ISSN 2302-0172 pp. 70- 79
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala
10 Pages
ANALISIS PAJAK KENDARAAN BERMOTOR (PKB) DAN BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR (BBNKB) SEBAGAI SALAH SATU SUMBER PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) KABUPATEN PIDIE Rakhmad Rinaldi Wahfar1, Abubakar Hamzah I2, Mohd. Nur Syechalad II3 1) Student of Economic Science Magister Program Syiah Kuala University 2,3) Lecture of Economic Science Magister Program Syiah Kuala University Abstract : This study aims to determine the effect of vehicle tax (PKB) and the Customs of Vehicle (BBNKB) to local own source revenue (PAD) Pidie district. The scope of the study is limited to the motor vehicle tax (PKB) and the customs of vehicle (BBNKB). In this study conducted using Multiple Linear Regression Analysis. The results showed that the variables of PKB and BBNKB positive and significant impact on the PAD in Pidie district, with a correlation coefficient (R) of 0.881 and a coefficient of determination (R2) of 0.776. The government needs to socialize about tax policy organized by the Regional Regulation No. 1 Year 2011 on charges of PKB and BBNKB optimally, and by conducting strict law enforcement for the taxpayer is delinquent in paying taxes. Keywords : Vehicle Tax, Customs of Vehicle, local own source revenue Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pidie. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode Analisis Regresi Linier Berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel PKB dan BBNKB berpengaruh positif dan signifikan terhadap PAD di Kabupaten Pidie, dengan koefisien korelasi (R) sebesar 0,881 dan koefisien determinasi (R 2) sebesar 0,776. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi tentang kebijakan pajak yang diatur berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang pungutan PKB dan BBNKB secara optimal, serta melakukan upaya penegakan hukum yang tegas bagi wajib pajak yang menunggak dalam membayar pajaknya. Kata Kunci : Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan (BBNKB), Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Bermotor
c.
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor;
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
d.
Pajak Air Permukaan; dan
merupakan salah satu sumber pendapatan yang
e.
Pajak Rokok.
PENDAHULUAN
sangat
penting
guna
membiayai
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan
penyelenggaraan pemerin-tahan daerah dan
Bea
pembangunan
memantapkan
(BBNKB) dipungut berdasarkan Qanun Aceh
nyata
Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh.
otonomi
daerah
daerah
yang
untuk luas,
dan
Balik
Nama
Kendaraan
pelaksanaannya
Bermotor
bertanggung jawab. Dalam Undang-undang
Sedangkan
dilakukan
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
Dinas Pendapatan dan Kekayaan Aceh (DPKA),
dan Retribusi Daerah sebagai berikut:
melalui Kantor Sistem Administrasi Manunggal
a.
Pajak Kendaraan Bermotor;
Satu Atap (SAMSAT) Kabupaten Pidie yang
b.
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor;
dalam pelayanan pembayaran PKB dan BBNKB Volume 2, No. 1,Februari 2014
oleh
- 70
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala tersebut dilakukan dengan sistem terpadu
terutang oleh orang pribadi atau badan yang
bersama untuk pengeluaran Surat Tanda Nomor
bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang,
Kendaraan (STNK), pembayaran Sumbangan
dengan tidak mendapatkan imbalan secara
Wajib
langsung dan digunakan untuk keperluan negara
Dana
Kecelakaan
Lalu
Lintas
(SWDKLLJ) dan pembayaran BBNKB. Jadi
bagi
sebesar-besarnya
dalam Kantor SAMSAT terdiri dari 3 (tiga)
Contoh pajak adalah: Pajak Penghasilan, Pajak
Instansi yaitu DPKA, Kepolisian dan Asuransi
Kendaraan Bermotor, dll”.
Kecelakaan Jasa Raharja. Depdagri, (2000: 4):
Sehingga
kemakmuran
dapat
rakyat.
dijelaskan
bahwa
Sistem pelayanan terpadu tersebut dituangkan
pengertian pajak adalah suatu iuran yang
dengan
Mendagri;
dikenakan dan wajib dibayarkan oleh wajib
Menhankam dan Menkeu, dimana maksud dan
pajak, yang mengandung unsur-unsur sebagai
tujuan Keputusan Bersama tersebut di atas
berikut:
adalah sebagai berikut :
a.
