LAPORAN TAH DINAS PETERNAKAN DAN K PROVINSI NUSA TENG TAHUN 201

LAPORAN TAHUNAN DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2015

KATA PENGANTAR Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas petunjuk dan ridho-Nyamaka penyusunan Laporan Tahunan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 dapat diselesaikandenganbaik. Laporan Tahunan pada prinsipnya merupakan gambaran pelaksanaan kegiatan selama satu tahun anggaranterakhir. Penyusunan laporan tahunan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi

NTB merupakan bentuk

pertanggungjawaban terhadap

pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan baik yang bersumberdaridanaAPBD maupun APBN yang bersifat DekonsentrasimaupunTugasPembantuan (Bansos). Adapun kegiatan yang dilaksanakan merupakan kegiatan rutin dan pembangunan bagi subsektor peternakan di daerah yang meliputipengawasan budidaya dan pengembangan ternak, pembinaan dan pengamatan kesehatan hewan, peningkatanSDM pelaku pembangunan peternakan, penataan dan fasilitasi sarana prasarana pendukung, pengembangan sistem agribisnis peternakan dan penguatan keamanan produk yang ASUH. DenganadanyaLaporanTahunaninidiharapkanadanya kerjasama yang baik antara semua pihak selaku pemegang kebijakan pembangunan peternakan di daerah agar dapat menyatukan gerak dan langkah dalam mewujudkan Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu daerah yang maju dan terdepan dalam penyediaan ternak potong, menjadi lokomotif bagi kebangkitan perekonomian di daerah maupun sumber ternak bibit bagi daerah lain, bahkan menjadi daerah penyedia ternak di Indonesia. Kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan laporan tahunan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginyaataskerjasamanya semoga senantiasa mendapat balasan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa. DalampenyusunanLaporanTahunaniniapabilaadakekurangan,

diharapkan

masukan,

kritik dan saran yang sifatnya membangun guna perbaikan penyusunan laporan serupa dimasa mendatang. Akhirnya, semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Mataram, Maret2016 KepalaDinasPeternakandanKesehatanHewan Provinsi Nusa Tenggara Barat,

Ir. Hj. Budi Septiani Pembina UtamaMuda (IV/c) NIP. 19610930 199103 2 002

LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

i

DAFTAR ISI Halaman KATA PENGANTAR.....................................................................................

i

DAFTAR ISI.................................................................................................

ii

DAFTAR TABEL...........................................................................................

iii

BAB I.

PENDAHULUAN ....................................................................

1

A. LatarBelakang ...................................................................

1

B. Tujuan................................................................................

2

C. RuangLingkup ...................................................................

2

BAB II.

BAB III.

PROGRAM / KEGIATAN DAN REALISASI ANGGARAN A. Program/KegiatandanAnggaranTahun 2015 .....................

4

1. Program/Kegiatan APBD..............................................

4

2. Program/Kegiatan APBN..............................................

7

B. RealisasiAnggaranTahun 2015 .........................................

12

PELAKSANAAN DAN CAPAIAN PROGRAM/KEGIATAN 1. Sekretariat .........................................................................

13

2. BidangBudidayadanPengembanganTernak ......................

51

3. BidangKesehatanHewan ................................................... 100 4. BidangKesehatanMasyarakatVeteriner ............................. 172 5. Bidang Usaha Peternakan................................................. 230 6. BalaiRumahSakitHewandanLaboratoriumVeteriner .......... 278 7. BalaiInseminasi Buatan ..................................................... 304 8. BalaiPembibitanTernakdanHijauanMakananTernak Serading ............................................................................ 332 9. BalaiPengembangandanPengolahanPakan TernakRuminansia (BP3TR).............................................. 342 BAB IV.

PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH ... 361 A. Permasalahan.................................................................... 361 B. PemecahanMasalah .......................................................... 371

BAB V.

KESIMPULAN DAN SARAN ................................................... 381 A. Kesimpulan........................................................................ 381 B. Saran-Saran ...................................................................... 388


ii

DAFTAR TABEL

Tabel

Uraian

1 2

Rincian Kegiatan Dan Anggaran APBD Tahun 2015 Rincian Dana Dekonsentrasi (DK) Satker – 06 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Rincian Dana Tugas Pembantuan (TP) Satker – 06 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Rincian Dana Dekonsentrasi (DK) Satker – 07 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Rincian Dana Tugas Pembantuan (TP) Satker – 07 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Rincian Dana Dekonsentrasi (DK) Satker – 08 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Realisasi Anggaran Tahun 2015 Daftar Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Tahun 2015 Daftar Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah Populasi Ternak Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 – 2015 Populasi Ternak Besar Masing – Masing Kabupaten/Kota Tahun 2015 Pemotongan Ternak Tercatat Di Provinsi NTB Tahun 2014 - 2015 Produksi dan Konsumsi Daging Di Provinsi NTB Tahun 2015 Produksi dan Konsumsi Telur Di Provinsi NTB Tahun 2015 Program dan Kegiatan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2015 Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2015 Hasil Pengkartuan Ternak Di Kabupaten Sumbawa Barat Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Sumber Dana APBD Pada Bidang Budidaya dan Pengembangan Ternak Tahun 2015 Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Sumber Dana APBN (Dekonsentrasi) Pada Bidang Budidaya dan Pengembangan Ternak Tahun 2015 Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Sumber Dana APBN (Tugas Pembantuan) Pada Bidang Budidaya dan Pengembangan Ternak Tahun 2015 Realisasi Program / Kegiatan Seksi Perbibitan Ternak Tahun 2015 Kelompok Ternak Penerima Bansos Kegiatan Perbibitan Tahun 2015 Realisasi Program / Kegiatan Perbibitan Ternak Sumber Dana APBN Tahun 2015 Realisasi Program / Kegiatan Pakan Ternak Sumber Dana APBN Tahun 2015

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

20

21 22 23 24


Halaman 4 7 9 10 10 11 12 16 17 26 27 28 28 29 34 36 50 56 57

58

64 65 69 77

iii

Tabel

Uraian

25

Rekapitulasi Jumlah Ternak Dan Alat Yang Sudah Diserahkan Ke Kelompok/Masyarakat Sumber Dana APBN Tahun 2015 Realisasi Program/Kegiatan Sumber Dana APBD Tahun 2015 Rekapitulasi Jumlah Ternak Dan Alat Yang Sudah Diserahkan Ke Kelompok / Masyarakat Sumber Dana APBD Realisasi Anggaran Sumber Dana APBD Pada Bidang Kesehatan Hewan Realisasi Anggaran Sumber Dana APBN Pada Bidang Kesehatan Hewan Jenis Penanganan Cacing Tahun 2015 Biaya Alat Dan Bahan Obat – Obatan Pencegahan Rabies Tahun 2015 Biaya Alat Dan Bahan Obat – Obatan Pencegahan AI Tahun 2015 Biaya Alat Dan Bahan Obat – Obatan/Vaksin AT Tahun 2015 Biaya Alat Dan Bahan Obat – Obatan/Vaksin SE Tahun 2015 Target Dan Realisasi Pemeriksaan Penanganan Cacing Tahun 2015 Target Dan Realisasi Pencegahan Dan Penolakan Rabies Tahun 2015 Target Dan Realisasi Vaksinasi AI Tahun 2015 Target Dan Realisasi Vaksinasi SE Tahun 2015 Target Dan Realisasi Vaksinasi Anthrax Tahun 2015 Target Dan Realisasi Penyemprotan Desinfektan Tahun 2015 Realisasi Keuangan Kegiatan Penanggulangan Ternak Yang Mengalami Gangguan Reproduksi Pada Sapi/Kerbau Realisasi Fisik Penanganan Ternak Yang Mengalami Gangguan Reproduksi Pada 10 Kabupaten/Kota se – NTB Realisasi Jenis dan Jumlah Penyakit Gangguan Reproduksi Tahun 2015 Pada 10 Kabupaten/Kota se – NTB Distribusi Alat dan Bahan Gangguan Reproduksi Ke Kabupaten/Kota se – NTB Tahun 2015 Distribusi Vitamin dan Hormon Gangguan Reproduksi Pada Sapi/Kerbau di Kabupaten/Kota se – NTB Tahun 2015 Distribusi Alat dan Bahan Pengambilan Sampel Penyakit Parasiter Distribusi Obat Parasit Internal, Antibiotik dan Vitamin Ke Kabupaten/Kota se – NTB Tahun 2015 Target dan Realisasi Vaksinasi SE Kabupaten/Kota se – NTB Tahun 2015 Target dan Realisasi Pengambilan Sampel Pre Vaksinasi dan Post Vaksinasi SE Kabupaten/Kota Se – NTB Tahun 2015 Target Dan Realisasi Pengendalian Penyakit Brucellosis Kabupaten/Kota se – NTB Tahun 2015

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50


Halaman 82 83 88 108 108 112 112 113 113 114 115 116 117 117 118 119 128 133 134 137 138 142 143 153 154 156

iv

Tabel

Uraian

51

Distribusi Obat – Obatan Kesehatan Hewan Ke Kabupaten/Kota se – NTB Jumlah Dana dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Sumber Dana APBD Tahun 2015 Pada Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner Jumlah Dana dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Sumber Dana APBN (DK) Tahun 2015 Pada Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner Jumlah Dana dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Sumber Dana APBN (TP) Tahun 2015 Pada Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner Pemotongan Ternak Sapi Dan Kerbau Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Pemotongan Ternak Lain – Lain Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Pengeluaran Bahan Asal Hewan Dari Provinsi Nusa Tenggara Barat Pemasukan Produk Pangan Asal Hewan Tahun 2015 Jumlah Surat Rekomendasi Izin Pengeluaran / Pemasukan Per Bulan Yang Dikeluarkan Oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Tahun 2015 Pemotongan Hewan Qurban dan Idul Fitri Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 Data Penyakit Zoonosis Di RPH/TPH Di Provinsi NTB Tahun 2015 Realisasi Keuangan Dan Fisik Pada Satker Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB (07) Sumber Dana Dekonsentrasi Tahun 2015 Realisasi Keuangan Dan Fisik Pada Satker Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB (07) Sumber Dana Tugas Pembantuan Tahun 2015 Realisasi Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Sumber Dana APBD Tahun 2015 Besarnya Anggaran Kegiatan Fasilitasi Sarana Pemasaran Hasil Peternakan di Provinsi NTB Sumber Dana APBN Tahun 2015 Nama –Nama Perusahaan Pelaksana Pembangunan/ Pengembangan Pasar Ternak Di Provinsi NTB Tahun 2015 Nama – Nama Konsultan Perencana Pada Kegiatan Pembangunan Pasar Ternak Di Provinsi NTB Tahun 2015 Nama – Nama Konsultan Pengawas Pada Kegiatan Pembangunan Pasar Ternak Di Provinsi NTB Tahun 2015 Jenis – Jenis Pekerjaan Yang Dilaksanakan Di Masing – Masing Kabupaten/Kota Tahun 2015 Fasilitasi Sarana Pendukung Pasar Ternak Di Kabupaten/Kota Se – P. Lombok Tahun 2015

52 53

54

55 56 57 58 59

60 61 62

63

64 65 66 67 68 69 70


Halaman 175 186 187

188

208 208 209 209 210

211 212 246

248

248 250 251 251 252 252 257

v

Tabel

Uraian

71

Nama – Nama Kelompok Penerima Bantuan Barang/Peralatan Untuk Pengolahan Hasil Peternakan (APBD) Tahun 2015 Kegiatan Eksposisi/Promosi/Pameran – Pameran Yang Diikuti Oleh Bidang Usaha Peternakan Tahun 2015 Hasil Perhitungan Supply – Demand Ternak Potong Tahun 2016 Jumlah Penerbitan SP3 Tahun 2013 - 2015 Nama Perusahaan Pengirim Ternak Yang Memanfaatkan Holding Ground Lembar Dan Jumlah Ternak Yang Dikirim Keluar Daerah Tahun 2015 Data Pengeluaran Ternak Sapi Dan Kerbau Tahun 2015 Program/Kegiatan Dan Anggaran Sumber Dana APBD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Tahun 2015 Pada Balai Inseminasi Buatan Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Sumber Dana APBD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Tahun 2015 Pada Balai Inseminasi Buatan Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Program Peningkatan Reproduksi Hasil Peternakan Sumber Dana APBD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Tahun 2015 Pada Balai Inseminasi Buatan Perkembangan Sapi Perah Yang Ada Di Balai Inseminasi Buatan Tahun 2015 Keadaan Dan Produksi Sapi Brangus di TPT Amor – Amor Tahun 2015 Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Pada BPT HMT Serading Sumber Dana APBD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Tahun 2015 Jumlah Pegawai/Karyawan Pada BPT HMT Serading Lokasi, Luas Lahan dan Status Lahan Pada BPT HMT Serading Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015 Pada BPT HMT Serading Target Dan Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Pada BP3TR Sumber Dana APBD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Tahun 2015 Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Sumber Dana APBN Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Tahun 2015

72 73 74 75

76 77

78

79

80 81 82

83 84 85 86

87


Halaman 263 267 279 286 287

290 327

328

338

343 346 362

365 365 368 379

380

vi

DAFTAR GRAFIK

Tabel

Uraian

1.

Persentase Penyerapan Anggaran Sumber Dana APBN dan APBD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Tahun 2015 Pada Bidang Budidaya dan Pengembangan Ternak Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran APBD Tahun 2015 Pada Bidang Budidaya dan Pengembangan Ternak Persentase Penyerapan Dana Per Direktorat Sumber Dana APBN TP Tahun 2015 Persentase Penyerapan Dana Per Direktorat Sumber Dana APBN DK Tahun 2015 Penerimaan Asli Daerah Dari Pemanfaatan Holding Ground Untuk Ternak Potong Tahun 2013 - 2015 Perkembangan Pengeluaran Ternak Potong Tahun 2013 - 2015 Hasil Sero – Positif Pemeriksaan Elisa Anthrax Tahun 2015 Hasil Sero – Positif Pemeriksaan Elisa SE Tahun 2015 Hasil Pemeriksaan Hi – Test Avian Influenza Tahun 2015 Tingkat Cemaran Mikroba Daging Di Pasar dan RPH Se – NTB Tahun 2015

2. 3. 4 5. 6. 7. 8. 9. 10.


Halaman 59

60 60 60 288 291 314 315 316 317

vii

BAB I PENDAHULUAN A.

LatarBelakang Pembangunan Peternakan merupakan bagian integral dari pembangunan pertanian, sejalan dengan hal tersebut maka program dan kegiatan yang dilaksanakan mengacup ada kebijakan Nasional. Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu Provinsi penopang pangan Nasional hal ini sangat tepat dikarenakan potensi sumber daya alam NTB mampu menyediakan kebutuhan pangan Nasional salah satunya berupa daging sapi/kerbau melalui Program Swasembada Daging Sapi/Kerbau. Konsumsi daging terutama daging sapi untuk masyarakat Indonesia belum dapat dipenuhi dari produksi dalam negeri. Dalam upaya meminimumkan jumlah impor daging sapi, Pemerintah telah menyusun Program Swasembada Daging Sapi/Kerbau (PSDS/K) tahun 2014 sebagai lanjutan dari program PSDS 2010. Dengan demikian program ini diharapkan dapat mendukung program peningkatan ketahanan pangan Nasional. Tidak hanya itu Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat juga melaksanakan kegiatan yang sifatnya membangun peternakan melalui program NTB Sejuta Sapi atau lebih dikenal dengan NTB BSS. Berikut ini kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 adalah kegiatan yang bersifat rutin dan pembangunan serta program pemberdayaan masyarakat peternak. Program pembangunan peternakan di daerah NTB dimulai dengan kegiatan-kegiatan pembinaan dan pengawasan budidaya ternak, pelayanan kesehatan hewan, pelaksanaan inseminasi buatan, pengembangan hijauan makanan ternak, pengendalian pemotongan ternak betina produktif, pengembangan padang penggembalaan, pemurnian sapi bali dan penguatan usaha agribisnis peternakan dan beberapa kegiatan-kegiatan dalam menjamin keamanan dan ketentraman bantuan masyarakat konsumen produk pangan asal hewan (daging, telur dan susu) melalui penyediaan produk ASUH.


1

B.

Tujuan Secara umum laporan tahunan ini disusun dengan tujuan sebagai bahan untuk mengevaluasi program dan kegiatan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan di Nusa Tenggara Barat yang dilaksanakan pada tahun 2015 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 31 Tahun 2010.

C.

RuangLingkup Ruang Lingkup Laporan Tahunan 2015 pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat mencakup : 1. Analisis capaian Output Fisik dan Out come sumber dana APBD Tahun Anggaran 2015. Adapun program yang bersumber pada dana APBD mencakup : 1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran; 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; 3) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur; 4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan 5) Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah; 6) Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan); 7) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak; 8) Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan; 9) Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan; 10) Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan; dan 11) Program Peningkatan Kapasitas UPTD 2. Analisis capaian Output Fisik dan Outcome sumber dana APBN Tahun Anggaran 2015 pada Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI. Adapun lingkup kegiatan yang bersumber dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dalam mendukung Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal, antara lain:


2

1) Peningkatan Produksi Ternak Dengan Pendayagunaan Sumberdaya Lokal; 2) Peningkatan Produksi Pakan Ternak Dengan Pendayagunaan Sumberdaya Lokal;

3) Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis; 4) Peningkatan

Kuantitas

dan

Kualitas

Benih

dan

Bibit

Dengan

Mengoptimalkan Sumberdaya Lokal; 5) Penjaminan Pangan Asal Hewan yang Aman dan Halal serta Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan Non Pangandan 6) Dukungan Manejemen dan Dukungan Teknis Lainnya. 3. Analisiscapaian Output Fisik dan Outcome sumberdana APBN Tahun Anggaran 2015 pada Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian Pertanian RI. Adapun lingkup kegiatan yang bersumber dari Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian dalam mendukung Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian, antara lain: 1) Pengembangan Mutu dan Standarisasi ; 2) Pengembangan Pemasaran Domestik; 3) Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian 4. Analisis capaian Output Fisik dan Outcome sumber dana APBN Tahun Anggaran 2015 pada Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian RI. Adapun lingkup kegiatan yang bersumber dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian dalam mendukung Program Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, antara lain: 1) Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian; 2) Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian; 3) Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian; 4) Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian; 5) Fasilitas Pupuk dan Pestisida; dan 6) Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP) LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

3

BAB II PROGRAM/KEGIATAN DAN REALISASI ANGGARAN A. Program/Kegiatan dan Anggaran Tahun 2015 1. Program/Kegiatan APBD Anggaran pembiayaan APBD tahun 2015 sebesar Rp. 33.690.572.100,(tiga puluh milyar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu seratus rupiah), dengan rinciannya sebagai berikut: Tabel 1. Rincian Kegiatan dan Anggaran APBD Tahun 2015 NO.

KEGIATAN

Total Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung

PAGU ANGGARAN (Rp.) 33.690.572.100

A.

Belanja Tidak Langsung

13.543.502.200

B.

Belanja Langsung

20.147.069.900

1.

Dinas (Induk)

16.607.070.650

-

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah Program Peningkatan Ketahanan Pangan (Pertanian/Perkebunan) Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan

2.

Balai Inseminasi Buatan (BIB) Banyumulek

3.

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan - Program Peningkatan Kapasitas UPTD Balai Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner (BRSHLV) Banyumulek - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD - Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan - Program Peningkatan Kapasitas UPTD


444.020.750 3.249.060.500 156.520.000 1.986.787.900 76.300.000 735.999.500 709.752.000 7.588.158.000 1.274.560.000 385.912.000 1.576.259.500 110.575.000 177.078.000 154.300.000 343.596.500 790.710.000 837.889.750 128.750.000 155.949.250 50.850.000 338.846.000 163.494.500

4

NO. 4.

KEGIATAN Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak (BPT-HMT) Serading - Program Pelayanan Administrasi Perkantoran - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur - Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan - Program Peningkatan Kapasitas UPTD

PAGU ANGGARAN (Rp.) 1.125.850.000 69.250.000 94.550.000 150.850.000 587.450.000 223.750.000

Selain dari program/kegiatan tersebut di atas, juga terdapat target Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 1.114.640.000,- (satu milyar seratus empat belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah). PAD bersumber dari : a. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Penerimaan Holding Ground Lembar sebesar Rp. 722.500.000,- Uji Laboratorium Kesehatan Hewan sebesar Rp. 40.000.000,- Poskeswan Swadaya dan RSH Banyumulek sebesar Rp. 23.000.000,b. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah - Penjualan HMT di BPT HMT Serading sebesar Rp. 19.000.000,- Penjualan sapi tidak layak bibit di BPT HMT Serading sebesar Rp. 125.000.000,- Penjualan semen beku hasil produksi Balai Inseminasi Buatan (BIB) sebesar Rp.75.000.000,- Penjualan susu dan sapi perah non produktif di BIB Banyumulek sebesar Rp. 26.000.000,Dari target PAD tersebut diatas telah terealisasi sebesar Rp. 606.682.945,- (enam ratus enam juta enam ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) atau 54,43%dengan rincian sebagai berikut : - Uji Laboratorium Keswan sebesar Rp. 33.574.000,- Poskeswan Swadaya dan RSH Banyumulek sebesar Rp. 28.202.500,- Holding Ground Lembar sebesar Rp. 113.655.000,- RPH Banyumulek sebesar Rp. 6.825.000,- Penjualan Inseminasi Buatan sebesar Rp. 244.937.250,- Penjualan HMT pada BPT HMT Serading sebesar Rp. 105.463.655,LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

5

- Penjualan Ternak tidak layak bibit BPT Serading sebesar Rp. 4.500.000,- Penjualan susu dan sapi perah non produktif BIB sebesar Rp. 9.500.000,- Lain – lain PAD yang syah sebesar Rp. 27.453.200,- LHP sebesar Rp.16.602.500,2. Program/Kegiatan APBN Adapun program/kegiatan yang dibiayai dari APBN dapat dilihat pada rincian sebagai berikut : 1) APBN Satker-06 (Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan) Total anggaran kegiatan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bersumber dari Direktorat Jenderal

Peternakan

dan

Kesehatan

Hewan

yaitu

sebesar

Rp.

46.490.047.000 (empat puluh enam milyar empat ratus sembilan puluh juta empatpuluh tujuh ribu rupiah)yang terdiri dari sumber Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 11.603.877.000 (sebelas milyar enam ratus tiga juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan Sumber Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp. 34.886.170.000 (tiga puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh enam juta seratus tujuh ribu rupiah).


6

a. Dana Dekonsentrasi Tabel 2. Rincian Dana Dekonsentrasi (DK) Satker-06 KODE 018.06.09 1782

KEGIATAN Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Peningkatan Produksi Ternak

PAGU ANGGARAN (Rp) 11.603.877.000 2.560.034.000

1782.103

Bimbingan Teknis Budidaya Ternak Potong

40.500.000

1782.111

Distribusi Semen Beku dan Operasional IB

890.064.000

1782.112

Pengadaan N2 Cair

456.920.000

1782.112

Pengadaan N2 Cair (Penambahan Target – Penambahan Anggaran)

1782.114

Penguatan Manajemen Inseminasi Buatan

1782.122

Perbaikan Manajemen INKA

12.150.000

1782.136

Bimbingan Teknis Budidaya Unggas dan Aneka Ternak

26.850.000

1782.140

Penguatan Kelembagaan Peternak

70.250.000

1782.141

Penilaian Manajemen Usaha Kelompok Peternak dan Pelayanan Petugas Teknis

40.950.000

1782.143

Pembinaan SMD

49.350.000

1782.144

Supply Demand Ternak Potong

51.350.000

1782.145

Koordinasi dan Pembinaan Budidaya Ternak

151.650.000

1782.145

Koordinasi dan Pembinaan Budidaya Ternak (Penambahan Target – Penambahan Anggaran)

400.000.000

Peningkatan Produksi Pakan Ternak

178.150.000

1783

14.000.000 356.000.000

1783.152

Pengembangan Kualitas SDM Bidang Pakan

10,000,000

1783.160

Pengawasan Mutu dan Peredaran Pakan / Bahan Pakan

66.850,000

1783.161

Pengawasan Peredaran Imbuhan /Pelengkap Pakan

28,700,000

1783.162

Koordinasi dan Bimbingan Teknis Pakan

72.600,000

1784

Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis

4.489.369.000

1784.104

Biosekuriti Perunggasan

1784.106

Pengendalian dan Penanggulangan Anthrax

990.000.000

1784.109

Penanggulangan Gangguan Reproduksi pada Sapi/Kerbau

641.454.000

1784.110

Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Parasiter

397.850.000

1784.112

Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Bakterial Lainnya

1784.155

Perlindungan Hewan dan Kewaspadaan Penyakit Eksotik

30.000.000

1784.161

Pembinaan dan Koordinasi Kesehatan Hewan

27.900.000

1784.162

Unit Respon Cepat PHMS

275.950.000

1784.169

Operasional Pelayanan Kesehatan Hewan di Puskeswan

578.150.000

1784.174

Operasional Pengujian Veteriner di Lab. Veteriner Daerah

1785.048

Pengawasan Mutu Benih dan Bibit Ternak

1785.049

Supply Demand Bibit Ternak


99.000.000

1.224.915.000

25.000.000 175.000.000 50.000.000

7

KODE 1785

KEGIATAN Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit

PAGU ANGGARAN (Rp) 1.043.743.000

1785.146

Pembinaan Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting

87.400.000

1785.167

Peningkatan Penerapan Teknologi Perbibitan

100.300.000

1785.168

Pengawalan dan Koordinasi Perbibitan Di Daerah

278.343.000

1785.170


152.750.000

1785.171


43.900.000

1785.172

Pewilayahan Sumber Bibit Ternak

78.850.000

1785.173

Pengembangan Usaha Perbibitan Ternak

137.450.000

1785.174

Pengembangan Kelembagaan Perbibitan Ternak

128.700.000

1785.175

Koordinasi Teknis

36.050.000

1786

Penjaminan Pangan Asal Hewan yang Aman dan Halal Serta Pemenuhan Persyaratan Produk Hewan Non Pangan

2.558.310.000

1786.027

Pembentukan dan Pelaksanaan Tim Koordinasi Pengawasan (Penambahan Target – Penambahan Anggaran)

441.460.000

1786.111

Penerapan Penjaminan PH ASUH di RPH

1786.111

Penerapan Penjaminan PH ASUH di RPH (Penambahan Target – Penambahan Anggaran)

1786.112

Fasilitasi Unit Usaha Dalam Proses Sertifikasi ASUH

42.200.000

1786.118

Monitoring dan Surveilans Residu dan Cemaran Mikroba

69.200.000

1786.120

Pengembangan Kapasitas SDM Bidang Kesmavet

59.000.000

1786.121

Penguatan Manajemen Lab. Kesmavet

40.750.000

1786.128

Unit Respon Cepat Pengawas Kesmavet

1786.129

Peningkatan Kapasitas SDM Pengawas Kesmavet

1786.130

Koordinasi Teknis Pengawasan Kesmavet

1786.131

Pemutakhiran Data Pemotongan

1786.135

Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Pencegahan Penularan Zoonosis

180.000.000

1786.136

Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan Pada Ternak Dan Non Ternak

125.000.000

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Peternakan

774.271.000

1787.020

Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan

335.000.000

1787.021

Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan

269.251.000

1787.021

Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Penambahan Target – Penambahan Anggaran)

33.700.000

1787.022

Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan serta Penatausahaan Barang Milik Negara

1787


62.000.000 450.000.000

840.950.000 76.950.000 105.800.000 65.000.000

136.320.000

8

b. Dana Tugas Pembantuan Tabel 3. Rincian Dana Tugas Pembantuan (TP) Satker-06 Kode

Kegiatan

Pagu Anggaran (Rp)

Program Pemenuhan Pangan Asal Ternak dan Agribisnis Peternakan Rakyat

34.886.170.000 16.535.670.000

1782.020

Peningkatan Produksi Ternak Pengembangan Budidaya Sapi Potong Pengembangan Budidaya Kerbau (Penambahan Target – Penambahan Anggaran) Penyebaran Pejantan Sapi Potong (INKA)

1782.021

Penyebaran Pejantan Kerbau (INKA)

1782.124 1783

Pengembangan Budidaya Kambing

1783.043

Penguatan Sumber Bibit /Benih Hijauan Pakan Ternak di UPTD (Penambahan Target – Penambahan Anggaran)

1783.103

Penguatan Sumber Bibit /Benih HPT di UPTD (Penambahan Target – Penambahan Anggaran)

778.500.000

1783.109

Pengembangan Padang Penggembalaan (Penambahan Target – Penambahan Anggaran)

4.886.650.000

1783.111

Pemeliharaan Padang Penggembalaan

1783.120

Pengembangan Integrasi Ternak – Tanaman Pangan

1783.124

Penanaman dan Pengembangan Tanaman Pakan Ternak Berkualitas

862.050.000

1783.132

Pengembangan Lumbung Pakan (LP) Ruminansia

580.900.000

1783.133

Revitalisasi UPP/PPSK

200.000.000

1783.137

Penguatan Pakan Induk Sapi Potong

917.350.000

018.06.09 1782 1782.101 1782.102

1785

Peningkatan Produksi Pakan Ternak

Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Benih dan Bibit

7.522.500.000 4.166.370.000 3.326.000.000 773.300.000 162.500.000 15.460.750.000 5.000.000.000

146.100.000 2.045.850.000

1.574.000.000

1785.101

Pembibitan Sapi Potong

319.000.000

1785.145

Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting

840.000.000

1785.165

Fasilitasi Operasional Perbibitan di UPTD

368.500.000

1785.166

Penyediaan Bibit Ternak di UPTD

1786 Penjaminan Produk Hewan yang ASUH dan Berdaya Saing

46.500.000 1.219.250.000

1786.102

Fasilitasi Peralatan RPH Ruminansia

320.000.000

1786.122

Pengadaan Sarana dan Prasarana Lab. Kesmavet

500.000.000

1786.995

Kendaraan Bermotor

399.250.000

1787 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen. Peternakan 1787.020

Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Peternakan dan Kesehatan Hewan (Penambahan Target – Penambahan Anggaran)


96.500.000 96.500.000

9

2) APBN Satker-07 (Direktorat JenderalPengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian) Dana yang bersumber dari Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian sebesar Rp. 4.880.925.000 (empat milyar delapanratus delapanpuluh juta sembilanratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan rincian Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 730.925.000 (tujuh ratus tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan Dana Tugas Pembantuan sebesar Rp. 4.150.000.000 (empat milyar seratus lima puluhjuta rupiah). a. Dana Dekonsentrasi Tabel 4. Rincian Dana Dekonsentrasi (DK) Satker-07 Kode 018.07.10 1788 1788.002 1789 1789.004 1791 1791.005 1792 1792.006 1793 1793.004

Kegiatan Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian Pengembangan Mutu dan Standarisasi Penerapan sistem Jaminan Mutu Hasil Pertanian Pengembangan Pemasaran Domestik Pengembangan Informasi Pasar Pengembangan Usaha dan Investasi Laporan Kegiatan dan Pembinaan Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian Laporan Kegiatan dan Pembinaan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Laporan Kegiatan dan Pembinaan

Pagu Anggaran (Rp) 694..692.000 75.000.000 75.000.000 101.770.000 101.770.000 118.325.000 118.325.000 206.250.000 206.250.000 229.580.000 229.580.000

b. Dana Tugas Pembantuan Tabel 5. Rincian Dana Tugas Pembantuan (TP) Satker-07 Kode

Kegiatan

018.07.10

Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Mutu, Pemasaran Hasil dan Investasi Pertanian Pengembangan Pemasaran Domestik Optimalisasi Sarana dan Kelembagaan Pasar Domestik Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian Unit Usaha Pengolahan Hasil Peternakan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen. Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Laporan Kegiatan dan Pembinaan Laporan Kegiatan dan Pembinaan

1789 1789.001 1792 1792.004 1793 1792.004


Pagu Anggaran (Rp) 3.575.000.000 3.100.000.000 3.100.000.000 950.000.000 950.000.000 100.000.000 100.000.000

10

3) APBN Satker-08 (Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian) Dana yang bersumber dari Dirjen Prasana dan Sarana Pertanian sebesar Rp. 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) dengan rincian Dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 300.000.000 (tigaratus juta rupiah). a. Dana Dekonsentrasi Tabel 6. Rincian Dana Dekonsentrasi (DK) Satker-08 Kode 018.08.11 1794 994 1795 994 1796 994 1797 002 3993 994

Kegiatan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian

Pagu Anggaran (Rp) 300.000.000

Pengelolaan Air Irigasi Untuk Pertanian

45.700.000

Layanan Perkantoran

60.200.000

Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian

39.000.000

Layanan Perkantoran

39.000.000

Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alsintan

21.000.000

Layanan Perkantoran

21.000.000

Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian

181.600.000

LayananPerkantoran

181.600.000

Fasilitasi Pupuk dan Pestisida

6.000.000

LayananPerkantoran

6.000.000


11

B. Realisasi Anggaran Tahun 2015 Tabel 7. Realisasi Anggaran Tahun 2015 No. I 1. 2.

Sumber Dana/Satker

APBD Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung - Dinas (Induk) - BIB Banyumulek - BRSHLV Banyumulek - BPT-HMT Serading II APBN 1. Satker-06 (Ditjen Peternakan dan Kesehatan Hewan) - Dekonsentrasi - Tugas Pembantuan 2. Satker-07 (Ditjen P2HP) - Dekonsentrasi - Tugas Pembantuan 3. Satker-08 (Ditjen PSP) - Dekonsentrasi - Tugas Pembantuan Jumlah Dana Dekonsentrasi Jumlah Dana Tugas Pembantuan Total Anggaran (APBD + APBN)

33.690.572.100 13.543.502.200 20.147.069.900 16.607.070.650 1.576.259.500 837.889.750 1.125.850.000 54.397.362.000 48.427.870.000

Realisasi Keuangan Rp. % 29.549.545.539 87,71 12.875.884.881 95,07 16.673.660.658 82,76 13.631.006.567 82,08 1.426.104.940 90,47 807.295.713 96,35 809.253.438 71,88 43.671.728.650 80,3 38.341.766.525 79,2

11.373.870.000 37.054.000.000 4.269.692.000 694.692.000 3.575.000.000 1.699.000.000 400.000.000 1.299.800.000 12.468.562.000 41.928.800.000 92.736.493.900

10.241.681.210 28.100.085.315 3.648.274.050 650.430.000 2.997.844.050 1.681.688.075 387.138.075 1.294.550.000 11.279.249.285 32.392.479.365 76.590.279.499

Pagu(Rp)


90,0 75,8 85,4 93,6 83,9 98,9 96,8 99,6 90,5 77,3 82,6

Fisik( %) 98,93 100 97,86 96,16 100 99,64 95,65 88,3 88,1

92,8 83,4 99,3 98,8 99,7 98,2 96,8 99,6 99,5 85,0 90,8

12

BAB III PELAKSANAAN DAN CAPAIAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat didukung oleh 9(sembilan) unit kerja yaitu : 1. Sekretariat; 2. Bidang Budidaya dan Pengembangan Ternak; 3. Bidang Kesehatan Hewan; 4. Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner; 5. Bidang Usaha Peternakan; 6. Balai Inseminasi Buatan (BIB); 7. Balai Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner (BRSHLV); 8. Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak (BPTHMT); dan 9. Balai Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia(BP3TR). Adapun pelaksanaan kegiatan tahun 2015 yang dibiayai dari dana APBD dan APBN (Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan) diuraikan sebagai berikut :

1. SEKRETARIAT Sebagaimana tugas dan fungsinya dalam melaksanakan kegiatan untuk menunjang kelancaran pembangunan peternakan Sekretariat dibantu oleh 3 (tiga) Sub Bagian: 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, 2) Sub Bagian Keuangan dan 3) Sub Bagian Progran dan Pelaporan. 1.1. SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN Sebagaimana

tugas

dan

fungsinya

Sub

Bagian

Umum

dan

Kepegawaian telah melaksanakan kegiatan untuk menunjang kelancaran pembangunan peternakan yang meliputi: a.

Menganalisa surat-surat masuk maupun surat keluar;

b.

Membuat data kepegawaian sebagai bahan untuk mengajukan usul kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, cuti, tanda penghargaan, membuat Daftar Urut Kepangkatan (DUK), Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan Penilaian Capaian SKP sebagai bahan


13

untuk syarat promosi jabatan bagi Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat; c.

Mencatat setiap penerimaan, pengeluaran dan persediaan barang bergerak atau barang tidak bergerak dan pengelolaan aset/inventaris, buku barang habis pakai, buku hasil pengadaan dan kartu persediaan barang.

Selengkapnya capaian kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian diuraikan sebagai berikut. a. Pengadministrasian surat-menyurat 1. Surat Masuk Surat masuk merupakan surat yang ditujukan kepada Kepala Dinas baik secara perorangan, organisasi pemerintah maupun organisasi swasta. Adapun jumlah surat masuk yang diterima pada tahun 2015 sebanyak 3.877 (tiga ribu delapan ratus tujuh puluh tujuh) surat. 2. Surat Keluar Surat keluar merupakan surat kedinasan yang ditujukan kepada Instansi lain baik yang bersifat perorangan, organisasi pemerintah maupun organisasi swasta. Adapun jumlah surat keluar yang ditangani pada tahun 2015 sebanyak 6.670 (enam ribu enam ratus tujuh puluh) surat. b. Pembinaan Sumber Daya Manusia Jumlah Sumber Daya Manusia pada Lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2015 berjumlah 281 (dua ratus delapanpuluhsatu) orang dengan rincian sebagai berikut: -

Pegawai Negeri Sipil (PNS)

: 194 orang

-

Pegawai Tidak Tetap (PTT)

: 6orang

-

Honorer/Kontrak/THL

: 81orang

Jumlah keseluruhan

: 281orang

Kualifikasi Pegawai Negeri Sipil lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan

Hewan

Provinsi

Nusa

Tenggara

Barat

tahun

2015berdasarkan pendidikan sebagai berikut:


14

-

S2

:

15 orang

-

S1

:

62 orang

-

Diploma

:

5 orang

-

SMA / Sederajat

:

69 orang

-

SMP / Sederajat

:

18 orang

-

SD / Sederajat

:

25 orang

Jumlah keseluruhan

: 195 orang

c. Pembinaan Sumber Daya Manusia Upaya meningkatkan dan menumbuhkembangkan rasa disiplin kerja serta peningkatan pengetahuan pegawai/karyawan lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat maka dilaksanakan kegiatan sebagai berikut: -

Pembinaan budaya kerja secara rutin melalui apel setiap pagi dan sore serta apel bersama setiap hari Senin.

-

Pembentukan jiwa Korsa melalui Upacara Bendera pada tanggal 17 Agustus 2015.

-

Peningkatan keimanan melalui kegiatan Imtaq (Iman dan Taqwa) yang dilaksanakan setiap hari Jum’at pukul 07.30 – 08.30 wita.

-

Pendidikan dan Latihan (Diklat) Penjenjangan dan Teknis.

d. Kenaikan Pangkat Dalam satu tahun kenaikan pangkat dibagi dalam 2 (dua) periode dengan rincian yaitu : 1. Periode 1 April 2015 sebanyak 36 orang 2. Periode 1 Oktober 2015 sebanyak 7 orang e. Penyelesaian Kenaikan Gaji Berkala Penyelesaian kenaikan gaji berkala Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi persyaratan pada lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 sebanyak 90 (sembilan puluh) orang dengan rincian seperti pada tabel 8berikut :


15

Tabel 8.Daftar Kenaikan Gaji Berkala Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Tahun 2015

No

Kenaikan Gaji Berkala

Jumlah (orang)

1.

Januari

46

2.

Februari

5

3.

Maret

13

4.

April

15

5.

Mei

3

6.

Juni

1

7.

Juli

4

8.

Agustus

4

9.

September

1

10. Oktober

2

11. November

1

12. Desember

0

Jumlah

Keterangan

95

f. Penyelesaian Daftar Urutan Kepangkatan (DUK) Penyelesaian DUK dilakukan pada bulan DesemberTahun 2015 dan dikirimke Gubernur Nusa Tenggara Barat Cq. Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pendidikan Pelatihan Provinsi Nusa Tenggara Barat. g. Penyelesaian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Penyelesaian kelengkapan bahan pensiun dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum PNS yang bersangkutan memasuki masa usia pensiun. Pada tahun 2015 tidak ada PNS yang memasuki masa usia pensiun karena adanya perpanjangan usia pensiun dari 56 tahun menjadi 58 tahun sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013


16

h. Penyelesaian DP3 Penyelesaian DP3/SKPdan penilaian SKP bagi PNS lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk Eselon IV dan staf dinilai oleh atasan langsung dan diselesaikan di kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pejabat Eselon III dinilai oleh Kepala Dinas serta ditandatangani oleh Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sedangkan bagi Pejabat Eselon II dinilai oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat. i. Pengelolaan Aset APBD Tugas pokok dan fungsi dari bagian perlengkapan adalah membantu Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam koordinasi dengan dinas Kabupaten/Kota maupun Satuan Kerja/UPT yang berkaitan dengan bidang pemeliharaan dan perawatan barang bergerak, barang tidak bergerak dan pengelolaan Aset/inventaris milik Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun aset yang dikelola pada tahun 2015sebagaimana rincian pada tabel9berikut : Tabel 9. Daftar Pengelolaan Aset Barang Milik Daerah Nilai BMD No.

Akun Neraca

Saldo Awal (Rp.)

Mutasi Tambah (Rp.) Kurang (Rp)

Saldo Akhir (Rp)

A.

ASET LANCAR

1

Barang Persediaan

7.500.750

9.429.548.323

9.382.398.573

54.650.500

Jumlah

7.500.750

9.429.548.323

9.382.398.573

54.650.500

27.038.418.410

0

0

27.038.418.410

5.456.591.300

232.143.800

98.470.000

5.590.265.100

13.420.370.187

3.307.614.000

1.011.663.000

15.716.321.187

472.715.000

965.753.000

0

1.438.468.000

1.383.029.411,76

391.500.000

678.050.000

1.096.479.411,76

0

0

0

0

47.771.124.308,76

4.897.010.800

B

ASET TETAP

1

Tanah

2

Peralatan dan Mesin

3

Gedung dan Bangunan

4

Jalan, Irigasi dan Jaringan

5

Aset Tetap Lainnya

6

Konstruksi Dalam Pengerjaan Jumlah

1.788.183.000 50.879.952.108,76


17

C

ASET LAIN-LAIN

1

Aset Tidak Berwujud

0

0

0

0

2

Aset Lain-lain (RB)

0

0

0

0

2.026.412.000

50.969.000

0

2.077.381.000

97.454.000

45.910.000

0

143.364.000

0

0

0

0

23.570.588,24

275.650.000

0

299.220.588,24

- Konstruksi Dalam Pengerjaan

0

0

0

0

3

Hibah ke Masyarakat

0

0

0

0

4

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

0

0

0

0

2.147.436.588,24

372.529.000

0

2.519.965.588,24

- Peralatan dan Mesin - Gedung dan Bangunan - Jalan, Irigasi dan Jaringan - Aset Tetap Lainnya

Jumlah D

Jumlah (A+B+C)

49.926.061.647,00 14.699.088.123 11.170.581.573

53.454.568.197

Untuk asset bergerak yang berupa ternak hilang / tidak ditemukan, telah diinventarisir dan telah dilakukan penghapusan berdasarkan surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : 030 – 663 Tahun 2014 tentang Penghapusan Hewan/Ternak Sapi dari Inventaris Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Rincian sapi yang dihapus dari daftar data aset sebagai berikut : - UPTD BPT HMT Serading sebanyak 110 (seratus sepuluh) ekor - UPTD BIB Banyumulek sebanyak 10 (sepuluh) ekor j.

Sensus Barang Milik Daerah (BMD) Untuk mempertahankan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke IV pada tahun 2014 Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melaksanakan pelaksanaannya

sensus dimulai

Barang tanggal

Milik 1

Daerah Oktober

(BMD) 2014

yang dimana

pendataannya disesuaikan dengan KIR barang yang ada pada masing – masing ruangan. Adapun tahapan sensus BMD sebagai berikut : - Pencacahan BMD - Membuat Kertas Kerja - Pendataan barang dan ruangan - Pendataan barang hasil sensus


18

k. Pembiayaan Untuk menunjang kelancaran kegiatan Tahun Anggaran 2014 pada Sub Bagian Umum dan Kepegawaian didukung dari anggaran APBD sebesar Rp.3.592.308.000,- (tiga milyar lima ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus delapan ribu rupiah). Realisasi keuangan sebesar Rp. 3.437.132.000,- (tiga milyar empat ratus tiga puluh tujuh juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah) atau sebesar 95,68% dan realisasi fisik mencapai 100%. Adapun pembangunan fisik yang telah selesai dilaksanakan meliputi: - Pembangunan Stasiun Uji Performance (SUP) - Rehab Kantor Laboratorium - Pembangunan Drainase dan Jalan - Pembangunan Sanitasi Holding Ground - Rehab Kandang Stasiun Uji Performance - Pembangunan Show Room - Pembangunan Kandang Pembibitan Serading - Pemagaran Paddock Pasture 1.2. SUB BAGIAN KEUANGAN Proses perencanaan dan penyusunan DPA yang panjang tidak akan bermakna baik jika tidak diringi dengan proses realisasi yang memadai serta pertanggungjawaban yang memadai. Pelaksanaan program/kegiatan sebagai sarana dalam proses realisasi serta pertanggungjawabannya menjadi

penting

untuk

pengukuran

keberhasilan

pelaksanaan

program/kegiatan dimaksud. Pelaksanaan kegiatan harus mengacu pada dokumen yang telah ditetapkan dengan menekankan pada prinsip pengelolaan yang sesuai dengan prosedur pengelolaan keuangan yang telaah ditetapkan.Selain itu bentuk pertanggungjawaban juga harus memenuhi kesesuaian antara belanja dan kode rekening serta model pertanggungjawaban yang memenuhi standar pelaporan keuangan sehingga tidak menimbulkan kesalahan dalam pelaporannya.


19

Pelaporan pertanggungjawaban kegiatan Sub Bagian Keuangan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara barat salah satunya adalah untuk memenuhi aturan serta kebutuhan organisasi

dalam

proses

pertanggungjawaban

Dinas

secara

menyeluruh.Pelaporan setiap belanja haruslah dilaporkan agar didapatkan diketahui kinerja yang dilakukan oleh satuan kerja sehingga dapat diukur kinerja serta keberhasilannya dalam kemampuan menyerap anggaran dan kesesuaian antara perencanaan dengan eksekusinya. Berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya Sub Bagian Keuangan sebagai pendukung dalam pelaksanaan tugas-tugas bidang peternakan memberikan dukungan pada sektor administrasi yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi keuangan sehingga seluruh kegiatan dapat terlaksana sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Selain itu memberikan dukungan dalam bentuk penyelesaian penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Adapun ringkasan kegiatan Sub Bagian Keuangan pada tahun anggaran 2015 adalah penyediaan jasa administrasi keuangan yang terdiri dari : a.

Honorarium pengelola keuangan

b.

Penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan

c.

Perjalanan dinas

d.

Belanja Kursus, Pelatihan dan Bintek PNS Seluruh kegiatan yang dilakukan bertujuan untuk memberikan kontribusi

bagi terlaksananya seluruh program dan kegiatan yang ada pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB melalui proses penyelesaian administrasi keuangan dalam rangka peningkatan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan : 1) Informasi

mengenai

penerimaan

selama

periode

berjalan

untuk

membiayai seluruh pengeluaran. 2) Informasi mengenai posisi keuangan yang berkaitan dengan sumbersumber penerimaan termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan retribusi daerah. 3) Penyediaan informasi mengenai perubahan posisi keuangan, apakah mengalami kenaikan atau sebaliknya.


20

Jumlah alokasi anggaran untuk program/kegiatan pada Sub Bagian Keuangan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan yang bersumber dari Dana APBD adalah sebesar Rp. 522.329.250,-(lima ratus dua puluh dua juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu dua ratus lima puluh rupiah)dengan realisasi sebesar Rp. 435.944.902,-(empat ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh empat ribu sembilan ratus dua rupiah) atau sebesar 83,50% dengan sisa anggaran sebesar Rp. 86.384.348,- (delapan puluh enam juta tiga ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus empat puluh delapan rupiah)atau sebesar 16,75% dengan perincian sebagai berikut : a. Honorarium Panitia Pelaksana Kegiatan dengan alokasi anggaran Rp. 18.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 12.600.000,- atau sebesar 70%, terdapat sisa anggaran Rp. 5.400.000,- atau sebesar 30% b. Honorarium

Pengelola

Administrasi

Keuangan

dengan

alokasi

anggaran sebesar Rp.66.456.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 64.664.000,- atau sebesar 97% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.1.792.000,- atau sebesar 3% c. Belanja Perangko, Materi Dan Benda Pos Lainnya dengan alokasi anggaran

sebesar

Rp.

4.888.000,-

dengan

realisasi

sebesar

Rp.4.840.000,- atau sebesar 99% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 48.000,- atau sebesar 1% d. Belanja Telepon dengan alokasi anggaran sebesar Rp.27.839.000,dengan realisasi sebesar Rp. 13.073.861,- atau sebesar 47% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.14.765.139,- atau sebesar 53% e. Belanja Listrik dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 154.928.750,dengan realisasi sebesar Rp. 100.584.087,- atau sebesar 65% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 54.344.663,- atau sebesar 35% f.

Belanja surat kabar/majalah dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- dengan realisasi sebesar Rp.9.980.000,- atau sebesar 99,80% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.20.000,- atau sebesar 0,2%

g. Belanja

Kawat/Faximile/Internet

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.1.750.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.750.000,- atau sebesar 100%.


21

h. Belanja

paket/pengiriman

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.

1.795.000,- dengan realisasi sebesar Rp.1.770.000,- atau sebesar 98,60% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.25.000,- atau sebesar 1,40% i.

Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 138.008.500,- dengan realisasi sebesar Rp.129.308.954,atau sebesar 93,70% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp.8.699.546,- atau sebesar 6,3%

j.

Belanja

Perjalanan

Dinas

dengan

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.98.664.000,- dengan realisasi sebesar Rp. 97.374.000,- atau sebesar 98,70% sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp. 1.290.000,- atau sebesar 1,3% 1.3. SUB BAGIAN PROGRAM DAN PELAPORAN Mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Nasional, maka Subbag Program dan Pelaporan memegang

peranan

penting

dalam

mengumpulkan,

merumuskan,

mengonsepkan dan memutuskan data perencanaan, penyusunan data dan informasi serta pelaporan kegiatan dinas. Pembangunan peternakan yang terintengrasi dan berhasil dengan baik harus dimulai dari perencanaan yang baik pula, penyajian data potensi dan dayadukung sumberdaya, peluang pengembangan dan proporsional budjetting merupakan kunci utama dalam mencapai keberhasilan. Seiring dengan perencanaan tersebut, terutama dalam rangka memenuhi tuntutan peningkatan kinerja, kualitas layanan dan efisiensi pemanfaatan sumber daya, maka ditetapkan sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja yang telah dilaksanakan sejak tahun 2005, hal ini dapat merupakan acuan dalam penerapan anggaran secara efisien, efektif dan menjunjung tinggi transparansi.


22

a. Tujuan Dan Sasaran Adapun tujuan dan sasaran pelaksanaan kegiatan subbagian program dan pelaporan sebagai berikut : 1.

Tujuan Adapun tujuan kegiatanpada Sub Bagian Program dan Pelaporan adalah : 1) Merencanakan

dan

merumuskan

program

kerja

serta

penyusunan anggaran terpadu berbasis kinerja secara fokus berdasarkan skala prioritas pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat 2) Menentukan perencanaan program berdasarkan road map dan Rencana Strategis Daerah Nusa Tenggara Barat 3) Meningkatkan

koordinasi

dan

keterpaduan

perencanaan

anggaran kinerja lintas instansi teknis dalam mendukung pembangunan peternakan 4) Meningkatkan efisiensi, efektivitas dan tertib administrasi serta transparansi serta bertanggungjawab sehingga memudahkan sistem pengendalian dan evaluasi. 2.

Sasaran Sasaran utama kegiatan pada Sub Bagian Program dan Pelaporan adalah : 1) Tersusunnya perencanaan program dan penyusunan anggaran kinerja pembangunan sebagai implementasi kebijakan dan target pembangunan peternakan di daerah 2) Terbinanya koordinasi dan keterpaduan perencanaan anggaran kinerja pembangunan peternakan secara menyeluruh 3) Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pembangunan peternakan di daerah 4) Tercapainya

evaluasi

kinerja

yang

tepat

dan

memenuhi

akuntabilitas dalam pelaksanaan kegiatan 5) Tersusunnya dan tersedianya data dan informasi peternakan sebagai bahan acuan dalam pengambilan kebijakan program pembangunan peternakan kedepan. LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

23

b.

Kegiatan-Kegiatan Yang Dilaksanakan Secara garis besar program dan kegiatan pada Sub Bagian Program dan Pelaporan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang sangat substansial terselenggara melalui dukungan dana APBD dan APBN tahun anggaran 2015 yaitu : 1. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dari sumber dana APBD antara lain : - Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD - Penyusunan laporan bulanan, triwulan dan tahunan - Penyusunan RKA dan DPA SKPD - Penyusunan statistik peternakan 2. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dari sumber dana APBN antara lain : - Penyusunan Program dan Anggaran APBN (RKAKL) - Sosialisasi E-Proposal 2016 - Penyusunan RoadMap Kawasan Peternakan Sapi Potong - Penyusunan Laporan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) - Penyusunan Pelaporan Keuangan SAK dan SIMAK BMN - Registrasi Pengkartuan ternak di Kabupaten Sumbawa Barat

c. Capaian Kinerja 1. Kegiatan Bersumber Dari Dana APBD a) Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Kegiatan ini dilaksanakan setiap akhir tahun sebagai bentuk pertanggungjawaban

pelaksanaan

kegiatan

pembangunan

peternakan sumber dana APBD selama 1 tahun. Penyusunan laporan capaian kinerja pada dasarnya merupakan bentuk kontrak kerja institusi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB

dengan

Pemerintah

Daerah

Provinsi

NTB

sebagai

pertanggungjawaban pelaksanaan dan realisasi anggaran APBD tahun 2015, hal ini mengacu sesuai dengan sistim pemerintahan yang bersih dan transparan “Good Goverment Action”.


24

b) Penyusunan Laporan Bulanan, Triwulan, dan Tahunan Penyusunan laporan bulanan, triwulan dan tahunan pada prinsipnya mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan. Kegiatan ini telah dilaksanakan setiap bulan, triwulan dan penyusunan laporan akhir tahun. Laporan bulanan, triwulan dan tahunan disampaikan kepada Gubernur Nusa Tenggara Barat melalui Bappeda Provinsi NTB dan Biro Keuangan Setda. Provinsi NTB untuk pelaksanaan anggaran APBD dan APBN sedangkan untuk pelaksanaan anggaran APBN laporan

disampaikan

pula

tembusannyadisampaikan

kepada

kepada

Menteri Eselon

Pertanian

I

pada

dan

lingkup

Kementerian Pertanian dan Bappeda Provinsi NTB. c) Penyusunan RKA dan DPA SKPD Kegiatan ini dilaksanakan pada setiap akhir tahun (bulan Juli sampai Desember). Pelaksanaan kegiatan ini pada prinsipnya melibatkan instansi lain seperti Bappeda Provinsi NTB, Biro Keuangan Setda. Provinsi NTB dan Dinas Pendapatan Provinsi NTB sebagai fungsi koordinatif dan konsultatif dalam penyusunan kegiatan dan anggaran. Dalam pelaksanaannya, penyusunan RKA

SKPD

berdasarkan

Prioritas

dan

Plafon

Anggaran

Sementara (PPAS) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB yang telah disampaikan kepada Bappeda Provinsi NTB, penyusunan PPAS itu sendiri harus mengacu pada Renstra Daerah Provinsi NTB dan Road Map Pembangunan Peternakan NTB selama 5 tahun terakhir. d) Penyusunan Statistik Peternakan Kegiatan penyusunan statistik peternakan memiliki arti yang strategis

bagi

daerah

maupun

secara

nasional

karena

ketersediaan data mutakhir yang tersusun secara akurat, obyektif dan tepat waktu akan sangat menentukan arah kebijakan pembangunan peternakan pada tahun mendatang.


25

Kegiatan ini tidak hanya dibayai dari APBD akan tetapi juga didukung dari anggaran APBN. Hasil penyusunan statistik secara lengkap dilaporkan dalam bentuk buku khusus untuk dapat dimanfaatkan oleh para pemerhati atau yang membutuhkan informasi peternakan sedangkan secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut : 1. Perkembangan Populasi Ternak Perkembangan populasi ternak dari tahun ke tahun mengalami peningkatan yang sangat siginifikan, hal ini selain adanya pembinaan dan pengawasan terhadap pemotongan dan lalulintas ternak yang dilakukan secara teratur juga adanya program pemberdayaan petani peternak melalui penguatan permodalan, pemberian bibit ternak dan peningkatan SDM bidang peternakan secara menyeluruh. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 10. Populasi Ternak Di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2014 - 2015 Populasi Ternak (ekor) No

Ternak 2014

1

Sapi

2

Kerbau

3

Kuda

4

Kambing

5

2015

1.013.793

1.055.013

129.141

124.808

65.708

62.451

576.125

613.548

Domba

24.738

30.460

6

Babi

46.127

49.016

7

Ayam Ras Petelur

105.292

350.025

8

Ayam Ras Pedaging

9.440.867

9.103.809

8

Ayam Buras

6.420.731

6.660.868

9

Itik

1.042.257

1.100.228


26

2. Perkembangan Populasi Ternak Masing- Masing Daerah Perkembangan populasi ternak sapi di daerah Nusa Tenggara Barat pada tahun 2015 dengan rata-rata sebesar 4,1% pada dasarnya merupakan perkembangan dari populasi ternak pada masing-masing daerah dan dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 11. Populasi Ternak Besar Masing-Masing Kabupaten/

Kota Tahun 2015

No

Kabupaten/ Kota

1

Mataram

2

Jenis Ternak (Ekor) Sapi

Kerbau

Kuda

Kambing

Domba

Babi

1.921

21

568

1.885

22

1.296

Lobar

90.704

5.566

2.964

37.795

1.745

26.154

3

KLU

86.241

477

502

28.558

-

5.488

4

Loteng

162.520

19.499

1.825

102.315

377

1.256

5

Lotim

123.332

4.787

5.350

94.788

9.896

3

6

KSB

61.813

12.174

5.301

12.349

223

106

7

Sumbawa

228.826

45.595

32.452

34.570

1.412

8.794

8

Dompu

112.503

21.286

7.069

82.672

289

5.919

9

Bima

170.118

14.934

5.464

200.580

16.400

-

10

Kota Bima

17.035

469

956

18.036

96

-

Jumlah

1.055.013

124.808

62.451

613.548

30.460

49.016

3. Pemotongan Ternak Tercatat Peningkatan populasi ternak pada tahun 2015 di daerah Nusa Tenggara Barat, selain mensuplai kebutuhan ternak bagi daerah lain, juga mempengaruhi pemotongan ternak dalam memenuhi kebutuhan daging di daerah NTB dan daerah lainnya. Pemotongan ternak tercatat dapat dilihat pada tabel berikut.


27

Tabel 12.Pemotongan Ternak Tercatat Di Provinsi NTB Tahun 2014 - 2015 No

Pemotongan ternak (ekor)

Ternak

r (%)

2014 50.604

2015 60.083

18,7

1

Sapi

2

Kerbau

7.237

7.559

4,4

3

Kuda

1.178

1.070

(9,2)

4

Kambing

16.640

14.125

(15,1)

5

Domba

30

96

220,0

6

Babi

2.102

2.190

4,2

4. Produksi Daging dan Telur Peningkatan populasi ternak di daerah NTB membawa dampak positif dalam penyediaan daging bagi konsumen lokal maupun regional. Hal ini ditandai dengan meningkatnya pemotongan ternak dalam daerah sebesar 37% khususnya pada ternak sapi atau meningkat sebesar 18,7%. Tabel 13. Produksi dan Konsumsi Daging Di Provinsi NTB Tahun 2015 Produksi Daging (Ton/Thn) 1 Sapi 15.645,9 2 Kerbau 2.037,7 3 Kuda 253,9 4 Kambing 5.183,6 5 Domba 183,6 6 Babi 2.542,6 7 Ayam Ras 8.253,2 8 Ayam Buras 7.180,4 9 Itik 1.069,4 10 Jeroan 8.412,9 *Data Sementara Tahun 2015 No

Ternak

Konsumsi Daging (Kg/Thn) 2,42 0,30 0,04 0,77 0,03 0,40 0,95 0,99 0,13 1,63

Untuk produksi telur, selain diperuntukkan bagi kebutuhan daerah

juga

telah

diantarpulaukan

dalam

memenuhi

kebutuhan daerah lain seperti pada tabel berikut.


28

Tabel 14. Produksi dan Konsumsi Telur Di Provinsi NTB Tahun 2015 No

Ternak

Produksi Telur (Ton) 3.696,26

Konsumsi Telur (Kg/Thn) 1,44

1

Ayam Ras

2

Ayam Buras

15.969,43

2,17

3

Itik

15.897,74

2,53

5. Necara Bahan Makanan Keberhasilan dalam meningkatkan populasi ternak tahun 2015 (ternak

sapi

sebesar

4,1%),

hal

ini

berdampak

pada

peningkatan produksi daging yang sangat signifikan. Seiring dengan peningkatan produksi daging, peningkatan pendapatan dan kesadaran masyarakat akan produk pangan asal hewan menjadi penyebab utama meningkatnya konsumsi daging dalam daerah. Hal ini disertai dengan meningkatnya supply dan demand akan daging di daerah. Selain

kegiatan

diatas,

berikut

diuraikan

kegiatan-kegiatan

pertemuan. a. Pendataan Populasi Ternak Pendataan ternak diperlukan sebagai salah satu upaya penyajian data/informasi yang baik dengan kriteria sebagai berikut: 1) Up to date (terkini); 2) Tersaji secara cepat dan komprehensif (secara lengkap dan menyeluruh); 3) Akurat ( mempunyai ketepatan dan ketelitian yang tinggi); 4) Relevan (sesuai dengan tuntutan dan perkembangan). Mengingat pentingnya ketersediaan data populasi ternak secara lengkap, akurat dan tepat waktu maka pelaksanaan pendataan ternak tahun 2015 diarahkan pada pengumpulan data populasi ternak di seluruh desa/kelurahan se-Provinsi Nusa Tenggara Barat yang dilakukan oleh petugas enumerator pada masing-masing kecamatan

antara

lain

:

Kota

Mataram

pada

6

Kecamatan/50Kelurahan; Kabupaten Lombok Barat pada 10


29

Kecamatan/122

Desa;

Kecamatan/33 Desa;

Kabupaten Kabupaten

Lombok Lombok

Utara

pada

Tengah pada

Kecamatan/139

Desa;

Kabupaten

Lombok

Kecamatan/254

Desa;

Kabupaten

Sumbawa

Timur Barat

5 12

pada

20

pada

8

Kecamatan/63 Desa; Kabupaten Sumbawa pada 24 Kecamatan/165 Desa; Kabupaten Dompu pada 8 Kecamatan/81 Desa;Kabupaten Bima pada 18 Kecamatan/191 Desa dan Kota Bima pada 5 Kecamatan/38 kelurahan. Ruang lingkup dan sasaran pengumpulan data ternak diarahkan untuk mendata dan mengetahui jumlah populasi ternak di daerah Nusa Tenggara Barat pada Tahun 2015, yang meliputi : (1) Ternak Besar, terdiri dari : Sapi, Kerbau, Kuda (2) Ternak Kecil, terdiri dari : Kambing, Domba, Babi (3) Ternak Unggas, terdiri dari : Ayam Bukan Ras (Buras), Ayam Ras Petelur (Layer), Ayam Ras Pedaging (Broiler), Itik. (4) Aneka Ternak, terdiri dari : Kelinci, Puyuh, Merpati b. Pertemuan Verifikasi dan Validasi Data Tahun 2014 Pertemuan Verifikasi dan Validasi Data Tahun 2014koordinasi langsung oleh Sekretaris drh. Erwin Kusbianto, M.Si, yang didampingi oleh Muhammad Nur, SPt, M.Si (Kasubbag Program dan Pelaporan) menjelaskan tentang Mekanisme Pengumpulan dan Pengolahan Data Peternakan. Hal ini pula yang banyak direspon langsung dari peserta kabupaten/kota. Respon pertama dari drh. Rini Handayani, M.Si (Kasubbag Program Dinas Peternakan Sumbawa) terkait di dalam perhitungan statistik terutama produksi dan konsumsi daging, perlu ada persepsi yang sama atau parameter yang sama, selanjutnya Adi Wibawa, S.Pt (Kepala Bidang Peternakan DPPKKP KLU) terkait sharing cost pelaksanaan registrasi ternak tahun 2014. Berdasarkan pada diskusi yang berkembang dalam pertemuan tersebut dapat dirumuskan beberapa hal sebagai berikut :


30

1. Para peserta sepakat terhadap pertumbuhan populasi ternak pada masing-masing daerah yang telah disampaikan secara resmi; 2. Dukungan data pemotongan, pengeluaran dan perhitungan produksi daging pada masing-masing daerah akan segera disampaikan

dengan

mengacu

paramater

hasil

reguler

sampling 2009. 3. Pada tahun 2015 sebagai tahun perwujudan, dukungan data yang akurat dan relevan akan ditingkatkan oleh karena itu, masing-masing Kabupaten/kota akan melaksanakan kegiatan Pendataan Ternak/Registrasi/Pengkartuan dengan dukungan dana yang sangat variatif sebagai dana Sharing Cost. 4. Pertumbuhan populasi ternak sapi (1,1%). 5. Pada Tahun 2015, dalam rangka menyiapkan parameter teknis yang lebih valid dan representatif, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB akan bekerjasama dengan lembaga penelitian dalam rangka menyusun parameter teknis peternakan dan kesehatan hewan tahun 2014. Oleh karena itu, diharapkan kerjasama dinas peternakan kabupaten/kota dalam menyiapkan data-data/pendampingan dan keterangan yang terkait program/kegiatan pada masing-masing instansi. 6. Output dari pertemuan Verifikasi dan Validasi Data Tahun 2014 terutama salah satunya data pertumbuhan populasi ternak sapi untuk sementara akan dipublikasikan di tingkat Nasional, dimana agenda pertemuan verifikasi data nasional dijadwalkan pada tanggal 27-30 April 2015di Yogyakarta.


31

c. Sosialisasi Updating Data Tahun 2015 Pertemuan

Sosialisasi

Updating Data Tahun 2015 dilaksanakan

tanggal

November 2015 di Dinas

Peternakan

12 Aula dan

Kesehatan Hewan Provinsi NTB dibuka

oleh Kepala

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB. Kegiatan updating data di Kabupaten/Kota di Provinsi NTB dilaksanakan pada

bulan

November

-

Desember

melibatkan

Petugas

Kabupaten/Kota sebagai Koordinator, Petugas Kecamatan dan Desa sebagai pencacah data ternak.Pada kesempatan tersebut juga mengundang narasumber dari BPS Provinsi NTB dan Fakultas Peternakan

UNRAM.Kebijakan

pemerintah

daerah

dalam

pelaksanaan Pendataan dan Updating Data Tahun 2015 sangat diperlukan sehingga dapat membantu pimpinan dalam penyelesaian program dan kegiatan sesuai aturan yang berkalu.

Pendataan

dan

Updating Data Tahun 2015 perlu

diterapkan

pada

semua kegiatan termasuk pada kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui paket penerima bantuan sosial/hibah.


32

d. Sosialisasi Peraturan DaerahNomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia Besar Betina Produktif di Provinsi NTB Sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pemotongan ternak ruminansia besar betina produktif di Provinsi NTB dilaksanakan di masing-masing Kabupaten/Kota Provinsi NTB.Regulasi yang sedang disosialisasikan mengarah pada pengendalian populasi hewan ternak yang kerap dipotong oleh masyarakat yakni ternak betina produktif yang terdiri dari sapi dan kerbau.Sebagai daerah gudang ternak yang sudah mandiri daging sejak Tahun 2011, NTB mampu menyediakan supply kebutuhan sapi bibit dan sapi potong secara nasional.Pada tanggal 13 November 2015 di Kementerian Pertanian, Gubernur NTB, DKI, Lampung, NTT dan Jambi sebagai daerah produksi menandatangani MoU

terkait

pemenuhan

daging secara

nasional.Diharapkan

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 dapat dijadikan pegangan demi menjaga keberlangsungan bibit ternak sehingga NTB bisa mempertahankan diri sebagai daerah gudang ternak nasional. 2. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan dari sumber dana APBN antara lain : a. Penyusunan Program dan Anggaran APBN (RKAKL) Selain dari anggaran yang dialokasikan dari sumber dana APBD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat juga mendapatkan alokasi anggaran dari Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian melalui dana Dekonsentrasi dan tugas Pembantuan. Adapun alokasi anggaran Tahun Anggaran 2015 Dekonsentrasi sebesar Rp.11.603.877.000,- (sebelas milyar enam ratus tiga juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan Tugas Pembantuan sebesar Rp.34.886.170.000,- (tiga puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah).


33

Tabel15.Program dan Kegiatan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2015 Kode

Nama Output / Sub Output

Pagu (Rp.)

1782 103 111 112 114 122 136 140

PENINGKATAN PRODUKSI TERNAK Bimbingan Teknis Budidaya Ternak Potong Distribusi Semen Beku dan Operasional IB Pengadaan N2 Cair + Pengadaan N2 Cair APBN-P Penguatan Manajemen Inseminasi Buatan Perbaikan Manajemen INKA Bimbingan Teknis Budidaya Unggas dan Aneka Ternak Penguatan Kelembagaan Peternak Penilaian Manajemen Usaha Kelompok Peternak dan Pelayanan Petugas Teknis Pembinaan SMD Supplay Deman Ternak Potong Koordinasi dan Pembinaan Budidaya Ternak + Koordinasi Budidaya Ternak APBN-P PENINGKATAN PRODUKSI PAKAN TERNAK Pengembangan Kapasitas SDM Bidang Pakan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pakan/Bahan Pakan Pengawasan Peredaran Imbuhan/Pelengkap Pakan Koordinasi dan Bimbingan Teknis Pakan (BP3TR) PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT HEWAN MENULAR STRATEGIS DAN PENYAKIT ZOONOSIS

2.560.034.000 40.500.000 890.064.000 470.920.000 356.000.000 12.150.000 26.850.000 70.250.000

99.000.000 990.000.000 641.454.000 397.850.000 1.224.915.000 30.000.000 199.150.000 27.900.000 275.950.000 578.150.000 25.000.000 1.043.743.000

146 167 168

Biosekuriti Perunggasan Pengendalian dan Penanggulangan Anthrax Penanggulangan Gangguan Reproduksi pada Sapi/Kerbau Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Parasiter Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Bakterial Lainnya Perlindungan Hewan dan Kewaspadaan Penyakit Eksotik Pengamatan Penyakit Hewan (APBN-P) Pembinaan dan Koordinasi Kesehatan Hewan Unit Respon Cepat PHMS Operasional Pelayanan Kesehatan Hewan di Puskeswan Operasional Pengujian Veteriner di Lab.Veteriner Daerah PENINGKATAN KUANTITAS DAN KUALITAS BENIH DAN BIBIT Pembinaan Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting Peningkatan Penerapan Teknologi Perbibitan Pengawalan dan Koordinasi Perbibitan di Daerah

170


171

Supply Demand Ternak Bibit

43.900.000

172

Pewilayahan Sumber Bibit Ternak

78.850.000

173

Pengembangan Usaha Perbibitan Ternak

37.450.000

141 143 144 145 1783 152 160 161 162 1784 104 106 109 110 112 155 156 161 162 169 174 1785


40.950.000 49.350.000 51.350.000 551.650.000 178.150.000 10.000.000 66.850.000 28.700.000 72.600.000 4.489.369.000

87.400.000 100.300.000 278.343.000 152.750.000

34

Kode

Nama Output / Sub Output

Pagu (Rp.)

174


175 1786 027

Koordinasi Teknis PENJAMINAN PRODUK HEWAN YANG ASUH DAN BERDAYA SAING Pembentukan dan Pelaksanaan Tim Koordinasi Pengawasan

111

Penerapan Penjaminan PH ASUH di RPH + APBN-P

112

42.200.000

118

Fasilitasi Unit Usaha Dalam Proses Sertifikasi ASUH Monitoring dan Surveilans Residu dan Cemaran Mikroba / RSHLV

120


59.000.000

121

Penguatan Manajemen Lab.Kesmavet

40.750.000

128


129


130


131


135

Peningkatan Kesadaran Masyarakat dalam Pencegahan Penularan Zoonosis Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Ternak dan Non Ternak

136

1787 DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DITJEN PETERNAKAN DAN KESWAN

128.700.000 36.050.000 2.558.310.000 441.460.000 512.000.000 69.200.000

840.950.000 76.950.000 105.800.000 65.000.000 180.000.000 125.000.000 774.271.000

020

Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Peternakan dan Keswan

335.000.000

021

Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Peternakan dan Keswan + APBN-P

302.951.000

022

Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan serta Penatausahaan Barang Milik Negara

136.320.000

TOTAL


11.603.877.000

35

Tabel. 16. Program dan Kegiatan Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2015 Kode 1782 101 102 5 120 121 124

Nama Output / Sub Output PENINGKATAN PRODUKSI TERNAK Pengembangan Budidaya Sapi Potong Pengembangan Budidaya Kerbau Penyediaan Sarana dan Peralatan IB Penyebaran Pejantan Sapi Potong (INKA) Penyebaran Pejantan Kerbau (INKA) Pengembangan Budidaya Kambing (Domba) Revisi jadi Kambing 1783 PENINGKATAN PRODUKSI PAKAN TERNAK

Pagu(Rp.) 16.535.670.000 7.522.500.000 4.166.370.000 585.000.000 3.326.000.000 773.300.000 162.500.000

043 Penguatan Sumber Bibit/Benih HPT di UPTD (APBN-P)

5.000.000.000

103 109 111 120 124

778.500.000 4.886.650.000 146.100.000 2.045.850.000 862.050.000

132 133 137 141 1785 101 145 165 166 1786 102 122 995 1787 020

Penguatan Sumber Bibit/Benih HPT di UPTD Pengembangan Padang Penggembalaan (APBN-P) Pemeliharaan Padang Penggembalaan Pengembangan Integrasi Ternam - Tanaman Pangan Penanaman dan Pengembangan Tanaman Pakan Ternak Berkualitas Pengembangan Lumbung Pakan (LP) Ruminansia Revitalisasi UPP dan PPSK Penguatan Pakan Induk Sapi Potong Penguatan Pakan Sapi Potong Penggemukan PENINGKATAN KUANTITAS DAN KUALITAS BENIH DAN BIBIT Pembibitan Sapi Potong Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting Fasiliasi Opersional Perbibitan di UPTD Penyediaan Bibit Ternak di UPTD PENJAMINAN PRODUK HEWAN YANG ASUH DAN BERDAYA SAING Fasilitasi Peralatan RPH Ruminansia (APBN-P) Pengadaan Sarana dan Prasarana Lab.Kesmavet Kendaraan Bermotor DUKUNGAN MANAJEMEN DAN DUKUNGAN TEKNIS LAINNYA DITJEN PETERNAKAN DAN KESWAN Perumusan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Peternakan dan Keswan TOTAL


15.460.750.000

580.900.000 200.000.000 917.350.000 43.350.000 1.574.000.000 319.000.000 840.000.000 368.500.000 46.500.000 1.219.250.000 320.000.000 500.000.000 399.250.000 96.500.000 96,500,000 34.886.170.000

36

b. Sosialisasi E -Proposal 2016 Sistem penganggaran terpadu berbasis kinerja memerlukan pengaturan sistem dan mekanisme perencanaan pembangunan nasional dan daerah serta mengakomodasi peranan daerah yang lebih besar terhadap perencanaan pembangunan. Peran daerah yang lebih besar dalam proses perencanaan akan menghadirkan rasa memiliki serta tanggung jawabyang kemudian diharapkan akan dapat meningkatkan efisiensi serta efektivitas pelaksanaan kegiatan. Salah satu upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan adalah dengan dibangunnya sistem e-proposal. e-proposal merupakan salah satu bagian penting dalam e-planning yang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian. E-Proposal

adalah

aplikasi

yang

dibangun

untuk

mendukung sistem bottom-up planning yang efektif dan efisien di Kementerian Pertanian. Dengan adanya e-proposal akan mampu menjelaskan

kebutuhan

anggaran

yang

diperlukan

untuk

mencapai sasaran yang ditargetkan lengkap dengan daya dukung yang akurat dan legalitas dari dinas terkait. Sistem e-Proposal memiliki beberapa tujuan antara lain: 1. Menjaring sebanyak mungkin usulan-usulan dari daerah yang potensial untuk dikembangkan, mempercepat pengiriman data proposal dari seluruh Kabupaten/Kota dan provinsi. 2. Memperkuat

peran

SKPD

provinsi

sebagai

koordinator

mekanisme perencanaan satu pintu. 3. Mempercepat proses penilaian proposal oleh tim pusat. 4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengalokasian anggaran pemerintah Kabupaten/Kota dan provinsi di seluruh Indonesia. 5. Mendukung upaya hemat barang persediaan (paperless) dan pengelolaan database lebih baik. 6. Mendukung percepatan Reformasi Birokrasi dimana usulanusulan dari daerah akan diproses di pusat dengan transparan dan akuntabel.


37

Sosialisasi e-proposal dihadiri oleh Kasubbag Program dan Pelaporan dan Petugas e-proposal yang ada di kabupaten/kota serta

petugas

e-proposal

provinsi.

Sosialisasi

e-proposal

dilaksanakan untuk pengajuan kegiatan tahun 2016. c. Penyusunan RoadMap Kawasan Peternakan Sapi Potong Dalam

upaya

mengejar

target

NTB-BSS

tersebut,

Pemerintah Daerah NTB sudah memiliki Masterplan Kawasan Peternakan Provinsi NTB. Masterplan ini selain menjadi pedoman dalam

merencanakan,

melaksanakan

dan

mengevaluasi

pembangunan peternakan sapi potong di NTB juga sekaligus merevisi Blue Print yang disusun pada tahun 2009. Untuk dapat melengkapi Masterplan yang ada maka diperlukan action plan dan road map Pengembangan Ternak Sapi Potong 2015-2019 di beberapa kabupaten/kota terpilih. Untuk itu perlu dilakukan kajian dan analisis yang mendalam terhadap variabel -variabel yang berpengaruh pada pengembangan peternakan sapi potong di NTB. Penyusunan Road Map Kawasan Peternakan Sapi Potong di Provinsi Nusa Tenggara Barat dikerjasamakan dengan Fakultas Peternakan Universitas Mataram sesuai dengan MoU antara Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB dengan Fakultas Peternakan Nomor : 524/2282/Disnakwan/2015 dan Nomor: 1105/UN18.3/DT/2015 Adapun tujuan dari penyusunan RoadMap Kawasan Sapi Potong di Nusa Tenggara Barat yakni: 1) Sebagai pedoman bagi pelaksanaan kegiatan pengembangan ternak sapi potong di Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu dan Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Baratselama kurun waktu 2015-2019.


38

2) Sebagai

pedoman

bagi

perumusan

kebijakan

dalam

penyusunan program dan proyek-proyek prioritas terkait dengan pengembangan sapi potong di Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu dan Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat. 3) Sebagai pedoman bagi proses pengambilan keputusan dalam perencanaan,

pelaksanaan,

dan

evaluasi

kegiatan

pembangunan peternakan di Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu dan Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat.

4) Sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembangunan peternakan sapi potong sesuai dengan visi, misi dan tujuan pembangunan peternakan di NTB. Adapun hasil dari penyusanan Roadmap Kawasan Sapi Potong di Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu dan Kota Bima Provinsi Nusa Tenggara Barat secara rinci dapat dilihat pada laporan yang terpisah dari laporan tahunan ini. d. Penyusunan Pelaporan Keuangan SAK dan SIMAK BMN Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya. Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Kementerian Pertanian yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan

pertanggungjawaban

atas

pelaksanaan

Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

39

Realisasi

Anggaran,

Neraca,

Laporan

Operasi,

Laporan

Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan

Provinsi

NTB

mengacu

pada Peraturan

Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang lebih transparan, akurat dan akuntabel. Laporan Keuangan ini diharapkan dapat informasi

yang

khususnya

berguna

sebagai

kepada sarana

para

memberikan

pengguna

untuk

laporan

meningkatkan

akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Dinas Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi

NTB.Disamping

itu,

laporan

keuangan

ini

juga

dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Laporan Keuangan DINAS Peternakan Dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Tahun 2015 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi: 1. Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsurunsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2015.


40

a. Dekonsentrasi Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2015 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.3.398.293,atau mencapai 0,00% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp.0,Realisasi Belanja Negara pada TA 2015 adalah sebesar Rp.9.776.634.606,- atau mencapai 84,25% dari alokasi anggaran sebesar Rp.11.603.877.000,b. Tugas Pembantuan Realisasi Pendapatan Negara pada TA 2015 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp.110.445.226,atau mencapai 0,00% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp.0,Realisasi Belanja Negara pada TA 2015 adalah sebesar Rp.25.963.512.200,- atau mencapai 74,42% dari alokasi anggaran sebesar Rp.34.886.170.000,2. Neraca Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2015. a. Dekonsentrasi Nilai Aset per 31 Desember 2015 dicatat dan disajikan sebesar Rp.3.707.994.469,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar

Rp.0,-

Rp.3.707.994.469,-

Aset Piutang

Tetap Jangka

(netto) Panjang

sebesar (netto)

sebesar Rp.0,00,- dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp.0,-. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.0,dan Rp.3.707.994.469.00. b. Tugas Pembantuan Nilai Aset per 31 Desember 2015 dicatat dan disajikan sebesar Rp.22.603.588.352,- yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp.18.879.116.820,-; Aset Tetap (netto) sebesar Rp.3.521.977.324,-;

Piutang

Jangka


Panjang

(netto)

41

sebesar Rp.202.494.208,-; dan Aset Lainnya (netto) sebesar Rp.0,-. Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp.0,dan Rp.22.603.588.352,-. 3. Laporan Operasional a. Dekonsentrasi Laporan

Operasional

pendapatan-LO,

beban,

menyajikan

berbagai

surplus/defisit

unsur

dari

operasi,

surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisitLO,

yang

diperlukan

Pendapatan-LO Desember

untuk

2015

sedangkan

untuk

periode

adalah

jumlah

penyajian

yang

sampai

sebesar

beban

wajar.

dengan

31

Rp.3.398.293,-,

adalah

sebesar

Rp.10.365.767.448,- sehingga terdapat Defisit Kegiatan Operasional senilai –Rp.10.362.373.368,-. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Defisit Rp.0,- dan Defisit Rp.0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar – Rp.10.362.373.368,-. b. Tugas Pembantuan Laporan

Operasional

pendapatan-LO,

beban,

menyajikan

berbagai

surplus/defisit

unsur

dari

operasi,

surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisitLO,

yang

diperlukan

untuk

penyajian

yang

wajar.

Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2015 adalah sebesar Rp.209.904.930,-, sedangkan jumlah beban terdapat

adalah Defisit

sebesar

Rp.26.960.712.659,-

Kegiatan

Operasional

sehingga senilai

-

Rp26.750.807.729,-. Kegiatan Non Operasional dan Pos-Pos Luar Biasa masing-masing sebesar Surplus Rp.1.787.400,dan Defisit Rp.0,- sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar – Rp.26.749.020.329,LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

42

4. Laporan Perubahan Ekuitas a. Dekonsentrasi Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2015 adalah sebesar Rp.4.295.152.311,- ditambah Defisit-LO

sebesar

ditambah/dikurangi

–Rp.10.362.373.368,dengan

kemudian

koreksi-koreksi

senilai

Rp.1.975.000,- dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.9.773.240.526,- sehingga Ekuitas entitas pada tanggal

31

Desember

2015

adalah

senilai

Rp.3.707.994.469,-. b. Tugas Pembantuan Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari

2015

adalah

sebesar

ditambah

Defisit-LO

sebesar

kemudian

ditambah/dikurangi

–

Rp.23.982.991.707,Rp.26.749.020.329,-

dengan

koreksi-koreksi

senilai Rp.0,- dan ditambah Transaksi Antar Entitas sebesar Rp.25.369.616.974,- sehingga Ekuitas entitas pada

tanggal

31

Desember

2015

adalah

senilai

Rp.22.603.588.352,-. 5. Catatan atas Laporan Keuangan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca,

Laporan Operasional,

Ekuitas.Termasuk

pula

dalam

dan Laporan CaLK

adalah

Perubahan penyajian

informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan


43

lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan. Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk Tahun 2015 disusun dan disajikan dengan menggunakan basis akrual.

