CHAPTER II.PDF - REPOSITORY USU

BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Landasan Teori 2.1.1 Teori Entitas Dalam teori entitas yang dikemukakan oleh Paton (Suwardjono, 2005), dinyatakan bahwa organisasi dianggap sebagai suatu kesatuan atau badan usaha ekonomi yang berdiri sendiri, bertindak atas nama sendiri, dan kedudukannya terpisah dari pemilik atau pihak lain yang menanamkan dana dalam organisasi dan kesatuan ekonomi tersebut menjadi pusat perhatian atau sudut pandang akuntansi. Dari perspektif ini, akuntansi berkepentingan dengan pelaporan keuangan kesatuan usaha, bukan pemilik. Kesatuan usaha merupakan pusat pertanggungjawaban dan laporan keuangan merupakan medium pertanggungjawabannya. Dalam mekanisme keuangan negara di Indonesia, teori ataupun konsep entitas telah diaplikasikan. Istilah entitas pelaporan masuk dalam khasanah perundang-undangan melalui penjelasan pasal 51 ayat (2) dan ayat (3) dari Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang berbunyi: tiap-tiap kementerian negara/lembaga merupakan entitas pelaporan yang tidak hanya wajib menyelenggarakan akuntansi, tetapi juga wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Berangkat dari ketentuan hukum di atas, maka dalam standar akuntansi

Universitas Sumatera Utara

pemerintahan dibakukan dan dipertegas eksistensi Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi, sebagai berikut: 1. Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. 2. Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/pengguna barang, dan oleh karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Satuan kerja sebagai unit pemerintahan yang menerima anggaran belanja atau mengelola barang merupakan entitas akuntansi yang wajib menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, dan secara periodik menyiapkan laporan keuangan menurut standar akuntansi pemerintahan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi dalam rangka penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Setiap unit pemerintah dapat ditetapkan menjadi suatu entitas akuntansi apabila unit yang dimaksud mengelola anggaran sebagaimana yang dimaksud dalam PSAP 11 paragraf 15 yang mengatakan: ”Entitas akuntansi menyelenggarakan

akuntansi

dan

menyampaikan

laporan

keuangan

sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan”.


2.2 Sistem Akuntansi Secara umum, suatu sistem merupakan sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi secara bersamaan untuk mencapai tujuan tertentu. Suatu sistem mengolah input menjadi output. Input sistem akuntansi adalah bukti-bukti transaksi dalam bentuk dokumen atau formulir. Sedangkan output tersebut adalah laporan keuangan. Setiap sistem dibuat untuk menangani sesuatu yang berulang kali atau yang terjadi secara rutin. Menurut Mulyadi (2001) sistem akuntansi adalah organisasi formulir, catatan, dan laporan yang dikoordinasikan sedemikian rupa untuk menyediakan informasi laporan keuangan yang dibutuhkan oleh manajer guna memudahkan pengelolaan perusahaan. Dari definisi di atas yang menjabarkan pengertian sistem akuntansi dapat disimpulkan bahwa sistem akuntansi merupakan organisasi formulir dan berbagai catatan transaksi yang mana digunakan untuk keperluan penyusunan laporan keuangan. 2.3 Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (SAKD) adalah serangkaian prosedur yang saling berhubungan, yang digunakan sesuai dengan suatu skema yang menyeluruh yang ditunjukan untuk menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang akan digunakan pihak intern dan ekstern pemerintah daerah untuk pengambilan keputusan ekonomi. Prosedur yang dimaksud adalah proses pengindentifikasian, pengukuran, pencatatan dan pelaporan transaksi ekonomi (keuangan) suatu organisasi. Yang dimaksud dengan proses pengindentifikasian adalah pengindentifikasian ekonomi, agar dapat membedakan mana transaksi


yang bersifat ekonomi dan mana yang tidak. Pada dasarnya transaksi ekonomi adalah aktivitas yang berhubungan dengan uang. Proses selanjutnya adalah pengukuran transaksi ekonomi, yaitu dengan menggunakan satuan uang. Proses tersebut menggunakan sistem pencatatan dan dasar akuntansi tertentu. Pelaporan transaksi ekonomi akan menghasilkan laporan keuangan yang merupakan hasil akhir proses akuntansi (Handayani, 2007). Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah didefinisikan sebagai: Serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran,

sampai

dengan

pelaporan

keuangan

dalam

rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual ataumenggunakan aplikasi komputer. Sementara itu, dalam PP No.71 Tahun 2010 pada lampiran I mengatakan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah adalah: Rangkaian sistematik dari prosedur, penyelenggara, peralatan, dan elemen lain untuk mewujudkan fungsi akuntansi sejak analis transaksi sampai dengan laporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah. Dalam PP No. 71 Tahun 2010 dijelaskan bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Sedangkan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah diatur dengan peraturan gubernur/ walikota/ bupati yang mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan. Pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintahan yaitu tentang pengendalian internal dan peraturan pemerintah tentang standar akuntansi pemerintahan.


Dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD, setiap SKPD menyusun dan melaporkan pertangungjawaban pelaksanaan APBD tersebut secara periodik yang meliputi: 1. Laporan Realisasi Anggaran SKPD 2. Laporan Operasional SKPD 3. Laporan Perubahan Ekuitas SKPD 4. Neraca SKPD 5. Catatan atas Laporan Keuangan SKPD Sistem akuntansi pemerintah daerah dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), sedangkan sistem akuntansi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dilakukan oleh PPK-SKPD. Berdasarkan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa sistem akuntansi pemerintah daerah sekurang-kurangnya meliputi sebagai berikut: 1. Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas 2. Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas 3. Prosedur Akuntansi Aset Tetap 4. Prosedur Akuntansi Selain Kas 2.3.1 Prosedur Akuntansi Penerimaan Kas Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 241 mengatakan bahwa prosedur akuntansi penerimaan kas adalah: Serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan


penerimaan kas dalam rangka pertanggungjawaban APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Prosedur akuntansi penerimaan kas dilaksanakan oleh PPK-SKPD. PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi penerimaan kas melakukan pencatatan ke dalam jurnal penerimaan kas dengan mencantumkan uraian rekening lawan asal penerimaan kas berkenaan, dan secara periodik jurnal tersebut diposting ke buku besar. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi penerimaan kas adalah sebagai berikut: 1.

Surat tanda bukti pembayaran

2.

STS

3.

Bukti transfer; dan

4.

Nota kredit Bank

2.3.2 Prosedur Akuntansi Pengeluaran Kas Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 247 mengatakan bahwa prosedur akuntansi pengeluaran kas adalah: Serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan pengeluaran kas dalam rangka pertanggungjawaban APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Prosedur akuntansi pengeluaran kas dilaksanakan oleh PPK-SKPD. PPK-SKPD berdasarkan bukti transaksi pengeluaran kas melakukan pencatatan ke dalam jurnal pengeluaran kas dengan mencantumkan uraian rekening lawan asal penerimaan kas berkenaan, dan secara periodik jurnal tersebut diposting ke


buku besar. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi pengeluaran kas mencakup sebagai berikut: 1.

SP2D

2.

Nota debet Bank; dan

3.

Bukti transaksi pengeluaran lainnya

2.3.3 Prosedur Akuntansi Aset Tetap Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 253 mengatakan bahwa prosedur akuntansi aset tetap adalah: Serangkaian pencatatan dan pelaporan akuntansi atas perolehan, pemeliharan, rehabilitasi, perubahan klasifikasi dan penyusutan terhadap aset tetap yang digunakan SKPD. Prosedur akuntansi aset dilaksanakan oleh PPKSKPD serta pejabat pengurus dan penyimpan barang SKPD. PPK-SKPD berdasarkan bukti memorial melakukan pencatatan ke dalam jurnal umum dan secara periodik jurnal tersebut diposting ke buku besar. Setiap aset tetap kecuali tanah dan konstruksi dalam pengerjaan dilakukan penyusutan yang sistematis sesuai dengan masa manfaatnya . Metode penyusutan yang dapat digunakan adalah garis lurus, saldo menurun ganda, dan unit produksi. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi aset berupa bukti memorial yang memuat informasi sebagai berikut: 1.

Jenis/ nama aset tetap

2.

Kode rekening

3.

Klasifikasi aset tetap

4.

Nilai aset tetap; dan


5.

Tanggal transaksi/ kejadian

2.3.4 Prosedur Akuntansi Selain Kas Permendagri No. 59 Tahun 2007 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah pasal 259 mengatakan bahwa prosedur akuntansi selain kas adalah: Serangkaian proses mulai dari pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan semua transaksi atau kejadian selain kas yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer. Prosedur akuntansi selain kas dilaksanakan oleh PPKSKPD. PPK-SKPD berdasarkan bukti memorial melakukan pencatatan ke dalam jurnal umum dan secara periodik jurnal tersebut diposting ke buku besar. Bukti transaksi yang digunakan dalam prosedur akuntansi selain kas berupa bukti memorial yang memuat informasi sebagai berikut: 1.

Berita acara penerimaan barang

2.

Surat keputusan penghapusan barang

3.

Surat keputusan mutasi barang

4.

Berita acara pemusnahan barang

5.

Berita acara serah terima barang

6.

Berita acara penilaian; dan

7.

Berita acara penyelesaian pekerjaan

2.4 Sistem dan Prosedur Pencatatan 2.4.1 Sistem Pencatatan Sebelum era reformasi keuangan daerah, pengertian pencatatan dalam akuntansi keuangan daerah selama ini adalah pembukuan. Padahal menurut