Masyarakat
1. Maksud Petunjuk Lapangan tentang tata cara
b.
Undang-undang
pemberian Surat Tanda Nomor Kendaraan
c.
Pemungut pajak atau penguasa masyarakat
(STNK) tersebut adalah untuk dijadikan
d.
Subyek pajak-wajib pajak
pedoman praktis bagi setiap pelaksana fungsi
e.
Obyek pajak
teknis
f.
Ketetapan pajak
Instruksi
Bersama
Registrasi
pengeluaran
Identifikasi
STNK;
dibidang
pembayaran
PKB,
BBNKB dan SDWKLLJ. 2. Sedangkan
Tujuannya
Fungsi Pajak adalah
untuk
1.
Fungsi anggaran (budgeter)
keseragaman persepsi dan tindakkan petugas
Maksudnya adalah pajak mempunyai fungsi
pelaksana dalam prosedur dan tata cara
sebagai
pemberian
digunakan untuk memasukkan dana yang
STNK,
Pembayaran
PKB,
BBNKB dan SWDKLLJ di setiap Kantor UP3AD/Samsat.
alat
atau
instrument
yang
sebesar-besarnya ke dalam kas negara. 2.
Fungsi mengatur (regulerend) Dalam hal ini pajak digunakan untuk
STUDI KEPUSTAKAAN
mengatur dan mengarahkan masyarakat
Pengertian Pajak
kearah yang dikehendaki pemerintah.
Pengertian pajak menurut Undangundang Nomor 16 Tahun 2009 yang merupakan
Jenis-jenis pajak
perubahan keempat Undang-undang Nomor 6
1. Dari
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau dikenal dengan istilah UU KUP. Menurut Undang-undang tersebut, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang 71 -
Volume 2, No. 1,Februari 2014
segi
administrative
yuridis,
penggolongan pajak dari sisi ini adalah : a. Pajak
langsung,
Penghasilan (PPh)
contoh
:
Pajak
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala b. Pajak tidak langsung, contoh : Pajak
Landasan Teori Penyelenggaraan Pajak
Pertambahan Nilai (PPN)
Pemungutan pajak yang dilakukan
2. Berdasarkan titik tolak pungutannya : a. Pajak
subyektif,
contoh
:
oleh Pajak
Penghasilan
negara
pemikiran landasan
b. Pajak Obyektif, contoh : Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
didasarkan
teoritik. teoritik
pada
beberapa
Ada
setidaknya
lima
yang
dijadikan
dasar
penyelenggaraan pemungutan pajak. Kelima landasasan teoritik tersebut antara lain:
3. Berdasarkan sifatnya :
1.
Teori Asuransi
a. Pajak yang bersifat pribadi, contohnya
2.
Teori Kepentingan
dapat dilihat dalam penerapan Pajak
3.
Teori Daya Pikul
Penghasilan
4. Teori Bakti
b. Pajak yang bersifak kebendaan, contoh:
5. Teori Asas Daya Beli
Bea Meterai dan PBB. 4. Berdasarkan kewenangan pemungut-annya :
Peranan Pajak
a. Pajak Pusat, contoh : PPh, PPN dan PPn
Pajak
mempunyai
peranan
penting
BM, Bea Meterai dan Cukai
dalam pembangunan, karena pajak merupakan
b. Pajak Daerah, dibagi menjadi :
sumber pendapatan bagi negara. Artinya bahwa
1) Pajak
Propinsi,
contoh
:
Pajak
pajak menjadi salah satu sumber pembiayaan
Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama
pembangunan.
Kendaraan Bermotor, dll.
pembiayaan dari pajak maka dapat membiayai
2) Pajak Kabupaten/Kota, antara lain : Pajak Hotel, Pajak Parkir, PPJ, dll
Melalui
sumber-sumber
pembangunan daerah sehingga pembangunan dapat
ditingkatkan
begitu
juga
dapat
meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Wajib Pajak Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan perpapajakan ditentukan
untuk
melaksanakan
kewajiban
perpajakan
yakni
penghitungan,
pelaporan,
pembayaran, pemungutan/ pemotongan pajak tertentu. Ada beberapa macam Wajib Pajak, yaitu : 1. Wajib Pajak Orang Pribadi (WP Pribadi) 2. Wajib Pajak Badan (WP Badan) 3. Wajib Pajak Badan Usaha Tetap (WP BUT)
Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Pajak Kenderaan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor merupakan salah satu objek pajak dan mempunyai peranan yang penting dalam pembangunan karena merupakan sumber pendapatan daerah. Berdasarkan Pasal 20 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 6 Tahun 2003 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan roda dua atau Volume 2, No. 1,Februari 2014
- 72
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala lebih beserta gandengannya yang digunakan di
peranan sektor perpajakan.
