Efektifitas dan Kontribusi Pengalihan Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Blora ALIF WISNU GINANJAR Program Studi : Akuntansi-S1, Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Dian Nuswantoro Semarang URL : http:/dinus.ac.id/ Email :
[email protected]
ABSTRACT This study aims to find out the level of effectiveness and level of contribution of the transfer of land and building tax management of urban and rural sector on the Local Original Revenue of Blora Regency. Data collection method used is by documentation, interview and data analysis method. The data studied are the realization data of acceptance of land and building tax of rural and urban sector over the period 2012-2015, the target of land and building tax of rural and urban sector over the period 2012-2015 and the realization data of local original revenue acceptance of over the period 2012-2015 The result of the research shows that (1) The highest level of effectiveness in 2014 which is the first year conducting of the transfer of land and building tax management with a percentage of 126,80% (2) the tax contribution level of land and building tax of rural and urban on local original revenue of Blora Regency give the higher level of contribution when it managed by central government in the amount 8,70%. Keywords : Effectiveness, contribution, land and building tax ABSTRAKSI Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Tingkat efektivitas dan tingkat kontribusi atas pengalihan pengelolaan pajak bumi dan bangunan sektor prdesaan dan perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blora. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan metode dokumentasi, metode wawancara dan metode analisis data. Data yang diteliti adalah data realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan tahun 2012 sampai dengan tahun 2015, data target pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan tahun 2012 sampai dengan tahun 2015 dan data realisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah tahun 2012 sampai dengan tahun 2015. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Tingkat efektivitas tertinggi pada tahun 2014 yang merupakan tahun pertama
dilakukanya pengalihan pengelolaan pajak bumi dan bangunan dengan persentase sebesar 126,80% (2) tingkat kontribusi pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupeten Blora memberikan kontribusi lebih tinggi pada saat masih di kelola oleh pemerintah pusat dengan nilai kontribusi sebesar 8,70%. Kata Kunci : efektivitas, kontribusi, pajak bumi dan bangunan
PENDAHULUAN Munculnya UU No.28 tahun 2009 tentang PDRD merupakan pengaplikasian atas munculnya kebijakan otonomi daerah di Indonesia. Pajak Daerah adalah sumber keuangan yang rill bagi Pendapatan Asli Daerah. Suatu daerah memperoleh hak dalam mengatur, mendapatkan, dan memelihara berbagai aspek sumber Pendapatan Asli Daerahnya yang seluruh hasilnya 100% (seratus persen) dikelola oleh Pemerintah Daerah itu sendiri. Implementasi UU No.28 Tahun 2009 telah mengubah sistem pengelolaan PBB-P2. PBB-P2 yang semula adalah Pajak Pusat namun sekarang merupakan bagian dari Pajak Daerah. Dialihkannya pengelolaan PBB-P2 menjadi pajak daerah merupakan suatu bentuk tindak lanjut adanya kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal yang ada. Hasilnya pengelolaan pajak tersebut 100% (seratus persen) sepenuhnya masuk dalam kas daerah setempat, sehingga sekarang tidak ada lagi bagi hasil pajak kepada Pemerintah Pusat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas dan kontribusi dialihkannya pengelolaan PBB-P2 yang semula dikelola oleh
Pemerintah Pusat sekarang dikelola
Pemerintah Daerah Kabuapten Blora. Menganalisis bagaimana kondisi masalah yang muncul dengan dialihkannya pengelolaan PBB-P2 yang semula dikelola oleh pemerintah pusat sekarang dialihkan kepada pemerintah daerah di Kabupaten Blora.
TINJAUAN PUSTAKA Pengertian PAD Menurut UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah PAD merupakan penerimaan daerah yang berasal dari sektor Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Tujuan mengenai Pendapatan Asli Daerah juga disebutkan dalam UU tersebut yaitu memberikan tanggung jawab sepenuhnya terhadap pemerintah daerah untuk menggali sumber pajak daerahnya sendiri sebagai perwujudan desentralisasi.
Pengertian PBB Menurut UU No.12 tahun 1994 tentang PBB merupakan pungutan yang dibebankan terhadap pemilik, pemegang kekuasaan, penyewa dan yang mendapatkan manfaat dari bumi dan bangunan. Yang dimaksud dengan Bumi disini yaitu termasuk permukaan bumi dan tubuh bumi di bawahnya. Bumi menunjuk pada permukaan bumi yang mencakup tanah dan perairan pedalaman serta laut yang berada dalam wilayah negara Indonesia. Bangunan merupakan konstruksi teknis yang ditanam secara tetap dalam tanah dan perairan yang dimanfaatkan sebagai tempat berusaha atau tempat tinggal.