akuntansi pengertian demikian adalah tidak tepat. Hal ini disebabkan akuntansi menggunakan sistem pencatatan. Ada beberapa macam sistem pencatatan yang dapat digunakan, yaitu sistem pencatatan single entry, double entry, dan triple entry. Pembukuan hanya menggunakan sistem pencatatan tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pembukuan merupakan bagian dari akuntansi (Halim, 2007). 1. Single Entry Sistem pencatatan single entry sering disebut juga dengan sistem tata buku tunggal atau pencatatan satu kali saja. Dalam sistem ini, pencatatan transaksi ekonomi hanya dengan mencatatnya satu kali.Sistem pencatatan single entry ini memiliki beberapa kelebihan, di antaranya yaitu sederhana dan mudah dipahami. Tetapi, sistem ini juga memiliki kelemahan yaitu kurang bagus untuk pelaporan dan sulit menemukan kesalahan pembukuan yang terjadi. 2. Double Entry Sistem pencatatan double entry sering disebut juga dengan sistem tata buku berpasangan, pada dasarnya suatu transaksi ekonomi akan dicatat sebanyak dua kali atau dikenal dengan istilah menjurnal. Sehingga membentuk suatu pikiran dalam dua sisi berlawanan yaitu debit dan kredit secara berpasangan.Dengan demikian, maka disetiap transaksi akan tercatat pada akun yang tepat, karena masing-masing akun penyeimbang berfungsi sebagai media cross check. Selain ketepatan dalam pencatatan akun, double entry juga memiliki kemampuan untuk mencatat transaksi dalam jumlah nominal yang akurat, karena jumlah sisi debit harus sama dengan jumlah sisi kredit.


3. Triple Entry Sistem pencatatan triple entry adalah pelaksanaan pencatatan dengan menggunakan sistem pencatatan double entry, ditambahkan dengan pencatatan pada buku anggaran. Oleh karena itu, sementara sistem pencatatan double entrydilaksanakan, sub bagian pembukuan (bagian keuangan) pemerintah daerah juga mencatat transaksi tersebut pada buku anggaran sehingga pencatatan tersebut akan berefek pada sisi anggaran. 2.4.2 Prosedur Pencatatan Serangkaian prosedur pencatatan pada akuntansi pemerintahan terbagi ke dalam enam bagian yaitu pendapatan, belanja, pembiayaan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana (Afiah, Nunuy Nur, 2009). 1. Prosedur Pencatatan Akuntansi Pendapatan Transaksi pendapatan di Pejabat Pengelolahan Keuangan Daerah (PPKD) dicatat oleh fungsi akuntansi PPKD. Transaksi ini dicatat harian pada saat kas diterima oleh Kas Daerah atau pada saat menerima bukti transfer dari pihak ketiga. Akuntansi pendapatan ini juga dilaksanakan berdasarkan asas bruto. 2. Prosedur Pencatatan Akuntansi Belanja Transaksi belanja di Pejabat Pengelolahan Keuangan Daerah (PPKD) dicatat oleh fungsi akuntansi PPKD. Transaksi ini dicatat saat pengesahan SPJ bila menggunakan SP2D UP/GU/TU atau pada saat menerima SP2D LS bila menggunakan LS. Akuntansi belanja dilaksanakan berdasarkan asas bruto. Untuk transaksi belanja modal pencatatan dilakukan secara corollary, yaitu dicatat dengan dua jurnal.


3. Prosedur Pencatatan Akuntansi Pembiayaan Transaksi penerimaan pembiayaan dicatat dengan menggunakan asas bruto, dan diakui pada saat diterima pada rekening kas daerah. Sedangkan transaksi pengeluaran pembiayaan diakui pada saat dikeluarkan dari rekening kas daerah. 4. Prosedur Pencatatan Akuntansi Aset Prosedur pencatatan aset pada akuntansi Pejabat Pengelolahan Keuangan Daerah (PPKD) lebih merupakan pencatatan atas pengakuan aset yang muncul dari transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh pemda. Berdasarkan bukti yang ada fungsi akuntansi PPKD membuat bukti memorial yang memuat informasi tentang jenis/ nama aset, kode rekening terkait, nilai aset, dan tanggal transaksi. Bukti memorial tersebut akan dipakai sebagai dasar pencatatan jurnal awal oleh fungsi akuntansi PPKD. 5. Prosedur Pencatatan Akuntansi Kewajiban Prosedur pencatatan kewajiban pada akuntansi Pejabat Pengelolahan Keuangan Daerah (PPKD) lebih merupakan pencatatan atas pengakuan kewajiban yang muncul dari transaksi pembiayaan yang dilakukan oleh pemda, pengakuan atas bagian lancar utang jangka panjang dan pencadangan atas utang jangka pendek. Berdasarkan bukti yang ada fungsi akuntansi PPKD membuat memorial yang memuat informasi tentang sejenis/ nama kewajiban, kode rekening terkait, nilai kewajiban, dan tanggal transaksi. Bukti memorial tersebut akan dipakai sebagai dasar pencatatan jurnal oleh fungsi PPKD.