semua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu
Perkembangan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Pidie
sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kenderaan bermotor yang bersangkutan,
Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang
merupakan salah satu pajak daerah yang ikut
bergerak.
memberikan kontribusi terhadap PAD. Realisasi penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) di Kabupaten Pidie dari tahun 2004 sampai
Strategi Pemungutan Pajak Dilakukan berbagai strategi penyetoran
2013 dapat dilihat pada tabel berikut :
pajak diharapkan dapat memberikan masukan, pengertian dan pemahaman bagi wajib pajak agar dapat mengindahkan ketentuan-ketentuan atau peraturan sebagai wajib pajak serta menyadari hak dan kewajibannya. Bagi wajib
Tabel 1. Perkembangan Realisasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Kabupaten Pidie Tahun 2004-2013 Tahun
pajak yang tidak mengindahkan ketentuan
PKB (Rp)
pembayaran atau penyetoran pajak Kendaraan
2004
454.663.127
bermotor dan bea balik nama maka dapat
2005
634.751.052
diberikan sanksi, sehingga wajib pajak memiliki
2006
966.351.125
2007
948.556.681
2008
824.060.212
2009
451.200.565
2010
1.311.156.111
2011
1.184.136.482
2012
4.472.124.000
2013
6.678.776.100
kesadaran penuh dalam pembayaran pajak Kendaraan bermotor dan bea balik nama, dengan
demikian
diharapkan
peningkatkan
penerimaan daerah dapat ditingkatkan.
Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah suatu penerimaan daerah yang bersumber dari berbagai sektor yang dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan pembangunan. Salah satu
Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Provinsi Aceh.
sumber PAD adalah berasal dari pajak. Besarnya potensi dan peranan sektor pajak terhadap pembangunan memberikan perekonomian
ekonomi
diharapkan
gambaran dengan
dapat
peningkatan
melihat
besarnya
sumbangan terhadap PAD melalui potensi dan 73 -
Perkembangan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kabupaten Pidie
Volume 2, No. 1,Februari 2014
Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di Kabupaten Pidie selama periode
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala tahun 2004 sampai 2013 dapat dilihat pada
2007
13.594.504.290
Tabel dibawah ini :
2008
12.462.163.202
2009
15.923.900.575
2010
15.202.737.110
BBNKB
2011
22.951.847.682
(Rp)
2012
45.822.026.000
2013
76.878.687.000
Tabel 2. Perkembangan Realisasi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Kabupaten Pidie Tahun 2004-2013 Tahun 2004
444.070.793
2005
633.653.301
2006
823.912.600
2007
8.141.809.645
2008
8.132.426.448
2009
13.407.100.666
2010
13.487.730.110
2011
20.442.212.571
lebih besar dari 10 (VIF > 10) maka diduga ada
2012
34.189.306.600
masalah multikolinearitas. Hasil perhitungan
2013
65.677.604.000
dengan menggunakan SPSS diperoleh nilai
Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Provinsi Aceh Uji Multikolinieritas Pengujian
multikolinearitas
dalam
penelitian ini dilakukan dengan melihat nilai Varian Inflation Factor (VIF). Jika nilai VIF dari masing-masing variabel bebas yang diamati
Sumber: Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Provinsi Aceh
sebagai berikut: Tabel 4. Hasil Uji Multikolinearitas
Perkembangan Pendapatan (PAD) di Kabupaten Pidie
Asli
Daerah Varia
Tole
bel
ransi
Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
VIF
di Kabupaten Pidie selama periode 2004 sampai X1
2013 dapat dilihat pada Tabel berikut :
Tabel 3. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Pidie Tahun 2004-2013 Tahun
PAD (Rp)
2004
5.646.774.038
2005
7.535.860.063
2006
10.743.461.036
0,075
X2
0,075
3, 209
3, 209
Ket Tidak Ada Multiko linieritas Tidak Ada Multiko linieritas
Sumber : Data diolah, 2015 Dari
tabel
di
atas
dapat
diambil
suatu
kesimpulan yang menyatakan bahwa antara variabel bebas pada penelitian ini telah terbebas dari
gejala
multiko-linieritas.