Objek PBB Menurut UU No. 28 tahun 2009 tentang PDRD yang menjadi objek PBB-P2 adalah: a. Jalan lingkungan yang berada dalam komplek suatu bangunan seperti pabrik, hotel dan emplasemennya. b. Jalan TOL c. Kolam renang d. Pagar mewah e. Tempat olah raga f. Galangan kapal, dermaga g. Taman mewah h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, dan i. Menara
Asas PBB Menurut Mardiasmo (2009) Asas PBB yang telah ditetapkan oleh undang-undang ada empat asas yaitu memberikan kemudahan dan kesederhanaan, mudah dimengerti dan adil, adanya kepastian hukum dan menghindari pajak berganda. Asas PBB telah di tentukan dalam UU serta mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Dasar Pengenaan dan Penghitungan PBB Menurut Waluyo (2010) yang menjadi dasar dalam menghitungan pajak bumi dan bangunan yaitu NJKP yang ditetapkan minimal 20% dan maksimal 100% dari NJOP. Rumus PBB Terutang :
Tarif Pajak Daerah Kabupaten Blora Kabupaten Blora menetapkan besarnya tarif pajak sebagai berikut: 1. Tarif pajak hotel menurut Perda No. 5 Tahun 2012 ditetapkan sebesar 10% 2. Tarif pajak restoran menurut Perda Blora No. 5 tahun 2012 ditetapkan sebesar 10 % 3. Objek dan besarnya tarif pajak hiburan menurut Perda No. 5 tahun 2012 yaitu: a. Tarif pajak tontonan film ditetapkan sebesar 5% b. Tarif pajak binaraga, kontes kecantikan dan sejenisnya ditetapkan sebesar 20% c. Tarif pajak pameran ditetapkan sebesar 15% d. Tarif pajak diskotik, karaoke dan klub malam ditetapkan sebesar 75% e. Tarif pajak sulap, akrobatik dan sirkus ditetapkan sebesar 10% f. Tarif pajak pacuan kuda, kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan ditetapkan sebesar 20% g. Tarif pajak panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran ditetapkan sebesar 20% h. Tarif pajak pertandingan olah raga ditetapkan sebesar 10% 4. Tarif pajak reklame menurut Perda Kabupaten Blora No. 5 tahun 2012 ditetapkan sebesar 25% 5. Tarif Pajak Penerangan jalan menurut Perda Kabupaten Blora No. 5 tahun 2012 yaitu sebagai berikut: a. Tarif PPJ sebagai penggunaan tenaga listrik dari sumber lain: a. Ditetapkan sebesar 9% bagi selain industri b. Ditetapkan sebesar 3% bagi industri. b. Tarif sebesar 1,5% bagi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri. 6. Tarif Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan menurut Perda No. 5 tahun 2012 ditetapkan sebesar 25% 7. Tarif pajak parkir menurut Perda Kabupaten Blora No. 5 tahun 2012 ditetapkan sebesar 20% 8. Tarif pajak sarang burung walet menurut Perda Kabupaten Blora No. 5 tahun 2012 ditetapkan sebesar 10%
9. Tarif PBB-P2 menurut Perda No. 6 tahun 2012 ditetapkan sebagai berikut : a. Objek pajak dengan NJOP sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 ditetapkan tarif sebasar 0,1% per tahun b. Objek pajak dengan NJOP lebih dari Rp. 1.000.000.000,00 ditetapkan tarif sebesar 0,2% per tahun. 10. Tarif Pajak BPHTB menurut Perda No. 10 tahun 2011 ditetapkan sebesar 5%.