6. Prosedur Pencatatan Akuntansi Ekuitas Dana Prosedur pencatatan ekuitas dana pada akuntansi Pejabat Pengelolahan Keuangan Daerah (PPKD) merupakan pencatatan atas pengakuan ekuitas dana yang muncul dari transaksi investasi jangka panjang, kewajiban jangka panjang beserta reklasifikasinya dan dana candangan yang dilakukan oleh pemda. 2.5 Sistem Pengakuan / Dasar Akuntansi Pengertian pengakuan menurut PP No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) adalah Proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja dan pembiayaan, sebagaimana termuat dalam laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporankeuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa yang terkait. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa pengakuan adalah penentuan kapan suatu transaksi dicatat.Untuk dapat menentukan kapan suatu transaksi dicatat, digunakan berbagai basis/ dasar akuntansi atau sistem pencatatan. Adapun beberapa basis/ dasar akuntansi adalah sebagai berikut: 1. Basis Kas Basis kas menetapkan bahwa pengakuan/ pencatatan transaksi ekonomi hanya dilakukan apabila transaksi belum menimbulkan perubahan pada kas. Apabila suatu transaksi belum menimbulkan perubahan pada kas maka transaksi


tersebut tidak dicatat. Dalam lembaga pemerintahan yang relatif masih kecil aktivitasnya tidak banyak serta tidak rumit, penerapan basis kas masih dipandang wajar saat awal otonomi daerah. Namun, seiring berjalannya waktu cash basis sudah tidak diterapkan lagi. 2. Basis Akrual Basis akrual adalah dasar akuntansi yang mengakui transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa tersebut terjadi. Oleh karena itu, transaksi-transaksi dicatat dalam catatan akuntansi dan diakui dalam laporan keuangan periode terjadinya. Cara pembukuan basis akrual membukukan pendapatan

pada

saat

timbulnya

hak

tanpa

memperhatikan

kapan

penerimaannya terjadi, sudah diterima ataupun sebelum, serta membukukan pembelanjaan pada saat kewajiban terjadi tanpa memperhatikan kapan pembayaran dilaksanakan. Basis akrual ini akan mencakup pencatatan terhadap transaksi yang terjadi di masa lalu dan berbagi hak dan kewajiban di masa yang akan datang. Basis akrual akan meliput semua aktivitas dibandingkan dengan basis kas. 3. Basis Kas Modifikasian Basis kas modifikasian merupakan kombinasi kas dengan basis akrual. Jadi, penerapan basis akuntansi ini menuntut bendahara pengeluaran mencatat transaksi dengan basis kas selama tahun anggaran dan melakukan penyesuaian pada akhir tahun anggaran berdasarkan basis akrual.


4. Basis Akrual Modifikasian Basis akrual modifikasian mencatat transaksi dengan menggunakan basis kas untuk transaksi-transaksi tertentu dengan menggunakan basis akrual sebagai besar transaksi. Pembatasan penggunaan basis akrual dilandasi dengan pertimbangan kepraktisan. 2.6 Kapasitas Sumber Daya Manusia Menurut Darwanis & Mahyani (2009), manusia adalah unsur terpenting dalam keberhasilan suatu organisasi. Karena, manusia merupakan elemen yang selalu ada dalam setiap organisasi, yang membuat tujuan-tujuan, inovasi, dan mencapai tujuan organisasi, serta manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang membuat sumber daya lainnya bekerja dan berdampak langsung terhadap kesejahteraan organisasi. Menurut Zuliarti (2012), kapasitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efesien. Kemampuan seseorang atau individu dalam suatu organisasi atau kelembagaan dapat dilihat dari pencapaian tujuan dan efektifitas serta efesiensi kinerja sehingga menghasilkan suatu keluaran (outputs) dan hasil (outcomes). Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi tersebut. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen organisasi yang sangat penting, oleh karena itu harus dipastikan bahwa pengelolaan sumber daya manusia dilakukan sebaik mungkin agar mampu


memberikan kontribusi secara optimal dalam upaya pencapaian tujuan organisasi (Yosefrinaldi, 2013). Menurut Riandi (2012) keterampilan, pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh sumber daya manusia sangat penting karena ketiga hal ini merupakan hal pokok yang harus dimiliki. Kualitas dari laporan keuangan yang disusun, dikelola dan dilaporkan sangat bergantung kepada tiga hal ini. Kompetensi merupakan karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaanya. Pegawai yang tidak mempunyai pengetahuan yang cukup dalam bekerja akan banyak menemui hambatan yang mengakibatkan pemborosan bahan, waktu dan tenaga (Zuliarti, 2012).Untuk menunjang tercapainya kualitas sumber daya manusia yang berkompeten, organisasi atau instansi dapat memberikan pelatihan kepada karyawannya dengan tujuan agar tercapai efektifitas kinerja dan tujuan organisasi. Manfaat pendidikan

dan

pelatihan

dan pentingnya

ini tidak hanya semata-mata dapat dinikmati

manfaatnya oleh karyawan yang mengikuti pelatihan, namun dapat dirasakan oleh organisasi melalui meningkatnya kinerja tersebut maka menaikkan pula kinerja organisasi (Notoatmodjo, 2009). Menurut Darwanis & Mahyani (2009) bahwa kapasitas sumber daya manusia menunjang organisasi dalam karya, bakat, kreativitas dan dorongan. Betapapun sempurnanya aspek teknologi dan ekonomi, tanpa aspek manusia sulit kiranya tujuan organisasi dapat dicapai. Sesuai dengan penjelasan yang telah disebutkan dapat disimpulkan bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu hal yang penting. Karena sumber daya manusia akan berperan aktif dalam proses pelaporan informasi keuangan dari proses awal