Volume 2, No. 1,Februari 2014
Hal - 74
ini
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala ditunjukkan dengan nilai koefisien korelasi yang
e
of the
Watso
lebih kecil dibandingkan 0,750. Selain itu, nilai
Estima
n
tolerence dan VIF yang lebih kecil dari 1 dan 10
te
juga menunjukkan penelitian telah terbebas dari 1
masalah multikolinieritas.
0,88 1
Square
0,776
0,713
0,4238 6
0,629
Sumber : Data diolah, 2015 Uji Heteroskedastisitas Dalam
penelitian
ini
uji
asumsi
Uji Hipotesis Parsial (Uji t)
heteroskedastisitas dilakukan melalui metode
1.
grafik. Berdasarkan scatterplot pada Gambar 4.1
Dari hasil perhitungan diperoleh nilai thitung =
dapat dilihat titik-titik tidak membentuk pola
5.747 > ttabel = 1,895 dan nilai Sig = 0,001 < α =
tertentu, pola yang terbentuk random (acak)
0,050 dengan demikian Ho ditolak dan Ha
yaitu di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu
diterima. Hal ini berarti bahwa secara parsial
Y. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak
konstanta model regresi berpengaruh signifikan
terjadi persoalan heteroke-dastisitas pada model
terhadap PAD di Kabupaten Pidie.
regresi.
2.
Uji konstanta
Uji koefisien PKB
Gambar 1
Dari hasil perhitungan diperoleh nilai thitung =
Hasil Uji Heteroskedastisitas
5,431 > ttabel = 1,895 dan nilai Sig = 0,001 < α = 0,050 dengan demikian Ho ditolak dan Ha diterima. Hal ini berarti bahwa secara parsial variabel PKB berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kabupaten Pidie. 3.
Dari hasil perhitungan diperoleh nilai thitung =
Uji Autokorelasi Untuk
Uji koefisien BBNKB
mendeteksi
ada
tidaknya
7.616 > ttabel = 1,895 dan nilai
Sig =
autokorelasi dalam penelitian ini dilakukan
0,000 < α = 0,050 dengan demikian Ho ditolak
dengan uji Durbin-Watson. Dari Tabel 4.6
dan Ha diterima. Hal ini berarti bahwa secara
diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 0,629
parsial variabel BBNKB berpengaruh signifikan
dan nilai tersebut berada di antara -2 dan +2 (-2
terhadap PAD di Kabupaten Pidie.
≤ DW ≤ +2). Hal ini berarti dalam regresi linear Uji Hipotesis Simultan (Uji F)
tersebut tidak terjadi autokorelasi.
Berdasarkan hasil pengolahan data, hasil uji F
Tabel 5.
menunjukkan nilai
Hasil Uji Autokorelasi Mod el
R
R
Adjust
Std.
Durbi
Squar
ed R
Error
n-
Fhit = 12,153 >
Ftab = 4,74 dan Sig. F = 0,005 sehingga Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan demikian secara bersama-sama (keseluruhan) variabel
75 -
Volume 2, No. 1,Februari 2014
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala PKB
dan
BBNKB
(signifikan)
terhadap
berpengaruh variabel
nyata
PAD
di
Kabupaten Pidie.
