KERANGKA ACUAN MATERI & SUSUNAN ACARA WORKSHOP DIKLAT ARBITER TINGKAT I RINCIAN PER SESI 26 Maret 2016 dan 2 April 2016 Hotel Atlet Century Senayan Jakarta
1. Susunan Acara 2. TOR Presentasi 3. Formulir Pendaftaran
1
SUSUNAN ACARA HARI PERTAMA
SABTU, 26 MARET 2016
SESI PAGI 08.30 – 09.00
Registrasi & morning refreshment (coffee & tea) Sambutan Panitia ----------------------------------------
09.00 – 09.25
Ketua HKHPM & Ketua BAPMI.
09.25 – 09.45
Keynote Speech Komisioner OJK Bidang EPK* (dalam konfirmasi) SESI I ------------------------------------------------------
09.45 – 10.30
Moderator
:
Sampurno Budisetianto, Pengurus Bidang Keanggotaan & Kompetensi HKHPM.
Pembicara
:
Dr. Miftahul Huda, SH, LL.M
Topik
:
“Pengantar Arbitrase & Ruang Lingkup Kewenangan Arbitrase”
:
Kontrak Investasi Kolektif – Menimbang cakupan berlakunya Perjanjian Arbitrase.
10.30 – 11.00
Tanya Jawab
11.00 – 11.45
Diskusi
11.45 – 12.45
Istirahat
SESI SIANG SESI II ----------------------------------------------------Moderator 12.45 – 13.30
:
Sampurno Budisetianto, Pengurus Bidang Keanggotaan & Kompetensi HKHPM
Pembicara I :
Prof. Dr. Felix Oentoeng Soebagjo, SH, LL.M, Sekretaris Jenderal BAPMI.
Topik
“Peraturan & Acara Arbitrase BAPMI”
:
2
13.30 – 14.15
Pembicara II :
M. Yahya Harahap, SH
Topik
“Keterikatan Arbiter kepada Hukum Acara Perdata”
:
14.15 – 14.45
Tanya Jawab
14.45 – 15.30
Coffee Break + Diskusi “Pidana dalam Arbitrase: Menimbang adanya unsur pidana dalam pemeriksaan Arbitrase
15.30 – 15.45
Penutup
HARI KEDUA
SABTU, 2 APRIL 2016
SESI PAGI 08.30 – 09.00
Registrasi & morning refreshment (coffee & tea) SESI III ---------------------------------------------------
09.00 – 09.45
09.45 – 10.30
Moderator
:
Agus Abdul Aziz, Ketua Bidang Pembelaan Hukum HKHPM.
Pembicara
:
Hj. Diah Sulastri Dewi, SH, MH. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bale Endah Kab. Bandung* (dalam konfirmasi).
Topik
:
“Restorative Justice dan Mediasi di PN, sebuah perbandingan”
Pembicara
:
Firmansyah, SH, LL.M. Partner di Kantor Hukum Karimsyah
Topik
: “Eksepsi & Intervensi dalam Arbitrase”
10.30 – 11.00
Tanya Jawab
11.00 – 11.45
Diskusi
11.45 – 12.45
Istirahat
:
Eksepsi dalam Arbitrase: Menimbang Eksepsi dalam Jawaban Termohon
3
SESI SIANG SESI IV --------------------------------------------------12.45 – 13.30
13.30 – 14.15
Moderator
:
Tri Legono Yanuarachmadi, Eksekutif BAPMI
Direktur
Pembicara
:
Fred B.G. Tumbuan, SH, LPh, FCBArb, Tumbuan & Partners
Topik
:
“Pertimbangan dan Putusan Arbitrase, antara Ketentuan Hukum dan Ex Aequo et Bono”
Pembicara
: Abdul Hakim Garuda Nusantara, SH, LL.M
Topik
: “Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional, dalam teori dan praktek”
14.15 – 14.45
Tanya Jawab
14.45 – 15.30
Coffee break + Role Play: Margin Trading, Menimbang keadilan dan kepatutan dalam transaksi di pasar modal.
15.30 – 15.45
Penutupan
4
TOR PRESENTASI 1. Presentasi Bapak Dr. Miftahul Huda, SH, LL.M: Topik
:
“Pengantar Arbitrase dan Ruang Lingkup Kewenangan Arbitrase”.