Laporan Realisasi Anggaran Dekonsentrasi Untuk Periode Yang Berakhir 31 Desember 2015 Dan 31 Desember 2014 31 Desember 2015 Uraian

31 Desember 2014

Catatan Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

Realisasi (Rp.)

0

3.398.293

0.00

3.007.086

0

3.398.293

0.00

3.007.086

11.603.877.000

9.776.634.606

84.25

10.241.681.210

11.603.877.000

9.776.634.606

84.25

10.241.681.210

0

0

0.00

0

11.603.877.000

9.776.634.606

84.25

10.241.681.210

PENDAPATAN Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.1

Jumlah Pendapatan BELANJA

B.2

Belanja Operasi Belanja Barang

B.2.1

Jumlah Belanja Operasi Belanja Modal Jumlah Belanja Modal Jumlah Belanja

Laporan Realisasi Anggaran Tugas Pembantuan Untuk Periode Yang Berkahir 31 Desember 2015 Dan 31 Desember 2014 31 Desember 2015 Uraian

31 Desember 2014

Catatan Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

%

Realisasi (Rp.)

PENDAPATAN Penerimaan Negara Bukan Pajak

B.1

Jumlah Pendapatan BELANJA

0

110.445.226

0.00

1.598.509.285

0

110.445.226.00

0.00

1.598.509.285

33.797.690.000

24.904.607.200

73.69

25.391.222.812

B.2

Belanja Operasi Belanja Barang

B.2.1

Belanja Sosial

B.2.2

Jumlah Belanja Operasi

700.000.000

700.000.000 100.00

2.340.000.000

34.497.690.000

25.604.607.200

74.22

27.731.222.812

388.480.000

358.905.000

92.39

368.862.500

Belanja Modal Belanja Modal Peralatan dan Mesin

B.2.3


44

Uraian

Catatan

31 Desember 2015

Jumlah Belanja Modal Jumlah Belanja

31 Desember 2014

388.480.000

358.905.000

34.886.170.000

25.963.512.200

92.39 74.42

368.862.500 28.100.085.312

Neraca Dekonsentrasi Per 31 Desember 2015 Dan 31 Desember 2014 Uraian

Catatan

31 Desember 2015

31 Desember 2014

Aset Aset Tetap Peralatan Dan Mesin

C.1.1

5.775.968.394

5.775.968.394

Gedung Dan Bangunan

C.1.2

1.807.193.861

1.807.193.861

Jalan, Irigasi Dan Jaringan

C.1.3

1.248.480.611

1.248.480.611

Akumulasi Penyusutan Peralatan Dan Mesin

-4.643.252.322

-4.144.622.562

Akumulasi Penyusutan Gedung Dan Bangunan

-195.269.753

-159.125.876

Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi Dan Jaringan

-285.126.322

-232.742.117

Jumlah Aset Tetap

3.707.994.469

4.295.152.311

Jumlah Aset

3.707.994.469

4.295.152.311

3.707.994.469

4.295.152.311

Jumlah Ekuitas

3.707.994.469

4.295.152.311

Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas

3.707.994.469

4.295.152.311

Ekuitas Ekuitas

C.2.1

Neraca Tugas Pembantuan Per 31 Desember 2015 Dan 31 Desember 2014 Uraian

Catatan

31 Desember 2015 (Rp.)

31 Desember 2014

ASET Aset Tetap Peralatan dan Mesin

C.1.1

5.775.968.394

5.775.968.394

Gedung dan Bangunan

C.1.2

1.807.193.861

1.807.193.861

Jalan, Irigasi dan Jaringan

C.1.3

Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan Akumulasi Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan

1.248.480.611

1.248.480.611

-4.643.252.322

-4.144.622.562

-195.269.753

-159.125.876

-285.126.322

-232.742.117

Jumlah Aset Tetap

3.707.994.469

4.295.152.311

Jumlah Aset

3.707.994.469

4.295.152.311

3.707.994.469

4.295.152.311

Jumlah Ekuitas

3.707.994.469

4.295.152.311

Jumlah Kewajiban dan Ekuitas

3.707.994.469

4.295.152.311

Ekuitas Ekuitas

C.2.1


45

e. Registrasi Pengkartuan Ternak di Kabupaten Sumbawa Barat Peraturan Menteri Pertanian Nomor 16 Tahun 2010 tentang pedoman Identifikasi dan Pengawasan Ternak Ruminansia Besar mengamanatkan bahwa identifikasi ternak merupakan suatu sistem untuk mengefektifkan penelusuran faktor-faktor yang terkait dengan penyakit hewan dan keamanan pangan dengan memberikan tanda atau identitas terhadap ternak maupun pemilik/penggaduh. Permasalahan yang dihadapi selama ini sulitnya mendapatkan data keberadaan ternak yang akurat berdasarkan kepemilikan ternak sehingga sulit diketahui antara lain : pendataan ternak, jumlah rumah tangga peternak, mutasi ternak, stock ternak yang adadan melakukan kegiatan pelayanan standar minimal berupa kesehatan hewan. Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan tersebut di atas dan berdasarkan tindak lanjut rekomendasi KPK atas kajian kebijakan tata niaga sapi dan daging sapi, diperlukan adanya penerapan kartu ternak di daerah sentra produsen. Penerapan kartu ternak ini akan dikelola dan dilakukan oleh Dinas peternakan dan kesehatan hewan Provinsi Nusa Tenggara yang pelaksanaan difokuskan di Kabuapten Sumbawa Barat. Pelaksanaan dilakukan dengan menerapkan kriteria lokasi, kriteria peternak, sistem dan mekanisme penerapan kartu ternak yang akan ditentukan dalam petunjuk pelaksanaan ini. Selain itu juklak ini memuat mekanisme pengendalian beserta tata cara penyaluran dana, pembinaan, pengorganisasian dan pengawasan serta indikator keberhasilan. 1. Tujuan Tujuan kegiatan ini adalah : a. Memperoleh data ternak sapi dan kerbau yang akurat. b. Mengetahui jumlah Rumah Tangga Peternak (RTP). c. Menertibkan

administrasi

kepemilikan

ternakmelalui

pemberian kartu ternak. LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

46

d. Meningkatkan pengawasan mutasi ternak.

2. Manfaat Manfaat dari kartu ternak adalah : a. Sebagai bukti sah kepemilikan ternak b. Sebagai dokumen penting untuk mutasi ternak antara lain jual beli, pemotongan dan pengiriman ternak antar daerah. c. Memudahkan pelayanan kesehatan hewan, vaksinasi, dan pelayanan reproduksi/IB. d. Mengefektifkan penelusuran jaminan keamanan pangan dari aspek zoonosis dan residu. e. Memudahkan dalam mengakses asuransi ternak. 3. Sasaran Sasaran dari kegiatan penerapan kartu ternak adalah : a. Tersedianya database populasi ternak. b. Tersedianya database Rumah Tangga Peternak (RTP) pemelihara ternak Sapi dan Kerbau di Kabupaten Sumbawa Barat. 4. Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan penerapan kartu ternak dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Povinsi NTB dan Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumbawa Barat yang meliputi : c. Pencetakan Buku Registrasi / Buku Induk Buku registrasi / buku induk dipergunakan untuk mencatat semua aktivitas yang termuat dalam kartu ternak mulai dari Jenis Ternak (Sapi dan Kerbau) Warna Bulu, Umur Ternak, Rupa Tanduk/Bulu Genang, Pusar-Pusar dan Tanda Istimewa. Adapun jumlah Buku Induk yang dicetak sebanyak 144 (Seratus Empat Puluh Empat) buah yang diperuntukkan

untuk

petugas

pencatat

di

tingkat

Kelurahan/Desa dan Keamatan LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

47

d. Pencetakan Kartu Ternak Kartu ternak yang dicetak sebanyak 60.000 (Enam Puluh Ribut) lembar yang dianggarkan melalui APBD II (DPA Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumbawa Barat) Tahun Anggaran 2015. e. Sosialisasi Pengkartuan Ternak Sosialisasi kebijakan dan kegiatan penerapan kartu ternak diberikan kepada pelaksana ditingkat kecamatan dan desa/kelurahan. Sosialisasi secara langsung dilaksanakan di 8 Kecamatan yang bertempat aula/ruang rapat Kantor Camat masing-masing. f. Registrasi Ternak Registrasi ternak dilaksanakan secara langsung dilapangan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. Adapun tatacara registrasi dilaksanakan sebagai berikut : 1) Ternak yang akan diberikan kartu ternak didata oleh petugas pelaksana pendataan ternak di tingkat lapangan untuk kemudian diidentifikasi tanda-tandanya mulai dari jenis ternak, jenis kelamin, umur, dan sesuai dengan data dan informasi yang tercantum pada kartu ternak. 2) Ternak yang telah diidentifikasi diberi tanda oleh petugas dengan kode wilayah Kecamatan. 3) Data dan informasi yang tercantum dalam kartu ternak dicatat pada buku induk, selanjutnya kartu ternak diberikan kepada peternak. 4) Buku induk disimpan di Kecamatan dan Desa. g. Mutasi Ternak 1) Pengeluaran ternak dari Kabupaten harus dapat menunjukkan : - Kartu ternak atas nama si pemilik/penjual; LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

48

- Surat Keterangan Pengeluaran Ternak dari Kepala Desa/Kelurahan asal ternak dan diketahui oleh Petugas Kecamatan setempat; - Surat izin pengeluaran yang diterbitkan oleh Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakan Kabupaten Sumbawa Barat. 2) Pengeluaran ternak antar Kecamatan dalam wilayah Kabupaten

antar

Kecamatan dalam

Desa/Kelurahan

dalam

satu

bentuk jual beli harus dapat

menunjukkan : - Kartu ternak atas nama si pemilik/penjual; - Surat Keterangan Pengeluaran Ternak dari Kepala Desa/Kelurahan asal ternak dan diketahui oleh Petugas Kecamatan setempat. 3) Jual beli ternak yang dilakukan di pasar hewan harus disertai dengan surat keterangan jual beli ternak yang diterbitkan oleh kepala unit pasar. 4) Peternak wajib melaporkan kepada petugas lapangan apabila terjadi kematian dan/atau kasus potong paksa ternak paling lambat 6 jam dengan menyerahkan kartu ternak untuk dihapus dari buku induk. 5) Peternak wajib melaporkan kepada kepolisian setempat apabila terjadi kasus kehilangan ternak selambatlambatnya 24 jam, selanjutnya melaporkan kepada petugas lapangan dengan menyerahkan kartu ternak untuk dihapus dari buku induk. 6) Peternak wajib melaporkan kelahiran atau pemasukan ternak kepada petugas lapangan untuk selanjutnya dicatat pada buku induk dan diterbitkan kartu ternaknya.


49

5. Hasil Pelaksanaan Registrasi Dari hasil pelaksaan kegiatan pengkartuan ternak didapat bahwa Rumah Tangga Peternak (RTP) pemelihara ternak Sapi sebanyak 7.900 Kepala Keluarga dengan jumlah populasi 53.126 ekor dan pemelihara ternak Kerbau sebanyak 1.917 Kepala Keluarga dengan jumlah populasi 6.794 ekor. Total populasi sapi dan kerbau sebanyak 59.919 ekor dari target 60.000 ekor atau sebesar 99,87% adapun rincian per Kecamatan sebagai berikut. Tabel 17. Hasil Pengkartuan Ternak di Kabupaten Sumbawa Barat No.

Kecamatan

Jumlah RTP (KK)

Jumlah Ternak Sapi(Ekor) Jantan

Betina

Jumlah

Jumlah RTP (KK)

Jumlah Ternak Kerbau(Ekor) Jantan Betina

Total

Jumlah

1

Jereweh

2.136

2.389

4.024

6.413

114

147

540

687

7.100

2

Seteluk

1.435

3.097

7.658

10.755

266

598

1.547

2.145

12.900

3

Brang Rea

948

1.135

2.404

3.539

184

495

785

1.280

4.819

4

Taliwang

1.215

3.839

8.700

12.539

1.215

590

871

1.461

14.000

5

Sekongkang

266

806

2.161

2.967

4

24

209

233

3.200

6

Maluk

199

636

1.860

2.496

5

41

113

154

2.650

7

Brang Ene

735

1.081

2.389

3.470

53

80

250

330

3.800

8

Poto Tano

966

3.168

7.779

10.946

76

152

352

504

11.450

7.900

16.151

36.975

53.126

1.917

2.127

4.667

6.794

59.919

Jumlah


50

2.

BIDANG BUDIDAYA DAN PENGEMBANGAN TERNAK A.

PENDAHULUAN 1.

Latar Belakang Sebagai implementasi dari Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas - Dinas Daerah Provinsi NTB, tugas pokok dan fungsi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagaimana tertuang dalam pasal 36 (ayat 1 dan 2) Perda Nomor 7 tahun 2008 adalah

membantu

Gubernur

dalam

melaksanakan

urusan

pemerintahan daerah bidang peternakan berdasarkan asas otonomi, tugas pembantuan dan dekonsentrasi. Dalam pelaksanaan tugas pokok

tersebut

Dinas

Peternakan

dan

Kesehatan

Hewan

menyelenggarakan fungsi : 1) Perumusan kebijakan teknis pembangunan peternakan secara berkelanjutan baik dalam rangka pengembangan aspek hulu, onfarm maupun hilir sebagai satu kesatuan yang terintegrasi; 2) Peningkatan produksi dan produktifitas ternak secara optimal melalui pemanfaatan genetik sumberdaya lokal, pengembangan hijauan

makanan

ternak

dan

pakan

olahan,

pelayanan

kesehatan hewan terpadu, penerapan teknologi inseminasi buatan dan peningkatan sarana prasarana pendukung; 3) Peningkatan sumber daya manusia sebagai pelaku utama pembangunan

peternakan

melalui

penguatan

kapasitas

peternak/kelompok tani ternak, penyuluh, medis/paramedis dan pelaku usaha agribisnis peternakan; 4) Penyediaan

fasilitas

pelayanan

pembangunan

peternakan

melalui pembangunan poskeswan, pos inseminasi buatan, pasar hewan, rumah sakit hewan, rumah potong hewan, dan pasar daging higienis;


51

5) Peningkatan produksi pakan melalui perbibitan pakan hijauan makanan

ternak

unggul,

pengolahan

limbah

jerami

dan

penggembalaan

dan

penerapan teknologi pengolahan pakan; 6) Peningkatan

kapasitas

lahan/padang

kandang kolektif sebagai basis budidaya ternak; 7) Perbaikan mutu lingkungan melalui pemanfaatan kotoran ternak sebagai bahan pembuatan kompos, pembangunan instalasi biogas sebagai alternatif energi terbaharukan (kompos, biogas, dan lain lain); 8) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang peternakan (Mitra Praja Utama Bidang Peternakan); 9) Pengkoordinasian dan pembinaan teknis dibidang peternakan; 10) Pengendalian

dan

evaluasi

pelaksanaan

tugas

bidang

peternakan; 11) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Sesuai

dengan

Peraturan

Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja

Dinas

-

Dinas

Daerah

Provinsi

NTB,

sebagaimana

tertuang

dalam

Pasal

315

disebutkan bahwa Bidang Budidaya dan Pengembangan Peternakan mempunyai

tugas

melaksanakan

perumusan,

merencanakan,

pembinaan, pengawasan dan pelaksanaan di bidang pembinaan ternak, ternak ruminansia dan ternak non ruminansia.


52

Sebagai salah satu struktural eselon III, Bidang Budidaya dan Pengembangan Ternak dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Tugas pokok dan fungsi

bidang Budidaya

dan Pengembangan

Ternak

adalah

melaksanakan kegiatan budidaya dan ternak serta mengembangkan peternakan

dalam

upaya

meningkatkan

kesejahteraan

petani

peternak. Di dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh 3 (tiga) seksi yakni Seksi Perbibitan Ternak, Seksi Ternak Ruminansia dan Seksi Ternak Non Ruminansia. Ketiga seksi pada bidang tersebut mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam mendukung dan mensukseskan program yang menjadi tugas pokok dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Perda Nomor 7 tahun 2008, disamping untuk mensukseskan program unggulan

Nasional

PSDS/K.

Upaya

pencapaian dari program nasional dan daerah

berbagai

kegiatan

telah

dilaksanakan pada masing – masing seksi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, bidang budidaya dan Pengembangan Ternak menyelenggarakan fungsi sebagai berikut : a. Penetapan dan pengawasan kawasan peternakan wilayah provinsi; b. Penetapan peta potensi peternakan wilayah provinsi; c. Penetapan padang penggembalaan; d. Penerapan kebijakan pakan ternak wilayah provinsi; e. Penerapan standar mutu pakan ternak wilayah provinsi; f. Pembinaan dan pengawasan labelisasi dan sertifikasi pakan ternak wilayah provinsi; g. Pengawasan mutu pakan dan bahan baku pakan wilayah provinsi; h. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan perbibitan ternak wilayah provinsi; LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

53

i. Penerapan dan pengawasan standar perbibitan ternak wilayah provinsi; j. Pembinaan dan pengawasan produksi ternak bibit wilayah provinsi; k. Penetapan dan pengawasan pedoman perbibitan (standar mutu) wilayah provinsi; l. Pengawasan peredaran lalu lintas bibit/benih ternak wilayah provinsi; m.Penetapan kabupaten/kota sebagai lokasi penyebaran ternak bibit wilayah provinsi; n. Penerapan kebijakan konservasi (pelestarian) ternak bibit murni dan unggul/plasma nutfah peternakan wilayah provinsi; o. Pemantauan dan pengawasan penerapan standar teknis mutu bibit Day Old Chick Final Stock wilayah provinsi; p. Pemantauan dan pengawasan penerapan standar teknis mutu bibit ternak wilayah provinsi; q. Pengaturan kawasan sumber-sumber bibit dan plasma nutfah wilayah provinsi; r. Pembinaan dan pengawasan sertifikasi produksi bibit ternak wilayah provinsi; s. Pembinaan dan pengadaan bibit ternak wilayah provinsi; t. Pembinaan dan pengawasan breeding replacement melalui rearing cool (mempercepat penyediaan bibit) wilayah provinsi; u. Pembinaan dan pengawasan penyaringan bibit di kawasan produksi peternakan wilayah provinsi; v. Penerapan dan pengawasan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penyebaran dan pengembangan peternakan wilayah provinsi; w. Pemantauan lalu lintas ternak wilayah provinsi; x. Pembinaan penetapan pedoman lalulintas ternak bibit wilayah provinsi. Pelaksanan program dan Kegiatan pada Bidang Budidaya dan Pengembangan Ternak yang bersumber dari dana APBD, fokus pada program Peningkatan produksi Hasil Peternakan, dengan 3 kegiatan yaitu 1) Peningkatan sarana prasarana perbibitan, 2) Peningkatan produksi dan Produktifitas ternak, 3) Penguatan kapasitas kelembagaan kelompok. Sedangkan pelaksanaan program LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

54

dan kegiatan yang didanai oleh APBN, fokus pada pencapaian swasembada daging sapi dan kerbau (PSDS/K), dimana kegiatan pendukungnya tersebar pada 3 direktorat, yaitu 1). Kegiatan Budidaya Ternak dibawah naungan Direktur Budidaya, 2). Kegiatan Perbibitan Ternak dibawah naungan Direktur Bibit dan 3). Kegiatan Pakan dibawah naungan Direktur Pakan. Untuk melaksanakan program

dan

kegiatan

tersebut,

Bidang

Budidaya

dan

Pengembangan Ternak dibantu oleh 3 Kepala Seksi yaitu Seksi Perbibitan Ternak, Seksi Ruminansia dan Seksi Non Ruminansia. Untuk mengawal kegiatan ini masing - masing Kepala Seksi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagaimana tupoksi masing - masing. Sumber dana pelaksanaan kegiatan - kegiatan yang dilakukan di Bidang Budidaya dan Pengembangan Ternak adalah dana APBN melalui Ditjen. Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Ditjen. Prasarana dan Sarana Pertanian serta sumber dana APBD sebagaimana tertuang dalam DPA - SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB Tahun Anggaran 2015. 2.

Maksud dan Tujuan Adapun maksud dan tujuan pelaksanaan kegiatan di Bidang Budidaya dan Pengembangan Ternak adalah untuk : 1. Meningkatkan produksi dan produktifitas ternak, 2. Mengoptimalisasi pemanfaatan pengelolaan sumberdaya peternakan secara efektif dan efisien dalam menyediakan ternak bibit yang berkualitas 3. Meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM aparatur teknis, pelaku usaha perbibitan dan penggemukan secara berkelanjutan 4. Meningkatan peran sarjana/tenaga pendamping usaha perbibitan maupun pendampingan kelompok - kelompok perunggasan dalam meningkatkan produksi 5. Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat baik melalui wadah kelompok maupun peternak mandiri untuk meningkatkan produksi dan produktifitas ternak 6. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para peternak


55

3.

Sasaran Adapun sasaran pelaksanaan program dan kegiatan bidang budidaya dan pengembangan ternak disamping petugas teknis dan aparatur ditingkat lapangan adalah masyarakat kelompok tani ternak, mitra kerja, akademisi, dan asosiasi - asosiasi bidang peternakan.

B.

PROGRAM DAN PELAKSANAAN KEGIATAN I.

Pelaksanaan Program Kegiatan dan Penyerapan Anggaran Untuk mendukung kegiatan - kegiatan yang dilaksanakan baik untuk kegiatan budidaya ternak, perbibitan ternak dan pakan ternak didukung oleh dana yang bersumber baik dari APBD dan APBN untuk Tahun Anggaran 2015. Untuk pelaksanaan program kegiatan sumber dana APBD, fokus pada program Peningkatan Hasil produksi Peternakan sebagaimana tertuang dalam tabel dibawah ini.

Tabel 18. Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Sumber Dana APBD Pada Bidang Budidaya dan Pengembangan Ternak Tahun 2015 No 1

2

3

Program/Kegiatan

Volume Kegiatan

Pagu (Rp.)

Realisasi (Rp)

Sisa (Rp.)

Peningkatan Sarana Prasarana Perbibitan -

Pekerjaan Rutin

1 tahun

350.544.000

285.885.000

64.659.000

-

Pekerjaan Bansos/ Hibah

1 paket

1.500.000.000

1.192.054.000

307.946.000

Peningkatan Produksi dan Produksi Ternak -

Pekerjaan Rutin

1 tahun

372.144.000

311.911.500

60.232.500

-


1 paket

2.250.000.000

1.530.875.000

719.125.000

Peningkatan Penguatan Kelembagaan Kelompok -

Pekerjaan Rutin

1 tahun

313.470.000

284.151.620

29.318.380

-


1 tahun

2.802.000.000

2.607.896.000

194.104.000

Pelaksanaan

program

kegiatan

pada

Bidang

Budidaya

dan

Pengembangan Ternak untuk sumber dana APBD tidak dapat dilaksanakan 100%, salah satu kegiatan peningkatan produksi dan produktifitas ternak pada program peningkatan hasil produksi peternakan untuk pekerjaan pengadaan ternak unggas untuk Pulau Sumbawa tidak LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

56

terealisasi, karena rekanan yang ditunjuk tidak mampu melaksanakan pengadaan ternak unggas. Sedangkan untuk pelaksanaan program kegiatan sumber dana APBN (Satker Ditjen. Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Satker Ditjen. Prasarana dan Sarana Pertanian) baik melalui Tugas Pembantuan maupun Dekonsentrasi khususnya pada Satker - 06 dapat dilihat pada tabel di bawah ini. Tabel 19. Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Sumber Dana APBN (Dekonsentrasi) Pada Bidang Budidaya Dan Pengembangan Ternak Tahun 2015 No 1

Program/Kegiatan

-

1 Tahun 1 Paket 1 Paket

40.500.000 12.150.000 26.850.000

38.150.000 12.142.000 20.932.500

2.350.000 7.100 5.917.500

1 Paket

70.250.000

43.350.000

26.900.000

1 Paket

40.950.000

37.195.000

3.755.000

1 Paket 1 Paket 1 Tahun

49.350.000 51.350.000 551.650.000

35.600.000 50.550.000 496.792.400

13.750.000 800.000 54.857.600

10.000.000

9.995.000

5.000

66.850.000

22.082.000

44.768.000

28.700.000

28.620.000

80.000

72.600.000

64.430.000

8.170.000

Sisa (Rp.)

Bimtek Budidaya Ternak Potong Perbaikan Manajemen INKA Bimtek Buddaya Unggas Penguatan Kelembagaan Peternak Penilaian Manajemen Usaha Kelompok Pembinaan SMD Supply Demand Ternak Potong Koordinasi Budidaya Ternak

Kegiatan Pengembangan Pakan Direktorat Pakan -

3

Realisasi (Rp)

Kegiatan Budidaya ternak Direktorat Budidaya -

2

Pagu (Rp.)

Volume

Pengembangan Kapasitas SDM 1 Tahun Pakan Pengawasan Mutu dan 1 Paket Keamanan Pakan Pengawasan Peredaran 1 Tahun Imbuhan Pakan 1 Tahun Koordinasi Bimtek Pakan

Kegiatan Pembibitan Ternak Direktorat Perbibitan - Pembibitan, Penguatan Sapi / Kerbau Betina Bunting - Penerapan Teknologi Perbibitan - Pengawalan, Koordinasi Perbibitan di Daerah - Pengawasan Mutu Benih dan Bibit Ternak - Supply Demand Ternak Bibit - Pewilayahan Sumber Bibit - Pengembangan Usaha Perbibitan Ternak - Pengembangan Kelembagaan Perbibitan - Koordinasi Terknis

1 Tahun

87.400.000

43.410.620

29.318.380

1 Tahun

100.300.000

59.500.000

40.800.000

1 Tahun

278.343.000

246.013.875

32.329.125

1 Tahun

152.750.000

144.240.000

8.510.000

1 Tahun 1 Tahun

43.900.000 78.850.000

42.500.000 73.250.000

1.400.000 5.600.000

1 Paket

137.450.000

88.190.000

49.260.000

1 Tahun

128.700.000

75.532.500

53.167.500

1 Tahun

36.050.000

29.995.000

6.055.000


57

Capaian fisik pekerjaan dana dekonsentrasi mencapai 100%, walaupun realiasi keuangan mencapai 81% hal ini disebabkan pelaksanaan kegiatan sebagian besar masih mengikuti himbauan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) terkait pelarangan pertemuan di hotel sehingga diperoleh efisiensi yang sangat besar. Untuk pelaksanaan kegiatan Tugas Pembantuan Satker - 06 dapat dilihat pada tabel berikut ini : Tabel 20. Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Sumber Dana APBN (Tugas Pembantuan) Pada Bidang Budidaya dan Pengembangan Ternak Tahun 2015 No 1

2

Program/Kegiatan

Volume

Pagu (Rp.)

Realisasi (Rp)

Kegiatan Budidaya ternak Direktorat Budidaya

Sisa (Rp.) 5.247.045.350

-

Pengembangan Budidaya ternak Potong

1 tahun

7.522.500.000

5.357.225.150

2.165.274.000

-

Pengembangan Budidaya Kerbau

1 paket

4.166.370.000

2.418.918.000

1.747.452.000

-

Penyebaran Pejantan Sapi Potong

1 paket

3.326.000.000

2.258.763.500

1.067.236.500

-

Penyebaran Pejantan Kerbau

1 paket

773.300.000

520.337.000

252.963.000

-

Pengembangan Budidaya Kambing di KLU

1 paket

162.500.000

148.381.000

14.119.000

Kegiatan Pengembangan Pakan Direktorat Pakan

3.477.976.550

-

Penguatan Sumber Bibit / HPT di UPT

1 tahun

5.000.000.000

4.318.871.800

681.128.200

-

Penguatan Sumber Bibit di UPTD Serading

1 paket

778.500.000

767.719.900

10.780.100

-

Pengembangan Padang Penggembalaan Dompu

1 tahun

4.886.650.000

4.064.224.350

822.425.650

-

Pemeliharaan Padang Penggembalaan

1 tahun

146.100.000

94.934.450

51.165.550

-

Pengembangan Integrasi Ternak – Tanaman

1 tahun

2.045.850.000

1.173.375.700

872.474.300

-

Penanaman HPT Berkualitas

1 tahun

862.050.000

375.692.250

486.357.750

-

Pengembangan Lumbung Pakan

2 lokasi

580.900.000

366.020.000

214.880.000

-

Revitalisasi UPP PPSK Lotim

1 tahun

200.000.000

182.760.000

17.240.000

-

Bantuan Penguatan Pakan Indukan

1 tahun

917.350.000

595.825.000

321.525.000


58

3

Kegiatan Pembibitan Ternak Direktorat Perbibitan -


1 Tahun

-

Penguatan Sapi/Kerbau Bunting Penyediaan Bibit Ternak di UPT Kerbau Sumbawa

1 Tahun 1 Tahun

-

55.874.000

319.000.000

305.440.000

13.560.000

840.000.000

804.025.000

35.975.000

46.500.000

40.161.000

6.339.000

Capaian fisik pekerjaan dana tugas pembantuan mencapai 100% walaupun realiasi keuangan mencapai 79% hal ini disebabkan pelaksanaan kegiatan pengadaan barang / jasa terutama yang melalui tender, memberikan efisiensi yang sangat besar tanpa mengurangi volume pekerjaan, asas manfaat dan dayaguna serta hasil guna barang tersebut.

Grafik 1. Persentase Penyerapan Anggaran Sumber dana APBN dan APBD 2015 Pada Bidang Budidaya dan Pengembangan Ternak

100 80 60

Alokasi

40

Realisasi

20 0

APBN

APBD


59

Grafik 2. Persentase Realisasi Penyerapan Anggaran APBD 2015 Pada Bidang Budidaya dan Pengembangan Ternak

Grafik 3. Persentase Penyerapan Dana Per Direktorat Sumber Dana APBN TP Tahun 2015 4%

27% Tidak Terealisasi

36%

Direktorat Budidaya Direktorat pakan Direktorat Perbibitan 33%

Grafik 4. Persentase Penyerapan Dana Per Direktorat Sumber Dana APBN DK Tahun 2015

19% Tidak Terealisasi

39%

Direktorat Budidaya Direktorat Pakan 6%

36%


Direktorat Perbibitan

60

II. Hasil Pelaksanaan Program Kegiatan Pelaksanaan Kegiatan APBD yaitu : (1) Peningkatan sarana prasaran perbibitan. a. Telah terfasilitasi pengembangan ternak sapi bali sebanyak 117 ekor masing - masing kelompok mendapatkan 13 ekor, yang diperuntukkan untuk 9 kelompok. b. Terdistribusi pengembangan sapi bibit berbasis IB sebanyak 52 ekor untuk 4 kelompok di Kabupaten Lombok Timur (2) Peningkatan Produksi dan Produktifitas Ternak. a. Telah terfasilitasi penyebaran ternak sapi sebanyak 55 ekor untuk 5 kelompok, kelompok kambing sebanyak 300 ekor untuk 10 kelompok, kelompok unggas sebanyak 10 kelompok di Pulau Lombok. (3) Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Ternak a. Telah terfasilitasi penyebaran ternak sapi sebanyak

107

ekor untuk 7 kelompok di P. Lombok dan sebanyak 147 ekor untuk 8 kelompok di P. Sumbawa. b. Telah terfasilitasi penyebaran ternak kambing sebanyak 95 ekor untuk 9 kelompok di P.Lombok dan 23 ekor di 2 kelompok kambing di P.Sumbawa, kelompok unggas sebanyak 2 kelompok, penyebaran kerbau bibit sebanyak 1 kelompok dan pembangunan kandang indukan sebanyak 1 unit. c. Terdistribusi sarana pengolahan pakan untuk 2 kelompok Pelaksanaan Kegiatan APBN yaitu : (1) Pengembangan

budidaya

ternak

telah

terfasilitasi

pengembangan budidaya sapi potong sebanyak 736 ekor untuk 23 kelompok, pengembangan budidaya kerbau sebanyak 200 ekor untuk 10 kelompok, penyebaran pejantan sapi potong sebanyak 100 ekor untuk 72 kelompok, penyebaran pejantan kerbau 20 ekor untuk 10 kelompok dan pengembangan budidaya kambing sebanyak 52 ekor untuk 1 kelompok.


61

(2) Pengembangan pakan ternak, telah terfasilitasi penyediaan pakan

konsentrat

sapi

indukan

sebanyak

6

kelompok,

pengembangan HPT sebanyak 6 lokasi, revitalisasi UPP PPSK sebanyak 2 kelompok dan Pengembangan Lumbung Pakan sebanyak 3 kelompok (3) Pengembangan

perbibitan

ternak,

telah

terfasilitasi

pengembangan ternak sapi bibit sebanyak 200 ekor di UPTD BP3TR, pengembangan padang penggembalaan DoroNcanga, perbibitan di UPTD Serading dan pembibitan sapi potong sebanyak 39 ekor di 1 kelompok di Kabupaten Bima. Berikut ini beberapa hasil capaian kinerja pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Kerbau Tahun 2015, yaitu : a) Hasil Capaian Kinerja Perbibitan Ternak Dalam rangka pelaksanaan sistem perbibitan ternak nasional maka perlu dilakukan kegiatan pengembangan pembibitan kawasan sapi potong. Kegiatan ini mempunyai tujuan untuk meningkatkan populasi, produksi dan produktivitas sapi potong dalam rangka merealisasikan Pencapaian Swasembada Daging Sapi. Pada tahun anggaran 2015 telah dialokasikan Dana Dekonsentrasi di Provinsi dan dana Tugas Pembantuan di Kabupaten/Kota untuk kegiatan pengembangan pembibitan kawasan sapi potong dalam rangka memperkuat usaha kelompok pembibitan dan meningkatkan populasi sapi potong di Indonesia. Dalam

rangka

mengoptimalkan

pengembangan

pembibitan

kawasan sapi potong ini diperlukan keterpaduan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan bimbingan dan pengawasan terhadap kelompok peternak penerima. Tujuan perbibitan ternak adalah : 1. Meningkatkan mutu bibit sapi potong 2. Menciptakan sentra /kawasan sumber bibit sapi potong 3. Meningkatkan populasi dan produktivitas sapi potong


62

4. Mempertahankan, mendorong dan memotivasi peternak baik secara individu maupun kelompok untuk mengembangbiakan sapi/kerbau betina produktif dan melakukan usaha pembibitan Sasaran pengembangan perbibitan yaitu : a. Meningkatnya mutu bibit sapi potong b. Terciptanya sentra/kawasan sumber bibit sapi potong c. Termotivasinya peternak dan kelompok dalam mengembangbiakan sapi/kerbau betina produktif dan melakukan usaha pembibitan d. Terlaksananya seleksi dan penjaringan sapi / kerbau betina produktif yang layak bibit Kegiatan - Kegiatan 1. Sumber Dana APBN – TP kegiatannya antara lain : No

Kegiatan

Dana (Rp).

1


319.000.000

2

Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting

840.000.000

3

Penyediaan Bibit Ternak di UPTD Kerbau Sumbawa Jumlah

46.500.000 1.205.500.000

2. Sumber Dana APBN – DK Kegiatannya antara lain : No

Kegiatan

Dana (Rp).

1

Pembinaan Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting

87.400.000

2

Peningkatan Penerapan Tekhnologi Perbibitan

100.300.000

3

Pengawasan dan koordinasi Perbibitan di daerah

278.343.000

4


152.750.000

5


43.900.000

6

Perwilayahan Sumber Bibit Ternak

78.850.000

7

Pengembangan usaha Perbibitan Ternak

137.450.000

8


128.700.000

9

Koordinasi Teknis

36.050.000 Jumlah


1.043.743.000

63

Pelaksanaan Kegiatan Realisasi Program/Kegiatan sebagaimana tabel 21 Berikut ini : Tabel 21. Realisasi Program/Kegiatan Seksi Perbibitan Ternak Tahun 2015 Target No

Program/Kegiatan

A

APBN – TP

1

Pembibitan Sapi Potong Penguatan Sapi / Kerbau Betina Bunting Penyediaan Bibit Ternak di UPTD Kerbau Sumbawa

2

3

Anggaran (Rp)

Fisik (%)

1 klp

319.000.000

95,75

95,75

305.440.000

7 klp

840.000.000

95,72

95,72

804.025.000

5 ekor

46.500.000

86,37

86,37

40.161.000

1.205.500.000

92,61

92,61

1.149.626.000

1 lap

87.400.000

49,67

49,67

43.990.000

1 lap

100.300.000

59,32

59,32

59.500.000

4 lap

278.343.000

88,39

88,39

246.013.875

2 lap

152.750.000

94,43

94,43

144.240.000

1 lap

43.900.000

96,81

96,81

42.500.000

1 lap

78.850.000

92,90

92,90

73.250.000

3 lap

137.450.000

64,16

64,16

88.190.000

2 lap

128.700.000

58,69

58,69

75.532.500

36.050.000

83,20

83,20

29.995.000

1.043.743.000

76,39

76,39

802.631.375

Volume

Jumlah TP B

APBN – DK

1

Pembinaan Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting Peningkatan Penerapan Teknologi Perbibitan Pengawalan dan Koordinasi Perbibitan Daerah Pengawasan Mutu Benih dan Bibit Ternak Supply Demand Bibit Ternak Pewilayahan Sumber Bibit Ternak Pengembangan Usaha Perbibitan Ternak Pengembangan Kelembagaan Perbibitan Ternak Koordinasi Teknis

2

3

4

5 6

7

8

9

Jumlah DK

Realisasi

1 lap

Keuangan (%)


Anggaran (Rp)

64

Kegiatan yang berasal dari sumber dana APBN-TP Sampai dengan Desember 2015 untuk kegiatan yang berasal dari Direktorat Perbibitan yang berasal dari dana APBN – TP dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 1.205.500.000,- telah terealisasi secara fisik sebesar 93% dan keuangan sebesar 93% atau sebesar Rp. 1.149.626.000,Kegiatan yang berasal dari Sumber dana APBN – DK Untuk kegiatan dari Direktorat Perbibitan yang berasal dari sumber dana APBN – DK sampai dengan Desember 2015 dengan total dana sebesar Rp. 1.043.743.000,- telah terealisasi fisik sebesar 76% dan keuangan sebesar 76% atau sebesar Rp. 802.631.375,Rincian kelompok – kelompok ternak yang mendapatkan Bansos dari kegiatan Bidang Perbibitan Ternak sebagaimana tabel 22 di bawah ini : Tabel 22. Kelompok Ternak Penerima Bansos Kegiatan Perbibitan Ternak Tahun 2015 No A. 1 B. 1 2 3 4 5 6 7

Kabupaten/Kota Nama Kelompok Kegiatan Pembibitan Sapi Potong dengan SK Kadisnakwan Nomor : KU.110/6290/Satker-06/2015 tanggal 4 Mei 2015 Bima

KTT. Mekar Baru Ds. Kamunti Kec. Donggo

Kegiatan Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting dengan SK Kadisnakwan Nomor : KU.110/5910/Satker-06/2015 tanggal 27 April 2015 KTT. Sila Karya, Dusun Sewar Desa Lombok Tengah Teruwai Kec. Pujut KTT. Anjani Subur, Desa Mertak Tombok Lombok Tengah Kecamatan Praya KTT. Saling Kangen, Desa Pringgasela Lombok Timur Timur Kecamatan Pringgasela KTT. Maju Jaya, Desa Karang Baru Timur Lombok Timur Kecamatan Wanasaba KTT. Uma Teba Desa Lantung Kecamatan Sumbawa Lantung KTT. Tani Makmur, Kelurahan Rontu Kota Bima Kecamatan Raba KTT. Sandaka Supu Kel SambinaE Kota Bima Kecamatan Mpunda


65

Dukungan program/kegiatan sumber dana APBN selain untuk bantuan barang yang diserahkan kepada masyarakat juga dilengkapi dengan operasional kegiatan mulai persiapan sampai monitoring dan evaluasi. b) Hasil Capaian Kinerja Budidaya Ternak Pengembangan ternak ruminansia perlu lebih dipacu karena kesenjangan antara ketersediaan dan kebutuhan akan daging ternak potong

sangat

besar.

Permintaan

daging ternak potong diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan perbaikan ekonomi dan pertambahan penduduk,

sementara

peningkatan

populasi, produksi dan produktivitas ternak potong belum mampu mengimbangi laju permintaan sehingga impor dalam bentuk ternak sapi bakalan maupun daging sapi terpaksa harus dilakukan. Oleh karena itu budidaya ternak ruminansia merupakan

yang

pada

suatu

memanfaatkan

hakekatnya

kegiatan dan

untuk

mengelola

sumberdaya alam yang berupa lahan, ternak

dan

pakan

dengan

faktor

produksi lainnya yang berupa tenaga kerja, teknologi dan modal mutlak

dilakukan

mengoptimalisasi

untuk

dapat

pemanfaatan

pengelolaan sumberdaya peternakan secara efektif dan efisien agar dapat meningkatkan populasi, produksi dan produktivitas ternak ruminansia serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan para peternak.


66

Pada

tahun

dekonsentrasi

di

anggaran provinsi

2015

dan

telah

dana

dialokasikan

tugas

dana

pembantuan

di

kabupaten/kota untuk kegiatan pengembangan kawasan sapi, kerbau dan kambing dalam rangka memperkuat usaha kelompok budidaya dan meningkatkan populasi ternak di Indonesia. Dalam rangka mengoptimalkan pengembangan kawasan sapi, kerbau dan kambing ini diperlukan keterpaduan antara pemerintah Provinsi dan pemerintah kabupaten dalam pelaksanaan bimbingan dan pengawasan terhadap kelompok peternak penerima. Tujuan pelaksanaan kegiatan budidaya : 1. Meningkatkan pendapatan pendapatan dan kesejahteraan peternak 2. Menciptakan sentra/kawasan pengembangan sapi, kerbau dan kambing 3. Meningkatkan populasi dan produktivitas ternak 4. Mendorong tumbuhkembangnya usaha peternakan yang berwawasan agribisnis Sasaran kegiatan : 1. Terwujudnya kawasan agribisnis khususnya komoditas unggulan sapi 2. Termotivasinya peternak dan kelompok dalam mengembangbiakan ternaknya Kegiatan – Kegiatan : Sumber Dana APBN – TP kegiatannya antara lain : No

Kegiatan

Dana (Rp).

1

Pengembangan Budidaya Sapi Potong

7.522.500.000

2

Pengembangan Indukan Kerbau

4.166.370.000

3

Penyebaran Pejantan Sapi Potong INKA

3.326.000.000

4

Penyebaran Pejantan Kerbau

773.300.000

5

Pengembangan Budidaya Kambing

162.500.000

Jumlah


15.950.670.000

67

Sumber Dana APBN – DK Kegiatannya antara lain : No

Kegiatan

Dana (Rp.)

1

Bimtek Budidaya Ternak Potong

40.500.000

2

Perbaikan Manajemen INKA

12.150.000

3

Bimtek Budidaya Unggas dan Aneka Ternak

26.850.000

4

Penguatan Kelembagaan Peternak

70.250.000

5

Penilaian Manajemen Usaha Kelompok Peternak dan Pelayanan Petugas Teknis

40.950.000

6

Pembinaan Sarjana Membangun Desa

49.350.000

7


51.350.000

8

Koordinasi dan Pembinaan Budidaya Ternak Jumlah

551.650.000 843.050.000

Pelaksanaan Kegiatan Realisasi Program/Kegiatan sebagaimana pada tabel 23 berikut: Tabel 23. Realisasi Program / Kegiatan Perbibitan Ternak Sumber Dana APBN Tahun 2015 Target No

Program/Kegiatan

A 1

APBN – TP Pengembangan Budidaya Sapot Pengembangan Budidaya Kerbau Penyebaran Pejantan Sapot INKA Penyebaran Pejantan Kerbau INKA Pengembangan Budidaya Kambing Jumlah TP

2

4 5

B 1 2 3

4

APBN – DK Bimtek Budidaya Ternak Potong Perbaikan Manajemen INKA Bintek Budidaya Unggas dan Ternak Aneka Ternak Penguatan Kelembagaan Peternak

Volume

Anggaran (Rp)

Fisik (%)

Realisasi Keuangan Anggaran (Rp) (%)

24 klp

7.522.500.000

71,22

71,22

5.357.225.150

10 klp

4.166.370.000

58,06

58,06

2.418.918.000

3.326.000.000

67,91

67,91

2.258.763.500

773.300.000

67,29

67,29

520.337.000

162.500.000

91,31

91,31

148.381.000

15.950.670.000

71,12

71,12

10.703.624.650

1 lap

40.500.000

94,20

94,20

38.150.000

1 lap

12.150.000

99,94

99,94

12.142.900

2 lap

26.850.000

77,96

77,96

20.932.500

1 lap

70.250.000

61,71

61,71

43.350.000

130 ekor 20 ekor 1 klp


68

Target No 5

Program/Kegiatan

Volume

Anggaran (Rp)

Fisik (%)

Realisasi Keuangan Anggaran (Rp) (%)

Penilaian Manajemen Usaha Kelompok Peternak & Petugas Teknis

1 lap

40.950.000

90,83

90,83

37.195.000

6

Pembinaan SMD

1 lap

49.350.000

72,14

72.14

35.600.000

7


1 lap

51.350.000

98,44

98,44

50.550.000

8

Koordinasi & Pembinaan Budidaya Ternak

6 lap

551.650.000

90,10

90,06

496.792.400

843.050.000

85,66

85,66

734.712.800

Jumlah DK

Kegiatan Yang Berasal Dari Sumber Dana APBN-TP Sampai 2015 berasal

dengan

untuk

Desember

kegiatan

dari

yang

Direktorat

Budidaya yang berasal dari dana APBN – TP dengan alokasi

anggaran

sebesar

Rp.15.950.670.000,-

telah

terealisasi dengan capaian fisik sebesar 71% dan keuangan sebesar 71% atau Rp. 10.703.624.650-, dan sisa dana yang tidak terealisasi sebesar Rp. 5.247.045.350,- atau sebesar 29%, sementara sisa anggaran yang belum terealisasi berasal dari : - Pada kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Potong untuk pengadaan ternak di Kabupaten Dompu (160 ekor untuk 5 kelompok) dan hanya terealisasi 4 kelompok dengan jumlah ternak sebanyak 128 ekor - Kegiatan Penyebaran Pejantan sapi potong INKA untuk pengadaan ternak di Kabupaten Bima (30 ekor) tidak realisasi ini disebabkan karena rekanan tidak mampu untuk menyediakan ternak (putus kontrak)


69

Kegiatan yang berasal dari Sumber Dana APBN – DK Sementara untuk kegiatan dari Direktorat Budidaya yang berasal dari sumber dana APBN – DK sampai dengan Desember 2015 dengan total dana sebesar Rp.843.050.000,- secara fisik telah terealisasi sebesar 86% dan realisasi keuangan sebesar 86% atau sekitar Rp. 734.712.800,A. Rincian kelompok – kelompok ternak yang mendapatkan bansos/hibah dari kegiatan Bidang Budidaya Ternak antara lain : No

Kabupaten/Kota

Nama Kelompok

A.

Kegiatan Pengembangan Budidaya Sapi Potong dengan SK. Kadisnakwan Nomor : KU.110/6291/Satker-06/2015 tanggal 4 Mei 2015

1

Lombok Barat

KTT. Aman Sejahtera Dusun Banjar Desa Mareje Kecamatan Lembar

2

Lombok Barat

KTT. Sinar Terang Dusun Rerot Desa Bagekpolak Kecamatan Labuapi

3

Lombok Barat

KTT. Ranjung Sejahtera Dusun Panarukan Lauk Desa Kebon Ayu Kec Gerung

4

Lombok Utara

KTT. Lenggara Baru Desa Pemenang Barat Kecamatan Pemenang

5

Lombok Utara

KTT. Murmas Desa Gondang Kecamatan Gangga

6

Lombok Timur

KTT. Tunjung Biru Pringgasela Timur Kecamatan Pringgasela

7

Lombok Timur

KTT. Pade Giat Desa Sukarema Kecamatan Aikmel

8

Lombok Timur

KTT. Bermi Jaya Desa Aikmel Utara Kecamatan Aikmel

9

Lombok Timur

KTT. Tembere Kokoh Desa Lenek Baru Kecamatan Aikmel

10

Lombok Timur

KTT. Saling Kangen Desa Gapuk Kecamatan Suralaga

11

Sumbawa Barat

KTT. Ai Erat Reng Desa Aik Suning Kecamatan Seteluk

12

Sumbawa Barat

KTT. Ai Payung Desa Lampok Kecamatan Brang Ene

13

Sumbawa Barat

KTT. Sai Ate Kelurahan Menala Kecamatan Taliwang

14

Dompu

KTT. Mandiri Kelurahan Karijawa Kecamatan Dompu


70

No

Kabupaten/Kota

Nama Kelompok

15

Dompu

KTT. Dorompana Kelurahan Kandai I Kecamatan Dompu

16

Dompu

KTT. Cipta Mandiri Desa Kwango Kecamatan Manggelewa

17

Dompu

KTT. Berkah Sejati Desa Nusa Jaya Kecamatan Manggelewa

18

Dompu

KTT. Doroluba Kelurahan Kandai II Kecamatan Woja

19

Bima

KTT. Mada Mila Desa Mbawa Kecamatan Donggo

20

Bima

KTT. Usaha Barokah Desa Sangia Kecamatan Sape

21

Bima

KTT. Karya Abadi Desa Doro O’o Kecamatan Langgudu

22

Bima

KTT. Mori Sama Desa Riamau Kecamatan Wawo

23

Bima

KTT. Doro Wila Desa Oi Saro Kecamatan Sanggar

24

Bima

KTT. Usaha Sama Desa Lambu Kecamatan Lambu

B.

Kegiatan Penyebaran Pejantan Sapi Potong dengan SK. Kadisnakwan Nomor : KU.110/Satker-06/2015 tanggal 25 Mei 2015

1

Lombok Barat

18 kelompok (35 ekor) pejantan---- terlampir

2

Lombok Utara


3

Lombok Timur

17 kelompok (35 ekor) pejantan--- terlampir

4

Bima


C.

Kegiatan Penyebaran Pejantan Kerbau INKA dengan SK. Kadisnakwan Nomor : KU.110/7594/Satker-06/2015 tanggal 19 Mei 2015

1

Sumbawa Barat

KTT. Ai Rantok Desa Tebo Kecamatan Pototano

2

Sumbawa Barat

KTT. Batu Putih Desa Tebo Kecamatan Pototano

3

Sumbawa Barat

KTT. Gali Kele, Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang

4

Sumbawa Barat

KTT. Lingkungan Gor Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang

5

Sumbawa Barat

KTT. Kapuri Belo Desa Lalar Liang Kecamatan Taliwang

6

Sumbawa Barat

KTT. Tari Rungan Desa Lalar Liang Kecamatan Taliwang

7

Sumbawa Barat

KTT. Saling Satotang Desa Banjar Kecamatan Taliwang


71

No

Kabupaten/Kota

Nama Kelompok

8

Sumbawa Barat

KTT. Unter Gilae Desa Seteluk Atas Kecamatan Seteluk

9

Sumbawa Barat

KTT. Mega Bintang Desa Lalar Liang Kecamatan Taliwang

10

Sumbawa Barat

KTT. Bangun Mandiri Desa Dasan Kecamatan Jereweh

D.

Kegiatan Pengembangan Budidaya Kambing dengan SK. Kadisnakwan Nomor : KU.110/8753/Satker-06/2015 tanggal 4 Juni 2015

1

Lombok Utara

KTT. Sinar Rinjani Desa Montong Kemuning Desa Loloan Kecamatan Bayan

Dukungan program/kegiatan sumber dana APBN selain untuk bantuan barang yang diserahkan kepada masyarakat juga dilengkapi dengan operasional kegiatan mulai persiapan sampai monitoring dan evaluasi. c).

Hasil Capaian Kinerja Pakan Ternak Pakan mempunyai peranan penting dalam usaha peternakan khususnya dalam

peningkatan

produksi

dan

produktivitas ternak. Dari aspek ekonomi biaya pakan memberikan konstribusi hingga 70% - 80% dari seluruh biaya produksi. Sedangkan dari aspek teknis, kualitas pakan akan sangat berpengaruh kepada tingkat produksi ternak (daging, telur, susu) dan produktivitas ternak (misal calving interval, tingkat kematian). Fungsi pakan juga diarahkan pada upaya pemeliharaan daya tahan tubuh dan kesehatan sehingga ternak tumbuh sehat dan kuat. Upaya – upaya peningkatan produksi ternak tidak akan terlepas dari perencanaan sistem manajemen ternak yang akan diterapkan termasuk perencanaan penyediaan pakan yang memadai dalam kuantitas dan kualitas untuk sepanjang tahun yang akan dapat dicapai efektivitas dan efisiensi biaya produksi usaha peternakan. Adapun tujuan penyediaan pakan yaitu :


72

a. Meningkatkan penyediaan pakan hijauan, limbah pertanian, perkebunan dan hasil samping agro industri melalui teknologi pengolahan dan pengawetan b. Meningkatnya penyediaan pakan yang berkualitas pada ternak induk sapi potong c. Meningkatkan keterampilan peternak dalam pembuatan pakan olahan secara mandiri d. Menyediakan gudang/tempat penyimpanan agar pakan tetap terjaga kualitasnya dan tersedia sepanjang tahun. e. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan peternak f. Mendorong

tumbuh

kembangnya

usaha

peternakan

yang

berwawasan agribisnis Sedangkan sasaran kegiatan adalah : a. Meningkatnya ketersediaan pakan di kelompok dan kelompok sekitarnya b. Meningkatnya aplikasi teknologi pengolahan dan pengawetan pakan c. Meningkatnya kemampuan peternak dalam menyusun formulasi pakan d. Meningkatnya produktivitas ternak melalui penyediaan penguatan pakan sesuai dengan standar kebutuhan ternak Kegiatan – Kegiatan Kegiatan Bidang Pakan berasal dari sumber dana APBN-TP yang meliputi :


73

A. Sumber Dana APBN – TP kegiatannya antara lain : No.

Kegiatan

Dana (Rp)

1

Pengembangan Integrasi Ternak Tanaman Pangan

2

Penanaman & Pengembangan Tanaman Pakan Ternak Berkualitas

862.050.000

3

Pengembangan Lumbung Pakan (LP) Ruminansia

580.900.000

4

Revitalisasi UPP dan PPSK

200.000.000

5

Penguatan Pakan Induk Sapi Potong

917.350.000

6

Penguatan Sumber Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak di UPTD

5.000.000.000

7

Penguatan Sumber Bibit / Benih HPT di UPTD

778.500.000

8

Pengembangan Padang Penggembalaan di Kabupaten

9

Pemeliharaan Padang Pengembalaan Jumlah

2.045.850.000

4.886.650.000 146.100.000 15.417.400.000

B. Sumber Dana APBN – DK kegiatannya antara lain : No.

Kegiatan

1

Pengawasan Mutu dan Keamanan Pakan/Bahan Pakan

66.850.000

2

Koordinasi dan Bimbingan Teknis

72.600.000

3

Pengembangan Kapasitas SDM Pakan (dilaksanakan oleh BP3TR)

10.000.000

4

Pengawasan Peredaran Imbuhan/Pelengkap Pakan (dilaksanakan oleh BP3TR)

28.700.000

Jumlah


Dana (Rp)

178.150.000

74

Pelaksanaan Kegiatan A. Realisasi Program/Kegiatan sebagaimana pada tabel 24 berikut: Tabel 24. Realisasi Program/Kegiatan Pakan Ternak Sumber Dana APBN Tahun 2015 No

Program/Kegiatan

A 1

APBN – TP Penguatan Sumber Bibit / Benih Hijauan Pakan Ternak di UPTD Penguatan Sumber Bibit/Benih di HPT di UPTD Pengembangan Padang Penggembalaan di Kabupaten Dompu Pemeliharaan Padang Pengembalaan Pengembangan Integrasi Ternak Tanaman Pangan Penanaman dan Pengembangan Tanaman Pakan Ternak Berkualitas Pengembangan Lumbung Pakan (LP) Ruminansia Revitalisasi UPP dan PPSK Penguatan Pakan Induk Sapi Potong Jumlah TP

2

3

4 5 6

7

8 9

B 1

2 3 4

APBN – DK Pengawasan Mutu dan Keamanan Pakan/Bahan Pakan Koordinasi Tekhnis dan Bimbingan Teknis Pengembangan kapasitas SDM Pakan Pengawasan Peredaran imbuhan/Pelengkap Pakan Jumlah DK

Target Anggaran Volume (Rp)

Realisasi Fisik Keuangan Anggaran (%) (%) (Rp)

5.000.000.000

86,38

86,38

4.318.871.800

778.500.000

98,62

98,62

767.719.900

4.886.650.000

83,17

83,17

4.064.224.350

146.100.000

64,98

64,98

94.934.450

6 klp

2.045.850.000

60

49

989.944.700

6Klp

862.050.000

65

53

442.050.000

3 Klp

580.900.000

75

58

331.326.000

2 klp

200.000.000

75

65

128.700.000

6 klp

917.350.000

65

39

350.497.000

15.417.400.000

76,66

66,35 11.939.423.450

1 Lap

66.850.000

33,03

33,03

22.082.000

1 Lap

72.600.000

88,75

88,75

64.430.000

1 Lap

10.000.000

99,95

99,95

9.995.000

1 Lap

28.700,000

99,72

99,72

28.620.000

98.700.000

80,36

80,36

125.127.000


75

B. Kegiatan yang berasal dari sumber dana APBN -TP Sampai dengan Desember 2015 untuk kegiatan yang berasal dari Direktorat pakan yang berasal dari dana APBN – TP dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.417.400.000,- untuk capaian fisik telah terealisasi sebesar 73% dan keuangan sebesar 73% atau sebesar Rp.11.939.423.450-, dengan sisa dana yang tidak terealisasi sebesar Rp. 3.477.976.550,- atau sebesar 27%, sementara sisa anggaran yang tidak terealisasi berasal dari kegiatan antara lain :  Dari kegiatan Integrasi ternak dan tanaman pangan antara lain : Pengadaan peralatan seperti chopper, alat pengolah pupuk organik, pengadaan HPT di 6 kelompok  Untuk pengadaan alsin dan pembangunan gudang pakan hijauan kegiatan Penanaman dan Pengembangan Tanaman Pakan Ternak berkualitas tidak dilaksanakan  Kegiatan Pengembangan Lumbung Pakan Ruminansia untuk pengadaan peralatan dan mesin (chopper, pengangkut pakan roda 3)  Kegiatan

penguatan

pakan

induk

sapi

potong,

untuk

pengadaan peralatan dan mesin (chopper dan sarana penunjang dan pompa air – pipanisasi) C. Kegiatan yang berasal dari Sumber dana APBN – DK : Sementara untuk kegiatan dari Direktorat Pakan yang berasal dari sumber dana APBN – DK sampai dengan Desember 2015 dengan total dana sebesar Rp.178.150.000,- telah terealisasi baik fisik 80% maupun keuangan sebesar 80% atau sebesar Rp. 125.127.000,-


76

D. Rincian kelompok – kelompok ternak yang mendapatkan bansos/hibah dari kegiatan Bidang Pakan antara lain : No A.

1 2 3 4 5 6 B.

1 2 3 C.

1 2 3 4 5 6 D.

1 2

Kabupaten/Kota Nama Kelompok Kegiatan Pengembangan Integrasi Ternak Tanaman Pangan dengan SK. Kadisnakwan Nomor : KU.110/6100/Satker06/2015 tanggal 29 April 2015 Lombok Barat KTT. Selen Aik Dusun Selen Aik Desa Sedau Kecamatan Narmada Lombok Timur KTT. Sejati Dusun Lingkungan Daye Desa Tetebatu Kecamatan Sikur Lombok Utara KTT. Gumi Daya Lestari Dusun Kapu Desa Jenggale Kecamatan Tanjung Dompu KTT. Nafas Baru Dusun Dorebara Kecamatan Dompu Bima KTT. Mekar Jaya Desa Bala Kecamatan Wera Bima KTT. So Rade Desa Lewintana Kecamatan Soromandi Kegiatan Pengembangan Lumbung Pakan Ruminansia dengan SK. Kadisnakwan Nomor : KU.110/6104/Satker-06/ 2015 tanggal 29 April 2015 Sumbawa Barat KTT. Orong Panusak Desa Sapugara Bree Kecamatan Brang Rea Bima KTT. Wadu Sahe Desa Keli Kecamatan Woha Bima KTT. Usaha Bersama Desa Tolotangga Kecamatan Monta Kegiatan Penanaman dan Pengembangan Tanaman Pakan Ternak Berkualitas dengan SK. Kadisnakwan Nomor : KU.110/6101/Satker-06/2015 tanggal 29 April 2015 Lombok Barat KTT. Beriuk Giat Dusun Medas Bedugul Desa Taman Sari Kecamatan Gunung Sari Lombok Timur KTT. Kokok Balas Desa Pancor Kecamatan Wanasaba Lauk Lombok Utara KTT. Duta Tani Dusun Kebalon Desa Senaru Kecamatan Bayan Sumbawa Barat KTT. Lajandre Desa Seteluk Tengah Kecamatan Seteluk Dompu KTT. Ni’U Monca Desa Dorebara Kecamatan Dompu Bima KTT. So Oi Mbai Desa Simpasai Kecamatan Monta Kegiatan Revitalisasi Unit Pengolah Pakan/Pengolah Pakan Skala Kecil (UPPPPSK) dengan SK Kadisnakwan Nomor : KU.110/7021/Satker-06/2015 Tanggal 11 Mei 2015 Lombok Timur KTT. Minari Dusun Jorong Lauk Desa Wanasaba Kecamatan Wanasaba Lombok Timur KTT. Bareng Mele Dusun Tinggang Kelayu Jorong Kecamatan Selong


77

E.

1 2 3

4

5 6

Kegiatan Penguatan Pakan Induk Sapi Potong dengan SK Kadisnakwan Nomor : KU.110/6103/Satker-06/2015 tanggal 27 April 2015 Lombok Barat KTT. Mule Jati Dusun Karang Bangket Desa Kuranji Kecamatan Labuapi Lombok Timur KTT. Sabilal Muhtadin Dusun Lendang Bunga Desa Kalijaga Kecamatan Aikmel Lombok Timur KTT. Luang Tune Dusun Montong Pace Desa Kembang Kerang Kecamatan Aikmel Lombok Timur KTT. Sinar Berlian Dusun Kayu Lian Desa Pringgajurang Kecamatan Montong Gading Lombok Utara KTT. Beriuk Tangi Dusun Telaga Maluku Desa Rempek Kecamatan Gangga Lombok Utara KTT. Pade Kompak Dusun Lokok Senggol Desa Pendua Kecamatan Kayangan

Dukungan program/kegiatan sumber dana APBN selain untuk bantuan barang yang diserahkan kepada masyarakat juga dilengkapi dengan operasional kegiatan mulai persiapan sampai monitoring dan evaluasi.


78

Tabel 25. Rekapitulasi Jumlah Ternak dan Alat Yang Sudah Diserahkan Ke Kelompok/Masyarakat Sumber Dana APBN Tahun 2015 Jenis Ternak/Barang No

Jenis Kegiatan

Jumlah Sapi/ Gudang Chopper Kelompok Kambing Pakan (buah) (ekor) (unit) Penerima

1

Pengembangan Budidaya Sapi Potong

23

736

-

-

2

Penyebaran Pejantan Pemacek (INKA)

54

100

-

-

3

Penyebaran Pejantan Kerbau (INKA)

10

20

-

-

4

Pengembangan Budidaya Kerbau

10

200

-

-

5

Pengembangan Budidaya kambing

1

52

-

-

6

Integrasi Ternak Tanaman Pangan

6

150

-

6

7

Pengembangan Lumbung Pakan

3

-

-

3

2

-

4

-

6

-

-

6

1

39

116

1.297

4

15

8 Revitalisasi UPP/PPSK 9

Penguatan Pakan Indukan Sapi Potong

10 Pembibitan Sapi Potong TOTAL


79

E. Hasil Capaian Kinerja Program kegiatan Sumber Dana APBD Alokasi dana yang bersumber dari APBD diperuntukkan untuk kegiatan - kegiatan pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak, peningkatan produksi dan produktifitas ternak dan penguatan kelembagaan kelompok tani ternak.Realisasi Program/Kegiatan Sumber Dana APBD sebagaimana pada tabel 26 berikut : Tabel 26. Realisasi Program/Kegiatan Sumber Dana APBD Tahun 2015

No Program/Kegiatan A

Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan Ternak

Realisasi

Jumlah Anggaran (Rp)

Fisik (%)

Keuangan (%)

1.850.544.000

79,87

79,87

372.605.000

350.544.000

82

81,55

285.885.000

Anggaran (Rp)

1

Kegiatan Rutin

2

Kegiatan Bansos

1.500.000.000

79,47

79,47 1.192.054.000

B

Peningkatan Produksi dan Produktifitas Ternak

2.622.144.000

70,28

70,28 1.842.786.500

372.144.000

84

1

Kegiatan Rutin

2

Kegiatan Bansos

2.250.000.000

68

68 1.530.875.000

C

Penguatan Kelembagaan Kelompok Tani Ternak

3.115.470.000

92,83

92,83 2.892.047.620

1

Kegiatan Rutin

313.470.000

91

2

Kegiatan Bansos

2.802.000.000

93

93 2.607.896.000

Jumlah 7.588.158.000

82

81,87 6.212.737.120


83,81

90,65

311.911.500

284.151.620

80

Rincian kelompok – kelompok ternak yang mendapatkan hibah bantuan sumber dana APBD antara lain : No I.A

1 2

3

4 5 6 7 B.

1

II.A

1

Kabupaten/ Nama Kelompok Kota Kegiatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pembibitan Ternak (Pemberdayaan Hibah Pengembangan Sapi Bali) Masing - Masing Kelompok Mendapat 13 Ekor Sapi Dengan 1 Ekor Jantan Dan 12 Ekor Betina Lombok KTT Harapan Desa Rambitan Kecamatan Tengah Pujut Lombok KTT Pade Angen Desa Selengan Kecamatan Utara Kayangan KTT Tugu Sari Desa Rempek Kecamatan Gangga Lombok KTT Jemur Jukut Desa Jeruk Manis Timur Kecamatan Sikur KTT Pade Angen Desa Lando Kecamatan Terara Sumbawa KTT. Saling Pariri Desa Kalimantong Barat Kecamatan Brangrea Sumbawa KTT Sakiki Rara Desa Sampe Kecamatan Rhee Dompu KTT Sinar Embun Desa Tempat Kecamatan Pajo Bima KTT Doro Mbeli Desa Pesa Kecamatan Wawo Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pembibitan Ternak (Budidaya Pengembangan Sapi Bali Berbasis IB) Masing -Masing Kelompok Mendapatkan 13 Ekor Yang Terdiri Dari 1 Ekor Jantan Dan 12 Ekor Betina Lombok KTT Bukit Permai Dusun Sesager Desa Timur Puncak Jeringo Kecamatan Suela KTT Fajar Harapan Dusun Kuang Renga Trans Desa Puncak Jeringo Kecamatan Suela KTT Mule Jati Dusun Senggalang Alang Desa Puncak Jeringo Kecamatan Suela KTT Kusuma Jaya Dusun Limbung Desa Perigi Kecamatan Suela Peningkatan Produksi Dan Produktifitas Ternak (Pengembangan Perbibitan Sapi Bali) Masing - Masing Kelompok Menerima 11 Ekor Yang Terdiri Dari 1 Ekor Jantan Dan 10 Ekor Betina Lombok KTT Raudhatul Azhar Dusun Penakak Desa Timur Masbagik Timur Kecamatan Masbagik KTT Doe Amanah Desa Aikmel Utara Kecamatan Masbagik KTT Matiq Bejari Desa Aikperare Kecamatan Aikmel


81

No

B

1

2

3

C.

1

2

3 4

Kabupaten/ Kota

Nama Kelompok

KTT LM3 Raudhatul Mujahidin Desa Kumbang Kecamatan Masbagik KTT Nyiur Ijo Desa Serumut Kecamatan Pringgabaya Peningkatan Produksi Dan Produktifitas Ternak (Pengembangan Budidaya Kambing) Masing - Masing Kelompok Menerima 30 Ekor Yang Terdiri Dari 3 Ekor Jantan Dan 27 Ekor Betina Lombok KTT Kibas Desa Karang Bongkot Kecamatan Barat Labuapi KTT Tunas Makmur Desa Dasan Geres Kecamatan Gerung Lombok KTT Pade Geger Desa Loang Maka Tengah Kecamatan Praya Barat KTT Ngiring Simpang Desa Labulia Kecamatan Jonggat KTT Karya Sejahtera Dusun Tanggak Kelurahan Gerunung Kecamatan Praya Lombok KTT Embrur Jaya Dusun Lendang Embrur Timur Desa Kalijaga Baru Kecamatan Aikmel KTT Beru Jari Kelurahan Kelayu Selatan Kecamatan Selong KTT Mule Jati II Dusun Pengonong Desa Sakra Kecamatan Sakra Timur KTT Mekar Jaya Desa Sikur Kecamatan Sikur KTT Mule Pacu Dusun Permas Desa Pare Mas Kecamatan Jerowaru Peningkatan Produksi Dan Produktifitas Ternak (Pengembangan Kawasan Unggas Pedesaan). Untuk Kelompok Yang Menerima DOD Memperoleh 330 Ekor DOD, Pakan Dan Alat Penunjang Sedangkan Kelompok Yang Menerima DOC Memperoleh 350 Ekor DOC, Pakan Dan Alat Penunjang Kota KTT Barokah Lingkungan Jempong Wareng Mataram Kecamatan Ampenan Utara (DOD) KTT Istiqomah Lingkungan Dasan Cermen Timur Kecamatan Sandubaya (DOC) Lombok KTT Bulan Sabit Dusun Muhajirin Desa Barat Terong Tawah Kecamatan Labuapi (DOD) KTT Karya Muda Desa Gapuk Kecamatan Gerung (DOC) Lombok KTT Jeruju Girang Desa Kelebuh Kecamatan Tengah Praya Tengah (DOD) Lombok KTT Bareng Maju Kelurahan Tanjung Timur Kecamatan Labuhan Haji (DOC) KTT Tunas Sederhana Desa Bagik Nyaka Santri Kecamatan Aikmel (DOD) KTT Jaya Lengka Dusun Gelogor Desa Lendang Nangka Kecamatan Masbagik (DOC)


82

No 5

III.

A

1

2

3 4 5

6 B.

1

2

Kabupaten/ Nama Kelompok Kota Lombok KTT Ireng Sitar Dusun Terengan Desa Utara Pemenang Timur (DOD) KTT Melet Maju Dusun Sanggar Sari Desa Sigar Penjalin Kecamatan Tanjung (DOC) Penguatan Kelembagaan Kelompok (Pemberdayaan Kelompok Sapi) Jumlah Ternak Yang Diterima Kelompok Bervariasi Lombok KTT. Siap Maju Dusun Gagutu Telaga Desa Barat Midang Kecamatan Gunungsari (18 ekor betina) KTT. Banteng Mandala Desa Giri Tembesi Kecamatan Gerung (21 ekor betina) KTT. Guna Artha Desa Banyu Urip Kecamatan Gerung (21 ekor betina) Ponpes. Selaparang Kediri Selapang Kecamatan Kediri (10 ekor betina) Lombok KTT. Saling Imbuh Dusun Imbo Montong Tengah Teker Desa Dasan Baru Kecamatan Kopang (14 ekor betina) Lombok KTT. Bina Sejahtera Desa Dames Damai Timur Kecamatan Suralaga (9 ekor betina) Lombok KTT. Sari Tunak Dusun Pansor Tengak Desa Utara Sesait Kecamatan Kayangan (9 ekor betina) Sumbawa KTT. Omal Kele Desa Pamanto Kecamatan Empang (14 ekor betina) KTT. Sampar Reh Desa Lamenta Kecamatan Empang (14 ekor betina) Dompu KTT. Tolo Jawa Satu Desa Kempo Kecamatan Kempo (21 ekor betina) Penguatan Kelembagaan Kelompok (Pemberdayaan Kelompok Kambing). Jumlah Ternak Yang Diterima Kelompok Bervariasi Lombok KTT. Suka Reda Desa Lepak Timur Timur Kecamatan Sakra Timur (26 ekor yang terdiri dari 1 ekor jantan dan 25 ekor betina) KTT. Maju Bersama Dusun Bilesundung Utara Desa Paokmotong (6 ekor betina) KTT. Tunas Berkah Kuang Wai Desa Menceh Kecamatan Sakra Timur (6 ekor betina) KTT. Sinar Mandiri Desa Pohgading Kecamatan Pringgabaya (6 ekor betina) Lombok KTT. Ngaret Balungadang Kelurahan Praya Tengah Kecamatan Praya (21 ekor yang terdiri dari 1 ekor jantan dan 20 ekor betina) KTT. Perintis Dusun Pipi Desa Pendem Kecamatan Janapria (6 ekor betina)


83

No

Kabupaten/ Kota

Nama Kelompok KTT. Ripus Sepakat Desa Ganti Kecamatan Praya Timur (10 ekor yang terdiri dari 1 ekor jantan dan 9 ekor betina) KTT. Kamri Bun Base Desa Perina Kecamatan Jonggat (8 ekor yang terdiri dari 1 ekor jantan dan 7 ekor betina) KTT. Ijo Balit Desa Penujak Kecamatan Praya Barat (6 ekor betina)

3

Sumbawa Barat

KTT. Jorok Batu Air Kelurahan Bugis Kecamatan Taliwang (9 ekor yang terdiri dari 1 ekor jantan dan 8 ekor betina)

4

Bima

KTT. Oi Late Desa Ngali Kecamatan Belo (14 ekor yang terdiri dari 1 ekor jantan dan 13 ekor betina)

C.

Penguatan Kelembagaan Kelompok (Pembangunan/Rehab Kandang). Kelompok Memperoleh 1 Unit 1

D.

Lombok Timur

KTT. Sukadamai Desa Kecamatan Labuhan Haji

Korleko

Selatan

Penguatan Kelembagaan Kelompok (Alat Pengolahan Pakan). Kelompok Menerima Chopper Dan Hammer Mill 1

Lombok Timur

KTT.Mandiri Sejahtera Desa Lilir Dusun Lenek Daye Kecamatan Aikmel KTT. Beriuk Pacu Desa Kecamatan Sakra Timur

E.

Lepak

Timur

Penguatan Kelembagaan Kelompok (Pengadaan Bibit Kerbau), Kelompok Menerima 5 Ekor Betina 1

F.

Lombok Timur

KTT. Timbul Madu Dusun Esoh Desa Batu Putik Kecamatan Keruak

Penguatan Kelembagaan Kelompok (Budidaya Unggas) 1

Lombok Barat

KTT. Marginal Sesela Kecamatan Gunungsari ( 220 ekor ayam kampung super dan pakan)

2

Lombok Timur

KTT. FM Center Dusun Lekong (180 ekor ayam petelur dan pakan)


84

Tabel 27. Rekapitulasi Jumlah Ternak Dan Alat Yang Sudah Diserahkan Ke Kelompok/Masyarakat Sumber Dana APBD Jenis Ternak/Barang

No

Jenis Kegiatan

Jumlah Sapi Kerbau Kambing DOD DOC Klp. Bali (ekor) (ekor) (ekor) (ekor) Penerima (ekor)

A

1.

2.

2

3

Pemberdayaan Hibah Pengembangan Sapi bali Budidaya Pengembangan Sapi Bali Berbasis IB

9

117

-

-

-

-

-

-

-

-

4

52

-

-

-

-

-

-

-

-

Peningkatan Produksi dan Produktifitas Ternak Pengembangan Perbibitan Sapi Bali Pengembangan Budidaya Kambing Pengembangan Kawasan Unggas Pedesaan

5

55

-

-

-

-

-

-

-

-

10

300

-

-

-

-

-

-

-

-

10

-

-

-

1650

1750

-

-

-

-

C 1 2 3 4 5 6

Rehab Kndg. (unit)

Pembangunan Sarana Prasarana Pembibitan Ternak

B 1

Alat Choper Ayam dan Petelur Hammer (ekor) Mill (bh)

Ayam Kmpg Super (ekor)

Penguatan Kelembagaan Kelompok Pemberdayaan Kelompok Sapi Pemberdayaan Kelompok kambing Pembangunan Rehab Kandang Alat Pengolahan Pakan Pengadaan Bibit Kerbau Budidaya Unggas Total

15

254

-

-

-

-

-

-

-

-

11

-

-

118

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

-

-

-

1

2

-

-

-

-

-

-

-

4

-

1

-

5

-

-

-

-

-

-

-

2

-

-

-

-

-

220

180

-

-

70

778

5

118

1.650

1.750

220

180

4

1


85

Untuk menunjang kegiatan - kegiatan yang berupa hibah ternak / barang kepada kelompok maka dilakukan juga beberapa kegiatan untuk memperkuat kelembagaan kelompok tani ternak. Beberapa kegiatan yang dimaksud adalah : a. Pertemuan Koordinasi dan Sinkronisasi Kelompok Perbibitan Ruminansia b. Pertemuan Kegiatan Uji Performance c. Workshop Kelompok Tani Ternak Penerima Hibah d. Pertemuan Komisi Bibit e. Pelatihan Kelompok Perbibitan f.

Pertemuan Sarjana Pendamping Kelompok Perbibitan

g. Pertemuan Koordinasi Penguatan Kelompok Perbibitan h. Pertemuan Koordinasi Investasi Pembibitan Ternak Tahun 2015 i.

Sosialisasi Pengembangan Usaha Melalui Asuransi

Beberapa rumusan dari hasil pertemuan/workshop yang telah dilakukan antara lain ; 1. Pertemuan

Koordinasi

dan

Sinkronisasi

Kelompok

Perbibitan Ruminansia :  Pengembangan

kelompok-

kelompok perbibitan harus disertai

dengan

dukungan

sarana prasarana pendukung dan regulasi yang jelas terkait harga dan pemasaran;  Untuk menjamin kepastian usaha dan pemasaran, perlu ada pasar ternak bibit secara khusus, pola pemasaran seperti apa, apakah dalam bentuk pelelangan ternak bibit;  Untuk mencegah pemotongan ternak betina produktif, perlu ada upaya secara nyata untuk mencegah ternak betina produktif dipotong di pasar, pemberdayaan RPH atau melalui badan usaha secara khusus; LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

86

 Pemurnian sapi bali harus betul-betul menjadi komitmet pemerintah daerah, penerapan IB dengan straw atau semen eksotik harus segera dibatasi bahkan dihentikan. Karena potensi sapi bali sangat cocok untuk dikembangkan di daerah ini;  Pembentukan wadah Asosiasi Kelompok Perbibitan harus disertai dengan sistem pola kerja dan fungsi yang jelas dan ada upaya yang jelas terutama dalam menyelamatkan ternak betina produktif sebagai pabrik dalam meningkatkan produksi dan produktifitas ternak dan harus segera ada pertemuan antara pelaku usaha sektor hilir 2. Pertemuan kegiatan Uji Performance :  Pengembangan kelompok - kelompok perbibitan yang telah dilaksanakan selama ini selain telah memperkuat terbentuknya kawasan perbibitan di daerah NTB juga mendukung program perbaikan kualitas ternak sapi di daerah ini;  Kelompok perbibitan

yang

kelompok telah

ada

termasuk kelompok perbibitan binaan sarjana pendamping perlu

ditetapkan

sebagai

kelompok kegiatan penerapan uji performance, sehingga ada pola dan mekanisme yang tepat dalam menyiapkan ternak bibit yang berkualitas melalui recording;  Selama ini tercatat sebanyak 24 kelompok perbibitan yang sudah

ditetapkan

sebagai

kelompok

penerapan

Uji

Performance berada di Kabupaten Lombok Tengah, dimana segala hal yang dilaksanakan dan terjadi dalam kelompok-kelompok tersebut dilakukan recording secara teratur oleh 8 (delapan) petugas recording;


87

 Pada tahun 2016, kelompok-kelompok perbibitan sebagai penerapan kegiatan uji performance akan diperbanyak di Pulau Lombok, adapun target sebanyak 100 kelompok;  Ternak hasil kegiatan uji performance sudah diambil oleh pemerintah daerah untuk dikembangbiakkan dalam rangka memperbaiki dan meningkatkan kualitas ternak di daerah. Pada tahun 2015 ternak bibit hasil uji performance sebanyak 30 ekor sudah dikembangkan di stasiun uji performance di UPTD Lingkup Banyumulek; 3. Workshop Kelompok Tani Ternak Penerima Hibah : Dengan dilaksanakannya Workshop Kelompok Tani Ternak Paket Bantuan Ternak/Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat TA. 2015 beberapa hal yang bisa disimpulkan adalah sebagai berikut : - diharapkan kegiatan paket hibah ternak sapi, kerbau, kambing

dan

unggas

tahun 2015 tepat sasaran, terjalinnya koordinasi yang optimal antara Pemerintah Provinsi,

Pemerintah

Kabupaten

/

Kota

dan

kelompok

ternak

sehingga

permasalahan/kendala yang muncul di lapangan bisa diatasi secara bersama - sama. Segala permasalahan yang ada bisa dikonsultasikan kepada Dinas karena secara teknis lebih paham dalam mengatasi permasalahan yang ada sehingga bantuan yang diterima oleh kelompok tani ternak bisa lebih bermanfaat. - Regulasi

hibah

dan

bansos

sudah

tertuang

dalam

peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan aturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2011 sehingga jelas kriteria penerima hibah dan bansos

yaitu

peruntukkannya

secara


spesifik

telah 88

ditetapkan, tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, memenuhi persyaratan penerima hibah. Pemberian hibah harus tetap mengacu kepada SOP (Standart Operasional Prosedure), sesuai dengan perencanaan yang ada. Dari sisi perencanaan dan pengganggaran harus sama, tidak boleh ada perbedaan. Hal yang sangat penting yang perlu diperhatikan adalah pada saat menuangkan naskah perjanjian harus diikat dari sisi aturan main dan aspek hukum. - Pertangungjawaban barang / ternak yang diserahkan kepada masyarakat / kelompok harus dilaporkan kepada Gubernur melalui SKPD terkait karena banyak hal -hal yang tidak diinginkan sering terjadi di lapangan seperti bantuan yang tidak tepat sasaran, barang yang tidak sesuai spesifikasi dan kurang volume. - Masalah

administrasi

menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan sehingga bansos

administrasi harus

dilakukan

secara tertib. Beberapa hal yang harus terpenuhi untuk kelengkapan administrasi yaitu Berita Acara penyerahan yang dilengkapi dengan bukti - bukti dokumentasi. Hal ini untuk memudahkan dalam menghadapi pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak yang berwenang. - Kegiatan bansos rawan penyimpangan terutama untuk Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia/Pejabat Panitia

Pengadaan/Unit

Penerima

Hasil

Layanan

Pekerjaan,

pengadaan,

Bendahara,

Tim

teknis/Tim Verifikasi, Penyedia Barang/Jasa, Penerima bantuan dan pihak lain yang ikut mengawal proposal LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

89

- Upaya untuk mengurangi, menghilangkan atau mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dengan meningkatkan keimanan sesuai agama masing - masing, melaksanakan tugas/amanah sesuai peraturan yang berlaku, jangan bersikap konsumtif (diri sendiri dan keluarga), jangan takut berkata tidak/loyalitas (positif), melaporkan segala penyimpangan yang diketahui dan menjaga amanah yang dipercayakan. 4. Pertemuan Komisi Bibit - Pengembangan kelompok -

kelompok

perbibitan

yang telah dilaksanakan selama ini, selain telah memperkuat terbentuknya kawasan

perbibitan

di

daerah NTB juga mendukung program perbaikan kualitas ternak sapi di daerah ini; - Kelompok - kelompok perbibitan yang telah ada baik melalui kegiatan uji performan mapun kelompok binaan sarjana pendamping program, perlu ditetapkan standar dan kriteria ternak bibit yang akan dikembangkan dalam daerah dan memenuhi kebutuhan luar daerah; - Untuk kelanjutan pengembangan kelompok perbibitan, perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan pengembangan usaha perbibitan, penerapan recording (pencatatan), kualitas ternak bibit dan harga yang diperoleh oleh para peternak; - Untuk mewujudkan peran dan tugas Komisi bibit secara menyeluruh

terutama

rekomendasi

kepada

dalam

membantu

pemerintah

daerah

memberikan khususnya

kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB terkait kriteria dan standar harga bibit, perlu segera dibuat petunjuk pelaksanan dan rencana kerja komisi bibit; LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

90

- Komisi bibit agar dapat melakukan pembinaan dan monev terhadap perkembangan kelompok-kelompok perbibitan sehingga kelompok tersebut mempunyai rencana kerja yang fokus dan terukur; 5. Pelatihan Kelompok Perbibitan -

Pengembangan kelompokkelompok perbibitan yang telah dilaksanakan selama ini,

diperlukan

pelatihan-

pelatihan secara langsung dipraktekkan

dan

bisa

diterapkan oleh kelompok; -

Kelompok-kelompok perbibitan dalam menyiapkan ternak bibit yang berkualitas melalui recording secara teratur, penentuan harga dan jaminan pemasaran bagi ternak bibit harus jelas;

-

Pelatihan dan sangat

pendamping bagi kelompok perbibitan

diperlukan

secara

berkelanjutan

dan

akan

diupayakan studi banding di daerah - daerah yang sudah maju usaha perbibitan dalam skala besar; -

Penanganan kesehatan hewan secara maksimal akan dapat mencegah terjadinya kasus kejadian penyakit hewan menular termasuk gangguan reproduksi pada induk

dan

segera

melaporkan

kepada

petugas

puskeswan terdekat agar segera dapat ditangani; -

Pelatihan pengolahan pakan hasil samping pertanian, selain dapat menyediakan cadangan pakan pada musim kemarau, juga melatih pelaku usaha untuk memanfaatkan limbah pertanian yang ada di sekitar lokasi seperti jerami padi, jagung, dll dalam bentuk silase, wafer jerami, dll.