hingga akhir. Selain itu, kemampuan sumber daya manusia juga berhubungan langsung dengan kesesuaian laporan keuangan yang disajikan terkait dengan peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. Jadi informasi yang disajikan itu sangat bergantung kepada sumber daya manusia dalam hal ini yaitu pegawai. 2.7 Pemanfaatan Teknologi Informasi Teknologi informasi dapat diartikan sebagai suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi

yang strategis untuk pengambilan keputusan. Teknologi

ini

menggunakan seperangkat komputer untuk mengolah data, sistem jaringan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lainnya sesuai dengan kebutuhan, dan teknologi telekomunikasi digunakan agar data dapat disebar dan diakses

secara

global

(http://www.informatika.lipi.go.id/perkembangan-

teknologiinformasi-di indonesia). Teknologi informasi meliputi komputer (mainframe, mini, micro), perangkat lunak (software), database, jaringan (internet, intranet), electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi (Wilkinson et al. 2000). Teknologi informasi selain sebagai teknologi komputer (hardware dan software) untuk pemrosesan dan penyimpanan informasi, juga berfungsi sebagai teknologi komunikasi untuk penyebaran informasi Komputer sebagai salah satu komponen dari teknologi informasi merupakan alat yang bisa melipatgandakan


kemampuan yang dimiliki manusia dan komputer juga bisa mengerjakan sesuatu yang manusia mungkin tidak mampu melakukannya. 2.8 Komitmen organisasi Luthans (1992) menyatakan komitmen organisasi merupakan keinginan yang kuat untuk menjadi anggota dalam suatu kelompok, kemauan usaha yang tinggi untuk organisasi serta suatu keyakinan tertentu dan penerimaan terhadap nilai-nilai dan tujuan-tujuan organisasi. Jewell dan siegell dalam Edy (2007) juga berpendapat bahwa komitmen organisasi dapat didefinisikan sebagai derajat hubungan

individu

memandang

dirinya

sendiri

dengan

pekerjaannya

dalamorganisasi tertentu.Dalam kaitannya dengan komitmen organisasional Mayer

dan

Allen

(1990)

mengidentifikasi

tiga

tema

berbeda

dalam

mendefinisikan komitmen. 1. Continuance commitment, didefinisikan sebagai keterikatan anggota secara psikologis pada organisasi karena biaya yang ditanggung sebagai konsekuensi keluar organisasi. Anggota akan cenderung memiliki daya tahan atau komitmen yang tinggi dalam keanggotaan jika pengorbanan akibat keluar organisasi semakin tinggi. 2. Normative commitment, yaitu keterikatan anggota secara psikologis dengan organisasi karena kewajiban moral untuk memelihara hubungan dengan organisasi. 3. Affective commitment, adalah tingkat keterikatan secara psikologis dengan organisasi berdasarkan seberapa baik perasaan yang didorong karena adanya kenyamanan, keamanan dan manfaat lain mengenai organisasi.


2.9 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Laporan keuangan merupakan bagian dari pelaporan keuangan. Laporan keuangan adalah hasil akhir dari suatu proses akuntansi, yaitu aktivitas pengumpulan data dan pengolahan data keuangan untuk disajikan dalam bentuk laporan keuangan atau ikhtisar-ikhtisar lainnya yang dapat digunakan untuk membantu para pemakainya dalam membuat atau mengambil keputusan (Bastian, 2007). Laporan keuangan merupakan suatu daftar finansial suatu entitas ekonomi yang disusun secara sistematis oleh akuntan pada akhir periode atau catatan yang memberikan informasi keuangan suatu perusahaan yang telah menjalankan perusahaan selama satu periode (biasanya satu tahun). Abdul Halim (2007) mengatakan laporan keuangan adalah Suatu laporan yang menggambarkan posisi keuangan dari transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas yang merupakan hasil dari proses akuntansi .Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksitransaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas, dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya. Laporan keuangan pemerintah ditujukan untuk memenuhi tujuan umum pelaporan keuangan, namun tidak untuk memenuhi kebutuhan khusus pemakainya. Di samping penyusunan laporan keuangan bertujuan umum, entitas pelaporan dimungkinkan untuk menghasilkan laporan keuangan yang disusun untuk kebutuhan khusus. Mardiasmo (2002) mengatakan bahwa lembaga


pemerintah dituntut untuk dapat membuat laporan keuangan eksternal yang meliputi laporan keuangan formal seperti laporan surplus/ defisit, laporan realisasi anggaran, laporan arus kas, dan neraca serta kinerja yang dinyatakan dalam ukuran finansial dan non finansial. 2.10

Komponen Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Pada dasarnya semua pernyataan standar akuntansi pemerintah merupakan

standar untuk menyusun komponen-komponen laporan keuangan pemerintah, dimana komponen-komponen tersebut dijelaskan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 sebagai berikut: 1. Laporan Realisasi Anggaran; 2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (SAL); 3. Neraca; 4. Laporan Arus Kas; 5. Laporan Operasional; 6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan 7. Catatan atas Laporan Keuangan. Berikut adalah tabel perbandingan komponen laporan keuangan pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010.