Isues
:
-
Arbitrase dan Jenis-jenisnya;
-
Kelebihan dan Kekurangan Arbitrase;
-
Dasar hukum Berarbitrase;
-
Kompetensi Absolut Arbitrase;
-
Ruang Lingkup Wewenang Arbitrase menurut:
Arbitrase
dan
Dasar
a. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999; b. Pedoman Mahkamah Agung; c. (sikap) Pengadilan. Tujuan
:
-
agar peserta lebih memahami batasan jurisdiksi/kewenangan Arbitrase dalam memeriksa sengketa keperdataan sehingga terhindar dari terjadinya tindakan Arbiter yang melampaui kewenangannya dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara yang dapat berakibat pada dibatalkannya atau tidak dapat dilaksanakannya suatu putusan Arbitrase.
2. Presentasi Prof. Felix Oentoeng Soebagjo, SH. LL.M Topik
:
“Peraturan Acara Arbitrase BAPMI”
Issues
:
-
bagaimana sejarah singkat BAPMI (termasuk struktur organisasi dan personilnya, dan perkembangannya)?
-
apa yang menjadi lembaga Arbitrase acaranya sendiri;
dasar hukum bagi memiliki peraturan
5
Tujuan
:
-
apa saja peraturan-peraturan yang dikeluarkan BAPMI untuk layanan ADR?
-
bagaimana tahapan-tahapan Arbitrase BAPMI?
-
bagaimana mengajukan (permohonan Arbitrase) di BAPMI?
-
bagaimana memilih Arbiter?
-
apakah fungsi Dewan Kehormatan BAPMI?
-
bagaimana arbiter membuat putusan?
-
bagaimana struktur dan mekanisme biaya arbitrase BAPMI?
-
agar peserta lebih memahami peran dan fungsi BAPMI;
-
agar peserta lebih memahami peran dan fungsi organ-organ pada stuktur organisasi BAPMI;
-
agar peserta terinformasikan mengenai jenis-jenis layanan ADR di BAPMI;
-
agar peserta dapat lebih memahami bagaimana beracara di Arbitrase BAPMI.
beracara
di
gugatan
3. Presentasi Bapak M. Yahya Harahap, SH Topik
:
“Keterikatan Arbiter kepada Hukum Acara Perdata”
Issues
:
-
Pasal 37 UU 30/99 mengatakan bahwa tata cara pemeriksaan saksi dan ahli diselenggarakan menurut hukum acara perdata, maka dengan demikian apakah hanya pemeriksaan Arbitrase untuk saksi dan ahli saja yang harus diselenggarakan menurut ketentuan dalam hukum acara perdata?
6
Tujuan
:
-
mengapa pemeriksaan dalam Arbitrase tetap harus memperhatikan ketentuan hukum acara perdata?
-
apa saja asas-asas/ adagium-adagium hukum yang harus dipahami dan diperhatikan oleh Arbiter?
-
apa arti, makna dan penerapan dari asasasas/ adagium-adagium tersebut?
-
Pasal 34 (2) UU 30/99 mengatakan bahwa penyelesaian sengketa melalui lembaga Arbitrase dilakukan menurut peraturan & acara dari lembaga Arbitrase tersebut kecuali ditetapkan lain oleh para pihak, maka dengan demikian bagaimanakah caranya para pihak membuat acara yang lain tersebut?
-
Pasal 31 (1) UU 30/99 mengatakan bahwa para pihak dapat menentukan acara Arbitrase sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan UU 30/99 ini, maka dengan demikian bagaimanakah cara menilai apakah suatu ketentuan dalam UU 30/99 adalah bersifat dwingen regels atau bukan?
-
apakah Pasal 34 (2) UU 30/99 dimaksudkan agar Pasal 31 (1) UU 30/99 tidak berlaku terhadap peraturan & acara lembaga Arbitrase, sehingga lembaga Arbitrase dapat membuat sendiri peraturan & acaranya sebebas-bebasnya?