Pengalihan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan Dialihkannya pengelolaan PBB-P2 yang awalnya dikelola oleh pemerintah pusat kini dialihkan menjadi pajak daerah merupakan suatu bentuk tindak lanjut kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Kebijakan tersebut tertuang dalam UU No. 28 tahun 2009 tentang PDRD. Hal tersebut merupakan titik balik dalam pengelolaan PBB-P2 . maka dengan adanya pengalihan ini kegiatan pendataan, penetapan, penilaian, pengadministrasian, pemungutan dan pelayanan PBB sektor perdesaan dan perkotaan akan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
Tujuan Pengalihan Pengelolaan PBB-P2 Tujuan dilakukanya pengalihan Pengelolaan PBB-P2 menjadi bagian dari Pajak Daerah sesuai UU No.28 tahun 2009 tentang PDRD adalah: 1. Meningkatkan akuntabilitas penyelenggaran kebijakan otonomi daerah. 2. Peluang bagi pemerintah daerah untuk menambah potensi pajak baru. 3. diperluasnya basis perpajakan. 4. Kewenangan yang besar kepada daerah dalam menentukan tarif pajaknya masing-masing. 5. Menyerahkan fungsi pajak sebagai instrumen penganggaran dan pengaturan pada daerah.
METODE PENELITIAN
Tempat Penelitian Tempat yang digunakan sebagai penelitian yaitu kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Keangan dan Aset Daerah Kabupaten Blora di Jl. Pemuda No.16 A
Jenis Penelitian
dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif dimana dalam penelitian yang dilakukan bersifat Deskriptif yaitu penelitian dengan mengumpulkan data, mengungkapkan data, memaparkan data dan menginterpretasi data.
Jenis dan Sumber Data Indrianto dan Supomo (2009) menjelaskan bahwa data adalah sekumpulan fakta atau fenomena yang dicatat melalui observasi dan survei secara langsung. Jenis data yang sudah ada harus disesuaikan dengan kebutuhan dalam suatu penelitian. Jenis data terdiri dari : 1. Data Kualitatif yaitu data yang berwujud angka, berup gambaran umum dan struktur organisasi. 2. Data Kuantitatif yaitu data yang berwujud angka, misalnya data laporan keuangan perusahaan. Indrianto dan Supomo (2009) mengemukakan bahwa sumber data penelitian merupakan faktor yang penting dalam mempertimbangkan penentuan metode pengumpulan data. Sumber data terdiri dari : 1. Data primer yaitu sumber data yang diperoleh tanpa melalui media perantara. Dalam penelitian ini yang termasuk data primer yaitu hasil wawancara dengan pihak BPPKAD Kabupaten Blora. 2. Data Sekunder yaitu data penelitian yang didapatkan oleh peneliti secara tidak langsung atau melalui media perantara. Yang merupakan data sekunder adalah tabel target dan realisasi PBB sektor perdesaan dan perkotaan, beserta lampiran.
Metode Pengumpulan Data 1. Metode dokumentsi merupakan metode dengan cara melihat, membaca, mempelajari lalu mencatat data yang berhubungan dengan objek penelitian. 2. Metode wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara menanyakan secara langsung mengenai data yang dibutuhkan kepada pihak yang berwenang. 3. Metode analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan data sekunder digunakan untuk mengukur suatu fenomena menggunakan indikator rasio keuangan daerah Kabupaten Blora dengan tujuan memperoleh gambaran mengenai mekanisme penerimaan PBB sektor perdesaan dan perkotan di Kabupaten Blora.
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Analisis Efeketivitas
Untuk
mengetahui
tingkat
efektivitas
dilakukan
perhitungan
dengan
cara
membandingkan antara realisasi PBB dengan target PBB yang sudah ditetapkan. Tingkat efektivitas dihitung dari tahun 2012-2015.
Tabel 1. Efektivitas PBB-P2 Terhadap PAD Kabupaten Blora Tahun 2012-2015
Analisis Kontribusi Tingkat kontribusi dihitung dengan cara membandingkan jumlah penerimaan PBB sektor perdesaan dan perkotaan dengan Pendapatan Daerah.