Tabel 2.1 Perbandingan Komponen Laporan Keuangan PP Nomor 24 Tahun 2005 Komponen Laporan Keuangan Pokok:  Laporan Realisasi

 Laporan Realisasi Anggaran

 Neraca

(LRA)

Laporan Arus Kas (LAK)

 Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

 Laporan Perubahan SAL (LP SAL) Laporan Finansial :

Laporan yang bersifat optimal :  Laporan

Komponen Laporan Keuangan Pokok Laporan Anggaran :

Anggaran (LRA)



PP Nomor 71 Tahun 2010

Kinerja

Keuangan

(LKK)  Lapoan Perubahan Ekuitas

 Neraca  Laporan Operasional (LO)  Laporan Arus Kas (LAK)  Laporan

Perubahan

Ekuitas

(LPE)  Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) Sumber : PP No. 71 Tahun 2010. 2.11 Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Adapun karakteristik kualitatif laporan keuangan pemerintah

yang

memenuhi kualitas yang dikehendaki antara lain (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010): 1) Relevan,


2) Andal, 3) Dapat dibandingkan, 4) Dapat dipahami Menurut Darwanis dan Mahyani (2009), dalam penyusunan informasi yang perlu diperhatikan adalah

informasi tersebut dapat mendukung suatu

keputusan, sehingga informasi yang disajikan benar-benar dapat diandalkan dan bebas dari kesalahan. Akurasinya informasi keuangan dapat diidentifikasikan dari rendahnya tingkat kesalahan yang akan digunakan oleh manajemen untuk pengambilan keputusan. 2.12 Peneliti Terdahulu Penelitian yang berkaitan dengan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan tekonologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi, sudah dilakukan oleh para peneliti terdahulu, diantaranya akan dijelaskan sebagai berikut. 1.

Soimah (2014) Soimah (2014) dengan judul penelitian” Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Kabupaten Bengkulu Utara)”. Variabel yang digunakan adalah Kapasitas sumber daya manusia, Pemanfaatan teknologi dan system pengendalian intern, sebagai vaiabel independen dan Kualitas Laporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependennya. Penelitian ini


dilakukan pada SKPD di Kabupaten Bengkulu Utara. Kepada seluruh pegawai pengelola keuangan

dari 28

Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) Kabupaten Bengkulu Utara. Hasil penelitian bahwa Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan teknologi informasi, dan Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara. 2.

Permadi (2013) Permadi (2013) dengan judul penelitian “Pengaruh Penerapan sistem Akuntansi Keuangan

Pemerintah Daerah Terhadap Kualitas Laporan

Keuangan Pemerintah Daerah (Studi kasus Pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat)”. Variabel yang digunakan adalah Penerapan system akuntansi keuangan pemerintah daerah sebagai variabel independen dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel dependennya. Penelitian ini dilakukan pada karyawan atau staff bagian keuangan yang berjumlah 112 orang yang berada di dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat, Kota Bandung. Hasil penelitian bahwa Perapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah daerahh Berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi kasus Pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat). 3.

Dini (2015) Dini (2015), dengan judul penelitian “Analisis Penerapan Penuh Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual (Kasus Pada Pemerintah Kota Medan)”. Variabel


yang digunakan adalah Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi, Resistensi terhadap perubahan, Komunikasi, Kualitas Teknologi Informasi dan Dukungan Konsultan sebagai Variabel independenya dan Penerapan penuh SAP berbasis akrual sebagai variabel Dependennya. Penelitian ini dilakukan dengan sampel sebanyak 114 responden di satuan kerja pemerintah Kota Medan. Hasil penelitian bahwa Variabel Sumber Daya Manusia (X1) dan Resistensi Terhadap Perubahan (X3) berpengaruh positif, tetapi tidak terbukti berpengaruh signifikan secara statistik Variabel Komitmen Organisasi (X2) dan Dukungan Konsultan (X6) berpengaruh positif dan terbukti berpengaruh signifikan secara statistik, Variabel Komunikasi (X4) dan Kualitas Teknologi Informasi (X5) berpengaruh negatif dan terbukti berpengaruh signifikan secara statistik. 4.

Novitasari (2014) Novitasari (2014), dengan judul penelitian “Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung)”. Variabel yang digunakan adalah Penerapan system Akuntansi keuangan daerah dan kapasitas Sumber daya manusia sebagai variabel Independenya dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel Dependenya. Penelitian ini dilakukan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Teknik pengambilan sampel untuk pemerintah kabupaten/kota


dilakukan dengan stratified random sampling atau bertahap dan secara acak berdasarkan strata dengan probabilitas yang sama. Hasil penelitian bahwa Penerapan system akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan pemerintah daerah.Kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung). 5.