-
agar peserta lebih memahami keterkaitan antara acara pemeriksaan Arbitrase dengan ketentuan hukum acara perdata;
-
agar peserta lebih memahami peraturan & acara yang menjadi pegangannya dalam menyelenggarakan pemeriksaan Arbitrase;
-
agar peserta semakin memahami asas-asas/ adagium-adagium hukum, secara teori dan 7
praktek, yang perlu pemeriksaan Arbitrase.
diterapkan
dalam
4. Pembicara Ibu Hj. Diah Sulastri Dewi, SH, MH Topik
:
Issue
:
Tujuan
:
Restorative Justice dan Mediasi di Pengadilan Negeri, sebuah perbandingan. -
menyampaikan penjelasan mengenai restorative justice dan perkembangannya di Indonesia;
-
menyampaikan penjelasan bagaimana upaya perdamaian yang disarankan oleh hakim pada sidang pertama, baik dalam praktek yang pada umumnya terjadi maupun berdasarkan praktek yang semestinya dijalankan (berdasarkan pengalaman praktek Ibu);
-
menyampaikan contoh-contoh upaya mediasi yang telah Ibu atau kolega hakim lainnya jalankan dalam upaya perdamaian, yang bahkan mungkin hasilnya lebih dari yang diharapkan bahkan lebih dari yang dibayangkan (maksudnya supaya memberikan inspirasi kepada para peserta bahwa sebagai Arbiter tidak hanya mengupayakan perdamaian sekedar memenuhi formalitas sidang saja);
-
memberikan penjelasan mengenai akta van dading dan pelaksanaannya, apakah bisa dilakukan upaya hukum biasa? apakah bisa dilakukan upaya hukum luar biasa (PK)?; Setelah para peserta mendapatkan pengetahuan yang lebih mendalam tentang praktek acara persidangan Pengadilan yang mungkin sama, atau mirip atau dapat ditiru (sebagai contoh yang baik) dalam persidangan Arbitrase, maka apabila nantinya menjadi Arbiter dapat lebih percaya diri dalam memimpin persidangan 8
karena ia juga paham perbedaanperbedaannya yang mungkin memang tidak akan cocok jika diterapkan pada persidangan Arbitrase, dan juga sangat penting untuk menyadari bahwa penyelesaian yang win-win solution melalui upaya perdamaian jauh lebih baik daripada dijatuhkannya putusan (meskipun putusan tersebut telah dihasilkan dari proses persidangan yang fair dan diputuskan berdasarkan ex aequo et bono). 5. Pembicara Bapak Firmansyah, SH, LL.M Topik
:
issue
:
Eksepsi dan Intervensi dalam Arbitrase. -
memberikan penjelasan mengenai ragam eksepsi dalam Arbitrase, dan alasan-alasan diajukannya eksepsi tersebut oleh tergugat/ termohon;
-
memberikan penjelasan mengenai kapan saat diajukannya eksepsi oleh tergugat/ termohon;
-
memberikan penjelasan mengenai apakah jika tidak ada diajukan eksepsi kompetensi absolut maka Arbiter secara ex-officio harus terlebih dahulu menyatakan kewenangannya untuk memeriksa sengketa tersebut sebelum memeriksa pokok perkara, ataukah keadaan demikian dianggap sebagai penerimaan para pihak terhadap kompetensi Arbitrase;
-
memberikan penjelasan mengenai bagaimana yang harus dilakukan oleh penggugat/ pemohon terhadap eksepsieksepsi yang diajukan oleh tergugat/ termohon, apakah benar jika tidak ditanggapi maka penggugat/ pemohon dianggap menerima atau tidak membatahnya;
-
apa yang seharusnya dilakukan oleh Arbiter menghadapi eksepsi-eksepsi tersebut? apa 9
yang menjadi pertimbangan Arbiter dalam menentukan apakah hal eksepsi tersebut akan diputuskan melalui Putusan Sela ataukah akan bersama-sama dalam pemeriksaan pokok perkara; -
memberikan penjelsan mengenai intervensi dalam Arbitrase;
-
memberikan penjelasan mengenai Intervensi secara suka rela dan intervensi dengan paksaan;
-
menjelaskan mengenai ragam dari intervensi (voeging) dan (tussenkomst).
Tujuan
: Para peserta dapat memahami eksepsi dan bagaimana jika nantinya sebagai Arbiter akan memandang dan me-response hal-hal tersebut dengan benar dan tepat melalui suatu Putusan Arbitrase.