91

6. Pertemuan Sarjana Pendamping Kelompok Perbibitan - Program

sarjana

pendamping

perbibitan

yang

telah

dilaksanakan mulai tahun 2007 sampai tahun 2015, telah memperkuat terbentuknya kawasan perbibitan di daerah NTB; - Program sarjana pendamping perbibitan selain membina kelompok juga mempunyai peran yang sangat strategis dalam membantu menyeleksi dan menetapkan calon kelompok-kelompok perbibitan; - Untuk kelanjutan program sarjana

pendamping

perbibitan, agar dilakukan evaluasi menyeluruh pelaksanaan

secara terhadap tugas,

koordinasi dan pelaporan. Untuk selanjutnya terus dipertahankan dan diusulkan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari program perbibitan itu sendiri; - Untuk mewujudkan program keberlanjutan tersebut, diminta kepada masing - masing sarjana pendamping program perbibitan untuk segera mengiri format laporan yang akan disiapkan tim monev provinsi, untuk selanjutnya dibuatkan dalam bentuk buku “Pencapaian program perbibitan di daerah NTB” melalui pembentukan kawasan - kawasan perbibitan oleh Sarjana Pendamping -

Penempatan dan pemberian tugas dan tanggungjawab bagi sarjana pendamping perbibitan di masing - masing daerah agar disesuaiakan dengan pedoman teknis yang telah disusun oleh Direktorat Budidaya Ditjen. Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI;


92

7. Pertemuan Koordinasi Penguatan Kelompok Perbibitan - Pengembangan

dan

penguatan kelembagaan kelompok

-

kelompok

perbibitan menjadi suatu keharusan, selain untuk meningkatkan daya saing usaha juga dimaksudkan untuk

mendorong

agar

produk

-

produk

kelompok

perbibitan memiliki standar yang baik; - Kelompok - kelompok perbibitan dalam menyiapkan ternak bibit yang berkualitas selain untuk memperbaiki kualitas ternak juga meningkatkan pendapatan peternak melalui pembentukan koperasi berbasis kelompok; - Pengajuan akses permodalan melalui perbankan khususnya BRI, relatif sangat mudah, seperti KKPE dan KUR, syarat dan agunan tidak menjadi hal yang utama, asalkan usulan kelompok

betul-betul

dibahas

secara

bersama

(BA

pembahasan) dan disertai RTDKK serta rekomendasi dari dinas terkait, agunan bisa disesuaikan dengan nominal usulan; - Syarat terbentuknya sebuah organisasi Koperasi hanya dengan minimal anggota sebanyak 20 orang, saling percaya dan saling mengawasi melalui Rapat Anggota, Kepengurusan dan badan pengawas. Kooperasi berbasis Kelompok akan sangat membantu anggota baik dalam meningkatkan usaha, pendapatan keluarga dll; - Kelembagaan kelompok untuk sementara bisa dilaksanakan dengan mengajukan permohonan registrasi di tingkat desa, kemudian dilanjutkan di tingkat kecamatan, yang ditandai dengan surat keterangan pendaftaran pada semua tingkatan.


93

8. Pertemuan Koordinasi Investasi Pembibitan Ternak Tahun 2015 - Investasi perbibitan ternak di Wilayah Provinsi NTB ke depan diwacanakan

bahwa

setiap

Provinsi

yang

memenuhi

kebutuhan ternak sapi yang berasal dari NTB dilakukan kerjasama dalam bentuk investasi sapi dapat dijelaskan sebagai berikut : Provinsi tersebut berinvestasi pemeliharaan ternak dengan membina kelompok - kelompok peternak yang ada di Wilayah Provinsi NTB (10 Kabupaten/Kota se - NTB) dengan masa pemeliharaan tertentu untuk siap dipanen yang akan dikirim ke Provinsi tujuan, jadi Provinsi tersebut untuk memenuhi kebutuhannya tidak tergantung pada quota yang telah ditetapkan oleh Provinsi NTB. Selain investasi ternak sapi juga dianjurkan untuk mengambil straw semen beku produksi UPTD, BIB Banyumulek termasuk juga bibit legume dari UPTD HMT Serading Sumbawa. - Kurangnya minat pelaku usaha untuk menanamkan investasi perbibitan ternak dan penggemukan ternak disebabkan karena permodalan yang dibutuhkan cukup besar, resiko yang dihadapi cukup tinggi seperti kematian ternak dan pencurian ternak, serta minimnya informasi tentang peluang dan potensi pengembangan perbibitan ternak sehingga pengembangan investasi peternakan berjalan sangat lamban. - Upaya penyelesaian permasalahan permodalan di Bidang Peternakan melalui pendekatan Investasi permodalan pada kelompok - kelompok peternak dengan berbasis industrialisasi yaitu ke depan NTB akan mengurangi pengiriman ternak hidup

keluar

NTB,

mengoptimalkan

pemotongan

dan

pengolahan ternak di wilayah NTB misalnya pengiriman daging beku, pengiriman hasil olahan bahan hasil hewan.


94

- Harapan ke depan kelompok di NTB berbadan hukum sehingga dapat mengakses permodalan melalui Perbankan maupun lembaga pembiayaan/perkreditan. 9. Sosialisasi Pengembangan Usaha Melalui Asuransi Ternak a. Dasar Hukum Asuransi Ternak (ATS) yaitu : -

Undang

Undang

Nomor

19

tahun

2013

tentang

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani -

Keputusan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) No.S-578/ NB.11/2013 tanggal 27 Februari 2013 tentang Pencacatan ijin produk asuransi ternak sapi (ATS) oleh Konsorsium Asuransi Ternak Sapi (PT. Jasindo, PT. Asuransi Raya, PT. Asuransi Bumida dan PT Asuransi Tri Pakarta)

-

Permentan No. 40/Permentan/SR.230/7/2015 tanggal 13 Juli 2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian

-

Pedoman Pelaksanaan Asuransi Ternak Sapi (ATS) dalam proses penandatanganan Direktur Jendral PSP, Kementerian Pertanian RI.

-

Skema Asuransi Ternak Sapi (ATS) memberikan jaminan pengganti kepada pemilik, jika ternak sapi mengalami resiko

kematian

karena

penyakit,

kecelakaan

dan

melahirkan maupun resiko kehilangan atau lainnya sebagaimana

diatur

didalam

polis.

Asuransi

ini

memberikan perlindungan terhadap resiko kerugian baik bagi peternak maupun perbankan. -

Asuransi ternak sapi yang mendapatkan ijin resmi dari OJK dengan menunjuk Konsorsium Asuransi Ternak Sapi (KATS) untuk memasarkan produk khusus ATS di Indonesia. KATS diketuai oleh PT. Asuransi Jasa Indonesia (AJI), dengan anggota PT. Asuransi Umum Bumiputra Muda 1967, PT. Asuransi Tri Pakrata dan PT. Asuransi Raya.


95

C.

PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN PENINGKATAN SARANA PRASARANA TAHUN 2015

Peningkatan Pengelolaan Air Irigasi Pada tahun 2015, kegiatan pengelolaan air irigasi untuk pertanian khususnya pembangunan sektor peternakan di basis - basis kelompok dan padang penggembalaan dilaksanakan melalui pembinaan, monitoring dan evaluasi. Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pada tahun 2015, kegiatan perluasan areal dan pengelolaan lahan untuk pertanian khususnya pembangunan sektor peternakan di basis - basis kelompok dan padang penggembalaan dilaksanakan melalui koordinasi dan konsultasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi. Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat Mesin Pertanian Pada tahun 2015, kegiatan pengelolaan sistem penyediaan dan pengawasan alat mesin untuk pertanian khususnya pembangunan sektor peternakan di basis - basis kelompok dan padang penggembalaan dilaksanakan melalui koordinasi dan konsultasi pembinaan, monitoring dan evaluasi. Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya. Pada tahun 2015, kegiatan dukungan manajemen dan dukungan teknis lainnya untuk pertanian khususnya pembangunan sektor peternakan di basis - basis kelompok dan padang penggembalaan dilaksanakan melalui koordinasi dan konsultasi pembinaan, monitoring dan evaluasi. Disamping hal tersebut, dilaksanakan pertemuan evaluasi terkait pelaksanaan pengembangan sarana prasarana pertanian tahun 2014. Fasilitasi Pupuk dan Pestisida Pada tahun 2015, kegiatan fasilitasi pupuk dan pestisida untuk pertanian khususnya pembangunan sektor peternakan di basis-basis kelompok dan padang penggembalaan dilaksanakan melalui koordinasi dan konsultasi pembinaan, monitoring dan evaluasi.


96

Pelayanan Pembiayaan Pertanian dan Pengembangan Usaha Agribisnis perdesaan (PUAP) Pada

tahun

2015,

kegiatan

ini

khususnya

pembangunan

sektor

peternakan di basis - basis kelompok dan padang penggembalaan dilaksanakan melalui koordinasi dan konsultasi pembinaan, monitoring dan evaluasi.


97

D.

PELAKSANAAN TUGAS PELAYANAN PADA BIDANG BUDIDAYA DAN PENGEMBANGAN TERNAK

1. Pelayanan Izin Pemasukan/Pengeluaran Ternak Bibit Pada tahun 2015, sebanyak 250 surat pengajuan ijin permohonan pemasukan ternak bibit dari beberapa daerah luar NTB ke daerah kabupaten/kota se NTB, dan sebanyak 100 surat permohonan pengeluaran ternak bibit dari daerah kabupaten/kota se NTB ke daerah konsumtif ternak bibit di Indonesia. 2. Realisasi Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Bibit Realisasi dan pengeluaran ternak bibit pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : - Pengeluaran sapi bibit dari alokasi pengeluaran sebanyak 10.000 (sepuluh ribu) ekor adalah sebanyak 7.049 (tujuh ribu empat puluh sembilan) ekor dengan daerah tujuan Kalimantan Barat (1.436 ekor), Kalimantan Tengah (262 ekor), Kalimantan Selatan (120 ekor), Kalimantan Timur, Jambi (75 ekor), Riau (2.236), Kepulauan Riau (231 ekor) dan Sulawesi Tenggara (284 ekor) Realisasi pemasukan ternak bibit pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : - Pemasukan kambing bibit sebanyak 5.405 (lima ribu empat ratus lima) ekor dengan tujuan ke Kabupaten Lombok Tengah, Lombok Utara dan Lombok Barat - Pemasukan DOC sebanyak 35.443.884 (tiga puluh lima juta empat ratus empat puluh tiga ribu delapan ratus delapan puluh empat) ekor yang terdiri atas 21.429.884 (dua puluh satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu delapan ratus delapan puluh empat) ekor dialokasikan ke P. Lombok dan 14.014.000 (empat belas juta empat belas ribu) ekor dialokasikan ke P. Sumbawa


98

E.

MONITORING DAN EVALUASI Kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) merupakan unsur

penting

yang memberi input balik bagi perencanaan, karena evaluasi dapat menilai kinerja sebuah organisasi dalam satu kurun waktu tertentu. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut diharapkan arah program dan kebijakan yang dituangkan kedalam kegiatan akan mampu memenuhi tujuan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan keinginan pemangku kepentingan. Sehingga untuk memperoleh hasil yang diinginkan maka evaluasi dan monitoring harus dilakukan

secara

terintegrasi

sejak

perencanaan,

penggorganisasian,

pelaksanaan serta evaluasi dan monitoring. Monitoring

dan

Evaluasi

yang

sifatnya

terintegrasi

akan

dapat

menyimpulkan secara utuh, berhasil tidaknya suatu kegiatan yang dilakukan oleh masing - masing fungsi yang berperan, konsistensi dan komitmen sejak dari

perencanaan,

pengganggaran,

pengorganisasian

dan

pelaksanaan

program / kegiatan penting untuk dipahami oleh para evaluator. Adapun tujuan dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi adalah : a. Memastikan kelompok - kelompok penerima bansos/hibah (barang/uang) sudah menerima barang/jasa sesuai dengan yang ditetapkan disertai dengan dokumen - dokumen penyerahan dan kelengkapan lainnya serta dokumentasi kegiatan. b. Memastikan kelompok - kelompok penerima Bansos dalam bentuk uang sudah membelanjakan uangnya sesuai dengan RAB yang diusulkan oleh kelompok c.

Kelompok

penerima

hibah/bansos

bisa

memberikan

laporan

terkait

penggunaan bansos/hibah, manfaat dan rencana pengembangan oleh kelompok Monitoring dan Evaluasi yang dilakukan nantinya bisa dijadikan sebagai acuan untuk perbaikan kegiatan tahun berikutnya sehingga target, output dan outcome bisa tercapai.


99

3.

BIDANG KESEHATAN HEWAN A.

PENDAHULUAN 1.

Latar Belakang Kesuksesan dan keberhasilan Program NTB Bumi Sejuta Sapi (NTB

BSS)

dalam

peningkatan

populasi

berdampak

pada

permintaan provinsi lain untuk memenuhi ternak bibitnya semakin meningkat. Mengingat Nusa Tenggara Barat bebas terhadap beberapa penyakit hewan menular strategis (bebas Brucellosis dan bebas Anthrax untuk P. Lombok). Hal ini merupakan peran dari Bidang Kesehatan Hewan dalam melaksanakan kebijakan dan program pembangunan kesehatan Hewan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Program Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan Menular Strategis dan Penyakit Zoonosis merupakan program strategis yang harus dikawal secara berkesinambungan. Kebijakan pembangunan kesehatan hewan didasarkan atas Visi Kesehatan Hewan yaitu Terwujudnya Kesehatan Hewan yang Ideal melalui Pembangunan Kesehatan hewan yang Maju, Efektif dan Efisien. Untuk mencapai visi tersebut dilaksanakan 4 (empat) Misi Kesehatan hewan yaitu : 1) Melindungi Hewan : melindungi hewan dari penyakit yang mengancam kelestarian sumberdaya hewan dan lingkungan dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 2) Melindungi Masyarakat: melindungi manusia/masyarakat dari resiko yang berkaitan dengan hewan dan produknya dan memberikan sumbangan baru bagi ilmu pengetahuan biologik dan medik. 3) Melindungi

Lingkungan

:

melindungi

lingkungan

serta

mempertahankan sumberdaya genetik.


100

4) Menfasilitasi perdagangan : memfasilitasi perdagangan dengan pelayanan kesehatan hewan yang professional untuk mencapai kesehatan hewan yang kondusif untuk menjamin kestabilan usaha yang lestari dan berdaya saing. Untuk tercapainya Visi dan Misi Kesehatan Hewan di Provinsi NTB, Bidang kesehatan Hewan melaksanakan tugas pokok : Meningkatkan kewaspadaan terhadap kejadian penyakit hewan menular strategis (PHMS) secara dini dengan fungsi yang meliputi : Pengamatan Penyakit Hewan (P2H); Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan (P3H); dan Pengawasan Obat Hewan dan Pelayanan Kesehatan Hewan (POH dan PKH). B.

Tujuan Tujuan Pembangunan Kesehatan Hewan di Provinsi NTB untuk menjamin masyarakat terbebas dari penyakt zoonosis, menjaga dan mengamankan potensi NTB sebagai sentra ternak sapi bali nasional dengan melindungi ternak dari ancaman penyakit untuk terciptanya lingkungan budidaya yang aman, ternak yang sehat dan produktif sehingga tercapainya Program NTB Bumi Sejuta Sapi dan mendukung Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal. Sasaran kegiatan Bidang Kesehatan Hewan meliputi : 1. Pengendalian, Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) selama 1 tahun ( Sumber Dana APBD) 2. Biosekuriti Perunggasan

sebanyak 900 liter

3. Pengendalian dan Penanggulangan Anthrax dengan output kegiatan sebanyak 234.000 dosis 4. Penanggulangan Gangguan Reproduksi pada Sapi/Kerbau dengan output kegiatan sebanyak 6.500 dosis 5. Penanggulangan dan Pengendalian Penyakit Parasiter dengan output kegiatan sebanyak 6.100 dosis 6. Penanggulangan dan Pengendalian Penyakit Bakterial Lainnya dengan output kegiatan sebanyak 185.000 dosis LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

101

7. Perlindungan Hewan dan Kewaspadaan Penyakit Eksotik dengan output kegiatan sebanyak 1 laporan 8. Pembinaan dan Koordinasi Keswan dengan output kegiatan sebanyak 1 laporan 9. Pengamatan Penyakit Hewan dengan output kegiatan sebanyak 5 laporan 10. Unit Respon Cepat PHMS dengan output kegiatan sebanyak 5 laporan 11. Operasional Puskeswan dengan output kegiatan sebanyak 64 unit

C. Ruang Lingkup Ruang lingkup kegiatan Bidang Kesehatan Hewan adalah seluruh stakeholders di 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota se - NTB terdiri dari Pejabat Stuktural pada instansi vertikal dan pada Dinas yang menjalankan fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kabupaten/Kota, tenaga fungsional pada Dinas dan Puskeswan serta masyarakat lainnya.


102

B.

PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN 1.

Sumber Dana APBD Pemerintah Provinsi NTB melalui APBD memberikan dukungan Program Pengendalian, Pencegahan dan Pemberantasan PHMS. Untuk mensukseskan Program yang dicanangkan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB pelaksanaannya didukung kegiatan sebagai berikut : 1. Pertemuan koordinasi pencegahan dan pemberantasan PHMS 2. Belanja ATK 3. Belanja obat - obatan pelayanan keswan 4. Jasa pemeriksaan kesehatan hewan 5. Belanja Cetak dan penggandaan 6. Pembinaan/supervisi/sosialisasi PHMS (AI/RABIES) 7. Koordinasi/konsultasi/asistensi Pelayanan Kesehatan Hewan 8. Koordinasi dan Konsultasi Penanganan PHMS

2.

Anggaran APBD Anggaran yang tersedia dari sumber dana APBD dalam menunjang program yang dilaksanakan Bidang Kesehatan Hewan adalah sebesar Rp. 709.752.000,-.(tujuh ratus sembilan juta tujuh ratus lima puluh dua ribu rupiah), dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 699.596.400 (enam ratus sembilan puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu empat ratus rupiah) atau 98,57%. Rincian dapat disampaikan sebagai berikut :


103

Tabel 28. Realisasi Anggaran Sumber Dana APBD Pada Bidang Kesehatan Hewan Tahun 2015 No

Kegiatan

1

Pertemuan Koordinasi Pencegahan Pengendalian dan Pemberantasan PHMS Belanja ATK Belanja Obat-obatan Pelayanan Keswan Jasa Pemeriksaan Keswan Belanja Cetak Pembinaan/Supervisi/Surveilans/MonevPelayanan Keswan/ Sosialisasi dan Pengendalian PHMS (AI/RABIES) Koordinasi/Konsultasi/Asistensi Pelayanan Kesehatan Hewan Koordinasi dan Konsultasi Penanganan PHMS

2 3 4 5 6 7 8

Target

JUMLAH DANA

Realisasi

40.502.000

37.377.000

6.000.000 325.000.000 150.000.000 750.000 122.500.000

5.675.000 324.495.400 150.000.000 750.000 122.480.000

35.000.000 30.000.000

35.000.000 23.819.000

709.752.000

699.596.400

3. Sumber Dana APBN Pemerintah Pusat melalui APBN memberikan dukungan dana Program Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal. Anggaran yang tersedia dari sumber dana APBN dalam menunjang program yang dilaksanakan

Bidang

Kesehatan

Hewan

adalah

sebesar

Rp.

4.108.845.000,- (empat milyar seratus delapan juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah) atau sebesar 94,34% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 29. Realisasi Anggaran Sumber Dana APBN Pada Bidang Kesehatan Hewan Tahun 2015 No

Kegiatan

1 2 3 4

Biosekuriti Perunggasan Pengendalian dan Penanggulangan AT Penanggulangan Gangguan Reproduksi pada Sapi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Parasiter

5 6 7 8 9 10

Target

Realisasi

99.000.000 990.000.000 641.454.000 397.850.000

99.000.000 976.386.000 588.189.399 384.840.000

Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Bakterial Lainnya Perlindungan Hewan dan Kewaspadaan Penyakit Eksotik Pengamatan Penyakit Hewan Pembinaan dan koordinasi kesehatan hewan Unit Respon Cepat PHMS Operasional Pelayanan Kesehatan Hewan di Puskeswan

1.224.915.000

1.162.526.500

30.000.000 199.150.000 27.900.000 275.950.000 578.150.000

29.230.000 172.632.000 27.900.000 231.362.000 560.095.000

JUMLAH DANA

4.108.845.000

3.876.636.899


104

C. PELAKSANAAN DAN CAPAIAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN 1.

APBD Pelaksanaan dan capaian sasaran program kegiatan dengan sumber dana APBD yang ada di Bidang Kesehatan Hewan dapat dilaporkan sebagai berikut : Pertemuan

Koordinasi

Pencegahan

Pengendalian

dan

Pemberantasan PHMS Pelaksanaan Pertemuan Koordinasi Pencegahan Pengendalian dan Pemberantasan PHMS merupakan kegiatan seksi P3H. Kegiatan ini dilaksanakan selama 2 (dua) hari pada tanggal 11 – 13 Maret 2015 di Aula Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB. Peserta pertemuan sebanyak 40 (empat puluh) orang yang terdiri dari Kepala Bidang Keswan Kabupaten/Kota, staf yang membidangi kesehatan hewan, petugas medis/paramedis kecamatan serta kepala bidang/kasi/staf lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB. Tujuan pertemuan tersebut adalah untuk meningkatkan koordinasi atau akselerasi kegiatan antara provinsi dengan kabupaten/kota dalam rangka menciptakan keselarasan program dan kegiatan penanggulangan penyakit hewan menular strategis di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hasil petermuan dapat dirumuskan sebagai berikut : 1. Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) di NTB relatif terkendali sehingga NTB sebagai sumber ternak bibit dan salah satu potensi dalam mendukung program nasional PSDS/K dimana peran NTB melalui Bumi sejuta sapi mempunyai kontribusi yang tidak dapat diabaikan; 2. Populasi yang diinginkan dalam program BSS telah dicapai dan terus dipertahankan bahkan ditingkatkan lagi melalui “BSS” berkelanjutan dengan mengontrol pengeluaran ternak bibit dan potong serta pemotongan dalam daerah;


105

3. Ada 25 PHMS yang perlu kita waspadai sesuai dengan SK Menteri Pertanian Nomor : 4026/kpts/OT.140/4/2013 Tanggal 1 April 2013 karena Provinsi NTB sebagai sumber bibit ternak sapi bali nasional sangat memiliki nilai kompetitif yakni bebas dari berbagai jenis PHMS seperti brucellosis, jembrana, SE (ngorok) dan Anthrax di Pulau Lombok. Selain itu juga NTB telah berhasil mempertahankan status bebas historis penyakit rabies. 4. Sebagai

aparat/petugas

mempertahankan

NTB

brucellosis,

cholera

hog

peternakan

bebas dan

harus

beberapa SE

P.

mampu

PHMS

(rabies,

Lombok)

dengan

memperkuat jejaring keswan kabupaten/kota dalam pengawasan PHMS dan mewaspadai lalu lintas ternak ilegal yang mempunyai potensi dalam penularan PHMS. 5. Setiap ada kegiatan terkait droping ternak pemerintah agar bidang kesehatan hewan kabupaten/kota dilibatkan sehingga bisa memberikan masukan sesuai teknis kesehatan hewan 6. Vaksin SE agar disediakan/ditargetkan dengan dosis yang lebih untuk daerah - daerah kasus dan terancam kasus penyakit SE walaupun tanpa biaya operasional vaksinasi 7. Untuk mencegah penularan virus AI, droping rapid test ke kabupaten/kota agar diperbanyak jika memungkinkan sebagai skrening test kasus penyakit AI 8. Dalam rangka NTB bebas AI 2016 syaratnya 2 tahun berturut turut tidak ada kasus, artinya tidak ada kasus selama 1 tahun dari kasus terakhir dan 1 tahun berikutnya dilakukan surveillans oleh BBV regional tidak juga ditemukan kasus maka melalui pemerintah daerah membuat surat usulan ke menteri pertanian yang didukung data dari dinas, kajian dari tim ahli dan dukungan hasil surveillans dari BBV Denpasar 9. Kesehatan kabupaten/kota bersedia melakukan vaksinasi SE bulanan untuk meningkatkan pengendalian penyakit SE


106

10. Untuk kasus penyakit AI dalam road map Indonesia bebas AI tahun 2020 dan NTB bebas AI maka NTB termasuk wilayah resiko sedang, untuk itu lakukan strategi yaitu deteksi dan respon cepat, biosekuriti, vaksinasi (+/-), surveillans, penataan rantai

pasar

unggas,

kompartementalisasi

dan

zona,

pengendalian lalu lintas dan strategi penunjang lainnya (regulasi dan lain-lain). 11. Perkembangan AI terkini di NTB, terdapat kasus di kabupaten Bima bulan Maret 2015 lakukan respon cepat, penelusuran faktor resiko penularan, KIE, kewaspadaan terhadap itik, kirim sampel ke BBV, surveillans pasif 2015 dan 2016 serta lakukan langkah pembebasan NTB tahun 2016 dari penyakit AI jika memungkinkan 12. Anggaran yang diperlukan NTB adalah untuk kegiatan deteksi, lapor dan respon cepat, biosekurity, surveillans dan monev. 13. Dalam mendukung nasional veteriner services (NVS) maka petugas

pelayanan

di

bidang

keswan

disebut

petugas

pelayanan veteriner 14. Kapasitas SDM perlu ditingkatkan sesuai dengan prioritas pengendalian PHMS 15. Jika kapasitas SDM memadai sangat diperlukan dukungan sarana dan operasional agar dapat diaplikasikan di lapangan Belanja ATK Ketersediaan dana ATK untuk membiayai kegiatan Bidang Kesehatan Hewan adalah sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 5.675.000,- (lima juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau sebesar 94,6%.


107

Belanja Obat – obatan Kesehatan Hewan Belanja obat-obatan - Biaya obat – obatan penanganan cacing pada pedet Jumlah dana yang tersedia sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 74.846.000,- (tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah) atau sebesar 99,79%. Jenis obat penanganan cacing yang diadakan sebagaimana tabel 29 berikut : Tabel 30. Jenis Obat Penanganan Cacing Tahun 2015 No.

Uraian Pekerjaan

1.

Albenol-300 Bolus

2.

B-Sanplex Inj 50 ml

3.

Limoxin 25 Spray 200 ml

4.

Sulfa Strong 20 ml

Volume Satuan

Harga satuan (Rp.)

Total (Rp.)

1.352

Blister

30.000

40.560.000

600

Botol

25.250

15.150.000

60

Botol

173.000

10.380.000

398

Botol

22.000

8.756.000

Jumlah

74.846.000

- Biaya alat dan bahan obat - obatan pencegahan Rabies Jumlah dana yang tersedia sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 74.975.000,- (tujuh puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) atau sebesar 99,97% dengan jenis pengadaan sebagaimana tabel 30 berikut : Tabel 31. Biaya Alat dan Bahan Obat – Obatan Pencegahan Rabies Tahun 2015 No.

Uraian Pekerjaan

Satuan

Harga Satuan (Rp.)

3

Kg

16.300.000

48.900.000

Volume

Total (Rp.)

1.

Strichnin

2.

Sarung tangan

193

Box

75.000

14.475.000

3.

Masker

200

Box

58.000

11.600.000

Jumlah


74.975.000

108

- Biaya alat dan bahan obat - obatan pencegahan AI Jumlah dana yang tersedia sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 74.846.800,- (tujuh puluh empat juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus) atau sebesar 99,79% dengan rincian pengadaan sebagaimana tabel 31 berikut : Tabel 32. Biaya Alat dan Bahan Obat – Obatan Pencegahan AI Tahun 2015 No

Obat – Obatan

Volume

Satuan

Harga (Rp.)

Jumlah (Rp.)

1

Rapid Test Kid AI, Anigen (isi 30 Test Kit)

2

Box isi @ 30 Test)

4.997.000

9.994.000

2

Disposible Syringe 3 ml 100/pk

30

Box @ 100 bh

190.000

5.700.000

3

Vita Strong 5 Gr (Medion)

204

isi 40 sachet/Box

45.000

9.180.000

4

Caprivac ND-AI-K 500 dosis

184

Botol @ 150ml

259.200

47.692.800

5

Microtube 1,5 ml (500/pak)

10

Pak

228.000

2.280.000

Jumlah

74.846.800

- Biaya alat dan bahan obat - obatan/vaksin AT Jumlah dana yang tersedia Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 49.978.400,(empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah) atau sebesar 99,96% dengan rincian pengadaan sebagaimana tabel 32 berikut : Tabel 33. Biaya Alat, Bahan Obat – Obatan/Vaksin AT No.

Uraian Alat/Bahan

Volume

Satuan

Harga (Rp)

Jumlah (Rp.)

1

Vet-Oxy SB 50 ml

500

Botol

33.300

16.650.000

2

Glucortin-20 50 ml

150

Botol

160.000

24.000.000

3

Pilocarpin Inj 5 ml

268

Botol

26.300

7.048.400

4


10

Pak

228.000

2.280.000

Jumlah


49.978.400

109

- Biaya alat dan bahan obat - obatan/vaksin SE Jumlah dana yang tersedia sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 49.978.400,(empat puluh sembilan juta sembilan ratus tujuh puluh delapan ribu empat ratus rupiah) atau sebesar 99,95% dengan rincian pengadaan sebagaimana tabel 33 berikut : Tabel 34. Biaya Alat dan Bahan Obat – Obatan/Vaksin SE No.

Uraian Alat/Bahan

Volume

Satuan

Harga (Rp)

Jumlah (Rp.)

1

Vet-Oxy SB 50 ml

500

Botol

33.300

16.650.000

2

Glucortin-20 50 ml

150

Botol

160.000

24.000.000

3

Pilocarpin Inj 5 ml

268

Botol

26.300

7.048.400

4


10

Pak

228.000

2.280.000

JUMLAH

49.978.400

Jasa Pemeriksaan Keswan - Biaya Jasa Pemeriksaan Penanganan Cacing Dana yang tersedia sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan realisasi 100%. Jasa pemeriksaan penanganan cacing ini merupakan dana untuk mendukung program penanganan cacing pada pedet. Penanganan cacing pada pedet dilakukan melalui pengambilan sampel faeces sejumlah 2.535 sampel dengan jasa pengambilan sampel,

pengobatan

dan

pemeriksaan

Rp.

4.600,-/sampel,

pemeriksaan sampel faeces sejumlah 2.535 sampel. Kegiatan ini dilaksanakan di 2 kabupaten. Rincian target untuk masing-masing kabupaten/kota sebagaimana tabel 34 berikut :


110

Tabel 35. Target dan Realisasi Pemeriksaan Cacing Tahun 2015 Target

No

Realisasi

Kabupaten/ Pengambilan Pengobatan Pemeriksaan Pengambilan Pengobatan Pemeriksaan Kota sampel sampel sampel sampel

1

Lombok Utara

835

858

835

858

835

858

2

Lombok Timur

1.700

1.739

1.700

1.739

1.700

1.739

Jumlah

2.535

2.597

2.535

2.597

2.535

2.597

- Biaya Jasa Pencegahan dan Penolakan Rabies Pada kegiatan jasa pencegahan dan penolakan rabies tersedia dana sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) 100% digunakan untuk jasa eliminasi anjing sebanyak 3.500 ekor dengan jasa Rp. 10.000,-/ekor. Jasa pengambilan dan biaya pemeriksaan sampel otak yang dikirim ke BBV Denpasar untuk dilakukan pengujian FAT dibiayai dari APBN. Kegiatan eliminasi dilaksanakan di 4 kabupaten dan 1 kota sedangkan pangambilan sampel otak anjing dilaksanakan di 10 kabupaten/kota. Kegiatan harus tetap dilaksanakan secara berkesinambungan dalam upaya mempertahankan wilayah provinsi NTB “ Bebas Histori Rabies”. Untuk lebih jelasnya rincian target sebagaimana tabel 35 berikut :


111

Tabel 36. Target dan Realisasi Pencegahan dan Penolakan Rabies Tahun 2015 No

Kabupaten/

Target

Realisasi

Kota

Eliminasi Pengambilan Pemeriksaan Anjing sampel sampel

Eliminasi Pengambilan Pemeriksaan Anjing sampel sampel

1

Mataram

-

20

20

-

20

20

2

Lombok Barat

-

40

40

-

40

40

3

Lombok Utara

-

40

40

-

40

40

4

Lombok Tengah

-

50

50

-

50

50

5

Lombok Timur

-

70

70

-

70

70

6

Sumbawa Barat

600

30

30

600

30

30

7

Sumbawa

750

40

40

750

40

40

8

Dompu

750

40

40

811

40

40

9

Bima

750

40

40

750

40

40

10

Kota Bima

650

30

30

717

30

30

3.500

400

400

3.628

400

400

Jumlah

-

Biaya Jasa Vaksinasi AI Ketersediaan dana pada kegiatan jasa vaksinasi AI sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau sebesar 100%. Target vaksinasi sejumlah 20.000 dosis, jasa yang diberikan Rp. 1.500,-/ dosis. Target per kabupaten/kota sebagaimana tabel 35 berikut :


112

Tabel 37. Target dan Realisasi Vaksinasi AI Tahun 2015 No.

Kabupaten/Kota

Realisasi (Dosis)

1.

Kota Mataram

2.000

2.026

2.

Lombok Barat

2.500

2.587

3.

Lombok Utara

2.000

2.085

4.

Lombok Tengah

4.000

7.536

5.

Lombok Timur

4.000

4.732

6.

Sumbawa Barat

-

-

7.

Sumbawa

-

-

8.

Dompu

1.500

1.725

9.

Bima

2.500

2.500

10.

Kota Bima

1.500

2.571

20.000

25.762

Jumlah

-

Target (Dosis)

Biaya Jasa Vaksinasi SE Ketersediaan dana kegiatan jasa vaksinasi SE sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau sebesar 100% dengan target vaksinasi sejumlah 12.000 dosis, jasa yang diberikan Rp. 2.500,/dosis.Target Per Kabupaten/Kota sebagaimana tabel 36 berikut : Tabel 38. Target dan Realisasi Vaksinasi SE No.

Kabupaten/Kota

Target (Dosis)

Realisasi (Dosis)

1.

Kota Mataram

-

-

2.

Lombok Barat

-

-

3.

Lombok Utara

-

-

4.

Lombok Tengah

-

-

5.

Lombok Timur

-

-

6.

Sumbawa Barat

-

-

7.

Sumbawa

-

-

8.

Dompu

-

-

9.

Bima

-

-

10.

Kota Bima

12.000

12.100

Jumlah

12.000

12.100


113

-

Biaya Jasa Vaksinasi Anthrax Ketersediaan dana untuk membiayai kegiatan vaksinasi Anthrax sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atau sebesar 100% dengan target vaksinasi 8.000 dosis, jasa yang diberikan Rp. 2.500,-/dosis. Tabel 39. Target dan Realisasi Vaksinasi Anthrax Tahun 2015 No.

Kabupaten/Kota

Target (Dosis)

Realisasi (Dosis)

1.

Kota Mataram

-

-

2.

Lombok Barat

2.000

3.167

3.

Lombok Utara

-

-

4.

Lombok Tengah

6.000

7.095

5.

Lombok Timur

-

-

6.

Sumbawa Barat

-

-

7.

Sumbawa

-

-

8.

Dompu

-

-

9.

Bima

-

-

10.

Kota Bima

-

-

8.000

10.262

Jumlah

Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah Belanja perjalanan dinas dalam daerah digunakan untuk membiayai kegiatan pembinaan, supervisi, surveilance, monev pelayanan Bidang Keswan dan Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian PHMS di 10 kabupaten/kota se - Nusa Tenggara Barat dengan ketersediaan dana sebesar Rp. 122.500.000,- (seratus dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 122.480.000,- (seratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) atau sebesar 99,98%.


114

Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah Belanja perjalanan dinas luar daerah digunakan untuk mendukung kegiatan yang dilaksanakan oleh pusat di luar Nusa Tenggara Barat dengan ketersediaan dana sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 58.819.000,- (lima puluh delapan juta delapan ratus sembilan belas ribu rupiah) atau sebesar 90,5%.

2. APBN Pelaksanaan dan capaian sasaran program kegiatan dengan sumber dana APBN yang ada di Bidang Kesehatan Hewan dapat dilaporkan sebagai berikut : BIOSEKURITI PERUNGGASAN Baseline

Biosekuriti

Perunggasan

dengan

output

900

liter

penyemprotan dengan menggunakan desinfektan yang dilakukan pada sektor 4 (backyard) unggas pekarangan. Tabel 40. Target dan Realisasi Penyemprotan Desinfektan Tahun 2015 No

Kecamatan

Target

Jumlah Desinfektan

Populasi (Ekor) Ayam

Itik

Burung

Jumlah

1

Mataram

100

100

2.111

328

-

3.439

2

Lombok Barat

100

130

638

127

209

974

3

Lombok Utara

50

50

6.493

-

1.116

7.609

4

Lombok Tengah

125

125

2.396

5

-

2.411

5

Lombok Timur

125

125

1.024

70

60

1.354

6

Sumbawa Barat

50

50

22.755

2,181

424

25.360

7

Sumbawa

100

118

35.409

-

-

5.409

8

Dompu

100

100

91.534

3.716

-

105.250

9

Bima

100

100

22.169

841

-

3.010

10

Kota Bima

50

50

3.760

665

-

5.230

900

948

88.289

9.143

1.809

210.046

NTB


115

- Pengadaan pakaian lapangan

1.

Pakaian Lapangan

50 Buah

Harga Satuan (Rp.) 284.000

2.

Sepatu Boot Panjang

50 Buah

132.000

6.600.000

3.

Jas Hujan

50 Buah

101.000

5.050.000

4.

Masker

50 Box

58.000

2.900.000

5.

Sarung Tangan

50 Box

75.000

No.

Uraian

Volume

Jumlah

Harga Total (Rp.) 14.200.000

3.750.000 32.500.000

Terbilang : Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah

PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN ANTHRAX Untuk mendukung kegiatan ini ada beberapa sub kegiatan yaitu honor PPK, belanja bahan, kegiatan pertemuan, belanja bahan non operasional, belanja perjalanan dinas biasa. Kegiatan

Volume

Pengendalian dan Penanggulangan Anthrax

Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

Sisa Dana (Rp.)

234.000 Dosis

Koordinasi Pemberantasan AT Koordinasi pemberantasan Anthrax Honor Operasional Satuan Kerja - Honor Pejabat Pembuat Komitmen Bidang Keswan [1 ORG x 12 BLN]

12 OB

10.200.000

10.200.000

-

1 Tahun

3.326.000

3.325.000

1.000

1 Kegiatan

3.030.000

2.997.000

33.000

50.000 Dosis

50.000.000

47.500.000

2.500.000

- Alat Penanggulangan AT

1 Paket

30.000.000

17.985.300

14.700

- Bahan Pemeriksaan Lab

1 Paket

21.950.000

21.785.000

165.000

1 Paket

1.350.000

-

1.350.000

2 Paket

660.000

-

660.000

Belanja Bahan - ATK - ATK Rakor AT - Vaksin AT

Honor Output Kegiatan - Honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan - Honor Pejabat Pengadaan Barang/Jasa

 RAPAT KOORDINASI AT SE - NTB - Pengarah

1 OK

500.000

500.000

-

- Ketua

1 OK

450.000

450.000

-

- Sekretaris

1 OK

400.000

400.000

-

- Anggota

4 OK

1.400.000

1.400.000

-


116

Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Imbalan Operasional Petugas Administrasi Pelaksana Kegiatan 24 OB 36.000.000 Pemberantasan AT [2 ORG x 12 BLN] - Imbalan Operasional Tim Pengendalian dan Pemberantasan Anthrax 150 OB 52.500.000 Provinsi [15 ORG x 10 OB] - Imbalan Operasional Tim Pengendalian dan Pemberantasan Anthrax 180 OB 45.000.000 Kab/Kota se - NTB [18 ORG x 10 OB] - Operasional Pemusnahan 1 Tahun 9.800.000 Disposal Belanja Jasa Profesi - Honor Narasumber Rakor/Bimtek/ 12 OJ 6.000.000 Pertemuan - Honor Narasumber 2 OJ 1.700.000 Tenaga Ahli Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

36.000.000

-

52.500.000

-

45.000.000

-

1.380.000

8.420.000

6.000.000

-

1.700.000

-

 RAPAT KOORDINASI AT SE – NTB - Paket Meeting

1 Paket

21.300.000

21.275.000

25.000

- Bantuan Transport

1 Paket

8.960.000

8.515.000

445.000

- Uang Saku

37 OK

9.250.000

9.250.000

-

Pengendalian dan Penanggulangan Anthrax di Kawasan Kota Bima Koordinasi Pemberantasan Anthrax Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Operasional Vaksinasi 9.500 Dosis 23.750.000 23.750.000 - Operasional Petugas Pengambilan Sampel 200 Dosis 1.000.000 1.000.000 (Pra Vaksinasi) - Operasional Petugas Pengambil Sampel 200 Dosis 1.000.000 1.000.000 (Post Vaksinasi) - Operasional Tim Pengendalian dan 1 Tahun 12.000.000 12.000.000 Penanggulangan Anthrax Belanja Perjalanan Biasa - Monitoring dan Evaluasi 1 OP 2.000.000 2.000.000 ke Kab/Kota Bima PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN ANTHRAX DI KAWASAN DI KAB. SUMBAWA Koordinasi Pemberantasan Anthrax

-

-

-

-

Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Operasional Vaksinasi - Operasional Petugas Pengambilan Sampel (Pra Vaksinasi)

61.000 Dosis 500 Dosis

152.500.000 152.500.000 2.500.000


2.500.000

-

117

- Operasional Petugas Pengambil Sampel (Post Vaksinasi) - Operasional Tim Pengendalian dan Penanggulangan Anthrax

500 Dosis

2.500.000

2.500.000

-

1 Tahun

14.800.000

14.800.000

-

1 OP

1.850.000

1.850.000

-

Belanja Perjalanan Biasa - Monitoring dan Evaluasi ke Kab Sumbawa

PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN ANTHRAX DI KAWASAN DI KAB. DOMPU Koordinasi Pemberantasan Anthrax Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Operasional Vaksinasi

35.000 Dosis

87.500.000

87.500.000

-

- Operasional Petugas Pengambilan Sampel (Pra Vaksinasi)

300 Dosis

1.500.000

1.500.000

-

- Operasional Petugas Pengambil Sampel (Post Vaksinasi)

300 Dosis

1.500.000

1.500.000

-

1 Tahun

11.700.000

11.700.000

-

1 OP

1.950.000

1.950.000

-

- Operasional Tim Pengendalian dan Penanggulangan Anthrax Belanja Perjalanan Biasa - Monitoring dan Evaluasi ke Kab Dompu

PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN ANTHRAX DI KAWASAN DI SUMBAWA BARAT Koordinasi Pemberantasan Anthrax Belanja Bahan - ATK

1 Kegiatan

250.000

250.000

-

Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Operasional Vaksinasi

15.000 Dosis

37.500.000

37.500.000

-


225 Sampel

1.125.000

1.125.000

-


225 Sampel

1.125.000

1.125.000

-

- Operasional Tim Pengendalian dan Penanggulangan Anthrax

1 Tahun

10.500.000

10.500.000

-

1 OP

1.750.000

1.750.000

-

Belanja Perjalanan Biasa - Monitoring dan Evaluasi ke Kab Sumbawa Barat


118

PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN ANTRAX DI KAWASAN KAB. LOMBOK TENGAH Koordinasi Pemberantasan Anthrax Belanja Bahan - ATK

1 Kegiatan

250.000

250.000

-

1.250.000

1.250.000

-


500 Dosis


100 Sampel

500.000

500.000

-


100 Sampel

500.000

500.000

-

2.800.000

2.800.000

-

Belanja Perjalanan Biasa - Monitoring dan Evaluasi Ke Kab. Loteng

8 OH

PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN ANTHRAX DI KAWASAN KAB. LOMBOK TIMUR Koordinasi Pemberantasan Anthrax Belanja Bahan - ATK

1 Kegiatan

250.000

250.000

-

2.000 Dosis

5.000.000

5.000.000

-

100 Sampel

500.000

500.000

-

100 Sampel

500.000

500.000

-

1.750.000

1.400.000

350.000

Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Operasional Vaksinasi - Operasional Petugas Pengambilan Sampel (Pra Vaksinasi) - Operasional Petugas Pengambil Sampel (Post Vaksinasi) Belanja Perjalanan Biasa - Monitoring dan Evaluasi ke Kab Lotim

5 OH

PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN ANTHRAX DI KAWASAN KAB. BIMA Koordinasi Pemberantasan Anthrax Belanja Bahan - ATK

1 Kegiatan

250.000

250.000

-

60.000 Dosis

150.000.000

150.000.00 0

-

500 Sampel

2.500.000

2.500.000

-

500 Sampel

2.500.000

2.500.000

-

1 Tahun

12.000.000

12.000.000

-

Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Operasional Vaksinasi - Operasional Petugas Pengambilan Sampel (Pra Vaksinasi) - Operasional Petugas Pengambil Sampel (Post Vaksinasi) - Operasional Tim Pengendalian dan Penanggulangan Anthrax


119

PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN ANTHRAX DI KAWASAN KAB. LOMBOK BARAT Koordinasi Pemberantasan Anthrax Belanja Bahan - ATK

1 Kegiatan

250.000

250.000

-

500 Dosis

1.250.000

1.250.000

-

50 Sampel

250.000

250.000

-

50 Sampel

250.000

250.000

-

2.100.000

2.100.000

-

Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Operasional Vaksinasi - Operasional Petugas Pengambilan Sampel (Pra Vaksinasi) - Operasional Petugas Pengambil Sampel (Post Vaksinasi) - Operasional Tim Pengendalian dan Penanggulangan Anthrax

1 Tahun

PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN ANTHRAX DI KAWASAN KAB. LOMBOK UTARA Koordinasi Pemberantasan Anthrax Belanja Bahan - ATK

1 Kegiatan

250.000

250.000

-


500 Dosis

1.250.000

1.250.000

-


25 Sampel

125.000

125.000

-


25 Sampel

125.000

125.000

-

1.400.000

1.400.000

-

- Operasional Tim Pengendalian dan Penanggulangan Anthrax

1 Tahun

- Pengadaan - Pengadaan Pada Kegiatan Anthrax 1. Pengadaan Vaksin Anthrax No. 1.

Uraian Vaksin Anthrax

Volume 50.000 dosis Jumlah

Harga Satuan (Rp.) 950

Harga Total (Rp.) 47.500.000 47.500.000

Terbilang : Empat Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah


120

2. Pengadaan Alat Anthrax No.

Uraian

Volume

1. 2. 3.

Mikrotube 1,5 ml (500/pak) Spuit Mika 10 ml europlex Needle 18 x 11/12 Ex. Europlex

20 pak 100 buah 43 buah

Harga Satuan (Rp.)

Harga Total (Rp.)

228.000 96.800 87.100

Jumlah

4.560.000 9.680.000 3.745.300

17.985.300

Terbilang : Tujuh Belas Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Rupiah

3. Pengadaan Bahan Pemeriksaan Laboratorium No.

Uraian

Volume

Harga Satuan (Rp.)

Harga Total (Rp.)

1.

Antigen Anthrax 1 ml

8 Botol

1.720.000

8.600.000

2.

Konjugat merk Silenus

1 Botol

5.130.000

5.130.000

3.

ABTS merk Sigma

2 buah

2.700.000

5.400.000

4.

Botol scoot 1000 ml

10 Botol

93.500

1.215.500

Jumlah

21.785.000

Terbilang : Dua Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah

4. Operasional Vaksinasi Anthrax No

Kabupaten/Kota

1

Mataram

2

Target

Realisasi -

-

Lombok Utara

500

507

3

Lombok Timur

2.000

2.285

4

Sumbawa Barat

15.000

29.078

5

Sumbawa

61.000

83.189

8

Dompu

35.000

47.343

9

Bima

60.000

60.546

10

Kota Bima

9.500

13.902

183.000

236.868

Jumlah


121

-

Pertemuan Rapat Koordinasi Anthrax Rapat Koordinasi Anthrax merupakan rapat tahunan yang rutin digelar guna menselaraskan baik itu tujuan maupun proses dalam memberantas penyakit Anthrax khususnya di pulau Sumbawa yang hingga saat ini masih merupakan daerah endemis. Dalam rapat yang dilaksanakan pada tanggal 17-18 Desember 2015 bertempat di hotel Puri Indah Mataram ini dihadiri oleh 30 orang peserta baik itu kepala bidang, kepala seksi maupun petugas lapangan se - NTB

-

Operasional Pengambilan Sampel Pre dan Post Vaksinasi Ketersediaan Operasional Pengambilan Pre dan Post Vaksinasi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) atau 100%. Operasional ini digunakan untuk membiayai petugas di lapangan dalam pengambilan sampel pre dan post vaksinasi dengan target sebagai berikut : Target No

Kabupaten/Kota

1

Mataram

2 3 4

Pre Vaksinasi

Realisasi

Post Pre Vaksinasi Vaksinasi

Post Vaksinasi

-

-

-

-

Lombok Barat

50

50

50

50

Lombok Utara

25

25

25

25

Lombok Tengah

175

175

175

175

5

Lombok Timur

150

150

150

150

6

Sumbawa Barat

500

500

500

500

7

Sumbawa

600

600

600

600

8

Dompu

500

500

500

500

9

Bima

800

800

802

802

10

Kota Bima Jumlah

200

200

200

200

3.000

3.000

3.002

3.002


122

PENANGGULANGAN GANGGUAN REPRODUKSI PADA SAPI/ KERBAU Program

Pencapaian

Swasembada

Daging

Sapi/Kerbau

dapat

terlaksana bila terjadi peningkatan populasi dengan meningkatkan angka kelahiran dan menurunkan angka kematian ternak. Peningkatan angka kelahiran dan penurunan angka kematian dapat terjadi jika tercapai Status Kesehatan Hewan yang Optimal. Status Kesehatan hewan terkait dengan Penyakit Hewan Menular (PHM), Penyakit Non Infeksius Berdampak Ekonomi Tinggi dan

Penyakit Gangguan

Reproduksi. Penyakit Gangguan reproduksi berpengaruh terhadap rendahnya Service per Conception (S/C), panjangnya Calving Interval (CI), rendahnya angka kelahiran dan terjadinya kemajiran. Penjaminan terhadap kesehatan reproduksi (medik reproduksi) dilakukan

melalui

penanganan

gangguan

reproduksi

berupa

pemeriksaan status reproduksi, pengobatan dan terapi hormonal serta pelayanan kebidanan seperti distokia, retensi plasenta dan prolapsus uteri. Kegiatan Penanggulangan Gangguan Reproduksi ditargetkan untuk meningkatkan kelahiran dengan ditandai interval beranak (Calving Interval) yang mendekati

normal. Kegagalan reproduksi

pada ternak sapi dan kerbau ditandai dengan kawin berulang (repeat breader), anestrus untuk jangka lama maupun yang menunjukkan gejala klinis gangguan reproduksi pasca melahirkan. Hasil penelitian drh. Agus Prihatno, MP. Menyebutkan bahwa rata rata 20% dari total populasi ternak adalah mengalami gangguan reproduksi yang meliputi : hipofungsi, silent heat, endometritis, kista, CLP dan lain - lain. Kegiatan Penanggulangan Gangguan Reproduksi pada Sapi/Kerbau merupakan kegiatan prioritas sehinga dalam perencanaanya disusun mulai dari pengadaan peralatan, pengadaan hormone dan vitamin, operasional pencatatan, pengadaan kandang knock down crush, operasional pemeriksaan, operasional pengobatan, monitoring/ evaluasi serta pertemuan atau bimtek gangguan reproduksi yang pesertanya terdiri dari 10 Kabupaten Kota se-NTB. LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

123

Hasil Kegiatan Penanganan Ternak yang Mengalamin Reproduksi di 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota se - Provinsi NTB yang dibiayai dari anggaran APBN pada tahun 2015 adalah dalam tabel berikut : Realisasi Keuangan Penanggulangan Gangguan Reproduksi pada Sapi/kerbau dapat ditunjukan pada tabel berikut : Tabel 41. Realisasi Keuangan Kegiatan Penanggulangan Ternak Yang Mengalami Gangguan Reproduksi pada Sapi/Kerbau Uraian Penanggulangan Gangguan Reproduksi Pada Sapi/Kerbau

Volume

Jumlah Anggaran (Rp.)

Realisasi (Rp.)

Sisa Dana (Rp.)

6.500 Dosis

Penanganan Ternak Yang Mengalami Gangguan Reproduksi Belanja Bahan - Peralatan dan Bahan Gangguan Reproduksi - ATK - Hormon, Vitamin Gangguan Reproduksi Honor Output Kegiatan

1 Paket

46.000.000

44.625.400

1 Tahun

5.500.000

5.500.000

1 Paket

96.000.000

95.949.000

 RAPAT RAPAT KOORDINASI GANGGUAN REPRODUKSI - Pengarah

1 OK

500.000

450.000

- Ketua

1 OK

450.000

400.000

50.000

- Sekretaris

1 OK

400.000

300.000

100.000

- Anggota

4 OK

1.400.000

1.200.000

200.000

4.500.000

1.500.000

3.000.000

5.200.000

5.125.000

75.000

42.404.000

12.590.000

29.184.000

6.000.000

-

3.400.000

-

17.241.399

12.758.601

Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Administrasi dan 1 Tahun Pelaporan - Analisa Tabulasi Data 1 Kegiatan - Paket Meeting

1 Paket

Belanja Jasa Profesi - Honor Narasumber Rakor/Bimtek/ 12 OJ 6.000.000 Pertemuan - Honor Narasumber 4 OJ 3.400.000 Tenaga Ahli Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Pertemuan, Koordinasi, Konsultasi ke Jakarta/ 5 OP 30.000.000 Daerah lainnya Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

50.000

RAPAT KOORDINASI GANGGUAN REPRODUKSI - Bantuan Transport

1 Paket

10.000.000

6.930.000

- Uang Saku

30 OK

7.500.000

7.500.000


124

PENANGANAN TERNAK YANG MENGALAMI GANGGUAN REPRODUKSI DI KAWASAN KOTA BIMA Penanganan Ternak Yang Mengalami Gangguan Reproduksi Belanja Bahan - ATK

1 Tahun

2.450.000

2.450.000

Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Operasional Petugas Pencatatan Gangguan 400 Ekor 1.200.000 1.200.000 Reproduksi - Operasional Pemeriksaan/ 400 Ekor 3.600.000 3.600.000 Penanganan Gangguan Reproduksi - Operasional Pengobatan/ 400 Dosis 4.400.000 4.400.000 Penanganan Gangguan Reproduksi - Kandang Knock Down 1 Unit 2.000.000 2.000.000 Crush Belanja Perjalanan Biasa - Monitoring dan 1 OP 2.000.000 2.000.000 Evaluasi ke Kab. Bima PENANGANAN TERNAK YANG MENGALAMI GANGGUAN REPRODUKSI DI KAWASAN KAB SUMBAWA Penanganan Ternak Yang Mengalami Gangguan Reproduksi Belanja Bahan - ATK

1 Tahun

2.000.000

1.995.000

Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Operasional Petugas Pencatatan Gangguan 500 Ekor 1.500.000 1.500.000 Reproduksi - Operasional Pemeriksaan/ 500 Ekor 4.500.000 4.500.000 Penanganan Gangguan Reproduksi - Operasional Pengobatan/ 500 Dosis 5.500.000 5.500.000 Penanganan Gangguan Reproduksi - Kandang Knock Down 1 Unit 2.000.000 2.000.000 Crush Belanja Perjalanan Biasa - Monitoring dan Evaluasi ke Kabupaten 1 OP 1.850.000 1.850.000 Sumbawa PENANGANAN TERNAK YANG MENGALAMI GANGGUAN REPRODUKSI DI KAWASAN KAB DOMPU Penanganan Ternak Yang Mengalami Gangguan Reproduksi Belanja Bahan - ATK

1 Tahun

2.000.000

2.000.000

Belanja Barang Non Operasional Lainnya


125

- Operasional Petugas Pencatatan Gangguan 600 Ekor 1.800.000 1.800.000 Reproduksi - Operasional Pemeriksaan/ 600 Ekor 5.400.000 5.400.000 Penanganan Gangguan Reproduksi - Operasional Pengobatan/ 600 Dosis 6.600.000 6.600.000 Penanganan Gangguan Reproduksi - Kandang Knock Down 1 Unit 2.000.000 2.000.000 Crush Belanja Perjalanan Biasa - Monitoring dan Evaluasi 1 OP 1.950.000 1.950.000 ke Kab. Dompu PENANGANAN TERNAK YANG MENGALAMI GANGGUAN REPRODUKSI DI KAB KAWASAN SUMBAWA BARAT Penanganan Ternak Yang Mengalami Gangguan Reproduksi Belanja Bahan - ATK - Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Operasional Petugas Pencatatan Gangguan Reproduksi - Operasional Pemeriksaan/ Penanganan Gangguan Reproduksi - Operasional Pengobatan/ Penanganan Gangguan Reproduksi - Kandang Knock Down Crush

1 Tahun

2.500.000

2.500.000

400 Ekor

1.200.000

1.200.000

400 Ekor

1.200.000

1.200.000

400 Ekor

3.600.000

3.600.000

400 Dosis

4.400.000

4.400.000

1 Unit

2.000.000

2.000.000

Belanja Perjalanan Biasa - Monitoring dan evaluasi 1 OP 1.750.000 1.750.000 ke Kab. Sumbawa Barat PENANGANAN TERNAK YANG MENGALAMI GANGGUAN REPRODUKSI DI KAB KAWASAN LOMBOK TENGAH Penanganan Ternak Yang Mengalami Gangguan Reproduksi Belanja Bahan - ATK

1 Tahun

Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Operasional Petugas Pencatatan Gangguan 1.000 Ekor Reproduksi

3.000.000

3.000.000

3.000.000

3.000.000


126

- Operasional Pemeriksaan/ 1.000 Ekor 9.000.000 9.000.000 Penanganan Gangguan Reproduksi - Operasional Pengobatan/ 1.000 Dosis 11.000.000 11.000.000 Penanganan Gangguan Reproduksi - Kandang Knock Down 1 Unit 2.000.000 2.000.000 Crush Belanja Perjalanan Biasa - Monitoring dan Evaluasi 5 OH 1.750.000 1.750.000 Ke Kab. Loteng PENANGANAN TERNAK YANG MENGALAMI GANGGUAN REPRODUKSI DI KAWASAN KAB LOMBOK TIMUR Penanganan Ternak Yang Mengalami Gangguan Reproduksi Belanja Bahan - ATK

1 Tahun

3.000.000

3.000.000

Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Operasional Petugas Pencatatan Gangguan Reproduksi

1.000 Ekor

3.000.000

3.000.000

- Operasional Pemeriksaan/ Penanganan Gangguan Reproduksi

1.000 Ekor

9.000.000

9.000.000

- Operasional Pengobatan/ Penanganan Gangguan Reproduksi

1.000 Dosis

11.000.000

11.000.000

1 Unit

2.000.000

2.000.000

5 OH

1.750.000

1.750.000

- Kandang Knock Down Crush Belanja Perjalanan Biasa - Monitoring dan Evaluasi ke Kab. Lotim

PENANGANAN TERNAK YANG MENGALAMI GANGGUAN REPRODUKSI DI KAWASAN KOTA MATARAM Penanganan Ternak Yang Mengalami Gangguan Reproduksi Belanja Bahan - ATK

1 Tahun

1.000.000

1.000.000

600.000

300.000

Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Operasional Petugas Pencatatan Gangguan Reproduksi

200 Ekor


127

- Operasional Pemeriksaan/ Penanganan Gangguan Reproduksi

200 Ekor

1.800.000

900.000

- Operasional Pengobatan/ Penanganan Gangguan Reproduksi

200 Dosis

2.200.000

1.100.000

1 Unit

2.000.000

2.000.000

- Kandang Knock Down Crush

PENANGANAN TERNAK YANG MENGALAMI GANGGUAN REPRODUKSI DI KAWASAN KAB. LOMBOK BARAT Penanganan Ternak Yang Mengalami Gangguan Reproduksi Belanja Bahan - ATK

1 Tahun

3.000.000

3.000.000

Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Operasional Petugas 1.000 Ekor 3.000.000 3.000.000 Pencatatan Gangguan Reproduksi - Operasional Pemeriksaan/ 1.000 Ekor 9.000.000 9.000.000 Penanganan Gangguan Reproduksi - Operasional Pengobatan/ 1.000 Dosis 11.000.000 11.000.000 Penanganan Gangguan Reproduksi - Kandang Knock Down 1 Unit 2.000.000 2.000.000 Crush PENANGANAN TERNAK YANG MENGALAMI GANGGUAN REPRODUKSI DI KAWASAN KAB. LOMBOK UTARA Penanganan Ternak Yang Mengalami Gangguan Reproduksi Belanja Bahan - ATK

1 Tahun

Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Operasional Petugas Pencatatan Gangguan 600 Ekor Reproduksi - Operasional Pemeriksaan/ 600 Ekor Penanganan Gangguan Reproduksi - Operasional Pengobatan/ 600 Dosis Penanganan Gangguan Reproduksi - Kandang Knock Down 1 Unit Crush

3.000.000

3.000.000

1.800.000

1.800.000

5.400.000

5.400.000

6.600.000

6.600.000

2.000.000

2.000.000


128

PENANGANAN TERNAK YANG MENGALAMI GANGGUAN REPRODUKSI DI KAWASAN KAB. BIMA Penanganan Ternak Yang Mengalami Gangguan Reproduksi Belanja Bahan - ATK

1 Tahun

Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Operasional Petugas Pencatatan Gangguan 800 Ekor Reproduksi - Operasional Pemeriksaan/ 800 Ekor Penanganan Gangguan Reproduksi - Operasional Pengobatan/ 800 Dosis Penanganan Gangguan Reproduksi - Kandang Knock Down 1 Unit Crush

3.000.000

2.998.000

2.400.000

2.400.000

7.200.000

7.200.000

8.800.000

8.800.000

2.000.000

2.000.000

Hasil Kegiatan Realisasi Fisik Penanganan Ternak yang Mengalami Reproduksi di 10 (sepuluh) Kabupaten/Kota se - Provinsi NTB yang dibiayai dari anggaran APBN pada tahun 2015 adalah sebagai berikut : Tabel 42. Realisasi Fisik Penanganan Ternak yang Mengalami Gangguan Reproduksi pada 10 Kabupaten/Kota se - NTB No

Kabupaten/ Kota

1

Mataram

2 3 4 5 6

Lombok Barat Lombok Utara Lombok Tengah Lombok Timur Sumbawa Barat

Target Pencatatan

Realisasi

Pemeriksaan Pengobatan Pencatatan Pemeriksaan Pengobatan

%

200

200

200

100

100

100

50

1.000

1.000

1.000

1.096

1.192

1.192

119

600

600

600

707

625

625

104

1.000

1.000

1.000

1.216

1.027

1.027

103

1.000

1.000

1.000

2.229

1.001

1.001

100

400

400

400

559

340

340

85

7

Sumbawa

500

500

500

367

500

500

100

8

Dompu

600

600

600

1.767

664

664

111

9

Bima

800

800

800

2.314

800

800

100

10

Kota Bima

400

400

400

1.036

379

379

107

6.500

6.500

6.500

11.391

6.675

6.675

103

Jumlah


129

Dari data tersebut dapat dilihat bahwa realisasi fisik kegiatan penanganan ternak yang mengalami gangguan reproduksi adalah 6.675 ekor (103%) dari targer 6.500 ekor. Akan tetapi realisasi keuangan sebesar Rp.145.820.000,- (seratus empat puluh lima juta delapan ratus dua puluh ribu rupiah) atau 97,87% dari anggaran yang tersedia yaitu Rp.149.000.000,- (seratus empat puluh sembilan juta rupiah). Hal ini disebabkan karena pada Kota Mataram realisasi hanya 100 ekor (50%) dari target 200 ekor dan Kabupaten Sumbawa Barat realisasi 340 ekor (85%) dari target 400 ekor. Sebaliknya untuk Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Dompu dan Kota Bima realisasi fisik lebih dari 100%. Adapun jenis dan jumlah penyakit gangguan reproduksi yang terjadi adalah sebagai berikut: Tabel 43. Realisasi Jenis dan Jumlah Penyakit Gangguan Reproduksi Tahun 2015 Pada 10 Kabupaten/Kota se-NTB No

JENIS PENYAKIT

KABUPATEN / KOTA KOTA LOMBOK LOMBOK LOMBOK LOMBOK SUMBAWA SUMBAWA DOMPU BIMA MATARAM BARAT UTARA TENGAH TIMUR BARAT

KOTA BIMA

JUMLAH

1

Distocia

3

204

28

70

84

21

64

106

87

32

699

2

Prolapsus

5

20

12

28

90

20

17

14

27

15

248

3

Cystic Ovari

-

-

4

2

19

4

3

20

63

14

129

4

Endometritis

10

37

37

-

39

21

35

27

33

48

287

5

9

Vulvo Vaginitis Hypofungsi Ovary Hypoplasia Ovary Retensi Plasenta Abortus

-

33

3

39

26

15

17

10

89

16

248

10

Vaginitis

1

48

21

6

11

18

15

21

29

17

187

11

An Estrus

6

-

-

57

54

49

10

20

55

-

251

12

Pyometra

2

11

3

7

21

3

18

2

3

6

76

13

Nympomani

-

-

-

-

1

2

-

-

3

-

6

14

PPS

5

45

131

568

41

3

133

-

-

-

926

15

5

16

10

-

14

5

-

2

5

24

81

16

259

99

85

231

37

40

53

4

22

846

17

CLP Repeat Breeder Metritis

1

-

16

-

4

-

10

-

40

-

71

18

Lain-lain Kasus

40

151

141

55

122

28

34

110

9

38

728

JUMLAH

100

1.192

625

1.027

1.001

340

500

664

800

426

6.675

6 7 8

16

-

-

1

-

32

6

2

12

93

-

146

4

240

85

9

92

48

3

164

170

194

1009

-

-

-

-

-

6

5

-

18

-

29

2

128

34

101

120

54

94

103

72

-

708


130

Dari data tersebut menunjukan bahwa terdapat perbedaan distribusi penyakit pada masing - masing Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Kasus gangguan reproduksi yang tertinggi adalah

Hipofungi Ovary sebanyak 1.009 kasus kemudian dikuti

dengan Post Partus Syndrom (PPS) 926 kasus, Retensi Plasenta 708 kasus, Distocia 699 kasus. Sedangkan kasus yang paling rendah adalah Nympomani hanya 6 kasus, Hipolpasi Ovary 29 kasus dan Metritis 71 kasus. Terdapat beberapa kasus yang secara tidak langsung menyebabkan gangguan reproduksi seperti adanya Prolapsus Rectum, Myasis pada vulva dan lain - lain yang secara total jumlahnya cukup signifikan yaitu 728 kasus. Adapun

penanganan

pengobatan yang dilakukan adalah dengan pemberian hormon, antibiotik, vitamin, flushing dengan antiseptik maupun

reposisi

secara

manual, hal ini disesuaikan dengan jenis kasus, tingkat keparahan dan petugas yang menangani. Hasil pengobatan menunjukan bahwa 6.425 kasus (97%) dinyatakan sembuh dan birahi kembali sedangkan 160 kasus (3%) tidak sembuh. Untuk yang tidak sembuh dilakukan rekomendasi untuk di -culing (pemotongan) yaitu kasus - kasus yang permanen seperti Hypofungsi Ovary permanen atau atropi uteri dan lain - lain. Rapat Koordinasi Gangguan Reproduksi Rapat

koordinasi

gangguan

reproduksi

dimaksudkan

untuk

menyampaikan informasi serta menyamakan persepsi tentang kegiatan penanganan ternak sapi / kerbau yang mengalami gangguan reproduksi. Rapat ini telah dilaksanakan pada tanggal 2122 April 2015 dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang yang berasal dari 10 Kabupaten/Kota se-NTB.


131

Hasil Rumusan Rapat Koordinasi Gangguan Reproduksi adalah : a. Untuk tercapainya NTB-BSS berkelanjutan pemerintah provinsi NTB mengembangkan Agroeduwisata Peternakan di Lokasi Banyumulek - Lombok Barat, pola ini agar dikembangkan di wilayah Kabupaten Kota se-NTB agar NTB BSS dilihat di seluruh wilayah NTB b. Salah satu dukungan bidang kesehatan hewan dalam upaya meningkatkan populasi sapi di NTB adalah melalui penanganan gangguan reproduksi c. Pelaksanaan penanganan gangguan reproduksi untuk tahun 2015 agar dilaksanakan pada triwulan kedua untuk mengantisipasi pelaksanaan PGR dan Gertak Birahi dari Kementerian Pertanian RI d. Perlu adanya sosialisasi penanganan gangguan reproduksi pada masyarakat di Kabupaten Kota se-NTB e. Perlu kesiapan sumber daya manusia penanganan gangguan reproduksi antara lain medic reproduksi dan petugas reproduksi (Inseminator, PKB dan ATR) melalui pelatihan dan rapat koordinasi f. Strategi penanganan gangguan reproduksi selain berdasarkan teori dan pedoman yang ada diharapkan Kabupaten/Kota mampu mengembangkan inovasi sesuai situasi dan kondisi di daerah masing - masing g. Strategi penanganan gangguan reproduksi dilaksanakan secara komprehensif dan partisipatif h. Dengan adanya Rapat Koordinasi PGR diharapkan teridentifikasinya data penyakit gangguan reproduksi dan tersedianya data hasil analisis dan pemetaan hasil penanganan gangguan reproduksi Pengadaan Kandang Knock Down Crush Pengadaan kandang sebanyak 10 unit dengan nilai sebesar Rp 2.000.000,- / unit dimaksudkan untuk mempermudah dalam pelaksanaan penanganan gangguan reproduksi di tingkat lapangan. Realisasi kegiatan tersebut mencapai 100% dan kandang didistribusikan ke masing - masing kabupaten/kota se - NTB


132

Pengadaan Alat dan Bahan Gangguan Reproduksi Pengadaan alat dan bahan dimaksudkan sebagai fasilitas pendukung dalam melaksanakan penanganan gangguan reproduksi di lapangan. Adapun jenis alat dan bahan yang diadakan adalah sebagai berikut : No

Uraian

Volume

Harga Satuan (Rp.)

Harga Total (Rp.)

1. 2. 3.

Insemination Gun Ex. IMV Plastic Sheet Ex. IMV Sarung Tangan Plastik 5 jari Ember 4 galon Alcohol 70 % 1 liter Tali tambang 8 mm/kg Kapas 1 kg

30 PC 170 Pack 100 Box

484.000 65.000 70.000

14.520.000 11.050.000 7.000.000

64 Buah 50 Liter 100 Kg 50 Kg

42.350 37.000 54.450 41.000

2.710.400 1.850.000 5.445.000 2.050.000

4. 5. 6. 7.

Jumlah

44.625.400

Terbilang : Empat Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Lima Ribu Empat Ratus Rupiah

Adapun distribusi dari alat dan bahan gangguan reproduksi tersebut adalah sebagai berikut : Tabel 44. Distribusi Alat dan Bahan Gangguan Reproduksi Ke Kabupaten/Kota Se – NTB Tahun 2015 Jumlah No

Nama Barang

Jumlah Distribusi

Volume Satuan

Jml

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

2

3

3

3

3

3

3

3

4

3

0

30

1

Insemination Gun Ex. IMV

30

2

Plastik Sheat Ex. IMV

170

Pak

10

20

10

20

20

10

20

20

20

10

10

170

3

Sarung Tangan Plastik 5 Jari

100

Box

5

12

5

12

12

5

12

10

12

10

5

100

4

Ember 4 Galon

64

Buah

4

6

6

7

7

4

7

6

7

5

5

64

5

Alkohol 70 % 1 Liter

50

Liter

4

5

4

6

6

4

6

5

6

4

0

50

6

Tali Tambang 8 mm/kg

100

Kg

6

12

12

12

12

6

12

12

12

6

6

100

7

Kapas 1 kg

50

Kg

4

5

4

6

6

4

6

5

6

4

0

50

Keterangan : 1. Kota Mataram 2. Kab. Lobar 3. Kab. Lombok Utara 4. Kab. Lombok Tengah 5. Kab. Lombok Timur

PC

6. Kab. Sumbawa Barat 7. Kab. Sumbawa 8. Kab. Dompu 9. Kab. Bima 10. Kota Bima


11. Provinsi

133

Pengadaan Hormon dan Vitamin Gangguan Reproduksi Pengadaan hormon dan vitamin dimaksudkan sebagai pendukung pelaksanaan penanganan gangguan reproduksi pada sapi/kerbau di lapangan. Adapun realisasi obat hormon dan vitamin adalah sebagai berikut : No

Uraian Pekerjaan

Volume

Satuan

Harga Satuan (Rp.)

Total (Rp.)

1.

Oxytocin-10 uk.50 ml

450

Botol

86.500

38.925.000

2.

Biasan TP Inj. 20 ml

992

Botol

47.000

46.624.000

3.

Provestin Ijn. 6 ml

100

Botol

104.000

10.400.000

Jumlah

95.949.000

Adapun distribusi dari vitamin dan hormon gangguan reproduksi adalah sebagai berikut : Tabel 45. Distribusi Vitamin dan Hormon Gangguan Reproduksi Pada Sapi/Kerbau Di Kabupaten/Kota Se – NTB Tahun 2015 No

Nama Barang

Jumlah

Jumlah Distribusi

Vol

Satuan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Jml

1

Oxytoxin-10 50 Ml (Tmc)

450

Botol

40

50

40

50

50

30

50

40

50

40

10

450

2

Biosan Tp Inj.20 Ml (Sanbe)

992

Botol

80

100

90

110

100

75

125

100

125

75

12

992

3

Provestin Inj. 6 Ml (Wonder)

100

Botol

10

10

5

10

10

5

10

10

10

10

10

100

Keterangan : 1. Kota Mataram 2. Kab. Lombok Barat 3. Kab. Lombok Utara 4. Kab. Lombok Tengah

5. 6. 7. 8.

Kab. Lombok Timur Kab. Sumbawa Barat Kab. Sumbawa Kab. Dompu

9. Kab. Bima 10. Kota Bima 11. Provinsi


134

PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT PARASITER Pengendalian dan penanggulangan penyakit parasiter didukung dengan pengadaan bahan, rapat koordinasi, sosialisasi parasit, biaya operasional lainnya dan belanja perjalanan dinas. Alokasi anggaran untuk kegiatan ini sebesar Rp.340.000.000,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah) dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 326.990.000,(tiga ratus dua puluh enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) atau sebesar 96,17%. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Parasiter Operasional Kesehatan Hewan

Volume

Jumlah Dana (Rp.)

Realisasi (Rp.)

Sisa Dana (Rp.)

6.100 Dosis

340.000.000

326.987.000

13.013.000

Pemeriksaan, Identifikasi dan Pemetaan Parasit Internal dan Kematian Pada Pedet Belanja Bahan - ATK

1 Tahun

4.500.000

4.500.000

0

- ATK Peserta Rakor dan Panitia - ATK Peserta dan Panitia Sosialisasi Parasit - Pembuatan Leaftlet dan Brosur - Alat dan Bahan Pengambilan Sampel Parasit - Obat Parasit Internal, Antibiotik dan Vitamin Honor Output Kegiatan

1 Paket

5.400.000

5.400.000

0

1 Paket

2.000.000

2.000.000

0

2.500 Paket

7.500.000

7.500.000

0

1 Paket

6.000.000

5.997.000

3.000

1 Paket

94.250.000

94.232.000

18.000

 Honor Panitia Rapat Koordinasi - Pengarah

1 OK

500.000

500.000

0

- Ketua

1 OK

450.000

450.000

0

- Sekretaris

1 OK

400.000

400.000

0

- Anggota

3 OK

1.050.000

1.050.000

0

- Pengarah

1 OK

500.000

450.000

50.000

- Ketua

1 OK

450.000

400.000

50.000

- Sekretaris

1 OK

400.000

300.000

100.000

- Anggota (Provinsi)

6 OK

2.100.000

1.800.000

300.000

- Anggota (Kabupaten)

8 OK

2.800.000

2.400.000

400.000

80 OK

3.200.000

3.200.000

0

1 Kegiatan

5.000.000

5.000.000

0

1 Kegiatan

10.000.000

10.000.000

0

 Honor Panitia Rapat Sosialisasi Parasit

Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Paket Meeting Sosialisasi Parasiter (4 Kab) - Operasional Tabulasi dan Analisis Data - Pemetaan Kasus Parasit Internal - Administrasi dan Pelaporan

1 Paket

5.000.000

5.000.000

0

- Paket Meeting Rapat Koordinasi

1 Paket

22.500.000

10.900.000

11.600.000


135

Belanja Jasa Profesi - Honor Narasumber Rapat Koordinasi - Honor Narasumber Sosialisasi Parasit Belanja Perjalanan Jasa

14 OJ

7.000.000

7.000.000

0

8 OJ

4.000.000

4.000.000

0

- Perjalanan Pakar/ Perguruan Tinggi

1 OP

6.000.000

6.000.000

0

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota  Rapat Koordinasi - Bantuan Transport

1 Paket

7.000.000

6.740.000

260.000

- Uang Saku

30 OK

7.500.000

7.250.000

250.000

80 OK

12.000.000

12.000.000

0

 Sosialisasi Parasit - Uang Saku

OPERASIONAL KESEHATAN HEWAN DI KAWASAN KOTA BIMA Pemeriksaan, Identifikasi dan Pemetaan Parasit Internal dan Kematian Pada Pedet Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Ops. Petugas Pengambil Sampel 500 Sampel 2.500.000 Parasit Internal - Ops. Petugas Pengobatan Sampel 500 Dosis 2.500.000 Parasit Internal Belanja Perjalanan Biasa - Perjalanan Monitoring dan Evaluasi 8 OP 16.000.000 ke Kab/Kota Bima OPERASIONAL KESEHATAN HEWAN DI KAWASAN KAB SUMBAWA

2.500.000

0

2.500.000

0

16.000.000

0

Pemeriksaan, Identifikasi dan Pemetaan Parasit InternaI dan Kematian Pada Pedet Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Ops. Petugas Pengambil Sampel 500 Sampel 2.500.000 Parasit Internal - Ops. Petugas Pengobatan Sampel 500 Dosis 2.500.000 Parasit Internal Belanja Perjalanan Biasa - Perjalanan Monitoring dan Evaluasi 6 OP 11.100.000 ke Kab Sumbawa OPERASIONAL KESEHATAN HEWAN DI KAWASAN KAB DOMPU

2.500.000

0

2.500.000

0

11.100.000

0

Pemeriksaan, Identifikasi dan Pemetaan Parasit Internal dan Kematian Pada Pedet Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Ops. Pengawasan Penyakit Parasit 1 Tahun ke Kab. Dompu - Ops. Petugas Pengambil Sampel 600 Sampel Parasit Internal - Ops. Petugas Pengobatan Sampel 600 Dosis Parasit Internal Belanja Perjalanan Biasa - Perjalanan Monitoring dan Evaluasi 1 OP ke Kab Dompu

9.750.000

9.750.000

0

3.000.000

3.000.000

0

3.000.000

3.000.000

0

1.950.000

1.950.000

0

OPERASIONAL KESEHATAN HEWAN DI KAWASAN KAB SUMBAWA BARAT Pemeriksaan, Identifikasi dan Pemetaan Parasit Internal dan Kematian Pada Pedet Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Ops. Pengawasan Penyakit Parasit ke Kab. Sumbawa Barat - Ops. Petugas Pengambil Sampel Parasit Internal

1 Tahun

8.750.000

8.750.000

0

500 Sampel

2.500.000

2.500.000

0


136

- Ops. Petugas Pengobatan Sampel Parasit Internal Belanja Perjalanan Biasa - Perjalanan Monitoring dan Evaluasi ke Kab Sumbawa Barat

500 Dosis

2.500.000

2.500.000

0

1 OP

1.750.000

1.750.000

0

OPERASIONAL KESEHATAN HEWAN DI KAWASAN KAB BIMA Pemeriksaan, Identifikasi dan Pemetaan Parasit Internal dan Kematian Pada Pedet Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Ops. Pengawasan Penyakit Parasit 1Tahun 8.000.000 ke Bima - Ops. Petugas Pengambil Sampel 700 Sampel 3.500.000 Parasit Internal - Ops. Petugas Pengobatan Sampel 700 Dosis 3.500.000 Parasit Internal OPERASIONAL KESEHATAN HEWAN DI KAWASAN KOTA MATARAM

8.000.000

0

3.500.000

0

3.500.000

0

Pemeriksaan, Identifikasi dan Pemetaan Parasit Internal dan Kematian pada Pedet Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Ops. Petugas Pengambil Sampel 300 Sampel 1.500.000 1.500.000 Parasit Internal - Ops. Petugas Pengobatan Sampel 300 Dosis 1.500.000 1.500.000 Parasit Internal OPERASIONAL KESEHATAN HEWAN DI KAWASAN KAB. LOMBOK BARAT

0 0

Pemeriksaan, Identifikasi dan Pemetaan Parasit Internal dan Kematian Pada Pedet Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Ops. Pengawasan Penyakit Parasit 1 Tahun 2.100.000 2.100.000 - Ops. Petugas Pengambil Sampel 1.300 6.500.000 6.500.000 Parasit Internal Sampel - Ops. Petugas Pengobatan Sampel 1.300 Dosis 6.500.000 6.500.000 Parasit Internal OPERASIONAL KESEHATAN HEWAN DI KAWASAN KAB. LOMBOK TENGAH

0 0 0

Pemeriksaan, Identifikasi dan Pemetaan Parasit Internal dan Kematian pada Pedet Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Ops. Pengawasan Penyakit Parasit - Ops. Petugas Pengambil Sampel Parasit Internal - Ops. Petugas Pengobatan Sampel Parasit Internal

1 Tahun 1.700 Sampel

2.100.000

2.100.000

0

8.500.000

8.500.000

0

1.700 Dosis

8.500.000

8.500.000

0

Kegiatan pemeriksaan, identifikasi dan pemetaan parasit internal dan kematian pada pedet ditunjang juga dengan pengadaan alat dan bahan pengambilan sampel parasit dengan realisasi sebesar Rp. 5.997.000,- (lima juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut : 

Sarung tangan 20 kotak (100 bh/ktk) @ Rp. 75.000,-

Rp. 1.500.000,-



Masker 15 kotak (50/ktk) @ Rp. 58.000,-

Rp.