Roviyantie (2011) Penelitian Roviyantie (2011), dengan judul penelitian “Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Perapan sistem Akuntansi keuangan daerah (Survei pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tasikmalaya)”. variabel yang digunakan adalah kapasitas sumber daya manusia, penerapan system akuntansi keuangan daerah sebagai variabel Independennya dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel Dependenya. Penelitian ini dilakukan Adapun sampel yang akan digunakan adalah sebanyak 14

Dinas di

Kabupaten Tasikmalaya

dengan responden

SDM/pegawai sub-bagian keuangan/akuntansi di setiap dinas. Hasil penelitian bahwa Sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan. 6.

Sardjito dan Muthaher (2007) Sardjito

dan

Muthaher

(2007)

meneliti

tentang

pengaruh

partisipasipenyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah: budayaorganisasi dan komitmen organisasi sebagai variabel moderating. Data


dalam penelitian ini diperoleh dari data primer melalui metode survei. Pengambilan sampel dilakukan dengan metode sensus. Berdasarkan data di Kantor Pemerintah Kota dan Kabupaten Semarang, sebanyak 18 kantor dinas dan ada 150 pejabat setingkat kepala bagian/bidang/subdinas dan kepala subbagian/subbidang/seksidari dinas dan kantor pada pemerintah daerah kota/kabupaten Semarang. Penelitian ini menggunakan uji regresi sederhana. Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa ternyata terdapat pengaruh antara partisipasi

penyusunan

anggaran

terhadap

kinerja

manajerial,

yang

ditunjukkan dengan nilai t hitung sebesar 2,054 dengan signifikasi sebesar 0,042 yang lebih kecil dari α=0,05. Adanya pengaruh positif antara partisipasipenyusunan anggaran terhadap kinerja aparat pemerintah daerah menunjukkan bahwa semakin tinggi partisipasi penyusunan anggaran maka akan semakin meningkatkan kinerja aparat pemerintah daerah. Penelitian yang berkaitan dengan penerapan sistem akuntansi keuangan daerah, kapasitas sumber daya manusia dan pemanfaatan tekonologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi, sudah dilakukan oleh para peneliti terdahulu yang disajikan dalam tabel berikut.


Tabel 2.2 Daftar Penelitian sebelumnya Nama Peneliti Tahun Pendidikan Soimah (2014) Pengaruh Kapasitas SDM, Pemanfaatan TI dan SPIP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara

Permadi (2013) Pengaruh Penerapan Sistem akuntansi Pemerintah Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat Dini (2015) Analisa Penerapan Penuh Peraturan Pemerintah Nomor71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Pemerintah Kota Medan

Variabel Penelitian

Hasil penelitian

Variabel independent: Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Variabel dependent: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Variabel independent: Penerapan sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah Variabel dependent: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan teknologi informasi, dan Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) memiliki pengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

Variabel independent: Sumber daya manusia Resistensi terhadap perubahan Komitmen organisasi Dukungan konsultan Komunikasi Kualitas tekonologi informasi Variabel dependent: Penerapan Penuh Peraturan Pemerintah

Variabel Sumber Daya Manusia (X1) dan Resistensi Terhadap Perubahan (X3) berpengaruh positif, tetapi tidak terbukti berpengaruh signifikan secara statistik Variabel Komitmen Organisasi (X2) dan Dukungan Konsultan (X6) berpengaruh positif dan terbukti berpengaruh signifikan secara statistik, Variabel Komunikasi (X4) dan Kualitas Teknologi Informasi (X5) berpengaruh negatif dan terbukti berpengaruh signifikan secara statistik.

Perapan Sistem Akuntansi Keuangan Pemerintah daerahh Berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi kasus Pada Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat).


Novitasari (2014) Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kapasitas SDM Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota SeProvinsi Lampung.

Roviyantie (2011) Pengaruh Kapasitas SDM dan Penerapan sistem Akuntansi keuangan daerah Terhadap Nilai Informasi pelaporan keuangan

Sardjito dan Muthaher (2007) Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah Budaya Organisasi dan Komitmen Organisasi Sebagai Moderating

Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Berbasis Akrual Variabel independent: Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Variabel dependent: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota SeProvinsi Lampung). Variabel independent: Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Penerapan sistem Akuntansi keuangan daerah Variabel dependent: Nilai Informasi pelaporan keuangan Variabel dependent: kinerja aparat pemerintah daerah, variabel independent: partisipasi penyusunan anggaran variabel moderating: komitmen dan budaya organisasi

Penerapan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas laporan pemerintah daerah.Kapasitas sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Studi Empiris pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung).

Sumber daya manusia dan penerapan sistem akuntansi keuangan berpengaruh positif terhadap nilai informasi pelaporan keuangan. Adanya pengaruh Positif antara Partisipasi penyusunan Anggaran terhadap kinerja Aparat pemerintah Daerah menunjukkan bahwa semakin tinggi partisipasi penyusunan anggaran maka akan semakin meningktkan Kinerja aparat pemerintah daerah.