6. Presentasi Fred B.G. Tumbuan SH, LPh, FCBArb Topik
:
“Putusan Arbitrase, antara Hukum dan ex Aequo et Bono”
Ketentuan
Isues
:
-
apakah yang dimaksud dengan ex aequo et bono?
-
adakah batasan bagi arbiter menggunakan ex aequo et bono?
-
apakah yang dapat dikesampingkan secara ex aequo et bono hanyalah hukum materil saja, ataukah termasuk juga hukum formil?
-
kapankah arbiter dapat menggunakan ex aequo et bono?
-
apakah ex aequo et bono adalah jalan untuk menemukan hukum?
-
penjelasan Pasal 56 (1) UU 30/99 sepertinya mensyaratkan kewenangan Arbiter memutus secara ex aequo et bono
untuk
10
adalah lahir atas perjanjian para pihak, maka dengan demikian apakah memang harus diperjanjikan terlebih dahulu? tetapi apakah dalam prakteknya Arbiter boleh hanya berpegang pada pernyataan dalam gugatan dan jawaban yang berbunyi “kecuali majelis berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya” sebagai dasar untuk memutuskan secara ex aequo et bono?
Tujuan
:
-
apakah dissenting opinion dibolehkan dalam putusan arbitrase?
-
bagaimana jika salah satu arbiter tidak menandatangani putusan arbitrase? mengingat Pasal 54 (2) UU 30/99 hanya memungkinkan jika Arbiter sakit atau meninggal dunia saja;
-
apa yang dimaksud dengan truncated tribunal? apakah diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam prakteknya?
-
apakah syarat pembatalan putusan arbitrase adalah bersifat limitatif diatur dalam Pasal 70 UU 30/99? bagaimana prakteknya?
-
apakah pelanggaran terhadap prinsip/ batasan ex aequo et bono dapat menjadi alasan pembatalan putusan Arbitrase?
-
agar peserta lebih memahami fungsi dan tugas Arbiter dalam memeriksa dan memutuskan perkara;
-
agar peserta rambu-rambu pertimbangan putusan;
-
agar peserta lebih memahami konsekuensi dan kelanjutan dari suatu putusan Arbitrase.
lebih memahami batasan/ ketika Arbiter membuat hukum dan menjatuhkan
11
7. Presentasi Abdul Hakim Garuda Nusantara, SH, LL.M Topik
:
“Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional, dalam teori dan praktek”
Isues
:
-
pengertian Putusan Arbitrase nasional;
-
bagaimana pendaftaran Putusan Arbitrase nasional;
-
berapa jangka waktu untuk mendaftarkan Putusan Arbitrase nasional;
-
tata cara permohonan eksekusi Putusan Arbitrase nasional;
-
pelaksanaan nasional;
-
apa saja unsur yang membatalkan Putusan Arbitrase nasional;
-
agar peserta lebih memahami tatacara pendaftaran dan eksekusi Putusan Arbitrase nasional.
Tujuan
:
eksekusi
Putusan
Arbitrase
12
FORMULIR PENDAFTARAN WORKSHOP Diklat Arbiter Tingkat I 26 Maret dan 2 April 2015 Hotel Atlet Century Senayan Jakarta HKHPM - BAPMI Data Peserta Nama Perusahaan/Instansi Alamat
Telp. E-mail Fax.
Informasi Pendaftaran: Bagi yang berminat, sampaikan Formulir Pendaftaran kepada Sekretariat HKHPM e-mail:
[email protected] Biaya peserta Rp. 5.000.000,-/ orang. Pembayaran biaya ditransfer ke Rek. No. 002 019 2222, a.n. Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal, pada Bank BNI 1946. Bukti transfer mohon di fax atau di e-mail dengan menulis keterangan “Pembayaran Workshop Arbitrase”. Sebelum mendaftar dan mentrasfer uang pendaftaran mohon untuk konfirmasi terlebih dahulu terkait ketersediaan kuota workshop ke 02183783708 (Sdri. Lila) karena jumlah peserta dibatasi maksimal 30 orang. Peserta harus berkomitmen mengikuti 2 hari Workshop tersebut.
13