Plastik es batu uk. 1 kg 203 bungkus @ Rp. 9.000,-

Rp. 1.827.000,-



Formalin 20 liter @ Rp. 90.000,-

Rp. 1.800.000,-

Total………………………………………………….……..

Rp. 5.997.000,-


870.000,-

137

Tabel 46. Distribusi Alat dan Bahan Pengambilan Sampel Penyakit Parasiter. No

Nama Barang

Jumlah Vol Sat.

1

2

3

4

Jumlah Distribusi 5 6 7 8

9

10

11

Jml

1

Plastik Es Batu 1 Kg

203

Bks

15

20

15

25

25

15

25

20

25

15

3

203

2

Masker Isi 50 / Kotak

15

Kotak

1

2

1

2

2

1

2

1

2

1

0

15

3

Sarung Tangan (@100 / box)

20

Kotak

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

0

20

4

Formalin 1 Liter

20

Liter

2

2

2

3

3

1

2

2

2

1

0

20

a) Obat parasit internal, antibiotik dan vitamin dengan ketersediaan dana sebesar Rp. 94.250.000,- (sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 94.232.000,- (sembilan puluh empat juta dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah) atau 99,98%. Rincian pengadaan sebagai berikut : No.

Uraian Pekerjaan

Volume

Satuan

Harga Satuan (Rp.)

Total (Rp.)

1.

Limoxin-25 Spray 200 ml

200

Botol

173.000

34.600.000

2.

Injectamin Inj 20 ml

962

Botol

36.000

34.632.000

3.

Ivomec Super Inj 50 ml

50

Botol

500.000

25.000.000

Jumlah


94.232.000

138

Distribusi obat parasit internal, antibiotik dan vitamin sebagaimana tabel 45 berikut : Tabel 47. Distribusi Obat Parasit Internal, Antobiotik dan Vitamin Ke Kabupaten/Kota Se – NTB Tahun 2015 No

Nama Barang

Jumlah

Jumlah Distribusi

Jml

Vol.

Sat.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

Limoxin – 25 Spray 200 Ml

200

Botol

15

20

15

20

25

20

20

20

20

10

15

200

2

Injectamin Inj. 20 Ml

962

Botol

60

100

80

100

100

70

120

100

120

70

42

962

3

Ivomec Super Inj. 50 Ml

50

Botol

3

5

4

6

6

3

6

4

6

2

5

50

Keterangan : 1. Kota Mataram 2. Kab. Lombok Barat 3. Kab. Lombok Utara 4. Kab. Lombok Tengah 5. Kab. Lombok Timur

6. Kab. Sumbawa Barat 7. Kab. Sumbawa 8. Kab. Dompu 9. Kab. Bima 10. Kota Bima

11. Provinsi

b) Rapat Koordinasi Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Parasit Penyelenggaraan

Rapat

Koordinasi

Pengendalian

dan

Penanggulangan Penyakit Parasit se - NTB Tahun 2015 ini diarahkan kepada Kepala Bidang Kesehatan Hewan/yang

menangani

fungsi Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota se - NTB, Staf Bidang Kesehatan Hewan/yang menangani fungsi Kesehatan Hewan Kabupaten/Kota se - NTB dan Staf pada Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan peserta 30 orang. Rapat Koordinasi ini telah dilaksanakan pada tanggal 17 - 18 November 2015 di aula Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB.


139

Dari hasil pelaksanaan diperoleh hasil rumusan sebagai berikut : 1. Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu sumber bibit sapi potong nasional merupakan wilayah bebas dari beberapa PHMS Nasional. 2. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Parasit di 10 kabupaten/kota harus tetap diprogramkan secara berkesinambungan setiap tahun untuk tetap mempertahankan/ meningkatkan

populasi

ternak

sapi

khususnya

serta

menurunkan angka kematian pedet. 3. Teknis pengambilan sampel masih perlu ditingkatkan lagi mengingat masih banyak sampel yang diambil masih belum memenuhi standar operasional pengambilan sampel. 4. Target pengambilan sampel ditingkatkan. 5. Memberikan kewenangan Laboratorium Type C memeriksa sampel faeses untuk menggerakkan kegiatan Laboratorium Type C di kabupaten/kota sesuai rekomendasi dari Laboratorium Type B. 6. Koordinasi bawah

dari

tingkat

(kabupaten/kota)

sampai tingkat provinsi serta pusat harus tetap dilakukan guna pencapaian program yang telah dituangkan pada RPJM dapat terealisasi sesuai target yang telah ditentukan dan tepat sasaran. 7. Sharing dana dari kabupaten agar digali di masa mendatang mengingat porsi dana dari APBN masih belum mewakili untuk kebutuhan masing - masing kabupaten/kota. 8. Administrasi Keuangan Kegiatan Bidang Kesehatan Hewan yang lain agar dipacu mengingat masih banyak Kabupaten/ Kota yang belum menyelesaikan administrasi keuangan antara lain : Kegiatan operasional palayanan kesehatan hewan di Puskeswan, operasional Vaksinasi SE, Operasional Vaksinasi Anthrax, Operasional Penanggulangan Gangguan Reproduksi. LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

140

c) Sosialisasi Parasit Tujuan : - Meningkatkan pengetahuan peternak pentingnya penyakit parasit internal pada ternak sapi khususnya pedet. - Meningkatkan kerjasama masyarakat dengan petugas lapangan dalam melaksanakan pengendalian dan penanggulangan penyakit parasit. - Menyamakan persepsi tentang kegiatan pengendalian parasit internal Sasaran Penyelenggaraan sosialisasi parasit internal ini difokuskan pada peternak/kelompok peternak di 4 kabupaten/Kota. Waktu dan Tempat Pelaksanaan Sosialisasi parasit yang dilaksanakan di kelompok masyarakat telah dilakukan di 2 kabupaten dan 2 kota yang dihadiri masing masing 20 orang peserta yaitu : 1. Kota Mataram

: tanggal 27 April 2015

2. Kab. Lombok Utara


3. Kab. Sumbawa


4. Kota Bima


Hasil Pelaksanaan Hasil pelaksanaan kegiatan adalah sebagai berikut : 1. Provinsi salah

NTB satu

sebagai provinsi

sumber bibit sapi potong Nasional

diharapkan

penyakit parasit internal terkendali. 2. Peternak memahami tentang penyakit parasit internal (khususnya helminthiasis) sehingga saat pelaksanaan program pengendalian dan penanggulangan penyakit internal yang akan datang peternak lebih aktif ikut mensukseskan program dimaksud.


141

3. Peternak yang mengikuti sosialisasi menyampaikan kembali

informasi

-

informasi yang diperoleh kepada

peternak

–

peternak yang berada di lingkungannya baik dalam kelompoknya maupun di luar kelompoknya. 4. Sebagian besar peserta sudah mengetahui beberapa obat cacing yang dibuat oleh pabrik obat hewan (menggunakan bahan kimia) dan berpengalaman dalam pemberian obat cacing tradisional yang berasal dari lingkungan tempat beternak seperti buah pinang, buah lamtoro dsb. 5. Kegiatan sosialisasi parasit ini perlu dilakukan secara berkesinambungan, karena masyarakat/peternak merupakan target yang harus memahami arti penyakit parasit yang secara ekonomi sangat merugikan. 6. Sinergisitas antara provinsi, kabupaten/kota dan petugas puskeswan/kecamatan terus ditingkatkan. 7. Peternak agar mempunyai kepedulian yang tinggi dan segera melaporkan kepada petugas terdekat apabila ternaknya sakit. d) Biaya Operasional Lainnya Biaya operasional lainnya digunakan untuk membiayai kegiatan : - Operasional Tabulasi dan Analisa Data - Pemetaan Kasus Parasit Internal - Operasional Petugas Pengambilan Sampel Operasional petugas pengambilan sampel faeces Rp.5.000,-/ sampel dengan target 6.100 sampel, total ketersediaan dana adalah sebesar Rp. 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).


142

Rincian Target kabupaten/kota sebagai berikut : No.

Target (Sampel)

Kabupaten/Kota

Realisasi (Sampel)

1.

Kota Mataram

300

304

2.

Lombok Barat

1.300

1.322

3.

Lombok Utara

4.

Lombok Tengah

1.700

1.703

5.

Lombok Timur

-

-

6.

Sumbawa Barat

500

500

7.

Sumbawa

500

500

8.

Dompu

600

609

9.

Bima

700

700

10.

Kota Bima

500

502

6.100

6.126

Jumlah

Operasional Petugas Pemeriksa Sampel Dana

yang

tersedia

untuk

petugas

pemeriksa

sampel

adalah sebesar Rp.30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah) sesuai dengan target sampel yang diperiksa yaitu 6.100 sampel (Rp. 5.000,-/sampel). Operasional Petugas Pengobatan No.

Kabupaten/Kota

Target (sampel)

Realisasi (Sampel)

1.

Kota Mataram

300

304

2.

Lombok Barat

1.300

1.322

3.

Lombok Utara

4.

Lombok Tengah

1.700

1.703

5.

Lombok Timur

-

-

6.

Sumbawa Barat

500

500

7.

Sumbawa

500

500

8.

Dompu

600

609

9.

Bima

700

700

10.

Kota Bima

500

502

6.100

6.126

Jumlah


143

PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN PENYAKIT BAKTERIAL Pada kegiatan pengendalian dan penanggulangan penyakit bakterial yang

pelaksanaannya

digunakan

untuk

pengendalian

dan

penanggulangan SE di Pulau Sumbawa. Kegiatan tersebut didukung dengan belanja bahan yaitu pengadaan vaksin SE dan ATK sedangkan belanja barang non operasional membiayai operasional vaksinasi SE, pengambilan sampel serum darah pre vaksinasi dan post vaksinasi, biaya pemeriksaan sampel. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Bakterial Lainnya

Volume

Jumlah Dana (Rp.)

Realisasi (Rp.)

Sisa Dana (Rp.)

185.000 Dosis

Pengendalian dan Penanggulangan SE Belanja Bahan - ATK Pertemuan Medis Veteriner

1 Tahun

4.500.000

4.500.000

- ATK

1 Tahun

4.400.000

4.400.000

172.150.000

172.125.750

- Obat – Obatan - Alat dan Bahan - Vaksin SE

1 Kegiatan 1 Kegiatan

33.115.000

33.042.500

85.000 Dosis

161.500.000

161.500.000

Honor Output Kegiatan  HONOR PANITIA PERTEMUAN PARAMEDIS VETERINER - Pengarah

1 OK

500.000

500.000

- Ketua

1 OK

450.000

450.000

- Sekretaris

1 OK

400.000

400.000

- Anggota

4 OK

1.400.000

1.400.000

- Analisa dan Tabulasi Data

1 Kegiatan

5.000.000

5.000.000

- Adminsitrasi dan Pelaporan

1 Tahun

5.000.000

5.000.000

- Paket Meeting

1 Paket

25.000.000

11.400.000

- Imbalan Operasional Tim Pengendalian dan Pemberantasan SE Provinsi [15 ORG x 10 BLN]

150 OB

52.500.000

52.350.000

- Honor Narasumber Pertemuan Medis

12 OJ

6.000.000

6.000.000

- Honor Narasumber Pertemuan Paramedis (Pusat/Akademis/ Luar Daerah)

2 OJ

1.700.000

1.700.000


Belanja Jasa Profesi


144

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota  RAPAT KOORDINASI - Bantuan Transport

1 Paket

8.000.000

6.570.000

- Uang Saku

30 OK

7.500.000

7.250.000

40 Botol

14.400.000

4 Ekor

4.100.000

-

1 Tahun

1.500.000

-

- Ops. Pemeriksaan Brucellosis

5.000 Ekor

25.000.000

25.000.000

- Ops. Pengambilan Sampel Brucellosis

5.000 Ekor

30.000.000

30.000.000

- Pengawasan, Kewaspadaan dan Monev Terhadap Penyakit Brucellosis ke P. Lombok

10 OH

3.500.000

3.500.000

- Pengawasan, Kewaspadaan dan Monev Terhadap Penyakit Brucellosis ke Kab. Sumbawa Barat

1 OP

1.750.000

1.750.000

- Pengawasan, Kewaspadaan dan Monev Terhadap Penyakit Brucellosis ke Kab.Sumbawa

1 OP

1.850.000

1.850.000

- Pengawasan, Kewaspadaan dan Monev Terhadap Penyakit Brucellosis ke Kab.Dompu

1 OP

1.950.000

1.950.000

- Pengawasan, Kewaspadaan dan Monev Terhadap Penyakit Brucellosis ke Kab/Kota Bima

1 OP

2.000.000

2.000.000

- ATK Peserta Pertemuan

1 Kegiatan

3.250.000

3.250.000

- ATK

1 Kegiatan

2.150.000

2.149.500

2 Kg

38.000.000

38.000.000

1 Kegiatan

13.000.000

13.000.000

Pengendalian Penyakit Brucellosis Belanja Bahan - Antigen Brucella - Biaya Kompensasi

Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Administrasi dan Pelaporan

Belanja Perjalanan Biasa

Kewasapadaan Penyakit Rabies Belanja Bahan

- Pembelian Strichnin - Pembelian Umpan Honor Output Kegiatan

 HONOR RAPAT KOORDINASI PENYAKIT RABIES - Pengarah

1 OK

500.000

500.000

- Ketua

1 OK

450.000

450.000

- Sekretaris

1 OK

400.000

400.000

- Anggota

4 OK

1.400.000

1.400.000


145

 HONOR SOSIALISASI RABIES - Pengarah

1 OK

500.000

500.000

- Ketua

1 OK

450.000

450.000

- Sekretaris

1 OK

400.000

400.000

- Anggota Provinsi

6 OK

2.100.000

2.100.000

- Anggota Kabupaten

6 OK

2.100.000

2.100.000

- Paket Meeting [3 KAB x 45 ORG]

135 Orang

5.400.000

5.400.000

- Ops. Eliminasi Pemusnahan Bangkai

4.000 Ekor

60.000.000

60.000.000

1 Paket

20.000.000

19.730.000

- Ops. Pengambilan Sampel Otak

400 Sampel

4.000.000

4.000.000

- Ops. Pemeriksaan Sampel Otak

400 Sampel

14.000.000

11.550.000

- Honor Narasumber Rakor Rabies

8 OJ

4.000.000

4.000.000

- Honor Narasumber Sosialisasi Rabies

9 OJ

4.500.000

4.500.000

- Pengawasan, Kewaspadaan dan Monev P. Lombok

5 OH

1.750.000

1.400.000

- Pengawasan, Kewaspadaan dan Monev ke Kab Sumbawa Barat

1 OP

1.750.000

1.750.000

- Pengawasan, Kewaspadaan dan Monev ke Kab Sumbawa

1 OP

1.850.000

1.850.000

- Pengawasan, Kewaspadaan dan Monev ke Kab Dompu

1 OP

1.950.000

1.950.000

- Pengawasan, Kewaspadaan dan Monev ke Kab/Kota Bima

1 OP

2.000.000

2.000.000


- Paket Meeting


Belanja Perjalanan Biasa


1 Paket

8.500.000

5.410.000

- Uang Saku

25 OK

6.250.000

6.250.000

135 Orang

20.250.000

 SOSIALISASI RABIES - Uang Saku

Integrated Sistem Informasi Keswan Nasional Belanja Bahan - ATK Peserta/Kit Peserta - ATK - Spanduk

1 Kegiatan

5.100.000

1.292.000

1 Tahun

1.400.000

1.400.000

200.000

200.000

1 Kegiatan


3.808.000

146

Honor Output Kegiatan  HONOR BINTEK ISIKHNAS - Pengarah

1 OK

500.000

450.000

- Ketua

1 OK

450.000

400.000

- Sekretaris

1 OK

400.000

350.000

- Anggota

6 OK

2.100.000

1.800.000

1 Paket

25.000.000

10.000.000

14 OJ

7.000.000

2.600.000

20 OJ

5.000.000

-

Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Paket Meeting Belanja Jasa Profesi - Honor Narasumber Provinsi dan Kabupaten - Honor Narasumber Pelatih


1 Paket

3.400.000

2.110.000

- Uang Saku

34 OK

8.500.000

7.250.000

PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN SE DI KAWASAN KOTA BIMA Pengendalian dan Penanggulangan SE Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Pengambilan Sampel 200 Sampel (Pra Vaksinasi) - Pengambilan Sampel 200 Sampel (Post Vaksinasi) - Ops. Pemeriksaan Sampel Pra 400 Sampel dan Post Vaksinasi - Ops. Tim Pengendali dan 1 Tahun Penanggulangan SE Kota Bima Belanja Perjalanan Biasa - Monitoring dan Evaluasi ke Kota 1 OP Bima

1.000.000

1.000.000

1.000.000

1.000.000

5.000.000

5.000.000

16.000.000

16.000.000

2.000.000

2.000.000

PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN SE DI KAWASAN KAB SUMBAWA Pengendalian dan Penanggulangan SE Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Ops. Vaksinasi SE

37.000 Dosis

92.500.000

92.500.000

- Pengambilan Sampel (Pra Vaksinasi)

400 Sampel

2.000.000

2.000.000

- Pengambilan Sampel (Post Vaksinasi)

400 Sampel

2.000.000

2.000.000

- Ops. Pemeriksaan Sampel Pra dan Post Vaksinasi

800 Sampel

10.000.000

10.000.000

1 Tahun

9.250.000

9.250.000

- Ops. Tim Pengendali dan Penanggulangan SE Kab.Sumbawa Belanja Perjalanan Biasa


147

- Monitoring dan Evaluasi ke Kab. Sumbawa

1 OP

1.850.000

1.850.000

PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN SE DI KAWASAN KAB DOMPU Pengendalian dan Penanggulangan SE Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Ops. Vaksinasi SE

15.000 Dosis

37.500.000

37.500.000


300 Sampel

1.500.000

1.500.000


300 Sampel

1.500.000

1.500.000


600 Sampel

7.500.000

7.500.000

1 Tahun

9.750.000

9.750.000

1 OP

1.950.000

1.950.000

- Ops. Tim Pengendali dan Penanggulangan SE Kab. Dompu Belanja Perjalanan Biasa - Monitoring dan Evaluasi ke Kab. Dompu

PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN SE DI KAWASAN KAB SUMBAWA BARAT Pengendalian dan Penanggulangan SE Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Ops. Vaksinasi SE

12.000 Dosis

30.000.000

30.000.000


200 Sampel

1.000.000

1.000.000


200 Sampel

1.000.000

1.000.000


400 Sampel

5.000.000

5.000.000

1 Tahun

8.750.000

8.750.000

1 OP

1.750.000

1.750.000

- Ops. Tim Pengendali dan Penanggulangan SE Kab. Sumbawa Barat Belanja Perjalanan Biasa - Monitoring dan Evaluasi ke Kab. Sumbawa Barat

PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN SE DI KAWASAN KAB BIMA Pengendalian dan Penanggulangan SE Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Ops. Vaksinasi SE - Pengambilan Sampel (Pra Vaksinasi ) - Pengambilan Sampel (Post Vaksinasi)

36.000 Dosis

90.000.000

90.000.000

400 Sampel

2.000.000

2.000.000

400 Sampel

2.000.000

2.000.000


148

- Ops. Pemeriksaan Sampel Pra dan Post Vaksinasi - Ops. Tim Pengendali dan Penanggulangan SE Kab. Bima

800 Sampel

10.000.000

10.000.000

1 Tahun

10.000.000

10.000.000

1 OP

2.000.000

2.000.000

Belanja Perjalanan Biasa - Monitoring dan Evaluasi ke Kab. Bima

Kegiatan

-

kegiatan

yang

ada

pada

pengendalian

dan

penanggulangan penyakit bakterial antara lain Realisasi vaksinasi SE sebagaimana tabel 46 berikut : Tabel 48. Target dan Realisasi Vaksinasi SE Kabupaten/Kota Se – NTB Tahun 2015 No.

Kabupaten/Kota

Target (Ekor)

Realisasi (Ekor)

1.

Kota Mataram

-

-

2.

Lombok Barat

-

-

3.

Lombok Utara

-

-

4.

Lombok Tengah

-

-

5.

Lombok Timur

-

-

6.

Sumbawa Barat

12.000

30.000

7.

Sumbawa

37.000

122.136

8.

Dompu

15.000

26.469

9.

Bima

36.000

47.600

10.

Kota Bima Jumlah

100.000

226.905


149

Sedangkan target pengambilan sampel pre vaksinasi dan post vaksinasi SE sebagaimana tabel 47 berikut : Tabel 49. Target dan Realisasi Pengambilan Sampel Pre Vaksinasi dan Post Vaksinasi SE Kabupaten/Kota Se – NTB Tahun 2015 Target

Realisasi

No

Kabupaten/Kota

1

Mataram

-

-

-

-

2

Lombok Barat

-

-

-

-

3

Lombok Utara

-

-

-

-

4

Lombok Tengah

-

-

-

-

5

Lombok Timur

-

-

-

-

6

Sumbawa Barat

75

75

75

75

7

Sumbawa

150

150

150

150

8

Dompu

150

150

150

150

9

Bima

175

175

175

175

10

Kota Bima

Pre vaksinasi

Jumlah

Post vaksinasi

Pre vaksinasi

Post vaksinasi

75

75

75

75

625

625

625

625

Sedangkan target pengambilan sampel pre vaksinasi dan post vaksinasi SE sebagai berikut : Target No

Kabupaten/Kota

1

Realisasi

Pre Vaksinasi

Post Vaksinasi

Mataram

-

-

-

-

2

Lombok Barat

-

-

-

-

3

Lombok Utara

-

-

-

-

4

Lombok Tengah

-

-

-

-

5

Lombok Timur

-

-

-

-

6

Sumbawa Barat

75

75

75

75

7

Sumbawa

150

150

150

150

8

Dompu

150

150

150

150

9

Bima

175

175

175

175

10

Kota Bima

75

75

75

75

625

625

625

625

Jumlah


Pre Vaksinasi

Post Vaksinasi

150

Target vaksinasi dan operasional vaksinasi SE sebagai berikut : No.

Target Operasional (Dosis)

Target (Dosis)

Kabupaten/Kota

Realisasi (Dosis)

1.

Kota Mataram

-

-

-

2.

Lombok Barat

-

-

-

3.

Lombok Utara

-

-

-

4.

Lombok Tengah

-

-

-

5.

Lombok Timur

-

-

-

6.

Sumbawa Barat

25.000

4.000

24.741

7.

Sumbawa

90.000

9.000

118.565

8.

Dompu

25.000

6.000

20.000

9.

Bima

-

-

-

10.

Kota Bima

-

-

-

140.000

19.000

163.306

Jumlah

Sedangkan target pengambilan sampel pre vaksinasi dan post vaksinasi SE sebagai berikut : Target No

Kabupaten/Kota

1

Realisasi

Pre vaksinasi

Post vaksinasi

Pre vaksinasi

Post vaksinasi

Mataram

-

-

-

-

2

Lombok Barat

-

-

-

-

3

Lombok Utara

-

-

-

-

4

Lombok Tengah

-

-

-

-

5

Lombok Timur

-

-

-

-

6

Sumbawa Barat

75

75

75

75

7

Sumbawa

150

150

150

150

8

Dompu

150

150

150

150

9

Bima

175

175

175

175

10

Kota Bima Jumlah

75

75

75

75

625

625

625

625

Pengendalian Penyakit Brucellosis Belanja operasional untuk membiayai kegiatan pengambilan dan pemeriksaan

spesimen

terhadap

pengamatan

dini

penyakit

Brucellosis. Adapun target dan realisasi kegiatan sebagai berikut :


151

Tabel 50. Target dan Realisasi Pengendalian Penyakit Brucellosis Kabupaten/Kota Se – NTB Tahun 2015 Target

Realisasi

Pengambilan Pemeriksaan Spesimen Spesimen

Pengambilan Pemeriksaan Spesimen Spesimen

No

Kabupaten/Kota

1

Mataram

100

100

100

103

2

Lombok Barat

600

600

653

654

3

Lombok Utara

400

400

423

434

4

Lombok Tengah

800

800

800

800

5

Lombok Timur

900

900

908

992

6

Sumbawa Barat

300

300

300

300

7

Sumbawa

300

300

300

300

8

Dompu

600

600

600

600

9

Bima

700

700

700

711

10

Kota Bima

300

300

300

300

5.000

5.000

5.084

5.194

Jumlah

Kewaspadaan Penyakit Rabies No

Kecamatan

Target Eliminasi

Realisasi Hewan Penular Rabies (Ekor) Anjing

Kucing

Kera

Jumlah

1

Kota Mataram

350

353

-

-

353

2

Lombok Barat

850

853

-

-

853

3

Lombok Utara

850

859

-

-

859

4

Lombok Tengah

950

987

-

-

987

5

Lombok Timur

1.000

1.006

-

-

1.006

4.000

4.058

-

-

4.058

Jumlah

Sosialisasi Hewan Penular Rabies Kegiatan Sosialisasi HPR pada masyarakat dilaksanakan di Kabupaten di Pulau Lombok yaitu Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara masing masing 1 lokasi terutama wilayah yang banyak HPR tidak berpemilik dan masyarakat/peserta yang hadir pada masing – masing lokasi sosialisasi sebanyak 40 orang. Rapat Koordinasi Rabies Penyakit Rabies merupakan penyakit Zoonosis (menular dari hewan ke manusia) yang disebabkan oleh virus (Rhabdovirus) dan menyerang semua hewan berdarah panas terutama anjing, kucing dan kera yang biasa disebut Hewan Penular Rabies (HPR) dan juga manusia. LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

152

Provinsi Nusa Tenggara Timur telah terjadi wabah penyakit Rabies sejak tahun 1997 dan Provinsi Bali tertular Rabies pada bulan November

2008

dengan

Peraturan

Menteri

Pertanian

Nomor : 1637/2008, tanggal 1 Desember

2008

telah

dinyatakan

sebagai

wilayah

wabah penyakit Rabies dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Gubernur Provinsi Bali tentang peraturan keluar masuknya HPR dari dan ke Provinsi Bali. Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan wilayah yang sejak dahulu bebas secara historis dari penyakit rabies (bukan dibebaskan dengan vaksinasi) harus tetap dipertahankan bebas dari penyakit tersebut. Dengan posisi Provinsi NTB diantara kedua Provinsi tertular tersebut di atas sangat terancam terjangkit penyakit Rabies. Oleh sebab itu diperlukan langkah - langkah kewaspadaan yang tinggi untuk mencegah masuknya penyakit tersebut. Karena apabila terjadi penyakit Rabies dalam suatu wilayah akan menimbulkan tingkat kepanikan yang tinggi pada masyarakat, untuk itu diperlukan Rapat Koordinasi Rabies. Peserta Rapat Koordinasi dihadiri 45 peserta yang terdiri dari Kepala Bidang/kepala seksi kabupaten/kota se- NTB, Petugas Puskeswan, Karantina Pertanian Kelas I Mataram dan Sumbawa, dan Petugas Dinas Peternakan Provinsi NTB. Pertemuan Medis Veteriner Puskeswan adalah merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan di lapangan. Pertemuan Medis Veteriner se - Provinsi Nusa Tenggara Barat dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas medik veteriner dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan secara optimal terutama dalam menyikapi terhadap penyakit hewan menular strategis (PHMS) secara dini dengan tujuan :


153

- Memantapkan pelayanan secara optimal - Menyamakan persepsi tentang program dan kegiatan prioritas - Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan serta penyegaran

bagi petugas Jumlah

peserta

dalam

pertemuan tersebut sebanyak 30 orang dokter hewan dari Kabupaten/Kota

se

Nusa

Tenggara

Dari

hasil

Barat.

pertemuan tersebut diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 1. Kegiatan pertemuan medis masih sangat diperlukan 2. Perlu adanya persamaan persepsi pada Kabupaten/Kota tentang jabatan fungsional medik veteriner di Puskeswan Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana dalam upaya pelayanan kesehatan hewan di Puskeswan lebih optimal Integrated Sistem Informasi Keswan Nasional Kegiatan Integrated Sistem Informasi Keswan Nasional merupakan kegiatan Bimtek ISIKHNAS ISIKHNAS informasi

adalah kesehatan

Indonesia Sistem

yang ini

sistem hewan mutakhir.

menggunakan

teknologi sehari - hari dalam cara yang sederhana namun cerdas

untuk

mengumpulkan

data dari lapangan dan dengan segera menyediakannya bagi para pemangku kepentingan dalam bentuk yang bermakna dan dapat segera dimanfaatkan. ISIKHNAS menggunakan pesan SMS dari telepon genggam di lapangan dan lembar-lembar kerja yang lebih sederhana dari kantor, guna mengambil data dengan cepat

sedekat mungkin dari

sumbernya dan membuat data dapat dilihat dan dianalisis dengan LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

154

cara-cara yang mudah bagi pengguna untuk siapa pun yang memerlukannya. Sistem yang cerdas dan otomatis akan memastikan bahwa data dimasukkan secara akurat, laporan dikirimkan secara otomatis dan terdapat akses yang mudah kepada data, analisis rutin yang terprogram dan yang sangat penting sistem peringatan bagi staf yang perlu merespon laporan penyakit. ISIKHNAS akan memadukan beberapa sistem pengelolaan informasi guna membuat berbagai sistem tersebut lebih efisien dan terjangkau bagi lebih banyak pengguna. Secara garis besar ISIKHNAS akan memadukan beberapa sistem pengelolaan informasi yang

lebih

efisien

dan

terjangkau bagi lebih banyak pengguna.

Dengan

menggunakan ISIKHNAS, kita akan dapat menghubungkan data laboratorium dengan laporan penyakit, peta dengan data lalu – lintas hewan atau laporan wabah, data rumah potong dengan data produksi dan populasi dan semua ini dilakukan secara otomatis. Hal ini sangat membantu para pengambil kebijakan di berbagai tingkat, juga baik bagi semua orang yang bekerja dalam bidang kesehatan hewan. Tujuan dari Bimtek ISIKHNAS adalah : 1. Meningkatkan pelayanan petugas kepada peternak 2. Petugas dapat melakukan pelaporan melalui sms 3. Pelaporan penyakit hewan menjadi lebih cepat dan mudah 4. Menghilangkan beban pelaporan rutin Sasaran dari pada Bimtek ini adalah Petugas Medis/Paramedis yang ada di wilayah Kota Mataram sebanyak 13 orang, Kabupaten Lombok Utara sebanyak 15 orang dan Provinsi 1 orang dan dilaksanakan di Aula Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB pada tanggal 12 – 13 Oktober 2015. LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

155

Hasil Kegiatan Bimtek Sintem Informasi Kesehatan Hewan Nasional Terpadu (ISIKHNAS) bagi petugas Medis/Paramedis Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Utara secara umum adalah sebagai berikut: 1. Pelaksanaan Bimtek berlangsung lancar tanpa adanya kendala yang berarti dan dilaksanakan tepat waktu. 2. Materi

yang

disampaikan

oleh

narasumber/pelatih

dapat

teradopsi oleh peserta. 3. Para peserta menjadi sangat penuh perhatian/antusias mengikuti Bimtek tersebut, hal ini terbukti dengan adanya banyak pertanyaan dan tanggapan yang dilontarkan kepada Pelatih. 4. Para peserta mengharapkan agar petugas dibantu dalam melaksanakan pelaporan sistem ini seperti dengan pemberian bantauan dana untuk pulsa. 5. Petugas yang menangani pelayanan kesehatan hewan diluar wilayahnya diharapkan dapat berkoordinasi dengan petugas wilayah yang bersangkutan. Pengadaan - pengadaan pada kegiatan penyakit bakterial lainnya antara lain : 1. Pengadaan Obat - Obatan Harga Satuan (Rp. )

No.

Uraian Pekerjaan

Kuantitas

Satuan Ukuran

1.

Colibact Inj. 20 ml (Sanbe) Ketamine Inj. 10 ml (Pantex) Xylazine 20 Inj. 25 ml (Pantex) Permethyl 5% 25 ml (TMC) Vitastress 5 G (Medion) Sulpidon Inj. 20 ml (Sanbe)

1279

Botol

28.750

36.771.250

110

Botol

329.200

36.212.000

110

Botol

403.000

44.330.000

610

Botol

33.250

20.282.000

600

Box

37.750

22.650.000

600

Botol

19.800

11.880.000

2. 3. 4. 5. 6.

Jumlah

Total (Rp.)

172.125.750

Terbilang : Seratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah


156

2. Pengadaan Alat dan Bahan No

Uraian

1. 2. 3. 4. 5.

Antigen SE Konjugat Merk Silenus Stock ABTS Merk Sigma Botol Scoot 1000 ml Serum Kontrol Positif SE 1 ml Becker Glass 1000 ml Mikropippette 0,5-10µl

6. 7.

Volume

Harga Satuan (Rp.)

5 Botol 1 Botol 2 Botol 13 Botol 4 Botol

1.720.000 5.130.000 2.700.000 93.500 1.620.000

8.600.000 5.130.000 5.400.000 1.215.500 6.480.000

10 Botol 1 Buah

79.000 5.427.000

790.000 5.427.000

Jumlah

Harga Total (Rp.)

33.042.500

Terbilang : Tiga Puluh Tiga Juta Empat Puluh Dua Ribu Lima Ratus Rupiah

3. Pengadaan Vaksin SE No.

1.

Uraian Pekerjaan

Kuantitas

Satuan Ukuran

85.000

Dosis

Vaksin SE

Harga Satuan (Rp. ) 1.900

Total (Rp.)

161.500.000

(100 dosis) Jumlah

161.500.000

4. Pengadaan Antigen Brucella No.

1

Nama Obat/Jenis Obat

Volume

Satuan

Antigen Brucela

36

Vial

Harga (Rp.) 379.500

Total

Jumlah (Rp.) 13.666.000 13.662.000

5. Pengadaan Strichnine No. 1.

Uraian Strichnine

Volume 2 Kg

Harga Satuan (Rp.)

Harga Total (Rp.)

19.000.000

Jumlah

38.000.000 38.000.000

Terbilang : Tiga Puluh Delapan Juta Rupiah


157

PERLINDUNGAN

HEWAN

DAN

KEWASPADAAN

PENYAKIT

EKSOTIK Kegiatan


Realisasi (Rp.)

Sisa Dana (Rp.)

Perlindungan Hewan Dan Kewaspadaan Penyakit Eksotik Kewaspadaan Penyakit Eksotik Lintas Perbatasan Belanja Bahan - ATK Peserta

3.550.000

3.480.000

70.000

- Pengarah

500.000

450.000

50.000

- Ketua

450.000

400.000

50.000

- Sekretaris

400.000

300.000

100.000

- Anggota (Provinsi)

1.400.000

1,200.000

200.000

- Anggota (Kabupaten)

2.100.000

1.800.000

300.000

3.600.000

3.600.000

-

18.000.000

-

Honor Output Kegiatan  Honor Panitia

Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Paket Meeting (3 Kab X 40 Org)

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota  Sosialisasi Eksotik - Uang Saku

18.000.000

Sosialisasi Penyakit Eksotik Penyakit Eksotik adalah penyakit yang berasal dari luar negeri dan kejadiannya sampai sekarang belum ditemukan atau sudah tidak terjadi lagi kasus tersebut di Indonesia. Kasus penyakit eksotik menimbulkan dampak yang sangat besar bagi keadaan sosial, ekonomi bahkan politik Indonesia oleh karena itu deteksi dini dan keakuratan diagnosis adalah kunci dalam usaha pencegahan masuknya penyakit eksotik ke Indonesia. Dari beberapa penyakit eksotik yang harus terus diwaspadai agar tidak masuk ke Indonesia antara lain adalah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK), Penyakit Bovine Spongiform Encephalopathy (BSE) atau Sapi Gila, Rindepest, African Swine Fever, Nipah dan Hendra. Sasaran dari pada sosialisasi ini adalah kelompok masyarakat yang ada di 3 Lokasi (1 Kabupaten di P. Lombok dan 2 Kabupaten di P. Sumbawa) dengan LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

158

jumlah peserta masing-masing sebanyak 40 orang. Hasil kegiatan Sosialisasi penyakit eksotik pada petugas lapangan dan kelompok masyarakat yang dilaksanakan di Kabupaten Lombok Barat, Sumbawa Barat dan Bima secara umum adalah sebagai berikut: - Pelaksanaan sosialisasi berlangsung lancar tanpa adanya kendala

yang berarti dan dilaksanakan tepat waktu. - Materi yang disampaikan oleh narasumber dapat dipahami oleh

petugas dan kelompok masyarakat yang menghadiri kegiatan sosialisasi penyakit eksotik ini. - Para petugas dan kelompok masyarakat yang menjadi peserta

sangat penuh perhatian/antusias mengikuti sosialisasi tersebut, hal ini terbukti dengan adanya banyak pertanyaan dan tanggapan yang dilontarkan kepada narasumber - Beberapa perwakilan dari kelompok masyarakat (Kepala Desa,

tokoh masyarakat dll) menyatakan bahwa kegiatan ini perlu dilanjutkan dan sangat antusias karena materi yang disampaikan tidak hanya seputar eksotik aja tetapi juga berkembang pada penyakit hewan lainnya seperti Anthrax dan juga penyakit yang hangat diperbincangkan saat ini yaitu Ebola. - Menurut peserta bahwa sosialisasi semacam ini sangat baik

karena dapat menambah wawasan serta kewaspadaan terhadap penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia. PENGAMATAN PENYAKIT HEWAN Dana yang tersedia pada Kegiatan Pengamatan Penyakit ini sebesar Rp. 199.150.000,- (seratus sembilan puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah). Komponen pokok pada kegiatan Pengamatan Penyakit Hewan digunakan untuk Penerapan ISIKHNAS yang merupakan Bimbingan Teknis Penerapan ISIKHNAS di lapangan. Peserta Bimtek berasal dari Kabupaten Lombok Barat, Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, Kabupaten Bima dan Kota Bima. Pertemuan ini dihadiri oleh 122 orang.


159

Pertemuan ini dilakukan 5 kali tahapan yaitu tanggal 22 - 23 September 2015 peserta Bimtek dari Kabupaten Lotim, tanggal 12 13 Oktober 2015 peserta dari Kota Mataram, Kabupaten Lombok Utara dan Provinsi, tanggal 15 - 16 Oktober 2015 peserta dari Kabupaten Sumbawa Barat dan Kota Bima, Kabupaten Dompu tanggal 22 - 23 Oktober 2015, Kabupaten Bima tanggal 29 - 30 Oktober 2015. Hasil dari Bimtek Penerapan ISIKHNAS adalah sebagai berikut : 1. Pelaksanaan Bimtek berlangsung lancar tanpa adanya kendala yang berarti dan dilaksanakan tepat waktu. 2. Materi

yang

disampaikan

oleh

narasumber/pelatih

dapat

teradopsi oleh peserta. 3. Para peserta menjadi sangat penuh perhatian/antusias mengikuti Bimtek tersebut, hal ini terbukti dengan adanya banyak pertanyaan dan tanggapan yang disampaikan kepada pelatih. 4. Para peserta mengharapkan agar petugas dibantu dalam melaksanakan pelaporan sistem ini seperti dengan pemberian bantauan dana untuk pulsa. 5. Petugas yang menangani pelayanan kesehatan hewan di luar wilayahnya diharapkan dapat berkoordinasi dengan petugas wilayah yang bersangkutan. Realisasi Keuangan kegiatan pengamatan penyakit secara rinci dapat ditunjukan pada tabel berikut :


160

Tabel Realisasi Keuangan Kegiatan Pengamatan Penyakit : Kegiatan


Realisasi (Rp.)

Sisa Dana (Rp.)

Penerapan ISIKHNAS APBNP 2015 Pelatihan Petugas Belanja Bahan - Konsumsi Peserta dan Panitia Kab. Lobar

7.440.000

4.800.000

2.640.000

- ATK Peserta dan Panitia

4.750.000

4.750.000

-

- Pengarah

2.250.000

2.250.000

-

- Ketua

2.000.000

2000.000

-

- Sekertaris

1.750.000

1.750.000

-

- Anggota (3 org x 5 Kegiatan)

4.500.000

1.500.000

3.000.000

1.500.000

1.476.000

24.000

- Paket Meeting Kab. Dompu

18.000.000

18.000.000

-

- Paket Meeting KSB dan Kota Bima

18.000.000

17.900.000

100.000

- Paket Meeting Kab. Lotim

9.720.000

9,070.000

650.000

- Paket Meeting Kab. Bima

15.240.000

15.136.000

104.000

- Honor Narasumber

5.750.000

5.750.000

-

- Honor Pelatih

8.000.000

8.000.000

-

25.000.000

5.000.000

20.000.000

Honor Output Kegiatan HONOR PANITIA

Belanja Non Operasional lainnya - Operasional Pengiriman SMS


Belanja perjalanan Biasa - Perjalanan Tim Pusat/ Pertemuan/ Konsultasi keJakarta/ daerah Lainnya

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota  BIMTEK ISIKHNAS ( 5 kali) - Bantuan Transport Peserta Bimtek Kab. Lobar

2.500.000

2.500.000

-

- Bantuan Transport Peserta Bimtek Kab. Lotim

2.500.000

2.500.000

-

- Bantuan Transport Peserta Bimtek Kab. Dompu

12.500.000

12.500.000

-

- Bantuan Transport Peserta Bimtek KSB

2.500.000

2.500.000

-

- Bantuan Transport Peserta Bimtek Kota Bima

9.000.000

9.000.000

-

- Bantuan Transport Peserta Bimtek Kab. Bima

15.000.000

15.000.000

-

- Bantuan Uang Saku Peserta

31.250.000

31.250.000

-


161

PEMBINAAN DAN KOORDINASI KESWAN Jumlah Anggaran (Rp.)

Kegiatan

Realisasi (Rp.)

Sisa Dana (Rp.)

Pembinaan dan Koordinasi Kesehatan Hewan Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Survailans dan Pelayanan Keswan Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Surveilans dan Pelayanan Keswan pada Bidang Keswan Belanja Bahan - ATK

2.000.000

2.000.000

-

1.000.000

1.000.000

-

- Perjalanan Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Surveilans dan Pelayanan Keswan P. Lombok

7.000.000

7.000.000

-

- Perjalanan Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Surveilans dan Pelayanan Keswan ke Kab. Sumbawa Barat

1.750.000

1.750.000

-

- Perjalanan Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Surveilans dan Pelayanan Keswan ke Kab Sumbawa

1.850.000

1.850.000

-

- Perjalanan Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, Surveilans dan Pelayanan Keswan ke Kab Dompu

1.950.000

1.950.000

-

- Perjalanan Monitoring, Evaluasi, Pelaporan, surveilans dan Pelayanan Keswan ke Kab/Kota Bima

2.000.000

2.000.000

-

Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Administrasi dan Pelaporan Belanja perjalanan biasa

UNIT RESPON CEPAT Kegiatan yang dilaksanakan pada Unit Respon Cepat antara lain : 1.

Belanja Bahan Pengendalian dan Penanggulangan AI

No

Obat - Obatan

Volume

Satuan

Harga (Rp.)

Jumlah (Rp.)

1

Rapid Test

40

Buah

129.600

5.184.000

2

Hand Sprayer 15 liter

10

Buah

506.000

5.060.000

3

Biosekurity (Destan 100 Ml)

3.409

Botol

8.800

29.999.200

TOTAL


40.243.200

162

2. Pertemuan Rapat Koordinasi AI Flu

burung

(Avian

Influenza) mulai muncul di indonesia sekitar 5 tahun yang lalu. Penyakit ini disebabkan Influenza

oleh tipe

A

Virus dan

ditularkan oleh unggas. Penyakit flu burung secara awal dikonfirmasikan telah terjadi di Republik Korea, Vietnam, Jepang, Thailand, Kamboja, Taiwan, Laos, China, Indonesia dan Pakistan. Sumber virus diduga berasal dari migrasi burung dan transportasi unggas yang terinfeksi. Di NTB dari tahun 2009 sampai dengan bulan September 2011 tidak ditemukan/dilaporkan adanya kasus positif penyakit AI. Namun pada awal bulan Oktober 2011 sampai dengan tahun 2013 kembali ditemukan adanya kasus positif AI di NTB. Bahkan berapa waktu yang lalu kabupaten lotim, loteng melaporkan telah terjadinya

kasus.

Merebaknya penyakit AI telah

menimbulkan

dampak sosial ekonomi yang

besar

baik

terhadap

peternak

maupun

pada

masyarakat umum. Salah satu dampak penyakit ini adalah berkurangnya konsumsi produk runggas sehingga menyebabkan kerugian ekonomi yang besar dikalangan peternak lokal maupun industri peternakan. Jika tidak ditangani dengan baik, dampak ini bisa berakibat pada menurunnya konsumsi protein hewani sebagai salah satu nutrisi yang dibutuhkan untuk mencegah kekurangan gizi (mall nutrition). Karena sebagaimana yang kita ketahui bersama daging unggas khususnya ayam merupakan panganan yang termasuk mudah diakses oleh masyarakat bawah. LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

163

Pertemuan ini dilaksanakan di aula Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB pada tanggal 28 - 29 Mei 2015. Adapun tujuan pertemuan Rapat

Koordinasi

Tahun

2015

menyamakan baik

itu

AI

adalah persepsi

di

tingkat

kabupaten/kota se - NTB akan pemberantasan AI sehingga pada akhirnya rencana NTB bebas AI 2017 dapat terwujud dengan jumlah peserta 35 orang. 3. Pertemuan Bimbingan Teknis URC Penyakit hewan menular strategis adalah penyakit yang sangat merugikan karena sangat cepat penularannya, angka kesakitan dan angka kematiannya yang juga sangat tinggi. Maka

dari

dilakukan pada

itu

perlu

pengawasan ternak

menekan mengurangi

untuk atau cepatnya

penularan penyakit dari satu daerah kedaerah lain dan mencegah kerugian ekonomi yang dapat ditimbulkan oleh penyakit tersebut. Pertemuan yang dilaksanakan pada tanggal 26 - 27 Mei Tahun 2015 ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan petugas baik di lapangan maupun di Dinas Kabupaten / Kota dan Provinsi diharapkan aplikasi 3 cepat yang didapatkan akan membantu dalam pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan menular Strategis (PHMS). Kegiatan ini diikuti oleh Kepala Seksi yang ada di Dinas Peternakan Kabupaten/Kota dan petugas lapangan (kecamatan) yang menangani fungsi - fungsi peternakan dan kesehatan hewan dan staf provinsi berjumlah 63 orang.


164

OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN HEWAN DI PUSKESWAN Kegiatan ini meliputi pemberian bantuan operasional bagi petugas medis dan paramedis Puskeswan di 10 Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja Puskeswan dalam melaksanakan pelayanan kesehatan hewan milik masyarakat. Di samping itu, dengan adanya laporan kegiatan pelayanan Puskeswan akan memudahkan dalam mengetahui distribusi/kejadian penyakit hewan di 10 Kabupaten/Kota se-NTB. Output yang ditargetkan dalam kegiatan ini adalah minimal 64 Puskeswan se - NTB. Adapun rincian kegiatan beserta realisasinya sebagai berikut : Kegiatan

Volume

Jumlah Dana (Rp.)

Realisasi (Rp.)

Sisa Dana (Rp.)

Operasional Pelayanan Kesehatan Hewan di Puskeswan Operasional Puskeswan Belanja Bahan

-

Antibiotik

254

Botol

23.876.000

23.876.000

Vitamin

585

Botol

27.495.000

27.495.000

Rouboransia

254

Botol

23.876.000

23.876.000

Antiseptik

176

Botol

1.408.000

1.408.000

Antiemetika

334

Botol

3.340.000

3.340.000

900.000

900.000

4.755.000

4.755.000

1 Paket ATK Pertemuan Administrasi dan 1 Kegiatan Pelaporan Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Honor Output Kegiatan  Honor Panita Pertemuan 1 OK 500.000 - Pengarah 1 OK 450.000 - Ketua 1 OK 400.000 - Sekretaris 4 OK 1.400.000 - Anggota Belanja Barang Non Operasional Lainnya Operasional 1 Tahun 6.000.000 Pengawasan Puskeswan Belanja Jasa Profesi OJ 500.000 - Honor Narasumber 12 - Honor Narasumber 2 OJ 850.000 Ahli Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota

500.000 450.000 400.000 1.400.000

6.000.000

6.000.000 1.700.000

 Pertemuan Petugas Puskeswan


165

1 Paket 20.000.000 11.600.000 - Paket Meeting - Bantuan 1 Paket 10.000.000 7.895.000 Transport - Bantuan Uang 30 OK 7.500.000 7.500.000 Saku OPERASIONAL PUSKESWAN DI KAWASAN KOTA BIMA

8.400.000 2.105.000 -

Komponen Utama Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Operasional 1 Paket 9.000.000 9.000.000 Petugas Medis Puskeswan - Operasional Petugas 1 Paket 10.000.000 10.000.000 Paramedis Puskeswan - Operasional Pengiriman & 130 Sampel 650.000 0 Pengujian Sampel ke Laboratorium Belanja Perjalanan Biasa Perjalanan Monitoring 1 OP 2.000.000 2.000.000 dan Evaluasi ke Kab/Kota Bima OPERASIONAL PUSKESWAN DI KAWASAN KAB SUMBAWA

650.000

Komponen Utama Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Operasional 1 Paket 45.000.000 45.000.000 Petugas Medis Puskeswan - Operasional Petugas 1 Paket 48.000.000 48.000.000 Paramedis Puskeswan - Operasional Pengiriman & 130 Sampel 650.000 0 Pengujian Sampel ke Laboratorium Belanja Perjalanan Biasa Perjalanan Monitoring 1 OP 1.850.000 1.850.000 dan Evaluasi ke Kab Sumbawa OPERASIONAL PUSKESWAN KAWASAN KAB DOMPU

650.000

Komponen Utama Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Operasional 1 Paket 15.000.000 Petugas Medis Puskeswan

15.000.000


166

-

Operasional Petugas 1 Paket 16.000.000 16.000.000 Paramedis Puskeswan - Operasional Pengiriman & 130 Sampel 650.000 0 Pengujian Sampel ke Laboratorium Belanja Perjalanan Biasa - Perjalanan Monitoring dan 1 OP 1.950.000 1.950.000 Evaluasi ke Kab/Kota Bima OPERASIONAL PUSKESWAN KAWASAN KAB SUMBAWA BARAT Komponen Utama Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Operasional 1 Paket 6.000.000 6.000.000 Petugas Medis Puskeswan - Operasional 1 Paket 16.000.000 16.000.000 Petugas Paramedis Puskeswan - Operasional Pengiriman & 130 Sampel 650.000 0 Pengujian Sampel ke Laboratorium Belanja Perjalanan Biasa - Perjalanan Monitoring dan 1 OP 1.750.000 1.450.000 Evaluasi ke Kab Sumbawa Barat OPERASIONAL PUSKESWAN KAWASAN KAB LOMBOK TENGAH Komponen Utama Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Operasional 1 Paket 18.000.000 18.000.000 Petugas Medis Puskeswan - Operasional 1 Paket 24.000.000 24.000.000 Petugas Paramedis Puskeswan - Operasional Pengiriman & 130 Sampel 650.000 0 Pengujian Sampel ke Laboratorium Belanja Perjalanan Biasa - Perjalanan Monitoring dan 5 OH 1.750.000 1.400.000 Evaluasi ke Kab Lombok tengah


650.000

650.000

350.000

650.000

350.000

167

OPERASIONAL PUSKESWAN KAWASAN KAB LOMBOK TIMUR Komponen Utama Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Operasional 1 Paket 39.000.000 39.000.000 Petugas Medis Puskeswan - Operasional Petugas 1 Paket 40.000.00 40.000.00 Paramedis Puskeswan - Ops. Pengiriman & 650.000 0 Pengujian Sampel 130 Sampel ke Lab Belanja Perjalanan Biasa - Perjalanan Monitoring dan 5 OH 1.750.000 1.400.000 Evaluasi ke Kab Lombok Timur OPERASIONAL PUSKESWAN KAWASAN KOTA MATARAM Komponen Utama Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Operasional 1 Paket 6.000.000 6.000.000 Petugas Medis Puskeswan - Operasional Petugas 1 Paket 12.000.000 12.000.000 Paramedis Puskeswan - Operasional Pengiriman & 130 Sampel 650.000 0 Pengujian Sampel ke Lab OPERASIONAL PUSKESWAN KAWASAN KAB. LOMBOK BARAT Komponen Utama Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Operasional 1 Paket 12.000.000 12.000.000 Petugas Medis Puskeswan - Operasional Petugas 1 Paket 20.000.000 20.000.000 Paramedis Puskeswan - Ops. Pengiriman & 130 Sampel 650.000 0 Pengujian Sampel ke Laboratorium


650.000

350.000

650.000

650.000

168

OPERASIONAL PUSKESWAN KAWASAN KAB. LOMBOK UTARA Komponen Utama Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Operasional 1 Paket 12.000.000 12.000.000 Petugas Medis Puskeswan - Operasional Petugas 1 Paket 10.000.000 10.000.000 Paramedis Puskeswan - Operasional Pengiriman & 130 Sampel 650.000 0 Pengujian Sampel ke Laboratorium OPERASIONAL PUSKESWAN KAWASAN KAB. BIMA Komponen Utama Belanja Barang Non Operasional Lainnya - Operasional 1 Paket 12.000.000 12.000.000 Petugas Medis Puskeswan - Operasional Petugas 1 Paket 10.000.000 10.000.000 Paramedis Puskeswan - Ops. Pengiriman & 130 Sampel 650.000 0 Pengujian Sampel ke Laboratorium Jumlah

578.150.000

650.000

650.000

554.695.000

Jumlah tenaga medis veteriner yang mendapatkan operasional adalah 63 orang dan paramedis veteriner 116 orang yang bertugas pada 97 Puskeswan se - Provinsi NTB. Besar operasional yang diterima oleh tenaga medis veteriner yaitu Rp.300.000,- / bulan selama 10 bulan dan operasional paramedis veteriner Rp.200.000,- / bulan selama 10 bulan. Total anggaran yang tersedia untuk kegiatan operasional medis dan paramedis adalah sebesar Rp.421.000.000,- (empat ratus dua puluh satu juta rupiah) dengan realisasi 100%. Jumlah laporan puskeswan yang masuk adalah sebanyak 97 laporan.


169

a) Pertemuan Petugas Puskeswan se - NTB Pertemuan petugas Puskeswan dimaksudkan adalah untuk meningkatkan

kapasitas

petugas

Puskeswan

dalam

melaksanakan pelayanan kesehatan hewan terutama dalam menyikapi terhadap kejadian penyakit hewan menular strategis secara dini. Dana yang tersedia untuk kegiatan tersebut sebesar Rp. 48.850.000,- (empat puluh delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan realisasi fisik 100%. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Aula Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Provinsi NTB pada tanggal 20 - 21 Oktober tahun 2015 dengan jumlah peserta yang hadir sebanyak 30 orang. b) Pengadaan Obat - Obatan Puskeswan Dalam upaya mendukung kegiatan pelayanan kesehatan hewan di Puskeswan dilakukan pengadaan obat - obatan untuk pelayanan. Adapun rincian obat yang diadakan adalah sebagai berikut : Harga (Rp.)

Jumlah (Rp.)

No

Obat – Obatan

Volume

Satuan

1

Vet-Oxy LA Inj 50 ml

254

Botol

94.000

23.876.000

2

Vitamin B12 Inj 50 ml

585

Botol

47.000

27.495.000

3

Biosan TP Inj 50 ml

254

Botol

94.000

23.876.000

4

Zaldes 100 ml

176

Botol

8.000

1.408.000

5

Verm - O 12 Bolus

334

Bolus

10.000

3.340.000

Total


79.995.000

170

Dari jumlah obat - obatan tersebut telah didistribusikan ke seluruh Kabupaten/Kota se-NTB dengan rincian sebagai berikut : Tabel 51. Distribusi Obat – Obatan Kesehatan Hewan Ke Kabupaten/Kota se - NTB JUMLAH NO

NAMA BARANG

1

JUMLAH DISTRIBUSI Jml

VOL

Satuan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Vet-Oxy LA Inj. 50 ml

254

Botol

20

24

20

24

24

20

30

20

30

18

24

254

2

Vitamin B12 Inj. 50 ml

585

Botol

50

60

50

60

60

50

60

60

70

50

15

585

3

Biosan TP Inj. 50 ml

254

Botol

20

30

20

25

30

20

30

20

30

20

9

254

4

Zaldes 1 L

38

Botol

3

4

3

4

4

3

5

4

5

3

0

38

5

Verm – O 12 Bolus

334

Bolus

24

36

24

36

36

24

36

36

48

24

10

334

Keterangan : 1. Kt. Mataram 2. Kab. Lobar 3. Kab. Lombok Utara 4. Kab. Loteng 5. Kab. Lombok Timur

6. Kab. Sumbawa Barat 7. Kab. Sumbawa 8. Kab. Dompu 9. Kab. Bima 10. Kt. Bima

11. Provinsi


171

4.

BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER A.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner dewasa ini memegang peranan penting dalam menyediakan produk pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH). Sebagai pintu keberhasilan pembangunan peternakan khususnya sektor hilir, bidang kesmavet selain dapat menyediakan protein hewani (daging, telur dan susu)

serta

produk

hewan

non

pangan

mengamankan konsumen dari penyakit

dan

juga

zoonosis yang

mampu dapat

ditularkan dari produk asal hewan ke manusia. Terwujudnya

keamanan

dan

ketentraman

batin

masyarakat

konsumen terhadap produk pangan asal hewan (daging, telur dan susu) melalui pengawasan dan pembinaan yang kontinyu dan ramah lingkungan merupakan salah satu visi dan misi pembangunan sektor peternakan Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menyiapkan produk pangan asal hewan yang cukup dan memenuhi persyaratan, terutama dari berbagai aspek ASUH. Hal ini dapat terjadi apabila segenap lapisan masyarakat memiliki kesadaran yang tinggi akan bahaya zoonosis akibat pengelolaan produk pangan asal hewan yang tidak sesuai dengan standar. 2. Tujuan Sasaran Tujuan : a. Pemeriksaan status reproduksi sapi betina produktif b. Pengawasan pemotongan sapi dan kerbau betina produktif baik di RPH, TPH maupun di masyarakat c. Menyiapkan produk pangan asal hewan yang ASUH dan tersedia dalam jumlah yang cukup dan terjaga keamanannya d. Menjaga keamanan dan ketenteraman batin masyarakat terhadap produk pangan asal hewan


172

e. Menjaga keamanan bahan pangan asal hewan dari cemaran mikroba, residu obat - obatan dan mikroorganisme serta bahan pengawet lainnya f. Mempersiapkan segala perangkat kesmavet yang memenuhi hygienis sanitasi dan standar SNI terutama pada RPH, tempattempat penjualan produk pangan asal hewan g. Melakukan pengawasan terhadap lalu lintas dan tataniaga produk pangan asal hewani (Daging, susu dan telur) dari dan ke NTB. Sasaran : a. Masyarakat petani peternak sebagai pelaksana di tingkat bawah b. Petugas RPH, jagal, petugas kesmavet c. Tokoh masyarakat/instansi terkait di 10 Kabupaten/Kota se - NTB d. Produk Pangan asal hewan yang beredar di 10 Kabupaten/Kota se - NTB e. RPH/TPH dan tempat - tempat penjualan ataupun tempat yang rawan terhadap pemotongan ternak betina produktif

3. Ruang Lingkup Sumber Dana APBD a. Pertemuan Pengendalian Pemotongan Betina Produktif di RPH/TPH b. Pertemuan Higienis Sanitasi Usaha c. Pertemuan Pengawasan Lalulintas Produk Pangan d. Bulan Bhakti Peternakan e. Kegiatan Hari Pangan Sedunia (HPS) f. Leaflet/brosur kekesmavetan/Sasambo Beef g. Kampanye makan daging sapi dan telur pada sekolah dasar h. Pengumpul data pemotongan ternak i. Perjalanan dalam dan luar daerah dalam rangka pengawasan hewan qurban, pengawasan pengendalian pemot betina produktif, sosialisasi HS RPH, penerapan NKV dan konsultasi. j. Peningkatan sinergitas RPH dan MBC


173

Sumber Dana APBN DK dan TP a. Pencegahan Pemotongan Betina Produktif b. Fasilitasi pembentukan Asosiasi Jagal RPH Kota Bima c. Restrukturisasi Manajemen RPH di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa dan Kab. Bima d. Fasilitasi

Unit

Usaha

dalam

proses

Sertifikasi

ASUH.

Pembinaan pada unit usaha tentang sertifikasi halal, pra NKV dan NKV dan Sertifikasi Produk e. Pengembangan Kapasitas SDM yaitu Peningkatan Kompetensi Juru Sembelih Halal. f. Unit Respon Cepat Pengawas Kesmavet, yaitu pengadaan Kit Uji Cepat 4 unit untuk Provinsi, Kota Mataram, Kabupaten Sumbawa dan Kota Bima. g. Peningkatan kapasitas SDM Pengawas Kesmavet h. Koordinasi Teknis pengawas kesmavet i. Pemutakhiran data pemotongan j. Peningkatan

kesadaran

masyarakat

dalam

pencegahan

penularan zoonosis pada hewan qurban, pemeriksaan AM/PM k. Penerapan kesrawan pada ternak dan non ternak l. Kegiatan di Luar dan Dalam daerah dalam rangka pembinaan RPH/RPU,

monitoring

pasca

panen

produk,

kesrawan,

ketrampilan juru sembelih. m.Fasilitasi Peralatan RPH R yaitu pengadaan mobil pengangkut daging berpendingin dan pengadaan genset (Dana Tugas Pembantuan).


174

B.

PROGRAM KEGIATAN DAN REALISASI ANGGARAN Kegiatan - kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner Tahun 2015 berasal dari dana APBD dan APBN adalah sebagai berikut :

Tabel 52. Jumlah Dana dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Sumber Dana APBD Tahun 2015 Pada Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner Realisasi No

Sumber Dana / Satker / Alokasi Anggaran Program Kegiatan

Pagu (Rp.)

1

2

3

I

Keuangan (Rp.)

(%)

Fisik (%)

4

5

6

Sisa Anggaran (Rp) 7

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Kegiatan Peningkatan Kualitas Produk Pangan Asal Hewan 1.

Pertemuan Pengawasan lalu Lintas Produk

39.612.000

-

-

-

39.612.000

2.

Pertemuan Higiene dan Sanitasi Usaha

32.112.000

15.907.000

49,53

100

16.205.000

3.

Pertemuan Pengendalian Pemotongan Betina Produktif

39.612.000

-

-

-

39.612.000

4.

Bulan Bhakti Peternakan

108.008.000

83.000.000

76,84

100

25.008.000

5.

HPS Nasional

35.705.500

-

-

-

35.705.500

6.

Leaflet/Brosur Kekesmavetan / Sasambo Beef

3.750.000

-

-

-

3.750.000

7.

Kampanye Produk Pangan ASUH pada Sekolah Dasar

60.000.000

42.000.000

70

-

18.000.000

8.

Petugas Pengumpul Data Pemotongan Ternak

100.500.000

100.500.000

100

100

-

9.

ATK

6.000.000

5.593.000

93,21

100

406.500

10.

Perjalanan Dinas ke Pusat/ Daerah Lainnya dan Perjalanan Dinas Dalam Daerah Dalam Rangka Pengawasan Hewan Qurban, Binwas Kualitas Produk Pangan, Sosialisasi Daging ASUH dan HPS Nasional

195.000.000

145.736.350

74,74

100

49.263.650

a. 11.

Peningkatan Sinergitas RPH dan MBC

115.700.000

108.030.000

93,37

97,37

7.670.000

735.999.500

500.766.350

68,04

80

235.233.150

JUMLAH


175

Tabel 53. Jumlah Dana dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Sumber Dana APBN (DK) Tahun 2015 Pada Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner Realisasi No

Sumber Dana / Satker / Alokasi Anggaran Program Kegiatan

Pagu (Rp.)

1

2

3

Keuangan (Rp.) 4

(%) 5

Fisik (%)

Sisa Anggaran (Rp)

6

7

Penjaminan Pangan Asal Hewan Yang Asuh Dan Berdaya Saing 1

2

3

4

5

6

7

8

9

Pencegahan Pemotongan Betina Produktif

441.460.000

-

Sosialisasi Tingkat Provinsi

92.000.000

8.015.000

8,71

8,71

83.985.000

-

Sosialisasi Terhadap Pelaku Usaha (Jagal)

225.760.000

198.810.000

88,06

100

26.950.000

-

Operasional Pencegahan Pemotongan

123.700.000

50.400.000

40,74

100

73.300.000

14.775.000

Penerapan Penjaminan Produk Hewan ASUH di RPH

512.000.000

-

Fasilitasi Pembentukan Asosiasi Jagal RPH di Kota Bima

33.000.000

18.225.000

55,23

100

-

Restrukturisasi Manajemen RPH – R * Kota Bima

29.000.000

26.191.600

90,32

100

2.808.400

* Kota Mataram

96.400.000

35.013.000

36,32

100

61.387.000

* Kabupaten Sumbawa

127.525.000

44.005.000

34,51

100

83.520.000

* Kabupaten Lombok Timur

106.150.000

50.130.000

47,23

100

56.020.000

* Kabupaten Bima

119.925.000

58.436.680

48,73

100

61.488.320

6.450.000

57,33

57,3

4.800.000

Fasilitasi Unit Usaha Dalam Proses Sertifikasi ASUH

42.200.000

-

Pembinaan Unit Usaha Dalam Proses Sertifikasi Halal

-

Fasilitasi Sertifikasi Halal Pada Unit Usaha

5.000.000

-

-

-

5.000.000

-

Fasilitasi Sertifikasi Pra NKV dan NKV

12.750.000

9.050.000

70,98

70,98

3.700.000

-

Fasilitasi Sertifikasi Produk

13.200.000

9.350.000

70,83

70,83

3.850.000

11.250.000


59.000.000

-

Peningkatan Kompetensi Juru Sembelih Halal

52.000.000

43.898.000

84,42

100

8.102.000

-

Fasilitasi Sertifikasi Juru Sembelih Halal

7.000.000

-

-

-

7.000.000


840.950.000

-

Kit Uji Cepat 4 unit

800.000.000

780.000.000

97,5

100

20.000.000

-

Pertemuan

32.000.000

700.000

2,18

2,18

31.300.000

-

Perjalanan Dalam Daerah

8.950.000

8.950.000

100

100

-


76.950.000

-

Bimtek 25 orang

67.650.000

-

-

-

67.650.000

-

Perjalanan Dalam Daerah

9.300.000

4.650.000

50

100

4.650.000


105.800.000

-

Penguatan Jejaring Pengawas Kesmavet

50.300.000

-

-

-

50.300.000

-

Pembentukan dan Pelaksanaan Tim Koordinasi Pengawasan

55.500.000

-

-

-

55.500.000


65.000.000

-

Pertemuan

45.850.000

41.696.500

90,94

100

4.153.500

-

Hari Pangan Sedunia (HPS) dan HKP

19.150.000

12.150.000

63,45

100

7.000.000

Peningkatan Kesadaran Masyarakat Dalam Pencegahan Zoonosis

180.000.000

-

Pengawasan Zoonosis Hewan Qurban

90.000.000

31.705.900

35,23

50

58.294.100

-

Revitalisasi Pemeriksaan AM PM

90.000.000

40.110.000

44,56

100

48.890.000


176

10

Pembinaan Penerapan Kesrawan di Unit Usaha Ternak dan Non Ternak -

Pertemuan

-

Perlengkapan Pembinaan Untuk Trainer dan Petugas Kerja

-

125.000.000 58.245.000

-

-

-

58.245.000

3.055.000

-

-

-

3.055.000 27.000.000

Quesioner, ATK, Brosur dan Bahan Sosialisasi

28.750.000

1.750.000

6,09

100

Perjalanan Biasa

34.950.000

34.950.000

100

100

-

2.448.360.000

1.514.636.680

61,86

81,10

933.723.320

JUMLAH DK

Tabel 54. Jumlah Dana dan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan Sumber Dana APBN (TP) Tahun 2015 Pada Bidang Kesehatan Masyarakat Veteriner Sumber Dana / Satker / Alokasi Anggaran Program Kegiatam 2

No 1

Pagu (Rp.) 3

Realisasi Keuangan (Rp.) (%) 4 5

Fisik (%) 6

Sisa Anggaran (Rp) 7

100 100

1.600.000 3.500.000 7.200.000

Fasilitasi Peralatan RPH – R A

Pembangunan dan Peralatan RPH-R 1. 2.

Fasilitasi RPH-R Kota Bima ATK Operasional Tim Teknis Honor Panitia Pemeriksa dan Tim Pokja Perjalanan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi Genset ( 1 unit) Fasilitasi Mobil Pengawas Kesmavet Kendaraan Pengangkut Daging Berpendingin ATK Pengadaan Lelang Honor Tim Pokja (ULP) Honor Panitia Penerima Operasional Pengadaan/ Lelang Alat Transpot Daging JUMLAH TP

320.000.000 2.500.000 3.500.000 10.000.000

900.000 36,00 2.800.000 28,00

4.000.000 300.000.000 287.000.000

95,7

- 4.000.000 100 13.000.000

100 100 100 100

100 100 100 100

399.250.000 500.000 1.000.000 750.000 1.000.000

500.000 1.000.000 750.000 1.000.000

-

396.000.000 358.905.000 90,63

100 37.095.000

719.250.000 652.855.000 90,77

100 66.395.000


177

C.

PELAKSANAAN DAN CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN Dari tabel 1, 2 dan 3 di atas diketahui bahwa seluruh kegiatan umumnya telah dilaksanakan dengan realisasi keuangan sebesar 68% dan fisik 80%. dengan uraian sebagai berikut : 1. Sumber dana APBD terdiri dari 2 Program kegiatan yaitu Peningkatan kualitas produk pangan asal hewan dan Peningkatan sinergitas RPH dan MBC dengan total jumlah anggaran kegiatan sebesar Rp. 735.999.500,- (tujuh ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus rupiah). Realisasi fisik sebesar 80% dan realisasi keuangan sebesar Rp. 500.766.850,- atau sebesar 68% dimana terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 235.232.650,- atau sebesar 31,9%. Dana tersebut merupakan dana sisa anggaran dari beberapa kegiatan yang sudah dilaksanakan dan adanya himbauan pemerintah untuk tidak melaksanakan kegiatan pertemuan/rapat di hotel. 2. Sumber dana Dekonsentrasi (APBN - DK) dengan anggaran sebesar Rp. 2.448.360.000,- (dua milyar empat ratus empat puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah). Realisasi fisik kegiatan sebesar 81,1% dan keuangan sebesar Rp.1.529.950.680,- atau sebesar 62,5%. Terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 918.409.320,atau sebesar 37,5%. Anggaran yang tidak terealisasi tersebut merupakan sisa dana kegiatan yang telah dilaksanakan. 3. Sumber dana Tugas Pembantuan (APBN-TP) dengan anggaran sebesar Rp. 719.250.000,- (tujuh ratus sembilan belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah). Realisasi fisik kegiatan mencapai 100% sementara realisasi keuangan sebesar Rp. 652.855.000,- atau sebesar 90,8%, terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 66.395.000,- atau sebesar 9,2%. Dana tersebut merupakan dana sisa anggaran hasil penawaran/tender yang dilaksanakan di Unit Layanan Pengadaan (ULP). Dana - dana tersebut tidak dapat dipergunakan untuk kegiatan lain.


178

1.

PERTEMUAN HYGIENIS SANITASI USAHA Salah satu dampak liberalisasi perdagangan memungkinkan terjadinya perubahan pasar daging dunia yang berakibat berubahnya preferensi konsumen. Konsumen daging sapi dunia saat ini dan yang akan datang telah menuntut kualitas bahan makanan yang dikonsumsi

aman

menyebabkan tuntutan

akan

dan

menyehatkan.

Secara

keseluruhan

peningkatan keberagaman,

tuntutan akan atribut gizi yang lengkap tuntutan

dan

peningkatan

kenyamanan

dalam

mengkonsumsi daging sapi dan produknya. Jaminan mutu juga merupakan isu global yang dilakukan oleh negara - negara maju sebagai tuntutan dalam pemasaran hasil - hasil pertanian termasuk hasil

peternakan.

Untuk

mengantisipasi

hal

tersebut

perlu

diberlakukan kesetaraan sistem jaminan mutu dengan menerapkan sistem Hazard Analysis Critical Control Point (HACCP) yaitu suatu manajemen mutu yang khusus diterapkan untuk keamanan pangan sebagai sistem manajemen keamanan pangan. Persyaratan teknis penerapan HACCP adalah penerapan Nomor Kontrol Veteriner (NKV). NKV merupakan registrasi atau sertifikasi kelayakan

usaha

dengan

dasar

penilaian

atas

terpenuhinya

persyaratan tehnis yang meliputi Good Manufacturing Practices (GMP) dan Sanitation Standart Operating Procedures (SSOP). GMP dan SSOP merupakan persyaratan minimum sanitasi dan pengolahan yang diperlukan untuk memastikan diproduksinya pangan yang aman dan sehat, GMP meliputi : 1) personil, 2) bangunan dan fasilitas, 3) perlatan dan mesin, dan 4) pengendalian produksi dan proses. Peningkatan sumber daya manusia khusus untuk petugas RPH Kabupaten/Kota se - NTB secara kontinyu harus dilakukan, hal ini diharapkan agar ada pemahaman terhadap penerapan standar hygiene sanitasi. Di setiap RPH sudah menjadi keharusan dalam LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

179

rangka persyaratan untuk mendapatkan Nomor Kontrol Veterniner (NKV), Sertifikat Halal dan penjaminan pangan ASUH. Pertemuan Hygiene dan Sanitasi bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kepada para petugas RPH tentang penyediaan daging ASUH dengan membuka dialog kepada petugas petugas Kabupaten/Kota se - NTB dengan tujuan untuk mengatasi masalah - masalah yang ada di lingkungan RPH dalam upaya meningkatkan produk daging ASUH. Sasaran dari kegiatan pertemuan Hygiene dan Sanitasi untuk memotivasi kepada para Petugas di RPH/TPH Kabupaten/Kota se - NTB untuk menerapkan standar hygienis dalam penyediaan pangan untuk konsumen/ masyarakat. Pertemuan tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2015 bertempat di Aula Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Jalan Airlangga Nomor 56 Mataram yang dihadiri oleh peserta sebayak 20 orang yang terdiri dari petugas, RPH/TPH dan Jagal di Kabupaten/Kota se NTB. Materi yang disampaikan oleh narasumber pada pertemuan tersebut adalah : 1. Kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB dalam Penyediaan Produk Pangan Asal Hewan yang ASUH oleh Ir. Hj. Budi Septiani (Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB). 2. Pelayanan Veteriner Yang Prima Dalam Menjamin Kesehatan dan Ketenteraman Batin Masyarakat oleh drh. H. Aminurrahman, M.Si (Kepala Bidang Kesmavet) 3. Penerapan Hygiene Sanitasi Usaha di RPH Bangkong (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa) 4. Penerapan Hygiene Sanitasi Usaha di RPU Jagaraga (Dinas Pertanian, Peternakan dan Perkebunan Kabupaten Lombok Barat) Setelah pemaparan dari para narasumber dan berdasarkan diskusi yang berkembang diperoleh kesimpulan sebagai berikut :


180

1. Sebagai upaya untuk melindungi kesehatan dan ketentraman batin masyarakat (konsumen), Pemerintah Provinsi harus menjaga agar outbreak (wabah) yang ada di P. Sumbawa masuk ke P. Lombok yaitu dengan menganalisa resiko dengan cara meninjau kembali ijin rekomendasi pemasukan sapi potong dari Sumbawa. 2. Mengoptimalkan fungsi pengawasan dan identifikasi quota karena banyak

jagal

yang

menyalahgunakan

ijin

rekomendasi

pemasukan sapi dari Sumbawa, oleh karena diperlukan validasi data jumlah populasi dengan ijin pengeluaran untuk menjamin ketersediaan stok dan Pemberian ijin pemasukan harus rasional terhadap quota kemampuan jagal. 3. Bimbingan teknis dan fasilitasi unit usaha pangan asal hewan perlu ditingkatkan secara menyeluruh (teknis budidaya, keswan, kesmavet dan pemasaran 4. Dalam rangka meningkatkan kepercayaan konsumen, registrasi dan sertifikasi veteriner unit usaha PAH sangat dibutuhkan. 5. Perlunya meningkatkan kewaspadaan secara menyeluruh oleh institusi yang berwenang (BPOM) perlu untuk menindak tegas para pelaku usaha yang terbukti menggunakan bahan berbahaya (formalin, borax dll) dalam pengolahan PAH. 6. RPU di Kabupaten Lombok Barat masih belum memenuhi syarat hygiene dan sanitasi walaupun jumlah pemotongan per hari cukup besar. 7. Fasilitasi bangunan dan peralatan sangat dibutuhkan oleh RPU di Kabupaten Lombok Barat dalam rangka memperoleh daging yang ASUH dan sedang mengupayakan dana bantuan melalui dana TP dan DK. 8. Untuk RPH Bangkong, bangunan dan peralatan yang ada sudah cukup baik. Penanganan dalam hal hygiene dan sanitasi juga baik. 9. Persyaratan dalam rangka memperoleh daging yang ASUH telah dilaksanakan baik oleh petugas dan jagal yang ada di RPH tersebut. 10. Perlu tindak lanjut untuk mendapatkan NKV. LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

181

2.

BULAN BAKTI PETERNAKAN Pembangunan subsektor peternakan merupakan bagian dari pembangunan sektor pertanian yang memiliki nilai strategis antara lain dalam memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat akibat bertambahnya jumlah penduduk, peningkatan rata - rata pendapatan penduduk dan penyediaan lapangan pekerjaan. Untuk itu

diperlukan

kebijakan

sebuah

strategis

serta

langkah

konkrit

dari

pemerintah

dalam

rangka

peningkatan populasi ternak Nusa Tenggara Barat yang berkesinambungan. Peringatan hari lahir dan bulan bakti peternakan dan kesehatan hewan merupakan event yang sangat tepat bagi pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan yang dapat mempertahankan kejayaan peternakan di Provinsi

Nusa

Tenggara

Barat.

Penyelenggaraan Peringatan

Bulan

kegiatan Bakti

Peternakan dan Kesehatan Hewan Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah merupakan

salah

satu

momen yang penting untuk wahana

mempromosikan

keberhasilan Pemerintah Provinsi NTB di dalam rangka peningkatan populasi dan penyediaan hijauan pakan ternak. Pelaksanaan kegiatan Peringatan Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat ditetapkan Bulan September - Oktober 2015 dan Puncak Peringatan dilaksanakan di halaman Kantor Balai Pengolahan dan Pengembangan Pakan Ternak Ruminansia (BP3TR) Banyumulek. Kegiatan ini bekerjasama antara Disnakkeswan Provinsi NTB dengan LIPI Peternakan, Dinas LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

182

Peternakan Lombok

Kabupaten Barat,

Fakultas

Peternakan UNRAM, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas NTB,

Fakultas

Peternakan

Universitas NW Mataram dan SKPD terkait. Tema yang diangkat dalam kegiatan ini yaitu “Melalui Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB September -Oktober 2015, Kita Tingkatkan Produktifitas, Efisiensi dan Daya Saing Produk Unggulan Daerah Menuju Kedaulatan dan Kemandirian Pangan". Oleh karena itu diperlukan peran aktif dari seluruh stake holder dan seluruh komponen peternakan untuk bersama sama melakukan revitalisasi peternakan dalam upaya peningkatan populasi ternak nasional untuk mengurangi ketergantungan impor produk - produk pangan asal hewani khususnya daging. Tujuan adalah menumbuhkan dan meningkatkan kesadaran seluruh masyarakat yang berusaha di bidang peternakan dan kesehatan hewan, meningkatkan populasi dan produktivitas ternak untuk

mewujudkan

kesejahteraan

peternak,

menggerakkan

kesadaran bersama untuk memenuhi konsumsi dan penganeka ragaman pangan asal hewan dan sosialisasi untuk menggerakkan kesadaran bersama pentingnya Pangan Asal Hewan yang ASUH. Sasaran diselenggarakan Peringatan Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2015 adalah seluruh komponen masyarakat yang terlibat dalam pembangunan ketahanan pangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat; Pemerintah, Swasta, Lembaga Sosial, Akademisi dan masyarakat di Tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Adapun keluaran yang diharapkan dengan terselenggaranya kegiatan Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2015 yaitu tersebar luasnya informasi tentang adanya Kawasan Agro Eduwisata pada LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

183

lokasi Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan di Banyumulek, tersebar luasnya tentang informasi produk - produk peternakan, potensi dan peluang investasi peternakan yang ada di NTB. Kegiatan Bulan

Bakti

Hari

Lahir

dan

Peternakan

dan

Kesehatan Hewan Tahun 2015 berlangsung dari Bulan September – Oktober 2015 dan puncak peringatan tanggal 3 Oktober 2015 yang dilaksanakan di halaman Kantor Balai Pengolahan dan Pengembangan Pakan Ternak Ruminansia (BP3TR) Banyumulek Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat dengan hasil sebagai sebagai berikut : 1. Acara puncak kegiatan Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan

Hewan Tingkat Provinsi NTB Tahun 2015 dilaksanakan di halaman Kantor BP3TR Banyumulek Kabupaten Lombok Barat pada hari Sabtu 3 Oktober 2015. Acara ini dihadiri oleh Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat beserta jajaran dan undangan lainnya. 2. Bakti

Sosial / pengabdian masyarakat merupakan kegiatan

kepedulian sosial dari seluruh komponen peternakan terhadap masyarakat. Kegiatan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB adalah berupa : -

Pelayanan kesehatan hewan gratis kepada masyarakat yang dilaksanakan bersama dengan Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Lombok Utara hari Kamis tanggal 1 Oktober 2015 dengan memberikan Vitamin (Injectamin), obat cacing dan Biosan terhadap 158 ekor sapi (48 ekor jantan dan 110 ekor betina). Dilaksanakan di 3 lokasi yaitu Kampung Senumpeng (23 ekor jantan, 43 ekor betina), Kampung Amor Amor (19 ekor jantan dan 40 ekor betina) dan tempat pemeliharaan sapi Brangus (6 ekor jantan dan 27 ekor betina), Dusun Amor - Amor, Desa Gumantap Kecamatan Kayangan.


184

-

Pemberian/makan bakso dan telur kepada murid Sekolah Dasar sejumlah 500 orang. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2015 setelah selesai acara puncak dan sekaligus merupakan kegiatan Kampanye Makan Daging yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH) untuk murid - murid Sekolah Dasar.

