengadaan dan penggunaan produk sepatu/tas UMKM bagi instansi di lingkungan Pemerintah DKI dan Sekolah Negeri (Pemda DKI). 9) Usaha Jasa Angkutan Perkotaan  Pembinaan dan pengendalian terhadap pelaku usaha dan supir untuk meningkatkan keamanan dan kenyamanan penggunaan jasa pelayanan angkutan (Asosiasi, Dinas Perhubungan, dan Kepolisian Daerah Metro Jaya).  Kemudahan fasilitas pembiayaan untuk pembaharuan sarana angkutan (Perbankan dan Asosiasi).

148


L A M P I R AN

Bank Indonesia

149


150


kerangka acuan tugas - Bank Indonesia

Recommend Documents