X2(BB
0,648
NKB) Koefisien
Korelasi (R) Koefisien Determinasi (R2)
Koefisien
Nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,776
Determinasi
menunjukkan
(R2)
bahwa
variabel
PAD
di
0,085
0,0
6
00
= 0,881
= 0,776
Kabupaten Pidie dapat dijelaskan oleh variabel
Durbin-
PKB dan BBNKB sebesar 77,6 persen dan
Watson
selebihnya sebesar 22,4 persen dijelaskan oleh
Fhit
= 12,153
variabel lain di luar model penelitian. Sementara
Sig-F
= 0,005
nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,881
7,61
= 0,629
Sumber : Data diolah, 2015
menggambarkan bahwa variabel PKB dan BBNKB mempunyai hubungan yang sangat
Berdasarkan output regresi linier pada
kuat atau erat dengan variabel PAD di
Tabel 6 maka diperoleh persamaan akhir
Kabupaten Pidie yaitu sebesar 88,1 persen
estimasi
sedangkan
0,648BBNKB
sisanya
sebesar
11,9
persen
:
Y =
3,410 +
0,483PKB
+
berhubungan dengan faktor lain di luar cakupan
Persamaan tersebut mengandung pengertian
penelitian ini.
bahwa nilai konstanta sebesar 3,410 berarti bahwa apabila nilai PKB dan BBNKB sama
Hasil Estimasi Model Penelitian
dengan nol maka PAD di Kabupaten Pidie
Setelah model regresi terbebas dari masalah
sebesar 3,410 rupiah. Nilai koefisien PKB untuk
multikolinearitas,
heteros-kedastisitas, dan
variabel X1 sebesar 0,483 menggambarkan
autokorelasi maka dapat dilakukan uji estimasi
bahwa PKB berpengaruh positif terhadap PAD
dan diinterpretasikan sebagai berikut :
di Kabupaten Pidie. Hal ini berarti bahwa setiap
Tabel 6.
kenaikan PKB sebesar 1 rupiah maka akan
Hasil Perhitungan Estimasi Model Penelitian Koefis
rupiah sebaliknya apabila PKB mengalami
Variab
ien
Standa
el
Estima
r Error
thitung
Sig
nta X1(PK B)
3,410
0,483
penurunan
sebesar
1
rupiah
maka
akan
menurunkan PAD di Kabupaten Pidie sebesar
si Konsta
menaikkan PAD di Kabupaten Pidie sebesar 483
483 rupiah dengan asumsi variabel lain di luar 7,241
0,825
5,74
0,0
model
7
01
koefisien BBNKB untuk variabel X2 sebesar
5,43
0,0
0,648
1
01
berpengaruh positif terhadap PAD di Kabupaten
penelitian
dianggap
menggambarkan
konstan.
bahwa
Volume 2, No. 1,Februari 2014
Nilai
BBNKB
- 76
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Pidie. Hal ini berarti bahwa setiap kenaikan
dapat disarankan yaitu:
BBNKB sebesar 1 rupiah maka akan menaikkan
1.
PKB dan BBNKB mempunyai pengaruh
PAD di Kabupaten Pidie sebesar 648 rupiah
secara
sebaliknya
peningkatan PAD Kabupaten Pidie, maka
penurunan
apabila
BBNKB
sebesar
1
rupiah
mengalami maka
akan
parsial
dan
simultan
terhadap
dari itu diharapkan pemerintah daerah perlu
menurunkan PAD di Kabupaten Pidie sebesar
melakukan
sosialisasi
yang
648 rupiah dengan asumsi variabel lain di luar
berkesinambungan
tentang
kesadaran
model penelitian dianggap konstan.
masyarakat agar dapat melaporkan dan membayarkan PKB dan BBNKB tepat waktu.
KESIMPULAN DAN SARAN 2.
Kesimpulan
Kepada peneliti selanjutnya diharapkan
Dari hasil penelitian yang telah dilakukan maka
dapat melakukan penelitian secara lebih
dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
meluas tentang pajak daerah dalam hal
1. Secara parsial variabel Pajak Kendaraan
peningkatan PAD, karena dalam penelitian
Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama
ini
Kendaraan
variabel yaitu PKB dan BBNKB.