3. Pelatihan

Kelembagaan

dan

Penguatan

SDM

Pelaksana

Technopark sebanyak 6 klaster yang dilaksanakan dari tanggal 28 September s/d 3 Oktober 2015 dengan jumlah peserta 400 orang dengan materi sebagai berikut : - Pengolahan Pakan dan Aplikasinya untuk Penggemukan Sapi Potong - Pembibitan Sapi Bali dan Produksi Sperma Sexing - Pertanian Organik Terintegrasi - Pengolahan Pasca Panen Olahan Daging Sapi Bali - Pengolahan Hasil Samping Peternakan Menjadi Biogas - Sosial Ekonomi Masyarakat dan Marketing Produk Technopark 4. Pameran, merupakan ajang untuk menampilkan hasil/ produk

peternakan dan media penyampaian informasi pembangunan peternakan. Dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2015. Jenis yang dipamerkan adalah produk - produk hasil olahan peternakan, hasil produk BP3TR dan kegiatan LIPI. 5. Peletakan Batu Pertama pembangunan kawasan Agroeduwsata

oleh Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat yang telah dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2015. 6. Masyarakat di Wilayah Banyumulek sangat antusias dan menaruh

perhatian

cukup

besar

terhadap

seluruh

kegiatan

yang

dilaksanakan dan juga terhadap produk - produk dan visualisasi hasil

pembangunan

rangkaian

acara

peternakan

peringatan

yang

Bulan

dipamerkan

Bakti

Peternakan

dalam dan

Kesehatan Hewan Tingkat Provinsi NTB Tahun 2015.


185

7. Diharapkan di masa yang akan datang, Dinas Peternakan dan

Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat akan dapat lebih meningkatkan dan mengoptimalkan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peringatan Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan dengan melibatkan petani peternak, pelaku usaha bahan asal hewan (daging, susu, telur) dan hasil pengolahan produkproduk peternakan lainnya.

3. KEGIATAN HARI PANGAN SEDUNIA (HPS) PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT Penyelenggaraan Pangan

Sedunia

Hari

(HPS)

XXXV

Tingkat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Tahun 2015 telah dilaksanakan

di

Kabupaten

Lombok Tengah pada Tanggal 29 – 31 Oktober 2015. Hari Pangan Sedunia

merupakan

momen

yang

penting

untuk

wahana

mempromosikan keberhasilan Pemerintah Provinsi NTB di dalam penyediaan pangan yang cukup dan bergizi, khususnya produk pangan lokal Provinsi NTB. Menyadari arti pentingnya pembangunan pertanian dalam arti luas, maka Pemerintah Republik Indonesia telah mencanangkan program yang dikenal dengan Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (RPPK). Pencanangan ini untuk melihat kembali peran sektor pertanian sebagai

sektor

andalan

dalam

pembangunan

ekonomi

serta

menekankan kembali arti pentingnya sektor pertanian dalam rangka ketahanan pangan, mengurangi kemiskinan dan penggangguran serta meningkatkan daya saing ekonomi secara nasional.


186

Untuk menindaklanjuti program tersebut di atas dan dengan melihat potensi yang ada, Pemerintah Provinsi NTB menetapkan pengembangan 3 (tiga) komoditi unggulan antara lain, yaitu : Sapi, Jagung, dan Rumput Laut yang disingkat PIJAR. Ke - 3 komoditi tersebut telah menjadi komoditi unggulan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki kemampuan daya saing/berkompetisi di pasar nasional. Sehubungan tersebut,

dengan

untuk

hal lebih

memperkenalkan produk pangan dan

pasca

pertanian NTB,

panen

maupun

maka

perlu

produksi peternakan dilakukan

kegiatan promosi produk pangan baik di dalam dan ke luar daerah. Dan dalam rangka Hari Pangan Sedunia (HPS) XXXV Tingkat Provinsi NTB Tahun 2015 ini diharapkan dapat lebih menarik perhatian konsumen dan menumbuhkan minat investor, pelaku usaha agribisnis dan semakin luasnya pangsa pasar serta berdampak positif terhadap perkembangan iklim usaha, daya saing harga dan kapasitas produksi pertanian maupun peternakan di Nusa Tenggara Barat. Kerjasama dan sinergitas diantara berbagai stakeholder sangat diperlukan dalam peningkatan pangan yang bergizi dan berkelanjutan, untuk memenuhi pangan secara provinsi yang pada akhirnya juga dapat berkontribusi terhadap pemenuhan pangan nasional. Komoditi peternakan yang menjadi unggulan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki kemampuan daya saing/berkompetisi di pasar nasional adalah sapi dan kerbau serta beberapa produk bahan asal hewan seperti dendeng, abon, kerupuk paru, telur asin, kerupuk ceker dan kerupuk kulit cukup digemari konsumen.


187

Tujuan Umum : Menggerakkan dan mendorong usaha penyelenggaraan pangan yang berkelanjutan dengan memaksimalkan peran masing - masing pemangku kepentingan dalam rangka mewujudkan Kedaulatan Pangan Nasional di samping sebagai sarana promosi dan interaksi bisnis yang efektif bagi pengembangan produk - produk pangan dan teknologi pangan unggulan Indonesia beserta segenap sektor pendukung terkait lainnya. Tujuan Khusus : 1. Meningkatkan pemahaman dan kepedulian masyarakat dan para stakeholder terhadap pentingnya penyediaan pangan yang cukup dan bergizi baik bagi masyarakat NTB maupun Indonesia. 2. Memperkuat kerjasama dan membangun koordinasi fungsional yang efektif dengan melibatkan seluruh komponen pemerintahan dan masyarakat dalam rangka mempertahankan Ketahanan Pangan Provinsi NTB dan Nasional 3. Menstimulasi dan memotivasi para stakeholder untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan ketahanan pangan dan penyebaran teknologi yang efektif dan efisien untuk peningkatan produksi pangan 4. Penyebaran informasi kepada masyarakat tentang pentingnya optimalisasi sumber daya lokal untuk kemandirian pangan. 5. Sebagai ajang promosi dan edukasi dalam rangka kemandirian pangan. Sasaran diselenggarakan Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) XXXV Tingkat Provinsi NTB Tahun 2015 antara lain adalah seluruh komponen masyarakat yang terlibat dalam pembangunan ketahanan pangan di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemerintah, Swasta, Lembaga

Sosial,

dan

masyarakat

di

tingkat

provinsi

maupun

Kabupaten/Kota. Waktu dan tempat pelaksanaan kegiatan Hari Pangan Sedunia (HPS) XXXV Tingkat Provinsi NTB Tahun 2015 berlangsung selama 3 hari yaitu tanggal 29 - 31 Oktober 2015 di lapangan Muhajirin Praya Kabupaten Lombok Tengah.


188

Selaras dengan tema nasional, maka tema Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) XXXV Tingkat Provinsi NTB Tahun 2015 ditetapkan sama dengan Nasional yakni “Pemberdayaan Petani Sebagai Penggerak Ekonomi Menuju Kedaulatan Pangan“. Hasil yang dicapai pada kegiatan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke XXXV Tingkat Provinsi NTB Tahun 2015 di Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai sebagai berikut : 1.

Acara puncak kegiatan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke XXXV Tingkat Provinsi NTB Tahun 2015 bertempat di Lapangan Muhajirin Praya Kabupaten Lombok Tengah yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015, dihadiri oleh Bapak Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat beserta jajarannya beserta undangan lainnya.

2.

Bakti

sosial/pengabdian

masyarakat

merupakan

kegiatan

kepedulian sosial dari seluruh komponen pertanian terhadap masyarakat. Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan provinsi NTB adalah berupa : a. Pelayanan kesehatan hewan gratis kepada masyarakat yang dilaksanakan pada tanggal 27 Oktober 2015 dengan jumlah pelayanan 422 ekor sapi dan 16 ekor kambing di beberapa desa antara lain : - Desa Bunut Baok (Dusun Gelogor Mapong, Gerepek, Paok Tawah, Sekunyit) sebanyak 170 ekor sapi. - Desa Leneng (Dusun Bare Bokong) sebanyak 74 ekor sapi. - Desa Montong Terep (Dusun Karang Timbang Karang Siluman, Are Jongkor, Bukbuk) sebanyak 127 ekor sapi - Desa Gonjak (Dusun Karang Bejelo) sebanyak 10 ekor sapi - Desa Jago (Dusun Aikja) sebanyak 5 ekor sapi - Desa Mertak Tombok (Dusun Mertak Umbak dan Tombok) sebanyak 31 ekor sapi. - Desa Gerunung (Dusun Lendang Gendis) sebanyak 5 ekor sapi - Desa Semayan sebanyak 16 ekor kambing.


189

b. Makan bakso dan telur rebus kepada

murid Sekolah Dasar

sekitar

lokasi

peringatan

pelaksanaan

HPS

sekaligus

merupakan kegiatan kampanye produk

pangan

ASUH

(Aman,Sehat,Utuh dan Halal) untuk 500 siswa. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 29 Oktober 2015 bersamaan dengan acara puncak. c. Pembagian telur rebus sebanyak 400 butir kepada siswa/siswi dan masyarakat yang mengunjungi lokasi pameran yang dilaksanakan pada hari Jum’at, 30 Oktober 2015. 3.

Pameran

dan

menampilkan

Lomba

Cipta

hasil/produk

Menu

merupakan

ajang

untuk

pertanian

(unggulan)

dan

media

penyampaian informasi pembangunan pertanian. Dilaksanakan selama 3 hari yaitu pada tanggal 29-31Oktober 2015. Pameran tersebut diikuti oleh dinas peternakan tingkat provinsi dan kabupaten/kota se - NTB sedangkan Lomba Cipta Menu diikuti oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dari kabupaten/kota se - NTB dengan lomba Memasak Bahan Pangan lokal Hasil Pertanian, Peternakan dan Kelautan/Perikanan. 4.

Terjalinnya

tukar

menukar

informasi

dan

pengalaman

pengembangan bidang pertanian antara masyarakat sekitar dengan aparat dari berbagai SKPD yang mengikuti acara. 5.

Dalam rangkaian acara peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) ke XXXV Tingkat Provinsi NTB Tahun 2015, Dinas Peternakan dan kesehatan Hewan Provinsi NTB di masa mendatang berupaya untuk lebih melibatkan pelaku usaha bahan asal hewan (daging, susu, telur) dan pengolahan produk-produk peternakan lainnya (kerupuk, abon dll).

6.

Masyarakat di Wilayah Kabupaten Lombok Tengah menaruh perhatian yang cukup besar terhadap seluruh kegiatan yang dilaksanakan dan juga terhadap produk - produk dan visualisasi hasil pembangunan peternakan yang dipamerkan.


190

4. KAMPANYE MAKAN DAGING SAPI DAN TELUR PADA SEKOLAH DASAR Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk yang diikuti dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi,

maka

diperkirakan

kebutuhan konsumsi akan protein hewani,

khususnya

yang

bersumber dari daging sapi juga akan meningkat. Khusus permintaan daging sapi setiap tahun meningkat, sejalan dengan peningkatan populasi penduduk dan perbaikan pendapatan yang akan juga mempengaruhi elastisitas permintaan daging sapi. Tujuan kegiatan ini adalah menggerakkan kesadaran bersama untuk memenuhi konsumsi dan penganekaragaman pangan asal hewan dan sosialisasi sejak dini Pangan Asal Hewan yang ASUH kepada siswa - siswa SD/MI/SMP/Mts/SMA/MA. Dalam rangka Kampanye makan daging sapi (Bakso) dan Telur untuk anak sekolah dasar dan sekaligus menjadi kegiatan pemberian makanan tambahan anak sekolah (PMT - AS), Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB telah melakukan kegiatan tersebut yang bersumber dari dana APBD. Kegiatan ini dilaksanakan selain untuk murid sekolah dasar juga untuk murid - murid pondok pesantren dan panti asuhan, dilaksanakan juga bersamaan dengan kegiatan hari bersejarah dan kegiatan lain misalnya pada saat Safari Ramadhan dan lain - lain. Kegiatan Kampanye Makan Daging Sapi tahun 2015 yang telah dilaksanakan antara lain : 1. Dilaksanakan tanggal 25 - 30 Juni 2015. Pelaksanaannya bersamaan dengan adanya kegiatan Safari Ramadhan Gubernur/Wakil Gubernur di beberapa lokasi se - Pulau Lombok yaitu : a. Pemberian bakso di Kota Mataram pada tanggal 25 Juni 2015 dilaksanakan di Madrasah Ibtida’iyah Dasan Agung Mataram, Yayasan Al Iman Pesantren Hidayatullah dan Panti Asuhan Al Hidayah Baturinggit LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

191

b. Pemberian bakso di Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 26 Juni 2015 dilaksanakan di Ponpes. Nurul Hakim Kediri, Ponpes. Islahuddin dan Yayasan Selaparang. c. Pemberian bakso di Kabupaten Lombok Utara pada tanggal 27 Juni 2015 dilaksanakan di Ponpes. Al Istiqomah Kapu Jenggala Tanjung, Yayasan Al Ishlahul Ittihad Sigar Penjalin Tanjung dan Yayasan Pendidikan Al Jariyah NW Sanbaro Bentek Gangga. d. Pemberian bakso di Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 29 Juni 2015 dilaksanakan di Yayasan Asuhan Keluarga Ingin Makmur Tenganan Gonjak, Ponpes. Nurul Haq Karang Bejelo Kel. Gonjak dan Ponpes Nurul Amini Desa Aikmual. e. Pemberian bakso di Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 30 Juni 2015 dilaksanakan di Panti Asuhan Ar - Rahman Lingkungan

Jorong

Kelurahan

Kelayu

Jorong,

Ponpes.

Perguruan Nahdlatul Wathan dan Panti Asuhan Muhammadiyah Selong Kelurahan Sandubaya Kecamatan Selong. 2. Pemberian makan bakso kepada 500 murid Sekolah Dasar (SDN Nomor 1 Lelede dan Madrasah Lelede) juga telah dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2015 di UPT Banyumulek tepatnya di halaman kantor BP3TR dalam rangka Bulan Bakti Peternakan dan Kesehatan Hewan 2015. Kegiatan ini dihadiri oleh Bapak Wakil Gubernur NTB. 3. Pemberian makan bakso kepada 500 murid Sekolah Dasar (SDN Praya) telah dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober 2015 di Lapangan Umum Kota Praya dalam rangka Peringatan Hari Pangan Sedunia (HPS) Provinsi NTB Tahun 2015.


192

5. PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR DAERAH, PENGAWASAN HEWAN QURBAN, SOSIALISASI DAGING ASUH, PENGENDALIAN PEMOTONGAN

BETINA

PRODUKTIF

DAN

PENGAWASAN

PEMOTONGAN HEWAN QURBAN Merupakan kegiatan yang sifatnya koordinasi dan konsultasi terhadap pelaksanaan kegiatan di pusat atau dengan daerah lainnya. Hal ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan di lapangan dalam upaya meningkatkan dan menjamin keamanan produk pangan asal hewan yang ASUH. Di samping itu dalam upaya mengefektifkan sumberdaya yang potensial terutama penyediaan sarana prasarana pendukung kegiatan. Perjalanan dalam daerah dilaksanakan dalam rangka koordinasi dengan pelaksana kesmavet di Kabupaten/Kota se - Nusa Tenggara Barat, pengawasan kualitas produk pangan, pengendalian pemotongan betina penyakit

produktif, zoonosis

pembinaan pengendalian dan penanggulangan dan

kesrawan.

Hal

tersebut

dimaksudkan

meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran petugas RPH dan jagal menangani penanganan hasil peternakan mulai dari pra produksi, proses produksi dan pasca produksi untuk menjamin produk pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal (ASUH). Penyediaan Pangan Asal Hewan (daging, telur dan susu) yang ASUH dan berdaya saing masih terbatas karena terbatasnya mata rantai produksi PAH yang sudah memenuhi persyaratan higine sanitasi dan masih rendahnya kesadaran dan komitmen pelaku usaha dalam menghasilkan PAH ASUH, rendahnya kesadaran konsumen untuk memperoleh PAH ASUH.


193

Untuk hal tersebut Direktorat Jenderal

Kesmavet

dan

Pasca

Panen yang bekerja sama dengan Televisi Republik Indonesia (TVRI) melaksanakan

kegiatan

Awareness

NTB,

di

Public

merupakan

siaran langsung TVRI dan sudah dilaksanakan sejak Tahun 2012 di beberapa lokasi antara lain pada tahun 2012 dilaksanakan di halaman kantor TVRI Mataram pada tahun 2013 di RPH Banyumulek dan pada tahun 2014 di TVRI Mataram. Untuk Tahun 2015 ini pelaksanaannya di halaman kantor Dinas Peternakan Kabupaten Lombok Barat pada Tanggal 24 April 2015. Sebagai narasumber kegiatan ini adalah Direktur Kesmavet dan Pasca Panen, Dosen Institut Pertanian Bogor, Plt. Bupati Lombok Barat dan Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Lombok Barat. Dalam rangka memenuhi kebutuhan daging sapi di Jakarta, RPH Asakota Kota Bima bekerjasama dengan PT. Rajawali melaksanakan launching pengiriman daging sapi beku ke Jakarta pada tanggal 12 Maret 2015. Kegiatan ini dihadiri oleh Direktur Jenderal Peternakan Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Direktur

Kesmavet

dan

Pascapanen bersama Asisten Deputi Kelautan, perikanan dan Peternakan Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan

Sumber

Kementerian

Daya

Koordinator

Hayati Bidang

Perekonomian RI melaksanakan Rapat koordinasi Monev Ketersediaan dan Pasokan Sapi di Provinsi NTB, dilaksanakan di Aula Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Jalan Airlangga Nomor 56 Mataram pada tanggal 6 Mei 2015 dengan tujuan untuk melakukan verifikasi pasokan sapi siap potong dan siap jual di daerah sentra produsen untuk HBKN dengan pelaksananya terdiri dari :


194

1. Asisten Deputi Kelautan, Perikanan dan Peternakan, Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Sumber Daya Hayati, Kementerian Koordinator Perekonomian 2. Sekretaris Ditjen. Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI 3. Direktur Budidaya Ternak, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian 4. Direktur Jenderal Kesmavet dan Pasca Panen, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI 5. Direktorat Bahan Pokok dan Barang Strategis, Direktorat Jenderal PDN, Kementerian Perdagangan dan Perindustrian RI. Berdasarkan Surat dari Kementerian Pertanian RI, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Nomor : 04115/PD.660/F/09/2014 tanggal 4 September 2014, perihal Peningkatan Kewaspadaan Zoonosis terhadap Hewan/Ternak dalam Rangka Idul Adha 1434 H. Guna mengamankan masyarakat dari kemungkinan resiko penularan zoonosis, diperlukan optimalisasi pembinaan dan pengawasan teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner terutama pada daerah endemis yang dimulai sejak pemberangkatan ternak dari daerah asal, pengangkutan, penampungan hewan, saat penyembelihan hewan Qurban hingga distribusi daging Qurban kepada masyarakat. Dari aspek Kesehatan Hewan harus ada upaya pengamanan ternak terhadap penyakit Anthrax di Kabupaten/Kota endemis dengan cara meningkatkan kewaspadaan dini terhadap kemungkinan munculnya kasus ulang anthrax dan pengawasan jadwal vaksinasi Anthrax oleh pengawas teknis Qurban karena ternak yang divaksinasi Anthrax tidak boleh dipotong dalam jangka waktu 2 bulan setelah vaksinasi. Pengawasan tempat - tempat penjualan hewan - hewan qurban sesuai persyaratan teknis, kesejahteraan hewan, hygiene sanitasi dan pengawasan lalu lintas hewan, serta upaya - upaya lain dalam pencegahan penyakit zoonosis guna mengamankan masyarakat dari kemungkinan resiko penularan penyakit.


195

Dari aspek Kesehatan Masyarakat Veteriner yang harus diperhatikan adalah: 1. Dalam rangka pengawasan pemotongan hewan pada Hari Raya Idul Adha diperlukan peningkatan kewaspadaan dini secara intensif terhadap kemungkinan munculnya penyakit Anthrax khususnya di daerah endemis seperti NTB apalagi secara klimatologi bertepatan dengan masuknya musim penghujan sehingga berpotensi terhadap munculnya wabah penyakit Anthrax. 2. Menginventarisir tempat - tempat yang akan digunakan untuk lokasi pemotongan hewan dan mensosialisasikan persyaratan teknis / tata cara pemotongan hewan dan penanganan daging yang higienis sehingga daging qurban yang dibagikan ke masyarakat memenuhi persyaratan Aman,Sehat, Utuh dan Halal (ASUH). 3. Memperketat pemeriksaan dokumen kesehatan dan pemeriksaan hewan qurban di tempat - tempat penjualan dan penampungan hewan qurban serta pemeriksaan ante-mortem dan post-mortem di tempat pemotongan hewan. Kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB sebagai berikut : 1. Melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis kepada petugas Kabupaten / Kota dan panitia pelaksana Qurban. 2. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan pada tempat - tempat penampungan/penjualan/pemasaran hewan Qurban. 3. Melakukan pemeriksaan kesehatan hewan Qurban dan atau pemeriksaan

teknis

Ante-mortem

dan

Post-mortem

saat

pelaksanaan pemotongan hewan Qurban.


196

Tabel 55 . Pemotongan Ternak Sapi Dan Kerbau di Provinsi NTB Tahun 2015 JUMLAH PEMOTONGAN NO

NAMA KAB/ KOTA

SAPI JTN EK

1

MATARAM

2

KERBAU

BTN EK

JLH EK

JTN EK

BTN EK

BETINA PRODUKTIF DIPOTONG

JUMLAH SAPI DAN KERBAU (EKOR)

JLH EK

SAPI EKOR

% BETINA PRODUKTIF TERHADAP

KERBAU EKOR

JUMLAH EKOR

Yang Btn Yang Dipotong Dipotong % %

166

-

166

-

-

-

166

-

-

-

-

-

KOTA MATARAM

9.397

38

9.436

12

-

12

9.448

11

-

11

0.11

28.13

3

LOMBOK BARAT

5.735

10

5.744

695

1

696

6.440

-

-

4

LOMBOK UTARA

3.317

88

3.404

4

-

4

3.408

-

-

-

-

-

5

LOMBOK TENGAH

10.272

98

10.370

1.192

-

1.192

11.562

12

-

12

0,10

12,20

6

LOMBOK TIMUR

10.870

53

10.922

638

-

638

11.561

-

-

-

-

-

P. Lombok

39.756

287

40.043

2.540

1

2.542

42.584

23

-

23

0,05

7,92

7

SUMBAWA

3.833

2.628

6.461

613 2.311

2.924

9.385

323

266

589

6.28

11.93

8

SUMBAWA BARAT

2.701

2.558

5.260

299

848

1.147

6.407

46

16

61

0.96

1.80

9

DOMPU

1.648

302

1.950

386

146

532

2.482

97

50

148

5.95

32.92

10

KOTA BIMA

1.696

101

1.796

1

-

1

1.798

-

-

-

-

-

11

KABUPATEN BIMA

4.204

338

4.542

350

92

443

4.985

68

25

94

1.88

21.73

P. Sumbawa

14.081

5.928

20.009

1.650 3.398

5.048

25.057

534

358

892

3.56

9.56

JUMLAH NTB

53.837

6.215 60.052 4.190 3.399 7.590

67.641

557

358

914

1.35

9.51

-

Tabel 56. Pemotongan Ternak Lain – Lain di Provinsi NTB Tahun 2015 JENIS TERNAK YANG DIPOTONG NO

KABUPATEN/ KOTA

KUDA JTN Ek

BTN Ek

KAMBING JLH Ek

JTN Ek

BTN Ek

DOMBA JLH Ek

JTN Ek

BTN Ek

BABI JLH Ek

JTN Ek

BTN Ek

UNGGAS JLH Ek

JTN Ek

BTN Ek

2.177

19.150

JLH Ek

1

Mataram

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.266

991

2

Lombok Barat

-

-

-

466

-

466

-

-

-

-

-

135.200

3

Lombok Utara

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

4

Lombok Tengah

24

-

24

1.601

282

1.883

-

-

-

-

-

-

-

-

5

Lombok Timur

223

-

223

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Lombok

247

-

247

2.067

282

2.349

-

-

-

1.266

911

2.177 154.350

6

Sumbawa

291

32

323

190

-

190

-

-

-

-

-

-

-

-

7

Sumbawa Barat

-

-

-

976

107

1.083

-

-

-

-

-

420

6.880

7.300

8

Dompu

36

10

46

111

35

146

-

-

-

-

-

-

-

-

9

Kota Bima

-

-

-

1.295

-

1.295

-

-

-

-

-

-

-

-

10

Kabupaten Bima

469

3

472

2

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

Sumbawa

796

45

841

2.574

142

2.716

-

-

-

-

-

420

6.880

7.300

45 1.088 4.641

424

5.065

-

-

- 1.266

Jumlah NTB

1.043


8.990

28.140

30.980 166.180

39.970 194.320

911 2.177 154.770 46.850 201.620

197

Tabel 57. Pengeluaran Bahan Asal Hewan dari Provinsi NTB ke Provinsi Lain Tahun 2015 No

Nama Perusahaan

Jenis Produk PAH

1.

Sami’an

Kulit Kambing ( lembar )

2.

UD. Hadi Karya Utama

- Otak (Kg)

3.

PT. Berdikari

Daging Sapi Beku (Kg)

4.

PT. Dharma Raya

- Paru-paru (Kg)

Hutama Jaya

Daerah Tujuan Jawa Timur

Lombok

Jakarta

Kota Bima

Jawa Barat

300

KSB

Jakarta

- Hati (Kg)

400

“

“

- Kikil (Kg)

700

“

“

- Usus (Kg)

500

“

“

1.100

“

“

300

“

“

- Jantung (Kg) - Limpa (Kg) - Daging sapi beku (Kg) - Kulit Sapi (Kg) - Kepala (Kg) Putu Arga Sujarwadi

4.300

Daerah Pengirim Lombok Tengah

400

- Babat (Kg)

5.

Jumlah

87.500

300

“

“

72.500

“

“

2.500

“

“

500

- Kulit Kerbau (Lembar) - Tanduk Kerbau (Pasang)

“

“

1

Mataram

Jakarta

20

“

“

Tabel 58. Pemasukan Produk Pangan Asal Hewan Tahun 2015 No

Nama Perusahaan

Jenis Produk PAH

1.

CV. Dwi Jaya

Daging Ayam Frozen (Kg)

2.

CV. Peternakan Ariasa

Telur Ayam Ras(butir)

3.

PT. Sukanda Jaya

Jumlah 168.000 21.000.000

4.

Daging Sapi Beku(Kg) Daging Kambing (Kg) Daging Sapi Olahan (Kg) Daging Ayam Olahan(Kg) Butter Cheese (Kg) Susu/Milk (Kg) PT. Prima Food INT Daging Ayam Olahan(Kg)

16.000 3.500 12.000 8.000 40.000 80.000 83.500

5.

PO.Star Jaya


7.710.000

6.

CV. Batu Beranteng


3.400.000

7.

PT.So Good Food

Daging Ayam Olahan(Kg)

44.000

Alamat Asal Jl.Bajataki IV No.4 Denpasar –Bali Jl.Raya Kayu Ambua Ds.Tiga Susut BangliBali Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jakarta Jl. Gatot Subroto No.330 X Denpasar Bali Jl. Pelabuhan No.47 Banjar Dinas Segara Padang Bai Karang Asem – Bali Kabupaten Bangli – Bali Jl. Raya serang Km.20,2 desa Cibadak Kec. Cikupa Tangerang Banten


Alamat Penerima KFC Mataram Jl.Hoscokroaminoto No.38 Mataram Jl.Bung Karno No.33 Pagesangan- Mataram Sda Sda Sda Sda Jl. TGH.Ibrahim Halidi No.168 Kediri Lobar Jl.Baladewa Kompleks Pertokoan Karang Blumbang - Cakranegara Jl. Dende Siti Fatimah Sesela Gunung sari Lombok Barat Jl.Prabu Rangkasari No.5 Dasan Cermen Mataram

198

8.

PT. Soejasch Bali

Daging Sapi Olahan(Kg) Daging Ayam Olahan (Kg) Daging Babi Olahan (Kg)

2.300 2.100 1.800

Jl. Gunung Patas 1 Padang Sambian Klod Denpasar - Bali

Kabupaten Lombok Utara

9.

PT. Agro Boga Utama

Daging Sapi Beku (Kg) Daging Kambing (Kg) Daging Bebek Beku (Kg) Keju (Kg) Sosis (Kg) Keju (Kg) Susu (Kg)

2.500 2.000 1.000 3.000 1.000 12.000 2.400

Jl. Kavling DPR 181 RT.003/004 Depok Jawa Barat

Jl. Hasanudin Geria Mendara RT.003/113 Cakranegara

10. PT.Wahana Boga Nusantara

Jl. ByPass Ngurah Rai Kabupaten Lombok No.18 Jimbaran Kuta Barat Selatan Badung- Bali

Tabel 59. Jumlah Surat Rekomendasi Izin Pengeluaran/Pemasukan Per Bulan Yang Dikeluarkan oleh Dinas Peternakan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Tahun 2015

No

Bulan

Pengeluaran Jenis Komoditi

Pemasukan Jumlah

Jenis Komoditi

Jumlah

1.

Januari

Kulit Kambing

1

Daging Ayam Beku Telur ayam ras Daging sapi,Kambing,olahan sapi,olahan ayam, butter/chese/keju

1 3 2

2.

Februari

Otak Sapi

1


1 2 2

3.

Maret

Daging sapi Beku Kulit Kambing

1 1


1 3 2

4.

April

Kulit kambing

1


1 1 1

5.

Mei

Daging sapi dan Otak sapi

2


1 1 1

6.

Juni

Daging Sapi dan Jeroan Sapi Otak dan Kikil

1 1

Daging Ayam Beku Telur ayam ras Daging olahan ayam

2 1 1

7.

Juli

Kulit dan Tanduk Kerbau

1

Daging Ayam Beku Telur ayam ras Olahan ayam

1 1 1


199

8.

Agustus

Daging sapi beku dan Jeroan Kulit Kambing

1 1

Daging Ayam Beku Telur Ayam Ras Olahan ayam

1 2 1

9.

September

Daging Sapi Beku Kulit Kambing

1 1

Daging Ayam Beku Telur Ayam Ras Daging sapi,Kambing,olahan sapi,olahan ayam, butter/chese/keju

2 1 2

10.

Oktober

Kulit Kambing

1

Daging Ayam Beku Telur Ayam Ras Daging Sapi, Kambing, Olahan Sapi, Olahan Ayam, Butter/Cheese/Keju

2 1 2

11.

November

Daging Sapi Beku

1

Daging Ayam Beku Telur Ayam Ras Daging Sapi, Kambing, Olahan Sapi, Olahan Ayam, Butter/Cheese/Keju

1 1 4

12.

Desember

-

-

Daging Ayam Beku Telur Ayam Ras Daging Sapi, Kambing, Olahan Sapi, Olahan Ayam, Butter/Chesse/Keju

1 1 4

Tabel 60. Pemotongan Hewan Qurban dan Idul Fitri di Provinsi NTB Tahun 2015 JENIS TERNAK NO

KABUPATEN/KOTA

SAPI ekor

KERBAU ekor

KAMBING ekor

DOMBA Ekor

JUMLAH Ekor

1

KOTA MATARAM

594

-

1.306

-

1.900

2

KABUPATEN LOMBOK BARAT

459

10

3.014

10

3.539

3

KABUPATEN LOMBOK UTARA

196

-

382

-

578

4

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

426

23

1.699

-

2.148

5

KABUPATEN LOMBOK TIMUR

867

2

1.653

-

2.522

2.542

35

8.053

10

10.687

1.812

89

487

-

2.388

PULAU LOMBOK 6

KABUPATEN SUMBAWA

7

KABUPATEN SUMBAWA BARAT

368

17

187

-

487

8

KABUPATEN DOMPU

248

19

155

3

425

9

KOTA BIMA

452

1

494

4

951

10

KABUPATEN BIMA

775

20

926

37

1.758

PULAU SUMBAWA

3.655

146

2.249

44

6.094

JUMLAH QURBAN PROVINSI NTB

6.197

181

10.302

54

16.781


200

Tabel 61. Data Penyakit Zoonosis di RPH/TPH di Provinsi NTB Tahun 2015 POST MORTEM NO

SAPI

NAMA KAB/ KOTA JTN EK

1

RPH BANYUMULEK

-

BTN EK

KERBAU JLH EK

-

JTN EK -

BTN EK -

ORGAN

-

Fasciolasis,Pnemo, Empisema

Hepar,Pulmo

-

Fasciolasis,Pneumonia, Empisema

Hepar,Pulmo

10.450

JLH EK -

JLH AFKIR (gram)

DIAGNOSA

2

KOTA MATARAM

155

2

157

4

-

4

3

LOMBOK BARAT

229

-

229

83

1

84

Fasciolasis,Pnemo,Empisema

Hepar,Pulmo

3.515

4

LOMBOK UTARA

-

-

-

-

-

-


Hepar,Pulmo

-

5

LOMBOK TENGAH

-

-

-

-

-

-


Hepar,Pulmo

-

6

LOMBOK TIMUR

837

19

856

41

-

41


Hepar,Pulmo

92.110

Jumlah P.Lombok

1.221

21

1.243

128

1

129

108.075

7

SUMBAWA

-

-

-

-

-

-


Hepar,Pulmo

8

SUMBAWA BARAT

-

-

-

-

-

-


Hepar,Pulmo

9

DOMPU

-

-

-

-

-

-


Hepar,Pulmo

10

KOTA BIMA

-

-

-

-

-

-


Hepar,Pulmo

11

KABUPATEN BIMA

-

-


Hepar,Pulmo

Jumlah P. Sumbawa

-

-

-

-

-

-

1.221

21

1.243

128

1

129

JUMLAH NTB

NO

KAB/KOTA/KEC.

-

-

-

NAMA RPH/TPH

106.075

NAMA KOORDINATOR

ALAMAT

1

PROVINSI NTB

Mataram

Daldiri, S.Pt

2

KOTA MATARAM

1. RPH-R Majeluk a. RPH Majeluk b. TPH Sekarbela c. RPH-R Banyumulek

Kec. Mataram

Drh.Vidia

3

KAB.LOMBOK UTARA

1. RPH-R Tanjung a. RPH Tanjung b. TPH-R Kayangan/Santong c. TPH-R Bayan

Kec. Tanjung

Saiful Rahim

1. RPH-R Lingsar/Narmada a. RPH Lingsar/Narmada b. RPH-R Gunungsari c. RPH-R Lembar/Jakem d. RPH-R Kediri e. TPH-R KUD Petak Gerung f. RPH Banyumulek

Kec. Lingsar

1. RPH-R Praya Tengah a. RPH Praya Tengah b. TPH Praya c. Praya Barat d. Praya Barat Daya e. TPH"Eka Putri" Praya Timur f. TPH"Bon Jeruk" Jonggat g. TPH"Mulya Kuwur" Pujut/ Kawo 2. RPH-R Kopang a. RPH Kopang b. Janapria

Kec. Praya Tengah

4

5

KAB. LOMBOK BARAT

KAB.LOMBOK TENGAH

KOORDINATOR PROVINSI

-

Kec. Kayangan Kec. Bayan Tri A.R

Kec. Gunungsari Kec. Lembar Kec. Kediri Kec. Gerung Kec. Kediri Sri Ratna

Kec. Kopang


201

6

KAB. LOMBOK TIMUR

NO

KAB/KOTA/KEC.

6

KAB. SUMBAWA BARAT

3.RPH-R “Mantang” Batukliang a. TPH “Bon Jeruk” Jonggat b. Batukliang Utara c. Pringgarata

Kec. Batukliang

1. RPH Pancor a. RPH Pancor b. RPH Masbagik c. RPH Anjani d. TPH Paok Motong 2. RPH Aikmel: a. RPH Aikmel b. RPH Apitaik c. TPH Sambelia d. TPH Korleko 3. RPH Kotaraja a. RPH Kotaraja b. TPH Rarang c. TPH Sikur d. TPH Montong Baan 4. RPH Rumbuk: a. RPH Rumbuk b. TPH Gunung Rajak

Kec. Selong

NAMA RPH/TPH

L.M.Zainudin,A.Md

Kec. Aikmel

Kec. Sikur

Kec. Sakra

ALAMAT

1. RPH-R Taliwang a. RPH Taliwang b. RPH Seteluk c. Sekongkang d. Jereweh 2. RPH-R Poto Tano a. RPH Poto Tano b. RPH-R Maluk

Kec. Taliwang

NAMA KOORDINATOR Satria Utama, SPt

D806245

D677717

Kec. Seteluk

Kec. Poto Tano Kec. Maluk

7

KAB. SUMBAWA

1. RPH Bangkong 2. RPH Sabang/Moyo Utara (Hilir) 3. RPH Alas 4. RPH Utan 5. RPH Lagam/Lopok 6. RPH Plampang 7. RPH Empang 8.TPH Lunyuk 9. TPH Buer 10. TPH Moyo Hulu 11.TPH Ropang 12. TPH Maronge

Kec. Sumbawa Kec. Moyo Utara Kec. Alas Kec. Utan Kec. Lopok Kec. Plampang Kec. Empang Kec. :Lunyuk Kec. Ber Kec. Moyo Kec. Ropang Kec. Maronge

Drh.Agus S

8

KAB. DOMPU

1. RPH Dompu(Karijawa/Larema) 2. RPH Manggalewa (Anamina) 3. TPH Hu'u 4. TPH Kempo 5. TPH Pekat

Kec. Dompu Kec. Manggalewa

Drh. Hettyk S

1. RPH-R Asakota

Kota Bima

9

KOTA BIMA

KODE

Kec. Kempo Kec. Pekat Drh. Rahmani


D426481

202

10

KAB. BIMA

1. RPH-R Tente/Woha a. RPH Woha/Tente b. RPH Sape 2. RPH-R Bolo a. RPH Bolo b. TPH Dena/Bolo c. TPH Sanggar d. Roi e. Lambu

Kec. Woha

Tasrif,S.Pt

D86225

Kec. Bolo

6. PENCEGAHAN PEMOTONGAN BETINA PRODUKTIF, SOSIALISASI PERDA NOMOR 1 TAHUN 2015 Ketersediaan ternak sapi dan kerbau betina produktif sangat strategis sebagai penghasil ternak bakalan (sapi dan kerbau). Ternak bakalan selanjutnya melalui proses penggemukan akan menghasilkan stok potong sebagai sumber produksi

daging

sapi

dan

kerbau. Semakin besar populasi sapi dan kerbau betina produktif akan berkorelasi positif terhadap peningkatan

produksi

daging

sapi dan kerbau. Hal ini sejalan dengan program Direktorat Jenderal Peternakan Kesehatan Hewan yaitu Pemenuhan Pangan Asal Hewan. Kondisi di lapangan dengan adanya berbagai persoalan dan kepentingan yang dialami oleh peternak, maka masih banyak betina produktif yang diperdagangkan menjadi stok potong. Karenanya pada dasarnya sebagian besar kegiatan Peternakan Rakyat merupakan kegiatan sambilan dari usaha pertanian pada umumnya

dan

menjadi

tabungan

yang

akan

dijual

apabila

membutuhkan uang meskipun ternaknya merupakan ternak betina produktif.


203

Sedangkan untuk tercapainya program pemerintah memerlukan ketersediaan ternak betina produktif dalam jumlah yang terus meningkat.

Oleh

karenanya

pemerintah berupaya mencegah berlanjutnya

kejadian

pemotongan

ternak

produktif

dan

semakin

meningkat

kegiatan

betina

bunting

yang melalui

pengendalian

pemotongan betina produktif dengan kegiatan yaitu penyelamatan sapi dan kerbau betina produktif yang bekerjasama dengan kepolisian. Pengaturan Rumah Potong Hewan Ruminansia Pasal 61 ayat (1) dan (2) UU No. 18/2009 : pemotongan hewan yang dagingnya diedarkan harus : a) Dilakukan di Rumah Potong Hewan (RPH); b) Mengikuti cara penyembelihan yang memenuhi kaidah kesejahteraan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner serta memperhatikan kaidah agama dan unsur kepercayaan yang dianut masyarakat. Pasal 8 ayat (1) PP No. 95/2012 : 1) Pemotongan hewan potong yang dagingnya diedarkan harus dilakukan di RPH yang memenuhi persyaratan teknis yang diatur oleh Menteri dan menerapkan cara yang baik. 2) Pasal 25 PP Nomor 95/2012 unit usaha produk hewan termasuk RPH-R wajib memiliki Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner (NKV) Definisi Betina Produktif Berdasarkan UU Nomor 41/2014 1. Ternak Ruminansia Betina Produktif adalah Ternak ruminansia betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak. 2. Ternak Ruminansia Indukan adalah ternak betina bukan bibit yang memiliki organ reproduksi normal dan sehat digunakan untuk pengembangbiakan.


204

Dasar Hukum 1. Undang Undang Nomor 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen 2. Undang Undang Nomor 18/2012 tentang Pangan 3. Undang Undang Nomor 33/2014 tentang Jaminan Produk Halal 4. Undang Undang Nomor 23/2014 tentang Pemerintah Daerah 5. Undang Undang Nomor 41/2014 jo. UU Nomor 18/2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan 6. Peraturan

Pemerintah

Nomor

95/2012

tentang

Kesehatan

Masyarakat Veteriner dan Kesehatan Hewan 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/2010 tentang Persyaratan RPH - R dan Unit Penanganan daging (meat cutting plant) 8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 413/1992 tentang Pemotongan Hewan Potong dan Penanganan Daging serta Hasil Ikutannya 9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Pada Unit Usaha Pangan Asal Hewan 10. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2015 Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Pengendalian Pemotongan Betina Produktif. Ketentuan Pidana (Pasal 86) Undang Undang Nomor 41/2014 Jo. Undang Undang Nomor 18/2009 Setiap orang yang menyembelih : 1. Ternak ruminansia kecil betina produktif dipidana dengan pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) dan paling banyak Rp.5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah); atau 2. Ternak ruminansia besar betina produktif dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling sedikit Rp.100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dan paling banyak Rp.300.000.000,- (Tiga Ratus Juta Rupiah).”


205

Sanksi Administratif Pasal 85 Ayat 2 Undang Undang Nomor 41/2014 Jo. Undang Undang Nomor 18/2009 • Peringatan tertulis • Penghentian sementara kegiatan, produksi dan/atau peredaran • Pencabutan nomor pendaftaran dan penarikan obat hewan, pakan, alat dan mesin atau produk hewan dari peredaran; atau • Pencabutan izin Kondisi saat ini Rumah Potong Hewan belum sesuai yang diharapkan secara kualitas dan kuantitas di samping itu juga masih maraknya pelanggaran - pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Upaya penegakan hukum oleh yang berwenang juga dirasakan masih tumpul dan tidak adanya sinergitas/koordinasi yang dilakukan oleh masingmasing institusi sebagai stakeholder yang mempunyai kewenangan masih belum berjalan yang disebabkan oleh ego sektoral. Dari permasalahan permasalahan tersebut di atas mengakibatkan hal – hal sebagai berikut : - Banyak dijumpai pemotongan sapi betina produktif - Masih banyak oknum yang bermain - Rendahnya suplai daging dalam negeri - Kurangnya persediaan bibit ruminansia betina produktif Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan kepada para petugas RPH tentang pentingnya menyelamatkan aset Nasional yaitu Sapi Bali dari kepunahan dan membuka dialog dalam rangka memperkokoh konsolidasi dan sinergitas antara Kepolisian, Kepala Dinas, petugas RPH, instansi terkait dan pelaku usaha terhadap manajemen lingkungan RPH sehingga penyelamatan betina produktif sudah menjadi hal yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Sasarannya adalah : a) Memotivasi kepada para petugas di RPH Kabupaten/Kota se - NTB untuk secara terus menerus bersama - sama dengan pelaku usaha daging sapi untuk senantiasa menjaga amanah Undang Undang Nomor 41 tahun 2014 dan b) Menggugah kepedulian masyarakat konsumen dan profesional untuk selalu meningkatkan kewaspadaan terhadap kepatuhan dan ketaatan pelaku usaha melalui LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

206

kontrol dan berani untuk melaporkan setiap pelanggaran yang dilakukan oleh oknum. Keluaran yang diharapkan adalah para petugas RPH dapat menerapkan amanah Undang Undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Kegiatan ini dilaksanakan pada tanggal 13 - 14 Agustus 2015 bertempat di aula Kantor Dinas Peternakan Kabupaten Sumbawa Barat, aula Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa dan aula Dinas Peternakan Kabupaten Bima dengan materi : 1.

Kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan dan Sosialisasi Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia Betina Produktif Di Nusa Tenggara Barat oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB

2.

Kebijakan Bidang Kesmavet dalam Penjaminan PAH ASUH oleh Kepala Bidang Kesmavet Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB

3.

Kebijakan Direktorat Jenderal Peternakan Dan Kesehatan Hewan Tentang Pencegahan Pemotongan Betina Produktif Oleh Direktur Kesmavet Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian RI

4.

Peran Polri Dalam Pencegahan Pemotongan Betina Produktif di RPH (Rumah Potong Hewan)

5.

Diskusi

Jumlah peserta dalam Sosialisasi Pencegahan Pemotongan Betina Produktif sebanyak 120 orang dari Polda Provinsi NTB, Polsek, Babinkamtibmas, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dan Kabupaten, Biro Hukum Provinsi NTB, Subbag. Hukum Kabupaten, Badan Koordinator Penyuluh Provinsi NTB, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Provinsi NTB, Lurah/Kades setempat dan petugas RPH Kabupaten. Alokasi peserta pertemuan adalah sebagai berikut :


207

No

Kabupaten/Kota

Jumlah

Kabupaten Sumbawa Barat 1.

Disnak KSB (Petugas RPH, Medik/Paramedik Veteriner)

13

2.

Kepolisian Resort KSB

2

3.

Kepolisian Sektor KSB

3

4.

Satuan Polisi Pamong Praja KSB

3

5.

Bagian Hukum Sekretariat Daerah KSB

2

6.

Jagal/Pengusaha Ternak

17

Jumlah

40

Kabupaten Sumbawa 1.

Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa (Petugas RPH, Medik/Paramedik Veteriner)

14

2.

Kepolisian Resort Kabupaten Sumbawa

2

3.

Kepolisian Sektor Kabupaten Sumbawa

2

4.

Pepehani Kabupaten Sumbawa

3

5.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sumbawa

2

6.

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa

1

7.

Jagal/Pengusaha Ternak

16

Jumlah

40

Kabupaten Bima 1.

Dinas Peternakan Kabupaten Bima (Petugas RPH, Medik/Paramedik Veteriner)

15

2.

Kepolisian Resort Kabupaten Bima

2

3.

Kepolisan Sektor Kabupaten Bima

2

4.

Pepehani Kabupaten Bima

3

5.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bima

2

6.

Kabag.Hukum Setda. Bima

1

7.

Jagal/Pengusaha ternak

15

Jumlah

40

Dari pertemuan tersebut diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1. Ketersediaan ternak sapi dan kerbau betina produktif sangat strategis sebagai penghasil ternak bakalan (sapi dan kerbau). 2. Ternak bakalan melalui proses penggemukan akan menghasilkan stok potong sebagai sumber produksi daging sapi dan kerbau. 3. Semakin besar populasi sapi dan kerbau betina produktif akan berkorelasi positif terhadap peningkatan produksi daging sapi dan


208

kerbau. Hal ini sejalan dengan program Direktorat Jenderal Peternakan dan KesehatanHewan yaitu pemenuhan pangan asal ternak 4. Petugas masing - masing kabupaten sangat mengapresiasi pertemuan sosialisasi ini dan dimohon untuk SKPD terkait memberikan SOP terkait dengan pemotongan dan lain - lain. 5. Terus berkoordinasi dan berkomunikasi antar instansi terkait dan terus berusaha dan saling introspeksi diri apakah semua aktifitas yang kita kerjakan “Barokah, Halal Dan Toyyibah” baik dari sejak ternak dipelihara sampai di meja makan. Upaya Tindak Lanjut : 1. Peningkatan pemahaman personal sangat diperlukan tentang pencegahan pemotongan betina produktif 2. Kepedulian para pelaku usaha peternakan dalam hal ini jagal agar tidak

melakukan

pemotongan

betina

produktif

harus

terus

ditingkatkan demi menjaga ketersediaan bibit – bibit sapi potong. 3. Adanya insentif bagi peternak yang tidak menjual/memotong ternak betina produktif. 4. Memberlakukan sanksi hukum bagi pelaku usaha yang melanggar aturan/yang memotong betina produktif sebagai shock therapy. 5. Bidang Kesmavet merespon dari berbagai masukan peserta dalam rangka mengidentifikasi masalah dan menindaklanjuti dengan sebuah

program

untuk

menunjang

kegiatan

perlindungan

masyarakat veteriner di NTB. 7. FASILITASI PEMBENTUKAN ASOSIASI JAGAL RUMAH POTONG HEWAN DI KOTA BIMA Perdagangan Internasional yang berkembang pesat dan menuju ke arah perdagangan bebas menyebabkan persaingan yang sangat ketat terutama antara negara maju dengan negara berkembang. Hal tersebut perlu diantisipasi oleh industri manufaktur maupun jasa untuk dapat bersaing di era pasar bebas. Hanya produk atau jasa memenuhi standar yang ditentukan yang dapat unggul dalam persaingan. Tantangan yang dihadapi oleh agroindustri dalam era perdagangan LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

209

bebas ini antara lain persyaratan bebas internasional serta isu global keamanan pangan antara lain ekuivalensi penerapan jaminan kemanan pangan dan isu lingkungan. Seiring dengan peningkatan pengetahuan, tuntutan

kesadaran

konsumen

dan akan

keamanan, kesehatan, keutuhan dan kehalalan produk asal hewan dipandang perlu meningkatkan Fasilitasi RPH-R karena dalam rangka

penerapan

jaminan

keamanan

pangan

sudah

menjadi

keharusan/persyaratan yaitu dalam rangka untuk mendapatkan Nomor Kontrol Veteriner, Sertifikat Halal dan Penjaminan Pangan yang ASUH. Tujuannya adalah memberikan pemahaman/wawasan kepada para jagal di RPH untuk dapat merubah pola pikir yang tradisional menjadi pengelolaan RPH dengan menerapkan manajemen sesuai dengan prosedur yang berlaku. Manfaat : 1. Meningkatnya kemampuan jagal di RPH/TPH dalam berkontribusi pemenuhan ketersediaan daging dan bahan baku/ternak sapi/ kerbau di NTB 2. Meningkatnya dinamika pasar hewan dengan harga ternak potong yang layak dan berdasarkan atas timbangan berat ternak. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada tanggal 4 Desember 2015 bertempat di Aula Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kota Bima dengan Jumlah peserta sebanyak 25 orang yang terdiri dari petugas dan jagal se - Kota Bima dengan hasil kesepakatan sebagai berikut : 1. Pertemuan ini perlu diadakan dan perlu dibentuk dengan tujuan untuk mewadahi para pekerja RPH/TPH (tukang jagal) yang selama ini masih terpisah-pisah bergantung kepada para jagal masingmasing dan diharapkan dengan adanya assosiasi menjadi sarana dalam berkomunikasi dengan pihak lain baik itu pemerintah maupun pihak yang bersinergi dengan para jagal. LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

210

2. Pertemuan Asosiasi Jagal RPH Kota Bima secepatnya diadakan kembali yang difasilitasi oleh Dinas

Pertanian

Tanaman

Pangan dan Peternakan Kota Bima dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan harapan assosiasi

jagal

Kota

Bima

secepatnya terbentuk. 3. Anggota jagal diminta segera menyiapkan nama asosiasi yang akan dibentuk dan menyusun kepengurusan yang ada dengan harapan

asosiasi

yang

terbentuk

segera

dioptimalkan

dan

diharapkan juga asosiasi ini dapat berbadan hukum. Sebagai tindak lanjut diharapkan kepada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan peternakan Kota Bima untuk dapat menfasilitasi kegiatan tersebut dalam rangka pembentukan Asosiasi Jagal.

8. RESTRUKTURISASI MANAJEMEN RPH-R DI KOTA BIMA, MATARAM, SUMBAWA, LOMBOK TIMUR DAN KABUPATEN BIMA Undang - Undang Nomor 18 tahun 2009 (Revisi Nomor 41 tahun 2014) tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan mengamanatkan bhawa setiap Kabupaten / Kota harus mempunyai Rumah Potong Hewan (RPH) Ruminansia yang mempunyai persyaratan teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian RI. Pelaksanaan dari UndangUndang tersebut adalah keluarnya Menteri Pertanian Nomor 13 tahun 2010 tentang Persyaratan Rumah Pemotongan Hewan Ruminansia (RPH - R) dan Unit Penanganan Daging (meat cutting palm). Salah satu yang diatur di dalam peraturan di dalam Peraturan Menteri Pertanian adalah pemotongan hewan yang dagingnya akan diedarkan dilaksanakan di Rumah Pemotongan Hewan dan mengikuti kaidah penyembelihan, Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) dan Kesejahteraan Hewan (Kesrawan). Berkenaan dengan hal tersebut di atas, untuk dapat menghasilkan daging yang Aman Sehat Utuh dan Halal (ASUH) maka proses produksi daging di RPHR harus memenuhi LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

211

persyaratan teknis baik fisik (bangunan dan peralatan) SDM serta prosedur

teknis

pelaksanaannya.

Sementara

berdasarkan

hasil

evaluasi dan pemantauan sebagian besar kondisi RPH di Indonesia saat ini cukup memprihatinkan dan tidak memenuhi persyaratan teknis, oleh karenanya perlu penataan RPH melalui upaya relokasi, renovasi ataupun rehabilitasi RPH. Disadari dalam penataan fisik diperlukan biaya tinggi, untuk itu di samping sumber anggaran Pemerintah Pusat atupun Daerah diharapkan peran aktif masyarakat dan swasta, sedangkan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Cq Direktorat Kesmavet dan Pasca Panen akan memfasilitasi dalam bentuk bimbingan dan konsultasi teknis. Tujuan kegiatan ini adalah memberikan pemahaman/wawasan kepada

para

petugas

RPH

dengan

kesadaran

sendiri

dapat

memberikan manfaat kepada orang lain (jagal, juru sembelih, pegawai RPH) untuk mendampingi/fasilitasi terhadap perubahan pola pikir yang tradisionil menjadi pengelolaan RPH dengan menerapkan pola manajemen sesuai dengan prosedur yang berlaku (SOP). Sasaran kegiatan yaitu terlaksananya peningkatan kemampuan pengelolaan dalam menerapkan Manajemen di RPH dan meningkatnya pemahaman petugas RPH-R/TPH di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Sumbawa tentang pengelolaan Tim RMRPHR dalam pemenuhan ketersediaan daging yang ASUH di Nusa Tenggara Barat. Pertemuan Restrukturisasi Manajemen Rumah Potong Hewan Ruminansia di Kota Mataram, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Bima selama 4 (empat) hari tanggal 20 - 24 Oktober 2015, bertempat di Aula pertemuan/RPH masing - masing Kabupaten/Kota dengan metode pelaksanaan penyampaian terdiri dari 50% pemaparan materi, 25% penyampaian laporan Tim RMRPHR Kabupaten/Kota dan 25% pemaparan kondisi di lapangan. Jumlah peserta pertemuan sebanyak 60 (enam puluh) orang masing - masing kabupaten terdiri 15 orang dengan materi sebagai berikut : 1. Peran Kabupaten Bima dalam mendukung RMRPHR Bolo 2. Peran Kabupaten Sumbawa dalam mendukung RMRPHR Bangkong LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

212

3. Peran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB dalam mendukung RMRPHR 4. Peran dan motivasi Bidang Kesmavet Provinsi terhadap tim RMRPHR Kabupaten/Kota se - NTB. 5. Fasilitasi Tim RMRPHR Provinsi kepada Tim RMRPHR Kota Mataram, Kabupaten Lombok Timur, dan Kabupaten Bima 6. Coaching and Feedback dari tim RMRPHR Pusat 7. Restrukturisasi RPHR tim RMRPHR Pusat 8. Peran Bidang Peternakan dalam Restrukturisasi RPH Kota Mataram 9. Pemaparan Tim Restrukturisasi RPHR Kota Mataram. 10. Pemaparan Tim Restrukturisasi RPHR Kabupaten Lombok Timur 11. Peran Bidang Peternakan dalam Restrukturisasi RPH Kabupaten Sumbawa. 12. Pemaparan Tim Restrukturisasi RPHR Bangkong Kabupaten Sumbawa. 13. Peran Bidang Peternakan dalam Restrukturisasi RPH Kabupaten Bima 14. Pemaparan Tim Restrukturisasi RPHR Bolo Kabupaten Bima Setelah pemaparan materi dari para narasumber dan berdasarkan hasil diskusi

yang

berkembang

pada

pertemuan

tersebut

diperoleh

kesimpulan sebagai berikut : 1. Terhadap beberapa keinginan dari 9 orang jagal di Kabupaten Bima yang ditemui di RPH untuk segera memanfaatkan RPHR Bolo, namun ada kendala keamanan di lingkungan RPH yang masih rawan karena lingkungan RPH belum terpagar, di samping itu belum tersedianya sumur bor dan instalatir sebagian belum tersedia untuk fasilitasi air. 2. Belum terbentuknya asosiasi jagal di RPHR Bolo sehingga mudah terpengaruh oleh kondisi fluktuasi harga bahan baku (sapi potong) oleh para pengusaha hewan (sapi kerbau) luar daerah. Apabila sudah terbentuk akan lebih memudahkan dalam mengakses KUPS. 3. Setelah

memperhatikan

dengan

seksama

apa

yang

telah

disampaikan oleh pakar dari IPB dan Direktur Kesmavet, peserta khususnya para jagal dan juru sembelih akan menerapkan apa yang menjadi keinginan bersama, bagaiman upaya RPHR Bolo LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

213

lebih hygiene dan penerapan sanitasi di semua aspek baik personil, sarana dan prasarana mengikuti SOP RPH. 4. Komitmen dan dedikasi yang tinggi sangat dibutuhkan untuk Tim RMRPHR

Kabupate

Bima

dalam

mengupayakan

perubahan-

perubahan yang harus dilakukan untuk masa-masa yang akan datang. 5. Pemerintah Daerah Kabupaten Bima akan segera memfasilitasi sarana dan prasarana pendukung termasuk pemagaran keliling, akan diupayakan dengan melakukan koordinasi dengan pihak Bappeda. 6. Sinergitas dan kesadaran bersama-sama antara jagal, juru sembelih dengan Tim RMRPHR Bolo dalam mendukung kelangsungan RPHR. 7. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sumbawa memberikan stressing kepada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi, terkait dengan telah beroperasinya RPHR Kategori II di RPHR Pototano Kabupaten Sumbawa Barat dan RPHR Asa Kota Bima, dimohon untuk segera meninjau dalam menyikapi kondisi di lapangan bahwa di RPHR Pototano hampir tidak pernah terkontrol dengan kondisi ternak yang dipotong, terlebih dengan maraknya penyelundupan ternak potong. 8. Bahan baku untuk RPH di Kabupaten Sumbawa mulai terasa adanya kelangkaan akibat persaingan dengan pedagang hewan antar pulau, disamping itu juga adanya musim panen hasil pertanian sehingga peternak enggan menjual sapi/kerbau. 9. Komitmen dari jagal dan juru sembelih untuk menerapkan Hygiene sanitasi, juru sembelih halal dan perlakuan kesrawan terhadap ternak yang akan disembelih. 10. Intervensi terhadap asosiasi jagal di RPHR Bangkong untuk mendapatkan fasilitas KUPS agar tidak lagi terpengaruh terhadap kondisi fluktuasi harga di pasar. 11. Pelan tapi pasti perubahan yang telah dilakukan oleh TIM RMRPHR Bangkong, dalam upaya untuk meningkatkan kondisi menjadi RPHR yang berstandar II (rantai dingin) agar segera direlisasikan dengan mengupayakan kerjasama dengan pihak ketiga dalam pengelolaannya.


214

Upaya tindak lanjut : 1. Kinerja

petugas

Kekesmavetan

Kabupaten/Kota

akan

selalu

diusahakan untuk taat dan tunduk terhadap konsekuensi yang ditimbulkan oleh kelengahan dan ketidakpedulian terhadap amanah yang diembannya serta data penyakit zoonosis yang ada di RPH dapat diupdate setiap saat. 2. Komitmen selalu dipegang teguh agar situasi Provinsi NTB bebas PHM/Z tetap dipertahankan. 3. PAH yang beredar membutuhkan pengendalian dan pengawasan yang melibatkan lintas sektor dan lintas koordinasi, agar stakeholder yang berkepentingan mampu mengawasi lalulintas dengan intensitas yang tinggi di pelabuhan. 4. Simulasi daerah-daerah yang bebas rabies untuk meningkatkan kewaspadaan yang tinggi untuk mempertahankan wilayah masingmasing. 5. Kejadian zoonosis dipastikan akibat kurangnya kewaspadaan petugas (ternak tidak divaksin). 6. Kepatuhan jagal terhadap aturan yang berlaku ditunda dipotong tidak boleh dipotong (dilarang dikonsumsi atau material dihanguskan). 7. Kompetensi SDM petugas kekesmavetan Kabupaten/Kota perlu ditingkatkan oleh karena itulah penanganan daging yang berasal dari RPH dikatakan layak atau tidak layak untuk dikonsumsi. 9. PERTEMUAN PENINGKATAN KOMPETENSI JURU SEMBELIH HALAL Berdasarkan

Undang

Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang

Peternakan

Kesehatan

Hewan

Peraturan 22/1983

serta

Pemerintah tentang

Masyarakat

dan

Nomor

Kesehatan Veteriner,

Pemerintah dalam hal ini Provinsi Nusa Tenggara Barat c.q. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, Bidang Masyarakat Veteriner LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

215

memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menjamin kesehatan dan ketentraman bathin masyakarat dalam mengkonsumsi daging melalui penyediaan daging yang ASUH. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap protein hewani, khususnya daging, tidak diimbangi dengan ketersediaan sarana produksi yang memenuhi persyaratan dari aspek kehalalan dan hygiene sanitasi. Sebagian besar produksi daging domestik termasuk daging unggas berasal dari Rumah Pemotongan Hewan atau Rumah Pemotongan Unggas (RPU) yang tidak memenuhi persyaratan dari aspek kehalalan dan hygiene sanitasi.

Kondisi

mendorong

ini

tingginya

telah jumlah

penyimpangan peredaran daging di lapangan,

seperti

kasus

ayam

tiren, ayam berformalin, pemalsuan daging

sapi

dan

lain

lain.

Penyimpangan tersebut juga dipengaruhi oleh terbatasnya jumlah sumberdaya profesional di RPH – Ruminansia / Unggas yang bertanggungjawab dalam memproduksi daging yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH), misalnya juru sembelih halal bersertifikat dan petugas berwenang dalam melakukan pemeriksaan ante-mortem dan post-mortem. Salah satu upaya dalam mengefektifkan jaminan kesehatan dan ketentraman batin masyarakat dalam mengkonsumsi daging adalah dengan mengadakan kegiatan Pertemuan Peningkatan Keterampilan Juru Sembelih Halal di RPH Ruminansia/Unggas. Pertemuan ini telah dilaksanakan pada tanggal 10 - 11 Juni 2015 di Aula kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Jalan Airlangga Nomor 56 Mataram dengan jumlah peserta sebanyak 24 orang yang merupakan perwakilan dari Kabupaten/Kota se - Nusa Tenggara Barat, dengan tujuan untuk meningkatan keterampilan bagi tenaga juru sembelih halal di RPH Ruminansia/Unggas dan untuk mempersiapkan tenaga sembelih halal untuk tiap RPH-Ruminansia/Unggas.


216

Keluaran yang diharapkan adalah : - Meningkatkan pengetahuan para petugas/juru sembelih yang bekerja di

RPH

Ruminansia/Unggas

hewan/unggas

yang

sesuai

tentang dengan

proses

penyembelihan

persyaratan

baik

aspek

kehalalan maupun aspek higiene dan sanitasi serta aspek kesrawan. - Para petugas RPH dapat menerapkan pemotongan secara syariat Islam di wilayah kerjanya. Materi yang disampaikan pada pertemuan tersebut adalah sebagai berikut : a. Kebijakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB dalam Peningkatan Pangan Asal Hewan Yang ASUH (Kepala Dinas Peternakan dan Keswan Provinsi NTB). b. Jaminan Produk Halal Produk Peternakan (MUI Provinsi NTB). c. Penyembelihan Halal ( Fakultas Peternakan UNRAM ). d. Pemeriksaan Sebelum Dipotong (Ante-Mortem) dan Sesudah Dipotong (Post-Mortem) Pada Ternak. e. Optimalisasi Fungsi Rumah Potong Hewan Ruminansia (RPH-R) oleh Kepala Bidang Kesmavet f. Diskusi dan Praktek Pemotongan Halal di RPH (MUI Provinsi NTB) Setelah pemaparan materi dari para narasumber dan berdasarkan hasil diskusi

yang

berkembang

pada

pertemuan

tersebut

diperoleh

kesimpulan sebagai berikut : 1. Label Halal sudah menjadi trend kekinian (kewajiban) yang harus dipenuhi oleh Unit – Unit Usaha sesuai Undang Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996. 2. Hewan yang halal dimakan: Sapi, Kambing, Kerbau, domba dan lainnya yang disembelih dengan syarat : - Juru sembelih muslim (laki-laki) - Menyembelih dengan alat yang tajam (yang tidak boleh dipakai menyembelih antara lain tulang, gigi, kuku) - Menyembelih leher - Waktu menyembelih disunnahkan membaca Basmalah


217

- Disunnatkan menidurkan binatang yang akan disembelih pada tulang rusuk sebelah kirinya - Pisahkan hewan yang hendak disembelih dengan hewan yang telah disembelih agar tidak stress - Menguliti hewan yang telah disembelih harus setelah benar-benar sudah mati. 3. Jika setelah dipotong satu kali tidak mati apa boleh dipotong lagi, maka hukumnya halal dan jangan diulangi/jangan dipotong lagi, biarkan saja nanti mati sendiri. 4. Pasca penyembelihan. Dikerjakan dengan waktu yang tertib dan dipastikan hewan sudah benar – benar mati, jangan menguliti ketika hewan belum mati sempurna. 5. Bahan pengemasan digunakan dari bahan yang berkualitas baik (kardus, pelapis plastik yang standar). 6. Labeling. Dengan mencantumkan kode produksi, jumlah (kg) dan item - item daging yang tertib (proporsional dan profesional). 7. Tatacara

untuk

mendapat

Sertifikat

Halal,

adalah

dengan

mengajukan permohonan ke MUI yang berkantor di Jalan Pejanggik Nomor 54 dengan mencantumkan apa kegiatan yang mau di sertifikasi dan mengisi formulir yang disediakan MUI Tindak lanjut yang diperlukan : 1. Perlu sosialisasi dan pembinaan yang terus menerus pada masyarakat agar sesuai dengan Undang Undang Pangan Nomor 7 Tahun 1996 tentang Label halal yang diwajibkan untuk dipenuhi oleh unit - unit usaha pangan. 2. Perlu pembinaan dan pelatihan khusus bagi juru sembelih RPH/TPH yang belum mempunyai sertivikat. 3. Peran petugas dan para Da’i/Tuan Guru setempat sangat diperlukan dalam rangka proses kehalalan. 4. Diwajibkan alat penyembelih/pisaunya harus tajam dan diharapkan dengan peralatan penyembelihan yang tajam dan profesional juru sembelih dengan sekali gores terputus 3 saluran.


218

10. UNIT RESPON CEPAT PENGAWAS KESMAVET Berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 22/1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian c.q. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktorat Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menjamin kesehatan dan ketentraman bathin masyakarat dalam mengkonsumsi daging melalui penyediaan daging yang ASUH. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap protein hewani, khususnya daging tidak diimbangi dengan ketersediaan sarana produksi yang memenuhi persyaratan dari aspek kehalalan dan hygiene sanitasi. Sebagian besar produksi daging domestik termasuk daging unggas berasal dari Rumah Pemotongan Hewan atau Rumah Pemotongan Unggas (RPU) yang tidak memenuhi persyaratan dari aspek kehalalan dan hygiene - sanitasi. Kondisi ini telah mendorong tingginya jumlah penyimpangan peredaran daging di lapangan, seperti kasus ayam tiren, ayam berformalin, pemalsuan daging sapi dan lain - lain. Penyimpangan tersebut juga dipengaruhi oleh terbatasnya jumlah sumberdaya profesional di RPH/RPU yang bertanggungjawab dalam memproduksi daging yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH), petugas berwenang dalam melakukan pemeriksaan ante-mortem dan post-mortem. Salah satu upaya dalam mengefektifkan jaminan

kesehatan

dan

ketentraman

batin

masyarakat

dalam

mengkonsumsi daging adalah dengan membangun sistem Unit Respon Cepat

Pengawas

Kesehatan

Masyarakat

Veteriner

dalam

mengamankan produk pangan asal hewan dari bahaya - bahaya (hazards) baik biologis, kimiawi, dan fisik yang menimbulkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan hewan.


219

Tujuan : 1. Fasilitasi sarana uji cepat pengawasan produk hewan bagi petugas kesmavet di lapangan sehingga dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan lebih baik. 2. Meningkatnya Pengawasan Peredaran Produk Hewan dari bahayabahaya (hazards) baik biologis, kimiawi dan fisik yang menimbulkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan hewan di Kabupaten/Kota di NTB. Sasaran : 1. Petugas pengawas kesmavet di Dinas Kabupaten/Kota yang membidangi fungsi Peternakan dan Kesehatan Hewan. 2. Dalam melakukan pengawasan peredaran produk hewan, petugas pengawas kesmavet dapat melakukan pengawasan berbasis pengujian.

Sampel yang diambil dapat

langsung dilakukan

pemeriksaan uji formalin, uji bangkai (kebusukan), screaning anti biotic dan uji pemalsuan. 3. Hasil pemeriksaan yang dilakukan dengan uji cepat tersebut dapat diperoleh langsung dan petugas pengawas kesmavet dapat segera melakukan tindakan sesuai dengan hasil tersebut. 4. Fasilitasi Kit Uji Cepat 4 Unit di NTB, yaitu Laboratorium Kesmavet Provinsi, Kota Mataram, Kabupaten Sumbawa dan Kota Bima Hal tersebut akan memberikan dampak pada meningkatnya kompetensi petugas Unit Respon Cepat Pengawas Kesmavet dalam Peningkatan pencegahan Pangan Hewani yang ASUH dan terjaminnya produk pangan asal hewan bagi konsumen di NTB. Tahun 2015 ini pengadaan Kit Uji Cepat Pengawas Kesmavet terdiri dari : 1. Kit Uji Cepat Formalin 120 test/set 2. Kit Uji Cepat Daging Bangkai 150 test/set 3. Kit Uji Cepat Kandungan Babi 100 test/set 4. Kit Uji Cepat Kandungan Beta Laktam 100 test/set 5. Kit Uji Cepat Kandungan Tetrasiklin 100 test/set 6. Kit Uji Cepat Kandungan Residu Antibiotik Umum 100 test/set LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

220

11. PEMUTAKHIRAN DATA PEMOTONGAN ISIKHNAS adalah sistem informasi kesehatan hewan Indonesia yang mutakhir. Sistem ini menggunakan teknologi sehari - hari dalam cara yang sederhana namun cerdas

untuk

mengumpulkan

data dari lapangan dan dengan segera para

menyediakannya pemangku

bagi

kepentingan

dalam bentuk yang bermakna dan dapat segera dimanfaatkan. Data dan informasi merupakan hal yang mutlak diperlukan sebagai dasar pengambilan kebijakan terkait supply dan demand baik daging sapi maupun ternak hidup. Ke depan setiap RPH yang ada harus terkoneksi (online) sehingga setiap data pemotongan dapat diketahui secara real time. Hal ini merupakan kebutuhan sekaligus tuntutan atas kemajuan teknologi informasi saat ini. Saat ini masih sangat sulit untuk mendapatkan data dan informasi terutama terkait pemotongan di Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga terkendala oleh infrastuktur baik yang ada di Pusat maupun di Daerah. Akan

tetapi,

dengan

memanfaatkan perkembangan teknologi

informasi

diharapkan terbatasnya

saat

ini

kendala infrastruktur

ini

dapat diatasi. Program yang akan

diperkenalkan

pada

kegiatan ini adalah sistem pemutakhiran data pemotongan melalui SMS Gateway

yang

terintegrasi

i-SIKHNAS.

Program

ini

awalnya

dikembangkan untuk pelaporan panyakit hewan dari petugas atau kader di lapangan kepada petugas di Kabupaten dan Provinsi serta Pusat melalui fasilitas yang sederhana yaitu Short Messaging Service (SMS). Dengan memanfaatkan teknologi ini diharapkan data pemotongan di RPH juga dapat dilaporkan melalui SMS kedalam sistem i-SIKHNAS LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

221

setiap hari sehingga didapatkan data yang cepat dan akurat serta dapat diakses setiap saat. Program ini diharapkan dapat memberikan data yang akurat, dan sebenar - benarnya karena hal ini akan berpengaruh pada proses pengambilan keputusan dan juga pembuatan kebijakan secara nasional terlebih lagi untuk perencanaan pembangunan sektor peternakan di Indonesia. Tujuan program pemutakhiran data pemotongan sapi di RPH melalui SMS Gate Way yang terintegrasi dalam sistem i-SIKHNAS adalah untuk memperoleh laporan jumlah pemotongan sapi/kerbau yang cepat dan akurat setiap hari dan menjaga stabilisasi harga daging sapi/kerbau melalui pemutakhiran data jumlah pemotongan sapi baik di RPH-R dan TPH di seluruh kabupaten/kota se-NTB dengan sistem integrasi dengan i - ISHIKNAS. Dengan sasarannya adalah petugas di RPH Kabupaten/Kota se - NTB untuk secara terus menerus bersama sama dengan koordinator Provinsi melaporkan kegiatan pemotongan setiap hari ke pusat Tim

SMS Gateway Direktorat Kesmavet dan

Pascapanen/i-SIKHNAS dan deteksi dini terhadap kemampuan supply demand ketersediaan daging sapi/kerbau di daerah. Hasil yang ingin dicapai adalah tercatatnya data jumlah pemotongan sapi, produksi dan distribusi daging/karkas di RPH-R/TPH yang valid di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat, terlaksananya jumlah pemotongan sapi, produksi dan distribusi daging/karkas di RPHR/TPH yang valid di seluruh kabupaten/kota se -NTB dan meningkatnya pengumpulan data pemotongan ternak dan distribusi daging/karkas melalui RPH dan TPH di 10 Kabupaten/Kota se -NTB. Kegiatan tersebut telah dilaksanakan pada tanggal 17 - 18 Desember 2015 bertempat di Aula Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Jalan Airlangga Nomor 56 Mataram dengan peserta sebanyak 24 orang yang berasal dari Kabupaten/Kota se - NTB. Setelah pemaparan materi dari para narasumber dan berdasarkan hasil diskusi yang berkembang pada pertemuan tersebut diperoleh kesimpulan sebagai berikut :


222

1. Petugas langsung dapat mengirimkan data pemotongan melalui aplikasi I-Shiknas. 2. Pendaftaran untuk TPH yang ada, agar pelaporan juga dapat dilakukan sehingga adanya pembinaan untuk meningkatkan status dari TPH menjadi RPH nantinya. Hal ini mengacu pada Kementerian Pertanian Nomor 13 tahun 2010 bagaimana pemerintah daerah bertanggungjawab dengan RPH dan TPH dan bisa didaftarkan TPH yang direkomendasikan oleh Tim Provinsi 3. Permohonan agar pelatihan aplikasi pemutahiran data pemotongan melalui I - Shiknas dapat dilakukan untuk petugas yang belum mendapatkan pelatihan tidak hanya koordinatornya saja, mengingat di daerah (Kabupaten/Kota) selalu ada pemutasian petugas/ pegawainya (triwulan II dan III). 4. Pemotongan pada acara HBKN dan lainnya ada pengecualian tidak harus di RPH, namun tetap dalam pengawasan dari SKPD terkait dengan dibentuknya Tim pengawasan hewan qurban. 5. Diharapkan Pemerintah pusat juga harus mempunyai solusi bagaimana dengan upaya penyelamatan betina produktif dengan menyiapkan dana talangan. Hal ini belum dapat dilakukan karena AKUN kegiatan (dana talangan) terdapat pada Direktorat Budidaya dan tidak dapat dipindahkan ke Direktorat Kesmavet namun akan dicarikan solusi yang dapat dilakukan. 6. Perlu dilakukan Bimtek untuk petugas TPH. 7. Koordinasi dan komunikasi dapat dilakukan dengan Kapolsek, Babinkamtibmas setempat dengan semakin merapatkan barisan, karena dari Badan Pertahanan Kemanan (BAHARKAM) RI telah memberikan jaminan terhadap tindakan/sanksi hukum terhadap siapa saja/tidak pandang bulu, barang siapa yang melanggar UU dan Perda terkait dengan Pencegahan Pemotongan Betina Produktif akan dikenakan sanksi/pidana.


223


224

Tindak Lanjut : 1. Upaya pelatihan untuk petugas pelapor yang lebih luas baik untuk RPH/TPH yang belum terdaftar. 2. Kompetensi untuk Sumber Daya Manusia (SDM) Butcher, Juleha, Keur Master, akan ditingkatkan menjadi keterampilan yang kompetitif dan menjadi profesional sesuai Surat Kompetensi Keahlian Nasional Indonesia (SKKNI). 3. Pemberian reward terhadap petugas dari Kabupaten/Kota yang tinggi frekuensi pengiriman pelaporan dan juga menjadi termotivasi terhadap tingkat partisipatif bagi petugas/pelapor dari Kabupaten/Kota lain.

12. REVITALISASI PEMERIKSAAN ANTE MORTEM DAN POST MORTEM Di era otonomi daerah dan perdagangan bebas saat ini peran Kesmavet perlu terus dikembangkan dan dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan baik dari segi perencanaan program dan strategi. Demikian pula dengan kegiatan maupun pengawasan yang dilakukan harus dilakukan dengan beberapa prioritas antara lain : penerapan kebijakan pengamanan maksimum (maximum security) dan analisa risiko dalam pemasukan produk hewan asal luar Kabupaten/Kota dalam Provinsi NTB dan dalam pengawasan peredaran produk asal hewan dan bahan asal hewan, pemeriksaan keamanan pangan yang berasal dari hewan dan bahan asal hewan yang berasal dari luar Kabupaten/Kota, penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) dan penerapan persyaratan teknis kesmavet untuk meningkatkan daya saing produk dalam daerah LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

225

dalam menembus hambatan teknis di pasar global. Dengan demikian untuk melaksanakan fungsi Kesmavet tersebut diperlukan penanganan yang sungguh - sungguh dengan dukungan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan profesional serta sistem dan mekanisme kerja yang memadai.

Untuk

itu

diperlukan

peningkatan

kompetensi

dengan

merevitalisasi Pemeriksaan Ante Mortem Dan Post Mortem Pengawas Kesmavet di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Berdasarkan Undang Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner, Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pertanian c.q. Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, Direktorat Masyarakat Veteriner dan Pasca Panen memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk menjamin kesehatan dan ketentraman batin masyarakat dalam mengkonsumsi daging melalui penyediaan daging yang ASUH. Meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap protein hewani, khususnya daging, tidak diimbangi dengan ketersediaan sarana produksi yang memenuhi persyaratan dari aspek kehalalan dan hygiene sanitasi. Sebagian besar produksi daging domestik termasuk daging unggas berasal dari Rumah Pemotongan Hewan atau Rumah Pemotongan Unggas (RPU) yang tidak memenuhi persyaratan dari aspek kehalalan dan hygiene-sanitasi. Kondisi ini telah mendorong tingginya jumlah penyimpangan peredaran daging di lapangan, seperti kasus ayam tiren, ayam berformalin, pemalsuan daging sapi dan lain-lain. Penyimpangan tersebut juga dipengaruhi oleh terbatasnya

jumlah

sumberdaya

profesional

di

RPH/RPU

yang

bertanggungjawab dalam memproduksi daging yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH), petugas berwenang dalam melakukan pemeriksaan ante - mortem dan post - mortem. Salah satu upaya dalam mengefektifkan jaminan kesehatan dan ketentraman batin masyarakat dalam mengkonsumsi daging adalah dengan melaksanakan Penguatan Jejaring

Pengawasan

Kesehatan

Masyarakat

Veteriner

dalam

mengamankan produk pangan asal hewan dari bahaya - bahaya


226

(hazards) baik biologis, kimiawi, dan fisik yang menimbulkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan hewan. Pertemuan ini telah dilaksanakan pada tanggal 18-19 Desember 2015 di Aula Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Jalan Airlangga Nomor 56 Mataram dengan jumlah peserta sebanyak 25 orang yang merupakan perwakilan dari kabupaten/kota se - NTB, yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi pemeriksaan ante mortem dan post mortem dalam peredaran produk hewan dari bahaya(hazards) baik biologis, kimiawi, dan fisik yang menimbulkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan hewan di kabupaten/kota di NTB. Setelah pemaparan materi dari para narasumber dan berdasarkan hasil diskusi yang berkembang pada pertemuan tersebut diperoleh kesimpulan sebagai berikut : 1. Pemeriksaan hewan sebelum dipotong (ante mortem) dan setelah dipotong (post mortem) merupakan upaya untuk menurunkan risiko penularan penyakit hewan ke manusia. Penularan penyakit hewan ke manusia dapat terjadi melalui rantai pangan dan produk sampingan lainnya dari pemotongan hewan. Selain itu pula pemeriksaan hewan yang akan dijadikan sumber pangan ini dapat berkontribusi terhadap pemantauan status penyakit hewan dan meminimalisir resiko penyakit pada manusia yang bersumber dari hewan. 2. Saat ini pemeriksaan ante mortem dan post mortem menjadi jarang dilakukan karena menurunnya kesadaran dari petugas mengenai pentingnya pemeriksaan ante mortem dan post mortem, di samping kendala operasional dan kendala pelaporan lainnya. Kegiatan ini diharapkan akan menjadi faktor pengungkit untuk terlaksananya kegiatan ante mortem di seluruh Rumah Pemotongan Hewan di Provinsi NTB. 3. Dalam rangka menggerakkan kembali pemeriksaan ante - mortem dan post - mortem di RPH kabupaten/kota se - NTB, diperlukan fasilitas yang memadai dalam menerapkan seluruh rangkaian pemeriksaan yang akan dilakukan oleh petugas. Hal ini akan mengikuti

program

kegiatan

yang

akan

dilakukan

secara

berkesinambungan oleh Direktorat Kesmavet. LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

227

4. Diharapkan kita bersama membangun opini dan disegarkan lagi bahwa kegiatan pemeriksaan ante mortem dan post mortem (AM/PM) yang sudah dilakukan sebelumnya bahwa tugas mulia bentuk kepedulian sosial yang sudah menjadi keharusan agar produk yang dihasilkan menjadi Aman, Sehat, Utuh dan Halalan Toyyibah. 5. Untuk hal yang bersinggungan dengan masalah penegakan undang undang dan peraturan daerah sebaiknya selalu berkoordinasi dengan aparat penegak hukum (Kapolsek, petugas Babinkamtibmas). 6. Upaya untuk mengendalikan lalulintas Produk Asal Hewan (PAH), maka

peran

kabupaten/kota

terhadap

hal

tersebut

adalah

pembinaan oleh instansi terkait selama wilayah asal PAH itu berada dalam teritorial kabupaten/kota yang bersangkutan namun apabila PAH itu berasal dari luar maka bukan menjadi kewenangannya. Contoh PAH yang akan dimasukkan di Hotel Wisata Gili Kabupaten Lombok Utara dari RPH Sekarbela Kota Mataram, hal ini tidak menjadi tanggungjawab pembinaan oleh Kabupaten Lombok Utara tetapi sudah wilayah teritorial Kota Mataram. Tindak Lanjut : - Meningkatkan kesadaran petugas dan pengelola RPH terhadap pentingnya pemeriksaan AM/PM untuk seluruh RPH di NTB. - Mengupayakan

penyegaran

secara

berkesinambungan

terus

dilakukan terhadap kegiatan pemeriksaan ante mortem dan post mortem seluruh RPH di NTB, sehingga predikat Provinsi NTB sebagai Provinsi yang Produk Asal Hewan sudah memenuhi sertifikasi “Halal Food” secara internasional tetap dipertahankan, terlebih status Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) di NTB tetap terjaga. - Fasilitasi terkait dengan sarana dan prasarana petugas dan operasional pemeriksaan AM/PM di RPH kabupaten/kota (usulan dalam tahun anggaran 2016). - Pemerikasaan ante mortem dan post mortem adalah bentuk tanggungjawab moral petugas dan pengelolaan RPH terhadap setiap produk asal hewan di RPH agar jaminan keamanan Pangan Asal Hewan dapat diwujudkan. LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

228

13. FASILITASI PERALATAN RPH - R Dalam rangka penjaminan pangan asal hewan yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal serta pemenuhan persyaratan produk hewan, pada Tahun 2015 ini telah dilaksanakan fasilitasi RPH-R di Kota Bima berupa : 1. Genset ( 1 Unit ) dan 2. Mobil pengangkut daging berpendingin ( 1 Unit) Semua pengadaan tersebut diatas telah selesai dilaksanakan dan diharapkan akan dapat dipergunakan pada tahun 2016 ini oleh Kabupaten/Kota se - optimal mungkin juga pada tahun - tahun yang akan datang.