Tabel 2. Kontribusi PBB Perdesaan dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blora tahun 2012-2015
Pembahasan Efektivitas Penerimaan PBB Sektor Perdesaan dan Perkotaan Kabupaten Blora Tahun 2012-2015 Jika dianalisis setiap tahun, maka tahun 2012-2013 terjadi peningkatan efektivitas sebesar 11,78%. Berikutnya pada tahun 2013-2014 mengalami peningkatan sebesar 13,94%. Setelah itu
pada tahun 2014-2015 terjadi penurunan sebesar 19,73% yang merupakan
penurunan satu-satunya selama periode 4 (empat) tahun. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2013-2014 yang merupakan tahun pertama dilakukanya pengalihan pengelolaan PBB sektor perdesaan dan perkotaan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah Kabupaten Blora. Kenaikan tingkat efektivitas PBB perdesaan dan perkotaan tahun 2013-2014 dikarenakan Kenaikan tingkat efektivitas PBB perdesaan dan perkotaan seperti halnya di tahun tahun 2013-2014 dikarenakan bertambahnya jumlah subjek dan objek pajak bumi dan bangunan sektor perdesaan dan perkotaan dan meningkatnya Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pajak tanah dan bangunan. Sedangkan penyebab dari penurunan tingkat efektivitas seperti pada tahun 2014-2015 salah satunya adalah masih belum terbayarnya tunggakan piutang
PBB-P2 dari tahun-tahun sebelumnya ketika masih dikelola oleh DJP. Pemerintah Kabupaten Blora mendapat limpahan piutang dari Pemerintah Pusat.
Tingkat kontribusi PBB-P2 Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Blora tahun 2012-2015 Dari tabel 2 dapat diketahui bahwa pada tahun 2013 memberikan angka kontribusi paling tinggi dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tetapi, angka ini juga masih memasuki kriteria sangat kurang jika dilihat berdasarkan tabel kriteria kontribusi karena masih dibawah 10%. Sedangkan kontribusi PBB perdesaan dan perkotaan dengan angka terendah berada pada tahun 2015 dengan angka 5,80%. Angka ini juga masuk dalam kriteria sangat kurang karena berada di presentase 0,00%-10%. Secara keseluruhan dari tahun 20122015 angka kontribusi pajak menunjukan angka dibawah 10%. Ini berarti, kontribusi PBB perdesaan dan perkotaan Kabupaten Blora terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih dalam kriteria sangat kurang yang berada dalam presentase 0,00%-10%. Jika dilihat berdasarkan indeks setiap tahunnya. Maka di tahun 2012-2013 mengalami peningkatan kontribusi sebesar 1,45%. Berikutnya di tahun 2013-2014 mengalami penurunan kontribusi sebesar 2,53%. Kemudian mengalami penurunan lagi pada tahun 2014-2015 dengan penurunan kontribusi sebesar 0,37%.
PENUTUP Simpulan Simpulan yang diperoleh dari penelitian ini : 1.
Tingkat efektivitas tertinggi pada tahun 2014 yang merupakan tahun pertama dilakukanya pengalihan pengelolaan PBB sektor perdesaan dan perkotaan dengan persentase sebesar 126,80%.
2.
tingkat kontribusi PBB sektor perdesaan dan perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupeten Blora memberikan kontribusi lebih tinggi pada saat masih di kelola oleh pemerintah pusat dengan nilai kontribusi sebesar 8,70%.
3.
dialihkannya kewenangan PBB sektor perdesaan dan perkotaan Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daeraah Kabupaten Blora menimbulkan dampak pada penerimaan dari sektor ini seluruhnya masuk dalam kas daerah pemerintah Kabupaten Blora atau dengan kata lain Penerimaan PBB sektor perdesaan dan perkotaan sepenuhnya 100% masuk dalam Pendapatan Asli Daerah kabupaten blora yang semula hanya 64,8% dari dana bagi hasil.
Saran Saran yang diberikan antara lain : 1. melakukan koordinasi dengan petugas pemungut dan Kepala Desa atau Lurah di tiap-tiap kecamatan dan kelurahan di seluruh Kabupaten Blora untuk mengetahui kendala-kendala proses pemungutan PBB sektor perdesaan dan perkotaan. 2. Meningkatkan intensitas penagihan PBB sektor perdesaan dan perkotaan secara rutin untuk mengurangi jumlah piutang. 3. Memberikan reward berupa intensif dan biaya operasional penyampaian SPPT kepada desa atau kelurahan yang lunas PBB sektor perdesaan dan perkotaan sebelum jatuh tempo.
DAFTAR PUSTAKA
Mardiasmo. 2009. Perpajakan Indonesia. Yogyakarta : Andi. Saputro, Rudi, Nengah Sudjana dan Devi Farah Azizah. 2014. Efektivitas Penerimaan PBBP2 Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya). Jrnal. Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya. Undang-Undang Republik Indonsia Nomor 12 tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Waluyo. 2010. Perpajakan Indonesia. Jakarta : Salemba Empat.