Bermotor
(BBNKB)
peneliti
hanya
menggunakan
dua
berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pendapatan
Asli
Daerah
(PAD)
di DAFTAR PUSTAKA
Kabupaten Pidie. 2. Nilai koefisien determinasi (R2) sebesar 0,776 menunjukkan bahwa variabel PAD di Kabupaten Pidie dapat dijelaskan oleh
Andriani, P.J.A. (2010). Ekonomi Pembangunan, Edisi III dan IV, BPPEE Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
variabel PKB dan BBNKB sebesar 77,6% dan selebihnya sebesar 22,4% dijelaskan
Badan Pusat Stastistik. (2010). Pidie Dalam Angka 2009, Pidie.
oleh variabel lain di luar model penelitian. Nilai koefisien korelasi (R) sebesar 0,881
__________________, (2011), Pidie Dalam Angka 2010, Pidie.
menggambarkan bahwa variabel PKB dan BBNKB mempunyai hubungan yang sangat
__________________, (2012), Pidie Dalam Angka 2011, Pidie.
kuat atau erat dengan variabel PAD di Kabupaten Pidie yaitu sebesar 88,1% sedangkan
sisanya
sebesar
11,9%
berhubungan dengan faktor lain di luar cakupan penelitian ini.
Brotodiharjo, S. (2010). Pengantar Ilmu Hukum Pajak, PT Refika Aditama, 2010 ( Cetakan ke-22 ), Bandung Depdagri. (2000). Program Pembekalan Pejabat dan Aparat Samsat, Jakarta,
Saran Dari hasil penelitian ada beberapa hal yang 77 -
__________________, (2013), Pidie Dalam Angka 2012, Pidie.
Volume 2, No. 1,Februari 2014
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Dewi, N.R. (2013). Kepuasan Pembayar Pajak Atas Kinerja Pelayanan Publik dalam Pembayaran Pajak PKB dan BBNKB pada Kantor Bersama Samsat Kota Denpasar, Tesis. Universitas Udayana, Denpasar.
Sarijan. (2009) . Strategi Dispenda Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor PKB dan BBKNKB di Propinsi Sumatera Selatan, Tesis. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
Dinas Keuangan Pemerintah Aceh. (2013). Himbauan Beralihlah ke Nomor Kendaraan Aceh “BL”, http://dka.acehprov.go.id/
Smeets, M.J.H. (1951) . De Economische Betekenis Belastingen (terjemahan)
Hamdan. (2002). Penerimaan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Tesis. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Haula, R. (2009). Menggagas Model Proyeksi Penerimaan PKB dab BBNKB, Bisnis & Birokrasi Journal Kepmendagri Nomor : 29 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor. Muhammad, R. (2012). Leaflet PKB dan BBNKB Aceh, Dinas Keuangan Pemerintah Aceh ______________. (2013). Pajak dan Retribusi Daerah untuk Pembangunan Daerah, Dinas Keuangan Pemerintah Aceh Peraturan Pemerintah Nomor : 91 Tahun 2010, tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak Qanun Aceh Nomor : 2 Tahun 2012 tentang Pajak Aceh Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 6 Tahun 2003 tentang Pajak Kendaraan Bermotor Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor : 7 Tahun 2003 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Soemahamidjaja, S. (1964). Pajak Berdasarkan Azas Gotong Royong, Universitas Padjadjaran, Bandung Soemitro, R. (1992) . Pengantar Singkat Hukum Pajak, Eresco, Jakarta. Sugiyono. (1999) . Metode Penelitian Bisnis. Alfabeta. Bandung. Sukirno, S. (2005). Pengantar Ekonomi, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta Sukirno, S. (2006). Makro Ekonomi Teori Pengantar, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta Suparmoko, (2001), Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga, Edisi Revisi, Gunung Agung, Jakarta. Swasono. (2003) . Sistem Ekonomi dan Demokrasi Ekonomi, Universitas Indonesia, Press, Jakarta. Undang-undang Nomor : 16 Tahun 2009, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2008, tentang Perubahan Keempat Atas Undang-undang Nomor : 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2007, Perubahan Ketiga atas UndangUndang Nomor : 6 Tahun 1983, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Undang-Undang Nomor : 28 Tahun 2007, tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Volume 2, No. 1,Februari 2014
- 78
Jurnal Ilmu Ekonomi
Pascasarjana Universitas Syiah Kuala Undang-undang Nomor : 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Distribusi Daerah Undang-undang Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Undang-undang Nomor : 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Waluyo, Ilyas, dan Wirawan. (2000). Perpajakan Indonesia, Cetakan, Salemba Empat. Jakarta. Zain, M. (2003) . Manajemen Perpajakan, Penerbit Salemba empat, Jakarta.
79 -
Volume 2, No. 1,Februari 2014