229

5.

BIDANG USAHA PETERNAKAN A.

PENDAHULUAN 1.

Latar Belakang Merujuk pada Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 21 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat dimana Bidang Usaha Peternakan merupakan salah satu bidang yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Kepala Dinas dalam merumuskan melaksanakan,

membina

dan

mengawasi

usaha

peternakan,

pelayanan usaha dan pemasaran maupun pengolahan hasil peternakan. Sedangkan fungsinya adalah menerapkan kebijakan dan memantau pengembangan investasi dan kebijakan permodalan melalui lembaga perbankan dan non perbankan wilayah provinsi, memproses

perijinan

usaha

bidang

peternakan,

memberikan

rekomendasi pemasukan dan pengeluaran dari dan ke luar daerah, membina dan mengawasi mutu produk dan bahan asal hewan wilayah provinsi, membina dan mengawasi kelompok - kelompok pengolahan hasil peternakan, membina dan memfasilitasi pasar hewan, membina dan membimbing usaha dan pengolahan hasil peternakan, memberikan bimbingan teknis pembangunan sarana fisik (bangunan), penyimpanan, pengolahan dan pemasaran hasil peternakan. Bidang Usaha Peternakan dibantu pula oleh 3 (tiga) Kepala Seksi yang masing - masing mempunyai peran dan tanggungjawab

antara

lain

Kepala

Seksi

Pengolahan

Hasil

Peternakan, Kepala Seksi Pelayanan Usaha dan Kepala Seksi Pemasaran. Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut maka bidang usaha peternakan tahun 2015 mempunyai program dan kegiatan yang didukung dari anggaran APBN Kementerian Pertanian melalui Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian yakni dana Dekonsentrasi sebesar Rp. 730.925.000,- dan Tugas Pembantuan Rp. 4.150.000.000,- sementara dari pemerintah daerah melalui APBD sebesar Rp.1.317.460.000,-. Sehubungan LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

230

dengan hal tersebut maka dapat kami laporkan bahwa program dan kegiatan

di

Bidang

Usaha

Peternakan

tahun

2015

dapat

direalisasikan masing - masing APBN Dekonsentrasi secara fisik tercapai

100%

dan

keuangan

91,50%

sedangkan

Tugas

Pembantuan fisik tercapai 100% dan keuangan 85,33% serta APBD tercapai fisik 85,71% dan keuangan 69,98%. Adapun rincian pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2015 seperti terurai pada bab - bab berikutnya. 2.

Tujuan a. Mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha pengolahan hasil peternakan yang saling menunjang dari hulu hingga hilir. b. Meningkatkan daya saing produk peternakan di pasar lokal dan nasional. c. Menciptakan kesempatan kerja dan peluang usaha masyarakat.

3.

Ruang Lingkup Ruang lingkup kegiatan yang mendukung bidang usaha peternakan adalah : a. Pengembangan Mutu dan Standarisasi meliputi pertemuan dalam rangka menerapkan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan, pengembangan informasi pasar, pengembangan usaha dan investasi, pembinaan dalam rangka pengembangan pengolahan hasil peternakan dan dukungan manajemen teknis lainnya. b. Peningkatan

Nilai

Tambah

dan

Daya

Saing

meliputi

pengembangan pemasaran domestik berupa pembangunan/ pengembangan pasar ternak, pengembangan pengolahan hasil peternakan

berupa

pemberian

bantuan

sarana

peralatan

pengolahan hasil peternakan dan ruang produksi serta dukungan manajemen teknis lainnya c.

Peningkatan Pemasaran Hasil Produk Peternakan meliputi pembinaan dan pengolahan, bimbingan teknis pemasaran hasil pengolahan peternakan termasuk bantuan yang diserahkan


231

kepada

masyarakat

berupa

peralatan

pengolahan

hasil

peternakan dan eksposisi hasil peternakan (pameran - pameran). d. Pelayanan

kepada

Pernyataan

masyarakat

Perusahaan

berupa

Peternakan

penerbitan

(SP3)

dan

Surat fasilitasi

pemanfaatan holding ground. 4.

Sasaran Sasaran kegiatan yang dilaksanakan bidang Usaha Peternakan adalah kelompok - kelompok pengolahan hasil peternakan 18 kelompok dan Kabupaten / Kota yang mempunyai potensi untuk pengembangan pasar hewan 5 unit.

B.

PROGRAM KEGIATAN DAN REALISASI ANGGARAN Program/kegiatan yang dikelola pada Bidang Usaha Peternakan tahun 2015 didukung dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN/07) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terealisasi secara terinci sebagaimana tabel berikut. Tabel 62. Realisasi Keuangan dan Fisik pada Satker Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB (07) Sumber Dana Dekonsentrasi Tahun 2015 Kegiatan Pengembangan Mutu dan Standarisasi

Anggaran

Realisasi Keuangan Rp.

%

Fisik (%)

75.000.000

70.793.300

94,99

100

Pengembangan Pemasaran Domestik

101.770..000

94.705.000

93,06

100

Pengembangan Usaha dan Investasi

118.325.000

1006.229.000

89,78

100

Pengembangan Pengolahan Hasil Peternakan

206.250.000

187.392.800

90,86

100

Manajemen Teknis

229.500.000

209.678.650

91,33

100

730.925.000

668.798.750

91,50

100

JUMLAH

Anggaran yang tersedia dari APBN/07 Dekonsentrasi merupakan dana penunjang operasional kegiatan antara lain untuk kegiatan Pengembangan Mutu dan Standardisasi realisasi keuangan 94,99% dan realisasi fisik 100%, kegiatan Pengembangan Pemasaran Domestik realisasi keuangan 93,06% dan realisasi fisik 100%, kegiatan Pengembangan Usaha LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

232

dan Investasi realisasi keuangan 89,78% dan fisik 100%, kegiatan Pengembangan Pengolahan Hasil Peternakan realisasi keuangan 90,86% dan fisik 100% sedangkan manajemen teknis termasuk honor – honor pelaksana kegiatan realisasi keuangan 91,33% dan fisik 100%. Sementara pada anggaran yang didukung dari APBN/07 Tugas Pembantuan tahun 2015 lebih banyak membiayai untuk pembangunan pasar ternak yang secara fisik realisasi 100% dan keuangan tercapai 72,72%, terdapat efisiensi anggaran dari hasil penawaran sebesar Rp. 363.411.000,- sedangkan untuk sarana penunjang pasar ternak terdapat pengadaan peralatan yang mendukung 4 pasar ternak yang secara fisik tercapai 100%, realisasi keuangan 96,65% dan terdapat efisiensi dari pengadaan peralatan sebesar Rp. 7.360.000,-. Selain itu anggaran Tugas Pembantuan mendukung kegiatan Pengembangan Pengolahan Hasil Peternakan berupa pembangunan ruang produksi pengolahan hasil peternakan dari 4 kelompok yang ditargetkan hanya 3 kelompok (75%) yang terealisasi oleh karena 1 kelompok tidak memenuhi syarat, yang terkendala lahan tempat membangun ruang produksi tidak tersedia (KSB) oleh sebab itu maka realisasi keuangan kegiatan pembangunan ruang produksi tercapai 77,80% sedangkan untuk pengadaan peralatan yang merupakan bantuan yang diserahkan langsung kepada masyarakat/kelompok pengolahan hasil peternakan maka realisasi keuangan tercapai 74,32% dan fisik 99,89% terdistribusi kepada 4 (empat) kelompok pengolahan, terdapat efisiensi anggaran dari pengadaan peralatan sebesar Rp. 118.097.530,Besarnya nilai efisiensi dikarenakan pengadaan peralatan pengolahan hasil peternakan disesuaikan dengan kebutuhan kelompok.Selengkapnya realisasi anggaran Tugas Pembantuan seperti pada tabel 60.


233

Tabel 63. Realisasi Keuangan dan Fisik pada Satker Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB (07) Sumber Dana Tugas Pembantuan Tahun 2015 Realisasi Keuangan Kegiatan Pengembangan Pemasaran Domestik

Anggaran

Rp.

%

Fisik (%)

3.100.000.000

2.702.947.400

87,19

100,00

950.000.000

739.114.570

77,80

94,74

Manajemen Teknis

100.0005.000

99.175.000

85,33

100,00

JUMLAH

4.150.000.000

3.541.236.970

85,33

98,80

Pengembangan Pengolahan Hasil Pertanian

Sedangkan realisasi keuangan dan fisik kegiatan yang dibiayai dari APBD Tahun 2015 dimana pada kegiatan tersebut merupakan pemberian bantuan peralatan pengolahan hasil peternakan kepada 14 kelompok, secara fisik terealisasi 100% sedangkan realisasi anggaran / keuangan 86% oleh karena ada efisiensi dari penawaran sebesar Rp. 171.217.000,- dari total pagu Rp. 700.000.000,-. Sedangkan untuk kegiatan eksposisi realisasi keuangan tercapai 58,15% dan fisik 71,42% terdapat pengembalian sisa dana untuk biaya sewa stand dan pembelian bahan pameran yang tidak dilaksanakan. Tabel 64. Realisasi Anggaran Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Sumber Dana APBD Tahun 2015 No

Kegiatan

1

Pembinaan, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Eksposisi Hasil Peternakan

2

JUMLAH

Realisasi Keuangan Rp.

%

Fisik (%)

865.712.000

684.214.185

79.03

100,00

408.848.000

237.748.260

58,15

71,42

1.317.460.000

921.962.445

69,98

85,71

Anggaran


234

C.

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN A.

PENGEMBANGAN PEMASARAN DOMESTIK 1.

Fasilitasi Sarana Pemasaran Hasil Peternakan Pasar

Ternak

merupakan

tempat

peternak,

pembeli,

pedagang pengumpul maupun pedagang antar wilayah dalam melakukan transaksi jual - beli ternak. Pada umumnya transaksi jual - beli berlangsung secara tradisional dengan penetapan harga tidak transparan bagi semua pelaku. Sistem pemasaran ternak (hidup) secara tradisional ini hingga kini masih berlangsung, dimana

margin

tata

niaga

belum

terdistribusikan

secara

proporsional, sehingga pelaku usaha / peternak mendapatkan margin tata niaga yang paling rendah dan bahkan dirugikan. Dalam

upaya

meningkatkan

akses

pasar

serta

mengefisienkan sistem pemasaran ternak, maka diperlukan pengelolaan pasar secara optimal baik dalam hal pengelolaan sarana pemasaran maupun penguatan kelembagaan petani sehingga Pasar Ternak benar - benar memberikan manfaat dan keuntungan yang optimal bagi para pelaku pemasaran serta bagi konsumen sesuai dengan yang diharapkan. Provinsi Nusa Tenggara Barat sebelumnya telah memiliki pasar ternak, namun pasar ternak tersebut kondisinya tidak representatif lagi sehingga Pemerintah Pusat dalam hal ini Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian Pertanian menganggap perlu tersedianya fasilitas pasar ternak yang memadai sehingga memudahkan pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi dan Kabupaten / Kota yang menangani fungsi - fungsi Peternakan dapat melakukan kontrol atas transaksi jual beli hewan serta memfasilisasi infrastuktur berupa Pasar Ternak. Keberadaan Pasar Ternak pada gilirannya diharapkan dapat menghasilkan transaksi jual beli ternak yang tertib dan sisi lain keberadaannya tidak merusak lingkungan dan sekaligus dapat LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

235

menjadi salah satu sumber pemasukan pendapatan bagi pemerintah daerah. Dalam upaya melaksanakan kegiatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat telah melakukan langkah - langkah yang diperlukan seperti berkoordinasi dengan Kabupaten / Kota lokasi Pasar Ternak berada. Sehubungan dengan hal tersebut maka tahun 2015 Provinsi NTB mendapat dukungan Fasilitasi Sarana Pemasaran Hasil Peternakan berupa pembangunan/pengembangan pasar ternak di 5 (lima Kabupaten/Kota) se Nusa Tenggara Barat, yaitu Kabupaten Lombok Utara (Pasar Ternak Tanjung), Kabupaten Lombok Tengah (Pasar Ternak Barabali), Kabupaten Lombok Timur (Pasar Ternak Masbagik), Kota Mataram (Pasar Ternak Selagalas), dan Kota Bima (Pasar Ternak Pasar Raya Bima) melalui Anggaran Satuan Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat dari Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian (07) Kementerian Pertanian. Tabel 65.Besarnya Anggaran Kegiatan Fasilitasi Sarana Pemasaran Hasil Peternakan di Provinsi Nusa Tenggara Barat Sumber Dana APBN Tahun 2015 Anggaran (Rp.) No

Kabupaten/Kota

1.

Lombok Utara

500.000.000

55.000.000

555.000.000

2.

Lombok Tengah

500.000.000

55.000.000

555.000.000

3.

Lombok Timur

600.000.000

55.000.000

655.000.000

4.

Kota Mataram

500.000.000

55.000.000

555.000.000

5.

Kota Bima

500.000.000

-

500.000.000

2.600.000.000

220.000.000

2.820.000.000

Jumlah

Fasilitasi Sarana Pasar

Prasarana Pendukung

Jumlah

Kegiatan Fasilitasi Sarana Pemasaran Hasil Peternakan berupa pembangunan pasar/pengembangan pasar ternak dilaksanakan dengan proses lelang/tender melalui Unit Layangan Pengadaan (ULP) Sekretariat Daerah Provinsi NTB yang masing - masing Kabupaten/Kota

dilaksanakan

oleh

perusahaan

sebagaimana

terlihat pada tabel 66.


236

Tabel 66. Nama - Nama Perusahaan Pelaksana Pembangunan / Pengembangan Pasar Ternak di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 No

Nama Perusahaan

Lokasi

Nilai Kontrak (Rp)

No. Kontrak

1

CV. LIA ANANDA ANTARIKSAWAN

Lombok Utara

366.012.000

KU.420/457/Satker07/TP/2015

2

CV. BAKTI JAYA

Lombok Tengah

410.410.000

KU.420/617/Satker07-TP/VIII/2015

3

CV.NANAVIA RIZKY

Lombok Timur

418.228.000

KU.420/489a/Satke r-07/TP/2015

4

CV. PUTRA KARYA

Kota Mataram

326.072.000

KU.420/632/Satker07/TP/2015

5

CV. SEPAKAT

Kota Bima

370.000.000

KU.420/613/Satker07/TP/2015

Rata - rata pelaksanaan pembangunan / pengembangan pasar ternak yang dikerjakan selama 90 (sembilan puluh) hari kalender berjalan lancar dan tidak ada perpanjangan waktu, hal ini disebabkan karena adanya peran konsultan perencana dan konsultan pengawas yang membantu mengawasi sejak tahap persiapan sampai fisik bangunan realisasi 100%. Adapun konsultan perencana dan konsultan pengawas yang membantu pembangunan pasar ternak / fasilitasi sarana pemasaran seperti tertera pada tabel 67 dan 68. Tabel 67. Nama - Nama Konsultan Perencana pada Kegiatan Pembangunan Pasar Ternak di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 No 1 2 3 4 5

Nama Perusahaan

Pengawas Kab/Kota

Nilai Kontrak (Rp)

Keterangan

CV. Karya Jasa

Lombok Utara

29.824.000

Dibiayai Kabupaten

CV. Indomulya Consultant

Lombok Tengah

34.870.000

Dibiayai Kabupaten

CV.Karya Jasa

Lombok Timur

34.900.000

Dibiayai Kabupaten

CV. Astrid Bina Utama

Kota Mataram

29.689.000

Dibiayai Provinsi

CV. Andesa

Kota Bima

25.000.000

Dibiayai Provinsi


237

Tabel 68. Nama - Nama Perusahaan Konsultan Pengawas Pada Kegiatan Pembangunan Pasar Ternak di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015 No

Nama Perusahaan

1

CV. Citra Mandiri Consultant

2

CV. Elium Consultant

3

Pengawas Kab/Kota

Nilai Kontrak (Rp)

Keterangan

Lombok Utara

20.000.000

Dibiayai Kabupaten

Lombok Tengah

29.830.000

Dibiayai Kabupaten

CV.Mega Jaya Mandiri

Lombok Timur

24.950.000

Dibiayai Kabupaten

4

CV.Citra Mandiri Consultant

Kota Mataram

16.600.000

Dibiayai Provinsi

5

CV. Karya Mahardika 97

Kota Bima

15.000.000

Dibiayai Provinsi

Jenis – jenis pekerjaan pembangunan / pengembangan pasar ternak yang dilaksanakan oleh perusahaan / rekanan disesuaikan dengan kebutuhan di masing - masing Kabupaten / Kota, dan berdasarkan perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) maupun detail gambar yang diharapkan sebagaimana terlihat pada tabel 66. Tabel 69. Jenis – Jenis Pekerjaan Yang Dilaksanakan di Masing – Masing Kabupaten/Kota Tahun 2015. No

Kabupaten/Kota

Jenis pekerjaan

Jumlah

1

Lombok Utara

  

Pembangunan Pagar Pembangunan Balai transaksi Portal Pintu Masuk

1 paket 1 Unit 1 Unit

2

Lombok Tengah



Pembangunan Los Pasar

4 unit

3

Lombok Timur

 

Pembangunan Los Pasar Perataan lokasi

3 unit 129 M3

4

Kota Mataram

     

Pembangunan Los Pasar Pembangunan Pagar Musholla Pembangunan Pintu Gapura Rehab Loading Dook Pembuatan Loading Dook Saluran dan Paving Block

1 unit 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket 1 paket

5

Kota Bima

 

Rehab Los Ternak Pembangunan Los Ternak Baru

3 Unit 1 Unit


238

Visualisasi / dokumentasi pembangunan pasar hewan sebagai berikut : 1. Kabupaten Lombok Utara (Pembangunan Tembok/Pagar)

Pekerjaan 10 %

Pekerjaan 75 %

Pekerjaan 100 %

Pembangunan Balai Transaksi :

Pekerjaan 10 %

Pekerjaan 75 %

Pekerjaan 100 %

Pembangunan Portal/Pintu Masuk/Gerbang :

Pekerjaan 50 %


Pekerjaan 100 %

239

2.

Kabupaten Lombok Tengah (Pembangunan Los Pasar)

Pekerjaan 20 %

3.

Pekerjaan 75 %

Pekerjaan 100 %

Kabupaten Lombok Timur (Pembangunan Los Pasar)

Pekerjaan 20 %

Pekerjaan 75 %

Pekerjaan 100 %

4. Kota Mataram (Pembangunan Los Pasar)

Pekerjaan 20 %

Pekerjaan 75 %

Pekerjaan 100 %

Pekerjaan pemasangan paving block


240

Pekerjaan 25%

Pekerjaan 100%

Pembangunan/rehab tempat penurunan ternak (loading)

kondisi sebelum diperbaiki

kondisi setelah diperbaiki

Pembangunan gerbang dan portal

Kondisi 50 %


Kondisi 100 %

241

5.

Kota Bima (Rehab Los Kambing 1 Unit)

Kondisi sebelum direhab

Kondisi setelah direhab

Pembangunan Los Kambing (1 Unit)

Kondisi 10 %


Kondisi 100%

242

2. FASILITASI SARANA PENDUKUNG PASAR TERNAK Selain daripada pembangunan/pengembangan pasar ternak maka pada setiap Kabupaten / kota juga mendapat bantuan sarana pendukung berupa peralatan dan mesin sebagaimana tabel 70 berikut : Tabel 70. Fasilitasi Sarana Pendukung Pasar Ternak di Kabupaten/Kota Se – Pulau Lombok Tahun 2015 No 1

Kabupaten/Kota Lombok Utara

2

Lombok Tengah

3

4

Lombok Timur

Kota Mataram

Jenis Barang Mesin Potong Rumput Gerobak Dorong Artco Power Sprayer Tower Air tinggi 3 M Tandon Air isi 1.100 liter Filling Cabinet, 4 laci Kursi Tamu Jati Meja 1/2 Biro blockwood Lemari Blockwood Kursi Lipat, Chitose Motor Roda – 3 Pekerjaan tanah dan beton Pembuatan tower air Instalasi air Tangki Air (1,1 M3) Instalasi Air Mesin potong rumput Power Sprayer Gerobak dorong Artco Motor Roda – 3 Pekerjaan sumur gali Pekerjaan tanah dan beton Pembuatan tower air Tangki air dan instalasi Tangki Air (1,1 m3) Mesin Pompa Air & Inst Power Sprayer Gerobak dorong Artco Motor Roda – 3 Pekerjaan Beton dan Plesteran Pekerjaan Besi Timbangan Ternak Lengkap Gerobak Dorong Artco Motor Roda – 3


Jumlah 1 Unit 2 Buah 1 Unit 1 Paket 1 Unit 1 Buah 1 Set 1 Unit 1 Unit 4 buah 1 Unit 1 Paket

Kondisi Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Selesai/baik

1 Unit 1 Paket 1 buah 1 Paket 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Paket

Selesai/baik Selesai/baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Selesai/baik Selesai/baik

1 Unit 1,00 BH 1,00 Unit 1 Paket 1,00 Unit 2,00 Unit 1 Unit 1 Paket

Selesai/baik Baik Baik Baik Baik Baik Baik Selesai/baik

2 Paket 1 Unit

Selesai/baik Baik

1 Unit 1 Unit

Baik Baik

243

Dokumentasi pendistribusian sarana pendukung pasar di masing masing Kabupaten/Kota : 1. Kota Mataram

Kandang Timbangan Ternak

Motor Roda Tiga

Timbangan Ternak (Digital)

Kereta Dorong (Arco)


244

2. Lombok Timur

Mesin Pompa Air

Tangki Air

Motor Roda Tiga

Kereta Dorong (Arco)

Sumur Galian

Power Sprayer


245

B.

PENGEMBANGAN PENGOLAHAN HASIL PERTANIAN 1. FASILITASI AGROINDUSTRI/PENGOLAHAN LAINNYA Kebutuhan masyarakat terhadap daging dan telur semakin meningkat. Salah satu penyebabnya adalah bertambahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya daging dan telur sebagai makanan kesehatan pengolahan

yang mengandung protein tinggi untuk

manusia. daging

Dewasa di

ini

berkembang

masyarakat

kita

yang

teknologi bertujuan

menambah nilai ekonomis daging tersebut dengan tidak mengurangi nilai gizi ataupun tidak menimbulkan bahaya bagi tubuh manusia. Pemerintah dengan beberapa programnya berusaha untuk memenuhi kebutuhan daging masyarakat Indonesia. Salah satu program tersebut adalah Program Swasembada Daging Nasional yang bertujuan untuk berusaha memenuhi kebutuhan daging dalam negeri dengan mengurangi bahkan menghentikan impor daging dari luar negeri. Prospek agroindustri daging di daerah NTB cukup baik karena wilayah NTB sebagai salah satu daerah penghasil ternak potong di Indonesia sehingga ketersediaan daging sebagai bahan baku olahan daging dapat dipenuhi dengan baik Di NTB terdapat beberapa industri rumahan atau kelompok usaha pengolah daging yang cukup berkembang sampai saat ini. Produksi yang dihasilkan tidak hanya memenuhi kebutuhan dalam daerah tetapi sudah ada yang sampai ke luar daerah. Dalam proses pengolahan hasil peternakan yang sangat penting untuk menjadi perhatian adalah tempat pengolahan atau ruang produksi olahan hasil peternakan, karena dalam memproduksi hasil olahan pangan asal peternakan dibutuhkan tempat yang higienis sehingga hasil produksi olahan pangan asal peternakan yang dihasilkan

dapat

terjamin

kualitasnya

dan

aman

untuk

dikonsumsi. Dan tak kalah penting juga dalam mengembangkan LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

246

produk olahan peternakan maka sangat diperlukan bimbingan teknis untuk bekal para pelaku pengolahan hasil peternakan dalam mengembangkan usahanya. Pada

tahun

anggaran

2015

terdapat

kegiatan

fasilitasi

agroindustri daging dan pengolahan hasil pangan yang didukung dari dana APBN dan APBD yang diperuntukkan bagi kelompok pengolahan hasil peternakan sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penetapan kelompok penerima telah melalui proses seleksi dan verifikasi sesuai persyaratan yang telah ditentukan. Adapun dukungan APBD Provinsi NTB terhadap kegiatan pengembangan pengolahan hasil pangan peternakan sebesar Rp. 865.712.000,- (delapan ratus enam puluh lima juta tujuh ratus dua belas ribu rupiah) yang dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan sesuai perincian sebagai berikut : -

Bantuan Hibah Barang Yang diserahkan kepada Masyarakat : Rp. 700.000.000,-

-

Bimbingan

Teknis

Pengolahan

Hasil

Peternakan

:

Rp.78.292.000,-

Biaya

Perjalanan

Dinas

dalam

rangka

pembinaan

:

Rp.87.420.000,Bantuan / hibah barang yang diserahkan kepada masyarakat dilaksanakan

melalui

proses

pengadaan

Unit

Layanan

Pengadaan (ULP) Setda Provinsi NTB dan telah ditetapkan pemenangnya adalah CV. Manggarai Jaya yang beralamat di Jl. Selamet Riyadi Komplek Citra Griya Blok A-19 RT 022 Kelurahan Karang Asem Ilir, Kecamatan Sungai Kunjung Kota Samarinda Kalimantan Timur. Maka sesuai kontrak antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan Direktur CV. Manggarai Jaya Nomor : L.020.1/2737/Disnakwan/2015 telah disepakati lamanya waktu penyelesaian pengadaan barang peralatan pengolahan hasil peternakan selama 60 (enam puluh) LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

247

hari kalender mulai tanggal 7 Agustus 2015 sampai dengan 5 Oktober 2015. Besarnya nilai kontrak untuk pengadaan peralatan olahan hasil peternakan tersebut adalah Rp. 582.573.000,- (Lima Ratus Delapan Puluh Dua Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Tiga Ribu Rupiah) terdapat efisiensi dari pagu anggaran sebesar Rp. 117.427.000,-(Seratus Tujuh Belas Juta Empat Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Rupiah). Secara fisik semua barang yang diadakan dapat

direalisasikan

100%

sedangkan

capaian

keuangan

83,22%. Kelompok penerima bantuan berupa barang yang dibiayai APBD tahun 2015 sebanyak 14 kelompok dimana masing-masing Kabupaten mempunyai kelompok pengolahan yang berbeda jenis olahannya seperti pengolahan bakso, pengolahan abon, pengolahan kerupuk kulit, pengolahan susu dan pengolahan telur asin. Bantuan peralatan yang diberikan kepada kelompok disesuaikan dengan kebutuhan masing masing kelompok. Pendistribusian bantuan peralatan untuk pengolahan hasil peternakan dilaksanakan oleh pengusaha / rekanan yang memenangkan pengadaan peralatan tersebut dan dikawal oleh petugas teknis Kabupaten. Adapun nama - nama kelompok penerima bantuan barang pengolahan pangan yang dibiayai dari sumber dana APBD sesuai Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor: 183.3/1121/ Disnakwan sebagaimana tertera pada tabel 67 berikut.


248

Tabel 71. Nama - Nama Kelompok Penerima Bantuan Barang / Peralatan Untuk Pengolahan Hasil Peternakan (APBD) Tahun 2015 No

Kabupaten/Kota

1.

Mataram

2.

Lombok Barat

3

Lombok Utara

4.

Lombok Timur

Nama Kelompok/Ketua  Pejagal Hewan/Pastival  Karya Lestari/Agus Hadi Santoso  Pade Angen/Sa’im  Pager Siwaq/Burhanudin  Bunga Teratai/Deni Roy  Perempuan Bahari/ Denek Bini Anjasmara  Kerta Bangkit/Selamet Riadi  Geger Mayang/Erna Astuti  Bambu Tulen/L. Abdul Ba’is  Side Muncul/Huluiyah  Bina Sejahtera/Wiwin Erlidiyanti

Jenis Bantuan Alat Pengolahan Bakso Alat Pengolahan Bakso Alat Pengolah Kerupuk Kulit Alat Pengolah Telur Asin Alat Pengolahan Kerupuk Kulit Alat Pengolahan Kerupuk Paru Alat Pengolahan Susu Alat Pengolahan Bakso Alat Pengolahan Telur Asin Alat Pengolahan Kerupuk Kulit Alat Pengolahan Kerupuk Kulit

5.

Sumbawa

 Mitra Abadi/Muksin

Alat Pengolahan Kerupuk Kulit

6.

Dompu

 Maju Bersama/Leman  Nurul/Ica Siswanti

Alat Pengolahan Bakso Alat Pengolahan Abon

Semua barang yang diterima masing - masing kelompok adalah dalam kondisi baik dan lengkap. Selain dari anggaran yang dibiayai dari APBD maka terdapat pula bantuan yang diserahkan langsung ke masyarakat untuk kelompok pengolahan hasil peternakan yang dibiayai dari APBN berupa peralatan dan bangunan ruang produksi pengolahan hasil peternakan yang pengadaannya melalui proses penunjukan langsung dimana masing - masing Kabupaten/Kota pengusaha/rekanannya ditetapkan berdasarkan hasil penilaian pejabat pengadaan. Jumlah kelompok penerima bantuan dari APBN sebanyak 4 (empat) kelompok yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

249

Nomor: KU.110/0290/SATKER-07.TP/2015 yakni Kelompok Abuya di Kota Mataram yang mengolah daging menjadi sate dan naget, Kelompok Azna Jaya Kabupaten Lombok Timur yang mengolah telur asin, Kelompok Sehati Bolo Bima yang mengolah daging bakso dan Kelompok Batu Tonjo Sumbawa Barat yang mengolah susu kerbau. Ketiga kelompok tersebut menerima bantuan peralatan dan ruang produksi kecuali Kelompok Batu Tonjo Sumbawa Barat tidak menerima ruang produksi yang disebabkan karena lahan untuk membangun tidak tersedia. Adapun nama pengusaha/rekanan yang melaksanakan

pengadaan

peralatan

untuk

diserahkan

ke

masyarakat/kelompok pengolahan hasil peternakan sebagai berikut : No 1 2 3 4

Nama Perusahaan/Rekanan CV. Leo Jaya Amari CV. Luna Makmur Mandiri CV. Tunas Sari CV. Cahaya Arasy

Nilai Kontrak (Rp) 93.873.000

Nomor Kontrak PL.420/512

Sasaran/ Kelompok Sehati

98.257.250

PL.420/523

Azna Jaya

67.853.500 81.918.720

Pl.420/510 PL.420/501.a

Batu Tonjo Abuya

Sedangkan pengusaha/rekanan yang membangun ruang produksi untuk pengolahan hasil peternakan adalah sebagai berikut : No 1

Nama Perusahaan/Rekanan CV. Saga Inti Utama

Nilai Kontrak (Rp) 50.000.000

Nomor Kontrak PL.420/596

Sasaran/ Kelompok Azna Jaya

2

CV. Delta Karya

49.750.000

PL.420/592.a

Sehati

3

CV. Tirta Abadi

49.750.000

PL.420/592

Abuya

Jenis peralatan dan ruang produksi pengolahan hasil peternakan tahun 2015 sebagai berikut : 1. Kelompok Pejagal Hewan/alat pengolah bakso, alat pengolah bakso yang diterima kelompok Pejagal Hewan antara lain berupa

mesin

penggiling

daging, blender bumbu, mesin genset, Waskom, pisau, outlet / lemari kaca, kompor gas lengkap dengan tabung dan selangnya, panci. Barang - barang


250

tersebut diterima oleh kelompok sesuai spesifikasi dan dalam keadaan lengkap dan baik, seperti tertera pada gambar berikut :

Alat Genset

Kompor Gas

Tabung Gas

Alat Blender

Selang Gas

Lemari Kaca


251

2. Kelompok Mitra Abadi/alat pengolah kerupuk kulit dengan jenis peralatan sebagai berikut :

Spinner

Open kerupuk

Wajan

Ember

Sealer

Kompor

alat pengepres kulit

Panci

Sutil

Waskom Aluminium

Pisau

Meja pengolahan


252

2. EKSPOSISI / PROMOSI / PAMERAN - PAMERAN Dalam upaya menarik minat dan investasi produksi hasil peternakan maka bidang usaha peternakan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mempromosikan hasil - hasil produksi peternakan baik dalam produksi ternak hidup dan produksi hasil olahan. Kegiatan ini bertujuan mengajak pelaku usaha maupun kelompok

pengolahan

hasil

peternakan

agar

dapat

bersinggungan dengan para pelaku usaha lainnya sehingga terjalin kemitraan baik dalam penyediaan bahan baku maupun hasil olahan yang diproduksi. Di samping itu pelaku usaha / kelompok pengolahan akan dapat bersaing sehingga mau meningkatkan produksi olahannya dan meningkatkan skala usahanya. Kegiatan promosi dilaksanakan melalui pameran pameran antara lain sebagaimana tabel 72 berikut : Tabel 72. Kegiatan Eksposisi/Promosi/Pameran – Pameran Yang Diikuti Oleh Bidang Usaha Peternakan Tahun 2015 Jenis Pameran

Lokasi Pameran

Waktu Pameran

Sumber Dana

Agrinex

Jakarta

19 – 22 Maret 2015

APBD

Agro & Food

Jakarta

14 – 17 Mei 2015

APBN

NTB Expo

Mataram

10 – 14 Juni 2015

APBD

Bulan Budaya Lombok Sumbawa

Mayura Cakranegara

Agustus 2015

Surabaya Agribusiness Matching Expo

Surabaya

03 – 06 September 2015

Manunggal ABRI

Gerung – Lombok Barat

Oktober 2015

Jambore Penyuluh

Gunung Jae Narmada

November 2015

NTB Bersaing

Mataram

12 – 15 November 2015

APBD

Pasar Rakyat

Jakarta

20 -21 November 2015

APBN


APBD APBN APBD APBD

253

VISUALISASI PAMERAN 1. Pasar Rakyat di Halaman Kantor Kementerian Pertanian

2. Agrinex

3. Agro & Food


254

1. NTB Bersaing

4. NTB Bersaing

5. Bulan Budaya Lombok Sumbawa


255

6. Manunggal ABRI Masuk Desa

3.

PERTEMUAN – PERTEMUAN DAN BIMBINGAN TEKNIS Pertemuan/Rapat Penyusunan Program PPHP Pertemuan/rapat ini bertujuan untuk mensosialisasikan program dan kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan

Tahun

2015,

merumuskan

pengembangan

pengolahan dan pemasaran hasil peternakan, menumbuhkan motivasi dan rangsangan penyediaan sarana dan peralatan pengolahan dan pemasaran hasil peternakan serta mendorong berkembangnya usaha peternakan komersil, kemitraan dan kewirausahaan.

Sasaran

pertemuan/rapat ini adalah para Kepala Dinas/Kepala Bidang yang menangani fungsi

pengolahan

pertanian/peternakan


hasil dan

256

satuan kerja PPHP Provinsi dengan jumlah peserta sebanyak 15 orang dan dilaksanakan di ruang rapat Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB tanggal 18 Februari 2015. Pada pertemuan/rapat tersebut materi yang disampaikan adalah kebijakanpembangunan peternakan di Provinsi NTB oleh Kepala Dinas dan Program/Kegiatan Pengolahan

dan

Pemasaran

Hasil

Peternakan tahun 2015 oleh Ir. Sardi (Kepala Seksi Pemasaran pada Bidang Usaha Peternakan Provinsi NTB). Kesimpulan dari pertemuan/rapat sebagai berikut : 1. Kegiatan yang telah dilaksanakan selama ini perlu dievaluasi sejauh mana dampak yang dirasakan manfaatnya baik oleh petugas Kabupaten maupun kelompok penerima bantuan, harus ada pertanggung jawaban serta laporan keuangannya. 2. Kelompok akan

yang diberikan

tahun

2015

diberikan

bantuan

harus benar - benar ada, bukan hanya sekedar nama dan harus

dilakukan

CPCL

dari

petugas

teknis

Kabupaten/Kota dengan baik. 3. Pelaku kegiatan harus professional dan dapat membantu melaksanakan kegiatan sehingga tepat sasaran


257

4. Alat/sarana

yang

diusulkan

harus

sesuai

dengan

kebutuhan kelompok sehingga alat yang akan diberikan ke kelompok dapat dimanfaatkan dengan baik dan maksimal. 5. Kegiatan

pengembangan

ruang

pengolahan

hasil

supaya segera melaksanakan ferivikasi kelompok sehingga kegiatan bisa cepat terealisasi/terlaksana. 6. Demikian juga untuk pembangunan / pengembangan pasar ternak harus direncanakan dengan baik sehingga sesuai dengan kebutuhan yang ada di pasar. 7. Pengajuan Proposal untuk kegiatan Tahun 2016 oleh semua Kabupaten / Kota harus melalui Media Internet. Usulan

Kegiatan

harus

sesuai

dengan

petunjuk

PEDUM pengajuan e – proposal. Pertemuan

Apresiasi

Dan

Sosialisasi

Penerapan

Sistem Jaminan Mutu Dan Keamanan Pangan Pertemuan Sosialisasi dan Apresiasi Sistem Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan bertujuan memberikan bimbingan penerapan jaminan

mutu

keamanan bagi

sistem

pelaku

dan

pangan usaha

peternakan (poktan/gapoktan). Dan sasaran pada pertemuan ini adalah Para Kepala Bidang yang menangani Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian di

Kabupaten /Kota se Nusa Tenggara Barat

sebanyak 12 orang dan petugas Provinsi sebanyak 3 orang, dan keluaran yang diharapkan pada pertemuan adalah tersosialisasinya penerapan system jaminan mutu dan keamanan pangan di NTB. Dan materi yang disampaikan adalah :  Mekanisme Penjaminan Mutu dan Keamanan Pangan oleh Tim Ditjen Mutu dan Standarisasi Direktur Jenderal LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

258

PPHP (Syofia).  Peran

Dinas

Peternakan

dalam

Pengembangan

Pengolahan Hasil Peternakan di NTB oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB (Ir. Hj. Budi Septiani).  Optimalisasi

Pengembangan

Peternakan di NTB

Pengolahan

Hasil

oleh Kepala Bidang Usaha

Peternakan (Ir. Hj. Baiq Haidar Indiana). Kegiatan Pertemuan Apresiasi dan Sosialisasi Penerapan Sistem Jaminan Mutu dan Kemanan Pangan dibiayai dari Anggaran Satuan Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB (07) Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.26.730.000,- ( Dua Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah) yang dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2015 bertempat di ruang rapat Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB. Dengan menghasilkan rumusan sebagai berikut : 1. Misi pembangunan peternakan adalah

penyediaan

Pangan Asal Hewan yang cukup kualitas, kuantitas, daya saing tinggi serta meningkatkan kemampuan dan keterampilan pelaku usaha pengolahan hasil - hasil peternakan dan produk olahannya 2. Arah kebijakan pengamanan mutu dan keamanan produk asal

pangan hewan

:

Kebijakan pengamanan produk

pangan

hewani,

deteksi

dan pencegahan secara dini sejak dari pra, proses sampai dengan pasca produksi dan Pemantapan sistem standarisasi, akreditasi dan sertifikasi. 3. Pembinaan dalam penerapan sistem jaminan keamanan LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

259

dan mutu produk peternakan dalam hal Pemberian Nomor Kontrol Veteriner (NKV); Penerapan labelisasi produk peternakan; Pengembangan dan penerapan sistem HACCP; Pengawasan yang ketat sejak pra produksi (bibit, pakan dan obat), produksi (teknik budidaya) dan pasca produksi (pemotongan, pemerahan, penyimpanan, pengolahan, transportasi / distribusi. 4. Kendala yang sering dihadapi dalam penerapan sistem jaminan mutu dan keamanan produk pangan hewani : Masih

banyak

RPH/RPU,

TPD

maupun

usaha

pengimpor/pengekspor belum mempunyai NKV; Masih rendahnya kesadaran konsumen (kurangnya sumber daya manusia, belum berkembangnya mekanisme standarisasi,

akreditasi

dan

sertifikasi

dan

masih

terbatasnya pemasyarakatan penerapan sistem HACCP 5. Daging yang akan diedarkan bagi konsumsi masyarakat diwajibkan berasal dari pemotongan hewan yang dilakukan di rumah potong dan memenuhi persyaratan ASUH untuk melindungi kesehatan dan ketentraman batin masyarakat konsumen. 6. Untuk Pengembangan Pengolahan Hasil Peternakan, Pemerintah daerah Provinsi NTB khususnya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB memiliki peran yang sangat penting dalam pengembangan pengolahan hasil peternakan yaitu : sebagai fasilitator ke pemerintah pusat dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana khususnya bagi pengembangan pengolahan hasil peternakan; sebagai pembina kelompok pengolah hasil peternakan; sebagai fasilitator untuk pemasaran produk pengolahan hasil peternakan. 7. Tanggung jawab Pemerintah dalam Jaminan Mutu dan Keamanan Pangan diantaranya : Melindungi masyarakat dari

bahaya

keamanan

pangan


yang

berdampak 260

terhadap kesehatan; Meningkatkan kesadaran/kepedulian keamanan pangan di tingkat masyarakat; Keterlibatan peran serta Pemerintah, Industri Pangan dan Konsumen. Dari hasil pertemuan maka tindaklanjut yang diharapkan adalah sebagai berikut : 1. Pengawasan terpadu terhadap produk segar yang beredar hasil pertanian secara umum perlu dilakukan oleh Otoritas Kompeten Keamanan Pangan secara rutin setiap tahun bersama dengan instansi terkait. 2. Tim

Teknis

Provinsi

dan

Kabupaten/Kota

agar

meningkatkan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap RPH/RPU agar mutu dan kualitas produksi daging yang menjadi bahan baku pengolahan hasil peternakan terjamin; 3. Petugas/Tim

Teknis

Kabupaten/Kota

mendata/

menginventarisir kelompok - kelompok yang belum bersertifikat halal dan belum mempunyai ijin PIRT; 4. Melaksanakan sosialisasi tentang perlunya jaminan mutu dan kualitas produk olahan hasil peternakan kepada

kelompok-kelompok

pengolahan

dengan

melibatkan instansi terkait. Pertemuan Petugas Informasi Pasar (PIP) Informasi pasar sangat diperlukan sejalan dengan upaya pemerintah dalam pergeseran paradigma dari orientasi produksi

ke

orientasi

pasar. Informasi pasar yang akurat dan up to date khususnya yang terkait dengan harga, permintaan, penawaran, ketersediaan

dan

distribusi produk-produk pertanian sangat diperlukan bagi LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

261

pelaku pasar, petani maupun penentu kebijakan. Hal ini juga diperoleh untuk mendeteksi dan mengantisipasi terjadinya gejolak harga yang sering terjadi yang dapat merugikan para petani dan konsumen. Informasi pasar merupakan sarana penunjang agar signal pasar menjadi dasar bagi penentuan jenis produk yang akan dihasilkan oleh petani/peternak/ nelayan.

Tersedianya

sistem

informasi

pasar

akan

menjembatani supply di sentra produksi dan demand di sentra pasar (konsumen). Oleh karena itu pengembangan informasi pasar secara tidak langsung akan berdampak pada peningkatan peningkatan pendapatan petani yang pada gilirannya mengurangi kemiskinan. Para pelaku agribisnis mempunyai peluang yang cukup besar

dalam

memanfaatkan

internet

sebagai

sarana

informasi, komunikasi dan transaksi. Perubahan - perubahan dalam pasar global yang membutuhkan antisipasi dengan cepat dapat diakses dengan mudah dan cepat misalnya melalui internet, sms dll. Pengembangan sistem informasi pasar agribisnis melalui jaringan internet memerlukan keterlibatan aktif dari semua pihak yang terkait. Sistem informasi yang berjalan saat ini, masih menghadapi hambatan dalam mendapatkan input / informasi terkini (up to date) khususnya di tingkat produsen sebagai akibat dari kemampuan SDM pelayanan Informasi Pasar (PIP) di daerah. Provinsi NTB mempunyai petugas informasi pasar sebanyak 10 orang di setiap Kabupaten / Kota walaupun pasar yang aktif hanya ada di P. Lombok untuk itu perlu dilakukan

pertemuan

koordinasi

yang

bertujuan

mengevaluasi kinerja para petugas pasar, menciptakan Sistem Pelayanan Informasi Pasar yang cepat, tepat, kontinu dan dipercaya agar langsung dapat dimanfaatkan oleh para pengguna informasi.


262

Pertemuan koordinasi dilaksanakan pada tanggal 19 Oktober 2015 di Ruang Rapat Kantor Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB dengan materi yang disampaikan

adalah

Penjelasan

Pedoman

Teknis

Pelayanan Informasi Pasar bagi Petugas PIP Tahun Anggaran 2015 dan Penjelasan Operasional Pengiriman Informasi Pasar melalui Internet dan SMS bagi Petugas PIP dengan narasumber Ir. Sardi (Kepala Seksi Pemasaran pada bidang Usaha Peternakan). Kegiatan tersebut didukung dari anggaran Satuan Kerja Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB (APBN/07) tahun 2015. Adapun kesimpulan yang didapatkan dari hasil rapat koordinasi adalah sebagai berikut : a. Informasi harga yang telah dikembangkan selama ini adalah harga harian ditingkat produsen (petani), grosir dan eceran. b. Data harga yang dikumpulkan oleh para Petugas Pelayanan Informasi Pasar dari berbagai daerah dikirimkan dengan

menggunakan

teknologi

informasi

seperti

Blackberry Messanger (BBM), E-mail dan SMS. Sementara media menyebarluaskan informasi yang dipergunakan selama ini adalah media elektronik dan cetak. c.

Perlu dilakukan apresiasi / sosialisasi terhadap petugas yang harus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PIP baik di Provinsi maupun Kabupaten / Kota.

d. Petugas PIP Provinsi harus melaporkan data harian dan data produksi secara bulanan ke Pusat PIP ( Subdit. Analisa dan Informasi Direktorat Pemasaran Domestik Ditjen PPHP). e.

Tantangan

dan

implementasi

ke

depan

dalam

pengembangan PIP adalah bahwa perlu dukungan serius jajaran pimpinan agar sistem informasi pasar ini bisa operasional sedangkan permasalahan utama yan LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

263

betul dihadapi adalah pada saat implementasinya di daerah serta perlu pemikiran melibatkan pengelola pasar terkait dalam pengumpulan data harga. Pertemuan Supply – Demand Ternak Potong Permintaan bahan pangan asal hewani khususnya daging terus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan tingkat pendapatan per kapita. Di sisi lain ketersediaan daging sangat tergantung pada tingkat perkembangan produksi ternak terutama ternak

besar

sebagai penghasil daging, pada kenyataannya kemampuan produksi

ternak

belum

mampu

mengimbangi

laju

permintaan dengan tingkat produktivitas dan efesiensi usaha peternakan yang masih rendah sehingga akan mengancam kelestarian sumber daya ternak dan tidak menutup kemungkinan suatu saat pengeluaran ternak khususnya ternak potong terhenti karena kebutuhan dalam daerah sendiri meningkat. Guna terjaminnya kelestarian sumber daya ternak maka perlu diadakan pertemuan Analisis Supply - Demand ternak potong dan bibit untuk membahas kemampuan produksi ternak

potong dan bibit, kebutuhan dalam daerah dan

potensi ternak yang dipasarkan antar Pulau/Provinsi. Kegiatan pertemuan Supply – Demand ini diikuti oleh para Kepala Bidang dan Kepala UPTD lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB dengan tujuan untuk 1) Merumuskan dan menghitung potensi kemampuan Supply / Demand Ternak Potong dan Ternak Bibit dan 2) Membahas permasalahan – permasalahan yang timbul dan berkaitan erat dengan permintaan ternak potong dan bibit dari luar daerah. Perhitungan sementara Supply – Demand ternak potong untuk tahun 2016 adalah sebagaimana tabel 68 berikut : LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

264

Tabel 73. Hasil Perhitungan Supply – Demand Ternak Potong Tahun 2016 No

Kabupaten/Kota

Populasi Tahun 2015 Sapi

1

Kota Bima

2 3

Alokasi Pengeluaran Tahun 2016 (ekor)

Kerbau

Sapi

Kerbau

17.035

469

1.000

25

Bima

170.118

14.934

11.500

1.250

Dompu

112.503

21.286

8.500

1.250

4

Sumbawa

222.153

45.595

2.500

1.000

5

Sumbawa Barat

61.813

12.174

13.500

500

6

Lombok Timur

120.762

4.685

7

Lombok Tengah

162.520

19.499

8

Lombok Barat

84.008

5.490

2.000

250

9

Lombok Utara

86.241

477

10

Kota Mataram

1.921

21

39.000 4.625 Keterangan : data tersebut menggunakan perhitungan populasi tahun 2014 dan alokasi pengeluaran masih merupakan perkiraan.

Bimbingan Teknis Usaha Ternak Potong Perkembangan usaha peternakan di Nusa Tenggara Barat saat ini menunjukan kemajuan yang cukup pesat, hal ini mengakibatkan semakin semangatnya para petani ternak untuk terus mengembangkan usaha budidaya ternak potong (sapi, kerbau, kuda, kambing, unggas dan lain - lain). Bila memperhatikan perkembangan ternak tahun 2014 dimana

populasi

sapi 1.013.793 ekor meningkat

bila


265

dibandingkan

dengan

populasi

tahun

2013

sebesar

1.002.731 ekor, sementara populasi beberapa jenis ternak tahun 2014 seperti kerbau 126.141 ekor, kambing 576.125 ekor, ayam 9.738.308 ekor dan lain - lain terdapat penurunan ternak bila dibandingkan tahun 2013 masing masing kerbau 138.393 ekor, kambing 584.149 ekor, ayam 10.707.632 ekor. Kegiatan pemasaran hasil peternakan merupakan mata rantai kegiatan agribisnis pada sub sistem hilir yang sangat penting dan strategis, kegiatan ini melibatkan berbagai elemen yaitu peternak, produsen, belantik, pedagang pengumpul, eksportir, pedagang di pasar, pelaku usaha pengolahan dan konsumen. Oleh karena itu pengaturan keluar masuk ternak (kuota) yang akan dipasarkan baik di dalam daerah maupun ke luar daerah harus diatur menurut ketentuan dan peraturan yang berlaku selain itu untuk menjaga populasi dalam daerah agar tidak terkuras. Perkembangan pemasaran ternak keluar NTB sangat fluktuatif, pada tahun 2014 pemasaran untuk ternak sapi mencapai 54.966 ekor, terdiri dari sapi potong 45.081 ekor dan sapi bibit 9.885 ekor, kerbau potong 6.105 ekor, kuda potong 7.296 ekor, kambing 2.473 ekor. Sedangkan target pemasaran ternak potong tahun 2015 sapi sebanyak 57,601 ekor terdiri dari sapi potong 47.470 ekor dan sapi bibit 10.131 ekor realisasi sampai dengan November sapi potong mencapai 35.060 ekor dan sapi bibit 5.688 ekor, sedangkan kerbau potong 4.852 ekor. Dalam

pengembangan

usaha

peternakan

persoalan

pemasaran masih merupakan salah satu kendala yang dihadapi hal ini terkait dengan beberapa hal sebagai berikut : -

Produktifitas

ternak

belum

mampu

mengimbangi

permintaan pasar yang tinggi. -

Kebutuhan ternak potong di daerah yang makin meningkat.


266

-

Perbedaan harga ternak di Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok yang signifikan.

-

Potensi pasar luar daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal.

-

Lemahnya peran Asosiasi permodalan dan mutu hasil peternakan

Sementara itu pada pengembangan usaha perunggasan dihadapkan dengan berbagai permasalahan seperti : -

Perusahaan Inti cenderung mempengaruhi perkembangan populasi ayam potong yang ada di masyarakat.

-

Harga sarana produksi ( bibit, pakan, peralatan usaha dan obat-obatan) seringkali lebih tinggi dari harga pasar.

-

Harga pasar ternak unggas sangat ditentukan oleh perusahaan inti, karena memiliki populasi ayam potong yang sangat besar.

-

Kebijakan pelaksanaan kemitraan yang diterapkan Perusahaan inti

sering menimbulkan kerugian pada

peternak dan tidak dikoordinasikan dengan pemerintah. -

Keuntungan yang diterima perusahaan inti jauh lebih besar dari peternak Plasma dan cenderung makin membesar dari tahun ke tahun.

Berkenaan dengan hal tersebut di atas, maka untuk

meningkatkan

wawasan para peternak dan

pelaku

peternakan

usaha serta

menampung persoalanpersoalan yang dihadapi dalam pengembangan usaha peternakan di masyarakat, dipandang perlu melakukan bimbingan teknis usaha ternak potong. Bimbingan teknis usaha ternak potong bertujuan untuk : 1) Meningkatkan pengetahuan dan wawasan peternak di LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

267

bidang manajemen usaha ternak potong, 2)

Mendorong

peningkatan produksi, pemasaran dan pendapatan di bidang usaha peternakan, 3) Mendorong kerjasama saling menguntungkan antara kelompok peternak dan membentuk asosiasi kelompok usaha ternak potong, 4)

Mendorong

terciptanya iklim usaha agribisnis peternakan yang kondusif dan menguntungkan. Jumlah peserta yang mengikuti kegiatan bimbingan teknis usaha ternak potong sebanyak 50 (lima puluh) orang yang terdiri dari para ketua/sekretaris kelompok tani ternak, petugas teknis dan PPL Kabupaten/Kota Adapun

NTB.

keluaran

yang

dari

hasil

teknis

adalah

diharapkan bimbingan

se

meningkatnya pemahaman kelompok ternak, petugas teknis Kabupaten / Kota dan para penyuluh

se

-

P.

Lombok

dalam

teknis

usaha

mengembangkan

ternaknya. Kegiatan

bimbingan

ternak

potong

dilaksanakan pada tanggal 10 Desember 2015 bertempat di hotel Puri Indah Mataram yang dibiayai dari sumber dana APBN (06) tahun 2015. Dan para pembimbing pada kesempatan tersebut selain Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB juga melibatkan dari perguruan tinggi yakni Prof. Dr. Ir. H. Yusuf Akhyar Sutaryono, Ph.D dan Dr. Moh. Taqiuddin, SPt. MSi. Beberapa rumusan yang dihasilkan pada bimbingan teknis sebagai berikut : -

NTB sudah dikenal sebagai penghasil ternak (bibit dan potong) terutama sapi dan kerbau yang dapat mensupply kebutuhan beberapa wilayah provinsi di Indonesia, hal ini merupakan peluang yang sangat menjanjikan bagi


268

kelompok tani ternak untuk mengembangkan usaha peternakan. Beberapa persoalan yang terjadi selama ini seperti ketersediaan pakan, bobot ternak potong yang menurun, belum berstandar) oleh karena itu diharapkan kepada kelompok tani ternak meningkatkan mutu dan kualitas ternak potong agar lebih berdaya saing dan berdayaguna. -

Kelompok - kelompok ternak yang sudah ada agar segera membentuk asosiasi / jejaring usaha dan tidak ada ego wilayah, hal ini untuk mempermudah para pelaku usaha dalam menjalankan usaha dimasa yang akan datang dan mempermudah saling bertukar informasi.

-

Peranan penyuluh dari badan ketahanan pangan dan pelaksana penyuluhan (BP3K) dan petugas teknis kabupaten/kota diharapkan secara terkoordinasi dapat meningkatkan sosialisasi kegiatan - kegiatan strategis sehingga para peternak akan cepat mendapatkan informasi perkembangan pembangunan bukan hanya peternakan

tetapi

dalam

arti luas

pembangunan

pertanian secara utuh. -

Dihimbau kepada seluruh anggota kelompok tani ternak agar melakukan pemotongan ternak di rumah potong hewan resmi

(RPH) agar

yang

produksi

dagingnya lebih terjamin sebagaimana

yang

dipersyaratkan

yaitu

menghasilkan

daging

asuh (aman, sehat, utuh dan halal). -

Arah kebijakan pembangunan peternakan Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah melalui pemberdayaan kelompok tani ternak, penyebaran / distribusi ternak kepada masyarakat,

pengembangan


kawasan

peternakan 269

berbasis sumberdaya lokal, perbaikan iklim usaha peternakan dan pemberian fasilitas kemudahan untuk pemasaran ternak. Perbaikan iklim usaha peternakan diharapkan akan memberi semangat para pelaku usaha untuk siap bersaing bukan hanya untuk memenuhi dalam daerah tetapi juga dan mengahadapi masyarakat ekonomi asean (MEA). Oleh karena itu peningkatkan produksi dan produktivitas harus dibarengi dengan peningkatan kualitas dan mutu disamping peningkatan angka kelahiran ternak dari 66% menjadi 80%, menekan angka

kematian

dari

20%

menjadi

5%

dan

meningkatkan angka pertumbuhan dari 0,2 kg/hari menjadi 0,8 kg/hari. -

Secara nasional daya saing produk NTB masih rendah bahkan menurun dari peringkat 21 (berdasarkan kajian BPS dan Kemenakertrans 2010) menjadi peringkat 25 (hasil

penelitian

NUS

2013)

semntara

indeks

pembangunan manusia menduduki urutan ke-30 dari 34 provinsi (BPS 2015). Upaya – upaya untuk memperbaiki peringkat tersebut tentunya harus kerja keras semua stakeholder agar ketertinggalan tidak berlanjut sebagaimana kebijakan Gubernur NTB. -

Sistem usaha terpadu untuk meningkatkan daya saing melalui penyediaan pejantan sapi terseleksi dan perkawinan yang terkontrol dengan pejantan yang terseleksi, pengaturan penyapihan, pakan tambahan strategis sesuai kondisi pertumbuhan ternak dan peningkatan ketersedian dan kualitas pakan, perbaikan kondisi

kandang

dan

produksi

kompos

serta

peningkatan skala usaha. -

Usaha ternak dapat dikelola melalui perusahaan/ industri yang lebih mengarah pada usaha komersial dan bisa juga dikelola oleh masyarakat melalui usaha


270

ternak rakyat yang umumnya dianggap sebagai usaha sampingan. Sedangkan dari sisi usaha ternak dapat digolongkan dalam dua jenis yaitu usaha ternak bibit dan usaha ternak penggemukan, masing-masing jenis usaha tersebut mempunyai perlakukan yang berbeda. -

Peternak / pelaku usaha pengembangbiakan dapat memilih salah satu usaha tersebut sesuai kebutuhan masing - masing.

-

Hal - hal yang perlu diperhatikan dalam sistem usaha terpadu untuk meningkatkan daya saing adalah melalui penyediaan pejantan sapi bibit yang terseleksi, perkawinan alam terkontrol dengan pejantan terseleksi, pengaturan penyapihan, pakan tambahan (suplementasi) sesuai dengan kondisi pertumbuhan, peningkatan ketersediaan dan kualitas pakan, perbaikan kandangsanitasi dan produksi kompos serta peningkatan skala usaha.

-

Pemberian hijauan makanan ternak berupa rumput alam, legume (rendah, temak/pohon) harus berimbang dan ini akan memberikan asupan protein (sebagai pertumbuhan, perkembangan, reproduksi dan laktasi ternak), energi tercerna untuk bekerja, bergerak dan laktasi serta serat, vitamin dan mineral untuk kesehatan, pertumbuhan maupun laktasi.

4. PELAYANAN USAHA PETERNAKAN Pelayanan Masyarakat Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat maka

bidang

Usaha

Peternakan

mempunyai

fungsi

menyelesaikan / menerbitkan surat Sertifikat Pernyataan Perusahaan Peternakan (SP3) yang dapat dijadikan acuan untuk kelancaran usaha para pelaku usaha peternakan. SP3 merupakan syarat mutlak untuk setiap pengusaha atau pelaku usaha baik yang antar pulau antar provinsi maupun LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

271

antar pulau yang dalam daerah sebagai persyaratan diterbitkannya ijin pengeluaran maupun pemasukan ternak dari dan keluar daerah NTB oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BKPMPT). Provinsi Nusa Tenggara Barat sudah memberlakukan pelayanan

perijinan

satu

pintu

sejak

tahun

2013

sebagaimana Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor : ……./2013 tentang Pelimpahan Kewenangan Dalam Pelayanan Perijinan Satu Pintu sehingga fungsi Dinas / SKPD hanya menerbikan SP3 saja. Hal ini sangat membantu SKPD sehingga fungsi pengawasan terhadap pengeluaran maupun pemasukan ternak di Nusa Tenggara Barat akan lebih terkontrol dengan baik. Permintaan untuk penerbitan surat SP3 setiap tahun meningkat sebagaimana terlihat pada tabel 74 berikut. Tabel 74. Jumlah Penerbitan SP3 Tahun 2013 s/d 2015 Daerah/Pelaku Psaha P. Lombok Sumbawa

Jumlah SP3/Sertifikat 2013

2014

2015

-

-

25

19

36

14

Sumbawa Barat

9

8

7

Dompu

6

19

17

14

12

3

-

-

-

48

75

66

Bima Kota Bima Jumlah

Pelayanan lainnya selain penerbitan surat SP3 maka bidang usaha juga memberikan pelayanan pemanfaatan Holding Ground/penampungan sementara ternak yang akan dikeluarkan ke daerah lain baik yang ternak potong maupun ternak bibit sekaligus melakukan penimbangan terhadap ternak - ternak potong yang akan dikeluarkan dan sebagai pengawasan ternak bibit yang akan di antar pulaukan. Holding Ground terletak di Desa Lembar Kecamatan Lembar Kabupaten Lombok Barat tersebut LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

272

merupakan aset daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat yang

dibebankan

untuk memungut

retribusi sebagai

Pendapatan Asli Daerah (PAD) khusus untuk pelayanan ternak yang keluar dari P. Lombok, sementara ternak yang keluar dari P. Sumbawa retribusi yang dibebankan menjadi penerimaan masing - masing kabupaten/kota yang memiliki Holding Ground. Retribusi untuk ternak potong adalah sebesar Rp. 15.000,/ekor/hari dan untuk ternak bibit Rp. 45.000,-/ekor/3hari. Total pengeluaran ternak potong tahun 2015 sebanyak 335 ekor sehingga nilai retribusi yang dapat disetorkan ke daerah adalah sebesar Rp. 5.025.000,-. Sedangkan untuk ternak bibit yang keluar daerah sebanyak 2.414 ekor dengan penerimaan retibusi sebesar Rp. 108.630.00,-. Total PAD yang disetorkan tahun 2015 adalah Rp. 113.655.000,- (seratus tiga belas juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah). Adapun jumlah dan nama-nama perusahaan yang mengantarpulaukan ternaknya seperti pada tabel 75 berikut. Tabel 75. Nama Perusahaan Pengirim Ternak Yang Memanfaatkan Holding Ground Lembar dan Jumlah Ternak Yang Dikirim Keluar Daerah Tahun 2015. Nama Perusahaan Pengirim

Jumlah Ternak Yang Dikirim (ekor)

Retribusi (Rp)

Daerah Tujuan Pengeluaran

A. TERNAK POTONG -

CV. KUM3

200

3.000.000

Sukabumi

-

CV. KUM3

102

1.530.000

Bangka Belitung

-

CV. AMANAH

13

195.000

Pontianak

-

CV. ADI PUTRA

20

300.000

Ketapang

JUMLAH TP

345

5.025.000

B. TERNAK BIBIT -

CV. KUM3

532

23.940.000

Kaltim

-

CV. AMANAH

120

5.400.000

Kalsel

-

CV. KUM3

531

23.895.000


Riau

273

-

CV. AMANAH

741

33.347.000

Kalbar

-

CV. ADI PUTRA

390

17.550.000

Kalbar

-

CV. LOMBOK BARAT BERSAUDARA

100

4.500.000

2.414

108.630.000

JUMLAH

Sumbawa

Bila dibandingkan dengan penerimaan Holding Ground Tahun

2015

dengan

(Rp.211.725.000,-)

maka

penerimaan

tahun

penerimaan

2014 retribusi

pemanfaatan aset daerah (holding ground) mengalami penurunan 53,68%, hal ini disebabkan karena permintaan ternak potong maupun ternak bibit yang keluar dari P. Lombok oleh daerah/provinsi lain menurun disamping adanya kendala pada saat pengadaan/gagal tender daerah - daerah di luar NTB sehingga penerimaan holding ground juga berpengaruh. Grafik 5. Penerimaan Asli Daerah Dari Pemanfaatan Holding Ground Untuk Ternak Potong Tahun 2013 – 2015

Pengeluaran Ternak Potong NTB sebagai daerah penghasil ternak potong (sapi dan kerbau) setiap tahun mengeluarkan ternak dalam bentuk LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

274

hidup (ternak bibit maupun ternak potong) untuk memenuhi kebutuhan daerah - daerah lain dan untuk memenuhi kebutuhan dalam daerah.

Pengeluaran ternak tersebut

berdasarkan hasil perhitungan/supply – demand dengan memperhatikan kestabilan populasi dalam daerah dan kemudian ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB. Tahun 2015

pengeluaran

ternak

sapi

potong

dialokasikan

sebanyak 39.800 ekor dan untuk kerbau potong sebanyak 5.474 ekor, sementara untuk ternak kuda, kambing dan babi tidak ditetapkan karena permintaan yang sedikit dan kalaupun ada permintaan maka direkomendasikan untuk dapat dikeluarkan. Terjadi penambahan jumlah/alokasi pengeluaran sapi potong yang disebabkan karena tingginya permintaan ternak potong antar pulau dalam daerah sehingga target pengeluaran sapi potong meningkat menjadi 43.179 ekor atau sebesar 7,82%. Pengeluaran ternak sapi ke luar provinsi mulai dikurangi oleh karena adanya kebijakan pemerintah daerah yang akan mengembangkan

industri

dalam

daerah

dengan

memanfaatkan fasilitas Rumah Potong Hewan (RPH) yang sudah terbangun berskala Nasional untuk kemudian hasil produksinya berupa daging, karkas dan ikutannya dapat diolah sehingga masyarakat lebih banyak menikmati nilai tambahnya. Kemampuan potong masing - masing RPH berkisar antara 10 – 50 ekor perhari yang apabila dioperasionalkan lebih optimal maka

dapat

menciptakan

lapangan

pekerjaan

baru,

memberikan nilai tambah dari limbah yang diproduksi maupun olahan daging menjadi produk-produk yang tidak kalah bersaing dengan produk-produk olahan lainnya. Realisasi pengeluaran ternak sapi potong sampai dengan bulan Desember 2015 sebanyak 41.159 ekor terdiri dari pengeluaran antar pulau dalam daerah sebanyak 27.639 LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

275

ekor dan pengeluaran ternak sapi ke luar NTB sebanyak 13.520 ekor sementara ternak kerbau potong dari target pengeluaran sebanyak 5.474 ekor terealisasi pengeluaran antar pulau sebanyak 3.075 ekor dan pengeluaran ke luar NTB sebanyak 2.399. Pengeluaran ternak potong tahun 2015 lebih banyak dikirim ke wilayah/pulau Kalimantan (Selatan, Timur, Barat), pulau Jawa (Barat, Tengah, Timur, Banten dan DKI Jakarta), daratan

Sumatera

(Riau,

Jambi,

Bangka

Belitung,

Lampung, Palembang) dan Sulawesi Selatan. Adapun jumlah pengeluaran ternak sapi dan kerbau tahun 2015 sebagaimana tabel 76 dan seperti yang digambarkan pada grafik berikut: Tabel 76. Data Pengeluaran Ternak Sapi dan Kerbau Tahun 2015 No

Daerah Tujuan

Jumlah Ternak (ekor) Kerbau

Jumlah (ekor)

2.648

20

2.668

620

-

620

Sapi

1

Jawa Barat

2

Jawa Tengah

3

DKI Jakarta

1.150

-

1.150

4

Banten

1.015

15

1.030

5

Kalimantan Timur

252

91

343

6

Kalimantan Selatan

6.665

207

6.872

7

Kalimantan Barat

33

-

33

8

Jambi

149

33

182

9

Riau

255

-

255

10

Bangka Belitung

102

-

102

11

Lampung

380

-

380

12

Sulawesi Selatan

20

2.033

2.053

13.520

2.399

Total


276

Grafik 6. Perkembangan Pengeluaran Ternak Potong Tahun 2013 – 2015 GRAFIK PENGELUARAN SAPI POTONG 2013 - 2015

30.000

25.706

20.000

24.526

20.793

20.094

20.555

13.590

10.000

P. Lombok Luar Daerah

2013 6.000

2014

2015

GRAFIK PENGELUARAN KERBAU POTONG TAHUN 2013-2015 5.353

5.000 4.000 3.000

3.224 2.881

2.895

3.075 2.399

2.000

P. Lombok Luar Daerah

1.000 2013

2014

2015


277

6.

BALAI RUMAH SAKIT HEWAN DAN LABORATORIUM VETERINER A.

PENDAHULUAN 1.

Latar Belakang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat dibentuk bulan Oktober 2008. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 23 Tahun 2008, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah

dan

Teknis

Badan

Inspektorat,

Unit

Pelaksana

(UPTB) Bappeda

pada dan

Lembaga Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. UPTD Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat di bidang Pelayanan Kesehatan Hewan dan Laboratorium Veteriner. 2.

Tujuan Tujuan disusunnya laporan tahunan ini adalah untuk mengevaluasi kegiatan

yang

telah

dilaksanakan

pada

tahun

2015

dan

permasalahan yang muncul serta solusi yang diambil guna meyelesaikan masalah tersebut. 3.

Ruang Lingkup Kegiatan-kegiatan yang ada pada masing-masing seksi UPTD Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner antara lain :


278

a. Sub Bagian Tata Usaha. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan

pengelolaan

urusan

tata

usaha,

kepegawaian,

perlengkapan, keuangan, rumah tangga dan melaksanakan pembinaan administrasi di lingkungan UPTD Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner. b. Seksi Pelayanan Medik/Hewan Produksi dan Hewan Kesayangan Seksi

Pelayanan

Medik/Hewan

Produksi

dan

Hewan

Kesayangan mempunyai tugas: melakukan penyiapan bahan penyusunan program, perumusan teknis operasional, koordinasi, fasilitasi serta melaksanakan pelayanan kesehatan pada hewan produksi dan hewan kesayangan. c. Seksi Laboratorium Veteriner. Seksi Laboratorium Veteriner mempunyai tugas: melakukan penyiapan bahan penyusunan program, pengujian, analisis, dan perumusan

teknis

operasional,

koordinasi,

fasilitasi

serta

melaksanakan pelayanan laboratorium veteriner. d. Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala UPTD Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Demikian gambaran secara singkat sebagai pendahuluan laporan tahunan

ini,

namun

untuk

dapat

dilihat

secara

lebih

rinci

perkembangan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh UPTD Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner dapat dilihat pada bab-bab dalam lembaran berikut ini.


279

B.

PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN

1.

Sumber Dana APBD a.

Sub Bagian Tata Usaha Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Dana

yang

tersedia

untuk

program

ini

sebesar

Rp.128.750.000,- yang terbagi menjadi beberapa kegiatan yaitu : penyediaan jasa surat-menyurat, penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan jasa administrasi keuangan, penyediaan jasa makanan dan minuman, rapat-rapat konsultasi keluar daerah dan rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dana

yang

tersedia

untuk

kegiatan

ini

sebesar

Rp.155.949.250,- yang meliputi pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

Kegiatan

ini

berupa

belanja

pembangunan gedung kantor/Pembuatan garasi mobil Rp.100.000,-

Biaya

pembuatan

penerima sampel Rp.13.000.000,-

partisi/sekat

ruang

Belanja pengadaan

UPS, komputer dan alat-alat elektronik Rp.12.199.250,-. Kegiatan

pemeliharaan

dinas/operasional

dana

rutin/berkala yang

tersedia

kendaraan yaitu

Rp.

25.450.000,- dan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor Rp.5.300.000,Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan Program ini meliputi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD serta penyusunan laporan

absensi

dengan

anggaran

yang

tersedia

Rp.50.850.000,LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

280

b.

Seksi

Pelayanan

Medik/Hewan

Produksi

dan

Hewan

Kesayangan Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 

Kegiatan: PeningkatanPelayananRumahSakitHewan Jumlahanggaran

yang

tersediauntukkegiataninisebesarRp. dengan

rincianbelanjabahan

169.050.000,-

habis

pakai

ATK

sebesar Rp.1.050.000,-, belanja bahan obat-obatan sebesar Rp. 100.000.000,- belanja jasa pemeriksaan kesehatan sebesar Rp.25.000.000,-, Belanja jasa uji laboratorium sebesar Rp.25.000.000,- dan belanja perjalanan dinas pelayanan semi aktif sebesar Rp. 18.000.000,-. Program kegiatan di Bidang Pelayanan Medik Veteriner yang telah dilaksanakan antara lain : - Melaksanakan Penyehatan Hewan yang meliputi : Promotif,

Preventif,

Kuratif,

Rehabilitatif

dan

Pelayanan Medik Reproduksi. - Melaksanakan Pelayanan

Pembinaan

Kesehatan

pada

Hewan

unit–unit

yang

ada

di

Kabupaten/Kota se -Nusa Tenggara Barat. - Melakukan Tindakan Medik Veteriner, antara lain: Bedah Mayor, Bedah Minor dan Bedah Kosmetik. - Melakukan Tindak Pengamanan Penyakit Hewan Menular (PHM). - Meningkatan Pengetahuan dan Ketrampilan Staf. - Tempat Pelatihan/Praktek lapangan bagi para Pelajar/Mahasiswa - Tempat magang bagi Dokter Hewan. - Pengawasan

kesehatan

hewan

di

RPH

Banyumulek (oleh tenaga fungsional)


281

c.

Seksi Laboratorium Veteriner Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan 

Kegiatan:

Peningkatan

Pelayanan

Laboratorium

Kesehatan Hewan Type B. Jumlah anggaran yang tersedia untuk kegiatan ini sebesar Rp.169.796.000,- dengan rincian yaitu :1) honor panitia pertemuan sebesar Rp.996.000,-2) uang saku dan transportasi peserta sebesar Rp. 11.534.000,-3) belanja barang dan jasa sebesar Rp. 157.266.000,- terdiri dari pembelian bahan bakar gas dan minyak tanah, bahan kimia laboratorium, belanja jasa

pemeriksaan

laboratorium,

belanja

jasa

narasumber, moderator dan notulen, pertemuan, sewa penginapan dan konsumsi peserta serta perjalanan dinas sampling uji laboratorium veteriner. Pemeriksaan Laboratorium Veteriner dana APBD berupa : 1. Pemeriksaan LaboratoriumKesehatan Hewan : pemeriksaan

pullorum,

pemeriksaan

PUD,

Pemeriksaan Serum (AI dan RBT Brucellosis), dan pemeriksaan feces 2. Pemeriksaan LaboratoriumKesmavet : TPC daging ayam, residu antibiotika telur dan daging sapi

Program peningkatan kapasitas UPTD 

Kegiatan

:

laboratorium

Peningkatan Veteriner

dan

peran RSH

dan

fungsi

dengan

balai

anggaran

sebesar Rp.163.494.500,-


282

2.

Sumber Dana APBN (DK) a.

Seksi

Pelayanan

Medik/Hewan

Produksi

dan

Hewan

Kesayangan Program

Penanggulangan

Gangguan

Reproduksi

Pada Sapi/Kerbau Kegiatannya terdiri dari : -

Penanganan Ternak yang Mengalami Gangguan Reproduksi sebesar Rp.72.300.000,-

-

Penanganan Ternak

yang Mengalami Gangguan

Reproduksi di Kabupaten/Kota Bima : Rp.17.400.000,-

Penanganan Ternak yang Mengalami Gangguan Reproduksi di Kabupaten Sumbawa : Rp.17.400.000,-

-

Penanganan Ternak yang Mengalami Gangguan Reproduksi di Kabupaten Dompu : Rp.17.400.000,-

-

Penanganan Ternak yang Mengalami Gangguan Reproduksi

di

Kabupaten

Sumbawa

Barat:

Rp.17.400.000,-


di

Kabupaten

Lombok

Tengah

:

Rp.17.400.000,-


di

Kabupaten

Lombok

Timur

:

Rp.17.400.000,b.

Seksi Laboratorium Veteriner Program Pengendalian dan Penanggulangan Anthraks Kegiatannya terdiri dari : a. Koordinasi Pemberantasan AT pada BRSHLV : Rp.56.200.000,b. Koordinasi Pemberantasan AT pada BRSHLV di Kabupaten/Kota Bima : Rp.7.000.000,-


283

c.

Koordinasi Pemberantasan AT pada BRSHLV di Kabupaten Sumbawa : Rp.14.650.000,-,-

d. Koordinasi Pemberantasan AT pada BRSHLV di Kabupaten Dompu : Rp.9.450.000,e. Koordinasi Pemberantasan AT pada BRSHLV di KSB: Rp.7.624.000,f.

Koordinasi Pemberantasan AT pada BRSHLV di Kabupaten Loteng : Rp.3.450.000,-

g. Koordinasi Pemberantasan AT pada BRSHLV di Kabupaten Lotim : Rp.4.500.000,h. Koordinasi Pemberantasan AT pada BRSHLV di Kabupaten Bima : Rp.12.750.000,i.

Koordinasi Pemberantasan AT pada BRSHLV di Kabupaten Lombok Barat : Rp.1.500.000,-

j.

Koordinasi Pemberantasan AT pada BRSHLV di KLU : Rp.1.000.000,-

Program Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Parasiter Kegiatannya terdiri dari : a. Monitoring dan Survelans Parasit di Provinsi : Rp.18.000.000,b. Monitoring dan Survelans Parasit di Kota Bima : Rp.5.000.000,c.

Monitoring dan Survelans Parasit di Kab. Sumbawa : Rp.4.850.000,-

d. Monitoring dan Survelans Parasit di Kab. Dompu : Rp.5.750.000,e. Monitoring dan Survelans Parasit di KSB : Rp.4.250.000,f.

Monitoring dan Survelans Parasit di Kab. Bima : Rp.3.500.000,-

g. Monitoring dan Survelans Parasit di Kota Mataram : Rp.1.500.000,LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

284

h. Monitoring dan Survelans Parasit di Kab. Lobar : Rp.6.500.000,i.

Monitoring dan Survelans Parasit di Kab. Loteng : Rp.8.500.000,-

Program Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Bakterial Lainnya Kegiatannya berupa : Pemeriksaan Laboratorium sampel Pre dan Post Vaksinasi SE sebanyak masing-masing 1.500 sampel target, Realisasi Pre vaksinasi SE 1.536 sampel dan Realisasi Post vaksinasi sebesar 1.562 sampel. Program Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Brucellosis Kegiatannya berupa: Pemeriksaan sampel Brucellosis sebanyak 5.000 sampel (Target), Realisasi 5.066 sampel. Program

Pembinaan

dan

Koordinasi

Kesehatan

Hewan Kegiatannya berupa: Monitoring, evaluasi Pelaporan Survelans dan Pelayanan Keswan : Rp.10.350.000,Program

Operasional

Pengujian

Veteriner

di

Laboratorium Veteriner Daerah Kegiatannya berupa : Bantuan Operasional Laboratorium B : Rp.25.000.000,-. Kegiatan ini merupakan survelans AI dengan mengambil dan memeriksa sebanyak 1.700 sampel serum darah ayam. Program

Monitoring

dan

Survelans

Residu

dan

Cemaran Mikroba Kegiatannya berupa : Monitoring dan Survelans Residu dan Cemaran Mikroba di RSHLV : Rp.69.200.000,-.


285

3.

Sumber Dana APBN (TP) a.

Seksi Laboratorium Veteriner Program

Pengadaan

Sarana

dan

Prasarana

Laboratorium Kesmavet Kegiatannya

berupa

Fasilitasi

peralatan

Laboratoriumsebesar Rp.500.000.000,-


286

C.

PELAKSANAAN DAN CAPAIAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN 1. Sumber Dana APBD a.

Sub Bagian Tata Usaha Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Perlengkapan Sub Bagian Perlengkapan sesuai dengan Perda Nomor 13 Tahun 2008, diserahkan tugas membantu kelancaran administrasi pada bagian tata usaha sebagai unit yang melakukan pengelolaan terhadap administrasi perlengkapan. Dalam tahun anggaran 2015, sub bagian perlengkapan telah melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut : 

Bendaharawan Barang - Menerima, menyimpan, dan menyerahkan barang pemerintah

daerah

yang

bersumber

dari

pengadaan anggaran rutin dan pembangunan - Menghimpun seluruh tanda bukti penerimaan dan pengeluaran barang secara tertib dan teratur - Membuat stock opname fisik barang yang masih dalam wewenang dalam membuat semester - Menerima, menyimpan dan mengeluarkan barang dari proyek/bagian proyek/rutin dan menyalurkan ke unit pemakaian lingkup Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner 

Pengurus Barang - Membuat Kartu Inventaris Ruangan (KIR) pada masing-masing unit/ruangan lingkup Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner - Membuat penomoran/registrasi ulang pada setiap barang inventaris


287

- Menata kembali penggunaan kendaraan dinas lingkup Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan SK Kepala Dinas Nomor : 024/30/a/Disnak/III/2003. - Membenahi/merapikan

penyimpanan

barang

inventaris kantor yang berada di gudang. - Monitoring keadaan dan kebaradaan barang inventaris di unit pemakai. - Membuat

rekapitulasi

jumlah

barang

yang

mengalami kerusakan. - Mengajukan

usulan

penghapusan/pelelangan

barang inventaris dan kendaraan bermotor. Luas tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah Nusa Tenggara Barat sekitar 50.000 m 2 berada di UPTD Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner di Banyumulek yang terdiri dari: bangunan kantor, bangunan garasi terbuka, bangunan rumah dinas, bangunan pos jaga, bangunan krematorium, bangunan hewan percobaan dan bangunan klinik hewan. Barang inventaris kantor berupa kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 3 (tiga) unit dan kendaraan roda 4 (empat) sebanyak 3 (tiga) unit. Administrasi surat menyurat 

Surat Masuk Yang dimaksud dalam hal ini adalah surat kedinasan yang masuk ditujukan kepada kepala UPTD Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat.Jumlah surat masuk yang ditangani selama tahun 2015 adalah 284 buah.


288



Surat Keluar Yang dimaksud dengan surat keluar adalah setiap surat kedinasan yang ditujukan kepada unit/instansi lain,

baik

yang

ditujukan

kepada

perorangan,

organisasi maupun lembaga pemerintah. Surat tersebut berasal dari unit/bagian yang berada di lingkupUPTD Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner baik teknis maupun administrasi, misalnya surat keputusan UPTD Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Edaran,

dan

Veteriner,

Naskah

lainnya.Jumlah

Dinas,

surat

Surat

keluaryang

ditangani selama tahun 2015 adalah 805 buah surat. Kepegawaian UPTD Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner didukung oleh 15 (lima belas) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS), 1 (satu) orang Pegawai Tidak Tetap (PTT), 2 (dua) orang TenagaHarianLepas (THL)

serta 3 (tiga) orang

pegawai kontrak. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Dana

yang

tersedia

untuk

kegiatan

ini

sebesar

Rp.155.949.250,- yang meliputi pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dan pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

Kegiatan

ini

berupa

belanja

pembangunan gedung kantor/Pembuatan garasi mobil Rp.100.000.000,- Biaya pembuatan partisi/sekat ruang penerima sampel Rp. 13.000.000,-

Belanja pengadaan

UPS, komputer dan alat-alat elektronik Rp.12.199.250,-. Kegiatan

pemeliharaan

dinas/operasional

dana

rutin/berkala yang

tersedia

kendaraan yaitu

Rp.