2.13 Kerangka Konseptual Berdasarkan judul penelitian dan masalah yang telah diuraikan sebelumnya, maka kerangka konsep dari penelitian ini digambarkan sebagai ber

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan

Daerah (X1) (((99(9((((((SAKD)Daera Kaulitas Laporan

Kapasitas Sumber Daya

Keuangan Pemerintah

Manusia (X2)

Daerah (Y) Pemanfaatan Teknologi Informasi (X3)

Komitmen organisasi

(Z)

Gambar 2.1. Kerangka Konseptual sistem akuntansi pada masa pra reformasi dan sistem yang baru adalah sistem akuntansi penatausahaan keuangan daerah yang berlaku pada masa lalu dan saat ini tercermin dalam perhitungan APBD menggunakan sistem pembukuan tunggal yang berbasis kas. Prinsip basis kas adalah mengakui pendapatan pada saat diterimanya kas dan mengakui belanja atau biaya pada saat dikeluarkannya kas. Hal tersebut tentu saja sangat terbatas, karena informasi yang dihasilkan hanya berupa kas yang terdiri dari informasi kas masuk, kas keluar, dan saldo kas.


Dengan demikian reformasi akuntansi pemerintahan di Indonesia adalah perubahan single entry menjadi dauble entry. Single entry pada awalnya digunakan sebagai dasar pembukuan dengan alasan utama demi kemudahan dan kepraktisan. Seiring dengan tingginya tuntutan perwujudan good public governance, perubahan tersebut dipandang sebagai solusi yang mendesak untuk diterapkan karena pengaplikasian double entry dapat menghasilkan laporan keuangan yang lengkap dan auditable. Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan, perlu adanya penerapan sistem akuntansi seperti; pengembangan sistem pembukuan berganda (Double Entry) dimana setiap transaksi dicatat dengan jurnal berpasangan yaitu sisi debit dan sisi kredit, dan penggunaan basis akrual, dimana dengan mengembangkan prinsip dan asumsi bahwa pencatatan transaksi keuangan tidak hanya dilakukan pada saat terjadi penerimaan dan pengeluaran uang. Adanya basis akrual, informasi yang akan diberikan kepada pemakai tidak hanya terbatas pada transaksi masa lalu yang melibatkan penerimaan dan pengeluaran kas, melainkan juga kewajiban yang membutuhkan penyelesaian kas dimasa depan dan informasi lain yang mempresentasikan kas yang akan diterima dimasa depan. Untuk menghasilkan laporan keuangan daerah yang berkualitas dibutuhkan juga Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami dan berkapasitas dalam akuntansi pemerintahan keuangan daerah bahkan organisasional tentang pemerintahan (Roviyantie, 2011). Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia yang ada di instansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sehingga pemerintah daerah membuat program/ kebijakan untuk meningkatkan sumber daya manusia. Kegagalan


sumber daya manusia Pemerintah Daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah (Warisno, 2008). Teknologi informasi dapat diartikan sebagai suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data dalam berbagai cara untuk menghasilkan informasi yang berkualitas, yaitu informasi yang relevan, akurat dan tepat waktu, yang digunakan untuk keperluan pribadi, bisnis, dan pemerintahan dan merupakan informasi yang strategis untuk pengambilan keputusan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi yang ada di instansi pemerintahan berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan sehingga pemerintah daerah membuat program / kebijakan untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi, Dengan Komitmen yang kuat memungkinkan seseorang bisa mengeluarkan sumber daya fisik, mental, dan spiritual tambahan yang dapat diperoleh. Masalah ini dilihat dari rasa memiliki, kebanggaan, dan pengabdiannya serta bagaimana tanggung jawab seseorang bila organisasi menghadapi suatu masalah. Dorongan mental terhadap perorangan atau orang-orang sebagai anggota kelompok dalam menanggapi suatu peristiwa dan dorongan yang berasal dari lingkungan, kemudian diimplementasikan dalam bentuk perilaku, adalah merupakan suatu motivasi. Masalah ini menguji sampai di mana kemauan seseorang untuk dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Dengan komitmen organisasi bagaimana dukungan seseorang dalam menghadapi pekerjaan. Sebagai kesatuan harus dipandang sebagai suatu


sistem yang merupakan bagian yang saling berkaitan satu dengan lainnya dan berfungsi untuk mencapai tujuan organisasi. Komitmen sama sekali tidak ada hubungannya dengan bakat, kepintaran atau talenta. Dengan komitmen yang kuat memungkinkan seseorang bisa mengeluarkan sumber daya fisik, mental, dan spiritual tambahan yang dapat diperoleh. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa komitmen organisasi yang dimiliki

ada di instansi pemerintahan dapat

memperkuat atau mempelemah terhadap kualitas laporan keuangan sehingga pemerintah daerah membuat program/ kebijakan untuk meningkatkan komitmen organisasi. 2.14 Hipotesis Penelitian Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian (Sugiyono, 2007:51). Berdasarkan kerangka konseptual diatas, maka hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 1.

Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kapasitas Sumber Daya Manusia serta Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh secara parsial dan simultam terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

2.

Komitmen Organisasi dapat memoderasi Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Kapasitas Sumber Daya Manusia serta Pemanfaatan Tekonologi Informasi terhadap Kualitas laporan Keuangan Penmerintah Daerah.


CHAPTER II.PDF - REPOSITORY USU

Recommend Documents