25.450.000,- dan pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor Rp.5.300.000,-


289

Kegiatan

pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional berupa belanja jasa

servis, suku

cadang, bahan bakar minyak/pelumas,STNK dan pajak kendaraan bermotor sebanyak 3 (tiga) unit mobil dengan rincinan B-2375-BQ ; DR-9093; DR-1212 dan kendaraan Roda 2 DR-2253-J ;DR-6502; DR-3211. Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan Program ini meliputi penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD serat penyusunan laporan absensi dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp.50.850.000,b.

Seksi

Pelayanan

Medik/Hewan

Produksi

dan

Hewan

Kesayangan 

KegiatanPeningkatanPelayananRumahSakitHewan Capaian program yang telah dihasilkan adalah : -

Hasil

penerimaan

Asset

Daerah

(PAD)

sampaibulanDesember 2015 sesuai dengan Perda NTB Nomor: 3/2011 yang telah disetorkan sebanyak Rp.30.065.000,- (158.24%) dari target Rp.19.000.000,-

Hasil Pelayanan Pengobatan Hewan/Ternak sampai bulan Desember 2015 berdasarkan sistem Pelayanan adalah sebesar 2.675 ekor (117.6 % dari target tahun 2015 sebesar 2.275 ekor)

-

HasilPelayanan

Kesehatan

Hewan/Ternak

adalah2.675 ekor yang terdiri dari Jenis Penyakit Hewan

Menular

(PHM)

yang

telah

ditangani

sebanyak129 ekordan Penyakit Hewan Non Menular berhasil ditangani adalah sebanyak 2.546 ekor


290

-

Jenis Penyakit Hewan Menular (PHM) terdiri dari penyakit BEF sebanyak 21 ekor, penyakit Scabies sebanyak 86 ekor, Suspec Parvo sebanyak 1 ekor, penyakit Ektoparasit sebanyak 4 ekor, penyakit strangles sebanyak 12 ekor, penyakit Helminthiasis sebanyak 4 ekor dan penyakit Demodekosis sebanyak 1 ekor

-

Penyakit Hewan Non Menular terdiri dari Vaksinasi sebanyak

317

ekor,

Preventif/pencegahan

(obat

cacing dan vitamin) sebanyak 1992 ekor, Kontrol kesehatan sebanyak 28 ekor, Operasi sebanyak 6 ekor dan lain-lain sebanyak 203 ekor -

Pengawasan kesehatan hewan di RPH Banyumulek (oleh tenaga fungsional) Pada tahun 2015 tenaga fungsional yang ada telah melakukan pengawasan terhadap pemotongan yang ada

di

RPH

Banyumulek.

Adapun

tujuan

dari

pengawasan ini adalah untuk mengawasi bahan asal hewan yang dihasilkan guna terciptanya produk pangan yang ASUH. Jumlah pemotongan yang ada selama tahun 2015 sebanyak 73ekor. -

BelanjaObat-obatan/Vitamin/Vaksinpelayanan RSH Sasarandarikegiataniniadalahtersedianyaobatobatan/vitamin/vaksinuntukpelayanankesehatanhewa n.Realisasikeuangandarikegiataniniadalahsebesar Rp.99.583.217,- dengancapaian fisiksebesar 100% dengan anggaran Rp.100.000.000,-

-

BelanjaPerjalananDinasPelayanan Semi Aktif RSH keLokasi


291

Sasarandarikegiataniniadalahpetugas RSHLV yang memberikanpelayanankesehatanhewan

semi

aktif.Pelayanankesehatanhewan

semi

aktifadalahpelayanankesehatanhewan

di

lokasitempatternakdipelihara.Biayadimaksudkansebag aibiayaperjalananpetugasdalammelaksanakanpelayan ankesehatanhewan

di

lokasiternak/hewan.Besarnyabiayadisesuaikandengan standar

biayaperjalanan

APBD

Provinsi

NTB.Disampingitupelayanankesehatanhewanjugadilak ukansecarapasifyaitupemilikhewanmembawahewanny ake

RSHLV

untukmendapatkanpelayanankesehatanhewan.Realis asifisikdarikegiatanini

sebesar

100%

danrealisasikeuangan adalah Rp.18.000.000,- (100%) dari total anggaran Rp.18.000.000,-

BelanjaJasaPemeriksaanKesehatan SasarandarikegiataniniadalahpetugasRumahSakitHewa ndanLaboratorumVeteriner.Alokasianggaranberupa honor

ataskegiatanpemeriksaankesehatanhewan

di

RumahSakitHewandanLaboratoriumVeterinerDinasPete rnakandanKesehatanHewanProvinsi anggaran

yang

Rp.50.000.000,-.

NTB.

Total

tersediauntukkegiataninisebesar Realisasifisik

danrealisasikeuangansebesar


100% Rp.49.680.000,-

292

(99,36%). Biayatersebutberupa honorarium selama 12 bulandariJanuari –Desember 2015.

d.

Seksi Laboratorium Veteriner Pada tahun 2015 Seksi Laboratorium Veteriner memiliki Program

Peningkatan

Pelayanan

Laboratorium

Veteriner

melalui pemeriksaanlaboratorium dan pengambilan sampel ternak. Capaian program yang telah dihasilkan adalah : -

Retribusi aset PAD untuk Seksi Laboratorium Veteriner Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebesar Rp. 35.362.500,- (88,40% dari target Rp.40.000.000,).

-

Pemeriksaan yang telah dilakukan LaboratoriumKesehatan Hewan antara lain : pemeriksaan PUD sebanyak 403 sampel dengan hasil Negatif Surra, pemeriksaan Serum dengan rincian : 1.002 sampel serum sapi negatif brucellosis, 230 sampel serum ayam dengan hasil 65 sampel protektif AI dan 165 sampel tidak protektif AI serta pemeriksaan parasit internal sebanyak 590 sampel feces dengan rincian : 409 sampel dari Kabupaten Lombok Barat dengan tingkat prevalensi 47,92%, 142 sampel dari Kabupaten Lombok Tengah dengan tingkat prevalensi 4,23%, dan 39 sampel dari Kabupaten Sumbawa dengan tingkat prevalensi 12,82%.

-

Pemeriksaan yang telah dilakukan LaboratoriumKesmavet antara lain : pemeriksaan residu antibiotika pada daging sapi sebanyak 100 sampel dan telur ayam sebanyak 300 sampel semuanya menunjukkan hasil negatif terhadap golongan antibiotika makrolida, aminoglikosida, tetrasiklin. Selain itu juga dilakukan pemeriksaan TPC sebanyak 250 sampel daging ayam dengan hasil 174 sampel kurang dari BMCM (Batas Maksimum Cemaran Mikroba) dan 76 sampel melebihi BMCM.


293

-

Selain pemeriksaan Laboratorium kegiatan APBD juga melakukan pemeriksaan dari : a. Laboratorium Keswan 1. Pemeriksaan Pullorum di PT. Charoen Pokphand di Lombok Timur sebanyak 143.749 ekor ayam 2. Pengujian sampel dari Kabupaten Lombok Barat berupa sampel serum uji HI AI sebanyak 500 sampel, RBT Brucellosis sebanyak 500 sampel 3. Pemeriksaan RBT Brucellosis sapi bibit antar pulau sebanyak 2.665 ekor sapi dan sapi bibit lokal sapi sebanyak 1.071 ekor dan kerbau 85 ekor. 4. Pemeriksaan PUD sebanyak 81 sampel, Feces (parasite internal) 890 sampel, serum sebanyak 82 sampel (HI ND) yang berasal dari BPTP Narmada, UNRAM, UNTB (Penelitian). b. Laboratorium Kesmavet 1. Pemeriksaan TPC dari PT. Berdikari, Kecamatan RasanaEBarat Kota Bima sebanyak 25 sampel. 2. Pemeriksaan TPC hati sapi sebanyak 7 sampel dari PT. Dharmaraya, Pototano, KSB; 3. Penelitian mahasiswa dari UNTB sebanyak 33 sampel daging Sapi dan 10 sampel daging ayam. 4. Pengujian TPC dari kabupaten Lombok Barat sebanyak 80 sampel daging sapi. 5. Dilaksanakannya pertemuan jejaring dan rapat koordinasi yang dilakukan tanggal 10-12 Agustus 2015 dengan jumlah peserta 30 orang perwakilan dari Laboratorium Veteriner se-NTB.


294

2.

Sumber Dana APBN a.

SeksiPelayananMedik/HewanProduksidanHewanKesayang an -

Pengadaan ATK Jumlahanggaran

yang

tersediauntukinisebesar

Rp.3,750.000,-

yang

digunakanuntukpembelianalattuliskantor.

Hal

inidimaksudkanuntukterlaksananyatertibadministrasi.Realis asifisikmaupunkeuanganuntukkegiataniniyaitu 100%. -

PengadaanBrosur/Leaflet Sasarandarikegiataniniyaitusebagai

media

informasidansosialisasipenyakithewanmaupuninformasipeng etahuan

yang

berkaitandenganpeternakandankesehatanhewan.Jumlahang garan yang tersedia Rp.17.500.000,-. Realisasifisikmencapai 100% yaitusebanyak 8.100 lembaryangterdiridari 5 macam brosur/leaflet danrealisasikeuangansebesar Rp.17.496.000,-

Pertemuansebanyak2kegiatandenganjumlahdana tersedia

sebesar

Rp.88.950.000,-.

Realisasifisikkegiatanmencapai sedangkanrealisasikeuangan

yang

100% sebesar

Rp.60.114.200,-.

Adapunrincianpelaksanaankegiatansebagaiberikut :


295

Pertemuankoordi nasigangguanre produksi Dilaksanakan pada tanggal 27– 28 Mei 2015 dan dihadiri oleh 20 orang

peserta

Sasaranadalah

dari

10

Kabupaten/Kota

Kepalabidang

yang

se–NTB.

membidangi

fungsikesehatanhewan di 10 kabupaten/kota se-NTB danpetugas/tenagakesehatanhewan/dokterhewanpadaD inaspeternakandankesehatanhewanprovinsi NTB. Pertemuanpenin gkatan SDM Dilaksanakan pada tanggal 25 –

26

2016

Agustus yang

dihadiri oleh 20 orang peserta dari 10 kabupaten/kota se - NTB. Sasaranadalahpetugastekniskesehatanhewan/dokterhe wanpadaDinasPeternakandankesehatanhewanprovinsi NTB danPuskeswan di 10 Kabupaten/kota se-NTB yang belumpernahmengikutipertemuan yang sejenis. -

PerjalananDinasDalam Daerah Perjalanandinasdalamrangkaidentifikasi,

monitoring

dan

pembinaan di Kabupaten/Kota se - NTB dengananggaran Rp.11.050.000,-.

Realisasifisik

mencapai

100%

dan

realisasikeuangan sebesar Rp. 11.050.000,- atau 100%.


296

-

KegiatanPengadaan obat-obat parasit internal, terapi AB, dan penambah daya tahan. Tahun 2015 Seksi Pelayanan Medik/Hewan Produksi dan Hewan

Kesayangan

mendapatkan

anggaran

sebesar

Rp.49.050.000,- dengan realisasi fisik mencapai 100% danrealisasi keuangan sebesar Rp.48.948.395,-

Pengadaan Map Anggaran dana untuk kegiatan ini sebesar Rp.5.700.000,dengan

realisasi

fisik

mencapai

100%

danrealisasi

keuangan sebesar Rp.5.688.600,b.

Seksi Laboratorium Veteriner Pemeriksaan Akseptor Brucellosis Seksi Laboratorium Veteriner pada Tahun 2015 telah melaksanakan pemeriksaan akseptor brucellosis sebanyak 5.066 ekor sampel sapi dan kerbau

dengan hasil

pemeriksaan RBT Brucellosis negatif. Pemeriksaan Antraks Pemeriksaan ELISA Antraks yang telah dilakukan sebanyak 2.079 sampel serum pre vaksinasi dan 2.027 sampel post vaksin, dengan target masing-masing sebanyak 2.000 sampel. Hasil pemeriksaan ELISA Antraks menunjukkan hasil sero positif post-vaksinasi lebih tinggi dibandingkan pre-vaksinasi, (Kabupaten

meskipun Lombok

beberapa

Timur

dan

kabupaten/kota Sumbawa

Barat)

menunjukkan hasil sebaliknya.


297

Grafik 7. Hasil Sero – Positif Pemeriksaan Elisa Antraks Tahun 2015 HASIL SERO-POSITIF PEMERIKSAAN ELISA ANTRAKS TAHUN 2015 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Pre Vaksinasi

Post Vaksinasi

Pemeriksaan SE Pemeriksaan ELISA SE yang telah dilakukan sebanyak 1.536 sampel serum pre vaksinasi dan 1.562 sampel post vaksin, dengan target masing-masing sebanyak 1.500 sampel dari Pulau Sumbawa. Hasil pemeriksaan ELISA SE menunjukkan adanya

peningkatan sero-positif setelah

vaksinasi (post-vaksinasi). Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan vaksinasi SE berjalan dengan baik, karena terlihat adanya peningkatan sero-positif pada ternak.


298

Grafik 8. Hasil Sero Positif Pemeriksaan Elisa SE Tahun 2015 HASIL SERO-POSITIF PEMERIKSAAN ELISA SE TAHUN 2015 100 80 60 40 20 0 Sumbawa Barat

Sumbawa

Dompu

Pre Vaksinasi

Bima

Kota Bima

Post Vaksinasi

Pemeriksaan Parasit Internal Untuk Bidang Keswan sebanyak 8.635 sampel. Hasil pemeriksaan parasit internal dari 10 kabupaten/kota menunjukkan bahwa infestasi cacing Nematoda (12,48%), Cestoda (8,47%), Eimeria (2,47%), Nematoda + Eimiria (1,05%), Cestoda + Eimiria (0,30%), Nematoda + Cestoda + Eimiria (Helminthiasis 2,94%) dan negative (72,29%). Berdasarkan Tingkat prevalensi tiap kabupaten adalah : Kota Mataram (9,97%), Lombok Barat (40,75%), Lombok Tengah (23,72%), Lombok Timur (29,88%), Lombok Utara (28,17%), Sumbawa Barat (21,80%), Sumbawa (38,10%), Dompu (30,71%), Bima (21,18%), Kota Bima (7,84%). Pemeriksaan Avian Influenza Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa titer antibody AI rendah, dengan persentase tingkat protektifitas adalah 22,2%.

Jika

data

tersebut

dijadikan

sumber

dalam

mengevaluasi kegiatan vaksinasi AI, hal ini menunjukkan bahwa kegiatan vaksinasi AI belum terlaksana dengan baik.


299

Grafik 9. Hasil Pemeriksaan Hi Test Avian Influensa HASIL PEMERIKSAAN HI TEST AVIAN INFLUENSA 350 300 250 200 150 100 50 0 Mataram

Lombok Barat

Lombok Tengah Protektif

Lombok Timur

Lombok Utara

Bima

Kota Bima

Tidak Protektif

Monitoring dan Surveilans Residu dan Cemaran Mikroba Untuk pemeriksaan residu dan cemaran mikroba telah dilakukan pemeriksaan sebanyak 200 sampel daging sapi/kerbau dan 200 sampel telur, dari sampel tersebut diperiksa Cemaran E.- Coli dan Coliform sebanyak 51 sampel. Hasil pemeriksaan TPC menunjukkan bahwa tingkat cemaran mikroba daging sapi dari pasar tradisional adalah 42,5% melebihi BMCM dan 57,5% kurang BMCM. Sedangkan tingkat cemaran mikroba daging sapi dari RPH adalah 32,5% melebihi BMCM dan 67,5% kurang BMCM. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tingkat cemaran mikroba

daging

pada

kegiatan

surveilans

cemaran

mikroba tahun 2015 di pasar tradisional lebih tinggi dibandingkan di RPH.


300

Grafik 10. Tingkat Cemaran Mikroba Daging Di Pasar dan RPH Se – NTB Tahun 2015 TINGKAT CEMARAN MIKROBA DAGING DI PASAR DAN RPH SE-NTB TAHUN 2015

100% 80% 60% 40% 20% 0% Pasar

≤ BMCM

RPH

Pemeriksaan E. coli dan Coliform dalam kegiatan ini dilakukan pada 9 kabupaten/kota Se-NTB dengan sebanyak 51 sampel daging sapi dari target 50 sampel. Berdasarkan Standar Nasional Indonesia (SNI) 7388:2009 bahwa Batas Maksimum Cemaran Mikroba (BMCM) untuk E. Coli pada daging adalah 1,0x101 cfu/gr, sedangkan untuk Coliform pada daging adalah 1,0x102 cfu/gr. Hasil pemeriksaan terhadap cemaran E.coli dan Coliform sebanyak 51 sampel adalah melebihi BMCM. E.coli dan Coliform merupakan mikroorganisme

indikator

dalam

pengawasan

hygiene

sanitasi dari proses penanganan/pengolahan daging/pangan. Oleh karena itu dapat disarankan perlu adaya peningkatan hygiene sanitasi selama penanganan/pengolahan daging di RPH sampai pemasarannya. Fasilitasi Peralatan Laboratorium. Fasilitasi tersebut yang adalah pengadaan peralatan laboratorium berupa : Arktik Thermal Cycler (Gradient) dan Assesories Thermal Cyclers, microwave, run VIEW gel Documentation hood with camera, Laptop & ID LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

301

Analysis

SoftwarerunVIEW

real–timehorizontalgel

electrophoresis system, Mini Centrifuse, microcentrifuse, Mikropipette, Heating Cooling Drybath, Hotplate Stirer, Vortex M. Kedepannya Laboratorium Veteriner RSHLV berencana akan menambah parameter uji yaitu PCR. Fasilitasi Akreditasi Laboratorium Kesmavet Fasilitasi

akreditasi

LaboratoriumKesmavet

berupa

kegiatan pelatihan validasi metode dengan narasumber dari BLKM Pulau Lombok, Bimbingan Teknis Sistem Manajemen Mutu dari asesor KAN Laboratorium. Pelatihan Petugas Laboratorium Kesehatan Hewan Type B - Workshop Bimbingan Teknis pengujian TPC dan E. Coli dengan teknis isolasi dan identifikasi Tempat

: Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan

Waktu : 23 s/d 26 Maret 2015 - Pelatihan I-Sikhnas Petugas Laboratorium Tingkat Provinsi

-

Tempat

: PPMKP Ciawi Bogor

Waktu

: 15 s/d 17 April 2015

Pelatihan Pengambilan dan Penanganan Spesimen untuk Diagnosis Penyakit Hewan

-

Tempat

: Bogor

Waktu

: 04 s/d 08 Mei 2015

Monitoring dan Surveilans Residu Antibiotika dan Cemaran Mikroba

-

Tempat

: Aceh

Waktu

: 18 s/d 20 Mei 2015

Workshop Peningkatan Kompetensi Laboratorium Type B dan Puskeswan Wilayah Kerja BBV Denpasar Tempat

: Balai Besar Veteriner Denpasar

Waktu

: 22 s/d 24 Juni 2015


302

-

-

-

-

In House Training Medik Veteriner Tempat


Waktu

: 25 s/d 27 Juni 2015

Workshop ISO 9001 : 2008 Tempat

: BBV Denpasar

Waktu

: 27 s/d 29 Juli 2015

Workshop SNI ISO/IEC 17025 : 2008 Tempat


Waktu

: 10 s/d 12 September 2015

Bimbingan Teknis Epidemiologi Tempat

: Semarang

Waktu

: 30 November s/d 04 Desember 2015


303

7.

BALAI INSEMINASI BUATAN A.

PENDAHULUAN 1.

Latar Belakang Balai Inseminasi Buatan (BIB) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat,

dibentuk

berdasarkan

Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2008, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas di bidang Inseminasi Buatan. Cikal bakal Balai Inseminasi Buatan ini dimulai dengan terbentuknya Balai Laboratorium Produksi dan Kesehatan Hewan (BLPKH) yang dibentuk dengan PERDA Nomor 13 tahun 2001, mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas di Bidang Kesehatan Hewan dan produksi peternakan. Organisasi dan manajemen Balai Inseminasi Buatan (BIB) sebagai berikut : a. SUBBAGIAN TATA USAHA Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, rumah tangga dan melaksanakan pembinaan administrasi di lingkungan BIB b. SEKSI PRODUKSI DAN DISTRIBUSI Mempunyai

tugas

penyiapan

bahan

penyusunan

program,

perumusan teknis operasional, koordinasi, fasilitasi serta produksi dan distribusi semen beku yang digunakan dalam pelayanan IB c. SEKSI PENGUJIAN DAN PENGAWASAN MUTU Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan program, perumusan teknis operasional, koordinasi, fasilitasi serta melakukan

pengujian

dan

pengawasan

mutu

pelaksanaan

pelayanan IB LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

304

d. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPTD Balai Inseminasi Buatan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, BIB diharapkan dapat berperan dalam peningkatan kelahiran ternak sapi sesuai Blue Print BSS dengan cara : 1. Meningkatkan cakupan pelayanan inseminasi buatan melalui peningkatan penyediaan semen beku baik dengan produksi BIB sendiri maupun melalui pengadaan semen bersubsidi produksi BIB Nasional 2. Pembinaan pelayanan IB melalui pendekatan kelompok, pelatihan teknis inseminasi (Inseminator, PKB dan ATR) baik oleh BIBD sendiri maupun BIB Nasional Dari uraian tupoksi diatas maka pada dokumen anggaran pelaksanaan kegiatan tahun 2015 baik APBN maupun APBD tercermin sebagian kegiatan yang mendukung terselenggaranya pelaksanaan tupoksi dari Balai Inseminasi Buatan.

2.

Tujuan  Sebagai

gambaran

menyangkut

perkembangan

pengelolaan

ketatausahaan

perkembangan

yang

kepegawaian,

pengelolaan barang / aset dan administrasi kelembagaan.  Sebagai gambaran capaian kinerja Balai Inseminasi Buatan dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya sebagai suatu

lembaga

peningkatan

yang

produksi

diharapkan dan

berkontribusi

produktifitas

ternak

terhadap melalui

optimalisasi penerapan teknologi Inseminasi Buatan (IB, TE, Sperma Sexing, Sinkronisasi birahi)


305

3.

Ruang Lingkup Ruang lingkup penulisan laporan tahunan ini adalah sebagai berikut : -

Perkembangan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawab Balai baik kegiatan utama (prosesing semen beku dan kegiatan penunjangnya seperti penyiapan pakan dan pemeliharaan bull) maupun kegiatan penunjang lainnya (pemeliharaan sapi perah, sapi Bali JICA dan pemeliharaan sapi Brangus di instalasi Amor-Amor)

-

Perkembangan distribusi semen beku, pelayanan inseminasi buatan

di

Kabupaten/Kota,

pembinaan

dan

pengawasan

pelaksanaan pelayanan IB


306

B.

PROGRAM / KEGIATAN DAN ANGGARAN

1. Sumber Dana APBD Tabel 77. Program/Kegiatan Dan Anggaran Sumber Dana APBD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Tahun 2015 Pada Balai Inseminasi Buatan No

Program Dan Kegiatan

Jumlah Anggaran 110.575.000

I

PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

1

Penyedia Jasa Surat Menyurat

2

Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

40.175.000

3

Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

27.400.000

4

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

40.800.000

II

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

1

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

77.116.000

2

Pemeliharan Rutin/Berkala Gedung Kantor

10.000.000

3

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

36.150.000

4

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan kantor

53.812.000

III

PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN

154.300.000

1

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

145.550.000

2.200.000

177.078.000

2

Penyusunan Laporan absensi

IV

PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN

343.596.500

1

Pembuatan Mani Beku

318.414.000

2

Pembibitan dan Perawatan Ternak Sapi Brangus di Instalasi Perbibitan Amor –Amor

V

PENINGKATAN KAPASITAS UPTD

790.710.000

1

Peningkatan Peran dan Fungsi BIB

228.740.000

2

Pengembangan Instalasi Perbibitan Sapi Amor - Amor

561.970.000

TOTAL


9.000.000

25.182.500

1.576.259.500

307

C.

PELAKSANAAN DAN CAPAIAN SASARAN PROGRAM/KEGIATAN

Tabel 78. Capaian Realisasi Fisik Dan Keuangan Program/Kegiatan Sumber Dana APBD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Tahun 2015 Pada Balai Inseminasi Buatan REALISASI NO

PROGRAM DAN KEGIATAN

TARGET

KEUANGAN Rp.

FISIK %

%

SISA (Rp.)

I

PELAYANAN ADMINITRASI PERKANTORAN

110.575.000

84.968.356

76,84

79,92

25.606.644

1

Penyedia jasa surat menyurat

2.200.000

2.200.000

100

100

0

2

Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

40.175.000

24.492.266

60,96

63,40

15.682.734

3

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

27.400.000

27.400.000

100

100

0

4

Penyediaan jasa administrasi keuangan

40.800.000

32.278.090

79,11

82,28

8.521.910

II

PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR

177.078.000

136.743.545

77,22

80,31

40.334.455

1

Pengadaan Perlengkapan gedung kantor

77.116.000

62.259.545

80,73

100

14.856.455

2

Pemeliharan rutin/berkala gedung kantor

10.000.000

10.000.000

100

100

0

3

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

36.150.000

14.127.000

39,08

40,64

22.023.000

4

Pemeliharan rutin/berkala Peralatan dan Perlengkapan kantor

53.812.000

50.357.000

93,58

97,32

3.455.000

PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN

154.300.000

87.799.200

56,90

59,18

66.500.800

Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

145.550.000

80.799.200

55,61

57,83

64.500.800

2

Penyusunan Laporan absensi

9.000.000

7.000.000

77,78

80,89

2.000.000

IV

PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN

343.596.500

308.480.440

89,78

93,37

35.116.060

1

Pembuatan mani beku

318.414.000

294.481.440

92,48

96,18

23.932.560

2

Pembibitan dan perawatan ternak Sapi brangus di instalasi perbibitan Amor-amor

25.182.500

13.999.000

55,59

57,81

11.183.500

V

PENINGKATAN KAPASITAS UPTD

790.710.000

727.769.000

92,04

95,72

62.941.000

1

Peningkatan peran dan fungsi BIB

228.740.000

187.755.000

82,08

85,37

40.985.000

2

Pengembangan instalasi perbibitan sapi Amor-amor

561.970.000

540.014.000

96,09

99,94

21.956.000

1.576.259.500

1.426.104.940

90,47

94,09

150.154.560

III

1

TOTAL


308

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan - bahan yang diperlukan oleh Balai Inseminasi Buatan untuk setahun, pengelolaan urusan ketatausahaan, kepegawaian seperti surat menyurat, baik itu surat - surat kedinasan maupun surat yang terkait langsung dengan setiap personil yang ada di Balai Inseminasi Buatan. Selain itu sub bagian tata usaha ini juga bertugas mengelola barang barang inventaris/bidang perlengkapan, keuangan dan urusan rumah tangga lainnya serta melaksanakan pembinaan administrasi di lingkungan Balai Inseminasi Buatan. Sub bagian ini juga melaksanakan pengelolaan terhadap lahan - lahan yang ada di balai. Lahan yang ada dipergunakan untuk menanam tanaman hijauan makanan ternak guna memenuhi kebutuhan ternak yang dipelihara di Balai Inseminasi Buatan. 1. Urusan Kepegawaian Balai Inseminasi Buatan didukung oleh 31 orang pegawai negeri sipil, 1 orang Pegawai Honorer dan 19 orang pegawai kontrak. 2. Urusan Perlengkapan Sub Bagian Perlengkapan sesuai dengan Perda Nomor 11 tahun 2001, diserahi tugas membantu kelancaran pada Bagian Tata Usaha sebagai unit yang melakukan pengelolaan terhadap Administrasi Perlengkapan. Dalam Tahun Anggaran 2015, Sub Bagian Perlengkapan telah melakukan kegiatan - kegiatan sebagai berikut : a. Pengurus Barang -

Mencatat seluruh barang milik daerah yang berada di masing masing SKPD/UPTD yang berasal dari APBD maupun yang berasal dari perolehan lainnya yang sah ke dalam Kartu Inventaris Barang (KIB), Kartu Inventaris Ruangan (KIR), Buku Inventaris (BI) dan Buku Induk Inventaris (BII) sesuai kodefikasi dan penggelolaan barang milik daerah.

-

Melakukan pencatatan barang milik daerah yang dipelihara / diperbaiki kedalam kartu pemeliharaan.


309

-

Menyiapkan laporan barang pengguna sementara (LBPS) dan laporan barang pengguna tahunan (LBPT) serta laporan inventarisasi 5 (lima) tahunan yang berada di SKPD kepada pengelola barang milik daerah.

-

Menyiapkan usulan penghapusan barang milik daerah yang rusak atau tidak dipergunakan lagi.

b. Penyimpan/Pemegang Barang pada SKPD -

Menerima, menyimpan dan menyalurkan barang milik daerah

-

Meneliti dan menghimpun dokumen pengadaan barang yang diterima.

-

Meneliti jumlah dan kualitas barang milik daerah yang diterima sesuai dengan dokumen pengadaan.

-

Mencatat barang milik daerah yang diterima ke dalam buku/kartu barang.

-

Mengamankan barang milik daerah yang ada dalam persediaan

-

Membuat laporan penerimaan, penyaluran, dan stock/persediaan barang milik daerah kepada kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD).

Luas tanah dan bangunan yang dimiliki oleh Pemda NTB sekitar 329.156 m2 berada di Balai Inseminasi Buatan Lelede sedangkan tanah milik Pemda NTB yang berada di Amor - Amor Desa Selengen Kecamatan Bayan dan merupakan unit dari Balai Inseminasi Buatan luasnya sekitar 250.000 m2. Bangunannya terdiri dari Kantor, Guest House, kandang sapi dewasa, kandang anak sapi, kandang melahirkan, gudang pakan, gudang mesin/alat, rumah jaga dan pos jaga yang kondisinya masih baik. Barang inventaris kantor yang berupa kendaraan roda 2 dan roda 4 terdiri dari Toyota Kijang Kf 83 Super Kf-83 1781 cc, Toyota Kijang Kf-50 Beban/Pick – Up 1600 cc, Toyota Kijang Kf-50 Beban/Pick – Up 1600 cc Truk JICA serta kendaraan roda 2 terdiri dari Honda, Astrea Blade, Honda Win, dan Honda Supra X.


310

I. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN A. Input a. Surat Masuk Yang dimaksud dengan surat masuk dalam hal ini adalah setiap surat kedinasan yang masuk dan ditujukan kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penanganan Surat Masuk - Setiap surat masuk yang ditujukan kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat terlebih dahulu harus dicatat dalam buku agenda surat masuk dengan mencantumkam antara lain asal surat, tanggal dan nomor surat serta maksud atau perihal surat tersebut. - Setelah surat tersebut diberikan lembar disposisi atau rolling slip, kemudian dilanjutkan kepada Kepala Bagian Tata Usaha untuk diparaf secara hierarki, dan selanjutnya baru dinaikkan ke Kepala Balai Inseminasi Butan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provisi Nusa Tenggara Barat. - Setelah

turun

dari

Kepala

Inseminasi

Buatan

Dinas

Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat, surat - surat tersebut diarahkan kepada unit/bagian (sesuai disposisi kepala balai) untuk seterusnya disampaikan kepada unit/bagian yang bersangkutan. b. Surat Keluar Yang dimaksud dengan surat keluar adalah setiap surat kedinasan yang ditujukan kepada unit/instansi lain, baik yang ditujukan kepada perorangan, organisasi maupun lembaga Pemerintahan. Surat tersebut berasal dari unit/bagian yang berada di lingkup Balai Inseminasi Buatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat baik teknis maupun administrasi, misalnya surat Keputusan Kepala Balai LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

311

Inseminasi Buatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Naskah Dinas, surat edaran, dan lain-lain. Penanganan Surat Keluar 1) Setiap surat keluar yang akan diajukan untuk ditandatangani oleh Kepala Balai Inseminasi Buatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang berasal dari unit/bagian dilingkup Balai Inseminasi Buatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat, terlebih dahulu : - Harus diteliti dan dicek keabsahannya oleh unit/bagian yang bersangkutan - Diparaf oleh pejabat yang ditunjuk, sesuai edaran Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat. 2) Surat tersebut dinaikkan kepada Kepala Balai Inseminasi Buatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk ditandatangani. Setelah surat tersebut turun kemudian diberikan nomor pada agenda surat keluar dan distempel Balai dan diberi tanggal kemudian disampaikan kembali ke unit/bagian yang menangani surat tersebut dengan meninggalkan 1 (satu) lembar untuk arsip Balai. B. Output Adapun beberapa output yang dihasilkan pada kegiatan pelayanan administrasi perkantoran pada Balai Inseminasi Buatan antara lain terselenggaranya pelayanan surat menyurat, tersedianya komputer, listrik dan air, tersedianya peralatan/perlengkapan yang dibutuhkan pada seksi tata usaha, tercukupinya penerangan ruang kantor, tersedianya peralatan Rumah Tangga kantor dan tersedianya makanan dan minuman untuk keperluan rapat dan koordinasi antara Balai dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat maupun antara kepala - kepala seksi dan kepala kepala unit yang ada. LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

312

C. Outcomes/Hasil Yang Dicapai Adapun hasil yang dicapai oleh sub bagian tata usaha antara lain jumlah surat masuk pada tahun 2015 tercatat 146 buah surat, sedangkan jumlah surat keluar untuk tahun 2015 adalah sebanyak 313 buah surat. Tercapainya keadaan yang lebih kondusif dengan adanya petugas jaga malam. Renovasi beberapa bagian gedung kantor sehingga keadaan kantor lebih baik dari sebelumnya. Anggaran APBD yang dialokasikan untuk kegiatan pelayanan administrasi perkantoran pada Balai Inseminasi Buatan (BIB) tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 110.575.000,- (seratus sepuluh juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dengan realisasi keuangan sebanyak Rp 84.968.356,- (delapan puluh empat juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) atau sebesar 76,84% dan realisasi fisik sebesar 79,92% sehingga ada efisiensi sebesar Rp. 25.606.644,- (dua puluh lima juta enam ratus enam ribu enam ratus empat puluh empat rupiah).

II. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR A. Input Kegiatan

pengadaan

perlengkapan

gedung

kantor

yang

dilaksanakan dalam bentuk belanja modal meliputi : Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman, Pengadaan Alat - Alat Peternakan, Pengadaan Alat Rumah Tangga dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 77.116.000,- (tujuh puluh tujuh juta seratus enam belas ribu rupiah). Untuk kegiatan pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan menggunakan anggaran belanja modal sebesar

Rp.

10.000.000,-

(sepuluh

juta

rupiah),

kegiatan

pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional sebesar Rp. 36.150.000,- (tiga puluh enam juta seratus lima puluh juta rupiah) dan untuk kegiatan pemeliharan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor meliputi : pemeliharaan perlengkapan kantor, peralatan pendukung Inseminasi Buatan (IB) dan belanja modal LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

313

pengadaan komputer, printer dan UPS dengan anggaran yang tersedia sebesar Rp. 53.812.000,- (lima puluh tiga juta delapan ratus dua belas ribu rupiah). Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional yang ada di Balai Inseminasi Buatan rutin dilaksanakan tiap tahun sebanyak 9 (sembilan) kendaraan roda 2 dan 4 (empat) kendaraan Roda 4 dengan rincian sebagai berikut : Daftar Kendaraan Operasional di Balai Inseminasi Buatan No

Jenis kendaraan

Nomor Plat

Pemegang

1

Mobil Kijang

DR 336

Kepala BIB

2

Mobil Kijang Pick Up

DR 9024

Pool BIB

3

Mobil Truck

DR 8129

Pool BIB

4

Mobil Kijang Pick Up

DR 9005

Instalasi Amor-Amor

5

Sepeda motor

DR 2576 J

Kasubbag Tata Usaha

6

Sepeda Motor

DR 2872 J

Kasi Produksi dan Distribusi

7

Sepeda Motor

DR 2577 J

Suprapti

8

Sepeda Motor

B 6820 SQF

Taufikurrahman, S.Pt

9

Sepeda Motor

DR 6789

Ir. Lalu Muhsinin

10

Sepeda Motor

DR 2751 J

Drh Dwi Iswanto

11

Sepeda Motor

DR 3081

Nurdin Raifin, S.Sos

12

Sepeda Motor

DR 2578 J

Benun

13

Sepeda Motor

DR 2384 J

Muhammad Yusuf

Ket.

Lelang

B. Output Adapun beberapa output yang dihasilkan pada kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur pada Balai Inseminasi Buatan adalah untuk kegiatan pengadaan perlengkapan gedung kantor digunakan pihak ketiga dalam hal ini sebagai pelaksana untuk pengadaan Traktor adalah CV. Beak Ganggas yang beralamatkan di Jalan Dusun Gelogor Selatan RT.02 Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat dengan Direkturnya Ahmad Munzir, untuk pengadaan alat-alat peternakan juga menggunakan pihak ketiga adalah CV. Harapan Jaya dengan direkturnya RPH Iskandar yang beralamatkan di Batanghari I/13 Kelurahan Tanjung Karang Permai Kota Mataram dan untuk pengadaan alat rumah tangga dalam hal pengadaan Camera Film juga menggunakan Pihak Ketiga. LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

314

C. Outcomes/Hasil Yang Dicapai Adapun hasil yang dicapai pada program peningkatan sarana dan prasarana aparatur dengan kegiatan pengadaan perlengkapan gedung

kantor

adalah

tersedianya

traktor

tangan

dengan

merk/model Quick/G 3000 Zeva dengan motor penggeraknya bermerk/model Kubota sedangkan untuk pengadaan Chopper dengan merk/model TF 85 (MLF-di) dan tersedianya gerobak trailer, gerobak pengakut pakan dengan anggaran yang digunakan sebesar Rp. 63.410.000,- dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 64.500.000,- sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.090.000,- dan camera dengan merk/model Canon EOS 700D dengan anggaran yang digunakan sebesar Rp. 9.750.000,- dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 9.966.000,- sehingga ada efisiensi

anggaran

sebesar

Rp.216.000,-.

Pada

kegiatan

pemeliharan rutin/berkala gedung kantor sudah dilaksanakan sesuai dengan peruntukkannya belanja pemeliharaan gedung meliputi perbaikan pagar, daun pintu, genteng, taman dan kandang. Untuk

kegiatan

pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional meliputi biaya servis kendaraan, penggantian suku cadang, biaya bahan bakar dan biaya STNK serta biaya pajak kendaraan sehingga kendaraan layak operasi semua dengan anggaran yang digunakan sebesar Rp. 36.512.000,- dari anggaran yang tersedia sebesar Rp. 46.150.000,- sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 9.638.000,-. Kegiatan perlengkapan

pemeliharaan kantor

meliputi

rutin/berkala biaya

peralatan

pemeliharaan

dan

peralatan

Inseminasi Buatan, pemeliharaan komputer dan belanja modal meliputi pengadaan Personal Computer dan pengadaan peralatan Personal Computer. Untuk pengadaan personal dan peralatan komputer telah diadakan oleh pihak ketiga dalam hal ini UD. MEDIA TEKNIK yang beralamat di Jalan Tekukur Nomor 16 Banjar Pande, Cakranegara berupa 2 unit Laptop Acer Aspire E5-473 (core i3LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

315

4005u), 1 unit PC Lenovo idealcentre H30-50 Destop, 2 unit Printer Canon Pixma MP287 dan 1 unit UPS Prolink 1200 va dengan anggaran yang telah digunakan sebesar Rp. 26.000.000,- dari alokasi anggaran sebesar Rp. 26.250.000,- sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 250.000,Anggaran yang tersedia untuk kegiatan peningkatan sarana dan prasarana aparatur pada Balai Inseminasi Buatan (BIB) tahun anggaran 2015 sebesar Rp. 177.078.000,-. Anggaran tersebut bersumber dari APBD dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 136.743.545,- atau sebesar 77,22% dan realisasi fisik sebesar 80,31% sehingga ada efisiensi anggaran sebesar Rp. 40.334.455,-.

III. PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN A. Input Tata pemerintah yang baik (good governance) merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan admintrasi publik dewasa ini, pola lama penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu, tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh semua

elemen

pemerintah

dengan

melakukan

perubahan

-

perubahan yang terarah salah satunya adalah sistem pelaporan. Pengembangan sistem pelaporan yang baik dan akuntabel merupakan harapan dalam mengelola adminstrasi sehingga mampu menghasilkan capaian kinerja yang sesuai dengan tujuan dari pemerintahan itu sendiri. Balai Inseminasi Buatan merupakan unit pelaksana teknis dimana diharapkan untuk fokus menangani inseminasi buatan yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat oleh sebab itu pemerintah melalui APBD mengalokasikan untuk peningkatan pengembangan sistem pelaporan

capaian

kinerja

dan

keuangan

sebesar

Rp.

154.300.000,- terdiri atas penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sebesar Rp. 145.300.000,- dan LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

316

penyusunan laporan absensi sebesar Rp. 9.000.000,-. Sistem pelaporan yang baik dan akuntabel juga harus didukung oleh sumber daya manusia dan teknologi yang memadai oleh sebab itu peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan, kursus, study banding sangat diharapkan. B. Output Kinerja organisasi dipengaruhi oleh perilaku dari anggota organisasi baik secara individual maupun kelompok. Hal tersebut didasarkan pada penilaian bahwa kinerja akan memberikan konstribusi pada kinerja kelompok yang pada akhirnya memberikan konstribusi pada kinerja organisasi. Kinerja seseorang merupakan hasil interaksi antara kemampuan, motivasi dan kesempatan. Perhatian dan pembenahan terhadap situasi dan kondisi lingkungan kerja,kemampuan, pengetahuan dan keterampilan, pengalaman dan kesempatan. C. Outcomes/Hasil Yang Dicapai Dari anggaran yang dialokasi secara kuantitas mungkin sangat kurang

tetapi

harapan

dari

pemerintah

itu

sendiri

adalah

meningkatnya kualitas dan capaian kinerja seseorang sehingga mampu meningkatkan kinerja organisasi. Adapun yang bisa dilaksanakan dari alokasi anggaran tersebut adalah : - Meningkatnya motivasi kerja diakibatkan oleh adanya alokasi untuk jasa lembur bagi pegawai yang bekerja di luar jam kerja yang sesungguhnya - Tersedianya perlengkapan kerja yang memadai - Adanya reward/penghargaan terhadap kegiatan-kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja


317

PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN 1. Pembuatan Mani Beku Input Kegiatan

Pembuatan

Beku/Produksi merupakan setiap

Mani

Mani

Beku

kegiatan

rutin

tahunnya

yang

dilaksanakan Seksi Produksi dan

Distribusi

Balai

Inseminasi Buatan yang sumber dananya dari dana APBD. Secara rinci besarnya pagu dana yang disiapkan dan dituangkan dalam DPA SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat UPTD Balai Inseminasi Buatan serta Sub Kegiatan yang diadakan untuk Pembuatan Mani Beku sebagaimana tabel 79 berikut : Tabel 79. Realisasi Fisik dan Keuangan Program Peningkatan Reproduksi Hasil Peternakan Sumber Dana APBD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Tahun 2015 No

Uraian

Realisasi Keuangan Rp %

Jumlah Anggaran

Fisik %

Sisa (Rp.)

Program Peningkatan Reproduksi Hasil Peternakan Kegiatan Pembuatan Mani Beku

318.414.000

294.481.440

92,48

96,18

23.932.560

24.700.000

23.400.000

94,74

98,53

1.300.000

1.

Belanja Pegawai

2.

Belanja Barang/Jasa

293.714.000

271.081.440

92,29

95,99

22.632.560

- Belanja Bahan/Bibit Tanaman - Belanja Bahan Obat – Obatan - Belanja Bahan Kimia

198.080.000

191.460.000

96,66

96,66

6.620.000

1.384.000

1.384.000

100

100

0

62.250.000

62.738.440

100,78

100

(488.440)

Belanja Jasa Kantor

32.000.000

15.499.000

48,43

50,337

16.501.000

- Belanja Paket/ Pengiriman - Belanja Jasa Uji Laboratorium

10.000.000

2.000.000

20

20,80

8.000.000

22.000.000

13.499.000

61,36

63,81

8.501.000

343.596.500

308.480.440

89,78

93,37

35.116.060

3.

JUMLAH


318

-

Berdasarkan

jumlah

dana

di

atas

yaitu

sebesar

Rp.

318.414.000,- yang dilaksanakan oleh Seksi Produksi dan Distribusi, ditargetkan produksi semen beku sebesar 45.000 dosis dari jumlah sapi bull produktif menghasilkan semen yang ada yaitu sebanyak 14 ekor. Bull (Pejantan Unggul) yang diternak diletakkan pada beberapa kandang dengan dengan sekat untuk masingmasing ekor. Jumlah ternak Pejantan Unggul

yang

dimiliki

oleh

BIB

Banyumulek adalah 17 ekor dengan biaya pakan konsentrat Susu - A yang direkomendasikan oleh BBIB Singosari produksi Comfeed Surabaya sebesar Rp. 198.080.000,- dan biaya pengobatan sebesar Rp.1.384.000,Usaha menjaga keamanan kesehatan ternak secara rutin dilakukan sanitasi kandang dan membersihkan lingkungan, pemberian obat dan vitamin secara periodik. pengobatan

dilakukan

ditemukan

ternak

memperlihatkan

gejala

Tindakan

jika yang suatu

penyakit, ternak tersebut dibawa ke kandang isolasi untuk diobati untuk mencegah penularan yang lebih lanjut pada ternak - ternak yang masih sehat. Pemeliharaan ternak Sapi yang ada di BIB Banyumulek adalah: b) Pemberian Hijauan Pakan Ternak Hijauan diberikan dalam keadaan segar setelah dicincang dengan parang, yang diberikan 2 (dua) kali sehari yaitu pagi jam 08.00 dan sore jam 16.00 Wita. c) Pemberian Pakan Konsentrat Pemberian konsentrat Susu A yang diperoleh dari produsen Comfeed Surabaya sebagai pakan tambahan bagi Bull (Sapi LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

319

Pejantan Unggul) diberikan sebanyak 4 kg/hari dengan pengaturan yaitu pagi hari sejumlah 2 kg pada pukul 07.00 dan sore hari 2 kg pada pukul 15.00 Wita d) Pemberian Air Minum Pemberian air minum diberikan pada bak air dalam kandang secara ad libitum (tanpa dibatasi). e) Perawatan, Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Untuk

mencegah

dan

mengobati

penyakit

dilakukan

beberapa kegiatan yaitu: - Ternak - ternak sapi dibersihkan dan dimandikan 1 (satu) kali sehari - Pembersihan kandang setiap pagi hari - Ternak yang sakit

dirawat secara intensif

dengan

pengontrolan setiap hari. Output Penyediaan makanan ternak sapi tersedia cukup sepanjang hari. Sumber utama hijauan yang diberikan yaitu Hijauan Pakan Ternak yang diambil dari kebun rumput HPT Banyumulek. Banyaknya pemberian sekitar 40 kg/ekor/hari dengan 2 (dua) kali pemberian yaitu pagi dan sore. Pemberian makanan konsentrat Susu

- A berdasarkan

pengadaan anggaran tahun 2015 berupa makanan tambahan sapi 2 (dua) kali sehari sebanyak 4 kg/ekor/hari. Pengadaan obat - obatan yang dianggarkan untuk sapi pejantan unggul adalah sebesar Rp. 1.384.000,- yang terdiri dari 4 botol Vitamin B Complex 100 ml, 2 botol Dimedril 50 ml, 2 botol Novaldon 50 ml, 1 botol Terramyscine LA 100ml, 4 botol Wormzol (10Bolus/botol), 1 tin Gusanex Spray 1,3 oz dan 5 botol Vigantol 50 ml. Dalam pelaksanaan anggaran dan target Pembuatan Mani Beku yaitu sebesar Rp. 318.414.000,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 294.481.440,- atau sebesar 92,48%. LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

320

Sementara

untuk

pembuatan/produksi

mani

beku

dapat

terlaksana sebesar 49.280 dosis dari target 45.000 dosis atau tingkat

capaian

sebesar

112,02%

yang

artinya

bahwa

pembuatan/produksi mani beku sudah jauh melampaui target yang ditetapkan karena terdapat kelebihan produksi sebesar 4.280 dosis atau sebesar 12,02% . Outcomes/Hasil Yang Dicapai Tercapainya

target

pembuatan/produksi

mani

beku

mempengaruhi jumlah stock mani beku yang ada di Balai Inseminasi Buatan dan akan mempengaruhi pula banyaknya distribusi semen beku yang diproduksi BIB yang beredar di masyarakat yang pada akhirnya akan mempengaruhi jumlah PAD dari mani beku. Hal ini dapat ditunjukkan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2015 dari mani beku melebihi target yang ditetapkan PEMDA Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu sebesar Rp. 75.000.000,jauh

terlampaui

dengan

realisasi yaitu sebesar Rp. 244.937.250,- atau tingkat capaian sebesar 325,09% artinya terdapat kelebihan PAD yang dapat di setorkan dari mani beku Balai Inseminasi Buatan yaitu sebesar Rp. 169.937.250,- atau sekitar 225,09%. Pada kegiatan pencapaian hasil, target produksi semen beku sebanyak 45.000 dosis. Dan dari target tersebut terealisasi sebanyak 49.280 ( 112,02%) dosis, ini berarti bahwa hasilnya jauh dari target yang ditentukan, kelebihan produksi sebanyak 4.280 dosis atau sekitar 12,02%. Hal ini mengindikasikan bahwa terjadi peningkatan produksi semen beku pada tahun 2015. Disamping itu dengan adanya peningkatan produksi semen beku yang dihasilkan maka terjadi peningkatan pelayanan IB di kabupaten/kota, sementara pelayanan IB tahun 2015 sekitar LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

321

24.898 dosis. Dari hasil tersebut maka pelayanan IB sesuai dengan target APBD maka dapat mencapai target sebesar 5.000 dosis. Pada kegiatan processing mani beku ini jumlah anggaran yang diperoleh pada tahun 2015 dari APBD sebesar Rp. 318.414.000,terealisasi fisik sebesar (100%). Pada pencapaian hasil, target produksi semen beku sebanyak 45.000 dosis dan dari target tersebut terealisasi sebanyak 49.280 (112,02%) dosis, ini berarti bahwa hasilnya sudah melebihi target jauh dari yang di tentukan, kelebihan produksi sebanyak 4.280 dosis atau sekitar 12,02%. Penurunan produksi semen beku pada umumnya disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya; 1). Peralatan untuk proses produksi (Filling Sealing Machine). Dari hasil produksi semen beku sebanyak

49.280 dosis yang sudah didistribusikan ke seluruh

Kabupaten/Kota sebanyak 67.750 dosis. Distribusi tersebut terdiri atas produksi semen beku tahun 2015 dan sisa produksi tahun 2014. Penurunan permintaan masyarakat terhadap semen beku sapi bali dikarenakan masyarakat lebih dominan kepada semen beku sapi eksotik sehingga stok yang ada berlebihan. 2. Pemeliharaan Sapi Perah a. Input Adapun ternak sapi perah yang diadakan sebagai titik awal kegiatan adalah berjumlah 10 (sepuluh) ekor jenis Frisien Holland (FH) yang didatangkan dari daerah Lembang Jawa Barat. Ternak yang dibeli berupa ternak yang sedang bunting pertama sekitar 7 9 bulan dengan harapan akan lebih cepat berproduksi. Ternak sapi perah didatangkan sekitar pertengahan Oktober 2003 dan terakhir berproduksi pada bulan agustus 2014 saat sekarang sudah tidak mampu berproduksi lagi (afkir). Sampai dengan Desember 2015 ternak tersebut sudah berjumlah 7 (tujuh) ekor dengan rincian sebagai berikut :


322

Tabel 80. Perkembangan Sapi Perah yang ada di Balai Inseminasi Buatan TA. 2015 Keadaan Awal Tahun

No 1

Betina Muda/Dara

2 3

Jumlah

Perkembangan Lahir

Mati

Keadaan Hilang Akhir Tahun

-

-

-

-

Jantan Muda/Dara

-

-

-

-

-

Betina Dewasa

7

-

-

-

7

Jumlah

7

-

-

-

7

b. Output - Pembiayaan Kegiatan sapi perah pada Balai Inseminasi Buatan yang berlokasi di Lelede kecamatan Kediri Lombok Barat dibiayai oleh anggaran APBD sebesar Rp. 51.200.000,- jumlah anggaran tersebut diatas hanya sampai bulan Juli 2015 sedangkan mulai Agustus 2015 pada saat perubahan APBD tidak memperoleh anggaran lagi (nihil) dengan kata lain bahwa kegiatan ini dalam penggunaan anggaran tidak dapat terealisasi secara maksimal. - Pelaksanaan Kegiatan Kegiatan dilaksanakan pada tahun 2015 tidak di alokasikan lagi dalam anggarannya. c. Outcomes/Hasil Yang Dicapai Untuk kegiatan Produksi susu yang dihasilkan oleh sapi perah mulai pertengahan tahun 2015 sudah tidak dianggarkan lagi sehingga sapi perah tidak berproduksi lagi.


323

3. Pembibitan Dan Perawatan Ternak Sapi Brangus Di Instalasi Amor – Amor a. Input Keberhasilan

usaha

peternakan ditentukan oleh manejemen

pemeliharaan

yang baik diantaranya yang perlu

diperhatikan

tatalaksana

adalah

perkandangan,

tatalaksana padang pengembalaan, pencegahan penyakit dan tindakan pengobatan secara dini pada ternak yang sakit maupun

yang

bunting

serta

yang

melahirkan.

Sistem

pemeliharaan sapi brangus memakai sistem perkandangan dan penggembalaan secara intensif. Bibit yang diternak diletakkan pada beberapa kandang yaitu kandang beranak, kandang anak dan kandang dewasa jantan dan betina. Usaha menjaga keamanan kesehatan ternak secara rutin dilakukan sanitasi kandang dan membersihkan lingkungan, pemberian pengobatan

obat

dan

dilakukan

vitamin jika

secara

periodik.

ditemukan

Tindakan

ternak

yang

menderita/memperlihatkan gejala suatu penyakit, ternak tersebut dibawa ke kandang isolasi untuk diobati untuk mencegah penularan yang lebih lanjut pada ternak-ternak yang masih sehat. 1). Pemberian Hijauan Makanan Ternak Hijauan diberikan dalam keadaan segar setelah dicincang dengan parang, yang diberikan 2 (dua) kali sehari yaitu pagi jam 11.00 dan sore jam 17.00. 2). Pemberian Pakan Konsentrat Pemberian konsentrat diberikan pagi hari berupa Multi Nutrient Plus (MNP)


324

3). Pemberian Air Minum Pemberian air minum diberikan pada bak air dalam kandang dan bak air di padang pengembalaan secara ad libitum (tanpa dibatasi). 4). Perawatan, Pencegahan dan Pengobatan Penyakit Untuk mencegah

dan mengobati

penyakit

dilakukan

beberapa kegiatan yaitu : - Ternak - ternak sapi dibersihkan dan dimandikan 1 (satu) kali sehari - Pembersihan kandang setiap pagi hari - Ternak yang sakit dirawat secara intensif dengan pengontrolan setiap hari. b. Output Penyediaan makanan ternak sapi tersedia cukup sepanjang hari. Sumber utama hijauan yang diberikan yaitu rumput King Grass (Rumput Raja) yang diambil dari kebun rumput. Banyaknya pemberian sekitar 40 kg/ekor/hari dengan 2 (dua) kali pemberian yaitu pagi dan sore. Pemberian makanan konsentrat (MNP) berdasarkan pengadaan anggaran tahun 2015 berupa makanan tambahan sapi 1 (satu) kali sehari sebanyak 4 kg/ekor/hari. c. Outcomes/Hasil Yang Dicapai Jumlah ternak yang ada di TPT. Amor-Amor sampai akhir Desember 2015 seperti pada tabel 72 berikut :


325

Tabel 81. Keadaan dan Produksi Sapi Brangus di TPT Amor-Amor Tahun 2015 Keadaan Awal Tahun

No

Jumlah

Keadaan Akhir Tahun

Perkembangan Lahir Mati

Hilang

1

Anak Betina

9

-

-

-

9

2

Anak Jantan

4

-

-

-

4

3

Betina Muda

5

-

-

-

5

4

Jantan Muda

1

-

-

-

1

5

Betina Dewasa

12

-

-

-

12

6

Jantan Dewasa

0

-

-

-

0

Jumlah

31

-

-

-

31

Perkembangan produksi sapi brangus yang dipelihara di TPT Amor - Amor pada tahun 2015 yaitu 31 ekor terdiri dari sapi betina dewasa, jantan dewasa, anak betina, dan anak jantan. PENINGKATAN KAPASITAS UPTD 1. Peningkatan peran dan fungsi BIB a. Input Usaha pemerintah untuk mendatangkan bibit ternak unggul dari luar negeri atau grading–up terhadap ternak lokal, bila tidak diimbangi dengan pemberian pakan yang memadai, maka bibit unggul dan keturunannya yang memiliki sifat genetik baik tentu saja tidak akan mampu tumbuh sesuai dengan sifat pembawaan mereka. Sebagaimana dimaklumi bahwa ternak sapi, makanan pokoknya adalah hijauan sehingga harus diusahakan hijauan jenis unggul. Dengan

demikian

ketersediaan

hijauan tetap ada sepanjang musim secara kontinyu. Hijauan pakan ternak hanya bisa dilakukan secara baik apabila kondisi

lahannya

subur,

berair

dan

iklim

mendukung.Kesuburan tanah sangat penting sekali terhadap LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

326

pertumbuhan hijauan karena dengan demikian produksi hijauan akan lebih baik dan meningkat sehingga kebutuhan ternak akan hijauan terpenuhi. Pengembangan Hijauan Pakan Ternak yang dikelola oleh Balai Inseminasi Buatan (BIB) yang berlokasi

di

Banyumulek

Kecamatan

Kediri

Kabupaten

Lombok Barat pada tahun 2015 seluas + 9 Ha, dengan berbagai jenis Hijauan Pakan Ternak harapan dapat memenuhi kebutuhan ternak akan hijauan sepanjang musim secara kontinyu. Dalam

rangka

peningkatan

peran

dan

fungsi

Balai

Inseminasi Buatan, pemerintah dalam hal ini Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD) mengalokasi sebesar Rp. 228.740.000,(dua ratus dua puluh delapan juta tujuh ratus empat puluh ribu rupiah) untuk dipergunakan pada kegiatan antara lain :  Belanja bahan pakan/jagung musim kering  Bahan kimia HPT  Belanja Sertifikasi Produksi  Belanja Jasa Kebersihan Kandang  Belanja Jasa Petugas Keamanan  Belanja makan minum kerja bakti  Belanja Perjalanan Dinas luar daerah b. Output Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan selama satu tahun penuh yang didukung oleh sarana dan prasarana yang mendukung seperti :


327

1. Traktor : - Untuk membajak - Untuk mengangkut hijauan dari kebun rumput ke tempat pencacahan (chopper) 2. Mesin penyedot air dan selang (untuk menyiram) 3. Chopper untuk mencacah hijauan 4. Mesin potong rumput 5. Gerobak untuk mengangkut hijauan dari tempat Chopper ke kandang 6. Sumur bor 7. Parang 8. Sabit 9. Cangkul 10. Pupuk Lahan yang digunakan pada pelaksanaan kegiatan adalah + 9 Ha yang berlokasi di Lelede Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat. c. Outcomes/Hasil Yang Dicapai Produksi Hijauan Pakan Ternak pada awal tahun 2015 sampai pertengahan tahun mengalami penurunan produksi disebabkan mulai

musim

kemarau,

puncaknya pada bulan Agustus sampai dengan November 2015 dimana produksi Hijauan Pakan Ternak di lahan Kebun HPT Banyumulek seluas 9 Ha mengalami penurunan produksi. sementara kebutuhan HPT untuk ternak yang ada di tahun 2015 dapat mencapai 1,6 ton perhari. Pada pertengahan bulan November produksi kembali normal dengan upaya - upaya yang dilakukan untuk mencukupi kebutuhan hijauan bagi ternak - ternak yang ada melalui LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

328

perbaikan-perbaikan bibit rumput, pemupukan yang teratur drainase dan saluran tersier, sumur bor serta meningkatkan keamanan dalam menjaga HMT. Adapun anggaran yang terserap melalui kegiatan tersebut di atas sebesar Rp. 185.760.000,- (seratus delapan puluh lima juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) atau sebesar 95,79%. Setelah dilakukan perbaikan perbaikan melalui kegiatankegiatan tersebut diatas lahan yang ada di HPT Lelede mampu memproduksi hijauan sebesar 2 ton/hari sehingga cukup untuk kebutuhan sapi - sapi yang ada dan kelebihan dari produksi tiap hari dibuatkan dalam bentuk silsase untuk membantu stock pakan pada musim kering untuk tahun 2015 2. Pengembangan Instalasi perbibitan Sapi Amor - Amor a. Input Bibit ternak yang dikembangkan di Pusat Pengembangan Sapi Brangus (TPT Amor-Amor) di Dusun Amor-Amor Desa Gumantar Kecamatan Kayangan Kabupaten Lombok Barat adalah sapi brangus yang didatangkan dari Tapos (Tri. S), hasil persilangan antara sapi Brangus dari India dan Angus dari Australia. Secara umum kegiatan pengembangan instalasi pembibitan sapi Amor - Amor dalam tahun anggaran 2015 meliputi : 1. Belanja barang dan jasa 2. Belanja bahan dan peralatan kebersihan 3. Peremajaan Hijauan Makanan Ternak 4. Belanja jasa petugas kebersihan kandang (untuk hari libur) 5. Belanja jasa keamanan kantor 6. Biaya makan minum kebersihan kerja bhakti 7. Belanja pakaian kerja lapangan 8. Belanja perjalanan koordinasi ke induk 9. Belanja modal


329

 Pengembangan sarana tata kelola air  Pembangunan Gudang penyimpanan pakan  Perbaikan kandang  Pemagaran kebun HMT Untuk menunjang kegiatan yang ada di instalasi perbibitan sapi Amor - Amor pemerintah telah mengalokasikan anggaran dari APBD Provinsi Nusa Tenggara Barat sebesar Rp. 530.400.000,(lima ratus tiga puluh juta empat ratus ribu rupiah) untuk alokasi kegiatan di atas. b. Output Usaha menjaga keamanan kesehatan ternak secara rutin dilakukan sanitasi kandang dan membersihkan lingkungan, pemberian obat dan vitamin secara periodik. pengobatan

dilakukan

jika

ditemukan

Tindakan

ternak

yang

memperlihatkan gejala suatu penyakit, ternak tersebut dibawa ke kandang isolasi untuk diobati untuk mencegah penularan yang lebih lanjut pada ternak - ternak yang masih sehat. Untuk menjaga kesehatan dan keamanan ternak juga di dukung oleh peralatan kerbersihan kandang, pakaian lapangan yang memenuhi standar untuk digunakan serta koordinasi yang baik antara pelaksana di lapangan dengan pimpinan balai maupun kepala dinas. Dalam

menunjang

kegiatan

yang ada di TPT Amor - Amor dalam masalah kebutuhan air telah dikembangkan Sarana Tata Kelola Air yang di pihakketigakan

dalam

hal ini dilaksanakan oleh CV. Nank Rizka yang beralamat di Tanjung begitu pula untuk keamanan pakan hijauan yang ada di areal TPT Amor - Amor sudah dialokasi anggaran untuk pemagaran kebun HMT dalam hal ini dilaksanakan oleh CV.

Anita Citra yang beralamat di Arya


330

Banjar Getas Kota Mataram sedangkan untuk pembangunan gudang pakan dilaksanakan oleh CV. Pade Skedi yang beralamat di Sandik Lombok Barat. Perbaikan kandang dilaksanakan oleh CV. Anita Citra dengan tujuan untuk memperluas areal kandang yang ada dan memperbaikan kandang yang telah dimakan usia yang berada di sisi sebelah timur TPT Amor - Amor. c. Outcomes/Hasil Yang Dicapai Penggunaan

anggaran

yang

sangat

minim

diharapkan

memperoleh hasil yang maksimal dalam pencapaiannya. Hal ini merupakan upaya kreatif dari pelaksana tidak

lapangan

mengabaikan

dengan sasaran

pokok yang ingin dicapai oleh pemerintah. Adapun hasil yang mampu dicapai oleh Balai Inseminasi Buatan dalam mengembangkan instalasi perbibitan Amor Amor yang merupakan warisan instalasi pusat meliputi: 1). Belanja Barang dan jasa sebesar Belanja

Bahan

10.000.000,-

dan

peralatan

Rp. 130.400.000,- 2).

kebersihan

sebesar

Rp.

3). Peremajaan hijauan makanan sebesar Rp.

100.000.000,- 4). Belanja petugas kebersihan kandang pada hari libur sebesar Rp. 18.000.000,- 5). Belanja jasa keamanan kantor instalasi sebesar Rp. 24.000.000,- 6) Belanja makan minum kerja bakti sebesar Rp. 2.000.000,- 7). Belanja pakaian lapangan sebesar Rp. 1.920.000,- 8). Belanja perjalanan koordinatif ke induk sebesar 5.000.000,- dan 9). Belanja Modal sebesar Rp. 400.000.000- meliputi 1). Pengembangan Sarana Tata Kelola Air. 2). Pembangunan gudang penyimpanan pakan, 3). Perbaikan Kandang dan 4). Pemagaran kebun HMT.


331

8.

BALAI PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK SERADING A.

PENDAHULUAN 1. LatarBelakang Dalam upaya mendorong berkembangan sistem dan usaha agribisnis peternakan yang

berdaya

meningkatkan

saing

dan

pendapatan

mampu dan

kesejahteraan masyarakat, pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menetapkan beberapa program unggulan. Salah satu diantaranya adalah Program “PIJAR“ (Sapi, Jagung dan Rumput Laut). Sejalan dengan kebijakan dan penetapan Gubernur Nusa Tenggara Barat untuk menjadikan Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai “Bumi Sejuta Sapi”, maka keberadaan dan

peran

BPTHMT

Serading

sangat strategis dalam mengawal suksesnya program BSS tersebut. Dalam BPTHMT

menjalankan Serading

fungsinya diharapkan

dapat berperan : 1. Sebagai Unit Pelaksana Teknis Daerah yang mampu menghasilkan dan menyediakan bibit ternak dan pejantan unggul sapi potong serta benih pakan makan ternak yang bermutu guna memenuhi kebutuhan peternak di Nusa Tenggara Barat dan daerah lainnya; 2. Sebagai tempat penyuluhan, pelatihan, magang bagi petani ternak maupun petugas peternakan dan penelitian, praktek lapang bagi para mahasiswa/mahasiswi serta pihak-pihak terkait lainnya; 3. Sebagai tempat uji coba teknologi terapan melalui kerjasama dengan lembaga penelitian, Perguruan Tinggi dan pihak-pihak lainnya;


332

4. Sebagai unit yang mampu memberikan pembinaan dan bimbingan teknis di bidang pembibitan ternak sapi maupun pembibitan Hijauan Pakan Ternak di Nusa Tenggara Barat dan kerjasama teknis dengan daerah lainnya; 5. Sebagai sumber penerimaan daerah (PAD) yaitu

dengan

mengembangkan unit-unit usaha peternakan yang produktif. Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak (BPTHMT) merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang dimiliki oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat, dibentuk berdasarkan PERGUBNTB Nomor 23 Tahun 2008. Sesuai Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 23 Tahun 2008 dimaksudkan untuk meningkatkan jangkauan serta mutu pelayanan peternakan bagi masyarakat/peternak dan sekaligus melakukan upaya-upaya peningkatan produksi peternakan,BPTHMT Serading mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB di bidang Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Dalam melakukan tugas pokok tersebut, BPT HMT Serading mempunyai fungsi : 1. Pelaksanaan analisis teknis kegiatan pembibitan ternak dan hijauan makanan ternak 2. Pelaksanaan pengujian dan penerapan kegiatan pembibitan ternak dan hijauan makanan ternak 3. Pelaksanaan kebijakan teknis kegiatan pembibitan ternak dan hijauan makanan ternak 4. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum dan keuangan Pada tahun 2015 Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading melaksanakan beberapa kegiatan yang dibiayai dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Provinsi Nusa Tenggara Barat

dan dana

Dekonsentrasi/Tugas Perbantuan (APBN) melalui DIPA Satker - 06. Dalam

upaya

mengukur

kinerja

sekaligusuntuk

mengetahui

perkembangan dan kemajuan pelaksanaan kegiatan serta identifikasi LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

333

permasalahan dan upaya - upaya pemecahan masalah yang dilakukan dalam pelaksanaan kegiatan oleh unit- unit kerja di Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak pada tahun 2015 akan diuraikan dalam Laporan Tahunan 2015.

2. Tujuan Tujuan yang ingin dicapai adalah : - Peningkatan produksi dan produktifitas UPTD – BPTHMT Serading sebagai Pusat Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak yang handal - Menghasilkan dan memenuhi kebutuhan bibit ternak/benih HPT secara nasional pada umumnya dan di provinsi NTB pada khususnya. - Meningkatkan kualitas SDM Penyuluh, Petugas dan Kelompok Tani Ternak melalui TOT, Diklat dan Pendampingan Teknis. - Meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana BPTHMT Serading sebagai tempat pelatihan dan magang. 3. RuangLingkup Ruanglingkupkegiatan

BPTHMT

Seradingadalahkegiatanpembibitanternakdanhijauanmakananternakd engan sasaran pelaksanaan kegiatan BPTHMT Serading tahun 2015 adalah : - Tersedianya bibit/benih HPT yang berkualitas sejumlah 1.000 kg dan 700.000 pols/stek - Tercapainya pertumbuhan populasi20% dengan angka kematian ratarata di bawah 5% - Terlaksananya penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan sesuai ketentuan dan perundangan yang berlaku - Terpenuhinya PAD sesuaidengan target


334

B.

PROGRAM/KEGIATAN DAN ANGGARAN Jumlah dana yang dialokasikan untuk mendukung program/kegiatan BPTHMTpadatahun anggaran 2015adalah sebesar Rp.4.272.850.000,(empatmiliardua ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) yang terdiri dari sumber dana APBD sebesar Rp.1.125.850.000,(satu milyar seratus dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sumber dana APBNsebesar Rp. 3.147.000.000.-(tiga milyar seratusempat puluh tujuh juta rupiah). Dalam tabel 82berikut disajikan jumlah dana dan sumber pembiayaan pendukung program/kegiatan pada BPTHMT tahun 2015 serta realisasinya sampai dengan bulan Desember 2015.

Tabel 82. Capaian Realisasi Fisik dan Keuangan Kegiatan Pada BPT HMT Serading Sumber Dana APBD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Tahun 2015

No.

Program

1.

Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang ASUH

2.

Kegiatan Pembibitan Ternak dan HMT pada BPTHMT Serading

Sumber Pembiayaan APBD APBN (Rp.000) (Rp.000)

Total (Rp.000)

Realisasi Rp. (000)

%

Fisik (%)

SIAP (Rp.000)

-

3.147.000

3.147.000

3.029.726

96,27

100

117.274

1.125.850

-

1.125.850

919.267,638

81,65

95,65

206.582,362

Sumber Dana APBD Sampai dengan bulan Desember 2015 jumlah dana yang telah terserap sebesar Rp. 919.267.638,-(sembilan ratus sembilan belas juta dua ratus enampuluhtujuh ribu enam ratus tiga puluh delapan rupiah)atau sebesar 81,65%dari jumlah dana yang disediakan yaitu Rp. 1.125.850.000,- (satu milyar seratus dua puluh lima juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terdapat dana SIAP sejumlah Rp. 206.582.362,-. (dua ratus enam juta lima ratus delapan LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

335

puluh dua ribu tiga ratus enam puluh dua rupiah) Dana SIAP tersebut berasal dari: 1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran : terdiri dari : - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Rp. 8.815.894,-

Rp. 3.414.894,Rp. Rp.

1.000,5.400.000,-

2. Program Peningkatan Sarana Prasarana Aparatur terdiri dari: - Pengadaan UPS/Stabilizer, Komputer dan dan Alat- Alat Elektronik - Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Rp. 10.378.668,-

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan terdiri dari:

Rp. 25.485.800,-

- Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja

Rp. 1.000.000,Rp. 9.378.668,-

Rp. 25.485.800,-

4. Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan terdiri dari: - Pembibitan Hijauan Makanan Ternak -Pembibitan Ternak Sapi Bali Serading

Rp. 98.093.000,-

5. Program Peningkatan Kapasitas UPTD terdiri dari: - Peningkatan Peran dan Fungsi BPTHMT Serading - PengembanganInstalasiPembibitanTernak PekatDompu - PengembanganInstalasiPembibitan HMT Pandai – Bima

Rp. 63.809.000,-

Rp. 5.440.000,Rp. 52.653.000,-

Rp. 35.195.000,Rp. 7.075.000,Rp. 21.539.000,-

Dana APBN Sampai dengan bulan Desember 2015 jumlah dana yang telah terserap sebesar Rp. 3.029.726.000,-(tiga milyar duapuluhsembilan juta tujuh ratus duapuluhenamribu rupiah)atau sebesar 96,27%dari jumlah dana yang disediakan yaitusebesar Rp. 3.147.000.000,- (tiga milyar seratus empat puluh tujuh juta rupiah) sehingga terdapat dana SIAP


336

sebesarRp. 117.274.000,- (seratus tujuh belas juta dua ratus tujuh puluh empat ribu rupiah). Dana SIAP tersebut berasal dari :

C.

1. Belanja Barang Non Operasional

Rp. 1.087.500,-

2. Perjalanan

Rp. 6.631.500,-

3. Belanja Gedung dan Bangunan

Rp. 25.000,-

4. Belanja Barang Fisik Lainnya

Rp. 109.530.000,-

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta misi yang diemban oleh Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading (BPTHMT), maka pada tahun 2015 beberapa kegiatan yang dilaksanakan adalah sebagai berikut : 1. Sub Bagian Tata Usaha Penyelenggaraan Bidang Ketatausahaan Kegiatan bidang ketatausahaan pada dasarnya untuk terciptanya kelancaran penyelenggaraan administrasi umum serta pemeliharaan dan peningkatan sarana/prasarana pendukung yang dibutuhkan untuk kelancaran, keamanan dan kenyamanan kerja. Pada tahun 2015 jumlah surat yang masuk adalah sebanyak 252buah dan surat keluar 875buah. Lalulintas surat masuk dan keluar telah diarsipkan sesuai dengan tata kelola pengarsipan sesuai dengan jenis yaitu Juknis/Juklak, Umum, Keuangan, Aset, Undangan, Laporan. Keputusan dll. Sumber Daya Manusia Pada tahun 2015 jumlah pegawai/karyawan pada BPTHMT untuk mendukung kegiatan yang dilaksanakan adalah sebanyak 76 (Tujuh puluh enam) orang. Secara lengkap jumlah dan tempat penugasan

masing-

masing

pegawai/karyawan pada BPTHMT tahun 2015 yaitu disajikan dalam tabel 83 berikut:


337

Tabel 83. Jumlah Pegawai/Karyawan Pada BPT HMT Serading No 1. 2. 3. 4. 5.

Unit Kerja Kepala Balai Sub Bagian Tata Usaha Seksi Pembibitan Ternak Seksi Pembibitan HMT Instalasi : - Instalasi Dompu - Instalasi Bima TOTAL

PNS (Orang) 1 8 10 13

Status PTT (Orang) 3 -

Honor (Orang) 6 4 7

6 13 51

1 4

1 3 21

Jumlah (Orang) 1 15 16 20 8 16 76

Keterangan : PNS = Pegawai Negeri Sipil, PTT = Pegawai Tidak Tetap 2. Lahan Lokasi lahan, luas lahan serta status kepemilikan lahan yang ditempati dan digunakan untuk untuk mendukung pelaksanaan kegiatan Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2015sebagaimana tabel 84 berikut : Tabel 84. Lokasi, Luas Lahan dan Status Lahan Pada BPT HMT Serading No.

Lokasi

1

BPTHMT serading

2

Instalasi Dompu

3

Instalasi Bima

Luas Lahan

Keterangan

42,52 Ha

Milik Pemerintah Provinsi NTB

150,00 Ha


32,33 Ha


3. Pelayanan Publik BPTHMT Serading, disamping melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai pusat perbibitan Ternak dan Hijauan makanan Ternak, pada tahun 2015 juga telah melakukan berbagai kegiatan dibidang pelayanan publik khususnya dibidang peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Sasarannya adalah Penyuluh, Petugas Lapangan,

Kelompok Tani Ternak dan berbagai stakeholder dibidang peternakan. Kegiatannya adalah : LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

338

- Penyediaan tenaga pendamping/pembimbing teknis mahasiswa, siswa sekolah kejuruan (SMK), swasta, kelompok tani ternak dan masyarakat yang melakukan diklat dan magang - Menjadi

Tim

PelepasanVarietas

HPT

UnggulDirektoratPakanDirektoratJenderalPeternakandanKesehatan Hewan - Menjadi

narasumber

padapertemuanyang

dilaksanakanolehDirektoratPakanDirektoratJenderalPeternakandanK esehatanHewan

Jakarta

danDiklatlainnyabaikdilaksanakan

di

BPTHMT maupunbekerjasamadenganpihak lain - Menjaditenagateknispendampingkegiatanpembangunan

UPTD

KerbauKabupaten Sumbawa - Menguji kemampuan teknis (uji kompetensi) ditingkat SMK se Pulau Sumbawa - Menyediakan sarana prasarana untuk Study Banding dari dinas/ UPTD, Instansi kabupaten/kota dan provinsi maupun tingkat nasional/internasional. - Bekerjasama dengan berbagai Lembaga Penelitian dan Perguruan Tinggi dalam rangka uji coba teknologi/riset. 4. Kunjungan di BPTHMT Serading Selama tahun 2015 BPTHMT Serading mendapat kunjungan tamu dari berbagai daerah baik dalam negeri maupun luar negeri. Sampai dengan akhir tahun 2015 tamu yang berkunjung kurang lebih 100 orang dan beberapa kelompok tani ternak. Secara

garis

besarnya,

tersebut

berasal

dari

tamu-tamu

Dinas/Instansi,

BPPT, lembaga penelitian, perguruan tinggi, LSM, Swasta, Sekolah Kejuruan, Kelompok Tani Ternak, UPT, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan – Kementerian Pertanian RI serta berbagai kunjungan tamu dari mancanegara.


339

D. SEKSI PEMBIBITAN TERNAK Kegiatan Pembibitan Ternak di BPTHMT Serading dilaksanakan di 2 tempat yaitu Instalasi Dompu dan Serading.Kegiatan pembibitan ternak tahun 2015 diuraikan sebagai berikut : a. PembibitanTernakSerading Populasi

sapidi

Seradingtahun2015(Januari) sejumlah 228 ekordenganrincian188ekor

(aset),

ekorEx. JICAdan sapi hissar Selama

tahun

2015

39

1 ekor.

terjadi

mutasi

yaitulahir62 ekor,mati 17ekor (+ 5 %) dan pengadaan 45 ekor (APBN).

JadiPopulasiakhirper31 Desember

2015adalah319ekor. b. PembibitanTernakInstalasiDompu PopulasiawalInstalasiDomputahun

2015(Januari) sejumlah 105ekor.

Selamatahun 2015 terjadi mutasi yaitu lahir10 ekor, mati 27 ekor dan pengadaan 55 ekor (APBN). Tingginya angka kematian disebabkan oleh mal

nutrisiakibatadanyakemaraupanjang.

PopulasiternakInstalasiDompuper 31 Desember 2015adalah 135 ekor. E. PEMBIBITAN HMT Kegiatan

pembibitan

HPT

Serading dilaksanakan di Bima

dan

Serading.Pada

di

BPTHMT Instalasi

tahun

2015

BPTHMT Serading telah memproduksi benih HPT

sejumlah 1.115 Kg dan 725.250

stek/Pols Rumput dan telah didistribusikan untuk memenuhi permintaan benih hijauan pakan di berbagai daerah.Daerah distribusi penjualan meliputi Kabupaten/Kota se NTBdanluardaerah.


340

F. PENERIMAAN ASLI DAERAH (PAD) Pada tahun 2015, target Pendapatan Asli Daerahsebesar Rp.144.000.000,(seratus empat puluh empat juta rupiah) dan sampai akhir tahun telah terealisasi sebesar Rp. 113.280.775,- (seratus tiga belas juta dua ratus delapan

puluh

ribu

tujuh

ratus

tujuh

puluh

lima

rupiah)

atau

sebesar78,67%.Tidak tercapainya realisasi PAD tersebut disebabkan karena pelelangan ternak yang telah dihapus tidak dapat terealisasi. Target dan realisasi Pendapatan Asli Daerahtahun 2015 sebagaimana tabel 85 berikut : Tabel 85. Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2015 Pada BPT HMT Serading Target 1 Tahun (Rp.)

Realisasi Keuangan

Penjualan Ternak Penjualan Bibit / Benih HMT Lain – Lain PAD yang Sah

125.000.000 19.000.000

4.500.000 105.463.255

3,60 555,07

-

3.317.500

-

TOTAL

144.000.000

113.280.755

78,67

No

Sumber PAD

1. 2. 3.


Ket

%

341


342

9.

BALAI PENGEMBANGAN DAN PENGOLAHAN PAKAN TERNAK RUMINANSIA (BP3TR) A. PENDAHULUAN 1. Latar Belakang Balai Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 48 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD) pada Dinas Daerah. Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Balai Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia (BP3TR) mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat dibidang Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia. Dalam melaksanakan tugas UPTD Balai Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia (BP3TR) menyelengggarakan fungsi : 1. Menyusun rencana kegiatan pengembangan dan pengolahan pakan ternak ruminansia, 2. Menyusun dan menyiapkan bahan pembelajaran peningkatan kualitas sumber daya lokal dalam pengembangan pakan ternak ruminansia, 3. Melaksanakan pelatihan dan pembinaan dibidang pengolahan pakan ternak ruminansia, 4. Melaksanakan pengembangan pakan ternak ruminansia, 5. Melayani

teknis

pengolahan

pakan

ternak

ruminansia

kepada

masyarakat/pelaku usaha bidang peternakan khususnya ternak ruminansia, 6. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan program/kegiatan 7. Mengelola urusan ketatatusahaan, dan 8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai bidang tugas.


342

Susunan Organisasi dan manajemen UPTD Balai Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia (BP3TR)sebagai berikut : 1. Kepala UPTD -BP3TR. Mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasi pelaksanaan tugas UPTD BP3TR sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Sub Bagian Tata Usaha Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pengelolaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, rumah tangga, pengelolaan

informasi

dan

dokumentasi

serta

melaksanakan

pembinaan administrasi di lingkungan UPTD BP3TR. 3. Seksi Pengembangan dan Pelatihan Pakan Ternak Ruminansia Mempunyai tugas melaksanakan pelatihan, pembinaan dan pengembangan dibidang pakan ternak ruminansia. 4. Seksi Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia Mempunyai tugas melaksanakan pembinaan dan pengolahan pakan ternak ruminansia. 5. Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas kepala UPTD BalaiPengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia (BP3TR) sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, UPTD BP3TR diharapkan dapat berperan dalam peningkatan populasi ternak ruminansia (Sapi dan Kerbau) ditingkat petani ternak maupun pengusaha peternakan guna mendukung swasembada daging nasional dengan cara : 1. Memanfaatkan hasil samping produk pertanian, perkebunan dan industri dengan memanfaatkan teknologi pengolahan pakan, 2. Mengembangkan bahan pakan lokal sebagai bahan pakan olahan, 3. Memberikan pelatihan pengolahan pakan kepada kelompok ternak dan pengusaha ternak, 4. Melakukan pengolahan pakan kebutuhan sendiri (BIB) dan sebagai contoh. LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

343

Uraian diatas mencerminkan pelaksanaan anggaran kegiatan APBD tahun 2015 mendukung terselenggaranya pelaksanaan tupoksi dari UPTD Balai Pengembangan dan Pengolaha Pakan Ternak Ruminansia. 2. Tujuan - Sebagai gambaran perkembangan ketatausahaan yang menyangkut pengelolaan perkembangan kepegawaian, pengelolaan barang/aset dan administrasi kelembagaan. - Sebagai gambaran capaian kinerja UPTD Balai Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia dalam penyelenggraan tugas pokok dan fungsinya sebagai suatu lembaga yang diharapkan berkontribusi terhadap peningkatan produksi dan produktivitas ternak melalui optimalisasi penerapan teknologi pengolahan pakan. 3. Ruang Lingkup Ruang lingkup penulisan laporan tahunan UPTD BP3TR sebagai berikut : - Pelayanan intern seperti penataan administrasi dan pengelolaan rumah tangga yang ada di UPTD BP3TR yang menjadi urusan ketatausahaan. - Pelayanan teknis kepada kelompok ternak, pengusaha ternak, dan petugas

teknis

di

Kabupaten/Kota

melalui

kegiatan

pelatihan

pengolahan pakan ternak ruminansia.

B. PROGRAM KEGIATAN DAN REALISASI ANGGARAN 1. Program Kegiatan Tahun Anggaran 2015 Program kegiatan tahun anggaran 2015 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB yang dikelola UPTD Balai Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia sebanyakRp. 385.912.000,- (tiga ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus dua belas ribu rupiah) yang dirinci untuk kegiatan sebagai berikut :


344

1) Belanja ATK UPTD BP3TR

Rp.

6.000.000,-

2) Belanja Jasa Kantor

Rp. 10.000.000,-

3) Belanja Cetak dan Penggandaan

Rp.

4) Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan

Rp. 10.000.000,-

5) Belanja Pakaian Kerja Lapangan

Rp. 10.000.000,-

9.000.000,-

6) Belanja Perjalanan Dinas Identifiksi Potesi HSP Rp. 75.100.000,7) Belanja Perjalanan Dinas dlm rgk Koordinasi/-

Rp

28.000.000,-

Konsultasi Pengembangan Pakan Olahan Limbah Pertanian di Pusat 8) Belanja Honor Panitia Pelaksana Diklat

Rp.

6.192.000,-

9) Belanja Uang Transport Panitia dan Narasumber Rp. 13.020.000,10) Belanja Uang Saku Peserta Diklat

Rp. 18.000.000,-

11) Belanja Bahan Pakai Habis

Rp. 10.000.000,-

12) Belanja Pembelian Pakan Limbah

Rp. 25.000.000,-

(Jerami/limbah)Pertanian Lainnya 13) Belanja Bahan Kimia untuk Pengolahan Pakan

Rp. 10.000.000,-

14) Belanja Jasa Petugas Keamanan Kantor

Rp. 14.400.000,-

15) Belanja Narasumber

Rp. 13.500.000,-

16) Belanja Jasa Tenaga Pengolahan Pakan HSP

Rp. 15.000.000,-

17) Belanja Jasa Moderator

Rp. 26.700.000,-

18) Belanja Makan Minum Diklat Pengolahan

Rp. 30.000.000,-

Pakan Limbah 19) Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Diklat/

Rp. 35.000.000,-

Pendampingan Pengolahan Pakan Limbah 20) Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Diklat/

Rp. 21.000.000,-

Magang Petugas Pengolahan Pakan di Pusat Dan yang tertuang dalam Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL)/DIPA Dana Dekonsentrasi Satker-06 (Revisi-3) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB sebanyak Rp. 69.450.000,-(enam puluh sembilan juta empat ratus lima puluh ribu rupiah)yang dirinci untuk kegiatan sebagai berikut :


345

Kegiatan Pengawasan Peredaran Imbuhan/Pelengkap Pakan : 1) Belanja Bahan

Rp. 3.100.000,-

2) Belanja Barang Non Operasional Lainnya

Rp. 17.200.000,-

3) Belanja Perjalanan Biasa

Rp. 8.400.000,-

Kegiatan Bimtek Manajemen dan Teknologi Pakan : 1) Belanja Bahan

Rp. 5.450.000,-

2) Honor Output Kegiatan

Rp. 3.750.000,-

3) Belanja Jasa Profesi

Rp. 4.000.000,-

4) Belanja Perjalanan Biasa 5) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting

Rp.14.550.000,Rp. 3.000.000,-

Dalam Kota 2. Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Tahun Anggaran 2015 Realisasi pelaksanaan program kegiatan APBD tahun anggaran 2015dari masing-masing kegiatan tercapai realisasi fisik rata-rata 100% dan keuangan 87% dengan rincian sebagaimana tabel 86 berikut : Tabel 86. Target Dan Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Pada BP3TR Sumber Dana APBD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Tahun 2015 No. 1.

Program PeningkatanPen erapan Teknologi Peternakan

Kegiatan -

2.

Pengembangan Diklat Pengolahan Pakan Limbah Pertanian

-

-

-

Target (Rp)

Belanja ATK : Belanja ATK UPTD BP3TR Belanja Jasa Kantor Belanja Cetak dan Penggandaan Belanja Makanan dan Minuman Kegiatan Belanja Pakaian Kerja Lapangan

Belanja Perjalanan Dinas Identifikasi Potesi Hasil Samping Pertanian Belanja Perjalanan Dinas Dalam Rangka Koordinasi / Konsultasi Pengembangan Pakan Olahan Limbah Pertanian di Pusat Belanja Honor Panitia Pelaksana Diklat Belanja Uang Transport Panitia dan Narasumber Belanja Uang Saku Peserta Diklat Belanja Bahan Pakai Habis


Realisasi (Rp)

6.000.000

6.000.000

10.000.000 9.000.000 10.000.000

10.000.000 9.000.000 10.000.000

10.000.000

9.900.000

75.100.000

74.274.000

28.000.000

26.862.200

6.192.000

1.290.000

13.020.000

1.440.000

18.000.000 10.000.000

18.000.000 8.500.000

346

-

-

Belanja Pembelian Pakan Limbah (Jerami/limbah) Pertanian Lainnya Belanja Bahan Kimia untuk Pengolahan Pakan Belanja Jasa Petugas Keamanan Kantor Belanja Narasumber Belanja Jasa Tenaga Pengolahan Pakan HSP Belanja Jasa Moderator Belanja Makan Minum Diklat Pengolahan Pakan Limbah Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Diklat/Pendampingan Pengolahan Pakan Limbah Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka Diklat/Magang Petugas Pengolahan Pakan di Pusat Total

25.000.000

25.000.000

10.000.000

10.000.000

14.400.000

14.400.000

13.500.000 15.000.000

13.500.000 15.000.000

26.700.000 30.000.000

2.700.000 27.300.000

35.000.000

35.000.000

21.000.000

17.900.000

385.912.000

336.066.200

Sedangkan realisasi pelaksanaan program kegiatan APBN tahun anggaran 2015 dari masing-masing kegiatan tercapai realisasi fisik rata-rata 100% dan keuangan 97% dengan rincian sebagaimana tabel 87 berikut : Tabel 87. Realisasi Pelaksanaan Program Kegiatan Sumber Dana APBN Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Tahun 2015 Pada BP3TR No. 1.

2.

Program

Kegiatan

Pengawasan Peredaran Imbuhan/ Pelengkap Pakan

-

Bimtek Manajemen dan Teknologi Pakan

-

-

Target (Rp)

Realisasi (Rp)

Belanja Bahan Belanja Barang Non Operasional Lainnya Belanja Perjalanan Biasa

3.100.000 17.200.000

3.075.000 17.145.000

8.400.000

8.400.000

Belanja Bahan Honor Output KegiatanBelanja Jasa Profesi Belanja Perjalanan Biasa Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota Total

15.450.000 3.750.000 4.000.000 14.550.000

15.450.000 2.400.000 4.000.000 14.550.000

3.000.000

3.000.000

69.450.000

68.020.000


347

C. PELAKSANAAN DAN CAPAIAN PROGRAM KEGIATAN APBD DAN APBN TAHUN 2015 1. KEGIATAN SUB BAGIAN TATA USAHA Umum Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan oleh UPTD Balai Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia (BP3TR) untuk setahun, pengelolaan ketatausahaan, kepegawaian, seperti surat menyurat, baik itu suratsurat kedinasan maupun surat yang terkait langsung dengan setiap personil yang ada di UPTD Balai Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia (BP3TR). Selain itu Sub Bagian Tata Usaha juga bertugas untuk mengelola barang-barang inventaris/perlengkapan, keuangan dan urusan rumah tangga lainnya serta melaksanakan pembinaan administrasi dilingkungan UPTD Balai Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia (BP3TR). Tujuan Kegiatan Tujuan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Tata Usaha antara lain : - Pelayanan administrasi perkantoran, - Mengontrol surat-surat yang masuk dan surat-surat yang keluar dari Balai Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia, - Inventarisasi barang daerah Sasaran Kegiatan Sasaran kegiatan yang dilaksanakan oleh Sub Bagian Tata Usaha antara lain: - Pegawai dan masyarakat umum yang membutuhkan informasi mengenai kegiatan UPTD Balai Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia (BP3TR), - Perguruan Tinggi Negeri/Swasta dan pihak luar lainnya yang melakukan kerjasama dengan UPTD Balai Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia (BP3TR).


348

1.1. PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM KEGIATAN INPUT Surat Masuk Yang dimaksud surat masuk didalam hal ini adalah setiap surat kedinasan

yang

masuk

ditujukan

kepada

Kepala

Balai

Pengembangan dan Pelatihan Pakan Ternak Ruminansia Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Penanganan Surat Masuk - Setiap

surat

yang

ditujukan

kepada

Kepala

Balai

Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat, terlebih dahulu harus dicatat dalam buku agenda surat masuk dengan mencantumkan antara lain :  Asal Surat  Tanggal Surat  Nomor Surat  Maksud atau Perihal Surat tersebut - Setelah surat tersebut diberikan lembar Disposisi atau Rolling Slipkemudian dilanjutkan kepada Kepala Sub Bagian Tata Usaha untuk diparaf secara hirarki dan selanjutnya dinaikan ke Kepala Balai Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat. - Setelah surat turun dari Kepala Balai Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat, surat-surat tersebut

diarahkan

kepada

seksi-seksi

atau

Pengelola

Keuangan (sesuai dengan disposisi Kepala Balai) kemudian untuk ditindaklanjuti sesuai dengan petunjuk Kepala Balai.


349

Surat Keluar Yang dimaksud dengan surat keluar adalah setiap surat kedinasan yang ditujukan kepada unit/instansi lain, baik yang ditujukan kepada Perorangan, organisasi maupun lembaga Pemerintah. Surat tersebut berasal dari unit/bagian yang berada dilingkup Balai Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat baik teknis maupun administrasi, misalnya Surat Keputusan Kepala Balai Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat, Naskah Dinas, Surat Edaran dan lain-lain. Penanganan Surat Keluar - Setiap Surat Keluar yang akan diajukan untuk ditandatangani oleh Kepala UPTD BP3TR Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat terlebih dahulu : 1. Harus diteliti dan dicek keabsahannya oleh unit/bagian yang bersangkutan. 2. Diparaf oleh pejabat yang ditunjuk sesuai Edaran Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat. 3. Surat tersebut harus dinaikkan kepada Kepala UPTD BP3TRDinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk ditandatangani. Setelah surat tersebut turun kemudian diberi nomor dan tanggal pada agenda surat keluar kemudian distempel. Kemudian disampaikan lagi ke unit/bagian yang menangani surat tersebut dengan meninggalkan 1 (satu) lembar untuk arsip di Sub Bagian Tata Usaha. a. Urusan Kepegawaian Balai

Pengembangan

dan

Pengolahan

Pakan

Ternak

Ruminansia didukung oleh 10 (sembilan) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 2 (dua) orang Orang Pegawai Kontrak.


350

b. Urusan Perlengkapan Urusan perlengkapan sesuai dengan Perda Nomor 13 Tahun 2008, diserahkan tugas membantu kelancaran pada Sub Bagian Tata Usaha sebagai unit yang melakukan pengelolaan terhadap Adminitrasi Perlengkapan. UPTD dalam hal ini BP3TR dalam urusan perlengkapan merupakan bagian dari uraian tugas bagian Tata Usaha. OUTPUT Adapun

beberapa

output

yang

dihasilkan

pada

kegiatan

ketatausahaan pada UPTD Balai Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia (BP3TR) antara lain terselenggaranya pelayanan surat menyurat, tersedianya Notebook 2 buah, Komputer PC dan Printer masing-masing 2 buah, Meja Setengah Biro 3 buah, Meja Biro 1 buah, 4 unit Kursi Kerja Pejabat tipe JV 5010,10 unit Kursi Kantor Susun tipe ChitoseCaersar N (inventaris ini diperoleh dari sumber dana APBD tahun 2013), sedangkan 1 set peralatan Mesin Pengepresan Jerami, 1 unit Genset 10.000 Watt, 1 Unit Mesin Chopper, 25 buah tong Silase, 1 Unit Mesin Mixer merk Shuang Chai, 2 Unit Mesin Disc Mill merk Shuang Chai/S195 dan JIMO FFC23, 1 paket peralatan pertanian, 1 paket peralatan perbengkelan dan bahan-bahan untuk pengolahan pakan diperoleh dari dana CSR PT. Newmont Nusa Tenggara dan LIPI danterlaksananya Perjalanan Dinas dalam maupun luar daerah. OUTCOMES/HASIL YANG DICAPAI Adapun hasil yang dicapai oleh Sub Bagian Tata Usaha antara lain jumlah surat masuk untuk tahun 2015 tercatat 106 buah surat, sedangkan jumlah surat yang keluar untuk tahun 2015 adalah sebanyak 47 buah surat. Tercapainya keadaan yang lebih kondusif dengan adanya Petugas Penjaga Malam. Pembangunan gedung kantor dan gudang telah selesai sehingga kami dapat menempati gedung yang baru. Tersosialisasinya keberadaan UPTD BP3TR di Kabupaten/Kota se-Nusa Tenggara Barat.


351

2. KEGIATAN SEKSI PENGEMBANGAN DAN PELATIHAN PAKAN TERNAK RUMINANSIA Umum Seksi Pengembangan dan Pelatihan Pakan Ternak Ruminansia UPTD Balai Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia (BP3TR) Kesehatan

Dinas

Peternakan

Hewan

Provinsi

dan Nusa

Tenggara Barat yang terbentuk sesuai dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 48 Tahun 2012 dengan tugas pokok dan fungsi yaitu

:

memberikan/melaksanakan

pelatihan,

pembinaan

dan

pengembangan dibidang pakan ternak ruminansia. Pada Tahun Anggaran 2015 Seksi Pengembangan dan Pelatihan Pakan Ternak Ruminansia UPTD BP3TR telah melaksanakan kegiatan antara lain: - Pertemuan Bimbingan TeknisManajemen dan Teknologi Pakan (Bimtek) dan Pelatihan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia - Pertemuan Bimbingan Teknis Manajemen dan Teknologi Pakan dilaksanakan di 1 (satu) kelompok yaitu Kelompok Tani Ternak Geger Girang Dusun Anjani Barat Desa Anjani Kecamatan Suralaga Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 16 April 2015 yang sumber dananya dari DIPA APBN Satker-06 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB sedangkan Pelatihan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia telah dilaksanakan di 3 (tiga) kelompok yaitu Kelompok Tani Ternak Teras Iring Desa Rempek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara pada tanggal 6-7 Mei 2015, Kelompok Tani Ternak Indonesia Raya Desa Wakan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timurpada tanggal 20-21 Agustus 2015dan Kelompok Tani Ternak Ranjung Sejahtera Desa Kebon Ayu Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat pada tanggal 1-2 Desember 2015 yang dananya bersumber dari DPA Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB. LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

352

- Peningkatan SDM untuk Aparatur Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Aparatur, pegawai UPTD BP3TR sebanyak 4 (empat) orang telah mengikuti Diklat Pembuatan

PakanTernak

Ruminansia

yang

diselenggarakan

olehPT. Karya Anugerah Rumpin (PT. KAR) di Cibodas Bogor Jawa Barat pada tanggal16-18 November 2015yang dibiayai dari sumber dana DPPA SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB. - Pelatihan Pembuatan Silase dan Pelatihan TechnoPark Pelatihan Pembuatan Pakan Ternak (Silase) yang diikuti oleh kelompok ternak binaan Dinas Kesehatan

Peternakan Hewan

dan Provinsi

NTB, pengusaha di bidang peternakan, perguruan tinggi (UNRAM) karyawan Rumah Potong Hewan Banyumulek yang dilaksanakan di kantor UPTD BP3TR. Kegiatan pelatihan ini adalah kerjasamaLembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI)dengan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB (UPTD BP3TR) yang dilaksanakan pada tanggal 28-30 April 2015 dengansumberdananya berasal dari kegiatanLIPI. Sedangkan Pelatihan

TechnoPark

“Gerakan

Pengembangan

SDM

TP

Banyumulek” berpartisipasi

dalam

Bulan Bakti Peternakan Provinsi Nusa Tenggara Baratyang dilaksanakan pada

tanggal28

September - 3 Oktober 2015

di

Aula

UPTD

BP3TR Banyumulek.


353

Tujuan Tujuan kegiatan yang dilaksanakan oleh Seksi Pengembangan dan Pelatihan Pakan Ternak Ruminansia antara lain : - Meningkatkan ketrampilan Aparatur (UPTD BP3TR), petugas teknis dan petani ternak dalam PengolahanPakan Ternak Ruminansia. - Menambah wawasan petani ternak tentang teknik penyediaan pakan hijauan, hasil samping pertanian dan hasil samping agroindustri. - Mengetahui teknik dan cara penyimpanan pakan yang benar. Sasaran Sasaran kegiatan yang dilaksanakan oleh Seksi Pengembangan dan Pelatihan Pakan Ternak Ruminansia antara lain : - Kelompok Tani Ternak - Petugas Teknis Kabupaten/Kota - Aparatur (UPTD BP3TR) 2.1. PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM KEGIATAN Input Sumber Pembiayaan Kegiatan ini dibiayai dengan dana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTBNomor : 034/DPA/TAPD/2015 Tanggal 20 Oktober 2014 pada Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan kegiatan Pengembangan Diklat Pengolahan Pakan Limbah Pertanian, melalui Rencana Kerja Anggaran Kementerian

Lembaga

(RKAKL)/DIPA

(Revisi

3)

Dana

Dekonsentrasi Satker-06 Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTBNomor : DIPA-018.06.3.239075/2015 Tanggal 14 November 2014dan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Nomor : 073/DPPA/TAPD/2015 Tanggal 10 September 2015 (yang melekat pada kegiatan Bidang Budidaya dan Pengembangan Peternakan). LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

354

Besarnya Anggaran Dana berasal dari APBD/DPA sebesarRp. 385.912.000,- (Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Belas RibuRupiah),- dan dari RKAKL/DIPA Dana DK Satker-06 sebesar Rp. 69.450.000,- (Enam Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)yang melekat pada kegiatan Bidang Budidaya dan Pengembangan Peternakan. Penggunaan Anggaran dan Realisasinya Anggaran APBD/DPA digunakan untuk pelaksanaan kegiatan Diklat Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia sebesar Rp. 237.812.000,terealisasi sebesar Rp 190.030.000,- dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 79%dan Anggaran APBN/DIPA sebesar

Rp

40.750.000,- terealisasiRp.39.400.000,- dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 96%. Anggaran digunakan untuk penyusunan laporan, membayar honor panitia pelaksana diklat, transport peserta diklat, uang saku peserta diklat, jasa tenaga ahli/peneliti/instruktur/narasumber, makanan dan minuman kegiatan diklat, perjalanan dinas dalam daerah dan perjalanan dinas dalam rangka diklat/magang pengolahan pakan. Sumber Daya Manusia Kegiatan Seksi Pengembangan dan Pelatihan Pakan Ternak Ruminansia didukung oleh 1 (satu) orang staf PNS. Output Adapun Output dari Kegiatan Seksi Pengembangan dan Pelatihan Pakan Ternak Ruminansia adalah terlaksananya pelatihan pengolahan pakan ternak ruminansia dikelompok peternak yang mendapat bantuan alat unit pengolah pakan skala kecil di KabupatenLombok Utara, KabupatenLombok Barat dan Kabupaten Lombok Timur. Outcome/Hasil Yang Dicapai Terlatihnya 3 (tiga) kelompok tani ternak sebanyak 120 orang yang terdiri dari 40 anggota dan pengurus Kelompok Tani Ternak Teras Iring Desa Rempek Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

355

40 anggota dan pengurus Kelompok Tani Ternak Indonesia RayaDesa Wakan Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timurdan 40 anggota dan pengurus Kelompok Tani Ternak Ranjung Sejahtera Desa Kebon Ayu Kecamatan GerungKabupaten Lombok Baratditambah 3 (tiga) orang petugas teknis dari masingmasing Dinas Kabupaten Lombok Utara, Dinas Kabupaten Lombok Barat danDinas Kabupaten Lombok Timur.

2.

KEGIATAN SEKSI PENGOLAHAN PAKAN TERNAK RUMINANSIA Umum Seksi Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia

UPTD

Balai

Pengembangan dan Pengolahan Pakan

Ternak

Ruminansia

(BP3TR) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terbentuk sesuai dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Barat Nomor 48 Tahun 2012 dengan tugas pokok dan fungsi yaitu : melaksanakan pembinaan dan pengolahan pakan ternak ruminansia. Pada tahun anggaran 2015, Seksi Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia UPTD BP3TR telah melaksanakan kegiatan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia. Tujuan Tujuan

kegiatan

yang

dilaksanakan

oleh

Seksi

Pengolahan

PakanTernak Ruminansia antara lain : - Memanfaatkan Hasil Samping Pertanian dan Hasil Samping Agroindustri melalui Teknologi Pengolahan - Tersedianya pakan olahan berupa Silase Pakan Komplit, Silase Jagung, Jerami Tape, Jerami Moll, Hay Press nutrisi lengkap dan Konsentrat.


356

Sasaran Kegiatan Sasaran kegiatan yang dilaksanakan oleh Seksi PengolahanPakan Ternak Ruminansia antara lain : - Aparatur lapangan - Ketersediaan pakan untuk ternak di BIB - Dinas Peternakan Kabupaten/Kota Se-NTB - TechnoPark LIPI

3.1. PENCAPAIAN KINERJA PROGRAM KEGIATAN INPUT Pembiayaan Sumber Pembiayaan Kegiatan ini dibiayai dengan dana Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pengguna Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Nomor : 034/DPA/TAPD/2015 Tanggal 20 Oktober 2014 pada Program Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan Kegiatan Pengembangan Pakan Hijauan Ternak dan Limbah Pertanian dan melalui Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL)/DIPA Dana Dekonsentrasi (Satker-06) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTBNomor : DIPA018.06.3.239075/2015 Tanggal 14 November 2014(melekat pada kegiatan Bidang Budidaya dan Pengembangan Peternakan). BesarnyaAnggaran Dana berasal dari APBD/DPA sebesarRp. 148.100.000,- (seratus empatpuluh delapan jutaseratus ribu rupiah),- dan dari RKAKL/DIPA Dana DK Satker-06 sebesar Rp. 28.700.000,- (dua puluh delapan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang melekat pada kegiatan Bidang Budidaya dan Pengembangan Peternakan.


357

PenggunaanAnggaran Anggaran

APBD/DPA

digunakan

untuk

pelaksanaan

kegiatan

Pengembangan Pakan Hijauan Ternak dan Limbah Pertanian sebesar Rp. 146.036.200,- dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 99%., dan Anggaran APBN/DIPA sebesar Rp 28.620.000,- dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 99%. Anggaran digunakan untuk penyusunan laporan, membayar jasa untuk pengangkutan pakan hasil samping pertanian, rapat intern, pembelian pakaian kerja lapangan, monev/identifikasi hasil samping pertanian se-pulau lombok dan koordinasi/konsultasi ke pusat dan daerah lainnya. Sumber Daya Manusia Kegiatan Seksi Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia didukung oleh 1 (satu) staf PNS. Lokasi Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia dilaksanakan di UPTD Balai Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia di Jalan Pariwisata Dusun Lelede Desa Banyumulek Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat. Sarana dan Prasarana - Gudang Pakan - Alat Pengepres Jerami Hidrolik - Tong untuk pembuatan silase - Genset 10.000 watt - Mesin Chopper - Mesin Mixer merk Shuang Chai - Mesin Disc Mill merk Shuang Chai/S195 dan merk JIMO FFC23 - Peralatan pertanian 1 paket - Peralatan perbengkelan 1 paket dan - Bahan-bahanuntukpengolahanpakan


358

OUTPUT Kegiatan Seksi Pengolahan Pakan yang berasal dari sumber dana APBD sampai dengan Desember 2015 total dana sebesar Rp. 148.100.000,- dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 98%.Dengan rincian sebagai berikut : - Belanja barang dan jasa dengan jumlah anggaran Rp. 6.000.000,dengan realisasi fisik dan keuangan 100% - Jasa pengangkutan pakan hasil samping pertanian dengan anggaran Rp. 10.000.000,- realisasi fisik dan keuangan 100% - Belanja cetak dokumen balai dengan jumlah anggaran sebesar Rp. 6.000.000,- realisasi fisik dan keuangan 100% - Penggandaan dokumen dengan jumlah anggaran Rp. 3.000.000,dengan realisasi fisik dan keuangan 100% - Makanan dan minuman rapat intern dengan jumlah anggaranRp. 10.000.000,- dengan realisasi fisik 100% dan keuangan 57% - Pembelian pakaian kerja lapangan dengan jumlah anggaranRp. 10.000.000,- realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99% - Monev/Identifikasi hasil samping pertanian se-P. Lombok dengan jumlah anggaran Rp 45.100.000,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 99% - Monev/Identifikasi hasil samping pertanian se-P. Sumbawa dengan jumlah anggaran Rp 30.00.000,- dengan realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 97% - Koordinasi/konsultasi pakan olahan dipusat/daerah lainnya dengan jumlah anggaran Rp. 28.000.000,- realisasi fisik 100% dan realisasi keuangan 95%


359

OUTCOME/HASIL YANG DICAPAI Kegiatan pengolahan pakan ternak dilaksanakan di Gudang UPTD Balai Pengembangan dan Pengolahan Pakan Ternak Ruminansia yang kegiatannya meliputi Pengolahan Silase Jagung, Pengolahan Jerami MOL, Pengolahan Jerami Tape, Pengolahan Silase Komplit dan pembuatan Konsentrat.Pakan olahan yang diproduksi oleh UPTD BP3TR diserahkan untuk pakan ternak sapi yang ada diBalai Inseminasi Buatan (BIB) – Banyumulek, masyarakat setempat dan kelompok tani ternak.


360

BAB IV PERMASALAHAN DAN UPAYA PEMECAHAN MASALAH A. PERMASALAHAN Dalam pelaksanaan kegiatan di tahun 2015beberapa permasalahan yang dapat disampaikanadalah sebagai berikut : SEKRETARIAT 1. Masalah teknis yang dihadapi terbanyak adalah masalah pengumpulan data di lapangan. Petugas di lapangan seringkali mengalami kesulitan dalam pengumpulan data sehingga waktu yang dibutuhkan untuk penyelesaian pekerjaan lebih lama dari waktu yang telah direncanakan. 2. Masalah non teknis yang dialami adalah masalah administrasi baik administrasi keuangan maupun administrasi pelaporan serta jadwal pelaksanaan kegiatan yang mundur dari jadwal yang telah direncanakan. BIDANG BUDIDAYA DAN PENGEMBANGAN TERNAK 1. Lambannya proses ULP dan kadang tidak adanya pihak ke-3 yang mengikuti pelelangan yang menyebabkan dilakukannya proses tender ulang 2. Adanya kegiatan yang gagal proses lelang lewat ULP disebabkan karena HPS dan Spek yang tidak sesuai 3. Adanya beberapa peralatan dan mesin yang diserahkan kepada masyarakat/kelompok

tidak

dapat

terealisasi

disebabkan

karena

pemanfaatan peralatan yang tidak optimal dan ditingkat kelompok terkendala biaya operasional (biaya bensin, solar, dll) sehingga peralatan dimaksud dikhawatirkan akan mangkrak. 4. Sentuhan teknologi untuk pengembangan perbibitan ternak tidak disertai dengan kesiapan sumberdaya manusia petugas pendamping dan anggota kelompok 5. Pelaporan dari kabupaten/kota selalu terlambat penyampaiannya ke provinsi. 6. Pemanfaatan Pabrik Pakan Skala Kecil (PPSK) dan UPPK di kelompok belum maksimal LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

361

BIDANG KESEHATAN HEWAN 1. Laporan kegiatan dari Kabupaten/Bidang yang menangani fungsi kesehatan hewan dan peternakan sering terlambat. 2. Sarana dan Prasarana Kesehatan Hewan khususnya di Puskeswan masih kurang seperti sepeda motor operasional, peralatan dan lain - lain sehingga penanganan kasus penyakit hewan/ternak sering terlambat. 3. Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Puskeswan khususnya tenaga Medis Veteriner (Dokter Hewan) masih kurang sehingga masih ada puskeswan yang tidak memiliki dokter hewan hal ini menyebabkan pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan tidak optimal 4. Beberapa Kabupaten/Kota untuk kegiatan Kesehatan Hewan tidak memperoleh

dukungan

dana

yang

memadai

terutama

untuk

pengadaan obat-obatan dan peralatan medis bahkan disalah satu kabupaten dana untuk pengadaan obat-obatan dan peralatan medis tidak dianggarkan. 5. Pada beberapa kabupaten/kota, kelembagaan puskeswan berubah sehingga menyulitkan dalam koordinasi pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan di tingkat lapangan. 6. Keterampilan Medik Veteriner (dokter hewan) dalam penanganan gangguan reproduksi masih kurang. 7. Obat-obatan Gangguan Reproduksi seperti hormon dan lain - lain masih kurang. 8. Kurangnya dana oprasional untuk kegiatan vaksinasi Antraks dan SE/Ngorok. 9. Tingkat kesadaran petani masih rendah untuk membawa ternaknya ke lokasi vaksinasi (di P Sumbawa) 10. Topografi wilayah dengan tingkat kesulitan yang tinggi menyebabkan terhambatnya pelayanan kesehatan hewan terutama di P Sumbawa. 11. Kegiatan

pencegahan

dan

penolakan

penyakit

rabies

masih

terkendala dengan pemahaman masyarakat yang masih kurang (hobby dan peluang jual beli HPR) sehingga masih dijumpai pemasukan HPR ke NTB.


362

12. Kurangnya SDM, sarana dan prasarana serta operasional dalam pengawasan masuknya HPR di pelabuhan-pelabuhan tidak resmi. 13. Kurangnya

dana

pada

baseline

pengamatan

penyakit

sehingga

pengamatan penyakit masih menempel pada kegiatan yang lainsehingga peralatan dan dana operasional surveilans penyakit hewan masih minim. 14. Dana pendukung ISIKHNAS belum memadai. 15. Jawaban hasil uji laboratorium terlalu lama sehingga penangan kasus yang memerlukan konfirmasi laboratorium tidak maksimal. 16. Ketersediaan transport media, cotton swab belum ada sehingga pengiriman sample swabbelum dilakukan. 17. Masih terbatasnya alat dan bahan seperti alat suntik (socorex/semi otomatis), alat deteksi dini (rapid test) dan pakaian pelindung (PPE) yang mendukung pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalian PHMS Zoonosis di kabupaten/Kota. 18. Lemahnya pengamanan lalu lintas ternak unggas didaerah-daerah tertular dan sekitarnya serta pasar unggas. 19. Pengetahuan dan pemahaman masyarakat (petani peternak) tentang penyakit AI serta bahaya yang ditimbulkan masih rendah. 20. Adanya program unggulan dari pemerintah daerah sehingga anggaran untuk pengendalian AI menjadi program penunjang saja.

BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 1. Pemotongan ternak betina produktif di Nusa Tenggara Barat baik terhadap total pemotongan maupun terhadap total betina yang dipotong pada tahun 2015menurun dibanding dengan pemotongan pada tahun 2014. Pemotongan betina produktif terhadap betina yang dipotong di NTB yaitu sebesar 14,64% pada tahun 2014 dan sebesar 9,51% pada tahun 2015dengan rincian sebagai berikut : a. Pulau Lombok sebesar 10,67% pada Tahun 2014 dan sebesar 7,92% pada tahun 2015 b. Pulau Sumbawa sebesar 14,87% pada tahun 2014 dan sebesar 9,56% pada tahun 2015


363

2. Program Penyelamatan Sapi Betina Produktif dan kegiatan lain yang dapat mengurangi angka pemotongan ternak betina produktif di RPH diharapkan akan lebih maksimal dengan telah dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengendalian Pemotongan Ternak Ruminansia Besar Betina Produktif 3. Tingginya harga pejantan yang siap potong dibandingkan dengan harga ternak betina sangat mempengaruhi jumlah pemotongan betina 4. Kesadaran jagal/masyarakat dan dukungan dari semua pihak terkait sangat dibutuhkan karena nilai ternak betina yang dipotong sangat menentukan kelestarian sumber daya ternak di masa yang akan datang 5. Keberpihakan pasar ternak masih didominasi oleh tengkulak/ pengusaha sehingga keterlibatan petani ternak belum berperan dalam menentukan harga 6. Sebagian besar budaya kerja dan kondisi petugas, jagal dan staf jagal di RPH tidak memenuhi aspek hygienis sanitasi, AM dan PM, penerapan kesrawan sehingga produk yang dihasilkan belum mampu bersaing 7. Sarana, prasarana dan SDM (Juleha, Butcher, Keur Master) yang ada di RPH/TPH belum seluruhnya terpenuhi sesuai yang dipersyaratkan untuk memperoleh NKV sehingga PAH belum mampu bersaing di pasaran BIDANG BINA USAHA PETERNAKAN 1. Jumlah tenaga yang melaksanakan tugas mendukung kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan masih kurang hal ini dikarenakan tenaga yang membantu lebih banyak dihadapkan pada penyelesaian tugas yang bersifat administrasi keuangan sehingga pemahaman tekis kurang berjalan sebagaimana yang diharapkan.Seyogyanya setiap Kepala Seksi mempunyai staf dua orang Sarjana Teknis. 2. Kepala Seksi yang membantu di bidang Usaha Peternakan tidak dilengkapi selayaknya

dengan setiap

sarana

pendukung

pemegang

jabatan

seperti

sepeda

mendapatkan

motor, fasilitas

pendukung untuk kelancaran tugas dan fungsinya.


364

3. Minimnya

informasi/kurangnya

kreatifitas

masing-masing

Kabupaten/Kota terkait tentang kebutuhan dalam pengembangan usaha atau pengolahan dan pemasaran hasil peternakan. 4. Masih banyak dijumpai kelompok penerima bantuan yang belum memanfaatkan

peralatan

yang

telah

diterima

dengan

alasan

dimanfaatkan sebagian oleh karena keterbatasan ruang produksi. 5. Hasil produksi olahan kelompok belum dilengkapi dengan cara pengemasan yang baik maupun memberikan label ijin (PIRT) atau sertifikasi halal. 6. Pelaksanaan pameran yang teragenda dan tidak teragenda tidak sesuai dengan anggaran yang telah disiapkan. BALAI INSEMINASI BUATAN 1. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN - Koordinasi antar pelaksana kegiatan/seksi sangat kurang - Kurang tenaga/staf yang terlatih dan terdidik untuk menangani surat menyurat - Membengkaknya pembayaran listrik dan air akibat dari gangguan jaringan yang ada di kantor maupun kandang yang ada di Balai Inseminasi Buatan Lelede - Kurang dipahaminya SOP peralatan dan perlengkapan kantor oleh petugas inventaris barang atau aset - Tidak adanya tenaga/staf yang terlatih dan terdidik dalam mengelola administrasi keuangan - Serapan anggaran untuk rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah tergantung undangan dari pusat

(Direktur Jenderal

Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian) 2. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR - Adanya perbedaan penafsiran dan kesalahan dalam perencanaan anggaran sehingga anggaran tidak maksimal terserap. - Kondisi kendaraan (roda 4) yang sudah seharusnya tidak layak pakai membuat alokasi anggaran rutin untuk perbaikan sangat besar


365

3. PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN - Sarana dan prasarana dalam proses pelaporan yang masih kurang sehingga pelaporannya kendala. - Kurang tenaga terlatih dalam mengelola sistem pelaporan sehingga pelaksanaan kegiatan tidak bisa tepat waktu. 4. PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN - Kendala yang dihadapi dalam proses produksi mani beku antara lain: a. Sering terjadi pemadaman listrik di wilayah Balai Inseminasi Buatan, sehingga membuat alat produksinya utamanya (Filling Sealing Machine) tidak bisa dioperasionalkan. b. Sulitnya mengadakan straw kosong dikarenakan barang impor. c. Terjadi kerusakan filling sealing machine yang lama sebelum ada penggantian mesin yang baru pada bulan April 2015 - Pengetahuan dan keterampilan SDM

bagi petugas Amor- Amor

yang masih terbatas baik itu manajemen maupun kemampuannya dalam mengelola peternakan. - Hijauan makanan ternak masih kurang karena terbatasnya biaya untuk pembelian BBM untuk sumur bor 5. PENINGKATAN KAPASITAS UPTD - Produksi HPT tahun 2015 di awal tahun mengalami peningkatan akan tetapi pada bulan Mei sampai dengan Nopember 2015 rumput yang ada di lahan Kebun HPT BIBD Banyumulek tidak ada produksi sama sekali. Hal tersebut disebabkan oleh pencurian rumput secara besar-besaran oleh masyarakat sekitar kantor BIB dan mulai memasuki musim kemarau panjang (musim kering). - Lahan Kebun Hijauan Makanan ternak yang dimiliki oleh BIB Banyumulek belum ada pengamannya (tembok keliling) sehingga memudahkan masyarakat mengambil rumput yang ada di kebun HPT. - Lokasi yang jaraknya sangat jauh sehingga rentang kendali koordinasi Instalasi perbibitan Amor- Amor dengan Balai sangat minim dan tidak tersedianya Dokter Hewan yang langsung menangani bila terjadi gangguan kesehatan pada ternak.


366

BALAI RUMAH SAKIT HEWAN DAN LABORATORIUM VETERINER 1. Lokasi Lokasi UPTD Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner masih menjadi kendala utama di dalam memberikan Pelayanan Kesehatan Hewan. Letak yang jauh dari pusat kota terkadang membuat konsumen enggan membawa hewan kesayangan untuk dilakukan pemeriksaan laboratorium maupun pelayanan kesehatan. 2. Bangunan Hingga saat ini UPTD rumah sakit hewan dan laboratorium veteriner belum memiliki ruangan yang memadai terutama ruangan Rumah Sakit Hewan, dimana masih menempati ruangan yang sebenarnya belum memenuhi standar sebagai tempat pelayanan kesehatan hewan. 3. Sarana Transportasi Sarana transportasi juga masih menjadi kendala dalam memberikan pelayanan. Kendaraan operasional Seksi PMHPHK berupa 1 unit mobil Pick Up Suzuki (tahun 1988) sudahtidak layak pakai. 4. Sumber Daya Manusia (SDM) - Jumlah SDM Jumlah tenaga di UPTD Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner masih kurang mencukupi baik itu untuk tenaga administrasi perkantoran maupun Medis dan Paramedis Veteriner. - Pengetahuan dan Keterampilan SDM Pengetahuan dan Keterampilan Tenaga Medis Veteriner/Paramedis Veteriner perlu terus ditingkatkan terutama bagi tenaga teknis di Seksi Pelayanan Medik/Hewan Produksi dan Hewan Kesayangan.

BPT HMT SERADING 1. Kesekretariatan : - Pelaksanaan kegiatan belum dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana dalam Rencana Kegiatan karena lokasi kegiatan berada di Sumbawa tetapi bendahara satker dan panitia pengadaan berada di Mataram;


367

- Pengiriman dana operasional (APBN) belum tepat waktu dan jumlah sesuai RPP yang diminta. - Masalah sosial dan situasi keamanan yang mengganggu aktifitas seperti lahan di Instalasi Dompu sebagian besar dikuasai oleh masyarakat, pagar lokasi padang penggembalaan di Serading dibuka untuk jalan umum. - Keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi khususnya di bidang administrasi - Belum tersedianya fasilitas telepon kantor karena tidak tersedia jaringan. - Kapasitas dan sarana kantor kurang memadai dan tidak seimbang dengan jumlah pegawai yang ada. 2. Pembibitan Ternak : - Seleksi ternak belum dapat dilaksanakan secara optimal karena populasi ternak melebihi kapasitas tampung/over kapasitas. - Adanya musim kemarau yang panjang sehinggaberpengaruh terhadap penyediaan pakan secara berkelanjutan. - Pelepasan

ternak

di

Instalasi

Dompu

secara

bebas

yang

berdampak terhadap kesulitan melakukan recording sehingga kemungkinan ternak bisa hilang dan mati tanpa diketahui. - Jumlah personil tidak berimbang dengan luas lahan dan ternak - Sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan perbibitan belum memadai. 3. Pembibitan HPT - Produksibenih dan hijauan

pakan ternak menurun drastisakibat

adanya musim kemarau yang panjang dan perubahan iklim yang tidak menentu - Permintaan pasar terhadap benih hijauan pakan ternak tidak dapat ditentukan secara pasti sehingga penanaman bibit untuk produksi hanya berdasarkan estimasi. - Kesulitan memaksimalkan produksi benih karena masa panen secara serempak dan dilakukan secara manual.


368

4. Pengelolaan Pakan Ternak/Padang Panggembalaan : - Pengelolaan padang penggembalaan ternak belum ditangani secara maksimal - Drainase padang penggembalaan belum tertata dengan baik - Terbatasnya ketersediaan pakan pada musim kemarau - Teknologi pakan belum terimplementasi secara maksimal sesuai teklogi yang tersedia - Belum berimbangnya antara luas lahan dengan jumlah tenaga kerja yang tersedia. 5. Kesehatan Hewan : - Belum tersedianya tenaga Dokter Hewan - Drainase

kandang

belum

seluruhnya

tersedia

sehingga

mengakibatkan kandang menjadi lembab dan becek - Adanya beberapa penyakit yang muncul pada musim-musim tertentu seperti penyakit mata dan diare 6. Pasca Panen : - Keterbatasan sarana pasca panen sehingga pengelolaan benih hijauan pakan ternak masih dilakukan secara manual - Pelaksanaan sertifikasi benih hijauan pakan ternak belum ada 7. Regulasi : - Proses mendapatkan ijin penghapusan dan penjualan ternak memerlukan waktu sehingga fluktuasi harga ternak di pasar tidak dapat diprediksi secara pasti demikian juga dengan kondisi ternak.

BALAI

PENGEMBANGAN

DAN

PENGOLAHAN

PAKAN

TERNAK

RUMINANSIA (BP3TR) 1. Jumlah staf yang sangat terbatas yakni sebanyak 4 (empat) orang menyebabkan pelayanan belum optimal. 2. Fasilitas kerja berupa Komputer 3 unit, Printer 2 unit, Laptop 2 (dua) unit dan Meja Kerja dibandingkan dengan volume pekerjaan yang harus diselesaikan masih terasa kurang. 3. Fasilitas berupa sarana transportasi UPTD BP3TR sudah ada baik roda 2 maupun roda 4 akan tetapi dana operasionalnya belum ada. LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

369

4.

Sumber daya manusia di UPTD BP3TR terdiri dari Kepala UPTD BP3TR, 2 kepala Seksi, 1 Kasubbag Tata Usaha dan 6 orang Staf serta 2 orang pegawai kontrak. Jumlah staf yang terbatas baik keterampilan teknik pengolahan pakan maupun personil sangat tidak maksimal untuk kegiatan operasional di UPTD BP3TR.

5. Bantuan alat-alat pengolah pakan yang diperoleh kelompok belum dimanfaatkan disebabkan karena modal untuk pembelian bahan baku pakan dan biaya untuk pengoperasian alat belum ada 6. Hasil samping pertanian belum termanfaatkan sebagai pakan ternak ruminansia

karena

kepemilikan

ternak

ditingkat

petani

ternak

maksimal 2 atau 3 ekor per orang sehingga petani masih merasa mampu untuk mencari rumput hijau 7. Sistem pemeliharaan ternak dikelompok masih sistem tradisional dan menganggap usaha sampingan saja sehingga usaha peternakan belum menjadikan usaha bisnis 8. Manajemen kelembagaan di kelompok tani ternak belum berjalan dengan maksimal disebabkan karena faktor kepemilikan ternak dipelihara dan dirawat oleh masing - masing orang dalam kelompok, jadi manfaat kandang bagi kelompok adalah tempat kolektivitas pemeliharaan ternak untuk dijaga keamanan secara bersama dalam kelompok 9. Pembagian tugas dalam kelompok belum terlaksana dengan baik 10. Budaya ngawis dikalangan peternak masih sangat kuat.

11. Peralatan pengolah pakan yang belum memadai. 12. Belum memiliki tenaga teknis untuk memperbaiki alat pengolah pakan ketika terjadi kerusakan mesin. 13. SDM tenaga teknis ataupun petugas pengolah pakan yang masih rendah sehingga perlu mengikuti diklat pengolahan. 14. Ketersediaan bahan - bahan untuk pengolahan pakan tidak tersedia

sepanjang waktu seperti onggok.


370

B.

PEMECAHAN MASALAH Adapun pemecahan masalah yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut : SEKRETARIAT 1.

Meningkatkan secara

terus

koordinasi menerus

dengan untuk

petugas-petugas mengingatkan

dilapangan

batas

waktu

penyelesaian kegiatan. 2.

Terus berkoordinasi dengan penanggung jawab kegiatan sehingga bila ada permasalahan dapat diselesaikan secara musyawarah.

3.

Untuk kegiatan - kegiatan yang sifatnya kontrak perlu dilakukan koordinasi yang intensif dengan pihak ketiga.

4.

Jadwal pelaksaaan kegiatan diusahakan tepat waktu.

BIDANG BUDIDAYA DAN PENGEMBANGAN PETERNAKAN 1. Perlunya survey harga dilapangan dikaji kembali untuk menetapkan HPS dan Spek yang sesuai sehingga kegiatan yang gagal proses lelang di ULP bisa dihindari 2. diharapkan kegiatan yang akan dilaksanakan melalui proses ULP dilaksanakan pada awal – awal tahun agar dalam pelaksanaan kegiatan nantinya dapat lebih optimal 3. Diperlukan komitmen bersama yang komprehensif antara stakeholder yang bergerak dibidang pengembangan budidaya ternak agar tercipta iklim yang kondusif dalam pengembangan agribisnis peternakan didaerah. 4. Perlunya pendampingan bagi kelompok yang berupa pembinaan, bimbingan dan penyuluhan maupun pelatihan bagi pendamping kelompok itu sendiri maupun anggota kelompok tani ternak dengan tujuan agar peternak dapat menjalankan usaha budidaya ternak secara lebih baik. 5. Pendampingan pada kelompok akan menjadi lebih efektif jika petugas pendamping masuk dan menjadi bagian dari kelompok yang didampingi dan memiliki peran dalam keberhasilan usaha di bidang peternakan yang dilakukan. 6. Diharapkan kelompok tani ternak harus selalu berkoordinasi dengan Dinas Kabupaten/Kota setidaknya dengan Tim Teknis LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

371

7. Pelaporan adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam pelaksanaan setiap kegiatan, maka diharapkan agar Dinas Kabupaten/Kota dapat menunjuk petugas yang khusus menangani pelaporan sehingga tidak terjadi keterlambatan dalam penyampaiannya. 8. Dukungan dana APBD II sangat diharapkan untuk operasional pembinaan dan pengawasan di lapangan oleh karena perlu disediakan dana sharing dari masing-masing tingkatan tersebut. BIDANG KESEHATAN HEWAN 1. Mengingatkan Kabupaten/Kota baik melalui surat maupun telpon agar mengirim laporan rutin bulanan tepat waktu. 2. Mengusulkan pengadaan sarana dan prasarana Puskeswan seperti peralatan dan sepeda motor ke pusat. 3. Bersurat ke Pemerintah Daerah dan Pusat untuk penambahan pengangkatan Medis Veteriner (Dokter Hewan) dan Paramedis Veteriner. 4. Mendistribusikan obat-obatan ke Kabupaten/Kota sesuai dengan alokasi jatah yang diterima. 5. Kedepan perlu diusulkan ke pusat untuk anggaran obat-obatan gangguan reproduksi yang memadai. 6. Menyampaikan panduan pengisian laporan yang benar dan lengkap sesuai data yang diperlukan. 7. Meningkatkanketerampilan

petugas

lapangan

melalui

training

penanganan penyakit gangguan reproduksi dan penanganan sampel. 8. Meningkatkan koordinasiantara dinas dengan Balai Laboratorium Keswan maupun Balai Besar Veteriner. 9. Mengusulkan ke pusat agar dana pengamatan penyakit lebih memadai. 10. Sharing dana kegiatan surveilans di masing- masing Kabupaten/Kota. 11. Meningkatkan sosialisasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengawasan pemasukan HPR di pelabuhan resmi maupun tidak resmi. 12. Sosialisasi mengenai pentingnya vaksinasi lebih ditingkatkan untuk peternak.


372

13. Perlu adanya kontribusi antar pemerintah Provinsi dan Kab/kota dalam hal pengadaan alat dan bahan yang mendukung pelaksanaan kegiatan pencegahan dan pengendalianPHM serta dana operasionalnya. 14. Untuk peternakan unggas sektor 4 perlu pengembangan dan penerapan sistem biosecurity yang optimal dan pelayanan kesehatan yang partisipatif (melibatkan partisipasi aktif masyarakat). 15. Perlu dilakukan monitoring dan surveilans yang benar dan konsisten, yakni

dengan

cara

melaksanakan

kajian

epidemiologi

dengan

menggunakan strategi sampling (besaran sampling, cara pengambilan sampel), penjaringan faktor resiko melalui kuesioner dan analisis data. 16. Melakukan koordinasi aktif dengan instansi-instansi terkait (Karantina, Kepolisian dll) untuk melakukan pengawasan dipintu keluar masuk ternak unggas baik antar pulau maupun antar Kabupaten/Kota. 17. Penyuluhan/sosialisasi

untuk

memberikan

pemahaman

kepada

masyarakat terus digalakkan baik melalui penyebaran leaflet, penyuluhan di kelompok-kelompok peternak maupun di sekolahsekolah serta sosialisasi melalui media massa. 18. Memanfaatkan tenaga –tenaga

PDSR yang telah dibentuk ditiap

kabupaten/kota untuk terus melaksanakan surveilans, pencegahan dan pengendalian terhadap penyakit AI di wilayah masing-masing.

BIDANG KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER 1. Pemotongan ternak harus melalui prosedur yang sudah disepakati atau SOP Pemotongan yaitu antara lain hewan baru bisa dipotong setelah

dilakukan

pemeriksaan

antemortem

oleh

Dokter

Hewan/Petugas yang berwenang. 2. Intervensi melalui program insentif pemotongan betina produktif kepada Kelompok tani Ternak atau Kelompok Pejagal. 3. Perlu penganggaran dana operasional bagi petugas RPH. 4. Perlu pembentukan asosiasi/paguyuban petugas, jagal dan pengusaha ternak di masing - masing kabupaten/kota untuk memudahkan akses pasar


373

5. Perlu

sosialisasi

Peraturan

Daerah,

Public

Awareness

serta

pembinaan dan pengawasan yang kontinyu antara petugas provinsi dan kabupaten/kota serta instansi terkait lain dalam hal pemotongan ternak khususnya ternak betina produktif. 6. Intensitas koordinasi dan komunikasi dengan aparat hukum agar ditingkatkan 7.

Melalui RMRPHR secara berkelanjutan akan merubah profil RPH di NTB sehingga penjaminan PAH ASUH akan mampu berdaya saing.

8. Fasilitasi sarana, prasarana dan SDM petugas dalam rangka optimalisasi RPHR

BIDANG BINA USAHA PETERNAKAN 1. Mengusulkan kepada Kepala Dinas agar penyediaan SDM Peternakan dapat ditambahkan dan menjadi prioritas dalam perekrutan PNS. 2. Mengusulkan agar setiap kepala seksi diberikan fasilitas yang sama dengan kepala seksi lainnya. 3. Bersurat dan berkoordinasi dengan Dinas Kabupaten/Kota agar lebih kreatif

dalam

menyampaikan

informasi

tentang

kebutuhan

–

kebutuhan untuk pengembangan usaha peternakan di NTB. 4. Berkoordinasi dengan Petugas Teknis Kabupaten/Kotaagar meningkatkan pembinaan dan membimbing para kelompok usaha olahan lebih intensif sekaligus mengawasi produksi dan perkembangan usahanya. 5. Memberikan bimbingan kepada kelompok olahan dengan melibatkan instansi terkait dalam pengurusan PIRT dan sertifikasi halal produk olahannya. 6. Mengikuti pameran yang lebih selektif dan benar-benar memberikan dampak positif bagi pelaku usaha di daerah. BALAI INSEMINASI BUATAN 1. PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN - Mengintensifkan koordinasi antar seksi melalui pemahaman tugas pokok yang baik sehingga tidak banyak menimbulkan gesekangesekan dalam melaksanakan kegiatan LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

374

- Diperlukan

pelatihan-pelatihan/magang/study

banding

guna

peningkatan keterampilan pada staf-staf yang ada terutama pada masalah-masalah ketatausahaan seperti pelatihan cara penulisan surat-surat, komputerisasi sehingga kegiatan yang ada di Balai bisa berjalan dengan lancar - Penghematan

daya

listrik

dilakukan

dengan

perbaikan

jaringan/instalasi dan meminimalkan pemakaian daya listrik - Penambahan tenaga keuangan - Penindakan tegas kepada staf yang kegiatannya tidak melalui prosedur yang sudah berlaku 2. PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR - Penyusunan perencanaan kegiatan harus disesuaikan dengan peraturan yang berlaku - Pengadaan kendaraan operasional (roda 4) yang baru sebagai pengganti kendaraan operasional yang dihapus. 3. PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN - Pengadaan sarana dan prasarana yang memadai untuk percepatan pelaporan - Penambahan tenaga terlatih untuk ditempatkan di Balai Inseminasi Buatan dalam mendukung kegiatan - kegiatan yang telah direncanakan 4. PENINGKATAN PRODUKSI HASIL PETERNAKAN - Langkah-langkah untuk peningkatan proses produksi mani beku : a. Pengadaan generator dengan kapasitas 10.000 kwh b. Pemesanan straw kosong harus dilakukan lebih awal - Pengusulan penghapusan aset berupa sapi perah sebanyak 7 (tujuh) ekor dikarenakan secara ekonomis dan sudah tidak dialokasikan lagi anggaran untuk operasionalnya - Diperlukan pelatihan, kursus atau studi banding untuk meningkatkan keterampilan yang dibutuhkan oleh petugas sapi brangus Amor - Amor. - Pengadaan mesin sumur bor dengan kapasitas besar dan pembuatan unit baru sumur bor demi mengairi padang penggembalaan.


375

5. PENINGKATAN KAPASITAS UPTD - Pemenuhan akan HPT di BIB mengalami penurunan produksi terutama pada musim kering yang disebabkan oleh pencurian rumput. Untuk mengatasi masalah pencurian rumput di lahan kebun HPT BIBD Banyumulek dilakukan berbagai upaya sebagai berikut : a. Mengoptimalkan penjaga malam untuk mengawasi kebun HPT yang ada pada siang hari. b. Melakukan koordinasi dengan satuan keamanan Kepolisian Sektor Kediri untuk ikut memantau kondisi masyarakat yang melakukan pencurian dengan melakukan patroli di lahan kebun rumput BIBD Banyumulek. c. Peremajaan lahan HPT seluas 9 ha yang berada di luar pagar lingkungan kantor perlu dilakukan. d. Pemagaran lahan kebun HPT seluas 9 ha e. Diperlukan pejabat yang menangani khusus Instalasi Amor-Amor sehingga koordinasi dan kebijakan tidak terhambat karena lokasi yang jauh dan kalau terjadi gangguan ternak cepat teratasi BALAI RUMAH SAKIT HEWAN DAN LABORATORIUM VETERINER 1. Upaya Peningkatkan Pelayanan Kesehatan Hewan di lokasi Banyumulek masih diperlukan kerja keras antara lainberupa sosialisasi/penyuluhan bagi pemilik ternak/hewan kesayangan dengan mendatangi lokasi lokasi kandang kelompok, Kantor Desa, Kantor Kecamatan dengan membagikan leaflet/brosur tentang kegiatan UPTD Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner. Hal ini dikarenakan lokasi UPTD Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner jauh dari ibukota provinsi selain itu transportasi umum tidak ada kecuali Taxi. 2. Mengusulkan penambahan sarana dan prasarana seperti obat-obatan, transportasi sepeda motor sebanyak 3 (tiga) unit. 3. Mengusulkan penambahan jumlah pegawai yang sesuai dengan kebutuhan UPTD Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner.


376

4. Peningkatan kemampuan personil UPTD Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner dengan melakukan pelatihan - pelatihan ataupun magang.

BALAI PEMBIBITAN TERNAK DAN HIJAUAN MAKANAN TERNAK SERADING 1.

Kesekretariatan :  Berkoordinasi secara intensif dengan PPK dan Panitia/Pejabat Pengadaan barang dan jasa  Penyelesaian SPJ dilakukan tepat waktu  Melakukan pendekatan secara kekeluargaan kepada masyarakat disekitar lokasi agar tidak memanfaatkan lahan untuk kepentingan pribadi/kelompok  Mendorong

peningkatan

kualifikasi

pendidikan

staf

dengan

memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi dan mengajukan formasi pengangkatan pegawai sesuai kompetensi yang dibutuhkan atau dengan diklat - diklat teknis yang berkaitan dengan tupoksi.

 Memanfaatkan fasilitas telpon seluler serta berkoordinasi dengan PT.Telkom Sumbawa untuk mengupayakan penyambungan telepon.  Pengusulan anggaran penambahan ruangan secara bertahap dan penambahan meubelair  Perlu dilakukan penambahan daya untuk menunjang kinerja Balai. 2.

Pembibitan Ternak : 

Melakukan rasionalisasi ternak secara bertahap dan penyediaan sarana prasarana secara bertahap melalui pengusulan anggaran baik dari APBD maupun APBN



Melakukan perbaikan manejemen pakan sehingga kekurangan pakan

pada

saat

musim

kemarau

bisa

dikendalikanserta

penyediaan sumber-sumber air.



Mengusulkan pembuatan Paddock Pastura dan melakukan penggembalaan secara intensif melalui pengawalan oleh petugas.



Perbaikan pagar padang penggembalaan dan penanganan secara intensif


377



Perlu dilakukan penambahan tenaga teknis untuk penanganan ternak yang lebih intensif.



Penyediaan sumur bor untuk lahan padang pengembalaan dan air minum ternak

3.

Pembibitan Hijauan Pakan Ternak 

Melakukan Introdusir jenis HPT unggul dari luar untuk mengganti tanaman yang kurang produktif



Perlu dilakukan lobi-lobi bisnis secara intensif dengan pihak lain sebelum melakukan penanaman untuk memastikan jenis dan jumlah yang dibutuhan sehingga jenis HPT yang ditanam sesuai dengan permintaan pasar.



Melibatkan masyarakat sekitar lokasi untuk ikut melakukan panen dengan pembayaran sistem upah.

4.

Pengelolaan Pakan Ternak/Padang Panggembalaan : 

Perlu

dilakukan

penggembalaan

introdusir untuk

jenis

pakan

meningkatkan

unggul

ke

padang

produktivitas

padang

penggembalaan



Melakukan pemetaan lahan serta tata letak tanaman dan perbaikan drainase secara bertahap.



Melakukan pengawetan pakan dengan sistem teknologi tepat guna



Perlu dilakukan perimbangan tenaga kerja dengan luas lahan yang ada.

5.

Kesehatan Hewan : 

Mengusulkan penempatan tenaga Dokter Hewan dan paramedis



Melakukan perbaikan sistem drainase kandang dengan baik



Perlu dilakukan antisipasi dan pencegahan secara dini serta penyiapan obat-obatan yang diperlukan


378

6.

Pasca Panen : 

Mengusulkan pengadaan sarana prasarana secara bertahap melalui anggaran APBD maupun APBN



Berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang mekanisme dan persyaratan untuk mendapatkan sertifikasi benih hijauan pakan ternak.

7.

Regulasi : 

Diharapkan para pengambil kebijakan dan pihak terkait untuk lebih mempercepat proses regulasi penghapusan terhadap ternak-ternak yang diusulkan

BALAI

PENGEMBANGAN

DAN

PENGOLAHAN

PAKAN

TERNAK

RUMINANSIA (BP3TR) 1. Melakukan pembinaan terhadap staf terutama penggunaan fasilitas sarana komputer. 2. Memaksimalkan penggunaan komputer dan laptop yang ada. 3. Fasilitas sarana transportasi kendaraan roda 4 (empat) dipinjamkan dari mobil operasional PSDS/K bidang Budidaya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB untuk menunjang kegiatan Kepala Balai dan kendaraan roda 2 (dua) sebanyak 6 (enam) unit untuk menunjang kegiatan Kepala Seksi dan staf Sub Bagian Tata Usaha pada tahun ini akan diusahakan dana operasionalnya. 4. Perlu adanya penambahan staf terutama tenaga teknis yang mempunyai kompetensi di bidang pengolahan pakan. 5. Fasilitas berupa meja dan kursi kerja yang kurang masih dipinjamkan dari BIB dan BRSHLV. 6. Pembinaan untuk penguatan kelembagaan pada Kelompok Tani Ternak harus terus ditingkatkan 7. Perlunya tenaga pendamping untuk Kelompok Tani Ternak. 8. Perlunya tenaga penyuluh untuk Kelompok Tani Ternak 9. Meminjam alat pengolah pakan yang ada di BIB seperti Chooper.


379

10. Menyiapkan operator mesin/teknisi mesin bila sewaktu - waktu mesin rusak. 11. Memperbanyak pelatihan kepada tenaga lapangan pengolahan pakan. 12. Mencari alternatif bahan pakan lain yang murah dan bergizi tinggi.


380

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN A.

KESIMPULAN Dari uraian kegiatan yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain adalah : 1.

Pada tahun 2015 populasi sapi di Nusa Tenggara Barat mengalami peningkatan yang signifikan dibanding tahun 2014. Populasi sapi tahun 2015 sebanyak 1.055.013 ekor atau meningkat sebesar 4,1%.

2.

Pada tahun anggaran 2015 dana yang dikelola oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB yang bersumber dari dana APBD Provinsi NTB sebesar Rp.33.690.572.100,-(tiga puluh tiga milyar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus tujuh puluh dua ribu seratus rupiah) dan telah realisasi sebesar Rp.29.549.545.539,- (dua puluh sembilan milyar lima ratus empatpuluh sembilan juta lima ratus empat puluh lima ribu

lima

ratus

tiga

puluh

sembilan

rupiah)

atau

sebesar

87,71%sedangkanrealisasi fisik sebesar 98,93%yang terdiri dari : - Belanja Langsung sebesar Rp.16.673.660.658,-(enam belas milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus lima puluh delapan rupiah) atau sebesar95,07%dan realisasi fisik mencapai 100% - Belanja Tak Langsung sebesar Rp.16.673.660.668,-(enam belas milyar enam ratus tujuh puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu enam ratus enam puluh delapan rupiah) atau sebesar82,76%dan realisasi fisik sebesar 97,86%. 3.

Dukungan APBN Satker - 06 tahun 2015 untuk pembangunan peternakan rinciannya sebagai berikut : - Sumber Dana Dekonsentrasi dari alokasi anggaran sebesar Rp. 11.603.877.000,- (sebelas milyar enam ratus tiga juta delapan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah) dan telah terealisasi sebesar Rp.10.241.681.210,(sepuluh milyar dua ratus empat puluh satu juta enam ratus delapan puluh


381

satu ribu dua ratus sepuluh rupiah) atau sebesar 90% dengan realisasi fisik sebesar 92,80% - Sumber Dana Tugas Pembantuan dari alokasi anggaran sebesar Rp. 34.886.170.000,- (tiga puluh empat milyar delapan ratus delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan telah terealisasi sebesar Rp. 28.100.085.315,- (dua puluh delapan milyar seratus juta delapan puluh lima ribu tiga ratus lima belas rupiah) atau sebesar 75,8% dengan realisasi fisik sebesar 83,4% 4.

Dukungan APBN Satker – 07 Tahun 2015 untuk pembangunan peternakan dengan rincian sebagai berikut : - Sumber Dana Dekonsentrasi dari alokasi anggaran sebesar Rp. 730.925.000,- (tujuh ratus tiga puluh juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.650.430.000,- (enam ratus lima puluh juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah) atau sebesar 93,6% dengan realisasi fisik sebesar 98,8% - Sumber Dana Tugas Pembantuan dari alokasi anggaran sebesar Rp.4.150.000.000,- (empat milyar seratus lima puluh juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 2.997.844.050,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima puluh rupiah) atau sebesar 83,9% dengan realisasi fisik sebesar 99,7%

5.

Dukungan APBN Satker – 08 Tahun 2015 untuk pembangunan peternakan dengan rincian sebagai berikut : - Sumber

Dana

Dekonsentrasi

dari

alokasi

anggaran

sebesar

Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dengan realisasi sebesar Rp.264.495.600,- (dua ratus enam puluh empat juta empat ratus sembilan puluh lima ribu enam ratus rupiah) atau sebesar 88,17% dengan realisasi fisik sebesar 95% 6.

Target Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi NTB Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.1.114.640.000,-(satu milyar seratus empat belas juta enam ratus empat puluh ribu rupiah) dan telah realisasi sampai dengan akhir bulan Desember 2015 mencapai Rp.606.682.945,-(enam ratus enam juta enam


382

ratus delapan puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah) atau sebesar 54,43%. 7.

Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Hewan dan Pengawasan Obat Hewan di seluruh Kabupaten/Kota se - Provinsi NTB telah berlangsung dengan baik sesuai dengan program yang telah direncanakan.

8.

Penertiban pelaksanaan peraturan penjualan obat hewan dan distribusi obat hewan (perijinan dan penyimpanan) oleh Depo obat hewan dan toko obat hewan di kabupaten/kota se-NTB terbina dengan baik.

9.

Tingginya kesadaran masyarakat untuk memeriksakan hewan/ternaknya dipuskeswan guna mendapatkan perawatan, pemeriksaan dan pengobatan

10. Program penanggulangan penyakit gangguan reproduksi telah berjalan dengan baik sehingga diharapkan kegiatan tersebut dapat meningkatkan produktivitas dan reproduktivitas ternak 11.

Pengawasan obat hewan dilakukan secara berkala dan berkesinambungan dengan mengambil beberapa sampel obat yang ada di toko-toko, depodan lain - lain yang ada di seluruh kabupaten/kota se NTB untuk dikirim dan dilakukan pemeriksaan oleh BPMSOH Gunung Sindur-Bogor dimana hasil pemeriksaannya 99% obat-obat tersebut masih layak digunakan.

12. Kasus AT/SE terkendali, namun perlu perhatian terhadap BEF dan Surra serta flu burung (AI). 13. Penanggulangan dan pemberantasan Anthrax dan AI pada ternak berarti juga menghilangkan ancaman terhadap manusia 14.

Pemberantasan desa tertular Anthrax harus bersifat massiv dan butuh waktu cukup lama karena sifat spora Anthrax, disamping perilaku dan pemahaman masyarakat sehingga perlu koordinasi intensif antar instansi terkait

15. Tahun 2011 kasus positif penyakit AI pada unggas dan manusia di Provinsi NTB belum ada laporan, hal ini disebabkan karena pengawasan lalu lintas berjalan seperti yang diharapkan dan surveillance secara terintegrasi dengan dinas kesehatan sangat harmonis di Kabupaten/Kota. 16.

Capaian Pelaksanaan kegiatan pada Bidang Kesehatan Hewan dengan rincian sebagai berikut : - Sumber dana APBDcapaian realisasi untuk keuangan sebesar 68% dan fisik sebesar 80%.


383

- Sumber dana APBN Dekonsentrasicapaian realisasi keuangan sebesar 62,5% dan fisik sebesar 81,1%. - Sumber

dana APBN

Tugas Pembantuan

capaianrealisasi

fisik

mencapai 100% dan keuangan sebesar 90,8%. 17. Realisasi pelaksanaan kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian tahun anggaran 2015 melalui dana dekonsentrasidi Provinsi NTB s/d bulan Desember secara fisik telah mencapai 100% dan keuangannya telah mencapai 93,63% atau sebesar Rp.650.430.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah empat ratus tiga puluh ribu rupiah) dari pagu anggaran sebesar Rp 694.692.000,- (enam ratus sembilan puluh empat juta enam ratus sembilan puluh dua ribu rupiah) 18. Realisasi pelaksanaan kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian tahun anggaran 2015 melalui dana Tugas Pembantuandi Provinsi NTB s/d bulan Desember sebesar Rp.2.997.844.050,- (dua milyar sembilan ratus sembilan juta delapan ratus empat puluh empat ribu lima puluh rupiah) dimana

realisasifisik

telah

mencapai

100%

dan

keuangannya

sebesar83,86% dari pagu anggaran sebesar Rp. 3.575.000.000,- (tiga milyar lima ratus tujuh puluh lima juta rupiah) 19. Realisasi keuangan kegiatan Pada Bidang Usaha Peternakan Sumber Dana APBD sebesar Rp.420.741.763,- (empat ratus dua puluh juta tujuh ratus empat puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tiga rupiah) atau sebesar 39,75% dari total anggaran sebesar Rp.1.058.360.000,- (satu milyar lima puluh delapan juta tiga ratus enam puluh ribu rupiah). 20. Serapan anggaran untuk tahun 2015 Balai Inseminasi Buatan untuk realisasi keuangan sebesar Rp. 1.426.104.940,- (satu milyar empat ratus dua puluh enam juta seratus empat ribu sembilan ratus empat puluh rupiah) atau sebesar 90,47% sedangkan untuk realisasi fisik sebesar 100% dari pagu anggaran sebesar Rp. 1.576.259.500,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh enam juta dua ratus lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar Rp. 150.154.560,-(seratus lima puluh juta seratus lima puluh empat ribu lima ratus enam puluh rupiah)terdiri atas sisa pembayaran listrik, perjalan dinas, kursus singkat, pengadaan komputer, operasional kendaraan dan lain-lain. LAPORAN TAHUNAN 2015 DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI NTB

384

21. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dihasilkan oleh Balai Inseminasi Buatan pada tahun 2015 adalah sebesar Rp. 254.437.250,- (dua ratus lima puluh empat juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 325,09% yang terdiri dari penjualan straw sebesar Rp. 244.937.250,- (dua ratus empat puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dan penjualan sapi dari potong paksa sebesar Rp. 9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah). 22. Realisasi Semen Beku tahun 2015 adalah sebesar 24.898 dosis dengan rincian sebagai berikut : - Kota Mataram

:

250 dosis

- Kabupaten Lombok Utara

: 6.859 dosis

- Kabupaten Lombok Barat

: 5.178 dosis

- Kabupaten Lombok Tengah : - Kabupaten Lombok Timur

: 9.144 dosis

- Kabupaten Sumbawa Barat : - Kabupaten Sumbawa

: 1.214 dosis

- Kabupaten Dompu

: 1.036 dosis

- Kabupaten Bima

:

520 dosis

- Kota Bima

:

430 dosis

23. Realisasi Akseptor tahun 2015 adalah sebesar 28.073 akseptor dengan rincian sebagai berikut : - Kota Mataram

:

44 akseptor


: 3.888 akseptor


: 2.883 akseptor

- Kabupaten Lombok Tengah : 1.595 akseptor - Kabupaten Lombok Timur

: 12.807 akseptor

- Kabupaten Sumbawa Barat :

843 akseptor

- Kabupaten Sumbawa

: 1.316 akseptor

- Kabupaten Dompu

: 1.796 akseptor

- Kabupaten Bima

: 2.640 akseptor

- Kota Bima

:

261 akseptor


385

24. Realisasi Kelahiran tahun 2015 sebesar 24.142 ekor dengan rincian sebagai berikut : - Kota Mataram

:

140 ekor


:

4.897 ekor


:

2.604 ekor

- Kabupaten Lombok Tengah :

4.251 ekor

- Kabupaten Lombok Timur

:

9.318 ekor

- Kabupaten Sumbawa Barat :

250 ekor

- Kabupaten Sumbawa

:

423 ekor

- Kabupaten Dompu

:

1.459 ekor

- Kabupaten Bima

:

617 ekor

- Kota Bima

:

183 ekor

25. Hasil pelayanan kesehatan hewan Rumah Sakit Hewan sebanyak 2.675 ekor dengan rincian sebagai berikut : - Hewan sembuh sebanyak 434 ekor - Hewan mati 2 sebanyak ekor - Preventif/pencegahan, vaksinasi, operasi sebanyak 2.239 ekor - Penyakit hewan menular (PHM) yang terindentifikasi sebanyak 129 ekor - Penyakit hewan non PHM sebanyak 2.546 ekor 26. Hasil pemeriksaan sampel di Laboratorium Veteriner tahun 2015 sebanyak 119.807 sampel dengan rincian sebagai berikut : - Pemeriksaan serologi : AI sebanyak 2.906 sampel, ND sebanyak 82 sampel, Pullorum sebanyak 89.550 sampel, Antraks sebanyak 4.106 sampel, SE sebanyak 3.215 sampel, Brucellosis sebanyak 10.107 sampel (termasuk sapi bibit), - pemeriksaan feces sebanyak 9.425 sampel, - pemeriksaan PUD sebanyak 412 sampel, - Pemeriksaan ektoparasit dll sebanyak 4 sampel. 27. Realisasi penerimaan PAD/Retribusi Daerah untuk UPTD Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner sebesar Rp. 65.427.500,- (104,7% dari target Rp. 59.000.000,-)


386

28. Kegiatan - kegiatan di Balai Pembibitan Ternak dan Hijauan Makanan Ternak Serading (BPT HMT) tahun 2015 telah berjalan dan diselesaikan dengan baik dengan beberapa indikator sebagai berikut : a. Penggunaan input telah dimanfaatkan secara efektif dan efisien adapun realisasi penyerapan anggaran adalah : - APBD: Keuangan81,65%dan Fisik95,65% - APBN : Keuangan96,27% dan Fisik 100% b. Realisasi Penerimaan PAD tahun 2015 pada BPT HMT Serading sebesar Rp. 113.280.755,-(seratus tiga belasa juta dua ratus delapan puluh ribu tujuh ratus lima puluh lima rupiah) atau sebesar 78,67%. Penyebab tidak tercapainya realisasi PAD karena penjualan sapi tidak dapat dilaksanakan oleh Panitia Lelang. 29. Sebagai Sumber benih HPT Unggul secara nasional BPT HMT Serading telah mendistribusikan benih HPT ke dalam daerah dan berbagai Provinsi di Indonesia. 30. Pelatihan – pelatihan yang dilaksanakan pada BP3TR berjalan lancar baik dari segi pelaksanaannya maupun antusias peserta namun perlu ditingkatkan

kelembagaan

kelompok

melalui

pembinaan

dan

pendampingan secara kontinyu sampai sistem kelembagaan itu dapat berjalan dengan baik. 31. Peruntukan pakan olahan yang diproduksi oleh UPTD BP3TR belum ada rekomendasi kerja sama dengan pihak terkait, masih sebatas uji coba dan dipakai untuk pakan ternak yang ada di BIB dan kelompok tani ternak.


387

B.

SARAN – SARAN 1.

Antar

Satker

Kabupaten

dan

Provinsi

perlu

lebih

ditingkatkan

koordinasinya, mulai dari sejak penerimaan DIPA dan POK, penentuan lokasi,

revisi,

usulan

kegiatan

tahun

berikutnya

sampai

kepada

pelaksanaan kegiatan dan pelaporan-pelaporan 2.

Data statistik pada setiap Satker Kabupaten, agar selalu di update dan disampaikan ke Provinsi dan pusat

3.

Koordinasi dengan sub sektor lainnya dalam Rumpun Hijau di Kabupaten agar lebih ditingkatkan. Hal ini dalam rangka mendukung terlaksananya kaidah integrasi baik pada tataran konsepsional sampai kepada tataran operasional.

4.

Dalam merencanakan kegiatan yang akan dilaksanakan di daerah agar memperhatikan potensi dan kondisi serta sosial budaya daerah perlu adanya penyesuaian antara kepentingan nasional dan kebutuhan daerah.

5.

Perlunya dibuat batasan - batasan yang jelas dalam menentukan peruntukan lahan dalam hal komoditas yang akan diusahakan agar tidak terjadi tumpang tindih antara lahan pertanian, perkebunan dan peternakan karena tidak semua daerah mempunyai rencana tata ruang wilayah yang memadai.

6.

Kegiatan yang sifatnya sangat tergantung pada kondisi cuaca/musim seperti penanaman kebun HMT dan pembuatan embung sebaiknya dilaksanakan di kondisi cuaca/musim yang dapat memberikan hasil yang optimal dari kegiatan tersebut.

7.

Perlu dilakukan koordinasi secara intensif dengan Kabupaten/Kota guna kelancaran pelaksanaan tugas-tugas kesehatan hewan

8.

Sesegera mungkin ada dukungan dari Provinsi untuk sosialisasikan kepada Pemerintah

Daerah

kabupaten/kota

sehingga

Pemerintah

Daerah

Kabupaten/Kota dan DPRD memahami tentang pentingnya peran Pengawasan Obat Hewan dan mengalokasikan pembiayaan secara proposional. 9.

Pelatihan Penanganan Penyakit Gangguan Reproduksi Medis Veteriner (Dokter Hewan) ditingkatkan.

10. Penempatan Dokter Hewan Tenaga Harian Lepas (THL) Kementerian Pertanian RI perlu dilaksanakan secara merata di seluruh Kabupaten/Kota se - NTB


388

11. Kabupaten/Kota perlu menganggarkan pengadaan obat-obatan dan peralatan untuk Puskeswan 12. Mendukung program penanggulangan dan pemberantasan Antraks dan SE/Ngorok yang telah dicanangkan Gubernur NTB (19 Desember 2005) 13. Meningkatkan tindakan kewaspadaan dini (surveilans, monitoring dan lain - lain) 14. Melakukan vaksinasi lebih awal (Mei-Juli) yang didahului pada lokasi potensial/endemis 15. Pada lokasi endemis, vaksinasi dilakukan pada semua ruminansia rentan dengan coverage tinggi 16. Melakukan vaksinasi ulang (booster) + 4-6 bulan kemudian 17. Kontribusi dalam penyediaan vaksin (AT/SE) dan dana oprasional dan lain - lain. 18. Penempatan

tenaga

Medis

(Dokter

hewan),Paramedis

dan

kelengkapannya diprioritaskan pada lokasi-lokasi endemis Antraks dan SE/Ngorok 19. Meningkatkan penyuluhan kepada masyarakat tentang Penyakit Hewan Menular 20. Membentuk task force Antraks dan SE/Ngorok (lintas instansi) di Kabupaten/Kota 21. Meningkatkan survaillance serta merespon secara cepat bila ada kasus yang diduga AI dengan pengadaan sarana pendukung yang memadai seperti rapid test, transport media untuk virus, spuit disposible, tabung serum, swab dan desinfektan. 22. Pemotongan ternak betina produktif di Nusa Tenggara Barat baik terhadap total pemotongan maupun terhadap total betina yang dipotong diharapkan dapat menurun lagi. 23. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2015 perlu disosialisasikan secara kontinyu di seluruh Kabupaten/Kota se - NTB. 24. Perubahan karakter SDM di RPH dalam menggerakkan budaya kerja menjadi keharusan dan hal ini tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat dan harus bergerak secara berkelanjutan.


389

25. Meningkatkan kinerja Tim PDSR di masing-masing Kabupaten/Kota dengan memberikan dana operasional yang memadai sehingga status setiap desa yang ada di Provinsi NTB (sebanyak 910 desa) secara bertahap dapat diketahui. 26.

Arus informasi terus dijalin antara pusat (Direktorat Jenderal Peternakan - UPP AI) dengan Provinsi (Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan-LDCC) juga Kabupaten/kota (Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan dan tim PDSR) maupun dengan instansi terkait lintas sektoral

27. Perlu ditingkatkan sosialisasi keberadaan UPTD Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner kepada masyarakat/peternak melaluibrosur, leaflet dan KIE. 28. Perlu adanya peningkatan anggaran untuk memenuhi kebutuhan kegiatan di Balai Inseminasi Buatan. 29. Peningkatan keterampilan melalui pelatihan - pelatihan, kursus/magang dan study banding perlu dilaksanakan secepatnya 30. Sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan balai perlu ditingkatkan 31. Dukungan Dana Oprasional UPTD Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner perlu ditingkatkan melalui sumber dana APBD maupun APBN. 32. Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui pelatihan – pelatihan, seminar, workshop, studi banding dan lain – lain 33. Hal - hal yang perlu ditindaklanjuti pada tahun 2015 akan diusahakan untuk diusulkan pada tahun anggaran yang akan datang. 34. Koordinasi dengan instansi terkait dan kabupaten/kota perlu diupayakan secara terus - menerus. 35. Kegiatan monitoring dan evaluasi masih diperlukan dalam menindaklanjuti aspirasi dari petani ternak untuk memperoleh manfaat dari program pemerintah Provinsi NTB. 36. Perlunya peningkatan pembinaan dan monitoring terhadap kegiatan di Kabupaten/Kota 37. Meningkatkan sosialisasi UPTD Rumah Sakit Hewan dan Laboratorium Veteriner melalui Brosur, Leaflet, dan Penyuluhan/Sosialisasi


390

38. Dukungan

Dana

Operasional

UPTD

Rumah

Sakit

Hewan

dan

Laboratorium Veteriner 39.

Perlu diupayakan insentif khusus bagi petugas BPT HMT Serading yang telah bekerja dengan baik dan memberikan pemasukan bagi pendapatan daerah

40. Dukungan yang diberikan kepada BPTHMT Serading dari tingkat pusat sampai ke daerah sangat dibutuhkan untuk pengembangan BPT HMT Serading di masa mendatang. 41. Perlu diupayakan penyediaan biaya operasional yang memadai dan berkelanjutan. 42. Penyediaan sarana prasarana pendukung perlu direncanakan dan dialokasikan anggarannya pada tahun anggaran mendatang. 43. Perlu dilakukan kerjasama yang saling menguntungkan antara pihak pihak terkait. 44. Perlu penambahan tenaga administrasi komputer guna mempercepat penyelesaian pekerjaan 45. Perlu adanya fasilitas kendaraan operasional baik roda 2 (dua) maupun roda 4 berupa truck pengangkut 46. Perlu penambahan tenaga teknis yang menguasai bidang pengolahan pakan ternak ruminansia. 47.

Sosialisasi pengembangan pakan hasil samping pertanian dan perkebunan serta pembuatan pakan komplit berupa konsentrat yang berbasis bahan baku lokal masih perlu diperkenalkan pada kelompok tani ternak dalam rangka mengarahkan mereka pada usaha bisnis di bidang peternakan.

48. Perlu penambahan tenaga teknis pengolahan pakan yang punya kompetensi di bidang pakan 49. Perlu penambahan alat pengolah pakan guna memperlancar pekerjaan pengolahan pakan 50. Perlu analisa kandungan gizi bahan pakan olahan yang berasal dari limbah pertanian dan perkebunan sebagai acuan.


391

LAPORAN TAH DINAS PETERNAKAN DAN K PROVINSI NUSA TENG TAHUN 201

Recommend Documents